Politisi Golkar Tuan Guru Bajang Jenguk Ani Yudhoyono

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Koordinator Bidang Keummatan Partai Golkar Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi turut menjenguk Ibu Negara periode 2004-2014 Ani Yudhoyono yang sedang menjalani perawatan di National University Hospital (NUH) Singapura.

TGB, melalui akun instagramnya @tuangurubajang yang terverifikasi dan diunggah Jumat, dan dipantau dari Jakarta, mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

“Dengan niat kesembuhan itu, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Ibu Negara keenam Hj. Ani Bambang Yudhoyono yang tengah diuji oleh ALLOH. Semoga Beliau dan semua saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wata’ala,” tulis TGB.

Dia juga mengatakan semoga SBY selalu diberi kekuatan dan kesabaran lahir batin.

Menurut TGB surah Al-Fatihah adalah surah terhebat dalam Alquran.

“Surah Al-Fatihah ( Pembuka ) adalah surah terhebat dalam Alquran. Ia diberi beragam nama diantaranya Asy-Syifa ( kesembuhan, penyembuhan ). Maka banyak riwayat menjelaskan bahwa para sahabat Rasul yang mulia membaca Al-Fatihah saat menjenguk orang yang sedang sakit agar diberi kesembuhan.” ujar TGB.

Sebelum berlabuh di Partai Golkar, TGB merupakan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pada Juli 2018, Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode itu memutuskan mundur dari Partai Demokrat.

Adapun Ani Yudhoyono diketahui mengidap kanker darah sehingga menjalani perawatan di NUH. Sejumlah tokoh seperti Presiden Jokowi, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, hingga Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sudah menjenguk Ani.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut kondisi kesehatan Ani Yudhoyono membaik

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Forum Wakil Rektor sebut pelarangan perekrutan pegawai non-PNS memberatkan

Padang  (ANTARA News) – Forum Wakil Rektor atau Pembantu Rektor II Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia membahas larangan perekrutan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga kontrak yang dinilai sangat memberatkan perguruan tinggi.

Ketua Forum WR/PR II PTN Indonesia Dr Muhammad Jamin di Padang, Jumat, mengatakan perguruan tinggi saat ini didorong terus menuju kampus tingkat dunia dan salah satu motor penting mewujudkan hal itu adalah sumber daya manusia, namun saat ini ada pelarangan perekrutan pegawai non PNS.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  membuat pimpinan perguruan tinggi tidak diperbolehkan merekrut dosen dan tenaga pendidik non-PNS atau kontrak.

“Bahkan dalam regulasi tersebut para rektor yang tetap melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi tegas. Kami meminta agar pemerintah memberikan ruang kepada kami,” katanya.

Menurut dia, perguruan tinggi sangat bergantung pada tenaga non-PNS tersebut dan dalam perekrutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Baik itu perguruan tinggi Satker, Badan Layanan Umum (BLU) maupun Perguruan Tinggi Berbadan Hukum sangat bergantung dengan tenaga kontrak tersebut.

Ia mengaku telah merekomendasikan kepada KemenPANRB agar memberikan ruang gerak khusus kepada para pimpinan perguruan tinggi terkait persoalan ini.

Ia mengakui langkah pemerintah untuk menyamaratakan status pegawai menjadi dua yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) cukup bagus namun hal itu tidak bisa disamakan.  

“Mungkin ada institusi yang merekrut tenaga non PNS ini berdasarkan kepentingan sekelompok orang atau kepentingan politik namun ini tidak berlaku di perguruan tinggi. Apalagi PTN yang berstatus BLU dan BH mereka memiliki anggaran PNPB yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” kata dia.

Sementara Rektor  Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Ganefri mengatakan aturan ini memang membuat resah pimpinan perguruan tinggi di saat  membutuhkan sumber daya manusia untuk meningkatkan pencapaian kampus.

Ia mencontohkan di UNP  ada 246 dosen dengan status non-PNS yang mengajar di kampus dan dalam penerimaan CPNS, lalu setengahnya lulus sehingga pihaknya harus merekrut dosen baru lagi dan terhalang dengan kebijakan ini.

“Kita berharap ada solusi dari persoalan ini sehingga pihak kampus dapat terus berupaya mengejar target menjadi universitas kelas dunia,” katanya.

Baca juga: 2023 tidak ada lagi guru honorer, target Mendikbud
Baca juga: 155 ribu guru honorer masuk prioritas PPPK
Baca juga: Kemendikbud upayakan guru P3K punya dana pensiun
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahasiswa Indonesia berprestasi di Korea raih pujian

Jakarta  (ANTARA News) – Wakil Presiden Pukyong National University (PKNU) di Busan, Korea Selatan Prof Kim Dong Joon mengakui sebagian besar mahasiswa Indonesia yang belajar di Korsel berprestasi.

Apalagi dua orang yang saya bimbing dan diwisuda sangat cerdas, pandai memanfaatkan waktu dengan baik, serta sangat aktif dalam berbagai kegiatan di dalam dan luar kampus, puji Kim Dong Joon yang juga pembimbing mahasiswa Indonesia dalam program doktoral kepada Dubes RI Seoul Umar Hadi saat mengikuti rangkaian wisuda mahasiswa PKNU di Busan, Jumat.

Pensosbud KBRI Seoul, Purno Widodo kepada Antara mengatakan Presiden PKNU Prof Kim Young Seup secara khusus juga mengapresiasi kehadiran Dubes Umar, yang merupakan satu-satunya Dubes asing yang menghadiri acara wisuda.

Diharapkannya PKNU dapat berperan lagi dalam penguatan hubungan RI-Korsel, terutama dalam pengembangan SDM.

Sementara itu Dubes Umar Hadi menyampaikan terima kasih atas tempaan PKNU yang mengantarkan mahasiswa Indonesia menjadi SDM andal di bidangnya dan menggarisbawahi semakin eratnya hubungan RI-Korsel.

Korsel merupakan mitra terpenting Indonesia. Volume perdagangan kedua negara tahun lalu mencapai hampir 20 milyar USD. Korsel mencatatkan diri sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia dengan jumlah perusahaan Korsel yang beroperasi di Indonesia mencapai tak kurang dari 3.000 perusahaan.

Wisuda mahasiswa Indonesia di Korsel menjadi perhatian Dubes Umar. Jarak Seoul-Busan yang mencapai 325 Km tidak menyurutkan niatannya memberikan selamat atas pencapaian mahasisa Indonesia yang diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa di masa datang.

Secara khusus usai upacara, Dubes Umar beserta pengurus Persatuan Pelajar Indonesia di Korsel (Perpika) mengadakan syukuran bersama seluruh Wisudawan dan keluarga dengan prosesi tumpengan.

Selain menghadiri wisuda, Dubes juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Indonesia di berbagai universitas di Busan, seperti Busan National University, Dong-A University, Youngsan University dan Kyungsung University serta PKNU.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberikan pembinaan dan dorongan motivasi sekaligus mengetahui perkembangan studi mahasiswa Indonesia.

Dalam pertemuannya Dubes berpesan agar mahasiswa Indonesia senantiasa aktif membaca dan menuliskan ide dan gagasannya.

“Belajar merupakan proses seumur hidup, membaca tidak cukup hanya yang menjadi bidangnya saja. Sempatkan membaca biografi para pemimpin dunia. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di sana,” ujarnya.

Khusus bagi mereka yang akan menamatkan pendidikannya, Dubes menyarankan agar mencari pengalaman kerja dulu di Korea.

“Tidak perlu buru-buru pulang ke Indonesia, carilah dulu pengalaman kerja di sini dan membina networking untuk bekal nanti membangun Indonesia,” pesan Dubes.

PKNU merupakan universitas terbaik kedua di Busan dan terbaik di dua jurusan yang jadi andalannya, yaitu Tehnik dan Ilmu Kelautan.

Saat ini terdapat sekitar 50 mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di universitas tersebut, baik program magister maupun doktoral.

Wisuda periode awal tahun meluluskan empat mahasiswa Indonesia untuk Program Doktoral dan 11 mahasiswa Program magister, yang hampir keseluruhannya mendapatkan predikat Sangat Memuaskan. 

Baca juga: Jumlah mahasiswa Indonesia kuliah di Belanda terus tumbuh
Baca juga: Kemnaker lakukan investigasi kasus kerja paksa mahasiswa di Taiwan
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Watimpres imbau tak perlu buru-buru bangun 1.000 BLK Komunitas

Malang  (ANTARA News) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Prof Dr Abdul Malik Fadjar menyarankan sebaiknya tidak terlalu terburu-buru membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, tetapi revitalisasi saja yang sudah ada.

“Tapi, kalaupun terpaksa harus tetap membangun, hendaknya konsentrasi ke arah revolusi industri 4.0. Anak muda kan suka IT. Tetapi, pesan saya jangan sampai dihilangkan pelatihan keahlian yang ada,” kata Malik dalam diskusi terbatas “Revitalisasi dan Revalidasi” BLK di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Malik, pelatihan-pelatihan keahlian yang ada sekarang jangan sampai dihilangkan dan tinggal menambahkan apa saja kekurangannya. Misalkan keahlian servis AC, karena  dalam jangka panjang masih tetap dibutuhkan.

Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Suhadi menyatakan ada 303 BLK yang  perlu direvitalisasi. 

Sementara lulusan SMA-SMK per tahun mencapai 2 juta, sehingga Presiden berencana membangun 1.125 BLK komunitas-komunitas tertentu. Sampai 2025 minimal dibangun 3.000 BLK.

“Swasta juga bisa berkontribusi pada siswa sekolah yang baru lulus,” ucap Suhadi.

Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan menyatakan perguruan tinggi juga bisa dilibatkan untuk meningkatkan keterampilan. BLK perlu perluasan akses dengan sinergi. “Kami punya bengkel mobil atau membuat KKN tematik,” kata Fauzan.

Selain itu, mnurut dia, BLK juga bisa menggandeng lembaga-lembaga keterampilan yang memiliki fungsi pelatihan, termasuk Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Vocational Education Development Center (VEDC) Bidang Otomotif dan Elektronika (BOE) di Malang yang di era 1990-an sangat terkenal sebagai tempat pelatihan.

“Kalau petanya sudah diketahui, ibaratnya tinggal pencet dan jalan, apalagi saya lihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi (Presiden RI) adalah fungsional bukan struktural, sehingga BLK perlu gerak lincah mumpung belum terlambat,” ujar Fauzan.

Kepala UPT BLK Singosari Hermanu Setijanto mengemukakan BLK masih menjadi sasaran pelatihan para pencari kerja dan meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, 90 persen untuk pencari kerja, baik lulusan SD sampai SMA-SMK.

BLK Singosari lebih pada pelatihan keterampilan untuk industri, seperti teknik manufaktur, pendingin, garmen dan lainnya, namun kendala pada instruktur PNS yang kerap pindah tugas hingga pensiun, sedangkan penggantinya kurang.

Oleh karena itu, katanya, BLK juga kerap minta ke instruktur swasta. “Kami juga membuka peluang bagi perguruan tinggi sebagai instruktur pelatihan karena dinilai memiliki kemampuan,” ujarnya.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo menyatakan kendala lulusan SMK tidak siap kerja antara lain karena masalah kesiapan mental. Contohnya, rekrutmen lulusan SMK kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sebagian besar masalahnya adalah mental.

Dari 300 lulusan SMK tahap pertama, kata Yoyok, hanya menyerap 40 orang. Sedang jumlah SMK di Kabupaten Malang ada 129 atau 12.000 lulusan setiap tahunnya.

“Jika lulusan SMK harus siap kerja, perlu perbaikan kurikulum dan soft skill siswa,” katanya.

Baca juga: Presiden harap BLK di pesantren lebih efektif dorong SDM terampil
Baca juga: Presiden saksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama BLK Komunitas Tahap I

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden RI serahkan bantuan PKH untuk masyarakat Bogor

Bogor (ANTARA News) – Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) kepada 1.000 penerima (masyarakat) yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Penggunaannya harus tepat. Hati-hati, menggunakannya harus tepat,” kata Presiden dalam acara yang berlangsung di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Selain itu, ia juga meminta penerima bantuan PKH untuk dapat mengatur keuangannya dan dapat menggunakan PKH dengan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting saja.

“Mengerem pengeluaran ini juga penting sehingga suatu saat bila kita butuh misalnya untuk sekolah anak atau untuk tambahan modal kerja itu punya tabungan,” katanya.

Sementara itu, Warga Kecamatan Babakan Madang, Uci (40) mengaku dapat menyisihkan sebagian dana bantuan tersebut.

Tabungan yang telah terkumpul itu rencananya akan digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. 

Sedangkan  Warga Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi mengatakan dengan bantuan PKH tersebut, mengaku dapat menyisihkan sebagiannya untuk membuka usaha kecil berupa warung kopi. 

Dari hasil usahanya itu, ia mampu  menghasilkan keuntungan kurang lebih Rp100.000 setiap harinya. 

“Bantuan ini cukup mermbantu menunjang kehidupan sehari-hari,” katanya.

 Baca juga: Di Tangsel, Presiden Jokowi bagikan 351 sertifikat wakaf
Baca juga: Presiden kunjungi dua pasar dan satu pusat perbelanjaan

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah godok regulasi insentif pajak untuk riset industri

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah tengah menggodok regulasi mengenai insentif pajak untuk riset yang dilakukan oleh industri guna menggenjot penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan di Depok, Jumat, Kemenristekdikti tengah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dalam menggodok regulasi pengurangan pajak bagi industri yang melakukan riset.

 Nasir menjelaskan hal ini bertujuan untuk mendorong pendanaan dan proses riset dilakukan di Indonesia.
 
Kondisi saat ini di Indonesia, kata Nasir, 80 persen dana riset berasal dari APBN dan 20 persen sisanya dari industri. Keadaan ini berkebalikan dengan negara lain seperti  Singapura dan Korea Selatan di mana 80 persen hingga 84 persen pembiayaan riset di negara itu didanai dari industri.

Selain itu, Nasir mengungkapkan beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia melakukan riset untuk produk terbarunya di luar negeri sehingga SDM dalam negeri tidak berkesempatan mengambil teknologinya.
 
Nasir menilai hal demikian terjadi karena perusahaan atau industri tidak mendapatkan insentif apa-apa bila melakukan riset di Indonesia.
 
Menristekdikti mencontohkan  Singapura yang menerapkan pengurangan pajak hingga tiga kali lipat bagi industri yang melakukan riset.
 
“Katakan saya riset satu tahun menjadi produk ini mengeluarkan biaya riset Rp100 miliar, kalau itu tax deduction berarti Rp100 miliar yang dikeluarkan akan dikembalikan lagi. Dan itu di Singapura tidak hanya sekali, tiga kali, triple tax deduction. Kalau keluarkan Rp100 miliar maka Singapura bisa memberikan pembebasan Rp300 miliar,” kata dia.
 
Sementara Nasir mengusulkan insentif pajak untuk riset yang dilakukan industri di Indonesia sebanyak dua kali pengurangan pajak.
 
“Oleh karena itu saya kerja sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian untuk mengajukan, semua inovasi hasil riset yang sudah bisa dihilirisasi menjadi produk, industri akan diberikan insentif. Saya minta double tax deduction,” kata Nasir.
 
Nasir tidak menampik bahwa ada kemungkinan pengurangan pendapatan pajak negara bila hal ini diterapkan. Namun dia menilai apabila inovasi yang dilakukan oleh industri berhasil dan menghasilkan suatu produk, hal itu akan menambah pendapatan pajak dari PPh pasal 21 dan PPN.  

Baca juga: Jumlah paten Indonesia terbanyak di Asia Tenggara
Baca juga: Kemristekdikti targetkan 120 pusat unggulan Iptek di 2019

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

14 orang terluka akibat kebakaran pabrik kayu di Lumajang

Lumajang (ANTARA News) – Sebanyak 14 orang karyawan terluka akibat kebakaran pabrik kayu PT Tri Tunggal Laksana yang berada di Desa Besuk, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat sore.

“Total karyawan yang mengalami luka bakar sebanyak 14 orang dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haryoto Lumajang,” kata Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Arsal Sahban di Lumajang.

Menurut dia, sebanyak 10 karyawan sudah diperbolehkan pulang dan empat karyawan yang mengalami luka bakar hingga 32 persen masih menjalani perawatan intensif di RSUD Haryoto Lumajang dengan luka bakar di antara nya di bagian tangan, punggung dan kaki.

“Aparat kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi terbakarnya pabrik kayu yang berada di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh tersebut untuk mengetahui penyebab kebakaran dan memasang `police line` di lokasi,” katanya.

Berdasarkan keterangan sejumlah korban, lanjut dia, ada oli mesin yang terkena percikan api, sehingga terjadi kebakaran pada saat karyawan sedang bekerja di pabrik kayu tersebut hingga menyebabkan 14 orang yang berada di dalam pabrik mengalami luka bakar.

“Kami juga akan meminta tim laboratorium dan forensik (Labfor) Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kebakaran, agar diketahui penyebab kebakaran tersebut dan mudah-mudahan besok bisa turun ke Lumajang,” ujarnya.

Para karyawan yang berada di pabrik berusaha memadamkan api yang terus berkobar dan membakar kayu yang berada di dalam pabrik tersebut dengan alat seadanya, namun api belum berhasil dipadamkan.

Tiga mobil pemadam kebakaran milik BPBD Lumajang akhirnya dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membakar isi pabrik, sehingga api berhasil dipadamkan pada pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Rumah dan pabrik batako terbakar akibat anak bakar kasur
Baca juga: Kebakaran gudang di Magetan tewaskan penjaga

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI perbaiki 13 rumah tidak layak huni di Tasikmalaya

Tasikmalaya (ANTARA News) – Komando Distrik Militer 0612/ Tasikmalaya membantu perbaiki 13 rumah warga yang kondisinya tidak layak huni di pelosok Desa Citahab, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Program rehabilitas rumah bagi sebanyak  13 rumah warga, kata Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Letkol Inf Nur Ahmad kepada wartawan di Tasikmalaya, Jumat.

Kodim Tasikmalaya telah menjalankan program tahunan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)  untuk membantu pembangunan di pelosok daerah.

Program TMMD itu, kata dia, diantaranya memperbaiki rumah warga, dan membangun jalan untuk kemudahan akses masyarakat, juga membangun sanitasi sehat yang hingga saat ini masih dalam pengerjaan.

“Untuk rehabilitasi rumah masih memasuki tahap pembongkaran rumah,” katanya.

Prajurit yang diterjunkan ke lapangan sebanyak 10 anggota, dibantu 15 masyarakat setempat dalam proses pengerjaannya.

Terkait pembangunan jalan desa, kata dia, TNI akan mengaspalnya di tiga ruas jalan yang sering digunakan masyarakat di pelosok Tasikmalaya itu.

“Kami melakukan pengaspalan jalan dalam tiga ruas jalan, terdiri dari jalan desa, jalan lingkungan dan jalan usaha tani,” katanya.

Nur Ahmad berharap, program TNI itu dapat membantu beban pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang nyaman dan aman.

Diharapkan program ini dapat terus meningkatkan sinergi antara TNI dan elemen masyarakat, katanya.

Baca juga: TMMD berkontribusi percepat pembangunan desa
Baca juga: Sentuhan TNI mengubah Nagari Saruaso

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah serius garap riset bahan bakar dari sawit

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serius menggarap riset terkait bahan bakar terbarukan dari minyak sawit untuk kemandirian energi dari dalam negeri.

Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir di Depok, Jumat  mengatakan pentingnya hasil penelitian di bidang sumber energi baru terbarukan untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil yang di Indonesia sebagian kebutuhannya masih impor.

“Mengapa renewable energy ditekankan, karena energi khususnya bahan bakar minyak, satu hari kalau kita impro sekitar 400 ribu barel per hari.

Satu tahun sekitar 17,6 miliar dolar AS atau setara Rp250 triliun. Ini terjadi uang kita menguap begitu saja,” kata Nasir.

Oleh karena itu Nasir menekankan pentingnya riset di bidang energi untuk menghasilkan sumber energi berbahan dasar tanaman agar Indonesia terbebas dari impor minyak.

Nasir menjelaskan saat ini penelitian terkait bahan bakar terbarukan sedang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung untuk menghasilkan bahan bakar yang bersumber dari minyak sawit.
 
Menristekdikti mengemukakan potensi minyak sawit untuk dijadikan bahan bakar sangat besar.
 
Di samping Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi sawit terbesar, penelitian yang tengah dilakukan memungkinkan penggunaan minyak nabati secara 100 persen menjadi bahan bakar.
 
Nasir menjelaskan jika saat ini pemerintah telah menerapkan kebijakan bahan bakar diesel wajib menggunakan minyak nabati dengan kandungan 20 persennya, ke depannya dengan penelitian yang dilakukan bisa menjadi 100 persen penggunaannya untuk bahan bakar.
 
“Pada Februari ini saya sudah uji coba, Maret akan saya cek lapangannya yaitu di Pertamina Cilacap untuk green avtur, dan Pertamina Dumai untuk green diesel,” kata Nasir.
 
Pemerintah melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 telah memetakan 10 riset prioritas yang harus dikembangkan di Indonesia.
 
Dari kesepuluh riset prioritas tersebut, penelitian tentang energi baru terbarukan termasuk di dalamnya.
 
Sementara riset yang diprioritaskan lainnya adalah mengenai pertanian dan pangan, kesehatan dan obat-obatan, teknologi informasi, transportasi, material maju seperti teknologi nano, teknologi pertahanan, maritim dan kelautan, manajemen kebencanaan, serta sosial budaya dan pendidikan. 

Baca juga: Penggunaan bahan bakar fosil masih dominan ketimbang pengembangan EBT
Baca juga: BPPT dorong optimalisasi pemanfaatan bioenergi

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akademisi: pemetaan daerah rawan longsor perlu lebih rinci

Pemetaan daerah rawan longsor sekarang sebagian besar masih sebatas tingkat provinsi atau kabupaten dan pemetaan masih sangat umum

Purwokerto  (ANTARA News) – Pemetaan daerah rawan longsor perlu dibuat lebih rinci hingga ke tingkat desa serta perlu dilengkapi dengan gambaran sistem longsoran, kata Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, Indra Permanajati.

“Pemetaan daerah rawan longsor sekarang sebagian besar masih sebatas tingkat provinsi atau kabupaten dan pemetaan masih sangat umum sehingga dikhawatirkan kurang akurat,” katanya di Purwokerto, Jumat.

Indra yang merupakan Dosen Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soedirman tersebut menjelaskan masih sedikit pemetaan daerah rawan longsor untuk tingkat kecamatan.

“Bahkan tingkat kecamatan pun sebenarnya masih kurang akurat untuk diterapkan. Peta-peta skala kabupaten dan kecamatan hanya untuk acuan lokasi rawan longsor secara umum, tetapi untuk detail sampai pada sistem longsoran belum bisa diterapkan,” katanya. 

Sistem longsoran adalah sistem dimana longsoran akan terjadi pada titik tertentu dengan beberapa ciri yang dapat dijelaskan secara ilmiah. 

“Satu sistem longsor ini nantinya dapat diprediksi menjadi satu tubuh longsoran dari bagian sumber (mahkota longsoran) sampai tempat material terendapkan (depositional area),” katanya. 

Penentuan satu sistem longsoran dapat dijadikan dasar dalam perencanan dan penataan wilayah. 

“Kalau kita mengacu pada peta provinsi, kabupaten dan kecamatan, masih ada daerah merah yang ditempati oleh penduduk sebagai pemukiman, hal ini karena tidak ada pilihan lain sebagai tempat tinggal,” katanya. 

Strategi yang harus dilaksanakan adalah membuat peta dengan skala desa yang mampu mengidentifikasi daerah rawan longsor berdasarkan dari sistem longsoran yang terbentuk, katanya. 

Pemetaan ini akan dapat membantu menjelaskan secara lebih detil dan pasti mengenai kondisi rawan longsor berdasarkan pada kemungkinan longsor yang terjadi. 

“Bisa dilakukan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Sebagai contoh ketika pemetaan dilakukan di sebuah desa yang rawan longsor telah terindikasi beberapa wilayah masuk ke jalur longsoran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin sesuai tingkat bahayanya,” katanya.

Untuk wilayah dengan tingkat bahaya yang tinggi, harus segera dilakukan langkah pengamanan seperti pemasangan alat, pemantauan di bagian sumber longsoran dengan melibatkan masyarakat hingga pengaktifan kembali komunikasi berbasis kearifan lokal seperti kentongan. 

Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan pada waktu kondisi tertentu seperti pada waktu musim hujan, pengecekan retakan pada bagian atas atau sekitar daerah longsor, melengkapi komunikasi atau informasi dengan fasilitas telepon selular mengenai grup siaga bencana serta meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda bencana. 

Kemudian untuk wilayah yang kondisinya tidak terlalu berbahaya, tambah dia, dapat melakukan langkah-langkah pengamanan lereng disekitar pemukiman dan tetap waspada serta memahami gejala-gejala alam.

Baca juga: Akademikus sebut manfaatkan kentongan untuk peringatan dini bencana
Baca juga: Alat deteksi longsor buatan BPBD Banjarnegara dipasang di Desa Kebutuhjurang

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Razia angkutan umum dan barang

(Antara)-Dinas Perhubungan Kota Cilegon, menggelar razia gabungan bersama jajaran kepolisian dari satuan lalu lintas Polres Cilegon. Razia gabungan dilakukan sebagai langkah menekan angka kecelakaan, yang disebabkan dari konidisi kelaikan kendaraan.  Razia dikhususkan untuk menertibkan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon.

Kesulitan air bersih di musim hujan

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendistribusikan air bersih di Desa Sumber Tengah, Bungatan, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (22/2/2019). BPBD Situbondo dan dinas sosial setempat mendistribusikan air bersih ke empat dusun di Desa Sumber Tengah yang mengalami kesulitan air bersih di musim hujan ini. ANTARA FOTO/Seno/foc.

ACT siap gelar konser kemanusian bencana Selat Sunda

Acara ini bentuk kemanusian untuk para korban tsunami Selat Sunda,

Bandarlampung (ANTARA News) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) siap melaksanakan konser kemanusian sebagai bentuk apresiasi kepada semua pihak yang peduli terhadap korban bencana tsunami Selat Sunda pada Sabtu 23 Februari 2019.

“Persiapan konser kemanusian sudah hampir 90 persen, hanya menyiapkan beberapa item saja yang harus dikejar. Tetapi prinsipnya semua sudah siap untuk konser tersebut,” kata Kepala Cabang ACT Lampung Dian Eka Darma Wahyuni, di Bandarlampung, Jumat.

Menurutnya, persiapannya saat ini sudah berjalan baik. Jika dilihat dengan kesiapan banyak pengisi acara, dari artis pendukung acara, para relawan, dan para tamu yang diundang.

Selain itu, animo masyarakat juga tinggi untuk mendukung penuh acara kemanusian tersebut.

“Sangat bagus respon masyarakat terhadap konser kemanusian ini, semoga konser amal ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib sampai acara selesai,” katanya.

Ia menjelaskan, maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini untuk memberikan apresiasi kepada selurun elemen masyarakat yang telah peduli dengan korban tsunami Selat Sunda.

Selain itu juga menjadi waktu yang tepat untuk melaporkan progres keberadaan ACT di daerah lokasi bencana dan yang terakhir untuk mengedukasi masyarakat untuk wakaf tunai.

“Acara ini bentuk kemanusian untuk para korban tsunami Selat Sunda, semoga banyak masyarakat yang ingin wakaf tunai pada acara ini,” kata dia.

Ia mengatakan, wakaf tunai yang diselenggarakan pada acara itu akan dimanfaatkan untuk pengadaan perahu bagi nelayan yang sampai saat ini masih membutuhkan.

Melalui konser kemanusiaan tersebut juga diharapkan kepedulian masyarakat masih tetap tinggi dan bersama-sama membangun daerah terdampak tsunami pada akhir Desember 2018 itu terutama disektor ekonomi.

Baca juga: Relawan ACT lanjutkan gowes menuju Banten bantu korban bencana
Baca juga: Konsep filantropi Islam diyakini bisa entaskan kemiskinan

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Belasan rumah di Sleman rusak diterjang puting beliung

Angin kencang terjadi di sejumlah kecamatan, akibat kejadian tersebut sementara tercatat belasan rumah rusak berat dan ringan serta puluhan pohon tumbang,

Sleman (ANTARA News) – Belasan rumah dan bangunan rusak serta puluhan pohon tumbang akibat diterjang angin kencang dan hujan butiran es di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat siang.

“Angin kencang terjadi di sejumlah kecamatan, akibat kejadian tersebut sementara tercatat belasan rumah rusak berat dan ringan serta puluhan pohon tumbang,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman Makwan, Jumat malam.

Menurut dia, dampak paling parah akibat bencana angin puting beliung tersebut dialami Kecamatan Turi yang menerjang tiga desa di wilayah tersebut.

“Di Kecamatan Turi, puting beliung melanda di tiga desa yakni Donokerto ada 16 titik dengan kerusakan diantaranya 18 pohon tumbang, tujuh unit rumah rusak ringan, rusak sedang dua unit, rusak berat satu unit dan dua masjid rusak ringan,” katanya.

Di Desa Bangunkerto tiga lokasi terdampak dengan kerugian tiga pohon tumbang dan tiga unit rumah rusak sedang.

“Sedangkan di Desa Wonokerto titik dampak di enam lokasi dengan kerugian enam pohon tumbang, lima unit rumah rusak sedang dan satu kandang ternak,” katanya.

Selain itu, puting beliung juga terjadi di Kecamatan Tempel meliputi Desa Merdikorejo, Kecamatan Ngaglik di Desa Donoharjo, Kecamatan Prambanan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Pakem di Desa Candibinangun, Kecamatan Kalasan di Desa Purwomartani dan Desa Tirtomartani serta di Kecamatan Sleman di Desa Trimulyo.

“Dampak paling banyak di Desa Donokerto Turi,” katanya.

Makwan mengatakan, data sementara dampak kerusakan meliputi 15 rumah rusak ringan, dua rumah rusak sedang, satu rumah rusak berat, satu kandang, dua masjid rusak ringan.

“Selain itu lima titik jaringan listrik putus, dua titik jaringan telepon putus, satu barak pengungsian Merapi di Desa Donokerto rusak sedang karena dinding selatan ambrol,” katanya.

Ia mengatakan, hingga Jumat malam pohon tumbang yang menutup akses jalan sudah ditangani oleh BPBD Sleman, BPBD DIY, Warga, Polisi, TNI, Relawan, PMI.

“Sedangkan satu korban luka ringan sudah tertangani Puskesmas Turi,” katanya.

Baca juga: Angin kencang dan hujan es terjang Sleman
Baca juga: Hujan es turun di beberapa bagian Sleman

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyaluran bantuan PKH dan BPNT

Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di Cibinong, Bogor, Jumat (22/2/2019). Pemerintah memberikan bantuan sosial PKH kepada 133.312 keluarga dan BPNT kepada 189.990 keluarga senilai Rp185,5 miliar untuk penerima di wilayah Bogor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Penerima PKH mengeluhkan potongan bantuan oleh pendamping

Kalau hanya sekedar uang lelah, mungkin penerima manfaat tidak akan diberatkan, namun ada yang mematok mulai dari Rp50 ribu sampai Rp100 ribu

Cianjur (ANTARA News) – Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di sejumlah wilayah di Cianjur, Jawa Barat, mengeluhkan pemotongan yang dilakukan pendamping dengan berbagai dalih.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Sukaluyu dan Gekbrong, pendamping PKH dengan dalih jarak tempuh menargetkan penerima manfaat untuk menganti biaya transportasi atau dalih lainnya.

“Kalau hanya sekedar uang lelah, mungkin penerima manfaat tidak akan diberatkan, namun ada yang mematok mulai dari Rp50 ribu sampai Rp100 ribu dari setiap orang penerima,” kata Odang Hidayat tokoh masyarakat Kecamatan Gekbrong pada wartawan, Jumat.

Ia menjelaskan, hal tersebut sangat merugikan dan memberatkan penerima manfaat yang selama ini berharap banyak dari uang puluhan ribu tersebut, sedangkan pendamping yang sudah jelas memiliki pendapatan jelas masih melakukan pemotongan.

Sementara sepuluh orang kepala desa di Kecamatan Sukaluyu, melaporkan pemotongan yang dilakukan pendamping PKH yang banyak dikeluhkan warga penerima manfaat langsung ke Camat Sukaluyu beberapa hari yang lalu.

Camat Sukaluyu, Agus Supiandi mengatakan kedatangan kades itu, untuk menyampaikan keluhan warga terkait pemotongan yang dilakukan pendamping PKH yang selama ini memegang kartu untuk pencairan bantuan dari pemerintah pusat untuk warga tidak mampu. 

Pemerintahan desa tidak memiliki data lengkap penerima PKH, terlebih pendamping PKH tidak pernah berkoordinasi berkaitan warga desa yang menerima, anehnya penerima tidak memegang kartu yang seharusnya dimiliki,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pemanggilan semua pendamping PKH se-Kecamatan Sukaluyu untuk mendapatkan penjelaskan terkait prosedur dan kinerja pendamping saat melakukan pencairan.

“Semua pendamping tingkat desa termasuk Koordinator PKH Kecamatan Sukaluyu, akan kami undang untuk konfirmasi bagaimana mekanisme kerjanya bagaimana dan SOP sesuai tidak, termasuk berkoordinasi dengan Dinsos Cianjur,” katanya.

Baca juga: Penyaluran PKH tahap pertama capai 96 persen
Baca juga: Kemenperin dukung Kemensos sejahterakan penerima bansos lewat kewirausahaan

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Angin puting beliung terjang Sleman dan Sukabumi

Warga mengamati gedung desa yang roboh akibat diterjang anging puting beliung di Donokerto, Turi, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (22/2/2019). Akibat anging puting beliung yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB tersebut puluhan rumah di kawasan Desa Donokerto rusak, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.

Kemenag akan petakan pesantren

Kami akan melakukan evaluasi, apakah rukun dan jiwa pesantren secara konsisten terpenuhi oleh satuan pendidikan

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Agama akan memetakan sekolah keagamaan dengan mengidentifikasi kriteria secara jelas antara pondok pesantren dengan sekolah berasrama (boarding school).
   
“Kami akan melakukan evaluasi, apakah rukun dan jiwa pesantren secara konsisten terpenuhi oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dilaporkan pada saat mengajukan izin operasi,” kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Ahmad Zayadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
   
Dia mengatakan saat ini terdapat batas abu-abu antara pesantren nyata dengan sekolah berasrama. Dalam beberapa persoalan keduanya teridentifikasi sebagai pondok pesantren.
   
Zayadi mengatakan sebuah pesantren sejatinya harus memenuhi rukun dan ruhnya. Rukun tersebut meliputi adanya kiai, santri menetap, pondok, masjid dan kajian kitab kuning dirasah Islamiyah dengan pola muallimin.
   
Sementara ruh pesantren, kata dia, di antaranya menyangkut nasionalisme NKRI, keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, persaudaraan, kemandirian, jiwa yang bebas dan keseimbangan. 
   
Rukun dan jiwa pesantren, lanjut dia, menjadi unsur penting untuk mengidentifikasi ponpes yang nyata. Idealnya, pesantren harus menerapkan rukun dan jiwa sesuai syarat dan diterapkan secara konsisten dalam proses pembelajarannya.
   
Menurut dia, saat ini ada beberapa sekolah berasrama yang mengklaim sebagai pesantren padahal tidak memenuhi rukun dan jiwa ponpes.
   
Dia mengatakan proses pemetaan pesantren nantinya akan dimulai dengan menyusun instrumen dan pedoman kategorisasi pesantren serta sekolah berasrama.
   
Instrumen dan pedoman tersebut, kata dia, akan disampaikan kepada para kepala bidang pendidikan pesantren di Kanwil Kemenag Provinsi  untuk digunakan dalam proses pemberian izin, pembinaan dan pengawasannya.
   
Zayadi menargetkan pemetaan pesantren dan sekolah berasrama tersebut sesudah selesai sebelum 2019 berakhir. 

Baca juga: Kemenag sempurnakan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Baca juga: Kemenag Sumbar berharap kasus kekerasan di pesantren tidak terjadi lagi

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahli sebut masyarakat Indonesia dan Asia rentan terkena hipertensi

Upaya   pencegahan dan pengontrolan penyakit hipertensi di Indonesia membutuhkan gerakan yang menyeluruh dari masyarakat, dokter, dan pemerintah, sebagai suatu Gerakan Peduli Hipertensi (HPH).

Jakarta (ANTARA News) – Ahli kesehatan dr Tunggul D Situmorang mengatakan masyarakat di Indonesia dan negara-negara di Asia lainnya lebih rentan terkena hipertensi di bandingkan dengan negara-negara di Eropa yang disebabkan berbagai faktor.

Saat memberikan sambutan dalam acara “Waspadai Hipertensi pada Generasi Milenial” di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Jumat, Tunggul menjelaskan, terdapat tiga alasan mengapa sering terjadi negara Asia, pertama, penyakit stroke dan gagal jantung yang erat kaitannya dengan hipertensi lebih banyak terjadi di Asia.

Kedua, berdasarkan data Asia Pacific Cohort Studies Collaboration, penyakit jantung akibat hipertensi lebih banyak terjadi di Asia dibandingkan dengan Australia dan New Zaeland, Ketiga, secara genetik, Asia memiliki faktor ‘Salt-Sensitive Gene  Polymorphism’ dan lebih banyak mengkonsumsi garam.

“Hipertensi merupakan penyakit yang sifatnya katastropik dan dapat menyebabkan kerusakan jantung dan ginjal, serta telah menyita beban negara yang sangat besar, sekitar lebih dari Rp2 triliun,” katanya. 

Tunggul juga mengatakan bahwa, upaya   pencegahan dan pengontrolan penyakit hipertensi di Indonesia membutuhkan gerakan yang menyeluruh dari masyarakat, dokter, dan pemerintah, sebagai suatu Gerakan Peduli Hipertensi (HPH).

Pada kesempatan yang sama, Prof Dr dr Suharjono SpPD-KGH, K.Ger mengatakan, faktor risiko hipertensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu, disebabkan oleh kerusakan jantung, ginjal, atau penyakit kardiovaskular lain dan faktor lingkungan atau gaya hidup yang tidak sehat.

“Faktor lingkungan gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan instan, merokok, mengkonsumsi garam berlebih, adalah beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan hipertensi, faktor lainnya adalah faktor usia, karena semakin tinggi umur seseorang angka tekanan darahnya juga lebih tinggi,” kata Suharjono.

Suharjono juga menambahkan, hipertensi harus diobati, semakin cepat semakin baik, karena kalau tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan organ penting tubuh seperti jantung, stroke, gagal ginjal, vaskular, lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian dan cacat.

Baca juga: Penyakit Kronis Hipertensi Sering Tidak Tunjukkan Gejala
Baca juga: Stres picu hipertensi pada kaum milenial
Baca juga: BPOM tarik obat tekanan darah tinggi ARB karena mengandung NDMA-NDEA

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wiranto akui Gorontalo sudah jauh lebih maju

Gorontalo  (ANTARA News) – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Gorontalo, Jumat, menilai Provinsi Gorontalo sudah jauh lebih maju dalam lima tahun terakhir.

Menurutnya daerah tersebut sudah mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ia berkisah awal karir militernya yang ditugaskan di Batalyon 713 Satya Tama Gorontalo pada tahun 1968.

Wiranto yang berpangkat Letnan Dua kala itu ingat bagaimana ia pertama kali ditugaskan di daerah Botumoito, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo). 

Sulitnya akses ke lokasi membuatnya harus gonta-ganti transportasi hingga tiba di lokasi tugas. 

“Dulu nggak ada listrik, sekarang ada listrik. Tidak ada jalan, sekarang ada jalan. Dulu naik kapal, sekarang naik pesawat. Kemajuan itu karena apa? Karena ada pembangunan. Bisa membangun karena kita satu sebagai bangsa, bhineka tunggal ika,” katanya saat memberi arahan kesiapan pemilu di Gorontalo.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut suksesnya pembangunan Gorontalo karena dukungan dari pemerintah pusat.

Hal itu tidak terlepas dari perhatian Presiden Jokowi kepada daerah, khususnya Gorontalo.

“Empat tahun di bawah kepemimpinan pak Presiden Jokowi, Gorontalo mendapatkan bantuan yang cukup banyak. Untuk listrik saja, pada 3 Juni tahun 2016 bapak presiden berkunjung ke Gorontalo untuk meresmikan PLTG di Kabupaten Pohuwato. Ini merupakan program 35 Ribu Megawatt, yang pertama selesai Gorontalo,” jelas Rusli.

Selain listrik, ada juga program pendidikan gratis, kesehatan gratis termasuk bantuan di sektor pertanian.

Ia mengklaim sektor itu bahkan sukses dengan produksi jagung 1,5 juta ton berkat bantuan dari Kementerian Pertanian.

“Ini yang dirindukan oleh masyarakat Gorontalo yakni pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun empat tahun ini kami telah menikmati pembangunan dari pemerintah pusat, masih banyak juga program-program yang masih diharapkan oleh pemerintah dan rakyat Gorontalo,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan Pemilu nanti, Menko Polhukam berharap agar Provinsi Gorontalo bisa sukses menggelar pesta demkorasi lima tahunan secara aman dan damai.

Ia meminta kepala daerah dapat menjalin sinergitas dengan semua pemangku kepentingan, agar koordinasi berjalan dengan baik.

Baca juga: Wiranto ajak masyarakat pilih pemimpin berpengalaman
Baca juga: Menko Polhukam: Ledakan di lokasi nobar ulah orang usil

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden: THR diberikan jelang Lebaran

Kalau namanya THR Tunjangan Hari Raya, kalau Maret namanya tunjangan bulan Maret dong. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya.

Cibinong (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan menjelang hari raya Idul Fitri dan bukan dipercepat sebelum pemilihan presiden (pilpres).
   
“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya ya biasanya mendekati hari raya. Tanyakan (waktunya) pada Kemenkeu,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Jawa Barat pada Jumat.
   
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik kebijakan pemberian yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mencairkan THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS sebelum Pilpres 2019 yaitu 17 April 2019 padahal hari raya Idul Fitri masih pada 5-6 Juni 2019.
 
“Wah (waktu pencairan) tanyakan Kemenkeu lah. Kalau namanya THR Tunjangan Hari Raya, kalau Maret namanya tunjangan bulan Maret dong. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya. Tanyakan Kemenkeu lah. Saya belum tahu,” tambah Presiden lagi.
   
Dalam surat keterangan yang sempat beredar luas, tampak peraturan pemerintah (PP) yang menyatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019, namun artinya THR akan cair pada Mei 2019.
   
Surat itu ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebutkan, PP diharapkan ditetapkan sebelum pemilihan presiden. 
   
Komponen THR tahun lalu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jenis komponen yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 itu lebih banyak dari 2017 yang hanya terdiri dari gaji pokok.
   
Sementara itu, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai untuk pos belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp224,41 triliun. Kemudian, untuk belanja pegawai di pos belanja non K/L sebesar Rp157,15 triliun.

Baca juga: Gaji ke-13 dan THR pensiunan dijanjikan tetap ada
Baca juga: Menaker: Pengaduan THR 2018 menurun

 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan ACT lanjutkan gowes menuju Banten bantu korban bencana

Kita gowes bersama untuk tujuan kemanusiaan yaitu membantu para nelayan Banten yang hingga saat ini mata pencahariannya masih terhenti,

Yogyakarta (ANTARA News) – Seratusan pesepeda Yogyakarta yang tergabung dalam “Goweser Jogja Peduli” melepas relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Akbar di Tugu Yogyakarta, Jumat, untuk melanjutkan gowes sambil menggalang dana bagi korban bencana alam di Banten.

“Kita gowes bersama untuk tujuan kemanusiaan yaitu membantu para nelayan Banten yang hingga saat ini mata pencahariannya masih terhenti. Selain itu juga melepas Mas Akbar untuk melanjutkan Gowes ke Semarang dan akan berakhir di Banten,” kata Ketua Goweser Jogja yang biasa dipanggil Mbah Kung di sela-sela pelepasan.

Selain melakukan gowes bersama, menurut dia, acara tersebut juga bertujuan untuk melepas Akbar yang sudah bersepeda dari Surabaya sejak 17 Februari 2019, sambil menggalang kepedulian di setiap titik pemberhentian.

Akbar merupakan relawan ACT asal Makassar yang memiliki jiwa sosial tinggi. Akhir September 2018 ketika Kota Palu, Sigi dan Donggala diguncang gempa ia turut
membantu, bahkan ketika pesisir pantai Pandeglang, Banten diterjang ombak tsunami dengan segara ia berangkat ke Banten untuk turut serta menjadi relawan kemanusiaan.

Berbekal keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Pesisir Banten yang hingga kini belum bisa melaut, ia kemudian memutuskan melakukan gowes dari Surabaya-Banten dengan jarak total 1.100 km, untuk menggalang kepedulian untuk masyarakat pesisir Banten yang kondisinya hingga kini belum pulih.

“Di pesisir Pantai Pandeglang ada sekitar 400-an kapal nelayan masih rusak akibat tsunami, bahkan sebagian masih belum diangkat dari dasar laut, padahal untuk makan sehari-hari mereka dapat dari hasil melaut itu,” kata Akbar sembari mengajak para goweser mendoakan para nelayan Banten.

Sementara itu, Kepala Cabang ACT DIY Bagus Suryanto mengatakan rasa kepedulian yang besar sudah sewajibnya diberikan kepada masyarakat yang kesusahan, utamanya masyarakat terdampak tsunami di Banten maupun di Lampung.

“Apapun bentuknya, besar maupun kecil semoga bisa meringankan beban duka mereka,” kata Bagus saat memberi sambutan bersama para komunitas pesepeda Jogja.

Baca juga: NU Peduli bangun huntara di daerah terdampak tsunami Selat Sunda
Baca juga: Anji akan garap proyek kolaborasi bersama Drive

 

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gunung Agung kembali erupsi

Gunung Agung mengeluarkan abu vulkanik terlihat dari Desa Tulamben, Karangasem, Bali, Jumat (22/2/2019). Gunung Agung yang berstatus Level III atau Siaga tersebut kembali erupsi sebanyak dua kali dengan ketinggian abu vulkanik 300-700 meter di atas puncak gunung. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

Presiden cek harga beras di dua pasar

Cibinong (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa ia ingin mengecek harga beras sehingga melakukan kunjungan ke dua pasar pada hari ini.

“Tadi cek harga saja, terutama tadi saya pikir beras terpenting, ya relatif sangat stabil,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung Laga Tangkas, kompleks stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat pada Jumat.

Presiden pada hari ini mengunjungi pasar tradisional di Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Pasar Modern Bintaro Tangerang Selatan.

“Ya supaya tidak ada kenaikan. Sekecil apapun jangan sampai karena saat ini juga mau panen. Awal Maret mau panen, mungkin pertengahan Maret sampai April panen raya,” tambah Presiden.

Menurut Presiden, bila harga sempat naik atau pun turun, maka akan sulit dikendalikan.

“Artinya apa? Kalau beras turun petani nanti teriak semua, hati-hati. Ini mengendalikan keseimbangan seperti ini tidak gampang. Ini Mentan (Menteri Pertanian) menyampaikan panen yang ini kelihatan lebih baik sehingga harus kita jaga,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, stok beras saat ini di Bulog pun masih cukup banyak.

“Tapi memang stok itu untuk cadangan strategis, untuk bencana, untuk kalau gagal panen, ada hama tapi di petani sendiri sementara panen raya,” tambah Presiden.

Berdasarkan pengecekan harga ke kedua pasar tersebut, Presiden menyimpulkan bahwa harga beras pun stabil.

“Tadi dicek, takutnya harga malah turun. Kita cek tadi tidak turun, kalau pun turun kita harus melakukan sesuatu. Pembelian harus lebih banyak kalau harga turun itu, dikendalikan oleh Bulog. Mengendalikan seperti itu tidak gampang loh,” ungkap Presiden.

Di Pasar Minggu, Presiden membeli 4 kilogram kedondong yang per kilonya seharga Rp15.000.

Presiden juga membeli masing-masing 2 kilogram jeruk nipis dan jeruk peras seharga Rp12.000 per kilogram serta 2 ekor ayam yang tiap ekornya seharga Rp35.000.

Setelah lebih kurang selama 20 menit berkeliling area pasar, Presiden meninggalkan pasar dan langsung menuju Gelanggang Remaja Pasar Minggu untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Presiden selanjutnya mendatangi Pasar Modern Bintaro untuk membeli buah manggis, jeruk, dan salak dengan total harga Rp100 ribu. Di sepanjang pasar, Presiden juga berswafoto dan bersalaman dengan para pengunjung dan pedagang. 

Presiden kemudian membeli satu kantong beras pandan wangi seberat 5 kilogram senilai Rp95 ribu. Setelah berkeliling selama setengah jam, Presiden lantas meninggalkan pasar dan menuju Masjid Raya Bani Umar, Pondok Aren, Tangerang Selatan untuk menunaikan salat Jumat dan menyerahkan sertifikat tanah wakaf.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru harus dorong siswa punya budaya meneliti

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Indonesia Science Project Olympiad (ISPO) Prof Dr Ir Riri Fitri Sari MSc MM mengatakan guru harus mendorong siswa untuk memiliki budaya meneliti.
   
“Guru harus mendorong siswa agar memiliki budaya meneliti. Guru harus mampu mengenali apakah siswanya memiliki kemampuan meneliti,” ujar Riri saat membuka Festival Sains dan Budaya (FSB) 2019 di Sekolah Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa budaya meneliti merupakan bagian dari pembentukan karakter dan budaya itu mendorong anak untuk berpikir kreatif, runtut, detail serta mampu menyelesaikan masalah.
    
“Guru yang membantu agar anak bisa berpikir runut,” jelas dia.
   
Selain itu, guru juga diberikan dorongan untuk mau membimbing siswa melakukan penelitian. Untuk itu perlu adanya lomba penelitian yang diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga swasta.
   
Riri juga  mengungkapkan, untuk pertama kalinya, dua olimpiade disatukan dalam FSB yakni sains dan seni. Hal itu untuk meningkatkan minat siswa dalam meneliti dan mengembangkan bakat seninya.
    
Ia menjelaskan, khusus untuk ISPO akan diikuti 25 provinsi dengan peserta ada 120 kelompok siswa dari 112 sekolah. “Mereka adalah para finalis yang akan menampilkan proyek-proyek penelitiannya,” katanya. 

Tercatat ada enam cabang yang diikuti peserta yaitu lingkungan, teknologi, fisika, kimia, biologi, komputer. Dari enam cabang itu yang paling diminati adalah lingkungan karena lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat.
   
Dia menambahkan, dengan adanya FSB minat siswa meneliti makin diasah, apalagi banyak jawara ISPO diikutkan dalam olimpiade serupa di Amerika, Belanda, Hongkong, Thailand, Asia Tengah, Afrika, dan Kazakhstan.
    
FSB 2019 yang diselenggarakan 22 Februari hingga 24 Februari itu merupakan gabungan dari ISPO dan  Olimpiade seni dan Bahasa Indonesia (OSEBI).  Festival itu iikuti oleh ratusan finalis siswa peneliti maupun seniman se-Indonesia.  

Baca juga: Akademisi: insentif tak ciptakan budaya meneliti
Baca juga: Indonesia raih medali olimpiade sains internasional di Botswana
Baca juga: Siswa Indonesia boyong tiga emas di olimpiade sains internasional

Pewarta: Indriani
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puan yakin jamu bentuk kapsul bakal disukai kaum milenial

Ada soft capsule, lebih simpel dan efisien dalam minum jamu,

Semarang (ANTARA News) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meyakini terobosan PT Sido Muncul memproduksi jamu dalam bentuk kapsul akan disukai kaum milenial.

“Ada soft capsule, lebih simpel dan efisien dalam minum jamu,” kata Puan usai meninjau pabrik PT Sido Muncul di Kabupaten Semarang, Jumat.

Puan mengapresiasi terobosan PT Sido Muncul dalam menginovasi jamu dalam bentuk kapsul lunak tersebut.

Inovasi tersebut, lanjut dia, juga telah lolos pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) hingga akhirnya terbit izin edarnya. “BPOM tentu tidak main-main,” katanya.

Sebagai perusahaan yang sudah berpuluh tahun berdiri, kata dia, Sido Muncul bukan hanya industri yang dijalankan secara kekeluargaan, namun mampu membangun suasana kekeluargaan bagi 4.000 karyawannya.

Sementara itu, Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan jamu pertama yang memproduksi jamu dalam bentuk soft capsule atau kapsul lunak.

“Selama ini soft capsule hanya dikembangkan oleh industri-industri farmasi,” katanya.

Berkaitan dengan operasioal pabrik jamu itu, kata dia, Sido Muncul telah menggandeng sekitar 117 kelompok tani untuk memasok bahan baku.

“Jadi bahan baku jamu tidak harus dicari di hutan, tetapi sudah ada petani yang khusus menanamnya,” katanya.

Produk pertama jamu kapsul lunak tersebut meliputi Tolak Angin dan Tolak Linu. Ke depan, lanjut dia, seluruh produk akan tersedia dalam bentuk kapsul lunaknya.

Pada tahap awal, kapasitas produksi kapsul lunak ini mencapai 30 ribu butir per hari.

Baca juga: Badan POM terbitkan izin edar kapsul lunak sido muncul
Baca juga: Menperin sebut industri jamu andalan ekonomi Indonesia

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ganjar traktir makan dua pengemis di Magelang

Magelang (ANTARA News) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mentraktir makan tahu kupat dua pengemis yang biasa mangkal di Jalan Tentara Pelajar, Kota Magelang, Jumat.

Ajakan makan siang tersebut bermula saat Ganjar mampir di Warung Kupat Tahu Pojok di sela melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Magelang.

Begitu turun dari mobil dinas, Ganjar yang hendak langsung masuk warung makan tiba-tiba dicegat dua perempuan pengemis yang sekadar ingin bersalaman dengan orang nomor satu di Pemprov Jateng itu.

“Sudah makan belum?” tanya Ganjar dalam bahasa Jawa dan langsung mengajak kedua pengemis itu untuk santap siang.

Sembari menunggu kupat tahu disajikan, Ganjar dan dua pengemis nampak asyik mengobrol sambil diiringi nyanyian pengamen yang juga biasa mangkal di depan warung tersebut.

“Asli kulo Grabag, Pak, biasanya `nggih namung buruh tandur` 15 ribu setengah hari upahnya,” kata Sofyah.

Suwartinah, rekan Sofyah menambahkan mereka membuat kerajinan tas keranjang atau mengemis jika tidak bekerja di sawah.

“Mengemis sebagai sampingan saat tidak musim tanam, ini saja baru dapat Rp4.000, nanti dibagi dua,” katanya kepada Ganjar.

Begitu pesanan makanan disajikan, dua perempuan tersebut lantas menyantap kupat tahu.

Ganjar juga memesankan beberapa porsi kupat tahu untuk anak dan cucu Sofyah, serta Suwartinah yang ada di rumah masing-masing.

Usai menyantap kupat tahu, kedua pengemis tersebut melantunkan shalawat saat diminta Ganjar untuk menyanyikan lagu dengan diiringi pengamen yang biasa mangkal di tempat itu.

Bahkan, lantunan shalawat mereka pun menggoda Ganjar ikut menyanyi bersama.

Sebelum meninggalkan warung kupat tahu, Ganjar berpesan agar keduanya menjaga kesehatan dan selalu rukun dengan saudara maupun teman-temannya.

Baca juga: Baznas Jateng sepakati zakat ASN untuk kurangi kemiskinan
Baca juga: Jumlah PMKS di Jakarta turun persen
Baca juga: Mensos sarankan zakat disalurkan ke daerah gepeng

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dana desa ubah 222 desa Sultra menjadi desa berkembang

Jakarta (ANTARA News) – Program dana desa berhasil mengubah status 222 desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi desa berkembang selama periode 2015-2017.

Penggunaan dana desa di Sulawesi Tenggara dalam empat tahun ini sangat baik. Bahkan di Sulawesi Tenggara sudah terbangun ribuan kilometer jalan desa, tak hanya itu dana desa juga digunakan untuk sarana air bersih, Polindes, dan PAUD. 

“Kita lihat hasilnya, di Sulawesi Tenggara jumlah desa tertinggal berkurang cukup banyak. Desa berkembang baru juga cukup banyak,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daera Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.

Eko mengatakan, dalam empat tahun terakhir dana desa telah melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana sosial dasar desa secara masif. Pembangunan tersebut, lanjutnya, telah memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat perdesaan.

“Kita lihat terjadi penurunan kemiskinan yang sangat besar di Indonesia. Untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi single digit yakni 9,66 persen di akhir tahun 2018. Dan kemiskinan di desa turunnya jauh lebih besar dari penurunan kemiskinan di kota,” kata dia.

Untuk dana desa tahun 2019 menurutnya, akan memprioritaskan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, ia meminta desa memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, BUMDes akan sangat membantu desa menjadi mandiri secara ekonomi.

“Kita sudah banyak kerjasama dengan BUMN dan swasta terkait BUMDes. Sudah lebih dari 40 ribu BUMDes yang terbentuk. Dan sudah banyak yang mendapatkan penghasilan lebih dari Rp1 Miliar per tahun. Kalau sudah bisa menghasilkan pendapatan hingga miliaran, dana desa hanya akan menjadi stimulan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Tasman Taewa mengungkapkan, dana desa sejak tahun 2015-2018 di Sulawesi Tenggara berjumlah Rp4,5 Triliun. 

Anggaran tersebut telah membangun sepanjang 1,2 juta meter jalan desa, 1,5 ribu meter jembatan, 51 unit pasar desa, dan ragam infrastruktur desa lainnya.

“Sejak ada dana desa, sudah ada kemajuan dan nampak dirasakan oleh seluruh desa. Seluruh pendamping desa telah bekerja maksimal dalam mengawal pemanfaatan dana desa, sehingga bisa dikelola secara benar dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata dia.

Menurutnya, dana desa telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan desa. Ia mencatat, dalam periode 2015-2017 desa sangat tertinggal di Sulawesi Tenggara berkurang dari 228 menjadi 160 desa.

Tak hanya itu, desa berkembang juga bertambah 222 desa. Dari 209 desa berkembang menjadi 431 desa berkembang.

“Dari seluruh jumlah dana desa yang diterima, dengan kerja sama seluruh masyarakat, perangkat desa, dan pendamping desa, dana desa telah terbukti meningkatkan pembangunan di Sulawesi Tenggara,” kata dia.

Baca juga: Mendes sebut 85 persen masyarakat puas dengan program dana desa
Baca juga: Perwakilan desa cerita manfaat dana desa
Baca juga: Presiden ingatkan pemerintah desa, jaga perputaran uang dari dana desa

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sandiaga Uno jenguk Ani Yudhoyono

Batam (ANTARA News) – Calon wakil presiden Sandiaga Uno beserta istri dan ibundanya, Ibu Mien Uno menjenguk Kristiani Herawati, istri mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirawat di National University Hospital Singapura, Jumat.

Setibanya di rumah sakit, Sandi diterima langsung oleh SBY dan putra pertamanya, Agus H Yudhoyono, kata Kepala Divisi Komunikasi dan Politik Demokrat Imelda Sari kepada Antara.

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit, sebelum Sandi meninggalkan rumah sakit.

Sebelumnya, kepada Antara, Agus Yudhoyono mengatakan tim dokter masih mengobservasi kondisi kesehatan ibundanya, Ani Yudhoyono yang hingga kini masih dirawat di National University Hospital, Singapura. “Masih terus diobservasi dari waktu ke waktu,” ujar Agus.

Ia mengatakan ibunya masih menjalani “treatment” untuk dapat melawan kanker darah. “Mudah-mudahan kita bisa lihat `progress` yang baik,” kata dia.

Proses penyembuhan Ani Yudhoyono masih dalam tahap pertama, setelah inu, masih akan ada sejumlah tahapan berikutnya.

Agus berharap ibunya dapat menjalani setiap tahapan penyembuhan yang harus dilalui, sehingga terbebas dari kanker.

“Mudah-mudahan respon Ibu Ani terhadap obat-obatan yang dikonsumsinya, baik yang diminum maupun yang disuntikan itu, bisa baik,” tuturnya.

Bila dalam setiap tahapan kondisi Ani terus membaik, maka diharapkan kondisinya bisa lekas pulih seperti sedia kala.

“Saya berharap dalam kondisi yang stabil dan daya tahan yang baik mudah-mudahan Ibu Ani bisa lebih cepat pulih,” kata dia.

Baca juga: Tim dokter kepresidenan masih tangani Ani Yudhoyono

Baca juga: Marty Natalegawa jenguk Ani Yudhoyono

Baca juga: Presiden Jokowi sebut kondisi kesehatan Ani Yudhoyono membaik

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir bandang landa Kabupaten Kudus

Kudus (ANTARA News) – Banjir bandang melanda dua desa di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang mengakibatkan akses Jalan Pantura Kudus tersendat karena airnya melimpas ke jalan, Jumat.

Selain mengakibatkan akses Jalur Pantura Kudus tersendat hingga beberapa kilometer karena adanya genangan banjir disertai lumpur, akibat meluapnya air Sungai Klaling, juga mengakibatkan bangunan kantin di gedung Loka Bina Karya (LBK) Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kudus jebol karena tidak mampu menahan terjangan air.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan di Kudus, Jumat, banjir bandang terjadi antara pukul 13.30-14.00 WIB yang melanda Desa Pladen dan Klaling, Kecamatan Jekulo.

Akibat banjir bandang tersebut, sekitar 40-an rumah warga di Desa Pladen terkena dampak banjir akibat luapan air sungai serta pertokoan, Polsek Jekulo dan SMA 1 Jekulo juga terdampak.

Untuk korban jiwa, lanjutnya masih nihil, sedangkan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp30-an juta.

Ia memperkirakan banjir bandang disebabkan karena hujan dengan intensitas tinggi di Pegunungan Patiayam, Jekulo, Kudus.

Dainuri, salah seorang warga Klaling mengungkapkan sebelum banjir melanda, hujan deras disertai angin mengguyur daerah setempat sekitar pukul 13.00 WIB.

Kemudian, tambahnya air bah tiba-tiba datang menerjang dan menghancurkan tembok sebelah timur warung miliknya.

Selain menerjang kantin milik Dainuri, banjir bandang juga menerjang Polsek Jekulo, KUA Jekulo dan SMA 1 Jekulo, Loka Bina Karya Jekulo, BRI Jekulo, serta Koramil Jekulo.

Terminal truk Klaling dan Puskesmas Jekulo juga sempat dilewati derasnya air banjir.

Setelah air berangsur surut, warga mulai membersihkan rumahnya dari lumpur yang masuk ke dalam rumah maupun kompleks perkantoran.

Petugas BPBD Kudus dibantu warga setempat diterjunkan untuk membersihkan jalan maupun bangunan perkantoran yang terdampak dengan dibantu air dari truk tangki.

Baca juga: 10 sungai di Kudus diusulkan dinormalisasi untuk cegah banjir
Baca juga: Pendampingan psikososial diberikan kepada korban banjir di Kudus-Jateng
Baca juga: 263 warga Kudus masih bertahan di pengungsian

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sastra Indonesia di LBF 2019

Buku-buku karya penulis, pengarang dan penyair Indonesia kembali dipamerkan di pasar global, khususnya buat pembaca benua Eropa, lewat ajang bergengsi London Book Fair (LBF) 2019.

Empat tahun silam, buku-buku karya penulis Indonesia juga diberi ruang istimewa untuk dipamerkan dalam Frankfurt Book Fair (FBF) 2015. Saat itu Indonesia diundang oleh penyelenggara pameran sebagai Tamu Kehormatan.

Dalam LBF 2019, Indonesia mendapat kehormatan sebagai Market Focus Country, yang artinya kurang lebih adalah Indonesia menjadi fokus pasar transaksi buku, hak cipta, dan hak penerjemahan buku.

Untuk menyukseskan perhelatan itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memfasilitasi kehadiran Paviliun Indonesia untuk memamerkan karya sastra dan nonfiksi penulis Indonesia.

Paviliun Indonesia akan menempati lokasi seluas 600 meter persegi di London Olympia Hammersmith Road, Kensington, London, mulai 11 sampai 15 Maret.

Semakin seringnya karya-karya penulis Indonesia ditampilkan di ajang internasional bergengsi seperti ajang pameran buku di Eropa, semakin terbukalah peluang bagi para penulis untuk melambungkan nama mereka di ranah global.

Berbeda dengan pameran buku internasional sebelum-sebelumnya, yang diikuti oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dengan lebih banyak membawa buku-buku karya pengarang Indonesia masa lalu yang sudah ternama seperti Pramoedya Ananta Toer, dalam LBF 2019, buku-buku yang ditulis oleh pengarang kontemporer dari generasi saat ini akan ditonjolkan.

Nama-nama sastrawan yang sudah tak asing lagi, bagi pecinta sastra Indonesia, seperti Seno Gumira Ajidarma, Eka Kurniawan, Ayu Utami, Dewi Lestari, Djenar Maesa Ayu, Laksmi Pamuntjak, Faisal Oddang akan memajang karya-karya mereka di LBF 2019.

Bukan cuma sekadar memajang karya penulis Indonesia, LBF 2019 juga diisi dengan beragam diskusi dengan menghadirkan para penulis dan penerjemah serta pakar pemerhati sastra Indonesia.

Tema-tema yang akan diperbincangkan antara lain Sastra Indonesia sebagai Studi Kasus. Pada sesi yang akan berlangsung pada 12 Maret itu tampillah para pakar yang terdiri atas Chanwoo Park, Jerome Bouchard, Judith Ujterlinde dalam diskusi panel yang dipimpin Susan Harris.

Tema tentang Keberagaman Identitas Indonesia akan dibincangkan oleh penulis perjalanan Agustinus Wibowo, yang karyanya berkisah tentang pengembaraannya ke China, Afghanistan, Asia Tengah, Papua Nugini dan Suriname. Di tema ini, Faisal Oddang, sastrawan yang sering mendapat anugerah karena bakat menulisnya juga akan berbicara. Ambil bagian dalam tema ini adalah Will Harris, penulis berdarah campuran Anglo-Indonesia yang lahir dan tinggal di London. Harris menulis puisi dan kumpulan puisinya bertajuk Rendang akan terbit pada 2020.

Barangkali tema diskusi paling menarik dan menantang dalam ajang LBF 2019 ini adalah tentang Memori: Fakta dan Fiksi. Di tema ini sejarah politik yang represif, sarat kekerasan dan kompleks memberikan inspirasi baik bagi penulis Indonesia maupun penulis luar.

Seno Gumira Ajidarma menerbitkan dua fiksi tentang masa lalu Indonesia yang penuh onak di Timor Timur. Leila S. Chudori menulis pengalaman kaum eksil dan penculikan aktivis politik. Louise Doughty, penulis fiksi yang juga jurnalis, menulis tentang kengerian 1965.

Dalam panel diskusi tentang relasi fakta dan fiksi ini, ketiga penulis ternama itu akan menjawab pertanyaan apakah sastrawan punya kewajiban untuk menulis sejarah negerinya dan mengaitkannya dengan ingatan bersama sebuah bangsa.

Pada panel diskusi hari kedua, pegiat sastra sekaligus esais dan penyair terkemuka Goenawan Mohamad didampingi pegiat sastra Janet De Neefe dan Laura Prinsloo akan bicara tentang semakin maraknya usaha mempromosikan sastra lewat berbagai festival dan program dukungan jagat literer. Ini terjadi sejak kehadiran Indonesia di FBF 2015.

Promosi semacam itu dapat membantu menaikkan citra Indonesia sebagai sumber inspirasi yang kaya bagi penulis atau sastrawan. Panel diskusi yang dipimpin Claudia Kaiser ini diberi tajuk Dari Halaman Setempat menuju Pentas Dunia.

Tampaknya LBF 2019 ini menjadi panggung istimewa bagi Seno Gumira Ajidarma. Di hari kedua ini ada sesi wawancara Seno dengan Sian Cain, editor situs buku The Guardian. Seno termasuk sastrawan, esais dan pegiat kebebasan berekspresi. Seno menulis banyak fiksi satir di era Orde Baru. Ketika pers dibungkam, sastra harus bicara, itu adalah kredo kepengarangan penulis yang juga giat sebagai akademisi itu.

Ajang LBF 2019 yang menjadi pasar karya-karya kreatif penulis Indonesia bagi konsumen luar negeri itu juga memperbincangkan apa dampak pameran-pameran berskala internasional itu bagi masa depan sastra Indonesia; bagaimana reaksi penulis, penerjemah, dan penerbit menanggapi pembaca global yang menyimak sastra Indonesia itu. Akan tampil bicara dalam sesi ini adalah penerjemah karya-karya Indonesia ke bahasa Inggris John H. McGlynn, novelis Dewi Lestari, Laksmi Pamuntjak, Tiffany Tsao dan dipandu Liza Danton.

Pamor Indonesia di bidang sastra di tingkat internasional sebelumnya berpusat kepada kara-karya Pramoedya Ananta Toer yang menulis tetralogi Pula Buru. Karya-karya Pram sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa penting dunia.

Namun belakangan muncul nama baru seperti Eka Kurniawan yang melejit di pentas sastra dunia lewat novelnya bertajuk Man Tiger, yang meraih sejumlah anugerah sastra internasional.

Baca juga: 12 penulis Indonesia akan tampil di London Book Fair 2019
Baca juga: Indonesia jadi Market Focus di London Book Fair 2019

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dokter ini sarankan generasi milenial menerapkan gaya hidup sehat

Gaya hidup tidak sehat mengakibatkan berkurangnya aktivitas fisik bahkan olahraga, juga merokok dan makanan cepat saji

Jakarta (ANTARA News) – Ahli kesehatan, dr. Paskariatne Probo Dewi Yamin, SpJP menyarankan agar generasi milenial  menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang agar terhindar penyakit hipertensi disaat usia masih produktif.

“Faktor risiko hipertensi berawal dari gaya hidup tidak sehat yang banyak dilakukan generasi milenial yakni mereka yang berusia 15 tahun ke atas,” kata Paskariatne di Jakarta, Jumat, 

Gaya hidup yang dimaksud tersebut adalah gaya hidup yang instan akibat kemajuan teknologi yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas fisik bahkan olahraga, juga merokok dan juga memakan makanan cepat saji, jelas Paskariatne.

Menurut hasil Riskesdas 2018, proporsi aktivitas fisik yang berkurang juga melonjak dari 26,1 persen hingga 33,5 persen serta pre-valensi merokok pada remaja usia 10 tahun hingga 18 tahun meningkat dari 7,2 persen hingga mencapai 9,1 persen.

Tidak hanya itu saja, dr Paskariatne juga mengatakan bahwa selain gaya hidup, faktor psikososial juga meningkatkan resiko hipertensi, seperti stres berlebih, sikap tidak sabar ataupun masalah dengan rekan juga meningkatkan resiko hipertensi.

Selain faktor-faktor tersebut, obat-obatan juga dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah, yaitu seperti obat penghilang rasa nyeri, seperti ibuprofen, obat hormon, seperti pil kontrasepsi, obat penurun badan yang biasa dikonsumsi oleh kaum milenial, hingga agen stimulan seperti nikotin.

Hipertensi disebut sebagai pembunuh yang tiba-tiba dikarenakan penyakit tersebut tidak menimbulkan tanda-tanda khusus. Oleh karena itu dr. Paskariatne menghimbau masyarakat untuk lebih sadar akan penyakit tersebut.

“Karena jika tidak sadar akan faktor resiko yang ada, maka dapat menimbulkan penyakit berat lain, seperti gagal ginjal, troke dan jantung,” tambah dr. Paskariatne.

Paskariatne mengimbau para kaum muda untuk lebih sadar akan hipertensi dan mencegahnya, seperti mengurangi konsumsi garam dan makanan cepat saji, memperbanyak aktivitas fisik dan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. 

Baca juga: Sakit kepala tak selalu gejala hipertensi

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jakarta Indonesia Pet Show

Pencinta burung paruh bengkok bersiap menerbangkan burung pada pameran Jakarta Indonesia Pet Show (JIPS) 2019 di JIExpo, Jakarta, Jumat (22/2/2019). Pameran hewan peliharaan dan hewan hobi terbesar di Asia Tenggara tersebut diikuti oleh 150 peserta pameran dari dalam maupun luar negeri dan akan berlangsung hingga 24 Februari 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Lima penderita DBD di Jambi meninggal dunia

Selama dua bulan terakhir ini Dinas Kesehatan Jambi mencatat ada lima orang yang meninggal dunia akibat DBD,

Jambi (ANTARA News) – Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mencatat sejak Januari hingga pekan kedua Februari 2019 jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di provinsi itu mencapai 300 kasus dimana lima diantaranya meninggal dunia.

“Selama dua bulan terakhir ini Dinas Kesehatan Jambi mencatat ada lima orang yang meninggal dunia akibat DBD,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Syamsiran Halim, Kamis.

Kelima penderita DBD yang meninggal dunia itu berasal dari Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan rincian tiga orang meninggal dunia pada Januari dan dua orang meninggal pada Februari lalu.

“Penyebab meninggal ada dua kemungkinan yakni karena Dengue Shock Syndrome (DSS) DBD atau terlambat membawa ke rumah sakit,” katanya.

Pasien terkena DSS DBD memang sulit untuk disembuhkan, karena sistem kekebalan tubuh pasien sudah sangat lemah sementara itu jika terlambat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis juga akan berakibat fatal dan menyebabkan pasien meninggal dunia.

Kasus DBD paling banyak muncul pada Januari lalu karena bulan tersebut masuk musim hujan dengan intensitas tinggi. Tercatat sekitar 300 kasus DBD dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi namun selama Februari tercatat baru ada 57 kasus.

“Artinya pada Februari kasusnya sudah mulai menurun dibandingkan jumlah kasus pada Januari lalu,” ujarnya.

Memasuki musim hujan memang selalu terjadi peningkatan jumlah kasus DBD. Hal itu disebabkan karena penumpukan sampah yang dibuang sembarangan, kemudian genangan air hujan setiap hari yang tertampung yang menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk aedes aegypti yang membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah .

“Apalagi pada botol air mineral karena nyamuk demam berdarah suka di genangan air yang bersih,” katanya.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak mengandalkan fogging atau pengasapan untuk membasmi nyamuk demam berdarah karena yang paling efektif adalah pencegahan.

“Yakni melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara Menguras, Menutup, dan Mengubur (3M+). Plus artinya dengan melakukan upaya lain, seperti memasang kelambu ketika tidur atau memelihara ikan yang bisa memakan jentik-jentik nyamuk dapat mengurangi jatuhnya korban DBD,” kata Syamsiran Halim.

Baca juga: Sudah renggut 11 nyawa, Dinkes Sumba Timur-NTT berupaya atasi demam berdarah
Baca juga: Belajar kendalikan DBD dari Singapura
Baca juga: Kenali jenis nyamuk penganggu di sekitar rumah

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karhutla hanguskan 18 hektare di Aceh selama januari 2019

Banda Aceh (ANTARA News) – Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menghaguskan sekitar 18 hektare total luas hutan dan lahan, terutama gambut kering selama Januari 2019 di wilayah Aceh.

“Catatan kami, ada seluas 18 hektare hutan dan lahan dalam kondisi hangus terbakar pada Januari 2019,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Jumat.

Ia menerangkan, Karhutla tersebut terjadi pada tiga kabupaten yang terletak di wilayah Barat-Selatan di provinsi paling barat Indonesia dengan wilayah dikenal non zoom atau tidak mengenal musim, baik penghujan maupun kemarau.

Tercatat di Aceh Barat masih banyak terjadi, yakni sebanyak dua kali kejadian Karhutla, sedangkan Aceh Selatan, dan Aceh Jaya masing-masing satu kali terjadi Karhutla.

Mayoritas daerah yang terbakar ini di pesisir pantai Barat-Selatan, seiring minimnya curah hujan akibat berbagai faktor, terutama cuaca di daerah berbatasan langsung dengan wilayah perairan Samudera Hindia.

“Pada Februari 2019, telah terjadi Karhutla, baik di pesisir Barat-Selatan, dan pesisir Timur, terutama di Kota Lhokseumawe, Aceh. Cuma belum kita total berapa jumlah lahan yang terbakar, karena belum habis Februari 2019,” katanya.

BPBA mencatat sepanjang 2018 sedikitnya telah terjadi Karhutla yang menghaguskan 856,12 hektare yang sebagian besar di dominasi oleh lahan gambut dalam kondisi kering di13 daerah dari total 23 kabupaten/kota di Aceh.

“Umumnya Karhutla ini terjadi di musim kemarau. Cuaca panas disertai angin kencang,”ujar Dadek.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat menyatakan, cuaca dewasa di Aceh menunjukkan sedang masa peralihan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Blangbintang, Aceh, Zakaria Ahmad mengatakan, Februari 2019 merupakan masa peralihan cuaca dari musim penghujan menuju kemarau di wilayah paling Barat ini.

“Cuaca panas seperti saat ini berpotensi muncul angin kencang, dan cenderung terjadi puting beliung di suatu wilayah akibat tumbuhnya awan cumulonimbus,” katanya.

Baca juga: 9 unit damkar padamkan kebakaran lahan di Lhokseumawe
Baca juga: Asap di lahan gambut Aceh Barat kembali terlihat
Baca juga: Kebakaran lahan gambut di Aceh sulit dikendalikan

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gunung Agung keluarkan abu 300-700 meter selama erupsi

Denpasar (ANTARA News) – Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, kembali mengalami erupsi hingga dua kali dengan kolom abu teramati setinggi kurang lebih 300-700 meter di atas kawah gunung berketinggian 3.842 meter di atas permukaan laut itu pada Jumat Pukul 16.31 Wita dan Pukul 17.01 Wita.

“Erupsi Gunung ini terekam dua kali di seismogram dengan amplitudo maksimum 3-11 mm dan durasi selama 6 menit 53-380 detik. Ketinggian kolom abu hingga 700 meter itu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang dengan arah abu condong ke timur,” kata Kepala Pos Pantau Gunung Agung, Dewa Made Merthe Yasa.

Gunung yang disucikan umat Hindu di Bali itu saat mengalami erupsi terlihat jelas, karena teramati asap kawah bertekanan lemah hingga sedang teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang di atas puncak kawah.

Selain itu, terekam dari data seismogram, Gunung Agung mengalami tremor harmonik satu kali dengan durasi 75 detik dan sempat terpantau mengalami tektonik jauh hanya satu kali dengan amplitudo 3 mm dengan durasi 40 detik.

Sementara itu, Kasubid Mitigasi Gunung Agung Wilayah Timur dari PVMBG Badan Geologi, Kementerian ESDM Devy Kamil, menambahkan, dua kali erupsi Gunung Agung itu terjadi pada Pukul 16.31 WITA dengan ketinggian kolom 700 meter di atas puncak, kemudian terjadi pada Pukul 17.01 WITA dengan ketinggian 300 meter di atas puncak.

“Dampak erupsi berupa lontaran maupun hujan abu di sekitar area kawah. Kolom erupsi teramati condong ke timur, namun arah angin sendiri mengarah ke barat sehingga abu vulkanik berpotensi bergerak ke barat,” katanya.

Mengingat adanya abu vulkanik yang dikeluarkan, maka PVMBG juga mengeluarkan VONA dengan kode warna orange supaya instansi terkait penerbangan udara dapat mengantisipasi lebih cepat.

Analisis data komprehensif dari jaringan peralatan pemantauan Gunung Agung, kata Devy, menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan aktivitas magmatik di dalam tubuh Gunung Agung, sehingga erupsi yang terjadi merupakan suatu keniscayaan dan wajar terjadi.

“Pascaerupsi ini, Gunung Agung masih tetap berpotensi untuk erupsi kembali. Tipe erupsi yang mungkin terjadi dapat bersifat efusif (aliran lava ke dalam kawah) maupun eksplosif (lontaran lava pijar maupun abu),” katanya.

Indikasi untuk terjadinya erupsi yang besar atau yang setara dengan erupsi pada November 2017 yang masih belum teramat, namun saat ini status aktivitas Gunung Agung masih berada di Level III (Siaga) dan radius bahaya masih berada di dalam radius 4 kilometer.

PVMBG terus melakukan pemantauan 24 jam setiap hari untuk mengevaluasi ancaman bahayanya. “Masyarakat diimbau agar tetap tenang, namun tetap siaga dan mengikuti rekomendasi dari PVMBG,” katanya.

Imbauan senada diungkapkan oleh Kepala Pos Pantau Gunung Agung Dewa Made Merthe Yasa. Ia mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Agung, para pendaki dan wisatawan agar tidak berada atau tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas di zona perkiraan bahaya di dalam radius 4 km dari kawah puncak gunung, karena sejumlah desa dilaporkan sudah terpapar abu vulkanik.

Zona perkiraan bahaya itu, bersifaf dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual atau terbaru. 

Baca juga: Sinar api Gunung Agung teramati dari Bukit Asah
Baca juga: BPBD: masyarakat tenang hadapi erupsi Gunung Agung
Baca juga: Gunung Agung kembali erupsi selama tiga menit

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Soal konsesi, posisi Jokowi sangat tegas hutan untuk kesejahteraan rakyat

Jakarta (ANTARA News) –  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengemukakan bahwa yang dimaksud Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo yang juga petahana ketika menyinggung soal konsesi lahan/hutan pada debat capres putaran kedua Minggu (17/2) lalu,  lebih kepada penegasan mengenai keberpihakan dalam konsesi dan keberpihakan kepada rakyat. 
    
Intinya, rakyat harus sejahtera dengan memperoleh akses konsesi lahan/hutan. 
    
“Jadi, menurut saya,  ketika Pak Jokowi menyinggung konsesi lahan/hutan,  bukan soal salah-benar pemilikan konsesi oleh swasta. Secara hukum dan aturan, memiliki konsesi diperbolehkan,” kata Siti Nurbaya usai  memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa pascasarjana Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Jumat.
    
Presiden Jokowi meminta Siti Nurbaya untuk mengatur dengan baik keberpihakan kepada rakyat dan keseimbangan usaha. Jadi, bukan tidak boleh usaha besar atau swasta, tetapi harus ada keadilan dalam alokasi. 
    
Presiden  juga mengingatkan saya bahwa ijin harus menjadi instrumen pengawasan. “Jadi, soal  keberpihakan ini memang telah menjadi kebijakan beliau yang diarahkan kepada saya sejak penugasan pertama kepada saya selaku Menteri LHK,” kata Siti Nurbaya dalam siaran persnya.
    
Sebagai pembantu Presiden, tentu dirinya mempelajari data dan mengembangkan rancangan kebijakan yang realistis dan memperhatikan berbagai kepentingan, mengingat bahwa pemerintah merupakan simpul negosiasi dari segala kepentingan. 
    
Dari hasil mempelajari soal ini, diperoleh  data yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak  sistem hutan register hingga hutan dalam tata ruang telah terjadi penurunan luas kawasan hutan dari 147 juta ha (pada sekitar 1978-1999), menjadi 134 juta ha (1999-2009) dan menjadi 126 juta ha (2009 hingga sekarang). 
    
“Artinya, ada sejumlah luasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk keperluan masyarakat, tidak kurang dari 21 ha selama 40-50 tahun, namun kesejahteraan rakyat belum juga terlihat secara nyata,” katanya. 
     
Terlebih hal ini  dirasakan rakyat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. “Itulah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk mengedepankan keadilan,” katanya.
    
Mengenai konsesi ini, Siti Nurbaya menjelaskan lagi bahwa data pada 2014 menunjukkan kawasan hutan yang diberikan izin seluas 33,2  juta hektare (ha) dari total luas kawasan hutan 126 juta ha.

Alokasi perizinan kepada swasta 32,74 juta ha atau 98,53 persen  dan kepada masyarakat 1,35 persen serta untuk  prasarana dan sarana publik 0,12 persen. 
    
Dalam kaitan itu maka kebijakan yang dikoresi oleh Presiden  Jokowi meliputi langkah-langkah mengedepankan izin akses bagi masyarakat dengan hutan sosial, implementasi secara efektif moratorium  hutan primer dan gambut., tidak membuka lahan gambut  baru (land clearing) dan moratorium izin baru sawit.
    
Selanjutnya melakukan pengawasan pelaksanaan izin dan mencabut HPH/HTI yang tidak aktif, mengendalikan izin sangat selektif dan luasan terbatas untuk izin baru HPH/HTI serta mendorong kerja sama hutan sosial sebagai off taker.
    
Selain itu moratorium izin baru batubara (di beberapa provinsi dan kabupaten/kota) dan membangun konfigurasi bisnis baru serta  mendorong kemudahan izin untuk kepentingan prasarana/sarana (jalan, bendungan, energi, telekomunikasi, pemukiman masyarakat/pengungsi).
 
Konkret   
Langkah konkret dari upaya mengedepankan keadilan ekonomi pada konteks aset dan akses kawasan hutan, maka dikembangkan kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang sudah berjalan hingga saat ini. Kebijakan ini terus berproses serta mendapatkan sambutan yang luas dan sangat baik dari masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. 
   
Karena itu, dalam hal konsesi ingin dikembalikan kepada pemerintah oleh para pemegang izin merupakan hal yang positif sehingga bisa mendukung untuk pencadangan lahan dari kawasan hutan untuk masyarakat. Langkah yang sama juga sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. 
    
Sampai saat ini sudah  sebanyak 13 perusahaan mengembalikan sebagian lahannya kepada negara seluas enam ribu hektare. Selain itu juga pada tahun 2016-2017 sudah ada penyerahan kembali lahan konsesi kepada negara serta sudah dikelola oleh masyarakat. 
    
“Jadi langkah itu sebetulnya merupakan angka yang positif juga untuk mendukung program Refoma Agraria dan Perhutanan Sosial,” katanya.
    
Selanjutnya data pada akhir 2018 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2018 tercatat kawasan hutan yang diberikan izin seluas  6.497.096,60 ha dengan komposisi perizinan swasta 1.570.634,68 ha atau 24,7 persen, izin kepada masyarakat 4.907.859,92  ha atau  75,54 persen dan  untuk prasarana sarana seluas  18.602 ha atau  0,29 persen. 
    
Dengan demikian, ini mengubah komposisi  semula pada periode hingga tahun 2014 dan hingga akhir 2018. Pada  akhir 2018 tercatat area berizin seluas 39,72 juta ha dari total luas kawasan hutan 126 juta ha. 
    
Alokasi perizinan untuk swasta sebesar 32, 736 juta ha (86,37 persen). Jumlah ini menurun dari 2014 (98,53 persen)  dan areal izin untuk masyarakat seluas 5,356 juta ha atau 13,49 persen atau meningkat dari tahun 2014 (1,35 persen). 
    
Proporsi ini akan semakin baik menandai akses kelola hutan dan alokasi betul-betul dilaksanakan dengan keberpihakan kepada masyarakat luas. Tidak berhenti sampai di situ karena dipikirkan juga langkah pembinaannya dengan memberikan kesempatan berusaha serta peningkatan kemampuan kapasitas manajemen berusaha tani bagi rakyat. 
Baca juga: Masyarakat bisa buktikan langkah berani pemerintah di bidang lingkungan
Baca juga: Atasi pencemaran akibat limbah rumah tangga dengan IPAL Komunal
Baca juga: 2019, pemerintah tingkatkan program perhutanan sosial

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI bantu rehabilitasi pascagempa Lombok

Anggota pasukan Divisi II Kostrad Batalyon Zeni Tempur (Zipur) 10 Darma Putra Malang tiba di Lombok International Airport (LIA) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (22/2/2019). TNI Angkatan Darat mendatangkan 1.000 personel tambahan guna membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok diantaranya membantu penanganan pembangunan rumah rusak berat akibat gempa di wilayah Lombok dan Sumbawa. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

Sarapan gratis di Kedai Sedekah Dhuafa

(Antara)-Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ada sebuah kedai nasi yang tidak menerima bayaran uang, dari para pembeli. Hanya cukup membayar dengan doa dan ucapan terima kasih. Masyarakat setempat menamakannya kedai sedekah dhuafa, yang didirikan berawal dari keprihatinan terhadap para tunawisma.

Jemput bola layanan KTP Elektronik

(Antara)-Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur,  gencar melakukan program jemput bola dalam melayani kebutuhan perekaman KTP Elektronik bagi masyarakat. Jemput bola dilakukan di tempat-tempat umum ataupun di tempat keramaian yang banyak dikunjungi warga. Jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan warga serta meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Menristekdikti minta peneliti tingkatkan kuantitas dan kualitas riset

Akreditasi jurnal merupakan wujud pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu terbitnya jurnal tersebut,

Depok (ANTARA News) – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta peneliti dan kalangan dosen serta guru besar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional.

Nasir dalam acara Geliat Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang diselenggarakan di Depok Jawa Barat, Jumat, mengatakan jumlah jurnal Indonesia yang sudah terakreditasi masih perlu ditingkatkan.

“Geliat Arjuna diharapkan menjadi pemacu dan pemicu dosen, peneliti, mahasiswa institusi, pengelola jurnal, asesor jurnal serta stakeholder terkait untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah baik secara nasional maupun internasional.” Ujar Nasir.

Menurut Nasir, publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting setelah adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa, serta fungsional lainnya. Selain itu kelulusan mahasiswa magister dan doktor menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga mensyaratkan hal yang sama.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan lebih dari 8.000 jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Akreditasi jurnal merupakan wujud pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu terbitnya jurnal tersebut,” Lanjutnya.

Saat ini di Indonesia baru terdapat 2.270 jurnal yang terakreditasi yang terbagi dalam enam kategori peringkat.

Pemeringkatan tersebut dimaksudkan untuk memberi pilihan bagi lembaga atau unit kerja pembina karier jabatan fungsional guna memilih peringkat akreditasi jurnal ilmiah yang sesuai untuk syarat pengajuan kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan jurnal ilmiah nasional terakreditasi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Peraturan tersebut mengamanahkan lembaga akreditasi jurnal ilmiah bergabung di bawah Kemenristekdikti.

“Semua jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh LIPI dan masih berlaku masa akreditasinya secara otomatis diakui oleh Kemenristekdikti sampai masa berlaku akreditasinya habis. Kemenristekdikti menerbitkan sertifikat baru bagi jurnal ilmiah yang telah diakreditasi oleh LIPI tersebut,” kata Dimyati.

Pengajuan akreditasi jurnal ilmiah menurut peraturan baru telah dimulai pada 1 Juni 2018. Masa pendaftaran akreditasi jurnal ilmiah dibuka sepanjang tahun seiring dengan proses penilaian akreditasinya. Sementara untuk hasil akreditasi ditetapkan setiap dua bulan.

Dengan terbitnya Permenristekdikti tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah tersebut, semua lembaga pembina jabatan fungsional dan pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat menyesuaikan kembali semua ketentuan yang terkait dengan kategori jurnal ilmiah terakreditasi sebagai syarat publikasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa.

“Dalam waktu dua tahun ditargetkan tersedia 7.000 jurnal terakreditasi nasional dengan enam peringkat. Terwujudnya reformasi birokrasi pelayanan akreditasi jurnal ilmiah nasional, diharapkan target tersebut dapat tercapai. Sistem Arjuna terus dikembangkan agar pengelolaan akreditasi jurnal dapat efektif dan efisien, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terbaru,” kata Dimyati.

Bagi jurnal ilmiah yang masih terbit dalam wujud cetak dan terkendala dalam penerbitan secara elektronik, Kemenristedikti bekerja sama dengan LIPI menyiapkan Rumah E-journal Indonesia yang merupakan cloud aplikasi jurnal elektronik.

Fasilitas ini diberikan secara gratis sehingga pengelola jurnal tidak perlu memiliki sendiri server, aplikasi pengelolaan jurnal, dan tim ahli teknologi informasi.

Untuk kendala referensi yang berkualitas secara nasional Kemenristekdikti menyiapkan Garuda (Garba Rujukan Digital) yang mengintegrasikan jurnal yang terbit secara elektronik, serta melanggankan database jurnal internasional.

Geliat Arjuna memberikan insentif kepada 113 pengelola jurnal yang masuk peringkat satu dan dua, serta bantuan tata kelola jurnal elektronik nasional dan internasional sebanyak 53 jurnal.

Baca juga: Tim Kemenristekdikti analisis kualitas data Sinta
Baca juga: Publikasi ilmiah internasional Indonesia capai 18.450 hingga awal September

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir di Kabupaten Bandung

Warga berjalan melintasi banjir yang melanda kawasan Andir, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/2/2019). Banjir luapan Sungai Citarum setinggi 60 cm hingga 100 cm tersebut kembali terjadi di wilayah Bandung Selatan akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Bandung Raya sejak Kamis (21/2/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

BMKG peringatan dini gelombang tinggi

285 Views

(Antara)-Peringatan dini akan potensi gelombang tinggi, dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). diantaranya yakni untuk wilayah di sekitar perairan Sulawesi Utara,  Sangihe, Talaud.

Banjir di Cigosol Baleendah Bandung mencapai 160 cm

Bandung (ANTARA News) – Banjir yang terjadi di Kampung Cigosol RW 09 Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada Jumat mencapai antara 60 hingga 160 cm.

“Ada sembilan RW yang terendam banjir di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, ketinggi muka air atau TMA di salah satu kampung mencapai 60 hingga 160 cm, yakni di Kampung Cigosol RW 09,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bandung, Achmad Djohara ketika dihubungi melalui telepon, Jumat.

Achmad mengatakan berdasarkan hasil pantauan Pusdalops banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung menerjang Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot, Kecamaran Bojong Soang.

“Banjir dari semalam membuat air di tiga kecamatan tersebut terus meninggi,” kata dia.

Selain itu, banjir yang banjir yang terjadi di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah juga terjadi di Jalan Raya Andir Katapang, Jalan Raya Ciparay, Jalan Raya Banjaran Dayeuhkolot.

“Untuk banjir yang di Jalan Raya Andir Katapang tinggi muka air mencapai 50 hingga 150 cm, di Jalan Raya Ciparay Dayeuhkolot 20 hingga 70 cm dan di Jalan Raya Banjaran Dayeuhkolot masih bisa dilalui karena hanya 10 hingga 30 cm,” kata dia.

Menurut Achmad, saat ini ada 14 kepala keluarga yang terdiri dari 15 orang laki-laki, 20 perempuan, enam balita, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah mengungsi ke Gedung Inkanas karena rumahnya terendam banjir.

Selain itu, ada 21 kepala keluarga yang terdiri dari 64 jiwa, sembilan lansia, tujuh balita dari satu bayi di Kecamatan Dayeuhkolot mengungsi di Shelter Dayeuhkolot dan Kantor RW 02 Desa Dayeuhkolot.

Baca juga: Tinggi genangan banjir di Baleendah, Bandung, satu meter lebih
Baca juga: 1.000 rumah di Kabupaten Bandung terendam banjir
Baca juga: Citarum meluap lagi, ribuan rumah di Baleendah kebanjiran

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seahum dorong program kemanusiaan Rohingya

Jakarta (ANTARA News) – Southeast Asia Humanitarian Committee (Seahum) mendorong program-programnya agar fokus untuk kegiatan kemanusiaan terutama menyasar etnis Rohingya.
   
“Dukungan kepedulian terhadap kasus genosida seperti ini dirasa tidak merata seperti yang dilakukan negara Indonesia dan Malaysia untuk Rohingya.  Saya minta agar semua dukungan sama rata dari negara lain di Asia,” kata Presiden Seahum Imam Rulyawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
   
Menurut Imam yang juga Direktur Utama Filantropi Dompet Dhuafa, bantuan untuk Rohingya melalui komite lembaga kemanusiaan Asia Tenggara Seahum harus terus diperluas karena aksi humanis tidak terbatas pada agama saja. Lebih dari itu, kegiatan sosial untuk Rohingya adalah tentang kemanusiaan.
   
Seahum merupakan jaringan organisasi kemanusiaan di Asia Tenggara. Jaringan tersebut bertujuan mengkolaborasikan kerja sama kegiatan kemanusiaan lintas negara seperti mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan.
   
Dia mengatakan Seahum kembali mengadakan pertemuan pada 21-23 Februari di Yogyakarta diikuti lebih dari 50 delegasi berbagai negara. Pertemuan salah satunya mengangkat kembali isu kemanusiaan Rohingya ke kancah internasional yang mendapat perhatian serius dari banyak negara ASEAN.
   
Menurut dia, krisis kemanusiaan Rohingya terus menjadi perhatian dunia. Saat ini, penduduk Rohingya yang masih berada di Rakhine masih menjadi sasaran kebijakan diskriminatif, termasuk segregasi, pembatasan pergerakan dan tidak ada pengakuan hak mereka.
   
Hingga kini, lebih dari 244 ribu orang Rohingya terlantar di tenda pengungsi serta ratusan ribu lainnya mengungsi di penampungan di Bangladesh selatan. 

Baca juga: Konferensi mengenai Rohingya dijadwalkan diadakan pekan depan di New York
Baca juga: AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

Baca juga: Indonesia-Australia bahas dukungan pembangunan Rakhine State melalui AHA Centre
 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Stres bisa memicu asam lambung

Secara umum stres bisa menjadi salah satu pemicu asam lambung, sehingga masyarakat perlu menghindari stres,

Purwokerto (ANTARA News) – Dokter spesialis penyakit dalam dari RS Santa Elisabeth Purwokerto, dr Andreas, SpPD mengingatkan bahwa stres bisa memicu peningkatan asam lambung.

“Secara umum stres bisa menjadi salah satu pemicu asam lambung, sehingga masyarakat perlu menghindari stres,” katanya di Purwokerto, Jumat.

Dia menambahkan, secara umum stres bisa memicu masalah pencernaan melalui mekanisme gut-brain axis atau aksis antara otak dengan lambung/usus.

Dengan demikian, dibutuhkan manajemen yang baik agar seseorang terhindar dari stres.

Dia melanjutkan selain manajemen yang baik, cara pencegahan stres lainnya adalah istirahat dengan cukup, olahraga dan menjaga hubungan sosial interpersonal yang baik.

Selain stres, ujarnya ada juga faktor lain yang bisa menjadi salah satu pencetus risiko asam lambung.

“Contohnya terlambat makan, meskipun bukan pemicu utama, tapi apabila sering terlambat makan, maka dapat menjadi salah satu pencetus risiko terjadinya masalah asam lambung,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, asam lambung bisa menimbulkan iritasi saluran cerna hingga risiko perdarahan saluran cerna serta risiko terjadinya keganasan saluran cerna.

Karena itu pola hidup sehat, menghindari stres dan rajin berolahraga menjadi salah satu upaya penting.

“Kendati demikian, tergantung dari jenis penyakit asam lambungnya, ada beberapa jenis olahraga atau latihan fisik yang malah bisa memperburuk, meskipun ada juga jenis olahraga yang bisa mengurangi dan melindungi sistem pencernaan dari pengaruh asam lambung,” terangnya.

Karena itu, kata dia, masyarakat bisa memilih jenis olahraga yang tepat.

“Jadi tergantung jenis penyakit asam lambung dan tipe olahraganya, secara umum aktivitas fisik level ringan-sedang (mild moderate) bisa memberikan efek positif proteksi sistem pencernaan manusia,” katanya.

Baca juga: 45,5 persen anak sehat di Jakarta alami gangguan saluran cerna menurut riset
 

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas Perempuan sebut persepsi tentang kekerasan seksual sangat lemah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkosaan dan kekerasan seksual juga masuk dalam norma kesusilaan,

Jakarta (ANTARA News) – Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengatakan persepsi masyarakat Indonesia terhadap kekerasan seksual masih sangat lemah karena hanya melihat dari sisi norma kesusilaan.

“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkosaan dan kekerasan seksual juga masuk dalam norma kesusilaan. Akibatnya, yang dilindungi adalah norma kesusilaan masyarakat,” kata Nur dalam bincang media yang diadakan di Jakarta, Jumat.

Nur mengatakan karena perkosaan dan kekerasan seksual dipandang dari sisi norma kesusilaan, maka korban dan pelakunya diperlakukan sama, sejauh mana melukai nilai kesusilaan masyarakat.

Persepsi perkosaan dan kekerasan seksual sebagai bagian dari norma kesusilaan mengakibatkan perempuan sebagai korban rentan dipersalahkan kembali.

“Korban perkosaan dan kekerasan seksual akan sulit melamar pekerjaan dan sulit berdagang akibat stigma sebagai korban kekerasan,” tuturnya.

Bila hal itu terjadi, Nur mengatakan negara tidak akan optimal dalam menanggapi dan melindungi korban sehingga mereka sulit melewati masa pemulihan.

“Pemulihan korban kekerasan seksual sangat penting bagi peningkatan kualitas hidupnya. Bayangkan bila korban hamil dan melahirkan dalam kondisi trauma,” katanya.

Karena itu, Komnas Perempuan memandang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat agar tidak melakukan kekerasan seksual.

“Indonesia sudah darurat kekerasan seksual karena bukan hanya sekadar angka. Dari sekian banyak kasus, mungkin yang diadukan hanya 10 persen, masuk persidangan hanya lima persen dan yang divonis hanya dua atau tiga persen,” jelasnya.

Nur menjadi salah satu pembicara dalam bincang media yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertema “Merespon Dinamika Masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

Selain Nur, pembicara lainnya adalah Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia R Dannes, Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Eni Gustina, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Suparno dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Livia Istania DF Iskandar.

Baca juga: KPPPA: RUU PKS akan berpihak pada perempuan korban kekerasan
Baca juga: PKS usulkan penggantian draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apjati sebut sistem satu kanal lindungi pekerja Indonesia di Saudi

penyalur tenaga kerja bertanggung jawab langsung melalui Sarikah

Surabaya  (ANTARA News) – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menilai sistem satu kanal yang saat ini sedang diuji coba oleh Kementerian Tenaga Kerja RI merupakan upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

“Sistem satu kanal ini akan menempatkan PMI (Pekerja Migran Indoensia) lebih tertib dan manusiawi sekaligus pencegahan terhadap PMI ilegal,” kata Ketua Umum Apjati Basalamah di acara sosialisasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal yang diegalar di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, semenjak adanya moratorium berdasarkan Permenaker RI 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah,  banyak oknum swasta yang melakukan pelanggaran dengan menempatkan tenaga kerja secara tidak prosedural.

Hal inilah, lanjut dia yang membuat pemerintah terusik dengan menerbitkan Kepmenaker 291/2018 untuk menata penempatan PMI ke Arab Saudi dengan menyiapkan lapangan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.

Untuk itu, sebutnya, pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta dalam hal ini Apjati harus bersama-sama mengintegrasikan sistem satu kanal untuk melawan para mafia perdagangan manusia.

Ia melanjutkan bahwa sistem satu kanal ini mengutamakan perlindungan PMI dengan berbasis Badan Latihan Kerja (BLK).

“Kalau kapasitas BLK seluruh Indonesia hanya 1.000 tenaga kerja, maka yang ditempatkan 1.000 tenaga kerja. Tapi kalau sistem yang dulu kapasitas 1.000 tenaga kerja, yang ditempatkan 10.000 tenaga kerja, sehingga ada 9.000 tenaga kerja tidak terlatih ada di luar negeri. Tentunya hal ini yang membuat masalah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Apjati Jatim, Mazlan Mansyur menambahkan bahwa dari dulu ada kesan  perlindungan terhadap PMI yang bekerja di Arab Saudi kurang karena sering ada penyiksaan.

“Tapi dengan sistem ini, para pekerja akan diawasi oleh badan khusus yang namanya Sarikah. Jadi penyalur tenaga kerja tidak berurusan lagi dengan majikan, tapi bertanggung jawab langsung melalui Sarikah. Satu kanal ini merupakan kesepakatan Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia.  Ini untuk meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja,” tambahnya.

Baca juga: Kemnaker buat MoU terkait perlindungan PMI di luar negeri
Baca juga: Aplikasi SIPMI tingkatkan perlindungan pekerja migran

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Badan POM terbitkan izin edar kapsul lunak sido muncul

Semarang (ANTARA News) – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin edar bagi PT Sido Muncul untuk produk jamu dalam bentuk kapsul lunak.

Izin edar produk jamu terbaru Sido Muncul tersebut diserahkan Kepala Badan POM, Penny Lukito melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani kepada Direktur Utama PT Sido Muncul, David Hidayat didampingi Direktur Irwan Hidayat di pabrik Sido Muncul di Kabupaten Semarang, Jumat.

Menurut Kepala Badan POM, Penny Lukito, surat edar produk untuk kapsul lunak ini merupakan yang ke-281 bagi Sido Muncul.

“Selama ini Badan POM sudah menerbitkan 280 izin edar untuk Sido Muncul. Izin untuk kapsul lunak ini merupakan yang ke-281,” katanya.

Ia mengatakan, kapsul lunak obat tradisonal ini merupakan inovasi baru.

Ia mengapresiasi upaya Sido Muncul yang selalu memenuhi aturan berkaitan dengan izin edar komoditasnya.

Ia juga mengapresiasi Sido Muncul dalam mendukung industri farmasi dan obat tradisonal.

“Sido Muncul sudah menjadi bapak angkat bagi pelaku usaha jamu gendong,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Sido Muncu, Irwan Hidayat mengatakan, perusahaan ini merupakan produsen jamu pertama yang memproduksi jamu dalam bentuk kapsul lunak.

Produk pertama jamu kapsul lunak tersebut meliputi Tolak Angin dan Tolak Linu.

“Ke depan seluruh produk akan ada bentuk kapsul lunaknya,” katanya.

Pada tahap awal ini, kapasitas produksi kapsul lunak ini mencapai 30 ribu butir per hari.

Baca juga: BPOM: tidak ada obat herbal untuk kanker
Baca juga: Fitofarmaka terdaftar BPOM baru 18 obat
Baca juga: BP POM ungkap peredaran obat palsu di Cakung 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan hektare sawah di Agam terancam kekeringan

Sawah seluas 40 hektare yang terancam kekeringan ini sudah ditanami padi sejak sebulan yang lalu, sehingga sangat membutuhkan air,

Lubukbasung (ANTARA News) – Puluhan hektare sawah warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terancam kekeringan setelah dua jaringan irigasi di Jorong Labuang, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, tertimbun longsoran tanah akibat curah hujan tinggi yang melanda daerah tersebut.

Kepala Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Wahyu Bestari di Lubukbasung, Jumat, mengatakan, dua saluran irigasi tertimbun longsor itu berasal dari Kali Cendek dengan panjang 35 meter dan tinggi 50 meter serta Kali Pauh dengan panjang 50 meter dan tinggi 40 meter.

“Sawah seluas 40 hektare yang terancam kekeringan ini sudah ditanami padi sejak sebulan yang lalu, sehingga sangat membutuhkan air,” katanya.

Untuk mengatasi ancaman kekeringan itu, BPBD setempat melakukan gotong royong dengan pemerintah nagari, pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk membuat irigasi baru.

Namun dengan kondisi tanah di sekitar masih labil, maka irigasi yang dibuat kembali runtuh.

“Irigasi baru yang dibuat itu kembali runtuh akibat tanahnya masih labil,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Dinas Pekerja Umun dan Tata Ruang setempat mengusulkan penanganan darurat dengan cara memasang pipa sepanjang irigasi yang runtuh.

Pemasangan irigasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga air bisa mengalir lancar ke lahan sawah milik petani.

“Mudah-mudahan pemasangan pipa itu akan selesai pekan depan, agar petani tidak kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka,” tambahnya.

Irigasi itu tertimbun tanah longsor akibat curah hujan terlalu tinggi melanda daerah itu semenjak Jumat (22/2) pagi.

Pemerintah setempat sedang melakukan pendataan kerugian akibat kejadian itu.

“Tim sedang berada di lokasi untuk melakukan pendataan,” katanya.

Baca juga: Ratusan hektare persawahan Tapanuli Utara terdampak irigasi jebol
Baca juga: Presiden sebut sudah rehabilitasi irigasi primer seluas tiga juta hektare

 

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DLH Yogyakarta lanjutkan program sumur resapan di sekolah

Yogyakarta (ANTARA News) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan melanjutkan pengerjaan pembangunan sumur peresapan air hujan di sekolah yang sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu sehingga seluruh sekolah di kota itu memiliki fasilitas tersebut.

Tahun ini kami alokasikan sekitar 50 unit sumur peresapan air hujan (SPAH) untuk sekolah. Kami akan mulai pada semester dua tahun ini, kata Kepala Seksi Pengelolaan Pemantuan Lingkungan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Peter Lawoasal di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, pembangunan sumur peresapan air hujan (SPAH) tersebut tidak hanya akan dilakukan di lingkungan SD atau SMP, tetapi juga akan dilakukan di SMA/SMK dan sederajat hingga ke perguruan tinggi di Kota Yogyakarta.

Pembangunan SPAH dilakukan sesuai dengan permintaan institusi pendidikan yang telah diajukan ke DLH Kota Yogyakarta.

Jumlah SPAH yang akan dibangun di tiap sekolah berbeda-beda, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan luas sekolah. Biasa dua unit atau lima unit, tetapi ada juga yang bisa mencapai 10 unit,? katanya. ?SPAH yang akan dibangun di lingkungan sekolah tersebut memiliki spesifikasi standar, yaitu dengan kedalaman sekitar 2,5 meter dan diameter 80 centimeter. Dana yang dibutuhkan untuk membangun satu unit SPAH berkisar Rp3,5 juta.

Biasanya, institusi pendidikan mengajukan bantuan pembangunan SPAH karena lingkungan sekolahnya kerap banjir atau tergenang saat hujan lebat. Harapannya, keberadaan SPAH tersebut akan mengurangi genangan dan siswa bisa belajar lebih nyaman, katanya.

Peter menambahkan, pada awalnya banyak institusi pendidikan yang belum memiliki SPAH. Namun, dengan program dari DLH Kota Yogyakarta, maka saat ini sekitar 70 persen sekolah sudah dilengkapi dengan SPAH.

Setelah dilengkapi dengan SPAH, maka kami harapkan pihak sekolah bisa memeliharanya sehingga pemanfaatan dari fasilitas yang sudah terbangun tersebut bisa maksimal. Sekolah bisa melakukan pembersihan secara rutin karena biasanya ada endapan pasir, katanya.

Sedangkan untuk pembangunan SPAH di wilayah, lanjut Peter, sudah menjadi tanggung jawab setiap kecamatan. Biasanya sudah ada anggaran pembangunan SPAH yang dibuat di jalan-jalan lingkungan atau gang, katanya.

Baca juga: Walhi: sumur resapan atasi pencemaran air di DIY
Baca juga: Pemprov DKI akan memprogramkan sumur resapan sekolah
Baca juga: 800 sumur resapan dibangun di lereng Gunung Sumbing

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Angin kencang dan hujan es terjang Sleman

Sleman (ANTARA News) – Angin kencang dan hujan butiran es menerjang dua kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat siang sekitar pukul 14.00 WIB hingga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan beberapa rumah warga dan bangunan rusak.

“Hujan es disertai angin kencang menerjang dua kecamatan di bagian Utara Sleman, yakni di Kecamatan Turi dan Tempel,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman Makwan.

Menurut dia, di Kecamatan Turi terjadi di Dusun Jomboran Jalan Turi, satu ?pohon tumbang melintang di jalan, Gedung Olah Raga Donokerto Turi dinding roboh dan tower roboh.

“Kemudian di Dusun Randusongo Donokerto, Turi beberapa pohon tumbang dan di Gading, Donokerto Turi beberapa pohon tumbang dan atap rumah berterbangan,” katanya.

Sementara di simpang empat Turi kabel Telkom putus, di barat perempatan Turi pohon tumbang menimpa kabel listrik.

“Kemudian di Dusun Sukodono Donokerto, Turi beberapa pohon tumbang melintang di jalan kampung,” katanya.

Sedangkan di Kecamatan Tempel, angin kencang mengakibatkan pohon menimpa rumah di Donojayan, Merdikorejo.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pada musim pancaroba ini karena potensi terjadinya angin kencang cukup besar,” kata Makwan.

Berdasarkan catatan Antara, hujan es pernah penimpa dua kecamatan di Sleman yaitu Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Mlati, pada Selasa (29/1) sore tahun 2019.

Baca juga: Hujan es turun di beberapa bagian Sleman

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Papua siapkan pengrajin noken untuk cendera mata PON 2020

Jayapura (ANTARA News) – Provinsi Papua terus menyiapkan mama-mama pengrajin noken untuk menyediakan produk warisan budaya ini sebagai cendera mata khas Bumi Cenderawasih.

Apalagi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020 di Bumi Cenderawasih, noken-noken yang dihasilkan oleh mama-mama pengrajin ini dapat dijadikan suvenir atau cendera mata, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Anike Rawar, di Jayapura, Jumat, mengatakan

Dalam tiga tahun belakangan ini, pihaknya sudah mengumpulkan mama-mama pengrajin pada 29 kabupaten/kota untuk memproduksi noken dalam jumlah besar.

 “Kami pun sudah memberikan bantuan peralatan serta bahan untuk membuat noken seperti benang dan jarum sehingga mama-mama ini dapat meningkatkan produksinya,” katanya.

Oleh karena itu, kini pihaknya tinggal menunggu respon dan tindak lanjut dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dukungan bagi mama-mama pengrajin ini memproduksi noken dalam jumlah besar, ujarnya.

 Dia menjelaskan, pihaknya berharap tindak lanjut dari pemerintah kabupaten/kota dapat disambut baik juga oleh para pengrajin yang kesemuanya adalah perempuan, dengan menyiapkan diri dengan kemampuannya masing-masing.

“Hal ini merupakan peluang yang bagus untuk perempuan-perempuan Papua meningkatkan kualitas dan perekonomian keluarganya melalui keahliannya dalam membuat noken,” katanya lagi.

Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu, biasanya digunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian serta membawa barang-barang dagangan ke pasar.

Baca juga: Noken Papua diakui UNESCO warisan budaya dunia
Baca juga: Memelihara tradisi menganyam noken

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pedestrian code gumreget di Yogyakarta akan diteruskan

Yogyakarta  (ANTARA News) – Warga Kelurahan Suryatmajan Yogyakarta yang berada di bantaran Sungai Code berkomitmen untuk meneruskan penataan bantaran sungai yang kemudian disebut Pedestrian Code Gumreget hingga ke arah Jembatan Kewek.

“Penataan sudah mulai dilakukan dari Jembatan Jambu dengan membangun jalan inspeksi selebar tiga meter. Untuk saat ini, sudah terbangun sekitar 200 meter, masih kurang 300 meter lagi hingga Jembatan Kewek,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Suryatmajan Suparyanto di sela kunjungan perwakilan Asian Infrastructure Investment Bank Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan tersambungnya akses jalan inspeksi dari Jembatan Jambu ke Jembatan Kewek akan semakin memberikan banyak keuntungan kepada warga di kawasan tersebut, di antaranya meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Ia menyebut, sudah memiliki “detail engineering design? (DED) atau perencanaan penataan kawasan di bantaran Sungai Code lengkap dengan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

“Oleh karena itu, kami membutuhkan bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi untuk meneruskan penataan. Yang pasti, warga di bantaran sungai sepakat dan siap untuk ditata,” katanya.

Suparyanto menyebut, meskipun pekerjaan besar yang dilakukan adalah membangun jalan inspeksi, namun ada sejumlah konsekuensi lain yang juga harus diselesaikan, seperti membangun kembali rumah warga yang terdampak jalan inspeksi.

Sebelum ditata, jalan di sepanjang bantaran sungai hanya memiliki lebar sekitar satu meter, dan setelah ditata menjadi tiga meter. Rumah warga pun terpaksa dipotong sekitar dua meter dan diganti menjadi rumah berlantai dua dari sebelumnya rumah tinggal satu lantai.

“Pekerjaan fisik ini yang membutuhkan dana cukup besar. Ada sekitar 30 rumah yang terdampak untuk membangun jalan inspeksi sepanjang 200 meter,” katanya yang memperoleh asistensi teknis dari salah satu perguruan tinggi dalam perencanaan penataan kawasan.

Jalan inspeksi dibangun dengan cukup rapi memanfaatkan material batu alam berwarna hitam. Di beberapa titik terdapat kursi-kursi taman dan juga spot swafoto.

Proses penataan bantaran sungai tersebut dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk penataan bantaran sekitar 200 meter mencapai Rp2 miliar yang diterima pada 2016 dan 2017, ditambah swadaya masyarakat senilai Rp200 juta. 

Infrastruktur yang dibenahi tidak hanya jalan inspeksi tetapi juga sistem drainase, ruang terbuka hijau publik, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan biofil, pos bencana dan juga toilet umum.

“Setelah jalan inspeksi ini terbangun, masyarakat pun sepakat tidak boleh ada kendaraan bermotor yang lewat termasuk sepeda motor karena jalan inspeksi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang publik,” katanya.

Suparyanto berharap, pihak Asian Infrastructure Investment Bank dapat melihat keberhasilan dari penataan bantaran sungai dan kemudian bisa memberikan bantuan untuk meneruskan proyek hingga tuntas.

“Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk penataan bantaran hingga Jembatan Kewek mencapai Rp3 miliar,” katanya.

Selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan, Suparyanto berharap, penataan bantaran sungai juga bisa mendukung pengembangan kampung wisata di lokasi tersebut.

Sementara itu, Camat Danurejan Antariksa Agus Purnomo memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ditata dengan program mundur munggah madep kali (M3K) atau memundurkan menaikkan dan menghadapkan rumahnya ke arah sungai.

“Harapannya, program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat baik dari sisi peningkatan kualitas lingkungan, tempat hunian yang lebih sehat dan aspek pemberdayaannya. Memang ada yang belum terselesaikan sehingga perlu dilanjutkan,” katanya.

Warga yang rumahnya terdampak pembangunan jalan inspeksi kini tinggal di rumah dua lantai. Lantai pertama banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha seperti berjualan makanan, dan lantai dua dimanfaatkan sebagai hunian.

Baca juga: Yogyakarta yakin bisa capai target nol kawasan kumuh tahun ini
Baca juga: Talut longsor Code ditangani dengan bronjong

Baca juga: Anies ingin Jakarta meniru Yogya menata kampung kumuh

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPPPA: RUU PKS akan berpihak pada perempuan korban kekerasan

Perempuan adalah ibu bangsa. Ibu bangsa harus melahirkan generasi anak-anak bangsa yang bermutu

Jakarta (ANTARA News) – Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia R Dannes mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan berpihak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

“Perempuan adalah ibu bangsa. Ibu bangsa harus melahirkan generasi anak-anak bangsa yang bermutu. Tidak akan tercapai kalau perempuan tidak dilindungi dari kekerasan seksual,” kata Vennetia dalam bincang media yang diadakan di Jakarta, Jumat.

Vennetia mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berangkat dari niat baik untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat 7.275 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2018.

“Itu belum data dari Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan. Korban kekerasan seksual kebanyakan perempuan, meskipun bukan berarti tidak akan menimpa laki-laki,” tuturnya.

Vennetia mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR terkait dengan RUU tersebut. Naskah yang ada sat ini bukan harga mati karena masih akan dibahas dan disempurnakan.

“Soal penafsiran-penafsiran lain yang beredar di masyarakat juga akan dibahas. Kalau ada miskonsepsi akan dikembalikan ke jalurnya, misalnya soal definisi yang akan menggunakan definisi internasional sehingga tidak ada penyimpangan dan relasi antara laki-laki dan perempuan bisa seimbang,” katanya.

Vennetia menjadi salah satu pembicara dalam bincang media yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertema “Merespon Dinamika Masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

Selain Vennetia, pembicara lainnya adalah Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Eni Gustina, Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan Sri Nurherwati, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Suparno dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Livia Istania DF Iskandar. 

Baca juga: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disebut penting untuk lindungi perempuan
Baca juga: FPKS ingin pendekatan tepat dalam RUU Kekerasan Seksual

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

SAR gabungan temukan korban tenggelam di Sungai Sekayam

Pontianak (ANTARA News) – Tim SAR gabungan, Jumat, pukul 12.30 WIB akhirnya menemukan jenazah Yohanes Yames (54) yang tenggelam di Sungai Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

“Korban tenggelam, kami temukan sekitar 500 meter arah hilir dari lokasi hilangnya korban di Sungai Sekayam,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Hery Marantika di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, Tim SAR gabungan tersebut terdiri dari tim rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Sintang, Polsek dan Koramil Parindu, BPBD Sanggau, aparat Desa Bonti, masyarakat setempat dan keluarga korban yang menemukan jenazah korban terapung di permukaan Sungai Sekayam.

Saat ini jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarganya, tambahnya.

“Alhamdullilah, setelah melakukan pencarian, akhirnya Tim SAR gabungan dapat menemukan jenazah Yohanes Yames tadi siang, dan jenazah pun sudah diserahkan ke keluarga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hery Marantika juga mengucapkan terima kasih, atas bantuan semua unsur yang terlibat untuk membantu tim rescue SAR dalam melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Sekayam tersebut.

“Terima kasih kepada semua unsur yang terlibat, dan operasi pencarian ini pun kami nyatakan ditutup,” katanya.

Sebelumnya, Yohanes Yames diinformasikan tenggelam di Sungai Sekayam, Dusun Terusan, Desa Bonti, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Rabu (20/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Peristiwa tenggelamnya Yohanes Yames (54) ini, dilaporkan masyarakat setempat kepada Kantor SAR Pontianak, Kamis (21/2) sekitar pukul 20.30 WIB, yang langsung ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim SAR Pos Sintang.

Baca juga: Korban tenggelam di aliran Sungai Amandit ditemukan
Baca juga: Lelaki tunawicara tenggelam di Sungai Tewei
Baca juga: 12 korban kapal karam Sungai Kapuas ditemukan tewas

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerjasama PPI – Bank Muamalat

Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Fajar Mulia (kanan) menyerahkan plakat kepada Chief Human Capital Officer Bank Muamalat Riksa Prakoso usai penandatanganan nota kesepahaman (MOA) antara PPI – Bank Muamalat disela-sela pelantikan PPI Malaysia 2018 – 2019 di KBRI Kuala Lumpur, Jumat (22/02/2019). Melalui nota kesepahaman tersebut Bank Muamalat memberi kesempatan kepada karyawan PPI untuk magang dan berkerja di Bank Muamalat. Foto ANTARA / Agus Setiawan/hp

Kuntul mencari makan di TPA

Kawanan burung kuntul putih (babulcus ibis) mencari makan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Jumat (22/2/2019). Kawanan burung yang biasa hidup di pesisir pantai dan hutan mangrove dengan memangsa ikan kecil dan parasit itu saat ini telah beralih dengan mencari makan ulat, cacing serta belatung di TPA. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.