Ibu Negara ajarkan gerakan cuci tangan kepada siswa PAUD

Banda Aceh (ANTARA News) – Ibu Negara Iriana Joko Widodo di tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Hati, Kota Banda Aceh melakukan sejumlah kegiatan pendidikan kepada anak, salah satunya mengajarkan gerakan cuci tangan sebelum makan kepada siswa siswi.
   
“Semoga di PAUD Permata Hati, semua anak-anak tambah cerdas, pintar, dan tumbuh kembang yang lebih baik,” kata Iriana dalam sambutannya di PAUD itu pada Kamis.
   
Iriana didampingi oleh Istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla, mengajak sejumlah anak-anak cuci tangan dengan urutan teratur.
   
Saat tiba di PAUD itu Iriana disambut oleh beberapa anak-anak yang menarikan Tari Ranut Lampoan.
   
Iriana bersama Mufidah juga menanam sayur di halaman sekolah dengan sistem tanam di dalam pot.
  .
   
Ibu Negara bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja juga berkesempatan  berdiskusi dengan anak-anak.

Terdapat empat anak yang mengangkat tangannya meminta maju bersama Iriana dan Mufidah yakni Adila, Kesia, Muhamad Farisidik, dan seorang putra dengan panggilan Ai.
   
Tiga anak berhasil menjawab pertanyaan mengenai tanaman yang ditanam olehnya yakni terong, sementara Ai menyanyikan lagu “Naik Delman”.
   
Saat acara itu, OASE memberikan sejumlah perlengkapan bagi guru dan siswa PAUD antara lain wadah makan, tas sekolah, biskuit, serta ikan dalam kaleng.
   
Jumlah siswa siswi di PAUD itu sebanyak 70 orang.
   
Seorang guru kelompok bermain PAUD Permata Hati, Misrah, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Ibu Negara.
   
“Luar biasa, memberikan semangat kepada anak-anak dan pengajar. Mudah-mudahan kedepan ada, datang lagi,” ujar Misrah.
   
Usai mengunjungi PAUD, rombongan Ibu Negara mengunjungi Puskesmas Meuraxa, Kota Banda Aceh untuk peninjauan pelaksanaan Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) Test di puskesmas setempat.
   
Di puskesmas itu, sejumlah kaum ibu mendapatkan pemaparan mengenai pencegahan kanker serviks, TBC, dan pencegahan anak “stunting” atau kekerdilan. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KTP-E di Kabupaten Batubara-Sumut diantar langsung ke rumah warga

Oleh Juraidi dan Suhaimi

Limapuluh, Sumut, 31/1 (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, melakukan terobosan dalam pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) dengan mengantar langsung ke rumah warga.

Bupati Batubara Zahir, MAP di Limapuluh, Kamis, mengatakan, pihaknya membuat berbagai terobosan untuk mengatasi masalah (KTP-E) di daerah itu, di antaranya dengan mendatangi langsung ke rumah warga.

Penyerahan langsung ke rumah warga tersebut diharapkan menjadi terobosan yang bisa mengurai masalah selama ini yang berkaitan dengan KTP-E.

 “Sering kali masyarakat merasa tidak nyaman ketika mengurus KTP. Inilah yang menjadi alasan kami turun langsung ke masyarakat untuk menangani masalah KTP-E,” katanya.

Dengan mengantar langsung ke rumah, warga yang selama ini harus datang ke Dispendukcapil dengan berjubel dan berdesakan, maka kini masyarakat tinggal tunggu di rumah untuk menunggu KTP-E diantar petugas.

Hal tersebut sengaja diberlakukan untuk melayani warga yang memiliki kepentingan mendesak seperti pengurusan keimigrasian atau keperluan kepengurusan jasa kesehatan maupun lainnya.

“Kemarin baru saja diberikan 1.765 KTP-E gratis. Semua ini merupakan upaya kita bersama agar ASN maupun nonASN agar bekerja semakin baik,” demikian Zahir.

Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Batubara

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat titik panas bertahan di Aceh, sebut BMKG

Banda Aceh, (ANTARA News) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh menyebut, sebanyak empat titik panas masih bertahan dalam sehari terakhir sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh.

“Pantauan satelit pagi ini, ada empat titik panas di Aceh. Seperti kemarin,” ujar Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Blangbintang, Aceh, Zakaria Ahmad, di Aceh Besar, Kamis.

Ia melanjutkan, keempat titik panas tersebut terdeteksi berada di dua daerah yang terletak pada wilayah barat-selatan di provinsi paling barat Indonesia ini, yakni di Aceh Barat terpantau tiga titik panas di antaranya terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan.

Sedangkan sisanya satu titik panas lagi terdeteksi di Aceh Selatan, tepatnya di Kecamatan Trumon.

“Keempat titik panas kali ini memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda, seperti di Johan Pahlawan cuma satu titik saja kita pastikan sebagai titik api dengan persentase mencapai 81 persen,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat dua titik panas di antaranya memiliki persentase menunjukkan patut diduga sebagai titik api, akibat tingkat kepercayaan mencapai 78 persen di Johan Pahlawan, dan 73 persen di Trumon.

“Sedangkan satu titik panas lagi di Johan Pahlawan, cuma memiliki tingkat kepercayaan 57 persen. Ini tak lepas dari upaya petugas yang melakukan pemadaman,” kata Zakaria.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan, kobaran api membakar lahan gambut kering di Aceh Barat kini meluas menjadi tiga gampong (desa) dari sebelumnya cuma dua desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, akibat petugas belum bisa memadamkan titik api.

“Menjadi tiga gampong, yakni Leuhan, Lapang, dan Suak Raya di Johan Pahlawan,” kata Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek.

Ia mengatakan, operasi pemadaman yang dilakukan oleh berbagai unsur terkait, seperti TNI/Polri terus dilakukan dengan mengerahkan dua unit armada mobil pemadam kebakaran.

Hingga kini, sedikitnya seluas enam hektare lahan gambut kering terbakar di Gampong Lapang, sedangkan di Gampong Leuhan, dan Gampong Suak Raya masih dalam pendataan.

Baca juga: Deteksi satelit, di Aceh muncul 10 titik panas

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketersediaan darah untuk DBD

Petugas menunjukan stok trombosit di Laboratorium Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019). PMI Kota Bandung menyediakan 2.000  kantong darah untuk mengantisipasi permintaan berlebih dari Rumah Sakit yang membutuhkan darah untuk pasien Demam Berdarah. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

Melalui KKN internasional, mahasiswa UMM jadi sukarelawan kanker di Sri Lanka

Malang, Jatim (ANTARA News) – Mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Natalia Rahman Damayanti (20) menjadi sukarelawan bagi anak-anak maupun orang dewasa penderita kanker di Sri Lanka.

Saat dihubungi dari Malang, Jawa Timur, Kamis,  Natalia mengatakan, dia terjun sebagai sukarelawan kanker di Sri Lanka dikemas dalam program kuliah kerja nyata (KKN) internasional bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai negara anggota Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC).

“Sejauh ini tanggapan masyarakat di sini (Sri Lanka) bagus. Selama di sini kurang lebihnya kami  bersosialisasi dengan penderita kanker. Mereka menerima baik kehadiran tim saya. Kami gembira setiap hari saat tim saya berkunjung ke pasien. Alhamdulillah,” katanya.

Natalia mengemukakan timnya ditugaskan di RS khusus penderita kanker, yakni CCC House yang berada di Navina. “Dalam lima hari kerja, tim kami melakukan dua kali kunjungan atau dua hari dan tiga harinya kami berinteraksi dengan masyarakat setempat,” katanya.

Untuk bersosialisasi dengan masyarakat, kata mahasiswa UMM semester 5 itu, timnya melakukan dengan berbagai cara, seperti menyebarkan kuisioner, dan wawancara. Tujuannya untuk menggali pengetahuan masyarakat tentang kanker, sekaligus menjalankan misi menanamkan kesadaran akan kanker.

“Kegiatan yang kami kerjakan ini sesuai nama program kami ‘cancer awareness’,” katanya.

Menyinggung pengalaman sebagai sukarelawan kanker di Sri Lanka tersebut, Natalia mengaku sangat luar biasa, namun susah susah gampang. “Sebenarnya tantangannya justru terleak pada diri sendiri, bagaimana melawan diri sendiri,” katanya.

Ia mengatakan, jika KKN biasa (reguler), tantangannya membuat proyek sendiri. Sebaliknya, dengan KKN internasional, peserta harus menjalankan proyek dan hanya diberitahu garis besarnya. Setelah itu, membuat “rundown” sendiri.

“Berada di negara orang membuat kami mandiri mengerjakan sesuatu. Dan, bagaimana caranya kami menciptakan suasana agar tidak `garing` agar kami kerasan, sebab saya kerja bareng tim yang terdiri atas lima orang yang harus dibarengi `kelebihan’, apalagi tim kami dari berbagai negara, sehingga harus menyesuaikan budaya dan lebih respek,” katanya.

Natalia Rahman Damayanti bersama timnya mulai menjalani proyek sukarelawan kanker di Sri Lanka itu sejak 19 Januari dan akan berakhir pada 27 Februari 2019.

Terselenggaranya program KKN internasional UMM ini merupakan salah satu skema kerja sama yang dijalin antara UMM dan AIESEC in UMM.

KKN internasional diikuti 27 mahasiswa yang tersebar di tujuh negara, akni Malaysia tujuh mahasiswa, Thailand 12 mahasiswa, Kamboja satu mahasiswa, Nepal satu mahasiswa, Sri Lanka empat mahasiswa, Polandia satu mahasiswa, dan Ukrainia ada satu mahasiswa.

Baca juga: UMM dijadikan mahasiswa Thailand belajar budaya Jawa Timur-an

Baca juga: Melalui KKN, mahasiswa UMM rehabilitasi fasilitas umum korban bencana Sulteng

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembagian masker gratis untuk siswa sekolah

Seorang aktivis memakaikan masker kepada siswa Sekolah Dasar Negeri 8 Meulaboh saat membagikan masker gratis di Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (31/1/2019). Pembagian masker gratis tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terserangnnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) mengingat kabut asap semakin tebal akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten setempat. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.

Jembatan rusak diterjang banjir

Anggota TNI membersihkan sampah yang tersangkut di jembatan Kalijogo, Dusun Karang Wetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (31/1/2019). Jembatan gantung penghubung dua desa yang baru selesai dibangun tersebut rusak akibat timbunan sampah yang terbawa arus banjir sungai Opak. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/hp.

Ibu Negara kunjungi Aceh sosialisasikan pendidikan dan kesehatan

Aceh Besar (ANTARA News) – Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama istri Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla mengunjungi Provinsi Aceh untuk mensosialisasikan kegiatan pendidikan anak, penjagaan kesehatan ibu, serta mempromosikan anti-narkoba.
   
Ibu Negara beserta rombongan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja yang menumpang pesawat VIP TNI AU mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar pada Kamis sekitar pukul 09.30 WIB.
   
Rombongan telah menempuh penerbangan selama sekitar 2,5 jam dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
   
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama istri, Diyah Erti Idawati, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko dan istri, serta Kapolda Aceh Irjen (Pol) Rio S Djambak dan istri menyambut kedatangan rombongan Iriana beserta anggota OASE.
   
Menurut keterangan Kepala Biro Humas Setda Aceh Rahmad Raden, lokasi pertama yang akan dikunjungi rombongan Ibu Negara yakni tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Hati di Kota Banda Aceh yang dibina oleh PKK Provinsi Aceh.
   
Selain itu, Ibu Negara juga akan mempromosikan bahaya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kepada pemuda pemudi Aceh.
   
Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba itu akan diselenggarakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
   
Selanjutnya, Iriana akan melakukan diskusi bersama para guru PAUD se-Aceh di AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh.
   
Tidak ketinggalan, untuk menggalakkan penjagaan kesehatan kaum ibu, Iriana juga meninjau pelaksanaan Tes Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) di Puskesmas Meuraxa, Banda Aceh serta menuju Anjong Mon Mata untuk sosialisasi tes Iva, TBC, dan pencegahan penyakit kekerdilan atau “stunting”.
   
Sebagai lokasi terakhir yang dikunjungi di Provinsi Aceh, rombongan Ibu Negara meninjau kegiatan kewirausahaan di anjungan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Aceh.
   
Dalam kunjungan itu Iriana akan didampingi oleh Mufidah selaku Ketua Umum Dekranas, bersama Ketua Harian Dekranas Erni Tjahjo Kumolo.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus DBD semakin meluas, ACT siap siaga

Jakarta (ANTARA News) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan melakukan tindakan pencegahan dan edukasi kesehatan karena kasus DBD yang semakin meningkat dan meluas.

Lukman Azis selaku Direktur Komunikasi ACT menyatakan bahwa ACT pun bertanggung jawab atas ancaman kesehatan yang berpotensi menjadi masalah kemanusiaan masif.

“Salah satu ancaman kesehatan itu kini terjadi di depan mata. Bahkan kasus positif DBD juga terjadi pada keluarga terdekat, atau di lingkungan sekitar rumah. Selagi menjalankan aksi kemanusiaan di ranah global untuk diaspora Uighur, Pengungsi Suriah, atau Warga Gaza di Palestina, ACT juga turun tangan untuk mengatasi krisis DBD yang sedang merebak di sejumlah daerah di Indonesia,” kata Lukman Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Kamis.

Menurut Lukman, dalam waktu dekat ACT akan melakukan fogging atau pengasapan lingkungan yang terdampak DBD di beberapa wilayah di sekitar Jabodetabek.

“Data yang masuk ke kami, fogging akan dilakukan di wilayah Depok tepatnya di Cilodong, juga di Gunung Sindur, Bogor. Kami mendapat laporan terjadinya peningkatan kasus DBD yang signifikan di dua wilayah tersebut,” tambah Lukman.

Lukman juga mengatakan bahwa untuk mengatasi sebaran DBD agar tak semakin meluas, harus dimulai dari kesadaran akan kesehatan lingkungan.

“Kami juga menyadari bahwa fogging pun tak cukup untuk mengatasi sebaran DBD yang semakin meluas. Lewat Tim Medis ACT yang tersebar di beberapa wilayah, ACT juga akan memulai edukasi atau penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mengajak warga untuk lebih waspada menghindari tumbuh kembangnya nyamuk DBD di musim penghujan ini,” tutur Lukman.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, telah terjadi peningkatan kasus DBD di Jakarta hingga enam kali lipat dalam kurun sepekan terakhir. Data per 20 Januari 2019 sebelumnya mencatat sebanyak 111 kasus DBD, sementara per 27 Januari 2019 angka positif DBD tersebut meningkat drastis mencapai 613 kasus.

Setidaknya ada tiga wilayah dengan kasus DBD terbanyak, antara lain Jakarta selatan dengan 231 kasus, Jakarta Timur dengan 169 kasus, dan Jakarta Barat dengan 153 kasus. Kasus tersebar di lima kecamatan dengan tingkat kejadian atau Incidence Rate (IR) tertinggi.

IR sendiri adalah perhitungan kejadian setiap 100 ribu penduduk yang digunakan untuk mengukur proporsi kejadian DBD

Baca juga: ACT gunakan truk tanki air 10.000 liter layani korban bencana
Baca juga: ACT berangkatkan umroh 10 relawan
Baca juga: ACT kirim tim tanggap darurat ke lokasi banjir Sulsel

 

Pewarta: Monalisa
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ustadz Arifin Ilham kembali ke Indonesia

Pulau Pinang (ANTARA News) – Pendakwah dan Pimpinan Majelis Az-Zikra Sentul Bogor KH Muhammad Arifin Ilham beserta rombongan meninggalkan Negara Bagian Pulau Pinang Malaysia untuk kembali ke Indonesia, Kamis pagi.

Rombongan berangkat mengendarai mobil dari tempat-nya istirahat di Apartemen Mansion One George Town pukul 07.30 waktu setempat menuju Bandar Udara Department of Civil Aviation (DCA) Pulau Pinang Kementerian Transportasi Malaysia.

Mereka tidak ke Bandar Udara Internasional Pulau Pinang karena tidak menggunakan pesawat komersial namun menumpang pesawat jet pribadi milik seorang pengusaha yang hingga kini identitas-nya masih dirahasiakan.

Rombongan KH Muhammad Arifin Ilham sebanyak 11 orang terdiri dari tiga orang istri, seorang putri dari istri kedua, tiga keponakan dan sejumlah pendamping termasuk asisten-nya, yakni Ustadz Mohamad Abdul Syukur.

Pesawat tersebut take off dari DCA Pulau Pinang pukul 09.00 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusumah Jakarta pukul 10.00 waktu setempat.

Seperti hari-hari biasa,?Kamis dini hari KH Muhammad Arifin Ilham dan empat pendampingnya menyempatkan diri sholat subuh berjamaah di Masjid Jamik Al-Munawar Jalan Kelewai George Town.

Seorang jamaah masjid dari Palestina pada kesempatan tersebut memberikan kenang-kenangan miniatur kubah masjid kepada Ustadz Arifin Ilham.

Ikut mendampingi dari KJRI Pulau Pinang Liason Officer Polri Kompol Danu Agus Purnomo dan staf lokal Andre.

Rencananya pada Selasa (12/02/2019) Ustadz Arifin Ilham akan kembali melakukan kontrol di Rumah Sakir Gleneagles.

Baca juga: Ustadz Arifin Ilham kembali ke Tanah Air Kamis
Baca juga: Ustadz Arifin Ilham diperbolehkan meninggalkan RS Gleneagles

 

Pewarta:
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jakarta Selatan wilayah terjangkit DBD terbanyak

(Antara) – Lebih dari 600 kasus dbd terjadi di DKI Jakarta, dengan Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan kejadian demam berdarah dengue paling tinggi, hingga 29 Januari 2019. Kondisi cuaca yang berkaitan dengan kelembaban udara, menjadi pemicu utama meningkatnya kasus DBD di Jakarta Selatan.

Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri resepsi Harlah Ke-93 NU

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri resepsi Harlah Ke-93 Nahdlatul Ulama di Jakarta Convention Center, Kamis.

“Alhamdulillah hari ini NU genap berusia 93 tahun. NU terus mengokohkan semangat keindonesiaan,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Selain Presiden, akan hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, kata Robikin.

Seluruh PWNU dan PCNU se-Indonesia, para kiai sepuh dan para masyayikh juga akan hadir dalam resepsi harlah bertajuk “Konsolidasi Organisasi Jelang Satu Abad NU” itu.

“Total seluruh peserta sebanyak 1.498 orang,” kata Robikin yang juga ketua tim konsolidasi NU.

Pada harlah ke-93, lanjut Robikin, NU kembali menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama. Namun, tak seorang pun warga negara Indonesia boleh tidak beragama. 

NU juga menegaskan Indonesia bukan darul kufr atau negara kafir. NU berpandangan bahwa Indonesia merupakan darussalam atau negara damai. 

“Karena itu, siapa pun tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai darul harb atau kawasan perang, di media sosial sekalipun,” katanya.

Konsolidasi iorganisasi

Usai resepsi harlah dilanjutkan konsolidasi organisasi yang diikuti oleh seluruh fungsionaris PBNU yang terdiri atas Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah beserta seluruh pengurus lembaga dan badan Otonom NU.

“Harlah kali ini menjadi momentum konsolidasi organisasi di berbagai tingkatan. Dari struktur PB, PW, PC, MWC, Ranting, hingga Anak Ranting NU,” kata Robikin. 

Konsolidasi NU sudah dimulai pertengahan tahun 2018, meliputi konsolidasi struktur, kultur dan program. Konsolidasi ini melibatkan secara aktif seluruh pemangku pondok pesantren, para kiai dan masyayikh, serta tokoh-tokoh NU kultural.

Konsolidasi organisasi bertujuan agar NU, baik sebagai jamiyah maupun jamaah siap menyongsong satu abad kelahirannya pada 31 Januari 2026.

Baca juga: Jokowi sebut sangat bagus saat Muslimat NU deklarasi anti hoaks

Baca juga: Yenny Wahid sebut NU punya kedekatan khusus dengan Jokowi

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gandeng BBVET Maros, Gorontalo tangani penyakit antraks

Gorontalo, (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, menggandeng Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan, dalam penanganan dan investigasi kasus penyakit antraks yang terjadi di daerah itu.

Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat, Fony Tangahu di Gorontalo, Rabu, mengatakan pada tanggal 17 Agustus 2018 lalu, ada laporan terkait masyarakat yang diduga terkena antraks di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala.

“Tim investigasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Subdin Dinas Peternakan Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo bergerak cepat dengan melakukan pengobatan ternak di sekitar lokasi kasus,” ujarnya.

Dari hasil investigasi di dapatkan laporan bahwa telah terjadi kasus potong paksa kambing milik warga dan daging kambing tersebut dibagi-bagikan kepada 23 orang warga.

Akibatnya, tiga dari 23 orang yang mengonsumsi daging tersebut mengalami efek berupa luka  dan secara klinis dinyatakan bahwa luka tersebut akibat bakteri antraks.

“Investigasi yang dilakukan dengan BBVET Maros ini menyangkut pengambilan sampel tanah lokasi kasus kejadian untuk dilakukan uji ulang,” katanya.

Sambil menunggu hasil uji Lab dari BBVET Maros dan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang berlaku, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo telah melakukan langkah-langkah teknis berupa penangan kasus dengan melakukan vaksin dan pemberian antibiotic dan vitamin.

Ia menjelaskan, total hewan ternak yang sudah divaksinasi sampai dengan tanggal 29 Januari 2019? berjumlah 1,454 ekor sapi. Pelayanan akan terus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di sampaikan.

Baca juga: 62 warga Gorontalo terkena antraks kulit pascamakan daging sapi sakit

Baca juga: Balitbangtan gandeng swasta untuk produksi massal teknologi veteriner

Baca juga: Balai veteriner selidiki virus flu burung Kalsel

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sudah beroperasi, peresmian Rumah Sakit UI menunggu jadwal Presiden

Depok, 31/1 (ANTARA News) – Peresmian Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) di Kota Depok, Jawa Barat masih menunggu jadwal Presiden Joko Widodo untuk bisa meresmikan rumah sakit tersebut, meskipun RS itu sudah beroperasi.

“Kami menunggu saja kapan jadwal presiden untuk bisa meresmikan RSUI, begitu sudah ada jadwalnya maka kami telah siap,” kata Rektor UI Prof Muhammad Anis di kampus UI Depok, Kamis.

Rektor mengatakan RSUI tersebut telah beroperasi untuk kalangan internal UI sejak Oktober 2018 dan untuk umum telah dibuka sejak 16 Januari 2019. 

“Kami tentunya ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

RSUI yang merupakan RS kelas B itu berlokasi di sisi selatan kampus yang berjuluk “We Are The Yellow Jacket” tersebut.

Fasilitas kesehatan itu diarahkan sebagai rumah sakit pendidikan yang berada di area kampus UI. 

Bangunan RSUI dirancang mempunyai kekuatan tahan gempa hingga 9,0 Skala Richter (SR).

“Kita mengadopsi teknologi baru di mana bantalan di setiap tiang pondasi dirancang agar bisa tahan gempa hingga 9,0 SR,” kata Kepala RSUI Dr dr Julianto Witjaksono, Sp.OG.

Ia mengatakan dengan bangunan yang mempunyai tahan gempa ini maka para pasien akan merasa aman dan nyaman ketika berada di dalam ruangan tanpa ada rasa khawatir sedikitpun.

Universitas Indonesia bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation (JICA) mendirikan rumah sakit pemerintah yang berada di bawah manajemen UI pada 30 Sepetember 2013 di atas tanah seluas 74.043 meter persegi.

Dikatakannya RSUI merupakan rumah sakit pendidikan klas B yang menerapkan konsep kendali infeksi konprehensif dan merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang berstruktur tahan gempa dan memadukan layanan paripurna terintegrasi berbasis rumah sakit primer, sekunder, dan tersier untuk pendidikan, pelayanan dan penelitian berkelas internasional.

“Pelayanan unggulan rumah sakit UI adalah neurokardiovaskular, high risk maternal dan perinatologi, infeksi tropik, pelayanan promotif dan prefentif lansia,” katanya.

Julianto menjelaskan kapasitas operasional awal menyediakan 300 tempat tidur (50 persen kelas 3), untuk pengembangan ke depan menyediakan hingga 900 tempat tidur.

RSUI memiliki 14 lantai, dengan 250 kamar yang terdiri atas 1/3 kamar kelas satu (VIP), 1/3 kamar kelas dua dan 1/3 kamar kelas tiga mengikuti standar internasional.

Baca juga: Presiden terima jajaran rektorat UI bahas RS Pendidikan

Baca juga: UI gelar Kongres Nasional Rumah Sakit PTN

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gunung Anak Krakatau alami kegempaan tremor menerus, kata PVMBG

Bandarlampung, 31/1 (ANTARA News) – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengalami kegempaan tremor menerus sepanjang pengamatan hingga Kamis dini hari.

Menurut PVMBG, dalam rilis yang diterima di Bandarlampung, Kamis pagi, berdasarkan laporan Windi Cahya Untung, Staf Kementerian ESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau periode pengamatan 30 Januari 2019, pukul 18.00 sampai dengan 24.00 WIB, Gunung Anak Krakatau mengalami kegempaan tremor menerus (microtremor) terekam dengan amplitudo 1-3 mm (dominan 1 mm).

Visual gunung kabut 0-III. Asap kawah tidak teramati.

Gunung api di dalam laut dengan kedalaman 110 meter dari permukaan laut (mdpl) dalam kondisi cuaca cerah dan berawan.

Angin bertiup lemah hingga kencang ke arah utara dan timur laut. Suhu udara 27-28 derajat Celsius, kelembapan udara 65-76 persen, dan tekanan udara 0-0 mmHg.

Kesimpulan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau Level III (Siaga), sehingga direkomendasikan masyarakat/wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 5 km dari kawah.

Baca juga: Gunung anak krakatau 9 kali tremor

Baca juga: Gempa tremor menerus masih meliputi Gunung Anak Krakatau

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Desa Segulung, digarap menjadi sentra agrowisata durian di Madiun-Jatim

Madiun, Jatim (ANTARA News) – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur untuk mengembangkan potensi lokalnya menjadi sesuatu yang khas dan unik hingga disukai dan didatangi wisatawan, terus digenjot.

Sadar minim akan potensi wisata keindahan alam, Pemkab Madiun mulai melirik potensi agrarisnya untuk dikembangkan sebagai agrowisata guna mendongkrak sektor pariwisata setempat.

Pariwisata berbasis pertanian diharapkan mampu memberikan angin segar bagi Pemkab Madiun, para petani, dan masyarakat setempat untuk dapat memperluas sektor pertanian yang selama ini mereka geluti menjadi objek pariwisata bagi para wisatawan yang memiliki minat khusus.

Selain itu, agrowisata sebagai perluasan peran dari sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta para petani pada khususnya.

Potensi budi daya pertanian yang dapat dijadikan agrowisata di antaranya adalah lahan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan.

Adapun, kawasan di Kabupaten Madiun yang siap digarap untuk mewujudkan konsep agrowisata adalah Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, yang memiliki potensi sebagai sentra perkebunan durian.

Baru-baru ini, tepatnya pada Sabtu tanggal 26 Januari 2019, Pemkab Madiun melalui Pemerintah Kecamatan Dagangan menggelar kegiatan festival durian yang diselenggarakan di kebun durian Bukit Setepong, Desa Segulung.

Pada ajang tersebut para pecinta buah durian dimanjakan untuk menikmati durian kulitas super dengan harga sangat terjangkau.

“Kegiatan festival durian ini merupakan yang kedua kalinya kami gelar. Yang pertama tahun lalu kami laksanakan di Kantor Kecamatan Dagangan. Untuk kedua ini kami selenggarakan di Bukit Setepong,” ujar Camat Dagangan, Syahrowi.

Ia mengaku tidak menyangka animo masyarakat untuk mengikuti festival tersebut sangat tinggi. Dalam festival itu, panitia telah menyiapkan lebih dari 6.000 butir durian untuk dijual kepada pengunjung.

Rowi, panggilan akrabnya, sengaja menggelar festival di Bukit Setepong yang merupakan sentra kebun durian di wilayah Dagangan. Hal itu supaya pecinta durian bisa datang langsung ke lokasi untuk menikmati durian secara langsung di kebunnya.

Dengan banyaknya pengunjung yang datang tentu akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di Desa Segulung. Petani durian juga meningkat kesejahteraannya.

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan hal yang sama. Festival durian yang digelar oleh pihak Kecamatan Dagangan di kawasan kebun durian Bukit Setepong, Desa Segulung tersebut ditargetkan dapat mendongkrak potensi agrowisata buah tropis tersebut di wilayah setempat.

“Kita itu punya potensi produk durian. Di sini ini (Kecamatan Dagangan) prioritasnya dan titik wisatanya. Kegiatan ini untuk mengenalkan masyarakat luar bahwa Kabupaten Madiun juga memiliki potensi yang tak kalah dengan daerah lainnya,” kata Ahmad Dawami.

Festival tersebut tergolong sukses. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang datang ke acara festival untuk menikmati durian.

Bukan hanya warga Kabupaten Madiun yang datang, namun juga daerah lain di sekitarnya seperti Kota Madiun, Ngawi, dan Ponorogo.

Baca juga: KAI sediakan 350 durian gratis di Stasiun Madiun

Selain mengenalkan potensi agrowisata Kabupaten Madiun, festival tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan nilai jual durian sehingga menguntungkan para petaninya.

Di ajang tersebut, durian tidak hanya dijual buahnya saja, namun juga produk olahannya. Jadi durian bisa diolah menjadi produk makanan lain, seperti kue, piza, dan sebagainya.

“Harapannya, saat panen raya, harga durian yang biasanya jatuh karena stok banyak, bisa bertahan,” kata bupati yang akrab disapa “Kaji Mbing” ini.

Dalam acara festival tersebut juga ada lomba untuk membuat produk olahan dari durian. Nantinya produk olahan itu akan dijadikan jajanan oleh-oleh khas Kabupaten Madiun.

“Kaji Mbing” menyebut di Kabupaten Madiun ada empat kecamatan yang menjadi sentra penghasil durian. Yakni Kecamatan Dagangan, Dolopo, Kare, dan Gemarang. Namun, saat ini yang menjadi titik konsentrasi pengembangan agrowisata baru di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan.

Pemkab berkomitmen, kegiatan festival tersebut akan menjadi agenda tahunan pariwisata Kabupaten Madiun, sehingga dapat mendongkrak perekonomian warga desa setempat dan Kabupaten Madiun secara keseluruhan.

“Diserbu” pengunjung

Meski lokasi Bukit Setepong yang berada di lereng Gunung Wilis sulit dijangkau, tak menyurutkan antusias para pecinta durian untuk datang ke festival tersebut. Warga dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Madiun datang memenuhi area perkebunan durian yang sudah masak pohon tersebut.

Ribuan orang yang berusaha mendatangi tempat tersebut membuat Jalan Raya Segulung-Dagangan yang menjadi akses utama menuju Bukit Setepong dipenuhi antrean kendaraan cukup panjang.

Untuk masuk ke Bukit Setepong, hanya pengunjung dengan kendaraan roda dua yang diperbolehkan masuk. Adapun pengunjung dengan kendaraan roda empat harus turun dan berjalan kaki karena jalan ke bukit yang sempit dan curam.

Seorang pengunjung Festival Durian, Kartiko mengatakan ia sengaja datang ke festival durian itu untuk menikmati buah durian langsung dari kebunnya. Ia mengaku sangat suka durian Segulung karena rasanya manis, lembut, dan ada pahitnya.

“Saya sangat senang dengan durian Segulung. Orang sini menyebutnya ‘durian kawuk’. Saat duriannya dibuka, dagingnya berwarna kuning, rasanya manis, lembut, dan ada pahitnya sedikit,” kata pria asal Ngawi ini.

Seorang penjual durian di festival itu, Mustofa, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia mengaku durian dagangannya ludes diborong pembeli. Dalam kegiatan tersebut, ia membawa hampir 200 buah durian dengan berbagai ukuran.

“Harganya di sini memang lebih murah. Biasanya ukuran sedang ini dijual dengan harga Rp70.000, di ajang ini bisa Rp40.000 hingga Rp50.000 per butir,” kata petani durian tersebut.

Para petani durian setempat mengaku sangat mendukung kegiatan tahunan tersebut. Selain mendapatkan keuntungan, para petani yakin ajang tersebut juga sebagai media promosi.

Dengan begitu, durian lokal yang menjadi potensi unggulan Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, akan dikenal oleh masyarakat luas.

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dorong cocok tanam, Babinsa bantu warga Mulia-Puncak Jaya bersihkan lahan

Jayapura,  (ANTARA News) – Sejumlah bintara pembina desa (Babinsa) Koramil 1714-01/Mulia membantu warga setempat membersihkan lahan di Kampung Trikora, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua guna mendorong kegiatan bercocok tanam.

“Upaya bersih-bersih lahan oleh Serda Danu Suryanta bersama rekan-rekannya sesama Babinsa adalah untuk mendorong warga Kampung Trikora agar giat bercocok tanam,” kata . Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol (Inf) Agus Sunaryo ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Serda Danu Suryanta selaku Babinsa di Kampung Trikora selalu mendorong warga binaannya untuk bercocok tanam.

Menurut Agus, Serda Danu mengajak beberapa rekannya sesama Babinsa mendatangi sejumlah lahan milik warga setempat, salah satunya lahan milik Amiron Wonda yang luasnya kurang lebih satu hektare.

“Bersama rekan-rekannya, Serda Danu langsung membantu Bapak Amiron Wonda membersihkan lahannya guna ditanami sejumlah tanaman sayuran yang nantinya bisa dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar tradisional di Mulia,” katanya.

Melihat para Babinsa yang semangat dalam membantu membuka lahan, lanjut Agus, warga sekitar pun langsung bergotong royong untuk menyelesaikan pembersihan rumput dan pembukaan lahan tersebut.

“Selain mendorong agar warga bercocok tanam, hal ini juga untuk memotivasi warga bahwa potensi pertanian di Mulia sangat menjanjikan jika hal itu dikelola dengan baik. Sementara kami sebagai prajurit TNI, lewat Babinsa bisa meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat,” katanya.

Agus juga menambahkan apa yang dilakukan oleh Serda Danu dan rekan-rekannya sesama Babinsa, selain mendorong warga untuk bercocok tanam juga untuk membantu pemerintah setempat agar ketersediaan pangan lokal selalu terpenuhi, seperti ubi jalar atau hipere, talas, dan sayuran lainnya seperti kol dan wortel.

Baca juga: Kisah putra petani Papua lulus perwira akademi AL

Baca juga: Petani kakao Jayapura masuk kategori terbaik

Baca juga: OPM Ganggu Petani di Tanah Hitam, Jayapura

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peran penting BMKG dirasakan sangat membantu masyarakat Aceh

Banda Aceh, 30/1 (ANTARA News) – Masyarakat di Provinsi Aceh merasa terbantu atas peran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan sangat membutuhkan badan itu untuk memberikan informasi potensi bencana.

“BMKG punya peran penting di Aceh karena menyampaikan informasi awal sebuah bencana. Apalagi, Aceh merupakan daerah rawan bencana,” kata Asisten III Setda Provinsi Aceh, Kamaruddin Andalah, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan tersebut dikemukakan Kamaruddin Andalah saat rapat bersama dengan BMKG pusat di Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh. Rapat turut dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Kamaruddin Andalah menyebutkan, Aceh berada dalam zona merah kebencanaan. Segala bentuk kebencanaan ada di Aceh, longsor, tsunami, gempa, banjir, maupun kebakaran hutan, yang kesemuannya berpotensi terjadi di Aceh.

Oleh karena itu, penyebaran informasi awal kebencanaan dari BMKG sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Informasi awal tersebut menjadi peringatan dini bagi masyarakat.

Aceh, kata Kamaruddin, dalam upaya penanggulangan bencana memiliki tim terpadu yang siap mengantisipasi ketika masyarakat diterpa bencana. Tim tersebut meliputi pemerintah, TNI, Polri dan unsur lainnya.

“Kami sangat mengharapkan bimbingan tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan masyarakat dalam menghadapi bencana,” katanya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan, pihaknya terus meningkatkan kerja sama kebencanaan dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

“Kerja sama ini agar penyampaian informasi peringatan dini bisa semakin cepat, luas dan tepat sasaran. BMKG tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi yang semakin kuat antarlembaga,” katanya.

Dwikorita menyebutkan, seluruh stasiun BMKG saat ini sedang bergerak cepat memperkuat jaringan. Termasuk di Aceh dengan tujuh kantor representatif melayani informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara komprehensif.

“Kami berharap pemerintah daerah dan masyarakat Aceh memanfaatkan potensi yang ada pada BMKG semaksimal mungkin guna untuk menghadapi segala potensi bencana yang ada,” demikian Dwikorita Karnawati.

Baca juga: Kepala BMKG tekankan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi tsunami

Baca juga: BMKG: 57 titik panas bertahan di Aceh

Baca juga: BMKG nyatakan angin monsun Australia bergerak ke Aceh

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

56 kasus kusta terdata selama 2018 di Ambon-Maluku

Ambon, (ANTARA News) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, Provinsi Maluku, mendata sebanyak 56 kasus penyakit kusta terjadi pada 2018.

“Hingga akhir 2018 kita mendata sebanyak 56 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada 2017 sebanyak 49 kasus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Ambon, Wendy Pelupessy, di Ambon, Rabu

Menurut dia, menuju eliminasi kusta di Indonesia ditargetkan pada seluruh provinsi pada 2019, sedangkan untuk kabupaten kota termasuk Ambon di 2024.

Ia mengakui bahwa Kota Ambon masih masuk daerah endemis, sehingga pihaknya terus mencari dan melacak kasus untuk mengetahui penderita kusta, melalui sosialisasi di setiap desa dan kelurahan.

“Ada yang beranggapan kasus kusta di Ambon tinggi, sedangkan daerah lain rendah, belum tentu daerah tidak mempunyai kasus karena jika tidak dilakukan pelacakan kita tidak bisa mengetahui jumlah penderita ,” katanya.

Wendy menjelaskan, kusta dan frambusia oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) digolongkan ke dalam kelompok penyakit tropis terabaikan di Indonesia.

“Jumlah kasus yang dilaporkan juga tidak terlalu banyak, bahkan cenderung pada kantong-kantong wilayah tertentu di Indonesia, terutama di Indonesia bagian Timur,” katanya.

Secara nasional, katanya, Indonesia telah mencapai eliminasi kusta sejak 2000, tetapi situasi epidemiologi kusta sejak 2001 hingga sekarang cenderung statis, tanpa banyak mengalami perubahan yang signifikan.

Dampak yang ditimbulkan penyakit kusta dan frambusia sangat luas dan sering bermanifestasi pada jaringan kulit, jika tidak segera ditangani secara cepat dan tepat maka dapat menimbulkan kecacatan.

Kecacatan yang terjadi, lanjutnya, menimbulkan masalah pada fisik penderita tetapi juga gangguang psikis yang turut mempengaruhi faktor sosial ekonomi, sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia.

“Penyakit kusta dan frambusia disebabkan karena kurang cepatnya respon masyarakat terhadap potensi kemunculan penyakit tersebut dari lingkungannya,” ujarnya.

Ia berharap, kedua jenis penyakit ini tidak menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat, dan mencapai target eliminasi.

“Saya mengajak kita semua untuk bersama berkomitmen meningkatkan kepedulian terhadap upaya pencegahan penyakit, dengan cara mengampanyekan serta mengobati pasien yang terkena penyakit kusta dan frambusia,” demikian Wendy Pelupessy.

Baca juga: Ditemukan 28 kasus penderita kusta baru di Ambon

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Di Indramayu-Jabar endemis DBD ada di lima kecamatan

Indramayu, Jabar (ANTARA News) – Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mendata ada lima kecamatan yang berada di “Kota Mangga” itu yang menjadi endemis penyakit demam berdarah dengue (DBD).

“Dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi endemis DBD di Indramayu ada lima kecamatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Boni Koswara di Indramayu, Rabu.

Ia mengatakan lima daerah yang endemis DBD yaitu di Kecamatan Balongan, Margadadi, Jatibarang, Kertasmaya dan Kecamatan Patrol.

Daerah itu, lanjut Deden, merupakan kawasan pesisir yang mempunyai kepadatan penduduk, karena memang nyamuk yang mengakibatkan DBD lebih sering berada di kawasan padat penduduk.

“Kita sering temukan kasus DBD dari puskesmas yang berada di lima kecamatan itu,” katanya.

Di Kabupaten Indramayu, kata dia, pernah terjadi KLB DBD pada tahun 2017, di mana tercatat ada sebanyak 113 penderita DBD waktu itu.

Untuk itu pihaknya terus berupaya mencegah kembali terjadinya KLB DBD, dengan cara mendidik masyarakat agar bisa mengantisipasinya yaitu melalui penerapan 3 M, yakni menutup, menguras, dan mengubur barang-barang bekas yang dapat menimbulkan genangan air.

Selain itu juga diberikan sosialisasi dan pendidikan kepada siswa di sekolah terkait jentik nyamuk.

Sementara pada bulan Januari 2019 Dinkes mencatat ada 13 penderita DBD dan itu menunjukkan peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, yang hanya ada sembilan kasus.

Dengan mulai meningkatnya kasus DBD, Dinkes Indramayu sudah mengintruksikan kepada semua fasilitas kesehatan untuk mewaspadainya dan juga siap melayani masyarakat yang terjangkit DBD.

“Kami sudah membuat surat edaran kepada semua fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjut untuk kewaspadaan dini terkait DBD,” katanya.

Baca juga: 107 Orang Dirawat Karena DBD di Indramayu

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puncak Hari Konsumen Nasional akan digelar di Bandung

Bandung (ANTARA News) – Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkornas) akan diperingati di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Maret 2019 sebagai hari spesial terkait perlindungan hak-hak konsumen.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dalam siaran persnya di Bandung, Kamis, menyebutkan bahwa negara berupaya hadir dalam hal pemberdayaan konsumen karena sering kali konsumen menjadi pihak yang lemah hingga tidak mampu memperjuangkan kepentingannya.

“Termasuk saya pernah beli barang, tapi tidak sesuai ekspektasi, nah hal-hal seperti ini, bagaimana dengan mudah sebagai konsumen kita bisa mengadu,” kata pria yang biasa disapa Emil itu.

Dia mengatakan mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perayaan Harkonas adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajibannya.

Selain itu, lanjut dia, lewat Harkonas, diharapkan konsumen bisa menjadi subjek penentu kegiatan ekonomi, sekaligus menghadirkan konsumen cerdas yang mencintai produk dalam negeri.

“Kami mendukung dan berterima kasih karena Jawa Barat dipilih sebagai tuan rumah Hari Konsumen Nasional 2019 oleh pemerintah pusat (Kementerian Perdagangan),” katanya.

Gubernur Emil menyebutkan, bahwa kelas konsumen di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memiliki daya beli yang cukup kuat dan kekuatan tersebut disinyalir akan naik dua kali lipat dalam jangka waktu 11 tahun.

Ia mengatakan hal tersebut menandakan bahwa perlindungan terhadap konsumen pun harus menguat.

“Nah kesadaran itu akan kita luncurkan di bulan Maret 2019, nanti tanggalnya menyusul, sekaligus akan ada peresmian kantor metrologi dan pasar tradisional,” katanya.

“Jawa Barat juga mewakili konsumen terbesar karena penduduknya hampir 50 juta jiwa, artinya 20 persennya Indonesia,” lanjut Emil.

Selain itu, perdagangan digital di Jawa Barat juga tinggi serta menandakan perlindungan bagi konsumen digital juga perlu diramu sedemikian rupa.

Baca juga: Pemerintah luncurkan maskot “Hari Konsumen”
Baca juga: Kisah Ridwan Kamil tertipu belanja on line

 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Forum Peduli Sulsel salurkan bantuan korban banjir Maros

Makassar, (ANTARA News) – Forum Peduli Sulsel (FPS) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Dusun Tana Takko, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Bantuan berupa sembako itu diserahkan oleh Ketua FPS, Pattarai kepada Ketua RT Dusun Tanatekko, Daeng Tampa di Maros, Rabu.

“Setelah memberikan bantuan untuk korban banjir di Gowa dan warga Perumahan Bumi Tamalanrea Permai di Makassar, FSP menyambangi korban banjir di Maros,” kata Pattarai.

Warga di dusun itu telah menjadi korban banjir bandang yang melanda Sulawesi Selatan pada 22 – 25 Januari 2019.

Menyikapi hal itu, pengurus dan anggota FSP mendatangi korban banjir di Dusun Tanatekko.

Pattarai mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan bentuk empati dari masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Adapun bantuan yang disalurkan berupa sembako dan pakaian layak pakai.

“Sebenarnya ini sangat terbatas sekali, tapi kami berharap bantuan ini bisa diterima tanpa melihat dari nilainya. Sekecil apapun yang penting merata,” katanya.

FSP yang baru terbentuk sejak munculnya berbagai bencana, ditandai dengan gempa Lombok beberapa waktu lalu, kata dia, terus berusaha mengetuk hati siapa saja agar bisa menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama.

Oleh karena itu, FSP dengan tangan terbuka selalu bekerja sama dengan masyarakat manapun dan siapapun baik pribadi maupun perusahaan untuk mendistribusikan bantuan.

Sementara itu, tokoh masyarakat, Daeng Tampa yang juga ketua RT di dusun tersebut menyampaikan  syukur mewakili warganya.

“Terima kasih atas segala bentuk kepedulian masyarakat Sulsel khususnya dari Forum Sulsel Peduli karena menjembatani pemberian bantuan ini,” katanya.

Ia menjelaskan rumahnya bersama ratusan rumah lainnya di kabupaten Maros terendam banjir selama tiga hari. Semenjak itu pula, tidak seorang pun dari warga yang berani mengakses jalan untuk bekerja maupun melengkapi kebutuhan sandang pangan.

“Kita tidak bisa tembus ke kota, juga tidak berani karena arus air deras sekali. Kita usahakan bagaimana agar makanan yang ada mencukupi selama tiga hari itu,” katanya.

Kondisi itu diperparah dengan arus listrik yang turut padam selama lima hari.

Kerugian materil sebagian besar berupa hewan ternak, kebun dan sawah yang rusak.

Baca juga: Warga Maros gunakan masjid-kampus sebagai lokasi pengungsian

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Adopsi ketentuan, PLTA Batang Toru dibangun tahan gempa

Medan, (ANTARA News) – Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dibangun dengan rancangan tahan gempa mengadopsi praktik terbaik dari ketentuan nasional dan internasional terbaru yang berlaku.

“Seperti pedoman untuk rancangan dan pelaksanaan bendungan beton dan Balai Bendungan, serta International Commission on Large Dams (ICOLD),” kata Dr Ir Didiek Djarwadi, M.Eng, Tenaga Ahli PT NSHE untuk Desain Bendungan, Kegempaan dan Terowongan, di Medan, Rabu.

PLTA Batang Toru, menurut dia, telah memiliki kajian-kajian gempa yang dipersyaratkan termasuk geologi dan geofisika, serta “Seismic Hazard Assesment” dan “Seismic Hazard Analysis”.

“Jika bendungan dibangun sesuai standar dipersyaratkan, maka bangunan tersebut akan tahan gempa,” ujar Didiek.

Ia mengatakan, misalnya PLTA Singkarak yang berjarak 2 Km dari sesar aktif dan dirancang untuk tahan gempa sesuai besaran potensi gempa di daerah tersebut, tidak mengalami kerusakan saat terjadi gempa di Sumatera Barat pada tahun 2007 dengan magnitude lebih besar dari prediksi.

Sedangkan, PLTA Batang Toru yang berjarak 4,2 Km dari sesar aktif dan dirancang untuk gempa.

Selain itu, PLTA Batang Toru juga  tidak melibatkan ahli gempa dari Jepang, karena Indonesia juga mempunyai ahli gempa.

“Jadi, Indonesia memiliki ahli gempa yang terkenal dan diakui dunia. Negara asing banyak belajar masalah gempa ke Indonesia,” kata Didiek.

Sementara itu, Senior Advisor PT NSHE Dr Agus Djoko Ismanto Aji, mengatakan pmbangunan PLTA Batang Toru secara fundamental akan mempertahankan dan selalu ikut program kelestarian kawasan yang menghasilkan air sebagai bahan baku operasinya.

“Secara alami pembangunannya tetap mengedepankan pentingnya kelestarian keragaman hayati termasuk satwa di wilayah Batang Toru,” katanya.

PLTA Batang Toru, menurut dia, merupakan pembangkit energi terbarukan yang pembangunannya sudah melalui kajian-kajian mendalam sesuai persyaratan nasional dan internasional.

“Tidak hanya melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kami juga telah melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assesmen (ESIA) yang menjadikan PLTA Batang Toru pertama di Indonesia yang melaksanakan ‘Equatorial Principle’,” ujar Agus.

Ia mengatakan, proyek itu memerlukan lingkungan yang mendukung sebagai penyimpan air secara alamiah. Dalam hal ini, PLTA Batang Toru menerapkan sistem “run off river hydropower”, sehingga tidak perlu menampung air dalam jumlah banyak.

Namun, air akan tetap mengalir ke hilir selama 24 jam.

“Jadi, aliran sungai tidak terganggu dengan adanya bendungan, karena air tetap akan dilepas,” katanya.

Sedangkan, Fitri Noor, M.Sc.For, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KBSDA) Sumatera Utara  mengatakan bahwa area pembangunan PLTA Batang Toru itu berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

Namun, menurut dia, pihak PLTU Batang Toru tetap berperan aktif menjaga keragaman hayati termasuk satwa orangutan.

Dalam hal ini PLTA Batang Toru melakukan studi populasi orangutan dan satwa liar lainnya yang berkoordinasi dan dipandu BBKSDA Sumut, serta Balai Litbang KLHK.

“Sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk tim monitoring untuk memastikan dampak pembangunan PLTA Batang Toru terhadap populasi orangutan dan satwa liar lainnya,” kata Fitri.

Baca juga: Kaji komprehensif pembangunan di hutan Batang Toru

Baca juga: Pemerintah minta Amdal PLTA Batang Toru diperbaiki

Baca juga: Potensi “bio-bridge” Orangutan Tapanuli terancam kehadiran PLTA

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gangguan SIMKIM membuat 1000 paspor di KBRI Kuala Lumpur belum tercetak

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Sebanyak 1.000 paspor di Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur hingga saat ini belum bisa dicetak akibat gangguan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dari Jakarta.

Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Mulkan Lekat mengemukakan hal itu dalam sambutan HUT Bhakti Imigrasi ke 69 di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur yang dihadiri Duta Besar Rusdi Kirana dan semua home staf serta lokal staf Imigrasi.

“Pelayanan Imigrasi pada Desember dan Januari ini tidak nyaman khususnya di pengambilan karena sistem SIMKIM lagi `down`. Jadi semua layanan SIMKIM di seluruh dunia rusak. Yang paling berat di Kuala Lumpur,” katanya.

Mulkan bercerita satu bulan yang lalu pihaknya meliburkan karyawan Imigrasi selama tiga hari karena masalah tersebut.

“Alhamdulillah dalam tiga hari tersebut yang belum bisa di-cetak 3.000 lebih tertangani. Sampai terakhir Pak Urai (Wakil Atase) pulang hingga jam 07.00 pagi padahal cuma tangani 120 orang biasanya 1000 orang lebih tidak sampai pagi. Libur tiga hari kita lembur setiap malam,” katanya.

Mulkan mengatakan pihaknya sudah mengirim faksimil ke Jakarta dan menghadap pimpinannya.

“Saya sudah kirim brafaks. Saya bertemu Direktur di Imigrasi tapi belum ngomong sudah dijawab. Ini adalah siklus yang menyangkut sebagian besar di IC merah karena sebagian besar namanya berbeda,” katanya.

Dia menegaskan pada tahun ini juga ada pembaharuan tender di SIMKIM sehingga dirinya mohon dukuangannya untuk pelayanan yang lebih baik yang bukan hanya imigrasi sendiri tetapi untuk negara.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemensos naikkan anggaran PKH jadi Rp 34 Triliun

(Antara)-Pemerintah menaikkan anggaran untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2019. Kabar baik itu disampaikan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Jawa Barat, Rabu siang.

Menristekdikti siapkan dukungan bagi perusahaan rintisan berbasis inovasi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berharap perusahaan-perusahaan rintisan atau start-up berbasis inovasi dan teknologi berkembang menjadi perusahaan besar, dan menyatakan keinginan merancang dukungan pemerintah bagi keberlanjutan bisnis mereka.

“Jangan hanya start up mereka sudah berjalan hanya begitu-begitu saja. Harapan saya bisa mendorong para start-up ini menjadi perusahaan besar,” kata Nasir usai pelantikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan jumlah start up pada akhir 2018 sebanyak 956 dan ditargetkan bertambah menjadi 1.000 pada 2019.
 
“Sekarang saya lagi memikirkan peran pemerintah itu membina ke sustainability-nya (keberlanjutan bisnis) mereka,” kata dia.

Dia menuturkan jika start-up motor listrik berhasil, maka perlu dipikirkan untuk memulai perusahaan rintisan mobil listrik guna mencapai kemandirian di bidang transportasi  

Nasir juga mengemukakan perlunya perubahan cara pandang dalam pengelolaan BPPT ke depan guna menghadapi revolusi industri 4.0, bahwa riset dan penerapan inovasi dan teknologi bukan didasarkan pada keinginan perekayasa dan peneliti melainkan berdasar permintaan pasar dan kebutuhan.

Market-driven, demand-driven menjadi base untuk riset ke depan, khususnya para LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, supaya riset itu punya manfaat yang tinggi,” tuturnya.

Baca juga:
Menkominfo sebut perusahaan rintisan berbasis pendidikan tambah unicorn Indonesia
Presiden Jokowi ingin perbanyak usaha rintisan berorientasi ekspor

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala BPPT ingin fokus pada program unggulan

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan BPPT ke depan akan berfokus pada menggali lebih banyak program dan produk unggulan (flagship).

“Sangat penting kita perkuat untuk membuat BPPT itu menjadi pendamping dan mengembangkan ‘flagship’-nya bersama-sama kementerian, lembaga dan masyarakat secara luas,” kata Hammam usai acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BPPT, Jakarta, Rabu. 

Dia menginginkan agar program dan kegiatan BPPT harus menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi  sebagai penghela pertumbuhan ekonomi bangsa sehingga mendorong terciptanya ekonomi yang didorong oleh kemampuan bangsa dalam melaksanakan inovasi dan teknologi.
 
“Yang mau kita kerjakan di BPPT itu harus merupakan sebuah flagship. Flagship yang terkait dengan prioritas pembangunan kalau dikaitkan dengan rencana induk riset nasional,” tuturnya

Selain itu, dia mengatakan ingin mengedepankan penguatan kelembagaan dan regulasi terkait dengan berbagai penugasan nasional yang diharapkan dari BPPT.

“Kita ingin pastinya BPPT itu ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kementerian, lembaga terkait,” tuturnya.

Kemudian, dia menginginkan BPPT juga harus mengembangkan sumber daya baik perekayasa, peneliti dan membangun masyarakat untuk bisa tumbuh bersama dengan inovasi.

“Inilah namanya ‘human centric innovation, inovasi yang berpusat pada manusianya karena manusia itu yang menjadi penggerak inovasi dan melaksanakan seluruh proses hilirisasai karena memang hilirisasai itu ada di masyarakat,” tuturnya.

Dia mengatakan semua yang dibangun atau dikembangkan BPPT diharapkan digunakan oleh masyarakat, kementerian, lembaga maupun dunia industri secara nasional.

“Saya ingin BPPT itu memperkuat program dan kegiatannya melalui refocusing berbagai kegiatan untuk menuju pada flagship,” ujarnya.
 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Bappenas: Akar korupsi adalah sistem yang sulit

 Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bambang Brojonegoro menilai bahwa akar korupsi di suatu negara adalah sistem yang mempersulit masyarakat untuk memperoleh haknya.
   
“Meski gaji dan tunjangan sudah ditambah, tapi tetap korupsi atau suap dilakukan penegak hukum. Kami melihat akar persoalan tidak terbatas kesejahteraan yang awalnya kami perkirakan sebagai faktor utama, tapi akar permasalahan adalah sistem yang aada membuat orang kesusahan mendapat haknya,” kata Bambang Brojonegoro dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa.
   
Pada acara itu, Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018. 
   
Rendahnya angka IPK Indonesia tersebut termasuk disebabkan oleh rendahnya angka “World Justice Project” mengukur ketaan satu negara dalam penegakan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, polisi/militer dan legislatif karena hanya mencapai skor 20.
   
IPK Indonesia 2018 mengacu pada 9 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
   
“Dari pandangan saya dari sisi perencanaan, sistem kita membuat segala sesuatu rumit meski gaji tinggi tapi punya peluang atau otoritas membuat sesuatu rumit. Sifat manusiawi untuk mendapat lebih akhirnya mencari celah sistem,” ungkap Bambang.
   
Karena itu dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi yang ditandatangani pada 20 Juli 2018 lalu, Bambang mengatakan pemerintah berupaya mengurangi interaksi.
   
“Kita mengurangi betul interaksi, negosiasi antara yang butuh dan minta pelayanan. Online Single Submission bukan hanya soal waktu tapi untuk mencegah pengusaha semangat menyuap karena ketakutan terhadap sistem,” tambah Bambang.
   
Stranas tersebut, menurut Bambang,  melihat akar permasalahan yaitu mempersempit ruang seseorang untuk menggunakan kekuasaannya untuk korupsi.
   
“Masalahnya adalah sistem yang tidak memberikan kesempatan orang ‘mengexercise power’. Kalau dulu korupsi identik dengan gaji kecil di PNS sekarang karena memanfaatkan ‘loop hole’ jadi jangan sampai menggunakan keuangan secara berlebihan tapi harus sesuai aturannya dan tidak bisa lebih dari yang tertulis,” jelas Bambang.
   
Dalam pasal 3 Perpres tersebut disebutkan fokus Stranas Pencegahan Korupsi meliputi perizinan dan tata niaga; keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi sehingga dalam pelaksanaannya, dibentuk tim nasional (timnas) pencegahan korupsi (pasal 4).
   
“Kalau saya bicara dengan pelaku usaha, kenapa sih masih ada swsta yang tertangkap KPK maka mereka akan mengatakan ‘Pak, saya ingin bisnis maju tapi setiap ekspansi bisnis pasti butuh izin, yang jadi masalah izin tidak keluar kalau tidak ada suap tadi’, jadi swasta akan mikir dua kali kalau tidak menyuap maka bisnis tidak berkembang, jadi ekonomi perusahaan tidak membaik, tidak sesuai harapan pemegang saham,” tambah Bambang.
   
Pada sisi lain birokrat peemrintah juga berpikir bahwa Indonesia sangat butuh investasi dari luar maupun dari dalam sehingga kemudahan investasi prioritas utama jadi mereka akan kembali mengatakan kewenangan di tangan mereka dan ingin mendapat bagian dari investasi itu.
   
“Jadi stranas bukan bicara soal penindaknan tapi sulitnya pencegahan, terutama penyuapan yang berulang-ulang dan tidak hanya dalam jumlah kecil, kalau swstanya mengatakan tidak mau menyuap tapi bisnis malah tidak berkembang,” kata Bambang.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemimpin baru BPPT ingin tingkatkan hilirisasi, komersialisasi teknologi

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang baru, Hammam Riza, ingin meningkatkan hilirisasi dan komersialisasi teknologi.

“Untuk tantangan inovasi, sebenarnya kita punya banyak kemampuan inovasi tapi kita ingin meningkatkan peran komersialisasi dan hilirisasai dari teknologi kita,” kata Hammam usai acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BPPT, Jakarta, Rabu. 

Hammam ingin teknologi bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Teknologi untuk negeri itulah tagline dari kita agar teknologi itu dimanfaatkan, misalnya untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), teknologi digunakan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, industri nasional, ini rantai nilai yang harus diciptakan BPPT,” tuturnya.

Tahun 2019, dia menuturkan, BPPT akan mendorong inovasi seputar mitigasi bencana guna menekan dampak bencana mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan bencana.

Selain itu, BPPT ingin mendukung penguatan operasi kereta cepat, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Baca juga: Menristekdikti lantik Hammam Riza menjadi Kepala BPPT
 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala BMKG tekankan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi tsunami

Banda Aceh (ANTARA News) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya membangun kearifan lokal dalam mitigasi tsunami.

“Kearifan lokal evakuasi tsunami seperti di Aceh ada smong, perlu dibangun terus. Sebab, kearifan lokal merupakan cara efektif evakuasi tsunami,” katanya di Banda Aceh, Rabu.

Tahun 2004, saat tsunami menghantam pinggiran Samudera Hindia, meluluhlantakkan Aceh dan merenggut ratusan ribu nyawa, sebagian besar warga Pulau Simeulue selamat berkat tradisi lisan mereka mengenai kedatangan gelombang besar pada masa lalu.

Cerita turun temurun mengenai kedatangan tsunami, yang mereka sebut smong, tentang bagaimana satu desa tenggelam setelah gempa datang disusul ombak besar, dan peringatan untuk segera mencari tempat tinggi saat gempa kuat datang disusul surutnya air laut, membuat mereka mengenali tanda-tanda kedatangan bencana dan siaga menyelamatkan diri.

Dwikorita mengatakan pembangunan kearifan lokal semacam itu bahkan lebih efektif dalam upaya antisipasi dampak tsunami ketimbang penggunaan teknologi peringatan dini.

Ia mengatakan kecepatan penyampaian informasi bencana dalam sistem peringatan dini tsunami sekarang berkisar tiga hingga lima menit, yang tercepat di Jepang dengan tiga menit.

Namun, potensi tsunami malah ada yang datang dalam dua menit. Jadi, teknologi yang ada belum mampu menandingi potensi tsunami tersebut, kata Dwikorita.

“Seperti di pantai barat Pulau Sumatra, kecepatan potensi tsunaminya bisa kurang dari dua menit. Kalau mengacu pada teknologi, tentu evakuasi masyarakat tidak berjalan,” katanya.

Namun kalau kearifan lokal dalam mitigasi bencana sudah terbangun, warga bisa dengan cepat mengenali tanda-tanda bencana dan siaga menyelamatkan diri.

“Seperti smong di Aceh berhasil menyelamatkan banyak warga ketika terjadi tsunami akhir 2004. Jadi, kearifan lokal seperti terus dibangun,” demikian Dwikorita Karnawati.

Baca juga:
Pemerintah rencanakan penanaman Pohon Pule sebagai penahan tsunami
Trenggalek latih warga pesisir menjadi kader tanggap tsunami

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Perhubungan tegaskan perlu kajian mendalam soal jalur motor di tol

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, menegaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan pertimbangan dan kajian mendalam terkait usulan jalur motor di jalan tol. 

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan berdasarkan PP Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol, pasal 38 ayat (1), jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih. 

Namun, ketika dibangun jembatan Suramadu dan jalan tol di Bali (Bali Mandara) yang dapat dilalui kendaraan roda dua, Peraturan tentang Jalan Tol itu diubah menjadi PP Nomor 44/2009. Dalam pasal 38 ayat (1a) berbunyi: pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih. 

Ia menjelaskan, bisa saja jalan tol dilalui sepeda motor, tapi hanya jalan tol yang spesifikasinya sama dengan jembatan Suramadu dan jalan tol di Bali. 

Sementara itu, untuk jalan tol di daerah perkotaan harus melalui pertimbangan dan kajian terlebih dahulu. 

“Jalan tol dapat dilalui sepeda motor, tetapi bukan berarti harus. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah jalan tol adalah bebas hambatan yang kanan kirinya bebas dari pemukiman, terjangan angin pun pasti besar, bahkan ada rambu peringatan hati-hati angin besar,” katanya. 

Selain itu, lanjut dia, jalan tol dibuat untuk jarak jauh dan kendaraan yang melintas pun berkecepatan tinggi, sedangkan sepeda motor dengan kapasitas mesin ber-cc kecil tidak dirancang untuk menempuh jarak jauh. 

“Setiap lebaran pun kita alihkan penggunaan sepeda motor ke bus gratis karena yang menjadi fokus kami adalah masalah keselamatan,” katanya. 

Budi menilai klau ada jalan tol yang dilengkapi dengan jalan tol khusus sepeda motor, mungkin hanya untuk jalan tol perkotaan dan dengan jarak tempuh pendek, bukan jalan tol antar kota atau antar provinsi, seperti di Suramadu hanya tiga kilometer dan di Bali hanya 12 kilometer. 

Menurut dia, jarak tempuh lebih dari itu tidak memungkinkan untuk dilalui sepeda motor karena terlalu riskan.

“Kita lihat kondisi jalan nasional di Indonesia dengan mix traffic saja sudah banyak hambatan, kalau tol dibuka untuk sepeda motor, maka kemacetan akan semakin parah dan tidak ada jalur lain untuk perjalanan jarak jauh seperti Jakarta-Cirebon. Jadi tidak memungkin sepeda motor berada di jalan tol jarak jauh, kalaupun dibuat harus ada jalan tol khusus,” jelasnya. 

Regulasi mengenai sepeda motor di jalan tol ini diakui Setiyadi dapat diatur pemerintah melalui beberapa kajian dan pertimbangan.

Misalnya, dia menyebutkan, harus ada barikade permanen sebagai separator jalur karena karakter pengendara di Indonesia ini cenderung banyak yang tidak patuh peraturan, sehingga tidak bisa semata-mata mengandalkan marka jalan. 

Sepeda motor pun membutuhkan jalur baru sehingga tidak menghilangkan fungsi bahu jalan untuk keadaan darurat. 

“Saya kira begitu, nanti apabila membutuhkan pengayaan lebih lanjut maka kami akan libatkan pihak lain yang terkait. Intinya, kami memprioritaskan masalah keselamatan karena 70 persen kecelakaan di Indonesia melibatkan sepeda motor,” katanya. 

Baca juga: DPR minta penerapan jalur tol khusus motor diperluas

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepeda motor masuk jalan tol berikan rasa keadilan

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni berpendapat wacana membolehkan sepeda motor masuk jalan tol sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan keadilan untuk semua warganya tanpa memandang strata  ekonomi.

“Jalur khusus motor bukan untuk tol yang sudah jadi. Tapi tol yang sedang atau baru akan dibangun. Jangan salah persepsi. Rekayasa jalur tol itu nantinya harus memberikan keadilan untuk pengendara mobil dan motor, khususnya mereka yang hanya mampu membeli motor di bawah 150 cc untuk alat transportasi mereka,” kata Sahroni, di Jakarta, Rabu.
 
Jenis motor yang diperbolehkan masuk ke dalam tol pun, kata dia, harus dibatasi untuk kendaraan dengan mesin 100 hingga 150 cc. Sahroni beralasan motor dengan cc di atas 150 yang tergolong barang mewah tersebut umumnya hanya digunakan oleh pemilik di hari senggang atau libur saja.
 
Bagi Sahroni para pembayar pajak seharusnya dapat menikmati fasilitas ataupun infrastruktur yang dibangun negara. Termasuk pemilik kendaraan roda dua di bawah 150 cc pun yang umumnya berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
 
“Prinsipnya bagaimana memberikan keadilan untuk masyarakat. Selama ini paradigma melekat adalah mereka yang memiliki mobil adalah orang kaya. Jangan jadikan tol hanya boleh dilalui oleh orang-orang kaya,” jelas politisi Partai NasDem ini. 
 
Sahroni pun memaklumi banyaknya kekhawatiran yang muncul seiring dengan wacana akses motor di dalam tol. Keselamatan hingga memperparah kemacetan adalah dua hal yang mungkin terjadi jika kebijakan tersebut diberlakukan. 
 
Menyangkut faktor keselamatan dan kemacetan tersebut, Sahroni mendorong instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Marga untuk melakukan kajian terkait penyelesaian potensi permasalahan itu. 
 
“Bagaimana membuat aspek keselamatan menjadi prioritas seperti membangun dinding pembatas yang kokoh, lebar jalan yang akan dibangun, penerapan sistem ganjil genap untuk roda dua yang masuk di dalam tol, atau kebijakan lainnya. Silahkan instansi terkait dengan jalan tol merumuskan kebijakan yang akan diambil,” tutur Sahroni.
 
Masih terkait keselamatan berlalu lintas, khususnya pengendara roda dua di dalam tol, Sahroni menekankan salah satu yang harus menjadi sorotan adalah aspek di hulu, dalam hal ini kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi). 
 
Pembuatan SIM harus dilakukan dengan uji kompetensi yang benar sehingga pengendara memahami benar berlalulintas yang baik dan aman.
 
“Perketat pembuatan SIM dalam hal persyaratan, termasuk aspek kesehatan. Dengan cara ini diharapkan kecelakaan dapat diminimalisir karena masyarakat yang berkendara memang telah memiliki lisensi melalui proses dan persyaratan ketat. Aspek kesehatan dan kemampuan berkendara serta memahami rambu harus benar-benar diperhatikan dengan benar,” pesan Sahroni.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasigala Centre minta rekonstruksi pascabencana Sulteng berlandaskan mikro-zonasi

Palu  (ANTARA News) – Pasigala Centre menyatakan penggunaan lahan (land use planning) dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah harus berlandaskan mikro-zonasi.

“Kita menolak penetapan `land use planning` bila tidak ada rencana mikro-zonasi. Sebab itu berpotensi pada timbulnya masalah hak keperdataan dan mitigasi bencana,” ujar Sekjen Pasigala (Palu Sigi Donggala) Centre Andika di Palu, Rabu.

Karena itu, kata Andhika, Pasigala Centre menolak rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong tanpa ada peta mikro zonasi dan penanda titik rawan bencana secara spesifik.

Menurut dia, penetapan zonasi dengan kategori tingkat kerawanan, berdasarkan indeks berbasis warna, itu telah menciptakan keresahan di tingkat masyarakat termasuk warga yang terdampak langsung bencana gempa, tsunami dan likuifaksi.

Selain itu, peta dengan skala 1:250.000, bagi dia, belum detail. Yang dibutuhkan, urai dia, mikro zonasi dalam peta skala 1:5.000, sehingga bisa lebih detail.

“Kita butuh peta dengan skala yang lebih detail, menjelaskan posisi kerawanan. Misalnya lokasi potensi likuifaksi yang tidak boleh dibangun, rawan longsor, patahan, tsunami dan lain-lain. Bukan indeks warna makro yang tidak informatif seperti sekarang ini,” sebut Andika.

Peta yang digunakan dalam penanggulangan pascabencana Sulteng saat ini, bagi Pasigala Centre, tidak memberikan informasi yang detail kepada masyarakat.

Selain itu, Andhika mengutarakan, penjelasan tingkat kerawanan itu tidak boleh hanya sekedar berakhir pada informasi peta.

Tetapi, sebut dia, harus ada proses diskusi intensif dan massif melibatkan ahli geologis, pakar hukum, dan perencana untuk menjelaskan pada warga korban untuk menemukan solusi terbaik dan diimplementasikan.

“Peta dengan skala yang lebih kecil merupakan kebutuhan mendesak. Jadi kami menolak penetapan land use planning tanpa itu,” tegas Andhika.

Baca juga: Kementerian PUPR targetkan hunian bagi korban bencana Sulteng rampung Februari 2019
Baca juga: Kemensos kembali salurkan Rp2,9 miliar bantuan ke Sulteng

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puting beliung landa Palabuhanratu Sukabumi

Sukabumi  (ANTARA News) – Angin puting beliung  melanda Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu  dan menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan rumah rusak.

“Petugas dan relawan sudah berada di lokasi bencana tepatnya di Kampung Citepustengah, RT 02 RW 14, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu untuk melakukan pendataan,” kata Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Eka Widiaman di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dihimpun menyebut,  awalnya  hujan deras  melanda wilayah Kecamatan Palabuhanratu, tidak lama datang angin kencang yang langsung memporak-porandakan kampung tersebut. 

Ia menyebut, tidak ada korban jiwa, namun beberapa rumah rusak  dan pohon-pohon tumbang karena tidak kuat menahan kencangnya hembusan angin.

Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran, aparat desa dan BPBD masih di lokasi untuk memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak serta mengevakuasi batang pohon yang tumbang.

“Mayoritas rumah yang rusak di bagian atapnya, namun untuk jumlah rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana ini masih dalam pendataan karena petugas kami masih melakukan assesment,” kata Eka.

Sedangkan Ketua Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah (FKSD)  Kabupaten Sukabumi Okih Fajri mengatakan cuaca di laut Selatan Sukabumi ini cukup ekstrem dan memicu gelombang pasang di perairan  Palabuhanratu.

Bahkan, akibat cuaca buruk tersebut tiga tongkang pengangkut batu bara terdampar karena dihempas gelombang.

 Baca juga: Angin puting beliung terjang Indramayu
Baca juga: Sejumlah Kabupaten di Jateng terkena dampak Siklon Riley
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir di Tangerang

Sebuah mobil nekat menerebos genangan air yang membanjiri jalan sebuah perumahan di Priuk, Tangerang, Banten, Rabu (30/1/2019). Banjir setinggi 60 cm tersebut karena meluapnya Kali Sabi akibat dari hujan deras yang terus menurus mengguyur Tangerang. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/ama.

Persiapan Imlek di berbagai daerah

Seorang jemaat vihara membersihkan patung yang ada di Vihara Kwan In Thang, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (30/1/2019). Ritual pencucian patung dewa serta bersih-bersih ini dilakukan dalam rangka perayaan tahun baru Ciina atau Imlek tahun 2570. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/ama.

Wabah DBD serang puluhan warga Garut Jabar

Garut (ANTARA News) – Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang selama ini penyebarannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypty mulai menyerang puluhan warga di wilayah utara Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan sebagian pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Slamet Garut untuk mendapatkan penanganan medis.

“Orang yang terjangkit DBD berasal dari tiga kecamatan di wilayah utara Garut,” kata Kepala Puskesmas Limbangan, dr Budhi, di Garut, Rabu.

Ia mengemukakan, Puskesmas Limbangan telah menangani 52 pasien DBD dari berbagai kalangan usia, empat orang di antaranya dirujuk ke RSUD Garut untuk ditindaklanjuti lebih intensif.

Budhi menyatakan, pasien DBD yang mendapatkan penanganan medis berasal dari Kecamatan Limbangan, Cibatu dan Selaawi di daerah bagian Utara Kabupaten Garut.

Menurut dia, kasus DBD yang ditangani oleh Puskesmas Limbangan saat ini meningkat dibandingkan dengan Januari 2018.

“Ada juga yang hanya suspect, kalau yang positif kami rujuk ke rumah sakit,” katanya.

 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr Tenny Swara Rifai, membenarkan wilayah Utara Garut dilanda wabah penyakit DBD, bahkan dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk wilayah Limbangan.

“Sekarang ada 52 kasus, tetapi tidak semua di Limbangan saja, ada dari Cibatu dan Selaawi juga,” katanya.

Ia menambahkan, petugas Dinkes Garut telah melakukan pengasapan sebagai upaya memberantas sarang nyamuk yang menjadi salah satu penyebab wabah penyakit DBD.

Terkait wilayah kecamatan lain di Garut, kata dia, sampai saat ini belum ada laporan warganya terjangkit wabah DBD.

“Untuk daerah lain belum ada laporan, tetapi kami mengharapkan warga terus waspada dan semua Puskesmas sudah siaga,” ujar Tenny.

Seorang pasien yang sudah membaik kondisi kesehatannya, Resa (22) mengatakan, awalnya mengeluhkan sakit pusing dan mual kemudian diperiksa ke Puskesmas Limbangan.

“Setelah diperiksa positif DBD, tetapi sekarang sudah mendingan,” katanya.

Baca juga: Di Kediri-Jatim, 12 orang meninggal akibat DBD
Baca juga: Deteksi DBD mudah dengan kit diagnostik
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

5 orang meninggal akibat DBD di Bogor

Citeureup  (ANTARA News) – Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bertambah hingga kini tercatat mencapai 231 orang yang sudah ditangani di rumah sakit dan lima orang meninggal dunia.

Bupati Bogor, Ade Yasin, di Bogor, Rabu mengatakan, pihaknya bersama jajaran pemerintah wilayah di kelurahan dan desa akan menggelar gerakan serentak (Gertak) pemeriksaan jentik nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), dan pengasapan pada 31 Januari 2019.

“Kami sudah turun ke masyarakat memberikan Abate dan mengintruksikan lurah, kepala desa maupun camat untuk serius menangani kasus DBD di masing-masing wilayah,” katanya.

Bupati mengatakan jumlah warga yang terjangkit DBD kurun waktu Januari 2019 sudah mencapai ratusan dan lima orang meninggal dunia, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sebab, lanjut dia, wabah DBD masih bisa ditangani oleh rumah sakit,  Dinas Kesehatan, dan masyarakat yang peduli lingkungan.

“Wabah DBD sudah menjadi perhatian di nasional, maka itu kami mengajak warga agar melakukan hidup sehat dan melakukan langkah pencegahan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia meminta kepada pihak rumah sakit swasta dan negeri untuk melaporkan sesegera mungkin data warga Bogor yang dirawat karena menderita DBD, sehingga Pemkab Bogor bisa melakukan langkah pencegahan masif.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, sebelumnya menyatakan akan berusaha menekan angka kasus  DBD  di 40 kecamatan yang berada di wilayah tersebut.

“Kami meakukan upaya semaksimal mungkin penekanan kasus DBD,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Tri Wahyu Harini.

Selain surat imbauan sebagai langkah penekanan kasus DBD  di wilayah Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan juga melakukan penyuluhan kewaspadaan DBD ke masyarakat dan memberikan pelatihan jumantik kepada warga di setiap Puskesmas.

Selanjutnya menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pemeriksaan jentik nyamuk atau penyelidikan epidemiologi secara berkala di rumah, dan rutin melakukan pengasapan di titik wilayah rawan DBD agar nyamuk tidak bersarang dan berkembang biak.

Pihaknya mencatat DBD selama 2018 ada 741 kasus, dari jumlah kasus ada delapan warga Kabupaten Bogor meninggal dunia yang kebanyakan di usia anak-anak.

Ia mengemukakan, sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor kasus DBD pada 2018 paling banyak terdapat kasus tersebut di Kecamatan Gunung Putri sebanyak 80 kasus.

Menyusul wilayah Kecamatan Cileungsi ada 57 kasus, Klapanunggal (54), Rancabungur (41), Parung (40), dan Kecamatan Ciampea ada 33 kasus DBD.

“Kami mengimbau warga untuk menjaga kebersihan dan terpenting rutin melakukan PSN di masing-masing rumah dan menerapkan gerakan menutup, menguras dan mengubur (3M),” ujar Tri.

Baca juga: Wabah DBD serang puluhan warga Garut Jabar
Baca juga: Empat penderita DBD di Bojonegoro meninggal dunia
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DAK untuk KB daerah diharapkan turunkan angka kelahiran

Yogyakarta (ANTARA News) – Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang Keluarga Berencana tahun 2019 yang disalurkan ke daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target  total fertility rate (TFR)  atau rata-rata kelahiran per wanita usia subur sebesar 2,1.

“DAK intervensi khusus  untuk percepatan di bidang KB menurunkan angka kelahiran jadi 2,1 per wanita usia subur dari yang sebelumnya 2,28,” kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal di Yogyakarta, Rabu.

Alokasi DAK subbidang KB terus mengalami peningkatan jumlah pagu anggaran sejak tahun 2008 sampai sekarang. Saat ini total anggaran DAK subbidang KB sebesar Rp2,559 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp624 miliar, DAK Penugasan atau penanggulangan stunting sebesar Rp7,8 miliar, DAK nonfisik atau biaya operasional KB sebesar Rp1,967 triliun. 

Nofrijal mengatakan alokasi anggaran DAK yang terus meningkat sangat potensial kontribusinya dalam pelaksanaan Program  Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten dan Kota sehingga pemanfaatannya harus saling bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019

“DAK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka percepatan dan menjangkau daerah-daerah yang agak sulit. Kabupaten-kota diharapkan untuk lakukan percepatan hasil kerjanya,” kata dia.

DAK Fisik Subbidang KB diarahkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB serta meningkatnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan KB.

Nofrijal juga berharap dengan disalurkannya DAK subbidang KB tahun 2019 bisa meningkatkan kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB terutama keluarga miskin dan rentan lainnya, meningkatkan advokasi dan  KIE program KB khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga, meratakan pelaksanaan dan pencapaian program KB baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.

Selain itu juga diharapkan bisa meningkatkan sarana dan prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program KB, serta sarana KIE dan konseling remaja untuk mendukung proram Generasi Berencana dalam rangka menurunkan kelahiran pada usia 15-19 tahun.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang hadir dalam pembukaan acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelakasanaan Anggaran DAK subbidang KB tahun 2019  di Yogyakarta, menegaskan pentingnya menyamakan persepsi dan kerja bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten-kota dalam melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana.

“Harus memastikan program berjalan baik, tersinkronisasi, terintegrasi baik di eksternal maupun internal, sehingga bisa berorientasi pada hasil. Terus fokus dan mengerjakan yang prioritas dan hasil yang dicapai bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.  

Baca juga: Dana Alokasi Khusus KB meningkat dalam 10 tahun
Baca juga: Kampung Binyeri-Papua disiapkan menjadi “Kampung KB” percontohan nasional

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah tambah dana ke daerah percepat penurunan “stunting”

Yogyakarta  (ANTARA News) – Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan ke daerah untuk mempercepat penurunan kasus stunting atau kekerdilan pada anak.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan usai acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelakasanaan Anggaran DAK sub-bidang KB tahun 2019  di Yogyakarta, Rabu malam, dana yang diberikan untuk penurunan kasus stunting sekitar Rp95 juta-115 juta melalui Kampung KB.

“DAK nonfisik untuk Kampung KB sekitar Rp95 juta-115 juta, DAK penugasan untuk mempercepat penurunan kasus-kasus stunting,” kata Nofrijal. Dia menjelaskan total dana yang diberikan untuk Kampung KB sekitar Rp7 miliar secara keseluruhan.

DAK yang digelontorkan untuk Kampung KB tersebut untuk biaya operasional dalam program intervensi khusus yang dilakukan BKKBN. Nofrijal menyebut BKKBN memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua dan pendewasaan usia perkawinan.

“Porsi BKKBN berperan dalam pengasuhan orang tua, menerampilkan orang tua dalam mengasuh anak, memberikan gizi yang cukup, ASI dan MPASI (Makanan pendamping ASI). Juga peningkatan pembangunan keluarga, jangkauan kita di kelompok ibu-ibu remaja, lansia, dan ibu-ibu kegiatan ekonomi produktif dalam Kampung KB,” kata dia.

Pada tahun lalu pemerintah mengintervensi kasus stunting dengan fokus pada 1.000 desa di 100 kabupaten yang dinilai paling segera memerlukan penanganan. Pada 2019 jumlahnya ditambah menjadi 160 kabupaten melalui program Kampung KB.

Selain untuk pembiayaan nonfisik, penyaluran DAK subbidang KB juga diberikan untuk pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana seperti operasional balai penyuluhan, alat transportasi, alat media penyuluhan, serta untuk memperlancar distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

Nofrijal mengemukakan terdapat sekitar 5.600 hingga 5.700 balai penyuluhan yang akan diberikan anggaran Rp60 juta per tahunnya. 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga demo pembangunan jembatan Pasar Inpres Kalianda Lampung

Lampung Selatan  (ANTARA News) – Ratusan pedagang dan warga sekitar Jembatan Pasar Inpres, khususnya warga Gang Patriot Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menggelar demonstrasi damai meminta pemerintah daerah setempat menyelesaikan pembangunan Jembatan Pasar Inpres Kalianda.

Saat tiba di depan kantor Bupati Lampung Selatan (Lamsel), di Kalianda, Rabu, para pengunjuk rasa itu langsung ditemui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Nanang di hadapan masyarakatnya menegaskan pembangunan Jembatan Pasar Inpres akan selesai sebelum bulan Ramadhan mendatang.

“Tiga bulan ini kita selesaikan, mudah-mudahan sebelum bulan puasa (Ramadhan) jembatan ini sudah bisa digunakan,” ujar Nanang.

Namun, Nanang juga meminta masyarakat untuk bersabar, karena proses pengerjaan jembatan yang menjadi urat nadi warga Kota Kalianda dan sekitarnya itu masih dalam proses pengerjaan.

“Kita semua tahu, Kabupaten Lampung Selatan baru saja terkena musibah tsunami yang memporak-porandakan sejumlah wilayah pesisir pantai. Saya minta masyarakat juga bisa memahami situasi ini,” kata Nanang pula.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Pasar Inpres itu sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun, katanya, proses pembangunannya melibatkan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Lamsel melalui dana Corporate Social Resposibility (CSR).

“Perlu diketahui, waktu itu masih transisi, dan anggaran pemerintah daerah nol. Jadi saya berinisiatif melakukan percepatan dengan mengumpulkan perusahaan untuk membantu pembangunan jembatan ini melalui dana CSR,” ujar Nanang pula.

Nanang berharap, warga bisa kembali pulang dengan tertib, karena Pemkab Lamsel sudah mendengar aspirasi dan berjanji akan memenuhi permintaan pengunjuk rasa.

“Jadi ini tidak pakai APBD sedikit pun. Intinya, sebelum puasa sudah selesai,” kata Nanang menegaskan.

Aksi damai ratusan massa di depan kantor Bupati Lamsel itu, berjalan aman dan tertib.

Ratusan personel gabungan dari Polres Lamsel, Kodim 0421, serta Sat Pol PP Lamsel diturunkan untuk mengamankan aksi damai tersebut.

Baca juga: Destinasi wisata di Kalianda rusak akibat tsunami
Baca juga: Jokowi blusukan ke Pasar Gintung Lampung

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Tionghoa Madiun bersihkan patung dewa-dewi jelang Imlek

Madiun  (ANTARA News) – Warga Tionghoa di Kota Madiun, Jawa Timur, membersihkan seluruh patung dewa dan dewi yang ada di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hwie Ing Kiong atau Klenteng Madiun dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2570/2019 pada 5 Februari 2019.

Humas TITD Hwie Ing Kiong Madiun, Lianawati di Madiun, Rabu, mengatakan pembersihan patung atau rupang dewa dan dewi tersebut dilakukan setiap tahun menjelang tahun baru Imlek. Pembersihan patung tersebut dilakukan dengan air yang telah diberi aroma wangi serta lima bunga seperti melati, mawar kenanga serta minyak cendana.

Selain itu, terdapat sejumlah persiapan yang dilakukan untuk membersihkan patung. Yakni, umat harus makan hanya makanan berupa sayuran atau “vegetarian”.

“Untuk pembersihan itu yang penting kita makan makanan yang vegetarian. Tidak makan makanan yang bernyawa supaya pengerjaannya lancar dengan hati yang bersih dan tenang. Kita bisa melaksanakan bersih-bersih (rupang) dengan baik,” ujar Lianawati kepada wartawan.

Menurut dia, selain membersihkan patung, mereka juga membersihkan altar serta menata lampion dan lilin yang akan digunakan untuk kegiatan ibadah saat malam jelang tahun baru Imlek.

Dalam kegiatan bersih-bersih tersebut, warga tionghoa bisanya bergotong-royong ketika membersihkan dan memandikan lebih dari 100 patung dewa dan dewi tersebut.

Ia menjelaskan, pembersihan patung dewa-dewi dan semua ruangan di klenteng tersebut juga bertujuan agar sembahyang yang dilakukan warga Tionghoa saat perayaan Imlek nanti berjalan lancar.

Diperkirakan akan ada ribuan umat Tionghoa yang merayakan Imlek di Klenteng Madiun. Sebab, saat perayaan Imlek umat Tionghoa juga memiliki tradisi berkumpul dengan keluarga.

Saat Imlek warga Tionghoa bersembahyang untuk pribadi, keluarga, leluhur, dan bahkan untuk kemakmuran Bangsa Indonesia, terlebih tahun ini merupakan tahun politik.

Mereka berharap dan memohon berkah serta kebaikan di sepanjang tahun baru ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang, ujarnya.

Lianawati menambahkan, terdapat rangkaian kegiatan dalam memperingati Tahun Baru Imlek di TITD Hwi Ing Kion Madiun yang berlangsung pada tanggal 4, 5, 12, 17, dan 19 Februari 2019. Di antaranya pentas barongsai, pentas seni, dan sembahyang bersama.

Baca juga: Warga Tionghoa di Banyumas bersih-bersih klenteng sambut Imlek
Baca juga: Kemenpar target jaring 200.000 wisman Tiongkok saat Imlek
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPB University penyebutan baru Institut Pertanian Bogor

Bogor  (ANTARA News) – Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan perubahan penyebutan namanya dalam terjemahan  Bahasa Inggris menjadi IPB University, karena sejak lama telah ada dualisme dalam terjemahan Institut Pertanian Bogor ke Bahasa Inggris.

“Kita perlu mengevaluasi kesehatan sebuah brand yang dianalogikan dengan menguji seberapa berartinya brand tersebut di mata stakeholders,” kata Rektor IPB University Dr Arif Satria pada acara Rabuan Bersama Awal Tahun bertemakan “Maju Bersama Menuju IPB Future 4.0” di Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga, Bogor, Rabu. 

Ia mengatakan walaupun terjemahan yang lebih sesuai adalah Bogor Agricultural Institute sudah lama IPB menggunakan terminologi  Bogor Agricultural University  dalam bahasa Inggris.

Alasan mengapa dipilih kata University, kata Rektor, diawali dengan pemikiran bahwa telah lama IPB menawarkan program studi yang lebih banyak dan luas, lebih dari aspek pertanian dan kelautan saja.

Hal yang berubah dari brand IPB ini adalah jika awalnya Bogor Agricultural University terasa lebih panjang, maka disederhanakan menjadi IPB University

Hasil studi eksplorasi stakeholders memberikan masukan bahwa kata “Pertanian” dalam “Insitut Pertanian Bogor” sering diartikan secara sempit oleh calon mahasiswa maupun orang tuanya.

Karena tawaran dari lembaga pendidikan ini sudah lebih banyak lagi, maka kata IPB University sebagai brand akan mempunyai asosiasi yang lebih luas dan menjanjikan nilai yang lebih tinggi.

Ada beberapa brand perusahaan yang menempuh strategi ini untuk memberikan kesederhanaan dalam pengucapannya tetapi lebih solid dalam paparannya dan menjelaskan janji brand.

Untuk itulah IPB mengubah nama Bogor Agricultural University menjadi IPB University, ujarnya.

Kegiatan rebranding ini juga melihat kebutuhan baru para mahasiswa  dan pihak lainnya. Slogan lama  Searching and Serving the Best dirasakan sudah menjadi sebuah keharusan dan kekuatan Institusi. 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka IPB University merasakan kebutuhan untuk memiliki janji baru yang lebih  khusus, berbeda dari universitas lain.

Hasil riset dan diskusi dengan para pihak kunci memperoleh rangkain kata janji barunya yaitu Inspiring Innovation with Integrity.

Integrity” merupakan kata yang sangat sering direkatkan terhadap IPB, baik itu menggambarkan lulusannya maupun pengajar dan mahasiswanya, dan seluruh civitasnya.

Kata berikutnya yaitu “Innovation”  telah lama dibuktikan oleh IPB dengan berbagai penghargaan yang diberikan oleh lembaga di dalam dan di luar negeri, tetapi masih kurang dikomunikasikan dengan baik.

Sementara itu “Inspiring” bermakna mencerahkan dan memberikan ide untuk berbuat sesuatu yang baik.

Ada berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kesehatan brand. Ada cara “jalan pintas versus penelusuran secara seksama”, ujarnya.

Oleh karena layanan dalam pendidikan tinggi ini bersifat jasa yang melibatkan banyak pihak, maka jalan pintas tidak direkomendasikan.

Pendekatan Ethnography Marketing yang dipilih dalam riset ini merupakan jalan panjang penelusuran untuk memahami konsumen secara holistik dari berbagai sudut dan perspektif, ujarnya.

Dalam hal ini IPB telah melakukan rangkaian penelusuran data primer maupun sekunder dengan berbagai teknik yaitu workshop internal dengan tokoh kunci, wawancara mendalam dengan mahasiswa, orangtua, guru-guru di sekolah.

Hasil kajian ilmiah tentang perubahan brand IPB tersebut sudah disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan stakeholder, termasuk dalam rapat Senat Akademik. Selanjutnya sebutan Bahasa Inggris dan tagline baru ini akan disahkan melalui keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB.

Baca juga: IPB luncurkan Botani Mart pasar bergaya milenial
Baca juga: IPB targetkan masuk 500 perguruan tinggi dunia

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019