10 Kanwil Kemenkumham terbaik pelaksana bantuan hukum

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberi penghargaan kepada 10 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM terbaik dalam hal pelaksanaan program bantuan hukum.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN M Yunus Affan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan program bantuan hukum.

Selain bentuk apresiasi dari BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat bantuan hukum, juga dalam rangka untuk memacu Kanwil lain agar memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan yang telah dilakukan.

“Terdapat dua kategori penghargaan: Pertama, Penghargaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah Tahun 2018 Terbaik. Kedua, Penghargaan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (2019-2021) Terbaik,” kata Yunus.

Penghargaan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, kata Yunus, kriteria penilaian didasarkan pada serapan anggaran litigasi dan nonlitigasi di bandingkan jumlah OBH di wilayahnya (50 persen), tidak ada hutang (30 persen), dan serapan kegiatan bantuan hukum lainnya di tahun anggaran 2018 (20 persen).

Kemudian, untuk penghargaan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi, kata Yunus, kriteria yang dinilai, yakni jumlah OBH yang lulus dari OBH yang mendaftar per Provinsi (50 persen), sebaran OBH di Kab/Kota (30 persen), dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui e-monev (20 persen).

Berikut ini, daftar penerima penghargaan terkait pelaksanaan bantuan hukum tahun 2019:

Penerima Penghargaan Kategori Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021:
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah Terbaik I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten Terbaik II
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara Terbaik III
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah Harapan I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat Harapan II
 
Penerima Penghargaan Kategori Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terbaik di Daerah 2018:
– Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta Terbaik I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi DI Yogyakarta Terbaik II
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh Terbaik III
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan Harapan I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat Harapan II.

Baca juga: BPHN akan resmikan ratusan Desa Sadar Hukum

Baca juga: BPHN: Pemberlakuan UU SKN 2005 belum efektif

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UP siap berikan sumbangsih pemikiran

Jakarta (ANTARA News) – Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Wahono Sumaryono mengatakan perguruan tinggi yang dipimpinnya siap memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks masukan kebijakan kepada pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia.

“Syukur-syukur kita juga dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ketenagakerjaan yang sedang dihadapi,” katanya dalam sambutannya acara seminar nasional bertajuk “Tantangan Ketenagakerjaan dan Proteksi Sosial dalam Menghadapi Induatri 4.0” di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta, Kamis.

Sebagai perguruan tinggi, UP mempunyai pedoman Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat.

Akademisi, kata Wahono, ikut menyiapkan paling tidak literasi baru, yakni literasi tentang data, terutama bidang apapun relevansinya yang jelas, sehingga bisa membaca data yang lengkap komprehensif, dan membuat analisisnya untuk suatu tujuan tertentu.

Selain itu, literasi baru di dalam membaca tentang cara kerja mesin aplikasi teknologi, tentang artifisial intelijen, dan bioteknologi.

Dia mengatakan pemanfaatan literasi baru tentang manusia sebagai hal yang penting karena bagaimana pun, upaya mengembangkan karakter kepemipinan wirausaha juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan.

“Kitalah yang juga nantinya akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sifatnya disruptip,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat menjadi pembicara kunci acara seminar itu, mengatakan perkembangan teknologi yang memasuki industri 4.0 tak perlu ditakuti atau pun dikhawatirkan, tetapi perlu diantisipasi secara responsif dan memadai.

“Perkembangan teknologi industri ini tentunya akan memunculkan sejumlah tantangan, namun di balik itu semua ada peluang-peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Intan Ahmad, Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila yang juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Bambang Purwoko.

Selain itu, Dirut Bank Kepri Riau yang juga Ketua Bidang Stratejik Asosiasi Daerah Irvan Gustari, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Djazuli.*

Baca juga: LKB-Universitas Pancasila tanda tangani nota kesepahaman

Baca juga: Menlu paparkan diplomasi politik LN di hadapan mahasiswa UP

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bappenas ajukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMN 2020-2024

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ajukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan “mewarnai” proses penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam usai melakukan konsultasi publik draft KLHS untuk RPJMN 2020-2024 di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya akan menyerahkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2045 kepada presiden terpilih pada April 2019. 

Tim dari presiden terpilih, lanjutnya, tentu nantinya akan berkonsultasi dengan Bappenas untuk menyesuaikan visi dan misi mereka, bagaimana mereka akan membawa pembangunan ke depan. 

“Dan ini harus sinkron dengan apa yang kita rancang. Kan nggak mungkin 100 persen baru semua juga, harus ada titik temu antara visi dan misi presiden terpilih dengan rancangan teknokratik ini,” ujar dia. 

Presiden terpilih memiliki waktu tiga bulan setelah dilantik untuk mengumumkan RPJMN-nya. Maka Bappenas memiliki waktu setelah April 2019 hingga Januari 2020 untuk memberikan masukan pada tim presiden terpilih, termasuk mengingatkan bahwa Indonesia juga memiliki target untuk mencapai Kesepakatan Paris (Paris Agreement). 

“Nah di situ lah proses KLHS ini terjadi, harus bisa ‘mewarnai’. Jangan sampai nanti kita sudah bikin perencanaan tapi ternyata ‘lari’ kemana lagi, dan kita tidak bisa melakukan ‘assessment’ apa-apa,” ujar dia.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan KLHS ini perlu dilihat sebagai suatu sistem.

Jika, dulu sistem pembangunan ekonomi, sosial dan budaya  berjalan terpisah, kini perubahan paradigma dilakukan dengan menggunakan pendekatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

Prinsipnya, ia mengatakan, semua kebijakan membangun berdasarkan KLHS yang berbasis sains, dengan menautkan ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya perlu pula diukur untuk memenuhi daya dukung daya tampung (DDDT), serta hal terpenting lainnya adalah bagaimana pembangunan memikirkan pula poin penurunan gas rumah kaca (GRK), selain upaya menyesuaikan dengan Kesepakatan Paris.*

Baca juga: Walhi desak pemerintah moratorium izin lepas hutan-industri ekstraktif

Baca juga: Kajian Lingkungan Strategis Merupakan Tindakan “Pre-Emptive” Pembangunan

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aparatur desa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Lhokseumawe (ANTARA News) – Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Sarkawi mengeluarkan peraturan bupati tentang jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada aparatur desa di salah satu kabupaten di Provinsi Aceh itu.

“Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelengaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para reje (kepala desa) dan perangkat kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe Abdul Hadi di Lhokseumawe, Kamis malam.

Ia menjelaskan perbup tersebut menjadi dasar keikutsertaan aparatur gampong dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Para aparatur desa tersebut, kata dia, mengikuti dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenakerjaan Cabang Lhokseumawe dan Pemkab Bener Meriah dilakukan di Aula Kantor Bupati Bener Meriah pada Rabu (27/2). Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Kepala BPJS Ketenakerjaan Cabang Lhokseumawe Abdul Hadi dan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Sarkawi.

Dengan mengutip pernyataan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Sarkawi dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Abdul Hadi mengatakan bahwa pekerjaan sebagai reje penuh dengan berbagai risiko.

“Para reje banyak sekali masalah yang dihadapi dan ada kejadian yang tidak menyenangkan dari masyarakatnya sehingga bisa menyebabkan kecelakaan dan hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, perlu diberi perlindungan saat melaksanakan tugasnya, agar selalu nyaman,” kata dia.*

Baca juga: Pegawai non-ASN jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Baca juga: BPJS-TK harapkan PP Peta Jalan segera terbit

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Munas Alim Ulama haramkan MLM

Haram karena terdapat ‘gharar’ atau penipuan. Bisnis ‘money game’ model MLM mengandung unsur ‘gharar’

Banjar, 28/2 (Antara) – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, mengharamkan multilevel marketing (MLM).

“Haram karena terdapat ‘gharar’ atau penipuan. Bisnis ‘money game’ model MLM mengandung unsur ‘gharar’,” kata pemimpin sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Ustadz Asnawi Ridwan di Banjar, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan MLM menyalahi prinsip akad transaksi jual beli sekaligus motivasi (ba’its) transaksi tersebut adalah bonus bukan barang.

Menurut dia, terdapat pelanggaran terselubung yang berujung korban dari bisnis tersebut, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun digital, mendapatkan legalitas dari pemerintah atau tidak.

Asnawi mengatakan MLM biasanya menggunakan skema piramida atau matahari. Dua skema tersebut mensyaratkan adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk.

Kemudian penjualan ala MLM berjenjang mencari mitra dan dalam pendaftaran atau pembelian tersebut menghasilkan komisi atau bonus.

Bonus tersebut, kata dia, didapatkan ketika jaringan semakin banyak ke bawah hingga membentuk skema piramida. Hal serupa mirip dengan skema matahari yang memicu ketergantungan pada setoran dari anggota baru agar bisnis berjalan untuk menguntungkan anggota lama.

Bahkan, lanjut dia, bonus hasil upaya perekrutan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat produk itu sendiri.

“Seseorang bayar Rp3 juta bisa pergi umrah, seperti melalui travel Arminareka, dengan syarat orang tersebut mendapatkan 10 jamaah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan 10 jamaah, maka uangnya terpendam di perusahaan,” kata dia.

Soal produk, Asnawi mengatakan pada dasarnya produk bisa didapatkan secara gratis, harga lebih murah atau manfaat produk tidak sesuai dengan yang diiklankan. 

Baca juga: Polisi bongkar penipuan “multi level marketing”
Baca juga: OJK perkuat fungsi satgas waspada investasi

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Universitas Teknologi Petronas tawarkan 10 beasiswa “Kader Surau”

Beliau memiliki ketertarikan pada program Kader Surau dan menawarkan kesempatan meraih 10 beasiswa studi di UTP bagi adik-adik Kader Surau YBM-BRI

Jakarta (ANTARA News) – Universitas Teknologi Petronas (UTP), Malaysia, menawarkan beasiswa jenjang master (S2) dan doktor (S3) kepada para mahasiswa program “Kader Surau” yang digagas Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM)-BRI.

General Manager Badan Pelaksana YBM-BRI, Dwi Iqbal Noviawan dalam penjelasan kepada Antara di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan bahwa tawaran itu disampaikan oleh delegasi UTP, Associate Prof Dr Azraj Hj Abdullah.

Iqbal menjelaskan, saat menghadiri kegiatan lokakarya Amil YBM-BRI seluruh Indonesia 2019, Azraj Hj Abdullah menyatakan sangat tertarik dengan Program “Kader Surau” itu.

Kader Surau, merupakan program beasiswa YBM-BRI untuk mahasiswa terpilih dari perguruan tinggi negeri (PTN) berupa bantuan biaya uang kuliah tunggal (UKT), bantuan biaya hidup (living cost) dengan penyediaan asrama bagi seluruh penerima beasiswa, serta penyediaan program pembinaan hingga terbentuk generasi intelektual muda Islam yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berkarakter Islami, berdaya saing, dan menanamkan nilai-nilai Al Quran dalam aktivitas sehari-hari.

Sebelumnya, Azraj telah mendengar pemaparan tentang Program Kader Surau, yang memiliki potensi besar dalam membangun generasi bangsa.

“Sehingga beliau memiliki ketertarikan pada program Kader Surau dan menawarkan kesempatan meraih 10 beasiswa studi di UTP bagi adik-adik Kader Surau YBM BRI,” katanya.

Pada kesempatan lokakarya itu, Azraj Hj Abdullah menyampaikan materi “UTP Profile and Scholarship Programs for Poor  Students in Many Countries”. 

Selain ikut lokakarya, kehadiran Prof Azraj merupakan kunjungan balasan delegasi “Kader Surau” Universitas Padjajaran yang menghadiri acara “Global Goals Summit” di Kuala Lumpur  pada Januari lalu.  

Baca juga: Kemenko PMK-YBM BRI beri beasiswa penghafal Alquran

Baca juga: Ponpes Al-Haq gratiskan seluruh biaya pendidikan untuk santrinya

Baca juga: Beasiswa santri dan asatidz sangat dibutuhkan

Pewarta: Andi Jauhary
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

up siap memberikan sumbangsih pemikiran

Jakarta, 28/2 (ANTARA News) – Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Wahono Sumaryono mengatakan perguruan tinggi yang dipimpinnya siap memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks masukan kebijakan kepada pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia.

“Syukur-syukur kita juga dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ketenagakerjaan yang sedang dihadapi,” katanya dalam sambutannya acara seminar nasional bertajuk “Tantangan Ketenagakerjaan dan Proteksi Sosial dalam Menghadapi Induatri 4.0” di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta, Kamis.

Sebagai perguruan tinggi, UP mempunyai pedoman Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat.

Akademisi, kata Wahono, ikut menyiapkan paling tidak literasi baru, yakni literasi tentang data, terutama bidang apapun relevansinya yang jelas, sehingga bisa membaca data yang lengkap komprehensif, dan membuat analisisnya untuk suatu tujuan tertentu.

Selain itu, literasi baru di dalam membaca tentang cara kerja mesin aplikasi teknologi, tentang artifisial intelijen, dan bioteknologi.

Dia mengatakan pemanfaatan literasi baru tentang manusia sebagai hal yang penting karena bagaimana pun, upaya mengembangkan karakter kepemipinan wirausaha juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan.

“Kitalah yang juga nantinya akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sifatnya disruptip,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat menjadi pembicara kunci acara seminar itu, mengatakan perkembangan teknologi yang memasuki industri 4.0 tak perlu ditakuti atau pun dikhawatirkan, tetapi perlu diantisipasi secara responsif dan memadai.

“Perkembangan teknologi industri ini tentunya akan memunculkan sejumlah tantangan, namun di balik itu semua ada peluang-peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Intan Ahmad, Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila yang juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Bambang Purwoko.

Selain itu, Dirut Bank Kepri Riau yang juga Ketua Bidang Stratejik Asosiasi Daerah Irvan Gustari, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Djazuli.*

Baca juga: LKB-Universitas Pancasila tanda tangani nota kesepahaman

Baca juga: Menlu paparkan diplomasi politik LN di hadapan mahasiswa UP

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

65 profesor-peneliti minta berhentikan Kepala Lipi Handoko

Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil kedua belah pihak

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 65 profesor riset dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Kepala Lipi Laksana Tri Handoko dan meminta agar diberhentikan sebagai pemimpin lembaga tersebut.

Peneliti LIPI dari bidang kepakaran perkembangan politik Prof Dr Hermawan Sulistyo dalam konferensi pers di kantor LIPI Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan situasi LIPI semakin memburuk akibat kepemimpinan Handoko yang dinilai otoriter, tidak transparan, tidak kolegial, tidak partisipatif, tidak humanis dan tidak inklusif.

Hermawan mengatakan efek buruk dari kepemimpinan Handoko bisa menimbulkan demotivasi dan demoralisasi dari para peneliti LIPI yang akan berakibat pada penurunan kualitas produksi ilmu pengetahuan lembaga tersebut.

Dia mengatakan profesor riset dan peneliti utama LIPI sepakat untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Handoko lantaran Kepala LIPI tersebut melanggar perjanjian moratorium reorganisasi lembaga yang sudah disepakatai sebelumnya.

“Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil kedua belah pihak,” kata dia.

Laksana Tri Handoko yang menjadi Kepala LIPI satu-satunya yang tidak bergelar profesor tersebut tetap melakukan reorganisasi dengan memutasikan sejumlah peneliti walau sudah ada kesepakatan untuk mengkaji ulang reorganisasi terlebih dulu.

Civitas LIPI, kata Hermawan, sudah menyampaikan aspirasinya pada Kementerian Ristekdikti, Kementerian PAN-RB, dan DPR RI terkait kebijakan Handoko yang dinilai merugikan tersebut.

Selain itu, para profesor dan peneliti LIPI juga sudah bersurat ke Sekretariat Negara untuk meminta waktu bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dan meminta untuk mencopot Handoko dari kepala LIPI.

Sementara Handoko dalam keterangan tertulisnya mengatakan masih menunggu rekomendasi Tim Penyelaras.

“Tim Penyelaras diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dalam waktu yang tidak  terlalu lama. Saya minta semua untuk cooling down dan jangan menimbulkan opini yang menimbulkan kekisruhan,” kata Handoko.
 
Tim Penyelaras yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat ini tengah bekerja untuk memetakan kerangka kerja penyelesaian polemik reorganisasi LIPI. 

Tim Penyelaras akan membuka ruang dialog bagi semua pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang  lengkap, menyeluruh, dan obyektif untuk penyelesaian masalah-masalah yang muncul pascareorganisasi LIPI. 

Selain memetakan kerangka kerja, Tim Penyelaras juga memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian dan usulan kebijakan akhir yang obyektif dan komprehensif sesuai koridor regulasi yang ada. 

Namun para profesor riset dan peneliti utama LIPI meminta agar Tim Penyelaras bisa bekerja sebaik-baiknya dan tidak timpang dalam mengambil kebijakan. Para profesor dan peneliti juga mengkhawatirkan kredibilitas Tim Penyelaras karena Handoko yang dinilai menjadi sumber persoalan di LIPI juga termasuk dalam tim tersebut.

Baca juga: Sebagian civitas LIPI inginkan moratorium kebijakan reorganisasi

Baca juga: Pemerintah bentuk tim penyelaras untuk selesaikan masalah reorganisasi LIPI

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alat berat dikerahkan evakuasi korban longsor tambang di Bakan

Kita akan berkordinasi dengan perusahaan agar bisa meminjamkan alat berat untuk melakukan evakuasi lanjutan,

Manado (ANTARA News) – Alat berat akan dikerahkan untuk mengevakuasi korban longsor di areal penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.

“Kita akan berkordinasi dengan perusahaan agar bisa meminjamkan alat berat untuk melakukan evakuasi lanjutan,” kata Deputi Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayjen Nugroho Budi Wiryanto, Kamis.

Tim evakuasi, kata dia, tidak bisa membongkar atau menyingkirkan material longsoran secara manual karena dipenuhi batu besar.

“Caranya hanya dengan menggunakan alat berat, itu akan kita koordinasikan dengan perusahaan,” ujarnya.

Jenderal bintang dua itu memperkirakan kecil kemungkinan masih ada korban selamat dari peristiwa longsor tersebut karena tidak ada lagi sahutan ketika tim mencoba masuk melalui celah sempit.

“Kami belum tahu pasti berapa jumlah korban yang masih berada di dalam terowongan-terowongan kecil, jumlahnya baru bisa dipastikan setelah batu-batu kita singkirkan, kemudian dievakuasi,” ujarnya.

Proses evakuasi korban, kata dia, akan dilakukan selama tujuh hari sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), dan hingga hari ini telah memasuki hari kedua proses evakuasi.

“Medannya cukup sulit yang menjadi kendala, kita akan berkoordinasi dengan perusahaan secepatnya,” ujarnya.

Hingga hari kedua, sebanyak 27 orang yang berhasil dievakuasi, delapan korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 19 lainnya selamat dengan kondisi luka.

Diperkirakan puluhan penambang emas masih berada dalam terowongan buatan pascalongsor.

Longsor terjadi pada Selasa (28/2) pukul 21.10 WITA saat kurang lebih 60 orang menambang berada dalam lubang.

Sementara menambang emas di lokasi tersebut tiba-tiba tiang dan papan penyanggah lubang galian patah akibat kondisi tanah yang labil serta banyaknya lubang galian tambang.

Baca juga: Kapolda Sulut semangati personelnya di lokasi longsor penambangan
Baca juga: 23 korban longsor tambang rakyat Bakan dievakuasi
Baca juga: Empat penambang meninggal tertimbun longsor di Bakan

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BLM Ambon dan BNN cegah penyalahgunaan narkoba di desa

Kerja sama dengan BNN disesuaikan dengan pelatihan kader penggerak masyarakat desa. Karena BNN juga punya program kader anti Narkoba di desa-desa

Jakarta (ANTARA News) – Balai Latihan Masyarakat (BLM) Ambon, Maluku, bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di desa.

Dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Kamis, Kepala BLM Ambon, Aria Bantar Dinarwan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Desa bersama BNN di Kantor BLM Ambon, Kota Ambon, Kamis (28/2).

Aria mengatakan, kerja sama tersebut akan direalisasikan dengan memberikan pelatihan anti Narkoba kepada penggerak masyarakat desa khususnya Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dalam rangka mencegah dan menangkal penyalahgunaan Narkoba di desa. 

“Kerja sama dengan BNN disesuaikan dengan pelatihan kader penggerak masyarakat desa. Karena BNN juga punya program kader anti Narkoba di desa-desa,” katanya.

Balai Latihan Masyarakat Ambon sendiri menurutnya, akan melakukan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan ekonomi perdesaan dan daerah tertinggal. Tahun ini, ia berencana melatih sebanyak 2.250 orang, yang akan dibagi ke dalam 63 angkatan pelatihan.

Selain itu, bekerjasama dengan BNN, BLM Ambon rencananya juga akan digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pengguna Narkoba yang telah direhabilitasi.

“Pelatihan akan dilaksanakan di Maluku dan Maluku Utara. Untuk pelatihan yang lokasinya dekat balai, akan kita laksanakan di balai,” katanya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, sebagaimana BLM lainnya, BLM Ambon akan menjadi sarana peningkatan kapasitas masyarakat baik di perdesaan, daerah tertinggal maupun masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi.

Pemaksimalan BLM Ambon menurutnya, adalah upaya membantu pembangunan SDM di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

“Salah satu visi pemerintah adalah membangun daerah di kawasan 3T. Ini adalah akselerasi yang signifikan. Kita ingin balai ini bisa menyediakan aneka pelatihan masyarakat itu sendiri. Itu urgensi membangun dan mengembangkan BLM Ambon,” katanya.

Untuk diketahui, di waktu yang sama, selain penandatanganan nota kesepahaman antara BLM dan BNN, juga dilaksanakan peresmian gedung BLM Ambon. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi.

Baca juga: BNN berikan pelatihan antinarkoba di balai-balai Kemendes PDTT

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

10 Kanwil Kemenkumham terbaik pelaksana bntuan hukum

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberi penghargaan kepada 10 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM terbaik dalam hal pelaksanaan program bantuan hukum.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN M Yunus Affan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan program bantuan hukum.

Selain bentuk apresiasi dari BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat bantuan hukum, juga dalam rangka untuk memacu Kanwil lain agar memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan yang telah dilakukan.

“Terdapat dua kategori penghargaan: Pertama, Penghargaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah Tahun 2018 Terbaik. Kedua, Penghargaan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (2019-2021) Terbaik,” kata Yunus.

Penghargaan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, kata Yunus, kriteria penilaian didasarkan pada serapan anggaran litigasi dan nonlitigasi di bandingkan jumlah OBH di wilayahnya (50 persen), tidak ada hutang (30 persen), dan serapan kegiatan bantuan hukum lainnya di tahun anggaran 2018 (20 persen).

Kemudian, untuk penghargaan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi, kata Yunus, kriteria yang dinilai, yakni jumlah OBH yang lulus dari OBH yang mendaftar per Provinsi (50 persen), sebaran OBH di Kab/Kota (30 persen), dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui e-monev (20 persen).

Berikut ini, daftar penerima penghargaan terkait pelaksanaan bantuan hukum tahun 2019:

Penerima Penghargaan Kategori Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021:
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah Terbaik I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten Terbaik II
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara Terbaik III
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah Harapan I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat Harapan II
 
Penerima Penghargaan Kategori Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terbaik di Daerah 2018:
– Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta Terbaik I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi DI Yogyakarta Terbaik II
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh Terbaik III
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan Harapan I
– Kanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat Harapan II.

Baca juga: BPHN akan resmikan ratusan Desa Sadar Hukum

Baca juga: BPHN: Pemberlakuan UU SKN 2005 belum efektif

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Setiap rumah harus punya satu ruang aman dari gempa

Jika setiap rumah memiliki setidaknya satu ruang aman, korban jiwa dan luka-luka akibat gempa akan dapat dikurangi secara signifikan,

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan sebaiknya setiap satu rumah harus memiliki satu ruang aman untuk meminimalkan korban jiwa dari gempa yang bisa terjadi kapan saja.

Eko di Jakarta, Kamis, mengatakan penyelamatan diri dari gempa ketika di dalam bangunan di negara-negara maju, seperti Jepang atau AS sudah lazim digunakan seperti menjatuhkan diri, berlindung di bawah mebel yang kuat, bukan di sampingnya, dan berpegangan pada perabot itu. Rekomendasi ini lebih dikenal dengan istilah drop, cover, dan hold

“Prosedur itu disarankan dapat dilakukan dalam tiga detik atau kurang. Pada banyak kasus gempa, berlindung di bawah mebel terbukti menghindarkan diri dari kemungkinan terluka akibat benda-benda dan pecahan kaca yang jatuh,” kata Eko saat ditemui usai Ecotalk di Jakarta.

Namun Eko tak memungkiri sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di rumah dengan konstruksi yang tidak tahan gempa.

Sementara itu, membangun rumah tahan gempa membutuhkan biaya besar yang mungkin tidak terjangkau masyarakat.
Merobohkan rumah lama yang kurang baik konstruksinya dan membangun rumah baru juga butuh biaya tidak sedikit. 

“Memperbaiki konstruksi rumah yang sudah jadi sehingga menjadi kuat juga tidak murah. Sering kali biaya yang harus dikeluarkan justru lebih mahal daripada membuat rumah baru,” kata dia.

Pada situasi seperti itu, ruang aman dapat menjadi solusi menghadapi ancaman gempa.

Menurutnya, ruang aman dapat berwujud sebuah ruang yang dibuat khusus supaya tidak runtuh oleh gempa atau bisa juga sebuah ruangan kecil, seperti kamar mandi yang diperkuat konstruksinya. 

“Misalnya kamar mandi, sepanjang luasnya bisa melindungi seluruh keluarga itu bisa menjadi ruang aman bagi keluarga,” ucap dia.

Yang lebih sederhana lagi adalah mebel seperti meja atau ranjang yang didesain kokoh, diperkuat siku baja pada pangkal kaki dan tiangnya sehingga dapat digunakan untuk berlindung dari tertimpa bangunan atau perabot yang jatuh.

“Tempat tidur diberi atap yang memang kuat atau meja makan dengan menambahkan siku baja di kakinya. Khawatirnya gempa malam hari biasanya kita tidak terlalu waspada bisa selamat. Jadi memang bisa sesederhana itu,” ucap dia.

Eko pun mengingatkan perlunya kampanye membuat ruang aman yang relatif mudah dan murah. 

“Jika setiap rumah memiliki setidaknya satu ruang aman, korban jiwa dan luka-luka akibat gempa akan dapat dikurangi secara signifikan,” ucap dia.

Baca juga: Bangunan di sekitar pantai perlu diberi informasi ketinggian muka air laut
Baca juga: Rumah tahan gempa perlu terus dipopulerkan
Baca juga: Struktur bangunan simetris lebih tahan gempa

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Kota Padang keluar rumah saat gempa kembali terjadi

Beberapa rekan di kantor berpindah posisi duduk karena kaget dengan gempa yang mengguncang,

Padang, 28/2 (ANTARA News) – Warga Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat keluar rumah dan bangunan lainnya saat terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 pada Kamis, sekitar pukul 21.18 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan terjadi sekitar 23 kilometer dari arah tenggara Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Salah seorang warga Kota Padang, Joko, mengatakan gempa terjadi dalam dua hingga tiga detik dan membuat bangunan di daerah tersebut berguncang hebat.

“Beberapa rekan di kantor berpindah posisi duduk karena kaget dengan gempa yang mengguncang,” kata dia.

Seorang warga Tua Pejat, Patrice Sanene, mengatakan sejumlah warga kaget dengan guncangan gempa bumi tersebut.

Mereka berlari keluar rumah dan menuju daerah ketinggian, untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk.

“Sampai saat ini belum terlihat kerusakan bangunan akibat gempa, namun warga panik dan terus berada di luar rumah mereka,” kata dia.

Baca juga: Pemkab dirikan tenda untuk korban gempa Solok Selatan
Baca juga: Solok Selatan tetapkan masa tanggap darurat gempa 14 hari
Baca juga: 347 bangunan rusak akibat gempa Sumbar

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Balai Arkeologi: dibutuhkan sinergi lestarikan situs sejarah Papua

Jayapura, 28/2 (ANTARA) – Balai Arkeologi Provinsi Papua mengemukakan perlu ada langkah sinergi antara tokoh masyarakat dan para pejabat setempat untuk menjaga dan melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Papua

“Jadi, semua pihak harus ikut menjaga dan melestarikan situs dan peninggalan sejarah zaman dahulu, khususnya di Provinsi Papua,” kata 
Kepala Balai Arkeologi Papua, Gusti Made Sudarmika, di Jayapura, Kamis.

Ia mengemukakan pihaknya hanya berupaya untuk menyelamatkan situs-situs sejarah itu dan tidak fokus pada satu tempat sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk melestarikan.

“Karena benda-benda bersejarah itu harus diselamatkan, kalau tidak mulai dilakukan sekarang berarti itu namanya bukan peninggalan leluhur lagi,” ujarnya.

Dia mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah agar memperkenalkan situs budaya atau peninggalan-peninggalan sejarah yang ada melalui kegiatan-kegiatan akbar.

Di antaranya, kata dia, seperti Festival Danau Sentani yang digelar tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Namun pemerintah tidak memperkenalkan situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Jayapura melalui momentun tersebut,” katanya. 

Gusti memberi contoh pembuat gerabah, di mana kini sudah banyak pembuat gerabah sudah mulai punah karena gerabah itu masih dipahami sebagai alat saja bukan sebagai sebuah budaya. 

“Jika dipandang sebagai sebuah alat maka ada yang lebih baik lagi maka ini akan ditinggalkan, tetapi itu kalau sebuah budaya berarti kita bisa berinovasi,” ujar Gusti.

Baca juga: Rahasia situs Tutari dan wisata sejarah Papua

Baca juga: Peneliti temukan guna hunian kuno di bukit karst Sentani

Baca juga: Gua kubur prasejarah ditemukan di Teluk Kabui Raja Ampat

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG: pusat gempa 5,1 SR berlokasi di Tuapejat-Mentawai, Sumbar

Pusat gempa pada koordinat 2,12 lintang selatan (LS),99,78 bujur timur (BT) dengan jarak 23 kilometer arah tenggara Tuapejat, Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 44 kilometer

Padang, (ANTARA News) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) menyatakan bahwa gempa bumi berkekuatan 5,1 Skala Richter (SR) berpusat di daerah Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Kamis malam, pukul 21:18:53 WIB, namun belum diterima dampak ditimbulkannya.

Informasi dari Kominfo BMKG yang diterima di Padang, Kamis menyebutkan pusat gempa pada koordinat 2,12 lintang selatan (LS),99,78 bujur timur (BT) dengan jarak 23 kilometer arah tenggara Tuapejat, Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 44 kilometer.

Namun tidak disebutkan apakah gempa itu berpotensi tsunami atau tidak.

Baca juga: Solok Selatan kembali diguncang gempa magnitudo 5,6

Baca juga: 347 bangunan rusak akibat gempa Sumbar

Baca juga: Korban luka-luka gempa Solok Selatan jadi 42 orang

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lembaga Eijkman tunjuk Kotabaru-Kalsel lokasi penelitian laboratorium bakteriologi molekuler

Selain Kotabaru, lembaga riset tersebut juga menetapkan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Kotabaru, Kalsel (ANTARA News) – Laboratorium Bakteriologi Molekuler Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang merupakan lembaga riset kedokteran dan biologi molekul di bawah Kemristekdikti menunjuk Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian.

“Selain Kotabaru, lembaga riset tersebut juga menetapkan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru H. Akhmad Rivai di Kotabaru, Kamis.

Dia menjelaskan, penelitian studi kolonisasi yang dilaksanakan di Kotabaru, khususnya berada di wilayah kerja Puskesmas Sebatung dalam hal ini Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara yang membawahi Posyandu Terapung dan Posyandu Udang dengan masa waktu penelitian lebih kurang selama 3 bulan, dan dimulai Februari-Mei 2019.

Kepala Laboratorium Bakteriologi Molekuler, Dodi Safari, menjelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan distribusi serotipe Streptococcus pneumoniae dan serogroup Haemophilus influenza yang terkolonisasi dalam saluran pernafasan.

“Serta mulut anak-anak sehat usia di bawah 5 tahun di Indonesia dan menjelaskan pola resistensi antimikroba dari Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae dan Staphylococcus aureus yang terkolonisasi,” ujarnya.

Dodi menjelaskan, hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai data dasar distribusi serotipe galur Streptococcus pneumoniae di masyarakat yang nantinya akan bermanfaat untuk mengukur dampak potensial vaksin pneumokokus.

Di samping itu juga dapat dimanfaatkan sebagai data untuk pertimbangan dalam formulasi kebijakan yang tepat sehubungan dengan pengenalan vaksin pneumokokus.

Sementera itu, anak-anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia memiliki risiko tinggi untuk menderita pneumonia dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Baca juga: Lembaga Eijkman kembangkan sel induk pluripoten diinduksi

Baca juga: Puskesmas Serongga Kotabaru-Kalsel ditetapkan Kemenkes sebagai percontohan

Baca juga: lembaga eijkman tingkatkan kerjasama tanggulangi penyakit infeksi

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hampir 2.000 balita di Kotabaru termasuk kerdil

Kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Kotabaru sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia,

Kotabaru (ANTARA News) – Sebanyak 1.990 dari 11.485 bayi di bawah lima tahun atau balita yang dipantau di 28 puskesmas di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan termasuk berstatus stunting atau kerdil, dengan ciri badan sangat pendek dan pendek.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru H Akhmad Rivai, dalam keterangan tertulisnya, Kamis mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di 28 Puskesmas yang termasuk kategori kerdil hampir 2.000 atau sekitar 17,33 persen anak balita dari 11.485 jumlah balita yang ditimbang.

Rivai menjelaskan, dari hampir 2.000 balita dengan status kerdil berdasarkan status gizi tinggi badan menurut umur terbagi sangat pendek sebanyak 616 orang atau 5,36 persen dan pendek sebanyak 1.374 anak atau 11,96 persen.

Wilayah puskesmas terbanyak stunting hingga mencapai 37,64 persen atau 169 anak dari 449 balita yaitu Puskesmas Rawat Inap Sengayam, disusul Puskesmas Pudi sebanyak 161 anak atau 36,93 persen dari 436 balita, kemudian Puskesmas Lontar sebanyak 146 anak atau 33,18 persen dari 440 balita.

“Kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Kotabaru sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia,” kata Rivai.

Kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas sektor.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Oleh karena itu, perlu penanganan stunting yang serius bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, dengan maksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga serta masyarakat.

Melalui perbaikan pola konsumsi makanan; perbaikan perilaku sadar gizi; perbaikan pola asuh; peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 

Baca juga: 70 persen upaya penurunan stunting di luar sektor kesehatan
Baca juga: PDGMI: Perlu dukungan swasta tekan tingginya stunting

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pangan lokal salah satu solusi masalah gizi

Dari hasil uji, daun kedondong hutan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat serta mengandung sejumlah besar senyawa fenolik untuk menangkal radikal bebas,

Jakarta (ANTARA News) – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pangan lokal seperti singkong maupun daun kedondong bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia.

Peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Ahmad Fathoni di Jakarta, Kamis, mengatakan singkong bisa menjadi salah satu pangan pokok pengganti nasi untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat.

“Singkong merupakan salah satu komoditas pangan karbohidrat yang sangat mudah didapat untuk konsumsi maupun bahan baku industri. Tanaman ini memiliki sifat yang fleksibel karena dapat tumbuh dan berproduksi di daerah dataran rendah sampai dataran tinggi pada tanah dengan pH asam hingga alkalin,” kata Ahmad.

Beberapa bibit unggul yang telah dihasilkan salah satunya adalah jenis Carvita hasil pemuliaan melalui metode varian somaklonal dan beberapa jenis lainnya. 

“Jenis ini sangat potensial dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pangan bernutrisi karena memiliki kandungan beta karoten yang tinggi,” ujar Fathoni. 

Selain pembibitan, LIPI juga mengembangkan singkong sebagai bahan pangan berkualitas melalui pengolahan pascapanen untuk menghasilkan produk tepung termodifikasi (mocaf) kaya beta-karoten, salah satunya untuk bahan baku pembuatan mie sayur. 

“Inovasi ini merupakan upaya mempertahankan kualitas nutrisi bahan pangan untuk berbagai produk olahan makanan,” kata dia.

Berbicara mengenai kasus stunting atau kekerdilan pada anak Indonesia yang mencapai 30,8 persen, Ahmad menjelaskan singkong bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat yang bergizi tinggi.

Pada singkong jenis tertentu, kata Ahmad, terdapat kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh selain karbohidrat seperti vitamin, dua zat mineral yaitu zat besi dan zink, serta protein meski dalam kadar yang rendah.
 
Peneliti Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bali Wawan Sujarwo mengemukakan kolaborasi riset antara Pusat Penelitian Biologi dan Kebun Raya Bali saat ini telah dikembangkan riset kedondong hutan (Spondias pinnata). 

“Dari hasil uji, daun kedondong hutan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat serta mengandung sejumlah besar senyawa fenolik untuk menangkal radikal bebas,” kata Wawan.
 
Wawan menambahkan, masyarakat Bali telah menggunakan antioksidan dan polifenol dari daun kedondong hutan sebagai bagian dari pengobatan tradisional mereka selama berabad-abad untuk pencegahan dan pengobatan diabetes. 

“Mereka biasanya mengkonsumsi daun kedondong segar sebagai sayuran atau direbus terlebih dahulu sebagai minuman obat tradisional atau loloh,” kata dia.

Wawan meneliti minuman obat tradisional bernama loloh tersebut karena salah satu desa wisata di Bali, yaitu Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli, telah memproduksinya dan dijual pada wisatawan.

Dia menyebut minuman tradisional loloh tersebut bisa mencegah seseorang terkena penyakit diabetes karena mampu mengendalikan kadar gula dalam darah. 

Baca juga: KPRP: pangan lokal masih tersisih komoditas prioritas
Baca juga: Mie Ganyong antar SMK Wikrama Juara 1 lomba pangan Kementan

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Sulut semangati personelnya di lokasi longsor penambangan

Manado (ANTARA News) – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto mendatangi lokasi longsor di wilayah penambangan rakyat Desa Bakan, Lolayan, Bolaang Mongondow, untuk memberikan semangat bagi anggota polisi yang bertugas mencari korban.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Ibrahim Tompo di Manado, Kamis, mengatakan kunjungan tersebut untuk mengetahui langsung kondisi nyata yang ada di lapangan, sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada para anggota Polri dan instansi terkait lainnya yang sedang melaksanakan proses evakuasi para korban.

Evakuasi para korban tersebut melibatkan beberapa unsur di antaranya Polri, TNI, Basarnas dan PMI, BPBD, relawan dan masyarakat. 

Di lokasi, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulawesi Utara (Sulut) juga telah siap untuk mengidentifikasi korban yang meninggal dunia.

Sebelumnya puluhan pekerja tambang tertimbun longsor di areal penambangan rakyat di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut, Selasa malam (26/2), sekitar pukul 21.00 WITA. 

Sampai saat ini sudah 26 korban yang dievakuasi, enam di antaranya meninggal dan 20 orang lainnya selamat.

Kapolda pada kunjungan itu didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sulut, di antaranya Karoops, Kombes Pol Yohannes Soeharmanto, Dir Intelkam Polda Sulut, Kombes Pol Budhy Herwanto, Dansat Brimob, Kombes Pol Mulia Nugraha dan Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Siahaan.

Baca juga: Puluhan penambang emas tertimbun longsoran di Bolaang Mongondow

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan ton ikan diterima Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Aceh setiap hari

Setiap hari itu rata-rata ada 50 ton ikan yang didaratkan di PPS Kutaraja

Banda Aceh, (ANTARA News) – Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Banda Aceh, Provinsi Aceh,  saban hari menerima puluhan ton ikan hasil tangkapan nelayan provinsi paling barat di Pulau Sumatera itu.

“Setiap hari itu rata-rata ada 50 ton ikan yang didaratkan di PPS Kutaraja,” kata Kepala UPTD PPS Kutaraja, T Nurmahdi di lokasi PPS Kutaraja, Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan, ikan yang didaratkan di PPS Kutaraja hasil tangkapan nelayan Aceh itu bahkan dipasarkan hingga ke sejumlah provinsi tetangga.

“Kapal tangkapan nelayan 30 hingga 100 gross tonnage (GT) mendaratkan ikan di PPS Kutaraja dan ikannya dipasarkan hingga ke Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya,” katanya.

Ada pun ikan yang sering didaratkan di PPS Kutaraja Banda Aceh yakni, cakalang, kerapu, ikan pisang, bandeng, bawal, tengiri, layang deles hingga ikan tuna.

Mayoritas masyarakat nelayan provinsi paling ujung barat Sumatera melaut atau mencari ikan tangkap hingga ke Samudera Hindia dan Selat Malaka.

“Rata-rata mereka di sini, melaut 10 hari. Dan kapal nelayan itu melaut ke Samudera Hindia,” kata Syahbandar PPS Lampulo, Kamil Sayuti.

Data Syahbandar setempat pada 2017 menyebut, terdapat 359 unit kapal perikanan dengan alat tangkap 261 kapal diantaranya menggunakan pukat cincin dan 98 pancing ulur.

“Kalau syarat untuk SPB (surat perintah berlayar), sesuai peraturan berlaku itu wajib ada SLO (surat laik operasi) dari perikanan. Tapi ini, berlaku bagi kapal perikanan di atas 10 gross ton,” kata Kamil.

Baca juga: Agar lebih tertata, pedagang ikan PPS Kutaraja direlokasi ke Lampulo, Banda Aceh

Baca juga: KKP dorong Aceh Barat tuntaskan pembangunan PPI

Baca juga: Menperin dorong Aceh dapat olah ikan

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Air bersih disalurkan Global Wakaf-ACT untuk korban tsunami Lampung Selatan

Pipanisasi  yang dibuat sepanjang kurang lebih 1000 meter di desa Waymuli ini untuk membantu pengungsi mendapatkan air bersih

Oleh Triono Subagyo dan Dian H

Bandarlampung, (ANTARA News) – Global Wakaf dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung menyalurkan air bersih melalui program pembangunan sumur wakaf secara pipanisasi untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Waymuli, Kabupaten Lampung Selatan.

“Pipanisasi  yang dibuat sepanjang kurang lebih 1.000 meter di desa Waymuli ini untuk membantu pengungsi mendapatkan air bersih,” kata Kepala Program Global Wakaf ACT Lampung, Dinia Rumaini di Bandarlampung, Kamis.

Ia menambahkan pemasangan pipanisasi tersebut dikarenakan warga ataupun pengungsi tidak dapat membuat sumur bor disebabkan komposisi tanah yang berbatu dan mengandung belerang.

“Pipa tersebut kita pasang dari sumber mata air pegunungan Rajabasa hingga penampungan yaitu di Mushola Nurul Yakin,” kata Dinia.

Selain itu juga Global Wakaf – ACT Lampung membangun tempat – tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) di daerah yang terkena dampak terparah tsunami Selat Sunda tersebut.

Dinia menjelaskan selama ini sebagian pengungsi di Waymuli harus menumpang ke rumah warga untuk keperluan MCK, dan keperluan air bersih.

“Untuk tempat MCK kita buatkan dua pintu dengan ukuran 175 cm ditargetkan tanggal 20 Maret sudah selesai, dan dapat digunakan oleh para pengungsi,” katanya.

Baca juga: Global Wakaf-ACT Yogyakarta bantu sumur bor di Gunung Kidul

Baca juga: Kisah Utsman bin Affan menginspirasi Global Wakaf bangun sumur wakaf

Baca juga: ACT atasi krisis air bersih wilayah terpencil Riau

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPDP sediakan beasiswa khusus guru

Jakarta (ANTARA News) –  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan memberikan beasiswa khusus guru untuk melanjutkan pendidikannya, kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano.

 “Mulai 2020  LPDP akan menyediakan kuota beasiswa khusus guru untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana. Para guru itu bisa melanjutkan kuliah di kampus dalam negeri dan luar negeri,” ujar Supriano di Jakarta, Kamis.
 
Dia mengatakan, beasiswa LPDP untuk guru ini merupakan yang pertama setelah sebelumnya hanya diberikan kepada mahasiswa dan dosen.    
  
 “Kami berharap guru bisa merebut kesempatan ini untuk melanjutkan kuliah agar kompetensinya pun akan semakin baik. Selain itu mereka akan memiliki pengalaman dan wawasan baru,” katanya.

 Meskipun demikian, ia belum tahu berapa banyak alokasi beasiswa bagi guru ini. Pihaknya sedang membahas dengan Kementerian Keuangan mengenai proses seleksi  guru yang akan mendapat beasiswa.

  “Seleksinya  sedang kami buat dengan tim LPDP. Apakah dengan lomba berjenjang. Tapi syarat yang harus terpenuhi juga harus bisa bahasa Inggris,” cetus dia.

 Sebelumnya, Kemendikbud melepas sebanyak 1.200 guru ke luar negeri. Para guru yang akan ke luar negeri itu, merupakan guru-guru berprestasi. Di luar negeri, para guru akan menambah ilmu mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan. 

Baca juga: Kemendikbud kirim 1.200 guru ke luar negeri
Baca juga: 11 guru Sleman studi banding ke luar negeri program Kemdikbud

Pewarta: Indriani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Evakuasi tambang ambruk

Tim SAR gabungan menggotong jenazah korban pertambang emas tanpa izin yang ambruk, Tedi Mokodompit yang akhirnya meninggal dunia usai ditemukan hidup, dalam proses evakuasi di Desa Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondouw, Sulawesi Utara, Kamis (28/2/2019). Proses evakuasi korban masih terus berlangsung di lokasi tambang dengan kondisi medan yang terjal, hingga saat ini tim gabungan SAR, TNI, Polri telah berhasil mengevakuasi 27 orang,19 diantaranya korban luka-luka dan delapan orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/foc.

Mendikbud minta waktu tuntaskan masalah guru honorer

Saat ini ada sekitar 800 ribu guru honorer, saya pun harus pilah-pilah,

Pangkalan Balai (ANTARA News) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta waktu kepada para guru honorer untuk menuntaskan persoalan pengangkatan menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mendikbud yang berbicara di hadapan ratusan tenaga pendidik pada acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Graha Sedulang Setudung di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Kamis, mengatakan, ia sangat memahami harapan dan keinginan para tenaga honorer tersebut.

Namun, keterbatasan dana dan adanya standar penerimaan CPNS membuat tidak semua tenaga honorer dapat diakomodir.

“Saat ini ada sekitar 800 ribu guru honorer, saya pun harus pilah-pilah. Yang lama didahulukan dulu, yang baru nanti, belakangan,” kata dia.

Untuk itu, ia sangat mengapresiasi langkah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin yang mengalokasikan Rp25 miliar untuk bantuan biaya operasional sekolah.

Dinas pendidikan juga dapat menggunakan dana itu untuk membayar tenaga honorer di bidang operator dan administrasi.

“Ya, kalau mereka lembur baiknya dikasih tambahan karena gajinya kecil,” ujar Mendikbud.

Terkait tenaga pengajar honorer tersebut, dia meminta untuk terus berusaha jika belum lulus dalam proses seleksi.

Ia mengatakan secara bertahap pemerintah akan menuntaskannya, seperti pada 2018 dengan mengangkat sekitar 200 ribu orang tenaga honorer.

“Mudah-mudahan pada 2019 ada lagi seleksinya,” kata Mendikbud.

Sementara itu, salah seorang tenaga honorer di SD Negeri 31 Dewi Sartika dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya sangat berharap dapat diangkat menjadi PNS.

“Saya mulai dari 1985 dengan honor Rp25 ribu per bulan sampai sekarang sudah Rp300.000 per bulan. Terus terang pak, saya sudah menunggu lama sekali,” katanya.

Baca juga: 155 ribu guru honorer masuk prioritas PPPK
Baca juga: Sejumlah guru honorer meminta pemerintah laksanakan putusan MA

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi tiba di Gorontalo

Gorontalo,  Gorontalo (ANTARA News)  – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, tiba di Provinsi Gorontalo dalam rangka kunjungan kerja di daerah itu. 

Pesawat terbang kepresidenan yang membawa mereka dan rombongan tiba di Bandara Internasional Jalalludin, Gorontalo, sekitar pukul 20.20 WIT, Kamis.  

Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi antara lain Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,  Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko. 

Saat tiba di Gorontalo itu, Jokowi mengenakan celana warna hitam serta jaket warna hitam dengan motif khusus, sementara Ibu Iriana mengenakan kain batik kecoklatan. 

Begitu mendarat di Bandara Jalalludin, Jokowi dan rombongan disambut sejumlah pejabat daerah dan Forkopimda Gorontalo, antara lain Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. 

Sejumlah agenda akan dilakukan Jokowi dalam kunjungannya ke Gorontalo, antara lain panen jagung di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Provinsi ini memang sejak lama dikenal sebagai produsen penting jagung nasional, yang percepatan penanganannya semakin deras pada masa kepemimpinan Fadel Muhammad.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Munas NU dorong penghapusan persaingan usaha tidak sehat

Banjar  (ANTARA News) – Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama mendorong penghapusan praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan hajat hidup orang banyak.
   
“Banyak faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari kongkalikong antara pengusaha dengan pejabat, masih maraknya praktik suap dan tipu daya antarpengusaha,” kata salah satu anggota Komisi Bahtsul Masail dan tim perumus draf keputusan Muhammad Syamsudin di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Kamis.
   
Desakan agar diciptakan persaingan usaha yang sehat itu muncul  dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah (pembahasan persoalan-persoalan regulasi) yang menelaah Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Monopoli dan Persaingan Usaha.
   
RUU itu dirancang untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
   
Regulasi yang ada dinilai sejumlah kalangan masyarakat belum dapat menampung dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat kendati UU itu berupaya menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli oleh pelaku usaha.
   
Kendati terdapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menurut Syamsudin praktik usaha yang tidak sehat masih merajalela, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain serta persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.
   
Dia mengatakan UU No 5 Tahun 1999 bermasalah soal pengertian “praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, kelembagaan dan kewenangan KPPU, persoalan denda dan hukuman serta kode etik dan dewan pengawas.
   
Komisi, lanjut dia, mendorong rencana perbaikan perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha karena dalam pembahasannya sebelumnya tergesa-gesa. 
   
Selain itu, kata dia, forum Bahtsul Masail cenderung menyetujui draf revisi yang memperluas kewenangan KPPU untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut dan sekaligus pemutus perkara.
   
Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah juga menyoroti tentang peleburan usaha (merger) agar diantisipasi melalui aturan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dengan orientasi melindungi produk dan pengusaha dalam negeri. 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBNU dorong milenial NU produktif menulis

Banjar  (ANTARA News) – Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Asrorun Niam Sholeh mengajak angkatan muda NU, terutama generasi milenial, untuk lebih produktif menulis dan tidak hanya berhenti di postingan percakapan media sosial.
   
“Dengan keberadaan media sosial yang mudah diakses, budaya membaca dan menulis meningkat, tapi tidak cukup produktif misalnya untuk kepentingan chatting saja, diskusi olok-olok, haha hihi, dari sisi-sisi edukasinya tidak cukup kuat,” kata Niam di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Kamis.
   
Ajakan Niam itu terlontar saat mengisi Bedah Buku “99 Tokoh Muda NU Inspiratif”. Kegiatan diskusi tersebut merupakan kegiatan pendukung Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019. Katib Syuriah PBNU tersebut masuk menjadi salah satu dari 99 tokoh NU inspiratif.
   
Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemepora) itu mengatakan meningkatnya budaya baca tulis kalangan muda saat ini harus dialihkan kepada hal yang lebih positif dan produktif dengan menelurkan karya buku.
   
Buku, kata dia, bisa menjadi media yang baik dalam mengumpulkan gagasan dan keilmuan sehingga bisa diakses lebih luas oleh publik.
   
“Bermula dari buku. NU yang berbasis agama bisa mentransmisikan keilmuan agama dari buku. Keilmuan yang ditransmisikan itu lewat buku tidak tiba-tiba ilham dari otak kita,” kata mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut.
   
Dia mengatakan PBNU memiliki badan otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang harus semakin memperkuat kemampuan menulisnya.
   
Alasannya, Niam menyebut IPNU-IPPNU dalam sistem perkaderan dan sistem penjenjangan badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama adalah lapisan awal dalam proses kaderisasi. Jika mereka memiliki budaya literasi yang baik maka masa depan NU akan semakin baik pula.
   
Dengan memiliki budaya menulis yang kental, kata dia, maka semangat keilmuan dapat terjaga dengan baik. Menulis tentu juga harus diimbangi dengan membaca sebagai asupan keilmuan. Membaca dan menulis dan sebaliknya merupakan keniscayaan dalam mengembangkan keilmuan.
   
Niam percaya kemampuan menulis bisa diasah oleh siapa pun mulai dari hal sederhana. Misalnya dengan menulis catatan harian atau soal otobiografi. Di tahap awal tulisan tidak harus dipublikasikan, tapi bisa untuk diri sendiri guna mengasah kemampuan pribadi.
   
Jika hanya untuk konsumsi sendiri, kata dia, hal itu bisa jadi ajang koreksi diri mengenai masa lalu dan sekarang. Sekecil apa pun ide tulisan itu sebaiknya segera dituliskan demi mengasah jiwa literasi. 
   
“Kita apresiasi diri dengan mengabadikan.  Tuliskan apa yang sudah pernah kita lewatkan suka duka. Dulu ada diary. Catatan harian penting untuk kontrol kita. Kita jadi tahu ada sisi unggul dan kelemahan kita,” katanya. 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab dirikan tenda untuk korban gempa Solok Selatan

Padang Aro (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat mendirikan tenda untuk menampung korban gempa bumi yang belum berani pulang ke rumah masing-masing setelah peristiwa gempa 5,6 SR.

“Untuk saat ini kami mendirikan dulu lima buah (tenda) di Sungai Kunyit. Selanjutnya akan dimintakan tambahannya ke provinsi 15 buah lagi dan disebar ke titik pengungsian”, kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Pemkab Solok Selatan, Hapison, di Padang Aro, Kamis.

Pihaknya juga akan meninjau masyarakat untuk keputusan soal perlunya mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian.

Dia mengatakan untuk bantuan sembako kemungkinan baru disalurkan pada Jumat (1/3) karena persediaan di gudang saat ini relatif terbatas.

“Agar semua korban tidak berebut kami akan cukupi dulu kebutuhannya dan saat ini masih koordinasi dengan provinsi,” ujar dia.

Seorang warga Sungai Kunyit, Samin (65), mengaku bersama warga lainnya masih belum berani kembali ke rumah sebab gempa susulan masih sering dirasakan.

“Untuk sementara kami mendirikan tenda darurat menggunakan terpal tapi belum tahu sampai kapan,” kata dia.

Ia mengatakan kondisi rumah di desanya  banyak yang rusak akibat gempa itu, sehingga dikhawatirkan akan roboh kalau terjadi gempa susulan.

“Kami takut kalau balik ke rumah nanti akan ditimpa bangunan kalau terjadi gempa susulan sehingga memilih tenda darurat,” kata dia.

Seorang warga lainnya, Safrizal, mengaku rumahnya termasuk yang rusak berat dan tidak bisa dihuni lagi akibat gempa tersebut sehingga untuk sementara waktu ia dan keluarganya tidur di tenda darurat.

“Rumah saya harus dirobohkan lagi dan dibangun lagi dari awal sebab kondisinya rusak parah,” ujarnya.

BPBD setempat mencatat 55 kepala keluarga mengungsi ke tempat aman karena masih takut kembali ke rumah setelah terjadi gempa.

Belasan keluarga harus tinggal di tenda darurat karena masih takut terjadi gempa susulan.

Baca juga: 347 bangunan rusak akibat gempa Sumbar
Baca juga: Solok Selatan kembali diguncang gempa magnitudo 5,6

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan rumah di Kuansing Riau terendam banjir

Beberapa rumah juga terpantau mengalami kerusakan,

Pekanbaru (ANTARA News) – Sedikitnya 200 rumah di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau terendam banjir setinggia tiga hingga lima meter akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Rabu (27/2).

“Beberapa rumah juga terpantau mengalami kerusakan,” kata Humas Organisasi Relawan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Riau, Wahyu Fitra Suryanda kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Selain merendam dan merusak rumah warga, Wahyu juga mengatakan banjir akibat meluapnya sungai setempat tersebut merusak sejumlah jembatan. Bahkan, dia mengatakan terdapat jembatan-jembatan kecil yang roboh akibat derasnya arus air.

Dia menjelaskan banjir yang melanda wilayah itu terjadi pada Rabu pagi kemarin (27/2), dan hingga Kamis (28/2) genangan air tampak masih bertahan.

Puluhan relawan ACT Riau yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Kuansing, langsung bergerak ke daerah terdampak banjir, sejak Rabu siang.

Berbagai bantuan serta tim gabungan telah berada di lokasi terdampak banjir. Sementara itu, ia mengatakan ACT Riau akan segera membuka dapur umum untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat disekitar Gunung Toar yang terdampak banjir.

“Kita juga akan mendata apa yang paling dibutuhkan korban banjir. Jika memungkinkan kita juga akan membuka posko medis ACT disana,” tambah Kepala Cabang ACT Riau Othman Razali.

Othman menjelaskan ACT telah membuka rekening donasi untuk Banjir Gunung Toar yang bisa langsung diberikan ke perwakilan ACT di Pekanbaru atau melalui laman resmi.

Kabupaten Kuansing mengalami perbedaan cuaca dibanding daerah lainnya di Riau. Kuansing dihadapkan dengan tingginya curah hujan pada medio pekan ini, sementara wilayah pesisir Riau mengalami musim kering hingga dilanda kebakaran lahan dan hutan.

Baca juga: Dua desa di Bangka terendam banjir
Baca juga: Jembatan di Bangka putus dihantam banjir

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Pariwisata dan UBSI garap desa wisata

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk menggarap desa wisata sekaligus mengembangkan sumber daya manusia pariwisata.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Wisnu Bawa Tarunajaya, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar (PDPKT) Kementerian Desa Hasrul Edyar, dan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Mochamad Wahyudi di Jakarta, Kamis.

Salah satu program dalam kerja  sama  itu adalah pengembangan desa wisata melalui pendampingan perguruan tinggi di daerah perbatasan, terluar, dan terpencil.

“Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan penyelenggaraan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan di lingkungan daerah tertentu,” kata Wisnu dikutip dari siaran pers. 

Pihak UBSI menyambut baik  kerja sama ini. Para dosen dan mahasiswa nantinya akan dilibatkan dalam pengembangan desa wisata.

“Semoga saja ke depannya UBSI berkontribusi besar dalam penciptaan desa pariwisata ini. Dengan demikian, UBSI semakin nyata berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ujar Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Mochamad Wahyudi.

Wahyudi ingin para dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkan kerja sama ini dengan sebaik mungkin.

Pewarta: S024
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat

… penegak hukum juga tidak boleh memberi ruang kepada para pelaku kejahatan seksual, untuk menempuh jalan damai dengan keluarga korban…

Kupang, NTT (ANTARA News) – Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veronika Ata, mengatakan, aparat penegak hukum harus berani menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Aparat penegak hukum juga tidak boleh memberi ruang kepada para pelaku kejahatan seksual, untuk menempuh jalan damai dengan keluarga korban,” kata dia, di Kupang, Kamis, terkait langkah penanganan kejahatan kekerasan seksual.

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak NTT menunjukkan, selama 2017-Oktober 2018 tercatat 19 kasus kekerangan seksual terhadap anak.

Jumlah tersebut terdiri dari 12 kasus pemerkosaan dan lima kasus pelecehan seksual.

Namun, sejak awal Januari hingga Februari 2019 ini, sudah terjadi beberapa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. “Kami masih mendata, tetapi angkanya jauh lebih tinggi dibanding kasus yang terjadi sepanjang 2017-2018,” katanya.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini membuat masyarakat menginginkan hukuman berat terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera.

“Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan. Mestinya aparat penegak hukum memberikan hukuman berat yang dapat membuat pelaku jera, bukan memberi ruang untuk melakukan hal yang sama,” katanya.

Mengenai undang-undang, dia mengatakan, hukuman kepada pelaku sebenarnya cukup tinggi. Hal ini sudah diatur dalam pasal 82 UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun.

Selain itu, pelaku kejahatan terhadap anak ini juga didenda paling banyak Rp300 juta dan paling sedikit Rp60 juta, kata Veronika Ata yang juga aktivis LSM ini.

Artinya, kata dia, acuan hukum sudah jelas, tetapi dalam kenyataannya, banyak sekali kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan melalui jalan damai.?

Pelaku kata dia, hanya diberi sanksi denda yang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban seumur hidup.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Solok Selatan tetapkan masa tanggap darurat gempa 14 hari

Padang Aro (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat, menetapkan masa tanggap darurat gempa bumi selama 14 hari karena membutuhkan waktu lama untuk pemulihan pascabencana.

“Bencana gempa mengakibatkan kerugian materil yang cukup besar karena banyak rumah warga rusak sehingga pemerintah harus bisa menjamin penampungan yang layak serta tersedianya logistik bagi korban sehingga ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari,” kata Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, di Padang Aro, Kamis.

Menurut dia, bencana gempa menjadi penyumbang kerugian paling besar di Solok Selatan sebab banyak rumah masyarakat yang rusak.

“Solok Selatan sering terjadi bencana banjir dan longsor tetapi gempa hari ini menyumbang kerugian materil paling besar walaupun tidak ada korban jiwa,” katanya.

Dia menyatakan, setelah meninjau ke lokasi sebagain besar konstruksi rumah masyarakat di Kecamatan Sangir Balai Janggo di bawah standar.

Karena di daerah itu belum pernah terjadi bencana gempa sehingga masyarakat dalam membangun rumah tidak memperkirakan dampak gempa.

Ia menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu korban bencana.

“Pejabat yang berkunjung harus bisa memotivasi masyarakat yang sudah kehilangan tempat tinggal dan jangan hanya pergi selfie ke lokasi bencana,” ujarnya.

Dia mengemukakan, pemerintah harus menjamin penampungan yang layak bagi korban gempa jangan sampai mereka tidur di tempat yang tidak layak.

“Semua tenda yang ada baik milik BPBD, Dinas Sosial maupun PMI dan Pramuka harus dibawa ke lokasi bencana untuk menampung sementara para korban,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Solok Selatan, Johny Hasan Basri mengatakan data terakhir akibat gempa 398 rumah warga rusak yang terdiri dari rusak ringan 182 unit, rusak sedang 121 unit serta 95 rusak berat yang tersebar di tiga Kecamatan.

Untuk fasilitas umum yang rusak sebanyak 14 unit yang terdiri dari tiga fasilitas kesehatan, enam sekolah dan empat tempat ibadah.

Sedangkan warga yang mengungsi tercatat sebanyak 192 jiwa dari 42 Kepala Keluarga.

Kepala Dinas Kesehatan, Novirman menyatakan, korban luka sebanyak 55 orang yang dengan rincian wilayah Puskesmas Mercu 37 orang, Puskesmas Abai 11 orang, Puskesmas Talunan lima orang, Puskesmas Bidar Alam  2 orang  di mana satu orang rujuk ke RSUD. 

“Semua pasien yang berobat ke sarana kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang terdampak bencana gempa digratiskan tanpa terkecuali,” tandas Novirman.

Baca juga: Gempa berkekuatan m=4,8 guncang Solok Selatan
Baca juga: Solok Selatan kembali diguncang gempa magnitudo 5,6

Baca juga: 347 bangunan rusak akibat gempa Sumbar
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ILO sebut peluang pekerjaan bidang teknologi makin berkembang

Jakarta (ANTARA News) – Koordinator Proyek Nasional Organisasi Buruh Internasional (ILO)  Abdul Hakim mengatakan bahwa jenis pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi akan semakin berkembang di masa depan.

“Dari data ILO, pekerjaan yang sifatnya digitalisasi, online, terkait teknologi, IT skill. Itu yang akan sangat berkembang,” kata Abdul Hakim dalam seminar bertajuk “Pekerjaan Masa Depan: Dampaknya Bagi Kaum Muda dan K3” di Jakarta, Kamis.

Abdul mengatakan ILO meminta agar negara-negara anggotanya memiliki strategi dalam menghadapi era tersebut.

“ILO mendorong agar negara-negara anggotanya punya strategi masa depan dalam menyongsong pekerjaan masa depan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa untuk mencetak sumber daya manusia yang menguasai teknologi selain dibutuhkan pendidikan formal, dibutuhkan juga keahlian yang memadai.

“Pendidikan formal tentu menjadi syarat tapi bagaimana mereka memperkuat kemampuan terutama isu teknologi,” katanya.

Selain pengetahuan, menurutnya para pekerja di masa depan juga harus membangun jejaring pertemanan agar dapat saling berbagi pengalaman dan peluang.

“Persiapkan pengetahuan yang memadai, berbagi pengalaman, network, kerja sama dan harus gigih,” katanya.

Dalam upaya membangun sumber daya manusia berkualitas, ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui berbagai program penyuluhan.

“Salah satunya penyuluhan, penguatan peningkatan kesadaran, pengenalan materi, strategi, gagasan,” katanya.

Acara tersebut diadakan rutin dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari pekerja, pengusaha, dan birokrasi.

“Diikuti oleh serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, birokrasi,” katanya.  

Baca juga: Kemenaker: SDM unggul kunci hadapi Revolusi Industri 4.0
Baca juga: Kemenaker alokasikan 70 persen anggaran untuk pengembangan sdm

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG sebut perlu ada pemodelan tsunami karena longsor dan erupsi

Belajar dari bencana kemarin  kita harus membuat itu,

Jakarta (ANTARA News) – Belajar dari tsunami Palu dan Selat Sunda di akhir 2018 dan awal 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus mendiskusikan perlunya pemodelan tsunami yang disebabkan oleh longsor dan erupsi gunung api di laut.

Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono di Jakarta, Kamis mengatakan, skenario ini untuk mengintegrasikan dan melengkapi 18.000 skenario pemodelan tsunami berbasis tektonik yang selama ini digunakan oleh BMKG sebagai langkah mitigasi.

“Belajar dari bencana kemarin  kita harus membuat itu. Kita bertemu para pakar tsunami di seluruh dunia, diskusi perlunya ada modeling tsunami yang tidak hanya dipicu tektonik tapi juga longsor bawah laut atau erupsi gunung api. Kami akan lengkapi ke sana,” kata Rahmat Triyono saat ditemui usai acara Ecotalk di Ancol.

Mulai 2019 hingga tiga tahun ke depan, pemerintah juga akan terus melengkapi sensor seismograf yang kurang, mengingat saat ini desain sistem peringatan dini yang ada di wilayah Indonesia masih sangat terbatas.

Selain itu akan dipersiapkan juga penambahan buoy oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan tide gauge dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Semua didedikasi untuk sistem pencegahan tsunami di Indonesia,” ucap dia.

Meski begitu Rahmat belum bisa memastikan berapa jumlah sensor seismograf dan tide gauge yang akan ditambahkan.

Namun jika mengacu pada perencanaan yang telah disusun, BMKG merencanakan ratusan seismograf yang akan dipasang dalam tiga tahun ke depan. Begitu pun dengan tide gauge yang dipersiapkan sebanyak 20 sampai 30 unit.

“Termasuk akan dipasang buoy-nya yang hilang, radar tsunami juga akan dilengkapi sistem peringatan dini tsunami. Kalau satu gagal seperti di Mamuju, bayangkan hanya satu tide gaude yang berfungsi mencatat adanya tsunami di wilayah seluas itu, bagaimana daerah-daerah lain,” kata dia.

Adapun pemodelan tsunami di setiap wilayah yang dibuat saat ini sudah sangat bervariasi, mulai dari magnitudo terendah hingga tertinggi, angka-angka itu didasarkan pada sejarah tsunami yang pernah terjadi di Indonesia.

Baca juga: Bangunan di sekitar pantai perlu diberi informasi ketinggian muka air laut
Baca juga: Kepala BMKG tekankan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi tsunami

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemensos turunkan Tagana bantu korban gempa Solok Selatan

Kami sedang ‘asessment’ apa saja yang dibutuhkan. Tagana kami di Solok sudah turun ke lokasi

Jakarta, (ANTARA News) – Kementerian Sosial menurunkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk ikut membantu korban gempa bumi di Solok Selatan,  Provinsi Sumatera Barat.

“Kami sedang ‘asessment’ apa saja yang dibutuhkan. Tagana kami di Solok sudah turun ke lokasi,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, tugas Kemensos dalam penanganan bencana tentunya terkait dengan perlindungan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan dan pengungsian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan, Sumatera Barat, mencatat sebanyak 347 bangunan rusak ringan hingga berat akibat dua gempa yang melanda daerah itu pada Kamis (28/2).

Kerusakan rumah warga paling banyak di Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo sebanyak 168 unit dengan rincian rusak berat 21 unit, rusak sedang 42 unit dan rusak ringan 106 unit.

Selanjutnya di Nagari Sungai Kunyit Barat rusak berat satu unit, rusak sedang dan rusak ringan masing-masing 50 unit.

Seterusnya Nagari Talunan Maju rusak berat tujuh unit dan rusak sedang 23 unit ditambah satu tempat ibadah dan satu fasilitas kesehatan.

Kemudian di Kecamatan Sangir Batang Hari terdapat rumah rusak ringan 30 unit di Ranah Pantai Cermin.

Sedangkan di Kecamatan Sangir Jujuan tiga rumah rusak sedang dan 11 unit rusak ringan serta satu unit sekolah juga terdampak.

Korban luka-luka akibat gempa bumi tektonik yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, terus bertambah dan hingga Kamis siang telah mencapai 48 orang.

Baca juga: 347 bangunan rusak akibat gempa Sumbar

Baca juga: Korban luka-luka gempa Solok Selatan jadi 42 orang

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Daop 6 Yogyakarta mulai jual tiket lebaran

(Antara)-PT Kereta Api Indonesia, KAI Daop 6 Yogyakarta, sudah melayani penjualan tiket untuk masa angkutan lebaran.  penjualan tiket dilakukan H-90 sebelum keberangkatan atau mei- juni mendatang.  Masyarakat yang ingin mudik dengan memanfaatkan jasa kereta api, diimbau segera memesan tiket, karena bulan juni bertepatan dengan libur sekolah.

Diduga dicuri, alat deteksi dini kekeringan gambut “Sipalaga” di Sumsel hilang

Alat itu sangat berguna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut.

Palembang, (ANTARA News) – Lima unit alat pendeteksi dini kekeringan gambut Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (Sipalaga) di Sumatera Selatan seharga Rp100 juta/unit hilang, dan diduga dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab pada tahun 2018.

Kepala Pokja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut (BRG) Suwignya Utama di Palembang, Kamis, mengatakan, kondisi ini membuat BRG tidak memasang kembali alat tersebut meski menjadi bagian penting dalam Sipalaga.

Ia menegaskan bahwa alat itu sangat berguna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut.

“Kejadian ini tidak terjadi di daerah lain. Sebab di Sumsel hilang, jadi tidak ditambah dulu,” kata dia.

Suwignya memaparkan alat pendeteksi itu dapat menjangkau kadar kekeringan gambut hingga seluas 30 hektare per unit.

Alat pemantau tinggi muka air itu akan merekam parameter tinggi muka air, kelembaban tanah dan curah hujan per 10 menit dan akan mengirimkan datanya setiap hari ke sistem.

Sementara itu, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri, mengatakan BRG telah memasang Sipulaga sebanyak 142 alat di tujuh provinsi yang memiliki lahan gambut di Tanah Air.

“Sumsel mendapat 21 alat, sebetulnya kebutuhan kita lebih banyak tetapi karena anggaran terbatas jadi bertahap,” ujar dia.

Myrna menjelaskan alat yang terkoneksi dengan sistem teknologi itu menjadi semacam pemantau tinggi muka air di tanah gambut. Saat terdeteksi tinggi mata air sudah rendah maka menjadi peringatan untuk antisipasi karhutla.

BRG bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengembangkan sistem yang dapat mengukur kelembaban tanah gambut, tingkat curah hujan, suhu dan kelembapan udara serta arah dan kecepatan angin.?

Ia mengemukakan alat pemantau tersebut 90 persen menggunakan komponen lokal, hanya bagian sensor saja yang diakui BRG masih impor.

Myrna menjelaskan sebetulnya, BRG telah memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat untuk memelihara alat pendeteksi tersebut.

“Kami lakukan pendekatan ke masyarakat, baik melalui pelatihan maupun bimtek (bimbingan teknis),” ujar dia.

Baca juga: BRG tambah 30 alat pemantau tinggi air gambut

Baca juga: Satu juta hektar lahan gambut Sumsel terbakar

Baca juga: BRG sebut 102 hektare gambut rusak di Sumsel sudah dibasahi

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kota Magelang-Belanda jajaki kerja sama “sister city”

Proram “sister city” dengan Kota Breda itu kemudian menjadi program kerja DRD Kota Magelang. Karena dalam satu semester DRD harus bisa menghasilan satu “output”

Magelang, Jateng (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah, menjajaki kerja sama kota kembar (sister city) dengan Kota Breda, Belanda, kata Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang, Eny Boedi Orbawati.

“Langkah ini dilakukan menyusul hasil penelitian para pakar dari Universitas Gadjah Mada serta potensi yang dimiliki Magelang,” katanya saat menerima kunjungan Baperlitbang Kabupaten Kendal, di Magelang, Kamis.

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Departemen Teknik dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof Bakti Setiawan, PhD mengatakan, Magelang Raya yang merupakan gabungan Kota dan Kabupaten Magelang dengan potensi yang dimiliki diharapkan mampu menjalin kerja sama sister city dengan Breda, Belanda.

“Proram sister city dengan Breda itu kemudian menjadi program kerja DRD Kota Magelang. Karena dalam satu semester DRD harus bisa menghasilan satu ‘output’,” katanya.

Potensi yang dimiliki Kota Magelang antara lain sebagai tempat pendidikan militer. Hal ini sama dengan Breda yang juga menjadi tempat pendidikan militer. Selain itu, juga daerah wisata, di mana Kota Magelang memiliki bangunan kuno peninggalan Belanda.

Menurut dia, dampak terjalinnya kerja sama sister city dengan Breda diharapkan banyak wisatawan dari negara kincir angin itu berwisata ke Magelang, termasuk mengunjungi Candi Borobudur.

Wakil Ketua DPRD Kota Magelang, Retno Rusdjijati mengatakan untuk semester kedua pada 2019, program kerja DPRD adalah kampung bunga untuk mendukung brand Kota Sejuta Bunga.

“Lahan pertanian di Kota Magelang terbatas dan keunggulan kota ini antara lain kampung organik dan bank sampah,” katanya.

Kabid Penelitian dan Pengembangan Baperlitbang Kabupaten Kendal, Kartini mengatakan, kedatangannya untuk menimba ilmu mengenai Litbang dan kegiatan DPRD Kota Magelang.

“Prestasi Litbang Kota Magelang sudah tidak diragukan lagi, karena itu kami belajar ke sini,” katanya.

Menurut dia, Baperlitbang Kabupaten Kendal ingin mengembangkan iptek. Adapun DRD sudah terbentuk pada akhir 2017.

“Kami masih mencari format, sedang unsur kelembagaan masih harus belajar dan berbenah. Harapan ke depan bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah,” katanya.

Baca juga: Gereja yang terbakar di Magelang peninggalan Belanda

Baca juga: Indonesia-Belanda kerja sama bidang pertahanan

Baca juga: Indonesia-Belanda kerja sama penanggulangan banjir

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bangunan di sekitar pantai perlu diberi informasi ketinggian muka air laut

Jadi jangan setiap ada peringatan dari BMKG semuanya lari. Kalau levelnya waspada cukup sekitar pantai saja yang dievakuasi,

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono mengimbau agar masyarakat dan kepala daerah di sekitar pantai memasang tanda ketinggian meter di atas permukaan laut (mdpl).

Hal ini dinilai penting agar masyarakat yang sedang berada di sekitar pantai mampu merespons dengan baik saat BMKG memberi peringat gelombang tinggi.

“Di ruang publik mana saja misalnya sekolah, kantor, masjid, disebutkan ini tiga meter di atas permukaan air. Di sudut bangunan saja saya rasa tak mengganggu. Biar masyarakat tahu di sekitar pantai tinggi saya berapa,” kata Rahmat saat ditemui usai acara Ecotalk di Ancol, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan tiga jenis peringatan, dimulai dengan waspada untuk potensi gelombang yang tinggi maksimalnya setengah meter, siaga untuk tinggi gelombang setengah sampai tiga meter, dan awas yang memperkirakan gelombang tinggi di atas tiga meter.

“Di atas tiga meter itu bisa lima sampai 10 meter. Kalau suatu daerah sudah di level awas ya lakukan evakuasi menyeluruh,” ucap dia.

Rahmat mencontohkan, jika peringatan BMKG masih ada di level siaga, masyarakat sebenarnya bisa merasa cukup aman jika sudah berada di ketinggian lima meter dari permukaan air.

“Jadi jangan setiap ada peringatan dari BMKG semuanya lari. Kalau levelnya waspada cukup sekitar pantai saja yang dievakuasi. Makanya di daerah pantai ditulis ada di ketinggian berapa. Begitu ada waspada ini berarti ketinggian sekitar setengah meter bisa kena,” ucap dia.

Rahmat pun menegaskan kalau peringatan potensi tsunami memang bisa terjadi di tinggi gelombang setengah sampai di atas tiga meter, yang jelas, jika gelombang itu disebabkan oleh gempa bumi, maka gelombang itu disebut tsunami.

“Seperti kemarin saat di Lombok, kami beri peringat gelombang 0 sampai 50 cm. Di hari itu tercatat 13 cm, tapi masyarakat kan mempertanyakan masa 13 cm itu tsunami, padahal gelombang yang disebabkan oleh gempa bumi ya itu namanya tsunami. Mungkin untuk yang di daratan tidak berdampak, tapi untuk yang lagi di pantai ya pasti kena,” ucap dia.

Baca juga: Perlu sinergi keilmuan dalam mitigasi bencana
Baca juga: Manfaatkan teknologi komunikasi untuk mitigasi bencana

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perguruan tinggi didorong kembangkan inovasi unggulan daerah

Seperti di sini (Aceh) kopi dan kakao merupakan produk unggukan yang sangat prospektif, akan tetapi belum mampu menyejahterakan petani secara maksimal. Hal itu dikarenakan produk yang dijual masih berbentuk bahan belum jadi

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA News) – Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi terhadap produk unggulan daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kasubdit Pengembangan Sistem Dan Jaringan Inovasi Kemenristekdikti, Wihatmoko Waskitoaji, di Lhokseumawe, Kamis, di sela-sela acara Rapermen Ristekdikti Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi yang digelar di Gedung GOR Universitas Malikussaleh (Unimal) mengatakan bahwa peran perguruan tinggi penting dalam melakukan berbagai inovasi usaha terhadap produk unggulan daerah.

“Seperti di sini (Aceh) kopi dan kakao merupakan produk unggukan yang sangat prospektif, akan tetapi belum mampu menyejahterakan petani secara maksimal. Hal itu dikarenakan produk yang dijual masih berbentuk bahan belum jadi,” kata dia.

Oleh karena, kata dia, perlu keterlibatan perguruan tinggi dalam memberikan sentuhan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan produk unggulan sebagaimana dimaksudkan agar memberi nilai tambah kepada petani dan berdampak ganda terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

“Sekarang banyak produk seperti kopi atau kakao dipasarkan keluar negeri dalam bentuk biji. Seandainya produk pertanian tersebut diolah terlebih dahulu dengan sentuhan teknologi ke dalam berbagai varian produk turunanya, maka akan lebih memberikan nilai ekonomis kepada petani dan masyarakat, ujar Wihatmoko Waskitoaji.

Bahkan, lanjut dia,, untuk menggairahkan semangat inovasi produk unggulan di daerah, pihak Kemenristekdikti memberikan insentif kepada perusahaan pemula yang memiliki inovasi produk berupa pembinaan agar dapat lebih berkembang.

“Sangat diharapkan, dengan adanya inovasi terhadap produk unggulan daerah, akan terjadi dan tercipta hilirisasi berbagai produk unggulan daerah yang lebih bernilai ekonomis. Sekaligus berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat,” kata dia.

Baca juga: Unimal Aceh loloskan 6 “startup” binaan raih pembiayaan program PPBT Kemenristekdikti

Baca juga: Kementan fokus kembangkan komoditas unggulan daerah

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mensos sebut perlu satu visi untuk perangi hoaks

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perlu ada keseragaman pandangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk sama-sama memerangi hoaks.

“Hoaks kalau kita diamkan akan berkembang menjadi masalah sosial. Karena itu kita harus punya pandangan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat untuk sama-sama memerangi hoaks,” kata Menteri Sosial di Jakarta, Kamis.

Mensos mengatakan hal tersebut usai memberikan pengarahan pada acara sinergi pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2019 yang dihadiri perwakilan pilar sosial se-DKI Jakarta antara lain Tagana, Karang Taruna, TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Sebelumnya para pilar sosial tersebut membacakan deklarasi antihoaks dan perwakilan tiap pilar sosial menandatangani deklarasi yang disaksikan dan turut ditandatangani Mensos Agus.

Agus yakin dan percaya atas kemampuan pilar-pilar sosial dalam memerangi hoaks karena diyakini mereka mempunyai kapasitas dan intelektualitas yang baik.

“Saya terima kasih kepada pilar sosial yang sudah mendeklarasikan diri dalam memerangi hoaks.
Ini penting karena kalau kita diamkan sangat berbahaya bisa jadi potensi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), jadi potensi masalah sosial yang ada di masyarakat,” tambah dia.

Ia juga mengingatkan pilar-pilar sosial yang merupakan mitra Kemensos perlu menjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan jejaring pilar sosial lainnya.
 
“Karena itu saya minta pilar sosial untuk selalu menjalin kerjasama yang baik dan erat dengan Pemda dimana bertugas, juga dengan LSM dan pihak swasta lainnya,” kata Mensos.
***3***

Baca juga: Mensos minta pilar sosial proaktif tangkal hoaks di tengah masyarakat

Baca juga: Pemerintah ajak pilar sosial perkuat kemitraan

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alat deteksi longsor “Elwasi” dikembangkan BPBD Banjarnegara-Jateng

Elwasi adalah alat deteksi dini gerakan tanah yang dibuat oleh seorang staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara, Sudarsono

Purwokerto, Jateng (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terus mengembangkan alat deteksi dini gerakan tanah, Elwasi, untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

“Elwasi adalah alat deteksi dini gerakan tanah yang dibuat oleh seorang staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara, Sudarsono,” kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara Andri Sulistyo di Banjarnegara, Kamis.

Dia menjelaskan Elwasi singkatan dari “Eling Waspada lan Siaga” yang maknanya agar semua pihak mengingat bahwa mereka berada di daerah rawan bencana sehingga perlu kewaspadaan dan tetap harus siaga dalam mengurangi risiko bencana.

“Lahirnya alat tersebut berawal dari banyaknya kejadian bencana tanah ambles dan longsor di Kabupaten Banjarnegara,” katanya.

Secara struktur kondisi morfologi, topografi dan geologi, kata dia, Banjarnegara daerah rawan tanah longsor sehingga diperlukan alat deteksi dini pergerakan tanah sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

“Pemasangan pertama Elwasi sangat bermanfaat sebagai deteksi pengaman relawan yang saat itu sedang melakukan kerja bakti pembersihan rumah terdampak longsor,” katanya.

Elwasi, kata dia, akhirnya terus dikembangkan dan diuji coba di beberapa wilayah, seperti di Desa Sirongge, Kecamatan Pandanarum Banjarnegara (2017), Cisolok, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (2018), dan Desa Kebutuhjurang, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara (2019).

“Saat ini pengembangan Elwasi terus di tingkatkan dan disempurnakan oleh BPBD Banjarnegara sebagai salah satu alat deteksi longsor yang dibutuhkan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana,” katanya.

Elwasi, tambah dia, juga masih dalam proses hak cipta yang nantinya dapat diproduksi secara massal untuk mendukung upaya mitigasi bencana yang efektif.

“Sistem kerja Elawasi dirangkai dengan sederhana tidak menggunakan detektor kemiringan, curah hujan, dan kelembaban, hanya menggunakan basis detektor pergerakan tanah (extensometer) dengan ketelitian 5-10 centimeter sehingga tidak terlalu banyak peralatan yang dibutuhkan,” katanya.

Baca juga: Detektor longsor Elwasi dapat dipasang pada tipe longsoran rayapan

Baca juga: Alat deteksi longsor buatan BPBD Banjarnegara dipasang di Desa Kebutuhjurang

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Disdukcapil telah terbitkan 82 KTP-e untuk WNA di Yogyakarta

Dasar pemberian KTP-e untuk WNA tersebut diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Yogyakarta, (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta hingga saat ini telah menerbitkan 82 lembar kartu tanda penduduk elektronik untuk warga negara asing yang berasal dari berbagai negara. 

“Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) untuk warga negara asing (WNA) ini sudah sesuai dengan ketentuan. WNA dapat memperoleh KTP-e jika sudah memiliki izin tinggal tetap yang dikeluarkan Imigrasi,” kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Yogyakarta, Kamis. 

Menurut dia, WNA yang memperoleh KTP-e  yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berasal dari berbagai negara, baik Amerika, Eropa, maupun Asia. 

“Tidak ada asal negara yang dominan. Semuanya merata. Ada yang dari Belgia, Belanda, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Asia,” katanya. 

Sebagian besar WNA yang mengurus KTP-e di Kota Yogyakarta, memiliki profesi sebagai pengajar atau pelajar sehingga tinggal cukup lama di Indonesia. 

Bram mengatakan dasar pemberian KTP-e untuk WNA tersebut diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Di dalam aturan penerbitannya, biodata yang ditampilkan dalam fisik KTP-e untuk WNA hampir sama dengan KTP-e untuk warga negara Indonesia, yaitu memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan, serta memuat masa berlaku. 

NIK yang ditetapkan pun sesuai dengan aturan pemberian NIK untuk warga negara Indonesia, yaitu enam digit awal merupakan kode wilayah kartu diterbitkan, enam digit berikutnya merupakan tanggal lahir penduduk dan empat digit terakhir merupakan nomor pendaftaran penduduk. 

“Untuk masa berlaku hanya dibatasi maksimal lima tahun atau disesuaikan dengan sisa izin tinggal WNA di Indonesia yang masih berlaku. Bisa saja, WNA itu melapor ke kami saat izin tinggalnya hanya tersisa tiga tahun, maka masa berlaku e-KTP pun ditetapkan tiga tahun,” katanya. 

Meskipun demikian, e-KTP untuk WNA tersebut dapat diperpanjang asalkan warga negara yang bersangkutan sudah memperpanjang izin tinggal tetap melalu kantor Imigrasi terlebih dahulu. 

Bram memastikan basis data untuk pencatatan WNA dengan administrasi kependudukan untuk WNI terpisah sehingga tidak mungkin akan tercantum dalam daftar pemilih tetap dan tidak akan bisa digunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu saat Pemilu 2019. 

“Karena di dalam biodata tercantum kewarganegaraan, maka KTP-e WNA tidak bisa digunakan untuk memilih. Jika ada pemalsuan, maka yang mungkin saja terjadi disebabkan oleh penggunaan biodata WNA yang kemudian ditempelkan dengan NIK WNI,” katanya. 

Selain memperoleh KTP-e, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga menerbitkan kartu keluarga untuk WNA yang sudah memiliki izin tetap.

Baca juga: Yogyakarta layani pencetakan KTP untuk WNA

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenaker: SDM unggul kunci hadapi Revolusi Industri 4.0

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Wisnu Pramono mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci untuk mampu bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Pasalnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, menurutnya, keberhasilan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Wisnu, ada tiga cara untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar berkualitas dan berdaya saing diantaranya melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir.

“Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui tiga jalur utama. Pertama melalui jalur pendidikan, kedua melalui jalur pelatihan kerja, dan ketiga melalui jalur pengembangan karier di tempat kerja,” kata Wisnu Pramono dalam seminar bertajuk “Pekerjaan Masa Depan: Dampaknya Bagi Kaum Muda dan K3” di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pendidikan memiliki fokus untuk membangun pondasi yang kokoh dalam pengembangan kualitas tenaga kerja. 

“Jika jalur pendidikan fokusnya membangun pondasi kompetensi dasar tenaga kerja, maka jalur pelatihan kerja berfokus pada pembangunan dan pengembangan pilar-pilar kompetensi kerjanya, yang nantinya akan dimantapkan di tempat kerja melalui pengembangan karir dan profesionalisme tenaga kerja,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan karir di tempat kerja merupakan satu kesatuan proses pengembangan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja. ***3***

Baca juga: Menperin sebut RI optimistis terapkan revolusi industri 4.0

Baca juga: Wapres: KB diperlukan untuk hadapi revolusi industri 4.0

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemensos siapkan sejumlah opsi terkait wacana kartu sembako murah

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Sosial (Kemensos) merumuskan sejumlah opsi untuk mengimplementasikan wacana kartu sembako murah yang digagas Presiden Joko Widodo.

“Ada beberapa opsi pastinya yang sedang kami pelajari secara intensif,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis.

Agus mengatakan sejumlah opsi yang sedang dipelajari tersebut misalnya, apakah program kartu sembako murah itu terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Atau program itu merupakan program diluar bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. 

“Kita juga pelajari apakah program itu merupakan program bantuan belanja pangan secara umum atau  merupakan kartu diskon misalnya ketika masyarakat pegang kartu itu dia diberikan diskon untuk belanja sembako,” tambah dia.

Berbagai macam opsi tersebut terus dirumuskan dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian terkait misalnya dengan Kementerian BUMN karena selama ini Kemensos menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Presiden Joko Widodo menyampaikan akan menerbitkan tiga kartu sosial baru pada Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, pada Minggu (24/2). 

Ketiga kartu tersebut yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja.

Baca juga: Wacana Kartu Sembako Murah harus berlandaskan data akurat

Baca juga: Sri Mulyani bilang tiga kartu sosial Jokowi tidak membebani anggaran
 

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bantu krisis kemanusiaan Palestina, ACT Sulsel buka donasi

Alhamdulillah bantuan demi bantuan terus masuk ke kami dan animo masyarakat yang  ingin membantu penderitaan rakyat di Palestina sangat tinggi

Makassar, (ANTARA) – Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali membuka donasi untuk membantu rakyat Palestina dari krisis kemanusiaan karena pengaruh perang.

“Alhamdulillah bantuan demi bantuan terus masuk ke kami dan animo masyarakat yang  ingin membantu penderitaan rakyat di Palestina sangat tinggi,” kata Kepala Cabang ACT Sulsel, Syahrul Mubaraq di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, krisis kemanusiaan yang melanda warga Palestina juga menjadi keprihatinan di Indonesia. Makanya, bantuan donasi masyarakat sangat penting untuk rakyat Palestina.

Dia mengatakan, donasi yang dibuka ACT Sulsel ini untuk menampung semua bantuan masyarakat yang nantinya akan diteruskan ke warga Palestina jika jumlahnya sudah mencukupi untuk pengiriman.

Donasi yang dibuka di Sulsel juga dilakukan oleh ACT lainnya yang tersebar di berbagai provinsi untuk menghimpun semua bantuan kemanusian tersebut.

“Semua cabang ACT juga melakukan hal yang sama, menghimpun donasi masyarakat untuk diteruskan ke rakyat Palestina yang memang betul-betul membutuhkan pangan dan lainnya,” katanya.

Sebelumnya puluhan anak Palestina menggelar aksi demonstrasi di Kota Gaza, Minggu (4/2). Mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk campur tangan guna mengakhiri krisis ekonomi di wilayah Palestina yang terkepung Israel.

Anak-anak Palestina mengibarkan spanduk yang mengecam pengepungan Israel di wilayahnya,dan mendesak Israel membuka perlintasan Gaza.?

Anak-anak Palestina juga meminta akses air minum bersih, listrik dan fasilitas kesehatan yang layak, dalam kampanye yang diusung Koalisi Badan Amal Palestina, bertajuk “Save Gaza”.

Baca juga: ACT gelar konser amal peduli Palestina dan Lombok

Baca juga: Posko Medis ACT siaga di Gaza

Baca juga: ACT kirim 2.000 ton beras ke Palestina

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Calon haji tertua di Kabupaten Banyumas-Jateng berusia 91 tahun

Calon haji tertua usia 91 tahun atas nama Sawen, warga Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Purwokerto, Jateng  (ANTARA News) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah menginformasikan bahwa calon haji tahun keberangkatan 2019 asal wilayah setempat yang paling tua berusia 91 tahun dengan kondisi kesehatan yang cukup baik.

“Calon haji tertua usia 91 tahun atas nama Sawen, warga Kemranjen, Kabupaten Banyumas,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas Imam Hidayat melalui Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Purwanto Hendro Puspito, di Purwokerto, Kamis.

Dia menambahkan calon haji paling muda berusia 18 tahun atas nama Asam Haidar, warga Purwokerto Selatan.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengawal kondisi kesehatan calon haji.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, mengingat ada beberapa calon haji yang berusia sangat tua sehingga akan menjadi perhatian kami,” katanya.

Jumlah calon haji pada 2019 di wilayah setempat 1.177 orang.

“Jumlah calon haji tahun 2019 ini sebanyak 1.147 orang, cadangan 30 orang, jumlah keseluruhan 1.177 orang,” kata Purwanto Hendro Puspito.

Dia menjelaskan, 1.147 calon haji noncadangan berada di porsi aman Provinsi Jawa Tengah, yang berarti nomor antrean calon haji yang tercantum di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sudah mendapat nomor porsi.

“Yang dimaksud dengan porsi aman berarti nomor antrean calon haji yang tercantum pada siskohat pada saat mendaftar haji pada setoran awal Rp25 juta di BPS BPIH mendapat nomor porsi yang insyaallah pada tahun 2019 akan berangkat sesuai alokasi kuota Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Banyumas menginformasikan bahwa lebih dari 70 persen calon haji asal wilayah tersebut masuk dalam kategori risiko tinggi.

Hal tersebut diketahui dari hasil pemriksaan tahap pertama yang telah dilakukan sejak Oktober 2018.

Calon haji dengan kategori risiko tinggi adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun dan atau calon haji dengan penyakit yang bisa berdampak pada kesehatan secara umum.

Baca juga: Jumlah calon haji Banyumas-Jateng tahun 2019 capai 1.177 orang

Baca juga: Ratusan calon haji Banyumas-Jateng telah mengurus paspor

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

70 persen upaya penurunan stunting di luar sektor kesehatan

Jakarta (Antara) – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan 70 persen kontribusi dalam upaya penurunan masalah kekerdilan atau stunting berasal dari luar sektor kesehatan.

Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Yuly Astuti mengatakan di Jakarta, Kamis, upaya paling besar dalam penurunan prevalensi stunting berupa intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor di luar sektor kesehatan, seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. 

Sementara upaya yang telah dilakukan pemerintah dari sektor kesehatan seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana Nasional hanya berkontribusi sebesar 30 persen.

“Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan dan ditujukan kepada ibu hamil serta anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Namun, intervensi ini hanya berkontribusi sebesar 30 persen untuk penurunan stunting,” jelas Yuly.

Yuly yang melakukan penelitian di Mataram, Nusa Tenggara Barat terkait bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kasusnya tinggi.

“Kota Mataram memiliki kasus stunting yang tinggi, yakni sebesar 37,8 persen. Salah satu penyebab tingginya stunting di Mataram ditengarai akibat bayi BBLR,” ujar Yuly.

Dirinya menerangkan, inovasi daerah yang dapat dijadikan rujukan untuk penanganan kasus BBLR ditemukan di Puskesmas Pejeruk, Mataram. “Pengelola Puskesmas memiliki inovasi berupa SIGAP BBLR dan Peduli Ibu Hamil Anemia (PIHA),” jelasnya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Pejeruk dilakukan melalui pendekatan keluarga secara integrasi dan berkesinambungan mengikuti siklus hidup. “Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif antara petugas kesehatan, keluarga, dan komunitas,” jelasnya.

Yuly menekankan bahwa stunting tidak serta merta terjadi pada anak ketika dilahirkan, namun bermula dari kondisi ibu saat remaja, saat hamil, saat melahirkan, hingga anak berusia dua tahun.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI  proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita Indonesia berada di angka 30,8 persen pada 2018. Status gizi sangat pendek dan pendek ini menimbulkan masalah stunting (kekerdilan), yakni  masalah gizi kronis dengan indikasi tinggi badan tidak optimal.*

Baca juga: Program percepatan pencegahan “stunting” diluncurkan Pemkab Lamongan-Jatim

Baca juga: Dinkes Tebing Tinggi ungkap 74 anak alami “stunting”

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konferensi internasional kebencanaan akan digelar di Lombok

Mataram (ANTARA News) – Konferensi internasional tentang ilmu komputasi dan manajemen informasi kebencanaan digelar di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 21-23 Maret 2019.

Rencana konferensi internasional yang akan membahas teknologi informasi kebencanaan itu, disampaikan delegasi  International Conference on Computational Science and Information Management (ICoCSIM) saat bertemu Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Kamis.

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik kegiatan tersebut karena pemanfaatan teknologi dan penanganan bencana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

“IT dan kebencanaan memang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu peran IT dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana sangat dibutuhkan,” kata dia.

Untuk itu, Rohmi mengatakan program Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan program Siaga NTB dapat diharapkan menjadi sumber informasi terkait dengan persoalan kebencanaan.

Perwakilan dari ICoCSIM, Benny Benyamin Nasution, menyampaikan ada tiga hal yang dapat dicapai dari kegiatan konferensi internasional tentang ilmu komputasi dan manajemen informasi itu, yakni teknologi, pariwisata, dan kebencanaan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap, melalui konferensi tersebut dapat menyatukan para peneliti, praktisi dan industri untuk fokus pada ilmu komputasi dan konsep manajemen informasi, serta membangun kolaborasi.

Baca juga: BNPB sebut gempa biasanya berulang di tempat yang sama
Baca juga: Perlu sinergi keilmuan dalam mitigasi bencana

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Helikopter bantu pemadaman karhutla Riau

Personel Polres Bengkalis memadamkan kebakaran lahan gambut dengan latar belakang helikopter Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (28/2/2019). Pemerintah Indonesia mengerahkan tim gabungan pemadam kebakaran di darat dan menggunakan helikopter untuk memadamkan kebakaran lahan gambut yang sudah berlangsung selama sebulan di Pulau Rupat. ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc.

Disdukcapil Bandung telah terbitkan 6 KTP Penghayat

(Antara)-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Popong W Nuraeni, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya telah menerima 108 pengajuan pembuatan kartu tanda penduduk dengan kolom agama percaya kepada tuhan yang maha esa atau penghayat. dari 108 pengajuan tersebut, enam diantaranya telah diterbitkan dan diserahkan kepada pemiliknya.

“Kampung Quran” dikembangkan sebagai gerakan sosial di Indragiri Hilir-Riau

Konsepsinya melalui pembangunan Kampung Quran dengan satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan kita perkuat pembangunan SDM berbasis pengembangan keimanan dan ketakwaan

Oleh Fazar Muhardi dan Adriah Akil

Tembilahan, Riau (ANTARA News) – Bupati Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Muhammad Wardan menyatakan ingin fokus mengembangkan “Kampung Quran” yaitu pendirian Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan sebagai bagian dari semangat gerakan sosial.

“Konsepsinya melalui pembangunan Kampung Quran dengan satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan kita perkuat pembangunan SDM berbasis pengembangan keimanan dan ketakwaan,” katanya di Tembilahan, Kamis.

Di tengah-tengah tantangan kehidupan saat ini maupun masa depan, khususnya bagi generasi anak dan pemuda, kata dia, maka kreativitas pengembangan kegiatan tahfidz dengan tujuan penguatan SDM menjadi sangat relevan.

Dikatakannya bahwa, anak-anak dan pemuda di zaman ini yang dituntut lebih siap dan optimistis bisa beradaptasi untuk bisa bertahan melangsungkan hidup dan hendaknya menjadi unggul dalam kompetisi di era teknologi 4.0.

Namun di sisi lain secara bersamaan, katanya, ancaman pengaruh negatif kemajuan teknologi informasi (TI) dan media sosial dapat juga meninabobokkan anak-anak dan pemuda menjadi bermental pasif, instan, malas dan kurang peduli sosial, sehingga seyogyanya perlu untuk diantisipasi atau disiasati mengatasinya.

Berdasarkan pengalaman, kata dia, selaku kepala daerah dengan latar beberapa pengalaman sebelumnya mengurusi bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan SDM tidak sekadar urusan pendidikan formal sekolah, tetapi juga meliputi pendidikan keluarga, dan lain-lain, sifatnya pun kompleks, tidak berdiri sendiri, karenanya ia juga terkait dengan pembangunan infrastruktur dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

“Setidaknya itulah yang melandasi kenapa di Kabupaten Indragiri Hilir memprioritaskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan SDM,” kata dia.

Dia mengatakan model yang diterapkan dengan membangun Kampung Quran juga bisa memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi dengan bertolak dari platform bahwa Kampung Quran dengan Satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan merupakan bentuk literasi peradaban Islami di tanah Melayu.

Bupati mengemukakan  ada beberapa variasi pilihan model Kampung Quran yang dapat dikembangkan. Pertama, Kampung Quran yang memang sengaja difokuskan menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak untuk menguasai tahfidz Al-Quran dengan Satu Rumah Tahfidz di  setiap desa dan kelurahan.

Kedua, Kampung Quran yang dibangun melalui komunitas kreatif lewat pengorganisasian komunitas tertentu ataupun kerja sama antarkomunitas. Sistem tersebut terinspirasi dari sejumlah kisah sukses pengelolaan oleh komunitas dalam bentuk rumah literasi maupun kampung literasi.

Ia mengatakan, beberapa kata kunci yang melekat dalam Kampung Quran, secara konseptual Kampung Quran dengan satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan sekaligus merupakan visi dalam mengembangkan literasi peradaban Islami di tanah Melayu.

“Sebagaimana telah menjadi konvensi dalam sejarah masyarakat dan budaya Melayu yang identik dengan Islam. Demikian pula secara metodelogis dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam memilih dan mengembangkan pendekatan belajar maupun pendidikan literasinya,” kata Bupati.

Baca juga: Tradisi Kampung Quran di Pekanbaru

Baca juga: Isi malam pergantian tahun dengan berzikir, kata Bupati Indragiri Hilir

Baca juga: Warga Kampung Quran korban bencana Lombok dihibur Rian d’Masiv

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wiranto pimpin rapat kebakaran hutan dan lahan Riau

Batam (ANTARA News) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin rapat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, Kamis.

Rapat tertutup itu diadakan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dihadiri sejumlah kepala daerah tingkat I dan II di Pulau Sumatera.

Usai membuka rapat tentang Pemilu itu, Wiranto langsung meminta kepala daerah dan pemangku kepentingan yang terdampak karhutla, terutama di Riau, untuk melanjutkan rapat di ruangan terpisah.

Dalam rapat terlihat pula Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, dari Bengkalis dilaporkan, perusahaan industri kehutanan PT Sumatera Riang Lestari, menyatakan sudah menghabiskan lebih dari Rp1 miliar untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang lokasinya bersebelahan dengan konsesi mereka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.

“Sejak kebakaran pada 28 Januari 2019, (anggaran) sudah lebih dari Rp1 miliar,” kata Komandan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Winarno kepada Antara.

Ia mengatakan karhutla di Rupat yang paling besar terjadi sejak 28 Januari 2019, atau sudah berlangsung sebulan.

Kebakaran lahan gambut sulit dikendalikan, cepat meluas dan berpotensi merembet ke dalam konsesi SRL di daerah itu yang mencapai 38.210 hektare (ha).

Karhutla di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, sudah membara selama sebulan terakhir dan luasnya diperkirakan mencapai 1.000 ha.

“Sepertinya mendekati angka 1.000-an (hektare) di dua titik,” katanya.

Baca juga: Gubernur Riau instruksikan posko karhutla siaga 24 jam

Baca juga: Dumai masih berselimut asap kebakaran lahan

Baca juga: Gubernur Riau minta bupati-wali kota bentuk posko karhutla
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sejumlah rumah di Kupang-NTT roboh “dihantam” puting beliung

Saya belum dapat data sementara. Saat ini petugas masih lakukan pendataan di lokasi

Kupang, 28/2 (ANTARA) – Sejumlah rumah di Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur roboh “dihantam” angin puting beliung yang terjadi pada pukul 14.40 WITA.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Abraham Ade Manafe, ketika dikonfirmasi Antara di Kupang, Kamis sore mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan data sementara berapa rumah yang rusak akibat angin tersebut.

“Saya belum dapat data sementara. Saat ini petugas masih lakukan pendataan di lokasi,” katanya.

Ade Manafe menambahkan bahwa, pihaknya juga baru mendapatkan informasi setelah sejumlah warga yang rumahnya terdampak akibat angin puting beliung itu melaporkan ke BPBD kota Kupang.

Data sementara, kata dia, baru akan disampaikan setelah seluruh tim yang ditugaskan ke lapangan untuk mengecek melaporkan hasil pengecekannya.

Selain itu, pihaknya juga mendata jika ada korban jiwa dalam kejadian puting beliung tersebut.

Sebelumnya BMKG memberikan peringatan dini cuaca di NTT khususnya di Kota Kupang terkait hujan sedang-lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah ibu kota provinsi NTT itu.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat musim penghujan seperti saat ini, khususnya saat hujan yang disertai dengan angin.

Baca juga: Diterjang angin puting beliung, dua SD di Kabupaten Kupang-NTT rusak berat

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perusahaan pembiayaan ini sumbang pompa suntik talasemia

Sangat penting bagi kita untuk terus menyemangati anak-anak penderita thalassaemia ini untuk menjalani transfusi darah dan rutin mengonsumsi obat. Dengan demikian angka harapan hidup pasien dapat ditingkatkan

Jakarta (ANTARA News) – WOM Finance, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, menyumbang sejumlah pompa suntik yan digunakan untuk penderita talasemia sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat.

“Sangat penting bagi kita untuk terus menyemangati anak-anak penderita talasemia ini untuk menjalani transfusi darah dan rutin mengonsumsi obat. Dengan demikian angka harapan hidup pasien dapat ditingkatkan,” kata Direktur Keuangan WOM Finance Zacharia Susantadiredja dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika dan menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Sampai saat ini penyakit talasemia memang belum dapat disembuhkan.

Agar tetap bertahan hidup, penderita talasemia harus menjalani transfusi darah setiap bulan. Akibat transfusi darah berulang, zat-zat besi pun menumpuk di tubuh dan berisiko merusak organ-organ vital.

Karena itu zat besi ini harus dibersihkan melalui obat pengikat zat besi atau kelasi besi (chelator).

Kegiatan CSR perusahaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun WOM Finane yang ke-37 itu, dilakukan dengan sarapan sehat bersama anak-anak penderita thalassaemia di Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/2).

Tujuan dilaksanakan gerakan sarapan sehat bersama anak-anak penderita talasemia ini untuk meningkatkan kepatuhan pasien talasemia, terutama pasien anak dalam menjalani transfusi darah dan menggunakan obat pengikat zat besi dalam tubuh.

Perusahaan berharap bantuan alat suntik mampu memotivasi pasien untuk tetap bersemangat dan berprestasi. Dengan patuh mengikuti terapi pengobatan, bukan halangan bagi anak thalassaemia untuk beraktivitas layaknya anak normal lainnya.

Kegiatan CSR lain adalah “Mendongeng Bersama Anak-Anak Penyandang Kanker” di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) pada 8 Maret 2019 dan kegiatan “Menonton Bareng Film Bersama Anak-Anak Berkebutuhan Khusus” pada 16 Maret 2019.
Baca juga: Kinerja WOM Finance selama 2018 membaik
Baca juga: Lembaga Eijkman kembangkan sel induk pluripoten diinduksi
Baca juga: WOM Finance salurkan pembiayaan Rp5,5 triliun

Pewarta:
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

STAIMI Jakarta Timur dirikan pondok pesantren mahasiswa

Jakarta (ANTARA News) – Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosidiin (STAIMI) Lubang Buaya, Jakarta Timur, mendirikan Pondok Pesantren Mahasiswa yang diluncurkan jajaran pengurus Pondok Pesantren Minhaajurroosidiin dan civitas akademika perguruan tinggi itu pada Kamis.

Pendidikan berbasis Pondok Pesantren Mahasiswa(PPM) itu dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa mengatur waktu antara mengaji dan mendalami ilmu agama dengan mengikuti jadwal perkuliahan secara tertib sehingga tidak ada yang tertinggal.

Ketua Umum Ponpes Minhaajurrosyiddin Komjen Pol (Purn) Drs H Nurfaizi Suwandi MM mengatakan PPM STAIMI memberikan target mahasiswa untuk berusaha menjadi ustadz/ustadzah (mubaligh/mubalighot) dan mendalami ilmu Al Quran dan Hadits (Sunnah) dapat dicapai dalam waktu tiga tahun.

“Ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa menjadi mubaligh (ustadz) yang sarjana dan sarjana yang mubalgh profesional religius,” kata Nurfaizi dalam siaran persnya.

Menurut dia,  pembentukan PPM tersebut disambut baik oleh mahasiswa bukan saja karena mereka datang dari luar kota dan tinggal di pondok akan tetapi juga memberi kesempatan mereka lebih focus dalam belajar karena waktunya diatur dan terjadwal baik.

Ketua STAIMI  Prof Dr Ir Sudarsono MSc mengatakan jam pelajaran agama sengaja dibuat eksklusif selain fokus belajar dengan guru-guru khusus untuk mengejar hafidz Al Quran dan hadits besar dalam waktu yang ditetapkan, juga bisa belajar mata kuliah umum lebih leluasa tidak berbenturan dengan jadwal tugas pondok pesantren.

Dia juga mengharapkan PPM STAIMI dapat meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang ingin tinggal di pondok pesantren dan menimba ilmu formal.

Keuntungan lain mereka bisa memperluas jaringan dan interaksi sesama mahasiswa dalam hal pertukaran keilmuan baik formal maupun nonformal.

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua desa di Bangka terendam banjir

Pangkalpinang  (ANTARA News) – Dua desa di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terendam banjir dengan ketinggian air 40 hingga 50 centimeter (cm), karena curah hujan tinggi menguyur di daerah itu.

“Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan beri bantuan kepada korban banjir di Deniang dan Kayu Besi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Babel, Mikron Antariksa, di Pangkalpinang, Kamis.

Sementara itu, Desa Sempan dan Bukit Layang di Kabupaten Bangka terjadi genangan air yang cukup tinggi berkisar 10 hingga 20 CM, sehingga mengganggu lalu lintas di daerah itu.

“Dua desa ini terjadi banjir karena curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi air laut pasang, sehingga air sungai meluap ke pemukiman warga,” ujarnya.

Menurut dia, banjir saat ini sudah mulai surut, namun demikian tim gabungan tetap bersiaga mengingat curah hujan   masih tinggi menguyur daerah itu.

“Saat ini air laut sudah surut, sehingga air sungai kembali mengalir lancar ke laut,” katanya.

Kabid Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Fauzi mengatakan, hujan lebat mengakibatkan dua desa banjir dan air menggenangi desa lainnya.

“Ada satu jalan yang putus yakni jalan Parit Satu di Lingkungan Kuday, Kecamatan Sungailiat, air menggerus aspal dan tanah sehingga memutuskan jalan selebar satu meteran,” katanya.

Ia mengemukakan, personil Satpol PP Kabupaten Bangka sebanyak satu peleton atau berjumlah 30 orang sudah berada di lokasi sejak Rabu (27/2) malam untuk mengevakuasi warga, khususnya warga di Dusun Trans, Desa Kayu Besi.

“Kami bersama instansi lainnya seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka, Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Sekaban pun sudah mendirikan posko untuk menampung warga serta menyalurkan bantuan seperti beras, lauk pauk dan selimut bagi warga,” katanya.  

Baca juga: Jembatan di Bangka putus dihantam banjir
Baca juga: BPBD evakuasi ratusan korban banjir di Desa Kayu Besi

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tingkatkan kapasitas dosen, Unismuh Makassar gandeng British Council

British Council sebagai salah satu ahli terbaik di bidang pengajaran bahasa Inggris dan mereka sudah datang menjajaki kerja sama untuk program peningkatan kapasitas bahasa Inggris bagi dosen Unismuh

Makassar (ANTARA News) – Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Erwin Akib, Ph D mengatakan pihaknya menggandeng British Council untuk meningkatkan kapasitas dosen.

“British Council sebagai salah satu ahli terbaik di bidang pengajaran bahasa Inggris dan mereka sudah datang menjajaki kerja sama untuk program peningkatan kapasitas bahasa Inggris bagi dosen Unismuh,” kata Erwin di Makassar, Kamis.

Dari hasil penjajakan itu, lanjut dia, disepakati kerja sama tersebut dan pihak British Council segera menyosialisasikan program ini.

Selain itu, klata dia, akan ada kerja sama dalam bentuk lain, bukan hanya bagi dosen, tapi juga untuk guru dan calon guru, karena kedatangan mereka memperkenalkan program terkait akses materi belajar dan mengajar bahasa Inggris untuk berbagai usia.

“Tadi mereka menyatakan akan kembali membicarakan dengan direkturnya. Jadi kami menunggu saja kapan mereka akan memulai untuk ini,” kata Erwin.

Melalui pelatihan tatap muka dan “online” dengan pelatih berpengalaman dari British Council, para peserta akan mempelajari banyak strategi, metode dan materi belajar mengajar bahasa inggris yang kreatif, interaktif dan “up to date”.

Dia mengatakan, materi belajar online British Council ini dirancang untuk melengkapi proses belajar bahasa inggris bagi semua tingkat melalui empat situs web, yaitu: learn english kids (untuk anak-anak beserta orang tua), learn english teens (untuk remaja), learn english (untuk professional dan mahasiswa), serta teaching english untuk guru yang berisi materi pendukung pengajaran dan pengembangan pedagogik.

“Kami berharap rencana ini betul-betul bisa terwujud, sehingga kami dapat menjadi bagian dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dan Sulsel secara khusus,” demikian Erwin Akib.

Baca juga: British Council luncurkan kampanye bahasa Inggris untuk Muhammadiyah

Baca juga: Unismuh kirim alumni mengajar di Timor Leste

Baca juga: Dubes Moazzam: “English for Indonesia” bantu masyarakat Indonesia sukses di panggung dunia

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019