Anak ditemukan tewas saat banjir Surabaya Barat

Surabaya (ANTARA News) – Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang terseret arus air saat banjir menggenangi sejumlah kawasan perumahan elit di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/1) malam telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.

“Alhamdulillah sudah ditemukan,” kata Komandan Tim Orong-Orong Dinas Pemadam Kebakaran (DPMK) Surabaya Widagdo Endang Suroso di Surabaya, Jumat.

Tim gabungan baik dari Linmas, Satpol PP, Pemadam Kebaran serta dibantu pihak kepolisian akhirnya menemukan anak tersebut dalam kondisi tidak bernyawa dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi saat anak tersebut hanyut.

Menurut dia, pencarian anak yang terseret arus tersebut tidak terlalu lama, karena koordinasi yang baik antarpetugas gabungan di Pemkot Surabaya dan pihak kepolisian setempat. Setelah dikabarkan terseret arus, petugas gabungan dengan cepat melakukan pencarian.

Seperti diketahui kejadian tersebut berawal saat Johanes Markus, ayah korban membonceng dua anaknya dari Wiyung melintasi kawasan Bukit Bali Citraland. Pada saat itu Markus bermaksud lewat jalan alternatif perumahan elit itu karena melihat kepadatan di jalan utama arah Menganti Gresik.

Namun, saat melintasi Bukit Bali itu ternyata arus banjir sangat deras, motor yang dikendarai Markus mogok. Saat Markus mendorong motornya, dua anaknya bermain air di dekat parit yang telah meluber ke jalan.

Pada saat kondisi debit air di parit penuh tertutup banjir, mereka kemudian terpeleset ke parit dan terbawa arus yang deras. Satu anak berhasil diselematkan oleh seorang warga dan satu lagi ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Linmas Pemkot Surabaya Eddy Christianto sebelumnya mengatakan hujan yang turun selama kurang lebih dua jam tersebut berhasil menggenangi sejumlah wilayah mulai di kawasan sekitar perumahan elit seperti di Citraland, Lontar, Lidah Kulon, Manukan, Lontar, Sukomanunggal dan lainnya.

“Ada seorang anak di kawasan Bukit Bali, Lakarsantri di Surabaya Barat yang tenggelam akibat kepleset saat berada di dekat saluran air. Anak tersebut terseret aliran air yang menuju sungai Kali Makmur,” ujarnya.

Baca juga: Balita tewas tenggelam di genangan banjir Kudus
Baca juga: BPBD DKI catat korban banjir DKI 4 orang meninggal

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi sebut milenial bisa bergaya hidup peduli lingkungan

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo berharap acara Green Festival 2019 menginspirasi milenial untuk menanamkan sikap gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan.

Green Festival 2019 diadakan di Jakarta Convention Centre (JCC), Kamis ini dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan minat generasi milenial terhadap gaya hidup ramah lingkungan, urban framing dan agrikultur di Indonesia serta mendorong lahirnya ide-ide dan inovasi baru di sektor agrikultur.

Presiden Jokowi berharap agenda positif seperti ini bisa mengajak milenial yang peduli terhadap lingkungan ini bisa menularkannya kepada masyarakat sekitarnya lewat usaha-usaha kreatif dan inovatif.

Menteri BUMN Rini Soemarno, saat mendampingi Presiden, mengatakan para millenial harus mengambil peran yang dominan dalam menjaga lingkungan.

“Semangat inovatif yang dimiliki millenial harus bisa juga dituangkan dalam merawat lingkungan,” ujar Menteri Rini.

Green Festival 2019 kali ini, diisi oleh berbagai macam gerai UMKM dan Startup serta dihadiri oleh lebih 2.000 remaja milenial yang berasal dari kalangan mahasiswa, profesional, dan komunitas-komunitas lainnya.

Penyelenggaranya adalah BRI dan Pupuk Indonesia. Agendanya juga berisi pameran tanaman sayuran hidroponik dan aquaponik serta berbagai tanaman lainnya.

Selain itu juga diadakan praktik kerja Easy Gardening, teknik dasar menanam dan memelihara tanaman dengan media tanah.

Kedua, Hidroponik, teknik dasar menanam dan ketiga, memelihara tanaman dengan media air dan daur ulang, yakni mendaur ulang limbah domestik menjadi hal yang berguna.

Ada juga agenda diskusi dengan sejumlah tema antara lain Millenial Peduli Lingkungan dan Pelopor Green Living, Health Awareness dan Green Lifestyle.
 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinsos pulangkan 14 nelayan setelah sempat di tahan Myanmar

Banda Aceh (ANTARA News) – Dinas Sosial (Dinsos) Aceh memulangkan 14 orang dari 16 nelayan Aceh Timur, yang ditahan di penjara Kawthaung, Provinsi Tanintharyi, Myanmar, tahun lalu, akibat Kapal Motor (KM) Bintang Jasa yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin dan terbawa masuk perairan Myanmar.

“Pemulangan saudara ini (nelayan) merupakan perjuangan yang luar biasa, dan bukan hal yang mudah. Penjara di Myanmar itu di?bawah otoritas Kementerian Dalam Negeri, dan sebenarnya ini hal yang sangat sulit dilakukan. Akan tetapi, Alhamdulillah berhasil dipulangkan saudara kita ini,” kata Sekretaris Dinsos Aceh, Devi Riansyah melalui sambungan telepon dari Banda Aceh, Kamis.

Hal tersebut dikatakannya usai menyerahkan 14 orang nelayan di Pendopo Bupati Aceh Timur kepada Sekretaris Daerah Aceh Timur M Ikhsan Ahyat untuk dipertemukan dengan pihak keluarga yang menanti sejak waktu shalat subuh.

Devi mengatakan, pemerintah baik tingkat pusat maupun provinsi secara aktif melakukan komunikasi ketika mengetahui ada warganya yang bermasalah, karena hal itu merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Ia mengajak semua pihak agar senantiasa bersyukur atas keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah tersebut, terutama menyangkut pemulangan nelayan asal Aceh Timur dari Negara Myanmar.

Selain itu, lanjut dia, pemulangan ini tidak lepas adanya hubungan bilateral yang baik antar dua negara, yakni Indonesia-Myanmar, sehingga belasan nelayan tersebut mendapat pengampunan dari Pemerintah Myanmar.

“Yang penting bapak-bapak sekarang, sudah bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersangkutan agar bisa memberikan pencerahan kepada nelayan tentang kelengkapan melaut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta perhatian khusus kepada dua orang nelayan yang masih berstatus di bawah umur dan belum selayaknya ikut pergi melaut bersama nelayan lainnya.

“Di antara 14 ini, ada dua orang masih anak di bawah umur. Hal itu, tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Mereka berdua jangan jadi nelayan untuk sementara, SKPD harus melakukan koordinasi. Intinya dua anak ini, bisa sekolah dengan cara apapun melalui paket A, B, dan C yang diakui oleh negara,” tegas Devi.

Sekretaris Daerah Aceh Timur M Ikhsan Ahyat mewakili pemkab setempat berjanji akan menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp5 juta untuk setiap nelayan yang sempat ditahan tersebut.

Terkait dua orang anak di bawah umur yang sudah berprofesi sebagai nelayan, Ikhsan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan mereka untuk bersekolah kembali.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pemulangan para nelayan kami, Negara memang selalu hadir untuk rakyat pada saat dibutuhkan,” ucap Ikhsan.

Baca juga: Aceh upayakan pemulangan 16 nelayan yang ditangkap Myanmar
Baca juga: Nelayan Aceh di Myanmar terancam hukuman kurungan 6 tahun
Baca juga: 14 nelayan Aceh dibebaskan di Myanmar

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPPT dorong penguatan robotika hadapi revolusi industri 4.0

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong penguatan dunia robotika dalam menghadapi revolusi industri 4.0 untuk menunjang pembangunan bangsa.

“Kita bisa lihat robotika ini bagian dari revolusi industri 4.0. Dan nantinya juga perlu disampaikan bahwa robot itu bukanlah saingan manusia. Justru banyak hal yang bisa ditingkatkan dengan adanya robot,” kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam keterangan pers yang diterima Antara, Jakarta, Kamis.

Terkait pertemuan dengan Masyarakat Robotika Indonesia (MRI), Hammam menuturkan komunitas itu penting untuk menjadi wadah bagi sumber daya yang mumpuni di bidang robotika.

“Ini sebuah kesempatan kita membangun kapasitas. Kami di BPPT berpikir bagaimana inovasi bisa dibangun melalui sumber daya manusia. Karenanya penting bagi Masyarakat Robotika Indonesia ini menjadi wadah bagi sumber daya manusia pegiat robotik yang kompeten di bidangnya,” tuturnya.

Dia juga mengatakan program Masyarakat Robotika Indonesia harus selaras dengan agenda pemerintah ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia.

Hammam menyatakan BPPT siap mendukung dalam aspek pengkajian ekosistem industri dan sistem elektronika dari robotik dan memperkuat teknologi dalam proses, otomasi, permesinan, material, teknologi informasi dan komunikasi, serta energi.

“Kita akan lakukan kemudian sistem elektronikanya, yang penting dari membangun sistem robotik. Kemudian ekosistem industri juga BPPT akan melakukan kajiannya,” ujarnya.

Dia menuturkan Masyarakat Robotika Indonesia juga perlu menggandeng unsur perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi.

“Kita harus raih pendukung dari perguruan tinggi. Kemudian sektor industri atau perusahaan untuk semakin melengkapi. Kalau kita lengkap dari semua lini tentu akan semakin menguatkan dukungan,” punngkasnya.

Ketua Masyarakat Robotika Indonesia Hasan Hambali menyatakan antusiasme terhadap dunia robotika di Indonesia saat ini cukup tinggi.

“Seperti di bandara sudah ada robot pemandu semoga ada realisasi ke arah yang sama. Kami ingin munculkan hospitality atau keramahan robot yang dapat ditunjukkan dalam aspek keseharian,” tuturnya.

Baca juga: Tim Robotika Indonesia toreh prestasi di Kanada
Baca juga: Kompetisi pacu perkembangan robotika Indonesia
Baca juga: Indonesia-Korea Selatan kerja sama transplatasi organ-operasi robotika

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kominfo gandeng Bawaslu dan KPU lawan hoax jelang Pemilu

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum bekerja sama untuk membuat laporan berisi berita palsu yang berkaitan dengan Pemilu 2019.

“Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media,” kata Menkominfo Rudiantara dalam acara Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis, dalam siaran pers.

Rudiantara menyampaikan merupakan tanggung jawab Kementerian Kominfo yang strategis di pemerintahan adalah menyampaikan informasi yang benar. 

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kominfo akan merilis laporan yang terlah terverifikasi kebenaran informasi ke masyarakat.

“Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019,” kata Rudiantara.

Kominfo akan mengumumkan klarifikasi atas hoax yang beredar yang berkaitan dengan Pemilu melalui grup media digital masyarakat agar warganet dapat membantu membuat informasi tersebut menjadi viral.

Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan yang sama menyatakan apresiasi atas langkah tersebut. Kerja sama ini merupakan yang kedua kali setelah Pilkada Serentak pada 2018 lalu.

Sementara Ketua KPU Arif Budiman menyatakan Kementerian Kominfo selama ini telah berupaya dan bekerja keras menangkal pemyebaran hoaks yang semakin nyata di Indonesia. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 juga telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital.

Baca juga: Muslimat NU deklarasi antihoaks pada Harlah ke-73
Baca juga: Densus 88 sebut penyebaran hoaks juga bentuk teror
Baca juga: Humas harus terdepan tangkal hoaks

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri kehilangan sosok Awaloedin Djamin

Jakarta (ANTARA News) – Polri menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin.

“Polri turut berduka yang mendalam atas meninggalnya Bapak Awaloedin,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Syahar Diantono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Syahar mengatakan Polri sangat kehilangan sosok Awaloedin karena jasa dan pengabdiannya yang besar untuk institusi Polri selama ini.

“Beliau turut berjasa sangat besar bagi Polri dan mengabdikan dirinya untuk Polri. Pemikiran-pemikiran beliau banyak disumbangkan untuk kemajuan Polri,” katanya.

Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin lahir di Padang, Sumatera Barat, 26 September 1927.

Awaloedin pernah menjadi anggota DPR Gotong Royong pada 1964-1966.

Ia pun dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Ampera pada era Presiden Soeharto pada tahun 1966-1967.

Pada 1970, pria asal Minang ini menjadi Direktur Lembaga Administrasi Negara.

Selanjutnya lada 1976, Awaloedin ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Jerman Barat.

Awaloedin pun tercatat menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI pada periode 1978-1982.

Awaloedin juga didapuk sebagai Bapak Satpam Indonesia karena dia mempelopori lahirnya satpam.

Kisah pengabdian Awaloedin untuk Polri dan Indonesia akhirnya terhenti karena sakit yang dideritanya. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, Kamis.

Jenazahnya akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat (1/2). Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pun dijadwalkan menjadi inspektur dalam upacara penghormatan pemakaman Awaloedin. 

Baca juga: Mantan Kapolri Jenderal Purn berpulang
Baca juga: Wapres terima Ketua Syarikat Oesaha Adabiah

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lamongan gandeng Batan kembangkan pertanian dengan teknologi nuklir

Lamongan (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur bekerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengembangkan sektor pertanian melalui aplikasi teknologi nuklir.

Bupati Lamongan, Fadeli di Lamongan, Kamis mengapresiasi kerja sama ini, dan diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian seperti budi daya oleh petani lokal yang saat ini produktivitasnya sudah mencapai lebih dari 10 ton per hektare.

“Kami harap nantinya BATAN membawa modernisasi pertanian di Lamongan, dan membawa hasil yang lebih baik lagi,” kata Fadeli, dalam keterangan persnya yang diterima wartawan.

Sekretaris Utama BATAN Falconi Margono mengatakan ruang lingkup kerja sama yang dilakukan nantinya juga terkait banyak hal, seperti penelitian, pengembangan dan perekayasaan Iptek nuklir di bidang pertanian, kesehatan, industri, energi, sumber daya alam dan lingkungan.

“Kemudian pemasyarakatan dan diseminasi IPTEK nuklir, penggunaan fasilitas penelitian, dan penyediaan sumber daya manusia,” katanya.

Falconi mengatakan, BATAN selama ini bekerja untuk mengubah nuklir yang sifatnya bahaya menjadi bisa dikendalikan agar bermanfaat, kemudian dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Program kami ada dua, yakni mengembangkan kebijakan, melakukan penelitian, memanfaatkan Iptek nuklir untuk masyarakat dan mengembangkan Iptek nuklir itu sendiri untuk kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir Hendig Winarno mengatakan BATAN selama ini telah menghasilkan manfaat nuklir di berbagai bidang, salah satunya yakni pertanian.

Untuk aplikasi teknologi nuklir di bidang pertanian, kata dia, berupa pemuliaan tanaman, pemupukan, nutrisi tanaman dan bioremediasi, pengendalian hama tanaman dan karantina, serta pascapanen.

Salah satu benih hasil pemuliaan oleh BATAN yang sudah banyak diadopsi oleh petani adalah Inpari Sidenuk. Varietas padi ini dikenal menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibanding sejumlah varietas lainnnya.

Menurutnya, BATAN sampai saat ini telah menghasilkan 23 varietas unggul padi dan 10 varietas unggul kedelai.

Sedangkan aplikasi teknologi nuklir di bidang kesehatan beberapa di antaranya adalah radioisotope dan radiofarmaka (RR). Radiofarmaka digunakan untuk keperluan diagnostic dan terapi, serta renograf untuk diagnosis fungsi ginjal.

Baca juga: Batan: keraguan terhadap teknologi nuklir masih tinggi
Baca juga: BATAN tambah dua profesor riset baru
Baca juga: Batan: teknologi nuklir berpotensi dikembangkan Kaltim

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR kurang bersuara perjuangkan delapan ABK yang ditahan di India

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen merasa prihatin karena kasus delapan anak buah kapal (ABK) Miss Gaunt menjalani penahanan di dalam kapal di perairan Ghogha, India, kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI.

“Miss Gaunt merupakan kapal yang dimiliki Nordav BV, perusahaan yang dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada perusahaan India,” kata Patra, di Jakarta, Kamis. 

Pada 20 September 2018 lalu, putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India, memerintahkan untuk menahan kapal termasuk para ABK-nya, termasuk delapan WNI. Mereka masih tinggal di dalam kapal dengan kondisi yang memprihatinkan.

Menurut dia, ABK dan buruh migran merupakan konstituen anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta 2.

“Sayangnya, para petahana DPR RI dari dapil ini kurang lantang dan nyaring bersuara,” kata pria yang juga caleg Dapil DKI Jakarta 2 ini.

Sebagai caleg dari dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri, Patra menegaskan komitmennya untuk ikut memperjuangkan pembebasan para ABK.

Patra mengaku sudah bertemu bertemu dengan Selvy, istri Andy Ferry Jaya, seorang WNI ABK Miss Gaunt yang menceritakan nasib suaminya terkatung-katung di dalam kapal. Kepada Patra, dirinya meminta pemerintah segera mengupayakan langkah pembebasan terhadap suaminya.

Andy bersama tujuh rekannya saat ini masih ditahan di dalam kapal di perairan Ghogha, India.

“Sekarang mereka terkatung-terkatung di perairan Ghogha, India. Suami Selvy itu sudah hampir 5 bulan sampai saat ini tidak bisa kembali ke Indonesia,” ujar politsi Hanura itu dalam keterangan tertulisnya. 

Selain belum bisa pulang ke Tanah Air, Patra menyebutkan suami Selvy dan tujuh rekannya selama bekerja hingga saat ini belum pernah menerima gaji.

Kondisi kedelapan WNI saat ini mengkhawatirkan karena kekurangan suplai makanan. Satu orang dinyatakan sedang menderita sakit yang sangat membutuhkan pertolongan medis.

Delapan orang WNI ini menandatangani Seafarers Employment Agreement (Sea) sebagai komitmen awal untuk bekerja sebagai ABK Miss Gaunt pada 12 April 2018.

Kapal ini milik Nordav BV, sebuah perusahaan pelayaran dari Belanda. Miss Gaunt berlayar hingga ke Afrika dan pada September 2018 kapal tersebut sudah berada di perairan India. Sedianya, kedelapan WNI ini hanya bekerja sampai 12 Juli 2018 namun akhirnya tak bisa terwujud.

Belakangan diketahui Nordav dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada sebuah perusahaan India. Perusahaan India ini kemudian meminta pengadilan untuk menahan kapal Miss Gaunt.

Hingga berujung putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India, yang memerintahkan untuk menahan Kapal termasuk para ABK-nya pada 20 September 2018. Sejak itulah kedelapan WNI ini belum bisa kembali ke tanah air.

Sementara itu, pemerintah menyatakan mengupayakan pemulangan kembali ABK warga Indonesia yang terlantar di India.

“Kementerian dan lembaga terkait harus terus berkoordinasi di tingkat teknis untuk segera mencari solusi agar para ABK dapat segera dipulangkan dan memperoleh hak-haknya,” kata Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa.

Siaran pers kementerian menyebutkan, dalam rapat itu Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Basilio Dias Araujo mengatakan pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya sejak menerima laporan mengenai tertahannya ABK WNI karena perusahaan yang mempekerjakan mereka tersandung masalah hukum di India. 

“Setelah menerima laporan dari otoritas Pelabuhan Mumbai di India tanggal 6 November tahun 2018, KJRI Mumbai telah melakukan kunjungan dan memberikan bantuan makanan ke kapal,” ujarnya. 

Sementara Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) New Delhi telah mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan India untuk mengupayakan pelepasan ABK WNI.

“Mereka (otoritas India) mengatakan memperhatikan masalah ini namun tetap berpegang pada proses peradilan yang saat ini berjalan bagi pemilik kapal,” katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IHW pertanyakan kesepakatan bebas sertifikasi halal Indonesia-Malaysia

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia Halal Watch (IHW) mempertanyakan manfaat kesepakatan bebas sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia yang akan merugikan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam negeri.
   
“Sebaiknya MoU itu tidak perlu ditandatangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) karena merugikan kepentingan UMKM Indonesia,” kata Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
   
Dia mengatakan setiap pihak sebaiknya melindungi UMKM dan pasar domestik untuk kepentingan Bangsa. Bila penyelenggara negara tidak memiliki kepekaan terhadap isu tersebut maka tidak lama lagi UMKM dapat gulung tikar dan bakal jadi penonton pasar seperti saat ini pasar lokal dibanjiri produk asing.
   
Ikhsan mencontohkan pelaku usaha domestik kini menjadi penonton digdayanya Alfamart dan Indomart dengan isinya didominasi produk-produk perusahaan multinasional seperti Unilever, Nestle, Danone dan lainnya. Sebagian barang tersebut tidak diproduksi di dalam negeri.
   
“Perlu dipahami bahwa UMKM Malaysia bagaimanapun jauh lebih baik dari UMKM Indonesia. Baik dari kemampuan kapitalnya, teknis maupun sumber daya manusianya,” katanya.
   
Majunya UMKM negeri jiran itu, kata dia, karena Pemerintah Malaysia memberikan dukungan penuh untuk menguatkan UMKM-nya baik dari segi modal, pemberian pengetahuan labelisasi halal sampai subsidi ekspor ke negara tujuan.
   
“Lalu apa yang dilakukan BPJPH kepada UMKM kita dan produknya. Ini sangat merugikan bangsa dan kurang memiliki perasaan dan kebijakan yang kurang prorakyat,” kata dia.
   
Terkait kesepakatan sertifikasi halal dua negara, Ikhsan mengatakan BPJPH sebaiknya terlebih dahulu mengkaji dengan baik persoalan penting itu dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan industri perdagangan.
   
“Dan Kementerian Koperasi dan UKM agar tidak usah MOU yang seperti itu dilakukan dengan negara lain. Karena lebih banyak mudlaratnya daripada manfaatnya,” kata dia.
   
Ikhsan mengatakan sebaiknya BPJPH bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal bagaimana mencegah semakin banyaknya produk asing dan lokal ilegal yang beredar di masyarakat. BPJPH juga agar fokus mencetak Auditor Halal daripada membuat MOU yang tidak perlu dan merugikan UMKM.
   
Dia mengatakan apabila Indonesia menandatangani MOU jaminan produk halal dan sertifikasi antara Malaysia dan Indonesia pada bulan April nanti maka berakibat pada matinya produk UMKM Indonesia.
   
“Ingat batik dan tempe saja Malaysia klaim sebagai milik mereka, apalagi yang akan terjadi jika diberikan legitimasi dan kemudahan melalui MOU,” kata dia. 

Baca juga: BPJPH segera kelola Sertifikasi Halal saat ada payung hukum
Baca juga: Malaysia akui lembaga sertifikasi halal 43 negara
Baca juga: Pemerintah diminta terapkan UU Jaminan Produk Halal dalam impor

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IATsI: terjadi sembilan tsunami selama 14 tahun terakhir

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) Gegar S Prasetya mengatakan selama 14 tahun terakhir telah terjadi sembilan kali tsunami di Indonesia.
    
“Kapan berikutnya? Sudah beberapa kali terjadi tsunami di Indonesia dan kita masih selalu membicarakan hal yang sama,” kata Gegar dalam salah satu sesi Disaster Outlook 2019 yang diadakan di Jakarta, Kamis.
    
Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 barangkali menjadi tsunami terbesar yang masih ada dalam ingatan sebagian besar masyarakat Indonesia.
    
Namun, setelah itu kembali terjadi tsunami dengan skala yang berbeda-beda seperti di Nias (2005) yang didahului gempa, Jawa bagian selatan (2006), Bengkulu (2007), Mentawai (2010), Aceh (2012) didahului gempa di lepas pantai barat Sumatera, Lombok (2018), Palu (2018) dan Selat Sunda (2018) akibat letusan Gunung Anak Krakatau.

 “Sejak tsunami Flores yang terjadi 1992, sudah ada 20 kali tsunami di Indonesia,” ujarnya.

Gegar mengatakan para ahli tsunami sudah berusaha melakukan berbagai penelitian untuk mengurangi dampak tsunami, misalnya dengan pembangunan tanggul di lepas pantai.

“Namun, tanggul ternyata tidak bisa menghalau tsunami, hanya bisa untuk menghalau ombak. Panjang gelombang tsunami dengan ombak berbeda. Kegagalan itu terbukti dalam tsunami Jepang pada 2011,” jelasnya.

Gegar menjadi salah satu pembicara dalam salah satu sesi Disaster Outlook 2019 yang diadakan Aksi Cepat Tanggap (ACT), bekerja sama dengan Asia Pacific Alliance for Disaster Management Indonesia, Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dan Disaster Management Institute of Indonesia (DMII).

Selain Gegar, pembicara lain dalam sesi tersebut adalah ahli geofisika Universitas Mataram Teti Zubaidah, peneliti geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman Natawidjaja dan Kepala Subbidang Prediksi Cuaca Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Agie Wandala Putra.

Baca juga: Kepala BMKG tekankan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi tsunami
Baca juga: Alat pendeteksi tsunami di Raja Ampat-Papua Barat rusak

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sleman siapkan dana Rp5 miliar untuk antisipasi bencana

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan dana tidak terduga Rp5 miliar untuk menangani dampak bencana alam yang mungkin terjadi sepanjang 2019.

“Anggaran tersebut untuk penanganan bencana alam di Sleman selama 2019, baik itu untuk mitigasi, logistik dan keperluan lainnya,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo di Sleman, Kamis.

Ia mengatakan dana itu masih bisa bertambah karena organisasi-organisasi perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak bencana.

“Jika nanti memang dibutuhkan, dana ini masih bisa ditambah melalui APBD perubahan. Ini memang harus disiapkan karena di Sleman ini ada tujuh jenis ancaman bencana, yang tidak ada hanya tsunami,” katanya.

Sehubungan dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan pos-pos pantau siaga warga di 12 lokasi.

“Kami memfasilitasi 12 tenda untuk pos pantau siaga warga di 12 titik di lereng Gunung Merapi,” katanya.

“Sampai saat ini kondisi masyarakat di lereng Gunung Merapi masih aman. Aktivitas pariwisata di lereng Merapi juga masih aman,” ia menambahkan.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyiapkan stok masker sebanyak 600 ribu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan abu akibat aktivitas Merapi.

“Masker ini akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis jika nanti terjadi hujan abu vulkanis,” katanya.

BPBD setempat pun terus memperbarui informasi mengenai situasi terkini Merapi dan menyampaikannya kepada masyarakat.

“Informasi dari instansi berwenang ini terus kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengetahui kondisi Gunung Merapi dengan cepat dan tepat,” kata Sri Purnomo.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah kabupaten menyiagakan 12 barak utama untuk tempat pengungsian warga lereng Gunung Merapi jika kondisi memang mengharuskan warga mengungsi.

“Juga memasang 164 rambu evakuasi dan titik kumpul masyarakat. Sebanyak 20 sistem peringatan dini juga dalam kondisi aktif/siap,” kata Bupati.

Baca juga:
BPBD Sleman periksa fungsi EWS kawasan rawan longsor
BPBD Sleman targetkan seluruh desa bentuk destana

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

10 ribu orang akan hadiri perayaan Imlek Nasional 2019

Jakarta (ANTARA News)  – Sekitar 10 ribu orang diperkirakan akan menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 pada 7 Februari yang dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni budaya dan festival kuliner. 

“Perayaan Imlek 2019 mengangkat tema ‘Merajut Kebinekaan Memperkokoh Persatuan’ akan digelar di JIEXPO, Kemayoran Jakarta,” kata Ketua Panitia sekaligus Ketua Dewan Pelaksana Imlek Nasional 2019 Sudhamek AWS kepada pers di Jakarta, Kamis. 

Perayaan Imlek Nasional 2019 merupakan  komitmen Warga Negara Indonesia Tionghoa untuk tetap bersatu dalam kebinekaan Indonesia.

“Sebagai generasi penerus, Suku Indonesia Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan dari Bangsa Indonesia. Suku Indonesia Tionghoa harus ikut aktif memperjuangkan pembangunan Indonesia menjadi bangsa besar yang disegani, mandiri secara ekonomi, berbudaya luhur dan berkeadilan di segala bidang, ” katanya.

Sudhamek lebih lanjut mengatakan perayaan Imlek ini terasa istimewa karena pilihan desain, susunan acara dan pesertanya dirangkai sedemikian rupa sehingga sesuai dengan temanya. 

“Warna dasar yang menjadi latar belakang acara ini adalah merah putih mencerminkan dimensi kebangsaan yang dirangkai dengan motif batik mega mendung merupakan dimensi akulturasi budaya,” ujarnya.

Rangkaian acara juga dibuat untuk menjiwai kesatuan dalam kebinekaan Indonesia. Misalnya, alat musik klasik Guzheng digunakan untuk mengiringi lagu-lagu kebangsaan Indonesia, ujarnya.

Sebaliknya Kolintang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah Indonesia maupun lagu Mandarin.

Atraksi khas Tionghoa Barongsai juga ditampilkan bersama dengan Reog dan Ondel-ondel. Aneka kuliner khas Tionghoa dan makanan dari berbagai daerah di Indonesia  juga bisa dinikmati di perayaan tersebut, ujarnya. 

Festival ini terbuka untuk dihadiri oleh masyarakat umum di JIEXPO Kemayoran pada tanggal 7-10 Februari 2019,  mulai pukul 10.00 –  22.00 WIB.

Imlek sebagai Hari Libur Nasional ditetapkan sejak tahun 2003. Dan mulai sejak itu, Tahun Baru Imlek diperingati sebagai hari libur untuk semua masyarakat Indonesia.  

Sebelumnya berdasarkan Keppres No. 6/2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat  menyatakan bahwa Hari Raya Imlek adalah hari libur yang fakultatif,  artinya, hanya mereka yang merayakan yang boleh libur.

 Baca juga: Warga Tionghoa di Banyumas bersih-bersih klenteng sambut Imlek
Baca juga: Kawasan Pecinan Pekanbaru dihiasi ribuan lampion jelang imlek

 

Pewarta: Zita Meirina
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengguna medsos harus sadar konsekuensinya

Jakarta (ANTARA News) – Koordinator Gerakan #BijakBersosmed Enda Nasution mengatakan masyarakat pengguna media sosial  harus sadar bahwa apa yang diucapkan di media sosial memiliki konsekuensi sosial dan hukum.

“Ucapan di medsos itu bukanlah tanpa konsekuensi, apakah itu konsekuensi sosial sampai hukum sehingga pengguna medsos juga harus tahu bahwa penyebaran kebencian bukan sekadar melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma dan etika,” kata Enda dikutip dari siaran pers di Jakarta, Kamis.

Menurut aktivis medsos dan blogger itu,  banyak orang berani menyebarkan konten negatif bahkan ujaran kebencian di medsos karena tidak melihat langsung reaksi lawan bicara.

Mereka lupa bahwa sebagaimana interaksi di dunia nyata, di dalam berinteraksi di dunia maya pun norma-norma tetap berlaku. Bahkan Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik (UU ITE) pun memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

“Undang undang ini untuk memberikan efek jera dan memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat bahwa memang hal negatif yang dilakukan di medsos atau di dunia digital itu dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum,” katanya.

Menurut Enda masyarakat memang harus terus dididik untuk bijak bermedia sosial sekaligus turut aktif menjaga kenyamanan berinteraksi di media sosial.

Ia setuju ada siskamling medsos, yakni gerakan masyarakat memantau konten-konten negatif dan ujaran kebencian kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang. 

Namun, lanjut dia, gerakan ini juga harus diimbangi oleh pihak berwenang dengan mempermudah cara pelaporan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh laporan tersebut.

“Seringkali karena tidak ada progres atau tidak ada feedback maka kemudian banyak teman di medsos merasa bahwa apa yang sudah dilaporkan tidak  ada pengaruhnya atau tidak ada tindakan lebih lanjut. Itulah yang membuat tidak semua orang mau melakukan siskamling medsos,” katanya.

Baca juga: Tagar tunjukkan kekuatan peserta pilpres di medsos

Baca juga: Guru dan orang tua diminta dampingi anak bijak ber-medsos

Baca juga: Medsos tak sekadar tempat berbagi, tapi juga mendidik
 

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah sederhanakan proses pembukaan program studi perguruan tinggi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan pemerintah mempercepat proses pengurusan izin pembukaan program studi di perguruan tinggi dan pendirian perguruan tinggi.

“Reformasi birokrasi sudah dilakukan oleh Kemenristekdikti sejak tahun 2017. Namun, masih ada sejumlah kendala, seperti lamanya validasi untuk izin pendirian perguruan tinggi atau prodi yang menyebabkan terhambatnya penerbitan surat keputusan,” katanya dalam siaran pers kementerian, Kamis.

“Masalah saat ini adalah izin sulit keluar, bisa membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun. Tetapi setelah berjalan, ternyata banyak juga prodi yang belum terakreditasi, atau akreditasinya sudah kadaluarsa,” katanya.

Mulai tahun ini, ia melanjutkan, pemerintah membuat gebrakan dengan mencanangkan penyelesaian proses perizinan pembukaan program studi perguruan tinggi dalam 15 hari kerja, dengan estimasi proses maksimal berlangsung lima hari kerja di setiap unit eselon I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menanganinya.

Proses perizinan pembukaan program studi di perguruan tinggi melibatkan Kemenristekdikti dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti). Proses di kementerian melibatkan Direktorat Jenderal Kelembagaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, serta Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Nasir menjelaskan proses pembukaan program studi meliputi penyampaian usul secara daring, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dokumen serta evaluasi terkait kecukupan dosen.

Setelah itu, jika usul disetujui, maka akan dilakukan proses evaluasi nondosen, seperti pengecekan lokasi dan ketersediaan ruang kuliah yang dilimpahkan pada LLDikti.
  
Pemerintah, menurut Nasir, ke depan berencana mempercepat prosesnya dengan menerbitkan surat keputusan elektronik dan tanda tangan digital.

“Saat ini, kami fokus pada pendidikan vokasi sehingga untuk izin pendirian perguruan tinggi, yang dibuka adalah perguruan tinggi vokasi dan institut teknologi. Sedangkan prodi yang diberikan izin adalah prodi bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). Untuk prodi sosial dimoratorium dahulu,” katanya.
   
Pemerintah merancang penyederhanaan proses yang tidak hanya meliputi penyingkatan waktu pemrosesan, tetapi juga pada instrumen perizinan.

Nasir memaparkan persyaratan perizinan pendirian program sarjana, magister, dan diploma yang sebelumnya meliputi lima kriteria sekarang hanya tiga kriteria. Persyaratan pendirin program doktor kriterianya disusutkan dari sembilan menjadi tiga.

Selain itu Kemenristekdikti melakukan pelonggaran kebijakan dalam Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, yang mencakup jumlah dosen dan prodi minimal, serta batas usia dosen.
   
Ia mengatakan batas usia untuk dosen yang belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) kini 58 tahun. “Sedangkan yang memiliki jabatan akademik non guru besar 65 tahun, dan 70 tahun bagi yang guru besar,” imbuh dia.

Pemerintah berharap proses perizinan yang semakin sederhana akan memuncul berbagai program studi inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.

Baca juga:
Menristekdikti dorong kampus miliki prodi kekinian
Menristekdikti resmikan Prodi Vokasi Pulp dan Kertas Universitas Riau

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawasan perumahan elite di Surabaya Barat kebanjiran

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA News) – Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya pada Kamis sore hingga malam hari menimbulkan banjir, menggenangi kawasan perumahan elite di bagian barat kota hingga setinggi 50 centimeter.

“Tadi sempat ada luapan air di sejumlah kawasan di Surabaya Barat. Tapi sekarang sudah surut. Begitu juga dengan sungai yang sempat meluap, sudah surut,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Surabaya Eddy Christianto kepada Antara di Surabaya.

Hujan yang turun selama kurang lebih dua jam menimbulkan genangan air di kawasan sekitar perumahan elit seperti Citraland, Lontar, Lidah Kulon, Manukan, dan Sukomanunggal.

Eddy menambahkan bahwa ada seorang anak di kawasan Bukit Bali, Lakarsantri, Surabaya Barat, yang terpeleset saat berada di dekat saluran air dan terseret arus air yang menuju Sungai Kali Makmur.

Saat ini, dia mengatakan,petugas dari Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebarakan Kota Surabaya masih mencari anak itu.

“Hingga saat ini anak tersebut belum ditemukan. Kami berupaya agar anak tersebut ditemukan,” ujarnya.

Dia mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan untuk menanggulangi banjir, termasuk melakukan pemeliharaan saluran drainase dan pengerukan sungai di wilayah terdampak banjir.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Said Utomo menduga banjir di kawasan Surabaya Barat terjadi akibat pembangunan drainase primer dan tersier yang tidak mengikuti sifat-sifat air.

“Akibatnya terjadi genangan di mana-mana. Selama ini cuma mengandalkan estetika dari sisi pandangan mata saja,” ujarnya.

Baca juga: Beberapa bagian Surabaya kebanjiran

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

3.189 warga masih mengungsi akibat banjir di Jawa Tengah

Semarang (ANTARA News) – Banjir yang melanda beberapa bagian Jawa Tengah memaksa 3.189 warga mengungsi menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

“Ada 3.189 jiwa korban banjir di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pati hingga petang ini tercatat masih mengungsi,” kata Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Sudaryanto di Semarang, Kamis.

Ia menyebutkan jumlah pengungsi banjir terbanyak ada di Kabupaten Pekalongan (2.019 orang) disusul Kota Pekalongan (907 orang) dan Kabupaten Pati (263 orang).

Para pengungsi korban banjir rata-rata memilih bertahan di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Sudaryanto menjelaskan bahwa khusus di Kabupaten Pekalongan banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan rob, karena itu dia meminta pengungsi tidak buru-buru kembali ke rumah masing-masing sebelum kondisi aman.

“Mereka boleh kembali setelah air surut dan tidak sedang terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” ujarnya.

BPBD Jawa Tengah telah bekerja sama dengan BPBD kabupaten/kota terdampak banjir untuk menyalurkan bantuan bagi korban banjir berupa beras, mi instan, air mineral, susu kaleng, dan perlengkapan bayi seperti popok.

Baca juga:
Banjir ganggu kegiatan belajar di Pekalongan
Jalan pantura Pati tergenang banjir

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perlunya kurikulum siaga bencana demi meminimalisasi korban

(Antara)-Pasca-gempa dan tsunami yang melanda Aceh 14 tahun silam membuat pemerintah setempat menerapkan kurikulum mitigasi bencana di setiap sekolah. Karena itu, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berharap kurikulum bencana dapat diterapkan di setiap daerah, utamanya yang rawan bencana.

Penyaluran bantuan logistik terkendala akses jalan yang terputus

Seorang anak mengangkat bantuan mie instan di Desa Pattalikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (31/1/2019). Penyaluran bantuan logistik bagi warga terdampak tanah longsor terkendala akses jalan yang terputus di beberapa titik akibat bencana tersebut. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/wsj.

Keberadaan “marketplace” cegah penggelapan dana umroh

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Pemasaran Kitaumroh Eka Ananda Mumpuni mengatakan perlu adanya “marketplace” atau pasar elektronik untuk mencegah terjadinya kasus penggelapan dana.

“Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia perlu memiliki marketplace seperti ini. Kasus penggelapan dana yang terjadi tahun lalu menunjukkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” kata Eka di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif untuk membuat wadah yang mana calon jamaah dan pihak travel bisa bertransaksi dengan mudah, aman, dan nyaman. Menurut Eka dari tahun ke tahun tren umroh terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jamaah umroh di Indonesia mencapai 875.958 orang dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat sekitar 10 persen tiap tahunnya.

Ditambah lagi penetrasi belanja online di Indonesia telah mencapai 28,1 juta pengguna pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 43,9 Juta pengguna pada tahun 2022.

“Kami berupaya untuk memfasilitasi dan memperkuat perkembangan umroh di Indonesia,” jelas dia, yang merupakan pendatang baru dalam dunia startup yang menawarkan marketplace khusus jasa perjalanan umroh.

Dengan aplikasi itu, masyarakat bisa memilih langsung jenis umroh yang diinginkan. Dia menjelaskan pihaknya menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi serta berani menjamin uang kembali apabila calon jamaah gagal berangkat umroh.

“Kami menggunakan sistem escrow atau biasa dikenal dengan rekening bersama, sampai tanggal keberangkatan. Hal ini untuk meminimalisir kasus penggelapan dana umroh,” katanya.

Selain itu, para mitra agen perjalanan yang tersedia juga telah ditinjau izin dan catatan silamnya, jadi tidak sembarangan agen bisa bekerjasama dengan pihaknya. Dengan aplikasi itu, juga mempermudah pengolahan data dan juga pemasaran produk agen perjalanan. Sehingga menguntungkan agen perjalanan karena berpotensi mendatangkan jamaah baru.

Pewarta: Indriani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jawa Barat waspada DBD

Bandung (ANTARA News) – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD).

“Terkait DBD, saya sudah mengoordinasikan kepada setiap bupati dan wali kota di Jabar ya ini karena sifatnya banyak teknis di lapangan. Bekasi kita monitor, Depok kita monitor,” katanya di Bandung, Kamis.

Gubernur juga mengimbau seluruh warga Jawa Barat mewaspadai penularan DBD serta menghindari perilaku yang berpotensi menyebabkan penularan DBD.

“Imbau terus dilakukan, termasuk di media sosial. Jadi harus mengecek jangan banyak genangan, jangan buang sampah sembarangan, fogging untuk daerah terduga sudah kita instruksikan. Intinya kita waspada tapi tidak dalam istilah KLB,” katanya.

Ia menambahkan bahwa secara umum jumlah kasus DBD di Jawa Barat masih terkendali, tidak sampai menimbulkan kejadian luar biasa (KLB).

“Penetapan status KLB itu kan kalau sudah tidak terkendali sehingga harus lintas pusat pun turun. Itu masalahnya tidak merata,” katanya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melaporkan kasus DBD dan 25 kabupaten/kota menghadapi peningkatan kasus DBD.

Data Dinas Kesehatan Jawa Barat menunjukkan jumlah kasus DBD pada dua pekan pertama 2019 sebanyak 949 kasus, sedang jumlah kasus DBD yang tercatat sepanjang bulan Januari 2018 sebanyak 969 kasus.

Menurut data Dinas Kesehatan selama 2018 Jawa Barat menghadapi 11.107 kasus DBD dengan jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 55 orang. Sementara pada 2017 Jawa Barat menghadapi 11.422 kasus dan 56 di antaranya menyebabkan kematian.

Selama 2018, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tercatat sebagai daerah dengan kasus DBD terbanyak dengan jumlah kasus di Kabupaten Bandung sebanyak 2.124 dan Kota Bandung sebanyak 2.826.

Baca juga: DBD merebak, korban meninggal capai 145 orang
Baca juga: DKI kendalikan DBD melalui lintas kedinasan hingga GIR1J

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendikbud Pastikan Semua Anak WNI Mendapatkan Hak Pendidikan

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajdir Effendy mengatakan semua anak Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mendapatkan pendidikan.

“Pendidikan merupakan hak dasar semua orang dan semua anak Indonesia punya hak pendidikan yang sama sehingga Pemerintah Indonesia harus memberikan itu kepada semua anak Indonesia meskipun berada di luar negeri,” kata Mendikbud dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Mendikbud menjelaskan  pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah Sabah, Malaysia saat ini masih mengalami sejumlah hambatan. Pada tataran kebijakan, terdapat larangan bagi anak-anak pekerja asing untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta menjadi alternatif terakhir dengan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak menyekolahkan anak-anaknya.

Untuk itu, pendirian Community Learning Center (CLC) di kebun-kebun kelapa sawit merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Tawau, Sabah, Malaysia. Namun pemenuhan pendidikan melalui CLC hanya menyediakan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, siswa di CLC harus menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui program gerakan Sabah Bridge, salah satu gerakan sosial non-profit yang diinisiasi oleh para pendidik utusan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lulusan CLC dapat difasilitasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.  Bekerjasama dengan sekolah mitra setingkat SMA/SMK yang berada di indonesia, Program Sabah Bridge memberikan beasiswa baik dari yayasan maupun dari beasiswa repatriasi yaitu beasiswa untuk melanjutkan pendidikanya di Indonesia.

Untuk 2019 Kemendikbud akan membuka beasiswa repratiasi bagi 500 orang anak lulusan CLC agar melanjutkan pendidikan di Indonesia. Jumlah ini cukup signifikan dibandingkan 2018, yang hanya berjumlah 100 orang anak.

Saat bertemu dengan Mendikbud di CLC Ladang Giram, Khoiriyah Ulfa mewakili para guru, mengungkapkan mereka tidak hanya memulangkan siswa CLC ke Indonesia, tetapi juga akan membina  hingga lulus SMA.

“Tahun ini merupakan tahun ke dua anak-anak sabah akan memasuki bangku kuliah dan tahun ini ada sekitar 1000 lebih anak yang lulus dari CLC SMP, baik di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) maupun dari CLC di Sabah. Kami akan bina terus hingga mereka sukses,” ungkap guru bina tahap VIII, CLC Putra Bangsa Batu itu.

Khoiriyah menambahkan, pada 2019 program Sabah Bridge sudah memasuki tahun kelima dan lebih dari 400 anak sudah berada di Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya.
 
Saat ini, sudah terdapat 218 lulusan CLC dan SIKK sejak 2016 hingga 2018 yang melanjutkan pendidikannya di universitas-universitas unggulan di Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan universitas-universitas ternama lainnya. Ini merupakan bukti bahwa mereka juga mampu bersaing meskipun mereka berasal dari CLC. Saat mereka kuliah pun, mereka dapat berbicara di forum-forum internasional di luar negeri.

Seorang lulusan CLC Permodalan ini, M Asdar, saat ini sedang menempuh pendidikan jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Asdar mengungkapkan rasa syukurnya bisa merasakan indahnya pendidikan hingga jenjang unviersitas.      
 

Pewarta: Indriani
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DBD merebak, korban meninggal capai 145 orang

Jakarta (ANTARA) – Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) sejak awal bulan hingga 31 Januari sore mencapai 15.132 kasus dan 145 di antaranya menyebabkan kematian menurut data Kementerian Kesehatan.

“Provinsi yang tinggi angkanya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Utara dan Lampung,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati di Jakata, Kamis.

Kasus DBD hingga saat ini terjadi di 390 kabupaten/kota di 33 provinsi dan 269 di antaranya melaporkan adanya peningkatan kasus.

Di Jawa Timur, 37 dari 38 kabupaten/kota melaporkan kasus DBD dan 21 kabupaten/kota melaporkan peningkatan kasus penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk itu.

Sebanyak 27 kabupaten/kota di Jawa Barat juga melaporkan kejadian DBD dan 25 kabupaten/kota melaporkan adanya peningkatan kasus.

Sementara Jawa Tengah, 25 dari 34 kabupaten/kotanya menghadapi kasus DBD dan 28 kabupaten/kota melaporkan adanya peningkatan kasus.

Nusa Tenggara Timur sebanyak 20 dari 22 kabupaten/kotanya juga melaporkan kasus DBD dan 19 kabupaten/kota menghadapi peningkatan kasus.

Lima belas kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara semuanya melaporkan adanya kasus DBD. Seluruh kabupaten/kota di Lampung, yang jumlahnya 14, juga melaporkan kasus DBD dan 14 di antaranya menghadapi peningkatan jumlah kasus.

Selain itu beberapa daerah yang menghadapi kejadian luar biasa penularan DBD, termasuk Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ponorogo, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kasus DBD meningkat karena nyamuk penular virus dengue biasanya berkembang selama musim penghujan, karenanya Widyawati mengimbau warga selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas sarang nyamuk penular DBD melalui gerakan 3M Plus: Menguras tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain; Menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya; dan Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah.

Gerakan itu juga mencakup kegiatan menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan; menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk; menggunakan kelambu saat tidur; memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk; menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah; dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk.

Baca juga: Anies instruksikan jajarannya respons cepat DBD

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres: huntara tidak dapat diganti dengan uang

Palu (ANTARA News) – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan bahwa hunian sementara (huntara) yang diberikan kepada pengungsi korban bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong tidak dapat dikonversi atau diganti dengan uang tunai.

Hal itu disampaikan Wapres di Palu, Kamis, menyusul upaya sejumlah pengungsi yang belum mendapatkan jatah huntara agar diberikan uang tunai saja supaya mereka bisa membangun sendiri.

“Tidak bisa. Tidak bisa,” tandasnya saat memberikan keterangan pers usai memimpin Rakor tertutup percepatan rekonstruksi pascagempa Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Ia mengatakan, bahwa penguangan huntara tidak bisa dilakukan sebab tidak ada dalam aturan manapun yang membolehkan hal tersebut.

Sama halnya dengan pemutihan utang atau pinjaman perbankan yang diperjuangan puluhan ribu nasabah bank dan lembaga perkreditan yang menjadi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di empat daerah tersebut.

Wapres mengatakan, tidak ada yang namanya pemutihan utang meskipun debitur berada dalam wilayah terdampak bencana.

“Tidak ada namanya pemutihan utang, yang ada hanya ditunda pembayarannya. Itu namanya direlaksasi,” katanya yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Kepala BNPB, Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, Wapres menyatakan, bahwa utang debitur dapat ditunda penagihannya maksimal hingga tiga tahun.

“Hanya diringankan atau direlaksasi. Misalnya jika utang nya dilunasi dalam satu tahun ditunda sampai tiga tahun karena menjadi korban bencana,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan hunian sementara di Palu
Baca juga: Pemerintah diminta segera bangun hunian tetap di Sulteng
Baca juga: Kementerian PUPR selesaikan 190 unit hunian sementara di Sulawesi Tengah

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yogyakarta siapkan Rp3 miliar untuk ganti lampu jalan

Yogyakarta (ANTARA News) – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menganggarkan dana sekitar Rp3 miliar untuk mengganti lampu penerangan jalan umum yang semula lampu sodium dengan lampu Light Emitting Diode (LED) pada 2019.

“Penggantian lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) dari jenis sodium ke LED terus kami lakukan secara bertahap sehingga nantinya seluruh PJU di Yogyakarta menggunakan LED,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis PJU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Suko Darmanto di Yogyakarta, Kamis.

Tahun ini, penggantian lampu akan dilakukan antara lain di ruas Jalan Brigjen Katamso, Jalan Senopati, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan KH Ahmad Dahlan.

Suko menyebut lampu LED lebih unggul dibanding lampu jenis sodium di antaranya karena penggunaan daya yang jauh lebih hemat sehingga UPT PJU bisa menambah titik penerangan jalan umum tanpa menambah biaya pembayaran rekening listrik ke PLN.

Penghematan tersebut terjadi karena satu titik lampu jenis sodium biasanya membutuhkan daya sekitar 250 watt hingga 300 watt, sedangkan satu titik lampu LED hanya menyerap daya listrik sekitar 120 watt. Selain itu, lampu LED memiliki masa pakainya lebih panjang dibanding lampu sodium.

“Lampu LED pun sudah menggunakan sistem PJU pintar. Kami akan tahu jika ada lampu yang padam melalui ruang kontrol di kantor,” katanya.

Lampu LED, lanjut Suko, juga bisa diatur kekuatan penerangannya sehingga lampu bisa diredupkan hingga 70 persen saat tengah malam guna menghemat daya.

“Biaya yang dibutuhkan untuk penggantian lampu sodium ke LED memang besar. Oleh karenanya, penggantian dilakukan bertahap. Biaya penggantian satu titik lampu sekitar Rp9 juta,” katanya.

Penggantian lampu sodium ke LED biasanya tidak membutuhkan penggantian tiang lampu.

“Tiang lampu yang kami gunakan memiliki ketinggian sekitar sembilan meter dan jarak antar tiang 40 meter,” kata Suko, menambahkan penggantian LED akan direalisasikan pada triwulan dua.

Saat ini PJU LED sudah dipasang di Jalan Diponegoro, Jalan Magelang, Jalan Malioboro, Jalan AM Sangaji, dan Jalan A. Yani.

“Kami pun sedang memberikan barcode untuk beberapa jaringan lampu PJU sebagai bagian dari smart city Kota Yogyakarta,” katanya.

Baca juga: Jakarta Timur pasang 103 lampu sistem cerdas Pondok Kopi
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBNU : NU Siap Hadapi Revolusi Industri 5.0

  Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan NU siap menghadapi Revolusi Industri 5.0.
   
“Kita siap menghadapi Revolusi Industri 5.0, itu revolusi kelima yang menempatkan manusia sebagai pusatnya. Termasuk NU juga memilikinya, kalau tidak maka akan kehilangan jati diri,” ujar Said saat memberikan sambutan pada Hari Lahir NU ke-93 di Jakarta, Kamis.
     
Dia menjelaskan jika hanya sampai pada revolusi industri 4.0 maka NU akan kehilangan jati diri. Saat ini, NU memiliki sejumlah aplikasi yang mempermudah melakukan transaksi yakni NU Cash, kemudian juga ada saluran televisi yakni NU Channel.
   
“Alhamdulillah NU mempunyai prinsip yang mana menerapkan manusia sebagai pusatnya. Kita siap menghadapi revolusi industri 5.0 sebelum orang lain siap,” kata dia lagi.
  
Dalam kesempatan itu, Said Aqil mengatakan pihaknya terus meningkatkan peran NU dalam pendidikan, sains, agama, dan juga budaya.
  
Selain itu, NU juga fokus pada beberapa hal yang akan dibahas dalam Musyawarah NU pada bulan depan, diantaranya memperkuat keputusan bahwa Indonesia merupakan negara yang damai dan bukan negara Islam.
   
Kemudian mempertegas kembali agama dan nasionalisme. Juga membahas tentang monopoli perdagangan di pasar bebas, yang mana perlu adanya afirmasi kepada pengusaha kecil.
   
“Kemudian sampah platik yang merupakan ancaman lingkungan.”
   
Said Awil juga menambahkan perlu adanya hukuman berat bagi pelaku yang membuang sampah plastik sembarangan, karena dinilai membahayakan lingkungan.
  
Selanjutnya yang menjadi fokus dalam Musyawarah NU adalah memperkuat kembali definsi Islam Nusantara.
   
“Akan tetapi hasil dari musyawarah ini bukan fatwa. Kami hanya mensosialisasikan, karena tidak ada fatwa selain dari Mahkamah Agung. Lembaga manapun tidak boleh karena bukan ranah konstitusi,” kata dia lagi.

Baca juga: Yenny sebut Harlah Muslimat tunjukkan “Noisy Majority” cinta damai

Baca juga: Jokowi minta Muslimat NU wujudkan Islam Moderat

Baca juga: Yenny Wahid sebut NU punya kedekatan khusus dengan Jokowi

Pewarta: Indriani
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yogyakarta, Sumatera Barat, Gorontalo teratas dalam prevalensi kanker

Jakarta (ANTARA News) – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat dan Gorontalo menempati posisi teratas dalam prevalensi kanker di Indonesia menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 2018.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono di Jakarta, Kamis, mengatakan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi kanker di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4,86 per 1.000 penduduk, Sumatera Barat 2,47 per 1.000 penduduk dan Gorontal0 2,44 per 1.000.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah-daerah tersebut tinggi angka kanker, misalnya karena merokok dan juga pola makan sehat yang kurang terjaga,” kata Anung.

Secara nasional prevalensi kanker juga mengalami peningkatan. Prevalensi tumor atau kanker yang tahun 2013 tercatat 1,4 per 1.000 penduduk naik menjadi 1,79 per 1.000 penduduk pada 2018.

Di Indonesia, pada laki-laki kanker paru paling banyak terjadi dengan prevalensi 19,4 per 100.000 penduduk dan rata-rata angka kematian 10,9 per 100.000 penduduk disusul kanker hati dengan prevalensi 12,4 per 100.000 penduduk dan rata-rata angka kematian 7,6 per 100.000 penduduk.

Sedangkan pada perempuan kanker payudara merupakan kasus yang paling banyak terjadi dengan prevalensi 42,1 per 100.000 penduduk dan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk diikuti kanker leher rahim dengan angka kejadian 23,4 per 100.000 penduduk dan rata-rata angka kematian 13,9 per 100.000 penduduk.

Angka-angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi delapan negara dengan kejadian kanker tertinggi di Asia Tenggara, dan ke-23 di Asia.

Anung mengatakan upaya masif dari pemerintah dan masyarakat dibutuhkan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia mengingat 43 persen kanker dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti menjauhi rokok dan alkohol, rutin melakukan aktivitas fisik, serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

Baca juga:
43 persen kanker dapat dicegah dengan pola hidup sehat
Pasien kanker RSCM dan Dharmais terus meningkat

 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNPB tambah fasilitator untuk rekonstruksi Lombok

(Antara)-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah fasilitator untuk rehabilitasi dan rekonstruksi khusus rumah rusak berat warga korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sehingga jumlahnya kini menjadi lebih dari 3.700 personel, yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan produktivitas pembangunan kembali rumah tepat guna bagi warga yang membutuhkan.

Miris, perburuan primata meningkat karena hobi

(Antara)-Peringatan Hari Primata Indonesia 2019 dilakukan dengan menggelar kabaret di depan Gedung Sate, Bandung, dengan tema Perburuan Primata. Tema ini diangkat karena perburuan primata masih terus terjadi dan meningkat jumlahnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penegakan hukum yang mengatur peredaran senapan angin.

Wapres sebut dana stimulan korban bencana Sulteng cair awal Februari

Palu (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana stimulan bagi korban bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rumahnya rusak atau hilang serta santunan bagi korban meninggal dunia akan dicairkan mulai minggu pertama Februari 2019.

“Korban bencana yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan, minggu depan akan diberikan dana stimulannya untuk memperbaiki rumahnya,” kata Wapres kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup percepatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Kamis petang.

Wapres yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengemukakan bahwa semua korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang rumahnya rusak dan lokasinya masuk dalam zona aman likuifaksi dan tsunami, akan mendapat stimulan masing-masing Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan.

“Jumlah ini sudah standar dan sama di seluruh Indonesia. Aturannya begitu,” katanya.

Sedangkan bagi korban bencana yang rumahnya hilang atau terletak di lokasi yang berbahaya (zona merah) akan direlokasi dan mendapatkan hunian tetap (huntap) yang nilainya Rp50 juta, belum termasuk lahan 150 meter persegi.

Para korban bencana yang di relokasi ke huntap, kata Jusuf Kalla, akan diberi kuasa penuh atas lahan dan rumah tersebut sehingga tidak akan diberi dana stimulan lagi.

Huntap sendiri akan dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan pihak swasta/donatur dengan desain yang sama dan didirikan di atas lahan yang sudah dinyatakan aman untuk dihuni.

Semua lokasi hunian tetap, kata Wapres, akan dilengkapi dengan fasilitas umum, jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sekolah, taman dan rumah ibadah.

Selain dana stimulan untuk perbaikan rumah, JK mengatakan bahwa pemerintah juga akan mencairkan santunan kematian bagi korban meninggal dunia masing-masing Rp15 juta yang akan diberikan kepada ahli waris masing-masing.

Wapres mengemukakan bahwa rapat yang baru saja dipimpinnya itu membahas langkah-langkah percepatan pemulihan dan rekonstruksi yang ditargetkan tuntas dalam waktu dua tahun ke depan.

“Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam program rekonstruksi yang sedang dikerjakan,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Palu, Bupati Donggala, Bupati Sigi, dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

Sebelum menggelar rakor, Wapres JK dan dan rombongan meninjau pengerjaan hunian sementara dan calon lokasi pembangunan hunian tetaop di Kelurahan Duyu, Kota Palu.

Baca juga: Wakil Presiden tinjau hunian sementara korban bencana Sulteng
Baca juga: Pasigala Centre minta rekonstruksi pascabencana Sulteng berlandaskan mikro-zonasi
Baca juga: Tinggal di huntara lebih baik dari pada di tenda
Baca juga: Kemensos kembali salurkan Rp2,9 miliar bantuan ke Sulteng

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah gelar Diklat “3 in 1” untuk penyandang disabilitas

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 3 in 1 yang meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Program Diklat 3 in 1 bidang industri garmen dan alas kaki hasil kerja sama Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian tersebut dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Surakarta dan diikuti oleh 268 penyandang disabilitas yang terdiri atas 204 disabilitas sensorik rungu, 39 disabilitas fisik dan 25 disabilitas intelektual.

“Dengan  Diklat 3 in 1, kami akan terus berupaya meningkatkan peluang dan akses setara bagi penyandang disabilitas di bidang pekerjaan,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers kementerian, Kamis.

Usai peluncuran Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Sosial di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Kamis, ia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam mengakses lapangan pekerjaan.

Dalam upaya mewujudkan komitmen itu, ia mengatakan, pemerintah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para penyandang disabilitas, termasuk pelatihan di Balai-Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan program pendidikan dan pelatihan kerja yang bisa diakses oleh sekitar 72.000 orang.

“Silakan dimanfaatkan, kira-kira berapa yang bisa diikuti penyandang disanbilitas. Dari gelombang pertama ini, seluruh penyandang disanbilitas terserap di 12 perusahaan,” kata Airlangga.

Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 mengenai kondisi disabilitas di dunia menyebutkan bahwa 80 persen penyandang disabilitas di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencakup 8,56 persen dari total populasi penduduk atau sekitar 22 juta orang.

Data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2013 menyebutkan bahwa 23,9 persen dari penyandang disabilitas yang menganggur berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT).

Baca juga:
Penyandang disabilitas Jatim ikuti diklat persepatuan
Kemensos gandeng Kemenperin tingkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah perlu bangun pusat studi bencana di Sulteng

Palu (Antara News) – Pasigala Centre mengatakan pemerintah perlu membangun Pusat Studi Bencana Geologis di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai salah satu bentuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan.

“Menghadapi bencana alam hanya dua, kita mengulang kepanikan dan ketakutan yang sama, atau belajar mitigasi dan mengantisipasinya di masa depan,” ucap Sekjen Pasigala Centre, Andika di Palu, Kamis.

Palu merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana yang bersifat geologis, dan solusi yang paling tepat adalah pemerintah pusat mendirikan Pusat Studi Nasional Bencana Geologis di daerah tersebut.

Menurut Andika, dalam rekaman sejarah kurang dari 100 tahun sejak 1927 hingga 2018, Sulawesi Tengah telah 11 kali diguncang gempa bumi dan tiga kali dilanda tsunami.

Frekuensi bencana geologis tinggi seperti itu harus menjadi peringatan bagi negara untuk belajar banyak hal berkaitan dengan soal-soal mitigasi.

Bagi dia, proses belajar bencana geologis tidak bisa hanya “sekedar tiba masa tiba akal”. Maka dari itu, pemerintah pusat perlu memikirkan adanya Pusat Studi Nasional bencana geologis yang berkedudukan di Kota Palu.

Pusat studi itu, urai dia, berfungsi menyusun modul hidup pelatihan kebencanaan, penelitian kebijakan kebencanaan, strategi mitigasi, dan juga berfungsi memberikan masukan-masukan dan nasehat pada negara berkaitan dengan penanggulangan bencana alam.

Apalagi, kata Andika, data Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 110 juta penduduk tinggal di sekitar 60 kota, sebagian besar terletak di dekat laut yang rentan terhadap bahaya seperti gempa bumi, banjir dan penyakit menular.

Kepadatan penduduk yang tinggi serta perkembangan kota-kota besar yang terlalu cepat telah meningkatkan kerentanan penduduk terhadap bencana berskala besar.

“Bangkit dari bencana dan membangun kerangka mitigasi itu kuncinya cuma satu, belajar,” ujar Andika.

Baca juga: Kepala BMKG tekankan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi tsunami
Baca juga: Kemensos perkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat di Gowa

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Kapolri Jenderal Purn Awaloedin Djamin berpulang

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin meninggal dunia pada Kamis, karena sakit yang dideritanya.

“Iya benar. (Kamis) pukul 14.45 WIB almarhum berpulang,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Jakarta, Kamis.

Iqbal mengatakan almarhum Awaloedin berpulang saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta.

Menurut dia, almarhum akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat (1/2).

“Rencananya besok akan disemayamkan di Auditorium PTIK dan dishalatkan di Masjid PTIK usai shalat Jumat kemudian akan dikebumikan di TMP Kalibata dengan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) sebagai inspektur upacara,” katanya.

Awaloedin lahir di Padang, Sumatera Barat, 26 September 1927 silam.

Awaloedin pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja saat Kabinet Ampera pada era Presiden Soeharto pada tahun 1966-1967.

Awaloedin pun tercatat menjabat sebagai Kapolri pada periode 1978-1982.

Semasa hidup, Awaloedin menerapkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Sebagai Kapolri kedelapan di Republik ini, Awaloedin juga didapuk sebagai Bapak Satpam Indonesia karena dia mempelopori lahirnya satpam.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi janji dorong penyelesaian RUU Pesantren di hadapan massa NU

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pondok Pesantren di hadapan massa Nahdlatul Ulama (NU) yang menghadiri rangkaian acara peringatan hari lahir organisasi ke-93.

“Pemerintah terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren bisa segera diselesaikan,” katanya pada Peresmian Pembukaan Konsolidasi Jelang Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka Harlah NU Ke-93 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan peraturan perundangan itu penting untuk memperjelas payung hukum mengenai pengalokasian anggaran untuk pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.

“Kita akan menghadapi sebuah masa depan yang penuh persaingan antar negara yang semakin ketat, yang tanpa persiapan SDM yang baik sangatlah sulit bagi kita untuk bersaing dan berkompetisi dengan negara lain,” kata Presiden.

Presiden ingin memastikan generasi muda di Tanah Air, termasuk yang menempuh pendidikan di pondok pesantren, memiliki keahlian sebagai bekal untuk menghadapi persaingan dan membawa bangsa ke era yang berkemajuan.

Dia juga berpesan kepada warga NU untuk menggunakan sosial media dengan bijak, bukan untuk saling hina, cela, ejek, atau fitnah.

Ia ingin masyarakat tidak melupakan nilai-nilai keagamaan, etika, budi pekerti, tata krama, dan sopan santun.

“Saya menitipkan karena saya meyakini NU-lah yang memiliki komitmen keagamaan sekaligus kebangsaan yang tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Hadir dalam acara itu Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Baca juga:
Kemenag sempurnakan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Presiden bertemu ulama Aceh bahas RUU Pesantren

 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendikbud minta pemerintah daerah hentikan pengalihtugasan guru

Muntok, Bangka Belitung (ANTARA News) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah menghentikan pengalihtugasan guru yang berstatus pegawai negeri sipil ke bidang lain.

“Masih banyaknya guru honor di seluruh daerah, salah satunya karena pemerintah daerah selama ini sering mengalihkan tugas guru PNS dalam bidang lain,” katanya saat meresmikan unit sekolah baru milik SMP Muhammadiyah Muntok, Kamis.

Dia mengatakan sampai saat ini masih ada pengalihantugasan guru pegawai negeri sipil menjadi tenaga pengawas, kepala pasar, camat, petugas Kantor Urusan Agama, dan pemangku jabatan yang lain, sementara banyak guru pegawai negeri sipil sudah masuk usia pensiun dan rekrutmen guru pegawai negeri sipil sempat dihentikan dalam beberapa tahun.

“Kondisi demikian mengakibatkan jumlah guru honor semakin bertambah, bahkan saat ini di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai lebih dari 630.000 orang,” katanya.

Karena anggaran pemerintah daerah untuk menggaji guru honor terbatas, para guru honorer mendapat gaji yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka, yang hampir sama dengan guru pegawai negeri sipil.

Guna mengatasi permasalahan guru honor, pemerintah sedang menyiapkan pola tata kelola perekrutan guru pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah menyiapkan regulasi perekrutan PPPK untuk mengakomodasi guru honor.

“Dengan pola tata kelola yang sedang disiapkan itu, ditergetkan pada 2023 seluruh permasalahan tenaga honor segera terselesaikan dan kesejahteraan guru menjadi lebih baik,” katanya.

“Setelah semua selesai pada 2023, pemerintah akan melakukan pola rekrutmen guru CPNS dengan standar kualitas seperti yang sudah dijalankan demi meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ia menambahkan.

Baca juga:
Pemerintah targetkan 2023 tidak ada lagi guru honorer
Mendikbud pastikan tiga skema kebijakan untuk guru honorer

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNA Swiss mengamuk di Kantor Konsulat

Petugas Satpol PP dan BPBD Kota Denpasar menggiring warga negara Swiss Peter Hugo Rudisuli (tengah) yang mengamuk di Kantor Konsulat Swiss di Denpasar, Bali, Kamis (31/1/2019). Warga negara Swiss itu diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wsj.

Kenali Penyebab dan Gejala DBD

(Antara)-Kasus DBD yang kian melonjak tidak hanya disebabkan oleh gigitan nyamuk demam berdarah tetapi juga bagaimana perilaku kehidupan manusia dan kondisi lingkungan. Kementerian kesehatan mencatat kasus DBD yang terjadi lebih banyak menyerang anak-anak dan remaja. Untuk itu Kemenkes mengimbau untuk mengenali penyebab dan gejala DBD sejak dini.

Komnas Perempuan minta pemerintah terapkan kebijakan sensitif gender

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan masih mendapati kebijakan pemerintah yang membatasi hak konstitusional perempuan sepanjang 2018 dan merekomendasikan penerapan kebijakan yang sensitif gender dan tidak diskriminatif untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. 

“Kebijakan diskriminatif yang membatasi pemenuhan hak konstitusional perempuan juga masih berlangsung sepanjang tahun 2018,” kata anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Periode 2015-2019 Imam Nahe’i dalam konsultasi publik tahunan “Potret Perlindungan dan Pemenuhan HAM Perempuan di Indonesia Pasca 20 Tahun Reformasi” di Jakarta, Kamis. 

Dia menyebut kebijakan pemerintah daerah di Aceh Barat yang melarang pegawai negeri sipil memberikan pelayanan publik bagi perempuan yang tidak berbusana muslim sebagai conton. 

Dalam laporan tahunannya, Komnas Perempuan merekomendasikan negara meningkatkan daya respons dan penyikapan yang holistik dan komprehensif terkait situasi dan konteks kekerasan terhadap perempuan berbasis data dan fakta, termasuk situasi dan kondisi perempuan korban yang rentan diskriminasi serta relasi kuasa antara korban dan pelaku. 

Peningkatan respons negara bisa dijalankan dengan menyediakan regulasi yang melindungi dan menjawab kebutuhan pemenuhan hak korban, mengesahkan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, mengintegrasikan prinsip hak korban dalam pembahasan RUU Hukum Pidana, menerbitkan aturan pelaksana yang mengedepankan prinsip hak korban; serta mengintegrasikan perspektif hak korban dalam sistem peradilan pidana melalui penguatan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Komnas Perempuan menyatakan pemerintah juga perlu mentransformasi kesadaran dan komitmen aparatur negara dan aparat penegak hukum melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan hak asasi manusia berbasis gender, menerapkan kerangka uji cermat tuntas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta melakukan langkah-langkah sistematis untuk memperbaiki sistem layanan dengan menyusun program maupun penganggaran untuk perlindungan maupun pemulihan perempuan korban.

Komnas Perempuan selanjutnya merekomendasikan negara meneguhkan kembali hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, sebagai spirit dan penopang dasar berbangsa yang selaras dengan semangat hak konstitusi dengan mengimplementasikan kebijakan yang sensitif gender dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Selain itu Komnas merekomendasikan pencabutan dan perbaikan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah yang membatasi, mengontrol dan mendiskriminasi maupun mengkriminalisasi perempuan; mencegah berulangnya kasus-kasus intoleransi berkekerasan dengan menindak tegas pelakunya; serta menggelar dialog kebangsaan multipihak di semua tingkatan kepemerintahan.

Komnas Perempuan juga merekomendasikan penghentian pelaziman kekerasan, pengelolaan konflik dan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu; serta mengenali dan mencegah radikalisme berkekerasan termasuk mencegah terorisme yang melibatkan atau berdampak pada perempuan.

Menurut Komnas Perempuan pemerintah semestinya merawat HAM dan demokrasi dengan merawat gerakan sosial guna memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta menjaga pilar-pilar demokrasi, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Komnas menyatakan pemerintah harus mendukung penguatan gerakan perempuan; mengakui, melindungi dan menghargai perempuan pembela HAM; menghentikan kriminalisasi perjuangan perempuan pembela HAM; serta menghargai kinerja dan perjuangan dalam merawat dan menjaga demokrasi.

Pemerintah, menurut Komnas, juga harus membuat skema pembangunan yang menjamin daya tahan perempuan dan ruang hidupnya melalui pembangunan infrastruktur yang tidak menggusur dan memicu konflik sumberdaya alam dan konflik horisontal, khususnya pada masyarakat adat; serta memastikan akses penghidupan yang layak pada kelompok-kelompok rentan, khususnya perempuan korban kekerasan dan perempuan marginal.

Negara, menurut rekomendasi Komnas, harus memastikan adanya penguatan dukungan kerja untuk lembaga HAM, termasuk Komnas Perempuan, baik dari segi status hukum, sumber daya dan infrastruktur yang memadai, serta sistem perlindungan dan keamanan bagi kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga:
Komnas perempuan dorong penghapusan kekerasan dan penegakan HAM terhadap perempuan
Komnas Perempuan sayangkan ekspos berlebihan perempuan prostitusi daring

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus DBD di Serang meningkat

(Antara)-Memasuki musim hujan, Warga Kota Serang, Banten, mesti mewaspadai penyakit demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat ada 13 kasus DBD sepanjang Januari 2019.  Penyebaran penyakit demam berdarah di musim hujan kian mengkhawatirkan.

PVMBG ajak masyarakat laporkan retakan tanah di lahan miring

Jakarta (ANTARA News) – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengajak masyarakat yang melihat retakan tanah terutama di lahan miring untuk melaporkan ke instansi pemerintah karena berpotensi terjadi longsor.

“Pahami, pantau, lapor,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah PVBMG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Budianto dalam konferensi pers Penanggulangan Bencana di Graha BNPB, Jakarta, Kamis.

Dia menekankan pentingnya lapor soal retakan tanah di lahan miring oleh masyarakat sehingga kejadian longsor menimpa permukiman dan memakan korban jiwa tidak kembali terjadi.

Agus mencontohkan peristiwa longsor di Sukabumi dan Tasikmalaya memakan korban karena masyarakat tidak lapor adanya retakan tanah di lahan miring. Padahal masyarakat mengetahui ada retakan tersebut tetapi tidak kunjung dilaporkan kepada otoritas terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ada tiga tahapan dalam literasi tanah longsor, kata dia. Di antaranya adalah pahami, pantau dan lapor. Pahami bisa berupa memahami faktor bumi yang miring, pembentuk lapisan batuan dan jalur air.

“Tata guna lahan harus dipertimbangkan, misalnya di daerah bawah dari daerah miring itu tidak boleh ada permukiman. Vegetasinya juga harus diperhatikan apakah kuat menahan laju longsor. Jangan ditanami tanaman yang akarnya tidak kuat,” kata dia.

Kejadian longsor, kata dia, tidak akan memakan korban jika mereka tidak tinggal di kawasan rentan tanah bergerak. Longsoran hanya akan merubah struktur tanah tanpa merenggut jiwa jika di kawasan itu steril dari tempat tinggal masyarakat.

Atas hal tersebut, dia meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan ke unsur pemerintah jika melihat gejala retakan tanah di lahan miring agar segera ditindaklanjuti.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI Polri tambah peran di Rehab Rekon Lombok

(Antara)-Dalam upaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok, Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah Nusa Tenggara Barat . Dalam rapat tersebut dibahas adanya peran tambahan TNI dan Polri, untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan rehab rekon.

OASE ajak pengajar PAUD di Aceh sebarkan pendidikan berkarakter

Banda Aceh (ANTARA News) – Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja mengajak kaum ibu dan pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada anak.
   
“Baru saja selesai acara bidang pendidikan karakter kepada guru-guru PAUD, bagaimana mengajarkan anak-anaknya dengan baik dan juga pengetahuan tentang parenting berbasis karakter,” kata Ketua Bidang Pendidikan Karakter OASE KK, Ratna Megawangi Sofyan Djalil, saat penutupan pelatihan akbar dan parenting di AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh pada Kamis.
   
Pelatihan akbar dan parenting bertema “Praktik Pendidikan Karakter dan Pendekatan Saintifik yang Sukses Membangun Akhlak, Daya Pikir Kritis, dan Kreativitas Anak” dihadiri oleh 1.200 pengajar PAUD se-Provinsi Aceh.
   
Pelatihan itu dilaksanakan sejak 29 Januari 2019.
   
Kegiatan pelatihan itu diselenggarakan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) sebagai program kerja.
   
Kegiatan program pendidikan karakter itu sudah dilakukan di 56 lokasi di Indonesia.
   
“Bersamaan dalam 3 hari para guru juga diajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan misalnya IVA Test, mencuci tangan dan juga bagaimana bijak terhadap sampah plastik,” ujar Ratna.
   
Selain itu, pelatihan tersebut juga mengajarkan pelestarian lingkungan dengan mengajarkan cara penanganan sampah rumah tangga, hingga penghijauan atau reboisasi di lingkungan.
   
Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang turut dalam kegiatan itu juga menyampaikan apresiasinya kepada para anggota OASE.
   
“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan, keluarga dan untuk Indonesia semua,” kata Iriana.
   
Iriana mengatakan kegiatan program kerja OASE akan terus dilanjutkan di sejumlah lokasi lain di Indonesia.
   
Para peserta yang hadir mengapresiasi materi yang diajarkan dalam pelatihan itu.
   
“Bisa membentuk karakter yang baik dan pendidikan yang positif sehingga bisa menularkan kepada anak didik kami juga,” kata seorang pengajar PAUD, Reni, yang maju berdiskusi bersama sejumlah anggota OASE.
     
Selain itu, pelatihan itu juga mengajarkan untuk mengurangi penggunaan plastik, baik plastik kresek maupun kemasan minuman dan makanan.
   
Para anggota OASE pun mengajak masyarakat mengganti plastik dengan wadah makanan dan minuman yang bisa dipakai ulang. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG: ancaman bencana hidrometeorologi terjadi sepanjang tahun

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Subbidang Prediksi Cuaca Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Agie Wandala Putra mengatakan ancaman bencana hidrometeorologi akan terjadi sepanjang tahun di Indonesia dengan jenis yang berbeda.

“Ancaman bencana hidrometeorologi sangat faktual di Indonesia. Sering terjadi, kadang dengan skala kecil, kadang dengan skala besar,” kata Agie dalam salah satu sesi Disaster Outlook 2019 yang diadakan di Jakarta, Kamis.

Mengutip data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agie mengatakan sepanjang 2018 bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi, yaitu 95 persen.

“Tahun lalu kita terhenyak dengan gempa dan tsunami yang menyebabkan banyak korban meninggal. Namun, yang paling banyak terjadi sebenarnya banjir, puting beliung, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Agie mengatakan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Karena itu, masyarakat Indonesia harus menaruh perhatian kepada perbedaan iklim yang terjadi di masing-masing wilayah.

Agie mencontohkan beberapa daerah di Jawa akan mengalami curah hujan yang tinggi, bahkan menyebabkan banjir, pada saat yang sama beberapa wilayah di Maluku mengalami kekeringan.

“Itu adalah kekayaan Indonesia. Pendidikan tentang kebencanaan setiap wilayah harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda itu,” tuturnya.

Perbedaan kondisi cuaca tersebut bahkan bisa saja terjadi di daerah yang berada di pulau yang sama. Agie mencontohkan saat terjadi banjir di Riau, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Aceh karena kekeringan.

Agie menjadi salah satu pembicara dalam salah satu sesi Disaster Outlook 2019 yang diadakan Aksi Cepat Tanggap (ACT), bekerja sama dengan Asia Pacific Alliance for Disaster Management Indonesia, Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dan Disaster Management Institute of Indonesia (DMII).

Selain Agie, pembicara lain dalam sesi tersebut adalah ahli geofisika Universitas Mataram Teti Zubaidah, peneliti geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman Natawidjaja dan Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia Gegar S Prasetya.

Baca juga: Mengurangi potensi banjir dengan biopori
Baca juga: Kebakaran lahan gambut di Aceh sulit dikendalikan

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

2.300 peserta PKH baru mayoritas korban bencana

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 2.300 keluarga peserta baru Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 mayoritas merupakan korban bencana menurut data Kementerian Sosial.

“Ada penambahan peserta baru PKH, mayoritas korban bencana,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat yang dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan keluarga penerima manfaat (KPM) baru PKH yang bantuannya sudah dicairkan adalah korban bencana gempa di Nusa Tenggara Barat.

Sementara peserta PKH yang menjadi korban bencana gempa bumi, likuefaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah serta tsunami di Selat Sunda masih dalam proses pendataan.

“Prioritas kita mengganti kartu yang rusak atau hilang. Juga mendata KPM yang luka atau meninggal anggota keluarganya. Jika ibunya meninggal dialihkan ke ahli waris, itu sedang dalam pendataan,” tambah dia.

Kementerian Sosial menargetkan PKH 2019 menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat seperti tahun 2018.

Namun tahun ini pemerintah menerapkan perubahan skema bantuan PKH, yang semula rata Rp1,89 juta/ KPM.

Tahun 2019, pemerintah memberikan bantuan tetap Rp550 ribu per tahun bagi setiap keluarga penerima bantuan PKH reguler, dan Rp1 juta per tahun bagi peserta PKH Akses, keluarga yang sulit terjangkau daerahnya.

Selain itu pemerintah akan memberikan bantuan tambahan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil, anak sekolah, anggota lansia, dan penyandang disabilitas.

Rinciannya, bantuan tambahan untuk ibu hamil Rp2,4 juta, anak balita Rp2,4 juta, siswa SD Rp900 ribu, murid SMP Rp1,5 juta, murid SMA Rp2 juta, warga berusia 60 tahun lebih Rp2,4 juta, dan Rp2,4 juta bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah membatasi pemberian dana tambahan bagi maksimal empat orang per keluarga.

Baca juga:
Mensos akan tingkatkan lagi dana PKH pada 2020
600 ribu lebih peserta PKH telah sejahtera

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LIPI: Indonesia rentan gempa karena berada pada tiga lempeng kerak bumi

Jakarta (ANTARA News) – Peneliti geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman Natawidjaja mengatakan Indonesia sangat rentan gempa karena berada pada tiga lempeng kerak bumi dan beberapa patahan atau sesar aktif.

“Wilayah Indonesia penuh dengan pusat seismik. Hanya Kalimantan yang memiliki sedikit pusat seismik tetapi bukan berarti bebas gempa,” kata Danny dalam salah satu sesi Disaster Outlook 2019 yang diadakan di Jakarta, Kamis.

Tiga lempeng kerak bumi yang ada di wilayah Indonesia adalah Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pergerakan antarlempeng yang ada di wilayah Indonesia menyebabkan banyak retakan atau patahan yang disebut dengan sesar.

Gempa yang terjadi di wilayah Sumatera misalnya, Danny menyebut disebabkan oleh Sunda Backthrust yang ada diantara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia dan sesar Sumatera yang membentang di berbagai kota besar Sumatera seperti Banda Aceh, Padang Panjang, Bengkulu dan lain-lain.

“Di Jawa juga banyak sesar aktif, seperti sesar Lembang. Yang terbaru adalah keberadaan sesar Kendeng-Baribis yang membentang mulai dari Surabaya, Semarang, Cirebon, Subang dan diduga sampai Jakarta dan Anyer,” jelasnya.

Namun, Danny menegaskan penerusan sesar Kendeng-Baribis sampai ke Jakarta masih berupa dugaan. Perlu, dan sangat penting, dilakukan penelitian geofisika dan geologi untuk meneliti penerusan sampai ke Jakarta.

“Sedangkan sesar yang menyebabkan bencana di Palu dan sekitarnya hanya salah satu segmen saja, yaitu sesar Palukoro. Sesar tersebut membentang panjang yang keseluruhan disebut sesar Palukoro-Matano-Sorong yang juga melewati Jayapura,” kata ketua Kelompok Kerja Geologi Pusat Studi Gempa Nasional itu.

Danny menjadi salah satu pembicara dalam salah satu sesi Disaster Outlook 2019 yang diadakan Aksi Cepat Tanggap (ACT), bekerja sama dengan Asia Pacific Alliance for Disaster Management Indonesia, Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dan Disaster Management Institute of Indonesia (DMII).

Selain Danny, pembicara lain dalam sesi tersebut adalah ahli geofisika Universitas Mataram Teti Zubaidah, Kepala Subbidang Prediksi Cuaca Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Agie Wandala Putra dan Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia Gegar S Prasetya.

Baca juga: Korban jiwa akibat bencana Sulawesi Tengah capai 4.340
Baca juga: Pasigala Centre minta rekonstruksi pascabencana Sulteng berlandaskan mikro-zonasi

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil Presiden tinjau hunian sementara korban bencana Sulteng

Palu (ANTARA News) – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meninjau hunian sementara (huntara) korban bencana alam Sulawesi Tengah yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Kamis.

Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wakil Presiden berkeliling melihat kondisi huntara korban bencana, termasuk dapur, tempat mencuci dan WC.

Wakil Presiden juga menyapa para penghuni yang antusias menyambut kedatangannya bersama para menteri dan kepala badan.

Dia datang menggunakan pesawat khusus yang mendarat di Bandara Mutiara Sis Aldjufri Palu sekitar pukul 13.30 Wita dan langsung meluncur ke Kelurahan Duyu untuk melihat calon lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Di sana dia memeriksa dengan saksama peta lokasi pembangunan huntap yang diperlihatkan kepadanya.

Tujuan utama kunjungan keempat Wakil Presiden setelah gempa, tsunami dan likuefaksi melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada 28 September 2018 adalah untuk memimpin Rapat Koordinasi finalisasi rencana rekonstruksi pascabencana.

Rapat koordinasi itu antara lain diikuti oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Sosial, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Geologi serta Wali Kota Palu dan Bupati Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Rapat tertutup itu dijadwalkan berlangsung dua jam dan usai rapat Wakil Presiden akan kembali ke Jakarta.

Baca juga:
JK instruksikan Sulteng percepat Perda Relokasi Pascabencana
Sulteng siapkan peraturan soal kawasan zona merah bencana

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ibu Negara ajari siswa jaga lingkungan

1 Views

(Antara)-Ibu Negara Iriana dan Mufidah mengunjungi Aceh bersama Tim OASE Kabinet Kerja, untuk mengajari siswa Paud dalam menjaga lingkungan. Selain itu Tim OASE KK juga bermain bersama dengan siswa – siswi Paud di Provinsi Aceh.

Aparat Pontianak merazia siswa bolos sekolah di warung-warung kopi

Pontianak, Kalimantan Barat (ANTARA News) – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menjaring 22 siswa saat merazia murid Sekolah Menengah Atas yang pada jam belajar menongkrong di warung-warung kopi di kawasan Jalan Gajah mada pada Kamis.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Pontianak Nazaruddin mengatakan siswa-siswa itu kedapatan menongkrong di dua warung kopi di Jalan Setia Budi sekitar pukul 9.15 WIB.

“Dari pengakuan mereka, para siswa tersebut bukannya masuk siang, malah masuk pagi, atau bisa dikatakan bolos pada jam belajar,” ujar Nazaruddin.

Murid yang terjaring razia berasal dari SMKN 7 Pontianak, SMKN 5 Pontianak, SMK Bina Utama, SMK Madrasah Aliyah, SMK PGRI Pontianak, SMK 9 Pelayaran, SMKN 3 dan SMAN 1 Sungai Raya, SMA Santun Untan, SMK Mandiri, dan SMK Haruniyah.

“Razia ini kami lakukan berdasarkan laporan masyarakat, yang banyak melihat para siswa SMA/sederajat nongkrong di warkop pada jam-jam belajar. Mendengar laporan itu, kami langsung meluncur ke lokasi yang dijadikan tempat nongkrong tersebut, dan hasilnya ternyata benar,” kata Nazaruddin.

“Para siswa yang terjaring razia telah kami serahkan kembali kepada pihak sekolah dan orangtuanya untuk dilakukan pembinaan,” ia menambahkan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan para pelajar seharusnya memanfaatkan waktu untuk belajar, bukan menongkrong di warung kopi atau warung internet.

“Kami berharap para pihak sekolah dan orangtua lebih ketat lagi dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar tidak salah dalam memilih teman,” katanya.

Baca juga: Guru Bekasi buat aplikasi anti-bolos
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OASE Kabinet Kerja sosialisasi bahaya narkoba di Banda Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi siswa siswi di Kota Banda Aceh pada Kamis.

Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla hadir dalam acara yang diselenggarakan bersama Badan Narkotika Nasional di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry itu.

Dalam acara yang dihadiri oleh 1.000 murid sekolah itu, Iriana dan Mufidah serta beberapa anggota OASE berbicara tentang bahaya narkoba. Lalu ada dua murid yang diminta menjelaskan materi yang telah disampaikan dalam sosialisasi, salah satunya Radwa Takiyah.

Radwa mengajak teman-temannya menghindari narkoba. Sementara siswa lain yang bernama Ubad bicara mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba menggunakan bahasa daerah Aceh. Aksinya mendapat tepuk tangan meriah dari semua yang hadir.

Selain itu, Iriana dan Mufidah juga mengajak seorang siswa tunarungu maju ke depan dengan bimbingan gurunya untu berdiskusi.
   
Dalam acara itu para siswa yang maju mendapat hadiah berupa laptop dan jam tangan dari OASE Kabinet Kerja.

Selain menerima paparan mengenai bahaya narkoba, murid-murid mendapat pengarahan mengenai bahaya hoaks, penggunaan media sosial secara bijak serta upaya pengurangan penggunaan plastik.

Dalam acara itu sejumlah siswa siswi yang hadir juga membacakan ikrar kebulatan tekad pelajar antara lain untuk setia kepada NKRI, serta menolak narkoba, ujaran kebencian, pornografi, serta aksi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Kemdikbud-BNN kerja sama cegah penyalahgunaan narkoba
 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NTB targetkan pembangunan 58.000 rumah korban gempa tuntas April

Mataram (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pembangunan 58.000 rumah warga yang rumahnya rusak berat akibat gempa pada Juli-Agustus 2018 bisa tuntas dua bulan lagi, sekitar April 2019.

“Target kita dua bulan harus selesai 58.000 unit rumah dari total 73.000 rumah rusak berat,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugihartha di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan pembangunan 58.000 rumah tersebut melibatkan ribuan pengusaha yang tergabung dalam organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Real Estate Indonesia (REI), Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi), dan Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo).

“Mereka ini akan bekerja bersama ribuan tenaga fasilitator yang diterjunkan pemerintah,” ujar Sugihartha.

Sugihartha optimistis pembangunan rumah warga yang rusak berat akibat gempa bisa selesai sesuai target karena pemerintah sudah menambah jumlah fasilitator pendamping pembangunan rumah yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TNI, Polri dan masyarakat sipil.

“Dengan adanya tambahan 1.523 tenag fasilitator dari unsur TNI/Polri dan masyarakat melalui Kementerian PUPR kita optimis,” katanya.

Menurut data Pemerintah Provinsi NTB saat ini sudah terbentuk hingga 1.979 Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk rekonstruksi rumah warga yang rusak berat akibat gempa dan ada 1.802 Pokmas yang memiliki Surat Keputusan Bupati/Wali Kota.

Dari jumlah itu, ada 1.398 Pokmas untuk rekonstruksi rumah rusak berat yang sudah memiliki rekening dan 540 Pokmas untuk rekonstruksi rumah rusak berat yang rekeningnya sudah terisi bantuan dana.

Menurut data pemerintah di Sumbawa, rekening 159.051 kepala keluarga sudah terisi dana bantuan perbaikan rumah yang terdiri atas rekening 50.700 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, 25.296 kepala keluarga yang rumahnya rusak sedang, dan 83.055 kepala keluarga yang rumahnya rusak ringan menurut surat keputusan kepala daerah.

Di Lombok Barat, rekening 99.898 kepala keluarga sudah terisi bantuan dana perbaikan rumah yang terdiri atas 37.783 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, 12.818 kepala keluarga yang rumahnya rusak sedang, dan 49.297 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat.

Sementara rumah tahan gempa yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 5.413 unit, dan warga yang sudah memilih jenis rumah tahan gempa jumlahnya 21.558 dengan rincian 4.378 memilih Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), 8.732 memilih Rumah Instan Kayu (Rika), 7.969 memilik Rumah Instan Konvensional (Riko), 64 memilih Rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI), dan 415 memilih Rumah Instan Struktur Baja (Risba).

Baca juga:
2.289 tenaga fasilitator dukung percepatan rekonstruksi NTB
Pemerintah bangun 100 rumah tahan gempa per hari di NTB

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cuaca buruk, warga Ternate-Malut diminta waspada

Ternate, (ANTARA News) – Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Burhan Abdurahman meminta kepada warganya, terutama yang berpergian dari dan ke ke Ternate selalu waspada, menyusul cuaca buruk disertai angin kencang yang melanda daerah ini dalam lima hari terakhir.

“Selain itu, para nelayan di Ternate lebih peka dan berhati-hati saat berlayar karena cuaca sedang buruk beberapa hari ini, dikhawatirkan jangan sampai terjadi musibah,” katanya di Ternate, Kamis.

Cuaca ekstrem yang ditandai dengan tingginya curah hujan dan angin kencang yang terjadi di perairan Maluku Utara dalam beberapa hari ini mengakibatkan terjadi berbagai musibah, terutama di perairan Ternate dan Halmahera.

Oleh karena itu, wali kota mengimbau kepada seluruh warga Kota Ternate agar lebih waspada terhadap cuaca yang ada di laut

Dia mengimbau nelayan maupun masyarakat secara keseluruhan, jika melakukan pelayaran harus dilihat keterangan dari Badan Meteorologi Geofisika (BMKG) supaya jangan sampai terjadi masalah dalam perjalanan.

“Kondisi cuaca saat ini, harus ada perhatian dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), jika kondisi laut tidak memungkinkan jangan diberangkatkan,” katanya.

Sementara itu, Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meterologi Kelas I Babullah Ternate, mengimbau masyarakat Malut yang akan berpergian melalui jalur laut untuk berhati-hati, menyusul tingginya gelombang di perairan Malut mencapai 4 meter.

Prakirawan Cuaca BMKG Kelas I Babullah Ternate, Fahmi Bachadar mengatakan, tingginya gelombang laut ini ini dikarenakan adanya pengumpulan awan di sekitar wilayah Malut hingga berdampak pada kondisi cuaca berpotensi terjadi petir dan angin kencang.

Selain itu, dari hasil analisis kondisi cuaca dua hari kemarin sampai hari ini masih hujan, khususnya di wilayah Utara Halmahera yakni wilayah Morotai, Halmahera Utara, Tobelo, Galela, Loloda Utara hingga Loloda Selatan.

“Kondisi angin kencang sendiri diprediksi berkisar 30 knot atau 60 km per jam yang bisa berdampak pada ketinggian gelombang mencapai hingga 4 meter,” ujarnya.

Baca juga: Aktivitas pelayaran di Ternate kembali dihentikan akibat cuaca buruk

Baca juga: Cuaca buruk ganggu aktivitas penerbangan di Ternate

Baca juga: Cuaca buruk turunkan kualitas rumput laut

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Siapkan program mengatasi, Dishub Tangerang petakan 19 titik rawan kemacetan

Tangerang, Banten, 31/1 (ANTARA News) – Aparat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah memetakan sebanyak 19 titik rawan kemacetan di jalan utama dan jalur alternatif dengan membuat program mengatasinya.

Kepala Dishub Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi Sentosa di Tangerang, Kamis mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat karena sesuai kewenangan mengatasi kemacetan jalan nasional sepanjang 21 km.

“Contohnya untuk Jalan Raya Serang di pertigaan Bitung, Kecamatan Curug hingga ke Balaraja dan perbatasan dengan Kabupaten Serang,” katanya.

Dia mengatakan kemacetan terjadi di depan pasar tradisional Cikupa, Pasar Gembong, pertigaan kawasan industri, Kecamatan Jayanti serta di Curug.

Untuk mengatasi kemacetan di depan Pasar Cikupa dibangun pagar pembatas sehingga warga tidak dapat melintas pada jalan negara itu.

Bahkan di kawasan Bitung, Kecamatan Curug rencananya dibangun jalan layang menghindari kemacetan akibat arus orang dan barang belakangan terus meningkat.

Namun pihaknya menyiapkan program untuk mengatasi kemacetan tersebut di antaranya pada lokasi rawan itu dipasang kamera pengintai CCTV yang terkoneksi dengan kantor Dishub setempat.

Kemacetan lalau lintas dampak dari pesatnya pertumbuhan pembangunan industri, pemukiman yang baru, sementara ruas jalan yang ada tidak diperlebar.

Untuk mengatasi kemacetan itu pihaknya telah melakukan kajian kelayakan jalan satu arah, program rekayasa lalu lintas agar dapat terurai.

Kebijakan satu arah itu diambil karena masing-masing pengendara tidak mau mengalah dan saling serobot meski berlawanan arah, menyebabkan kemacetan tidak dapat dihindari.

“Kami telah berkoordinasi dengan Polresta Tangerang dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) setempat sesuai kewenangan agar diperoleh solusi,” katanya.

Sedangkan kemacetan lain di jalan milik kabupaten terdapat di Legok, Kelapa Dua, Cisauk, Pagedangan, Panongan dan di perbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Demikian pula kemacetan di kawasan pesisir seperti di Teluknaga, Sepatan, Mauk dan Kosambi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

Guna mengatasi kemacetan jalan nasional dan provinsi maka pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dishub Provinsi Banten.

Baca juga: Dishub Tangerang: penerapan ganjil-genap turunkan kemacetan

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gempa 3,5 SR guncang Muara Teweh-Kalteng

Muara Teweh, Kalteng (ANTARA News) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat wilayah Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, diguncang gempa berkekuatan 3,5 Skala Richter (SR) pada Kamis, sekitar pukul 9.38 WIB.

“Sesuai informasi dari BMKG-BKB Stasiun Geofisika Balikpapan, Kalimantan Timur yang kami terima menyebutkan gempa bumi ini diduga akibat sesar (patahan),” kata Kepala BMKG Barito Utara Sudarmono melalui Kepala Kelompok Teknisi Sunardi di Muara Teweh, Kamis.

Menurut Sunardi, hasil analisis BMKG menunjukan lokasi gempa berada di 0.83 lintang selatan dan 114.88 bujur timur atau tepatnya berada pada jarak 12 kilometer sebelah utara kota Muara Teweh dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa ini selain dirasakan warga  di Muara Teweh juga di sejumlah tempat lainnya di antaranya Kelurahan Jambu dan Jingah Kecamatan Teweh Baru, sampai Dusun Transbandep Kecamatan Teweh Selatan.

“Di daerah ini, guncangan gempa bumi dilaporkan dirasakan oleh banyak orang atau beberapa orang, bahkan beberapa warga ada yang berhamburan keluar seperti sekolah dan kantor untuk menyelamatkan diri,” ujar Sunardi.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, guncangan ini merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal.

“Terkait dengan peristiwa gempa bumi itu, hingga laporan ini, belum terjadi aktivitas gempa bumi susulan. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti arahan BPBD dan BMKG,” katanya.

Sunardi menjelaskan, BMKG Barito Utara memiliki alat deteksi gempa bumi dan tsunami atau Tsunami Early Warning System (TEWS). Alat ini, kata dia, berfungsi membantu BMKG memantau gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah Pulau Kalimantan atau khususnya di sekitar laut Sulawesi.

“Alat ini hanya bersifat sensor, yang secara otomatis memberikan informasi kalau terjadi gempa kepada BMKG pusat,” katanya.

Meski diketahui secara umum bahwa Pulau Kalimantan selama ini dikenal aman dari gempa dan tsunami, fakta mencatat sejarah yang merupakan peristiwa langka telah terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Muara Teweh.

Kejadian gempa bumi di Kalimantan Tengah terjadi di Muara Teweh, bertepatan dengan Idul Fitri/Lebaran 2016.

BMKG mencatat wilayah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan Buntok Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengalami gempa bumi pada Rabu sekitar pukul 14.03 dengan kekuatan 4,5 SR.

Dari sejarah gempa bumi di Indonesia yang terjadi di Kalimantan selain di Muara Teweh dan wilayah Balikpapan (Laut Sulawesi), tercatat tiga kali berturut-turut peristiwa bencana gempa bumi di Tarakan, Kalimantan Utara, dan sekitarnya, yakni pada 19 April 1923, 13 April 1924, dan 14 Februari 1925, dengan kekuatan mencapai VIII skala MMI.

Baca juga: BMKG selidiki gempa bumi pertama di Kalteng

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menko Maritim dorong produksi massal BBM nabati

(Antara) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rabu 30 Januari 2019, meninjau produksi katalis dan bahan bakar minyak (BBM) Nabati di Institut Teknologi Bandung. Dia mendorong produksi katalis secara massal, untuk membantu produksi BBM nabati dari minyak kelapa sawit, yang diharapakan akan menimbulkan multiefek positif bagi perekonomian Indonesia.

JK pernah ingatkan Jokowi jangan terlalu pikirkan survei yang penting kerja keras

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenang masa kampanye Pilpres 2014 bersama Presiden Joko Widodo dan mengingatkan untuk tidak terlalu memikirkan hasil survei, melainkan mengutamakan kerja keras untuk membangun Indonesia.

“Waktu saya kampanye dengan Pak Jokowi, kalau beliau baca hasil survei saya bilang ‘tutup, nggak usah dibaca’. Memangnya kalau (elektabilitas) kita naik, kalau gembira, kemudian berhenti kampanye? Atau memangnya kalau rendah, kita menangis, lalu tidak kerja?” kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia Jakarta, Kamis.

JK berprinsip bahwa yang terpenting dilakukan oleh calon pemimpin bangsa adalah dengan terus bekerja membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Paling penting itu kita kerja keras. Pokoknya kerja maksimal saja, pokoknya di negeri ini harus maksimal saja kerjanya,” tambahnya.

Prinsip tersebut, kata JK, berlaku juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak di angka sekitar lima persen, meskipun di bawah target pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai angka tujuh persen.

Wapres mengatakan perkiraan ekonomi terhadap pertumbuhan Indonesia akan selalu muncul karena ada faktor-faktor yang selalu ada dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ekonom bikin perkiraan atau bikin ramalan, (itu) paling enak, paling gampang; karena selalu ada ‘ceteris paribus’. Kalau kita begini, akan maju sekian, jadi kalau terjadi tidak sesuai (atau) kalau yang salah, mengiyakan,” jelasnya.

Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement) bersama negara-negara lain.

“Oleh karena itu, contohnya, kita mempercepat perundingan ‘free trade’ dengan macam-macam negara, (seperti) Amerika lagi bekerja, Australia mungkin, kemudian Eropa juga kita kerjakan, agar pasar semakin terbuka,” ujarnya. 

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Agar tidak hambat UN, Dikjar Malut diminta tidak terlambat salurkan dana bos

Ternate, (ANTARA News) – Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara (Malut) diharapkan pemerhati pendidikan setempat tidak terlambat menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar tidak menghambat kesiapan sekolah menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN).

“Pengalaman tahun lalu di mana sekolah terpaksa berutang untuk membiayai persiapan menghadapi pelaksaan UN akibat keterlambatan penyaluran dana BOS diharapkan tidak terulang pada tahun ini,” kata salah seorang pemerhati pendidikan di Malut, Abdul Latif di Ternate, Kamis.

Pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana BOS dalam APBN, sehingga seharusnya tidak ada alasan dana BOS itu terlambat penyalurannya ke sekolah, terutama saat menghadapi pelaksanaan UN.

Menurut dia, terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah, bisa disebabkan ketidakseriusan Dikjar dalam mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan dana itu dari pusat.

Tetapi, katanya, bisa jadi pula karena ulah pihak sekolah yang terlambat membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS periode sebelumnya, karena sesuai ketentuan jika ada satu sekolah yang terlambat memasukkan laporan pertanggung jawaban maka proses pencairan dana BOS untuk seluruh sekolah di Malut tidak bisa dilakukan.

Hal lain yang juga bisa mengakibatkan terlambatnya penyaluran dana BOS ke sekolah, menurut Abdul Latif, adalah dana BOS sudah dicairkan Dikjar, tetapi tidak diteruskan ke sekolah karena dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan lain.

Kalau penyebab terlambatnya penyaluran dana BOS ke sekolah karena alasan itu, kata dia, penegak hukum diharapkan memprosesnya secara hukum karena selain menyalahi aturan, juga merugikan kepentingan pendidikan.

Ia menyarankan agar penyaluran dana BOS sebaiknya tidak lagi melalui provinsi, tetapi langsung ke setiap kabupaten/kota, khususnya untuk sekolah dasar dan SMP sederajat untuk memudahkan proses penyalurannya ke masing-masing sekolah.

Sebelumnya sejumlah sekolah di Malut mengeluhkan belum disalurkannya dana BOS triwulan IV 2018, padahal mereka sekarang sedang menyiapkan pelaksanaan UN, selain itu juga harus berutang untuk menutupi biaya operasional sekolah.

Baca juga: Malut belum siap gelar UN berbasis komputer

Baca juga: Program Pendidikan Gratis di Malut Masih Slogan

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Tangerang tambah 4 koridor bus TransTangerang

(Antara) – Guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Tangerang, Banten, pemerintah setempat menambah empat koridor baru di tahun 2019. Di mana salah satunya menjadi feeder bus TransJakarta, yang diharapkan  mampu mendorong Koridor 13 terkoneksi dengan terminal Poris Plawad.

Pemeriksaan kesehatan gratis diikuti ratusan warga Bangkalan-Madura

Bangkalan, Jatim (ANTARA News) – Ratusan warga Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur antusias mengikuti bakti sosial, berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan dan sembako gratis di Pendopo II pemkab setempat, Kamis pagi.

“Bakti sosial bidang kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Jawa Timur,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangkalan, Jimhur Saros.

Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi skrining mata, tes kepikunan, kolesterol, asam urat, konsultasi gizi, penyakit dalam, pemeriksaan jantung dan donor darah.

Sedikitnya 900 warga memanfaatkan bakti sosial, bahkan banyak warga yang sudah hadir beberapa jam sebelum acara dimulai.

Seusai pemeriksaan, seluruh pasien diberi obat-obatan dan sembako secara cuma-cuma. Bagi yang memerlukan penangan lebih lanjut, langsung diberi surat rujukan menuju rumah sakit.

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo, yang akrab disapa Pakde Karwo, dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan baksos yang dimotori Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dilaksanakan dengan hati, untuk berbuat kebaikan khususnya dalam bidang kesehatan.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menyatakan, baksos ini merupakan kado HPN 2019, buat masyarakat Bangkalan, sebagai wujud kepedulian kalangan pers kepada warga di kabupaten ini.

Bupati Bangkalan, RKH Abd Latif Imron, menyampaikan ucapan terima kasih, karena kabupaten ini dijadikan sebagai tempat bakti sosial. Agenda ini merupakan momentum untuk meningkatkan pendekatan antara kalangan pers dengan masyarakat Bangkalan.

Selain pemeriksaan, juga dilaksanakan pameran kesehatan, untuk membangun jejaring rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Madura dan kuis sehat cerdas.

Kegiatan baksos, antara lain melibatkan Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, RS Haji, RS Menur, RS Mata Masyarakat, RS Paru, RS PHC. Semuanya berlokasi di Surabaya.

Rumah sakit lainnya adalah RSUD Bangkalan, RS Moch Noer Pamekasan dan RS Sumberglagah Mojokerto.

Rumah sakit tersebut di bawah kordinasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jatim.

Baca juga: Dinkes Bangkalan berikan layanan gratis bagi pemudik

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bulan K3 di Ambon-Maluku diwarnai pemberian santunan BPJS-TK

Ambon, (ANTARA News) – Pemberian santunan kepada tiga orang ahli waris penerima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Keteganakerjaan (BPJS-K) Maluku turut mewarnai upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Ambon.

Pemberian santuan yang diberikan langsung kepada tiga orang ahli waris diserahkan oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, seusai memimpin upacara hari bulan K3 yang berlangsung di lingkungan PT PLN Maluku di Ambon, Kamis.

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang menjadi inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berdasarkan tema pokok bulan K3 tahun 2019, yakni “Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional”.

“Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2018 sebanyak 58,76 persen, dan total angkatan kerja Indonesia adalah tamatan SMP ke bawah, hal tersebut berdampak pada kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam kerja,” ujarnya.

Sementara itu terkait keselamatan kerja, lanjutnya, BPJS-Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 157.313 kasus kecelakaan kerja, termasuk dalam katagori kecelakaan kerja adalah, kecelakaan lalu lintas pada perjalanan menuju tempat kerja, serta perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggal.

Atas hal tersebut pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, yakni pekerja, serikat pekerja , pekerja dan masyarakat, terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3, serta pengawasan.

“Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan daya saing nasional,” katanya.

Dalam rangka menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sebagai pemegang kebijakan?nasional di bidang K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun? 1970, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan berbagai upaya melalui program K3 antara lain, menyempurnakan peraturan perundang-undang serta standar di bidang K3, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum bidang K3.

Selain itu, meningkatkan kesadaran pengusaha/pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki? kompetensi dan kewenangan bidang K3, serta meningkatkan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan? perguruan tinggi yang memiliki K3, serta meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3.

Sedangkan penerima santunan yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Zeth Sahuburua yakni kepada ahli waris yang pertama atas nama Abraham Herry Wattimena, pekerja lintas agama dari Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethesda Sektor Morea, masing-masing jaminan hari tua Rp20.151.892, jaminan kematian Rp87 juta dan jaminan pensiun Rp331.000/bulan.

Kemudian, ahli waris kedua atas nama Abdul Muthalib Sulaiman, pekerja lintas agama yakni pengurus Masjid Agung An Nur, yakni santunan jaminan kematian Rp24.000.000, dan ketiga yakni ahli waris dari Zefnath Wiliam Tetelepta, dari PT.Algira Utama Karya santunan jaminan kecelakaan kerja Rp74.641.550.

Baca juga: BPJS TK Ambon salurkan Rp15,6 miliar

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas perempuan dorong penghapusan kekerasan dan penegakan HAM terhadap perempuan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan berkomitmen untuk terus mengembangkan kondisi kondusif untuk penghapusan kekerasan dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan serta penegakan hak-hak asasi perempuan.

“Kami terus berupaya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia,” kata Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu dalam konsultasi publik tahunan “Potret Perlindungan dan Pemenuhan HAM Perempuan di Indonesia Pasca 20 Tahun Reformasi”, Jakarta, Kamis. 

Dia berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk mendorong kondisi kondusif tersebut di antaranya peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, pengembangan sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan kebijakan diskriminatif di Indonesia. 

Dia menuturkan perlu disiapkan gerakan atau upaya-upaya dan rekomendasi strategis untuk kepentingan dan kesejahteraan perempuan yang akan disampaikan pada presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang agar masuk dalam dasar pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Komnas Perempuan mengatakan kekerasan terhadap perempuan meningkat seiring dengan munculnya polarisasi politik, politisasi identitas, suburnya fundamentalisme dan radikalisme yang merapuhkan hak asasi manusia, yang diekspresikan secara terbuka dalam bentuk intoleransi, persekusi, penyesatan dan penodaan agama yang seluruhnya berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. 

Pada 2010, Komnas Perempuan mendokumentasi 159 kebijakan diskriminatif, sementara pada 2018 meningkat menjadi 421 yang tersebar di 34 Provinsi dan menyasar langsung maupun tidak langsung kepada perempuan.

Kebijakan diskriminatif itu antara lain pembatasan hak kemerdekaan berekspresi, pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan, pembatasan hak untuk mengekspresikan hak kebebasan beragama dan keyakinan, lemahnya perlindungan pekerja migran.

Pengaduan yang diterima baik Komnas Perempuan maupun lembaga pendamping korban mengalami peningkatan sejumlah 348.446 kasus pada 2017, dari 259.150 kasus pada tahun sebelumnya. 

Di antara jenis kekerasan itu, ada beberapa bentuk kekerasan yang belum dilindungi oleh negara dan sulit bagi korban untuk mengakses keadilan, antara lain: kekerasan di dunia maya, berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk kompleksitas isu kekerasan dalam rumah tangga dan kriminalisasi korban, bahkan isu femisida yang belum dikenali.

Di tengah berbagai tantangan pasca 20 tahun reformasi, Azriana mengataman Komnas Perempuan juga mencatat adanya kemajuan yang berhasil diraih antara lain kebijakan kondusif khususnya kebijakan tentang layanan terhadap perempuan korban. 

Pada 2018, ada enam pemerintah daerah yang telah mengeluarkan peraturan daerah untuk perlindungan perempuan dan anak antara lain di Kabupaten Cirebon, Pandeglang, Sikka, provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta yang mengeluarkan kebijakan tentang rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Komnas Perempuan juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas Perempuan untuk membatalkan revisi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan membuat langkah penguatan pelaksanaannya melalui peraturan pelaksana berdasarkan kajian bersama serta diterimanya usulan Komnas Perempuan dan organisasi pendamping untuk mendekatkan akses dukungan bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, melalui skema program bantuan sosial bagi lansia miskin dan terlantar.

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembangunan sekolah rusak akibat gempa di Sigi mulai dibangun

Sigi, Sulteng 31/1 (ANTARA News) – Sejumlah sekolah yang rusak akibat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai dibangun kembali untuk kelangsungan kegiatan belajar-mengajar di daerah itu.

“Sekolah rusak yang sudah mulai dibangun lagi antara lain SD Negeri 1 di Desa Lolu dan SD Negeri 2 Mpanau di Desa Mpanau, Kecamatan Sigibiromaru di Kabupaten Sigi. Pembangunnnya sedang berjalan,” kata Wakil Bupati Sigi, Paulina di Sigi, Kamis.

Ia mengatakan anggaran untuk pembangunan SD Negeri 2 bersumber dari bantuan Pemerintah Kota Cilegon, PMI Kota Tangerang, PMI Provinsi Sulteng, PMI Sigi dan PT Krakatau Posco.

Namun untuk sementara ini, kata dia, para siwa belajar di tenda dan juga ruang kelas darurat yang dibangun menggunakan konstruksi baja ringan.

Dia mengatakan untuk sekolah-sekolah yang rusak, tetap diupayakan dibangun sekolah darurat dari tenda maupun baja ringan agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan.

Pemerintah, kata Paulina, pasti membangun seluruh sekolah yang rusak, tetapi tentu butuh waktu dan dana yang cukup besar.

Dia mengaku hingga kini masih banyak siswa yang terpaksa belajar sementara di tenda-tenda dan sekolah darurat dengan kondisi cukup memprihatinkan karena tidak dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai.

“Kita juga membangun MCK (mandi, cuci,kakus) di sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam gempa bumi dan likuifaksi,” ujarnya.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi menyebutkan dampak dari gempa bumi berkekuatan 7,4 SR yang mengguncang sejumlah wilayah di Provinsi Sulteng, termasuk Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong tercatat ada 114 unit sekolah di Kabupaten Sigi mengalami rusak berat.

Ratusan unit sekolah yang rusak akibat bencana alam tersebut tersebar di 13 dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi. Sedikitnya ada lima wilayah di Sigi yang terdampak parah bencana alam yakni Kecamatan Sigibiromaru, Dolo, Tanambulava, Kulawi dan Lindu.

Kecamatan Kulawi dan Lindu hingga kini masih sulit akses kendaraan karena badan jalan dari Desa Salua sampai Sadaunta terdapat banyak titik longsor.

Bahkan untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, pemerintah kabupaten untuk sementara ini memberlakukan sistem buka-tutup jalan di kawasan itu.

Baca juga: Tenda Unicef untuk sekolah rusak di Sigi didistribusikan

Baca juga: Sekolah rusak, semua siswa di Lindu, Sigi masih diliburkan

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019