Warga kampung Nafri Kota Jayapura temukan bom PD II

Diperkirakan bom tersebut adalah benda sisa perang dunia yang sudah lama tertanam dalam tanah. Bom itu ditemukan pada Kamis pekan ini

Jayapura (ANTARA) – Loter Worke (40), warga Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua menemukan sebuah benda yang sudah berkarat
tertanam di dalam tanah yang bentuknya mirip dengan bom peninggalan perang dunia (PD) II.

Komandan satuan tugas (Dansatgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-Papua Nugini (PNG) dari Yonif PR 328/DGH, Mayor Inf Erwin
Iswari di Kota Jayapura, Sabtu, mengatakan, setelah benda yang bentuknya mirip bom ditemukan, warga setempat langsung melaporkan hal
itu kepada personel di Pos Nafri.

“Diperkirakan bom tersebut adalah benda sisa perang dunia yang sudah lama tertanam dalam tanah. Bom itu ditemukan pada Kamis(7/3),” katanya.

Untuk ukurannya, kata dia, bom tersebut memiliki panjang 60 CM dengan diameter 15 CM dalam kondisi berkarat di dalam tanah.

“Kami juga belum mengetahui apakah masih aktif atau tidak dikarenakan kondisi sudah berkarat, sehingga tidak bisa
memastikan buatan dari mana dan tahun pembuatannya,” kata Erwin.

Secara terpisah, Loter Worke mengungkapkan semula dirinya hendak memperluas kandang ternak babi di kebun sagu miliknya, namun
pada saat menggali dengan kedalaman 50 CM, diteemukan benda asing di dalam tanah.

“Saat itu saya menggali tanah untuk memperlebar kandang, lalu melihat sebuah benda dikira kayu atau tongkat, ternyata
agak panjang dan lonjong mirip bom. Karena saya takut terjadi apa-apa, maka melaporkan kepada Danpos Nafri Yonif 328/DGH,
Deki,” katanya.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati : Batang bangun GOR indoor senilai Rp50 miliar

Pekalongan (ANTARA) – Bupati Batang, Jawa Tengah (jateng), Wihaji menyatakan, Pemerintah Kabupaten(Pemkab) setempat  akan membangun gedung olahraga(GOR) indoor senilai Rp50 miliar.

“Rencananya pembangunan Gor indoor akan kita bangun mulai 2020 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” katanya di Batang, Sabtu.

Menurut dia, selain akan membangun Gor indoor, Pemkab Batang juga akan menambah tribun penonton Gor M. Sarengat senilai Rp1,5 miliar.

“Kita memastikan pada 2020 wajib hukumnya menambah tribun penonton Gor M. Sarengat. Sebenarnya pada 2019 sudah kita usulkan namun karena kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi, maka ditunda,” katanya.

Bupati mengatakan, pada 2020, Pemkab Batang akan lebih memprioritaskan peningkatan investasi, pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan optimalisasi sarana prasarana pertanian.

Selain itu, kata dia, juga akan diprioritaskan pula pada pengembangan usaha pertanian dengan pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan pariwisata, dan peningkatan produksi perikanan tangkap, serta budidaya perikanan.

“Akan tetapi dengan mengingat kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi untuk memenuhi prioritas pembangunan itu, maka kita akan melakukan efisiensi kegiatan, bantuan sosial, dan hibah yang kurang optimal manfaatnya. Program rutin tetapi manfaatnya kurang kita hilangkan, bantuan hibah yang kurang optimal dikurangi, tapi kalau manfaatnya jelas dan kelihatan, maka dilanjutkan,” katanya.

Ia mengatakan, untuk mengcover program prioritas itu, Pemkab Batang tidak akan terus mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun akan lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita akan genjot PAD melalui pajak dan retribusi, karena potensi sangat banyak namun belum dioptimlakan. Hal ini menjadi tugas bersama demi kesejahteraan masyarakat Batang,” katanya.
 

Pewarta: Kutnadi
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mudahkan warga bayar PBB, Bantul turunkan mobil layanan pajak keliling

Mobil pajak keliling melayani pembayaran PBB perkotaan dan perdesaan setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu serta hari libur

Bantul (ANTARA) – Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 menurunkan lima mobil pelayanan pajak keliling untuk mempermudah masyarakat wajib pajak membayar Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

“Untuk memudahkan masyarakat hingga tingkat desa dalam pembayaran PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Bantul pada 2019 menurunkan mobil pelayanan pajak daerah sebanyak lima unit,” kata pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul, Trisna Manurung di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, jumlah mobil pelayanan pajak keliling yang diturunkan pada tahun ini bertambah dibanding tahun lalu yang masih dua unit mobil. Hal ini untuk mendekatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang jumlahnya semakin bertambah.

Dia mengatakan, mobil pajak keliling melayani pembayaran PBB perkotaan dan perdesaan setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu serta hari libur. Waktu pelayanan juga tidak terbatas pada jam kerja, melainkan juga pada sore hingga malam.

“Mobil pajak keliling saat ini juga melayani perubahan data SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang), sehingga layanan PBB makin dekat dengan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, pokok Ketetapan PBB-P2 Bantul pada tahun 2019 sebesar Rp70,1 miliar dengan objek pajak sebanyak 630.672 lembar SPPT, mengalami kenaikan Rp21 miliar dari 2018 yang sebesar Rp48,8 miliar dengan objek pajak sebanyak 625.777 lembar SPPT.

Menurut dia, kenaikan pokok ketetapan PBB ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayarkan pajak, bahkan dalam dua tahun terakhir collecting radio PBB Bantul mengalami peningkatan.

“Pada tahun 2018, collecting radio PBB Bantul mencapai 76 persen, lebih tinggi enam persen dari tahun 2017 yang hanya mencapai 70 persen. Dengan kata lain makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” katanya.

Baca juga: Yogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun ini

Baca juga: PBB Yogyakarta bisa dibayar melalui telepon selular

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cagar budaya di Yogyakarta dipelihara dengan dana keistimewaan

Kami berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan maupun rehabilitasi seluruh BCB yang ada dengan menggunakan Danais

Sleman (ANTARA) – Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen melakukan pemeliharaan dan perbaikan sejumlah bangunan cagar budaya (BCB) yang banyak terdapat di wilayah setempat melalui Dana Keistimewaan (Danais).

“Di Sleman ini banyak terdapat BCB, dan kami berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan maupun rehabilitasi seluruh BCB yang ada dengan menggunakan Danais,” kata Kepala Seksi Sejarah Nilai dan Tradisi Budaya Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Sleman Anas Mubakhir di Sleman, Sabtu.

Menurut dia, saat ini pihaknya berencana melakukan rehabilitasi salah satu BCB, yakni bangunan SMP Negeri 1 Sleman yang terketak di Jalan Bhayangkara 27 Medari, Desa Caturharjo, Sleman.

“Anggaran yang disiapkann Rp1,8 miliar yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais). Namun total anggaran untuk pemeliharaan BCB di Sleman sekitar Rp2,9 miliar,” katanya.

Ia mengatakan, rehabilitasi bangunan SMPN 1 Sleman masih dalam tahap perencanaan. Lelang pekerjaan tidak dilakukan di Pemkab Sleman melainkan melalui Pemprov DIY.

“Saat ini sedang proses revisi perencanaan yang sudah disusun beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan akan dilakukan selama lima bulan,” katanya.

Anas mengatakan, lelang tersebut dilakukan Pemprov DIY karena sistem anggaran di Sleman dengan Danais saat ini sudah tidak terkoneksi.

Sebab, saat ini Sleman telah menggunakan sistem sendiri salah satunya yaitu sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP).

“Sehingga yang berkaitan proses lelang dan pengadaan proyek bersumber Danais ada di DIY, anggaran di luar APBD sudah tidak masuk sistem,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai perencanaan, rehabilitasi bangunan konstruksi cagar budaya tersebut didominasi pekerjaan dan penggantian material pada bagian genteng dan kayu atap di bagian ruang perkantoran bukan ruang kelas.

“Jumlah ruang yang direhab ada empat dan proses pengerjaan dilakukan secara bergantian. Jadi tidak seluruhnya dilakukan rehab, hanya pada kayu atap dan genteng sesuai desain awal yakni menggunakan genteng kripik,” katanya.

Sedangkan bagian lain seperti dinding dan kusen tidak diganti karena kondisi masih bagus.

Ia mengatakan, Danais akan dialokasikan Disbud Sleman untuk melanjutkan pembangunan cagar budaya Pendopo Kapanewon di area Kantor Kecamatan Tempel.

“Pendopo Kapanewon akan dibuat gerbang, selain ada pembangunan landscape pada gedung Pegadaian di Tempel agar dapat dioptimalkan pemanfaatanya,” katanya.

Sekretaris Disbud Sleman Edy Winarya mengatakan, untuk 2019 Sleman mendapat jatah Danais sebesar Rp 54,037 miliar. Namun pada Maret ini kemungkinan akan ada perubahan nilai anggaran.

“Dari total Danais yang diperoleh, sekitar Rp38 miliar akan digunakan untuk pembangunan gedung Taman Budaya Sleman. Selebihnya untuk kegiatan masyarakat seperti attaksi budaya dan lain sebagainya,” katanya.

Baca juga: Yogyakarta sepakati data tunggal bangunan cagar budaya

Baca juga: Yogyakarta masukkan 289 cagar budaya dalam register daerah

Baca juga: Yogyakarta inventarisasi ulang 600 bangunan bernilai budaya

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketika NTB darurat kekerasan terhadap perempuan

Mataram (ANTARA) – Kasus incest yang terjadi di Lampung belum lama ini cukup menghebohkan. Para pelaku hubungan seks sedarah itu melibatkan satu keluarga, ayah kandung, kakak kandung, dan adik kandung.

Ironisnya korban kekerasan seksual itu adalah seorang anak penyandang disabilitas.

Kasus hubungan seksual sedarah itu agaknya tak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa waktu lalu di Kabupaten Lombok Timur terjadi “incest” antara ibu dan anak kandung, bahkan hingga melahirkan dan jabang bayi dibuang di kebun pisang.

Kondisi ini cukup memprihatinkan. Seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya justru tega melakukan perbuatan bejat terhadap darah dagingnya sendiri. “Pagar makan tanaman”, pribahasa ini agaknya cocok disandang para pelaku incest tersebut.

Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memunculkan keprihatinan masyarakat termasuk para pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali para pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTB.

Karena itu P2TP2A Provinsi NTB menginisiasi pertemuan pimpinan DPRD di daerah ini untuk membahas dan mencari jalan keluar terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di “Bumi Gora” ini.

P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu yang dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberadaan lembaga ini di berbagai daerah Indonesia, termasuk di NTB adalah menyediakan pelayanan bagi warga yang jadi korban kekerasan–terutama perempuan dan anak.

Selain itu, P2TP2A juga menyediakan layanan seperti pusat untuk konsultasi usaha, pusat pelatihan bagi perempuan, hingga pusat informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketua Pelaksana Harian P2TP2A NTB Hj Ratningdiah menilai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB sudah sangat memprihatinkan.

Menurut data P2TP2A Provinsi NTB, pada 2016 tercatat 1.679 kasus, meningkat menjadi 1.821 Kasus pada 2017 sedangkan tahun 2018 sedang dilakukan rekap, namun diyakini jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari semua kasus tersebut, 70 persen adalah kasus kekerasan incest atau kekerasan seksual di mana pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan perlu dilakukan upaya strategis untuk mengurangi kasus tersebut.

Ironisnya berdasarkan analisis terhadap semua kasus di wilayah NTB kecuali di Kota Mataram, dapat dikatakan pelaku dan korban 100 porsen merupakan orang miskin.

Dari tiga daerah itu, wilayah dengan kasus tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram dan Lombok Timur. Khusus Kota Mataram, kasus kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kebanyakan pelakunya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ratningdiah menilai kasus ini masuk kategori darurat, sehingga sudah harus ada upaya. Ibarat borok, suka atau tidak suka kasus ini harus buka walaupun hal ini dapat merusak citra daerah (NTB).

Sejatinya kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB masih cukup memprihatinkan. Karena itu untuk mewujudkan kesetaraan gender agaknya masih memerlukan perjuangan panjang dan “political will” dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, para kaum hawa di Provinsi NTB tak hanya menghadapi perasoalan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kehidupan sebagian perempuan di bumi “Seribu Masjid” ini juga lekat dengan keterbelakangan, setidaknya ini dibuktikan dengan tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan di daerah ini.

Anggota DPD RI asal NTB Hj Robiatul Adawiyah mengaku prihatin dengan masih tingginya angka buta huruf di kalangan kaum perempuan di provinsi itu.

Karena itu, menurut dia, perlu keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan program penuntasan buta aksara di NTB saat ini.

Ia mengaku sangat prihatin dan menyayangkan hal itu terjadi di NTB. Terlebih lagi, para penyandang buta huruf di NTB adalah mereka yang berusia 15-59 tahun dan umumnya adalah kaum perempuan.

Pemprov NTB masih memiliki pekerjaan besar dalam menuntaskan buta aksara di tengah masyarakat, sebab dari total 2,2 juta penduduk Indonesia yang tidak mengenal baca tulis.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2017, justru 7,91 persennya berada di 10 kabupaten/kota di NTB.

Persentase 7,91 persen itu menempatkan provinsi NTB berada pada dua provinsi tertinggi secara nasional di bawah provinsi Papua sebagai 11 daerah yang prosentasenya melebihi angka nasional buta hurufnya saat ini.

Untuk itu, Rabiatul Adawiyah menilai masalah buta aksara dan kemiskinan adalah hal yang berkaitan dan sebangun, sebab di desa-desa yang miskin, mayoritas penduduknya terkendala buta aksara.

Intervensi program

Karena itu, Rabiatul Adawiyah memadang intervensi program yang dilakukan secara paralel diperlukan guna menekan angka buta huruf tersebut. Sebab, ketidakberdayaan perempuan di NTB masih saja terjadi saat ini.

Ironisnya hal ini menjadi salah satu faktor penyebab perempuan-perempuan yang ditinggal suami karena berbagai alasan selalu menjadi mimpi buruk bagi kaum perempuan. Perempuan selalu menanggung akibatnya.

Ia mengaku sudah berkeliling ke kampung-kampung diseluruh pelosok NTB dan melihat langsung kondisi yang cukup memprihatinkan itu, umumnya kaum perempuan NTB selama ini, juga dipandang identik dengan kemiskinan.

Mereka menikah pada usia dini dan tidak sedikit yang menyandang buta aksara. Inilah yang menjadi keprihatinan dan perlu mendapat perhatian.

Kalau dilihat lebih lebih jauh, kata Rabiatul Adawiyah, di desa-desa kaum ibu yang paling banyak, hampir dua per tiganya. Jadi kalau ingin menuntaskan keaksaraan, harus memperhatikan ibu-ibu di desa-desa miskin

Untuk menuntaskan buta aksara yang dialami ibu-ibu di NTB dia mewacanakan untuk mendekatkan para ibu rumah tangga itu ke bidang kewirausahaan.

Dari pendekatan itu para ibu rumah tangga tersebut dapat berjualan makanan atau kerajinan daerah. Cara seperti itu tentunya akan bisa membuat para ibu menghasilkan uang dan bisa tertarik belajar agar melek huruf dan angka.

Selain itu mengarahkan kaum ibu menggarap industri rumahan, seperti membuat kue, makanan, dan kerajinan sehingga secara tidak langsung akan memotivasi mereka untuk belajar berhitung dan membaca.

Karena itu berbagai kelangan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual guna mengatasi kian maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan yang saat ini masuk kategori.

Sejatinya masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali berawal dari permasalahan ekonomi. Semenatara permasalahan ekonomi seringkali berawal dari perceraian akibat pernikahan usia anak. Ini menjadi permasalahan cukup kompleks di Provinsi NTB. Jadi seperti lingkaran setan yang tak berkesudahan.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, saat menjadi keynote speaker dalam Pertemuan Para Pemangku Kepentingan “Optimalisasi Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Perkawinan Anak untuk Peningkatan SDM NTB” oleh Yayasan Tunas Alam Indonesia bebera waktu lalu.

Ia menilai hal ini harus diatasi mulai dari hulu. Dari organisasi terkecil yang ada pada tatanan masayarakat yaitu keluarga. Pemerintah dapat memulai dari lingkup terkecilnya yaitu pemerintahan yang ada di Dusun.

Ummi Rohmi –sapaan Wagub NTB– menyarankan peran Posyandu yang ada di setiap dusun dapat menjadi “kaki tangan” penyelesaian masalahan tersebut.

Halyang tidak kalah pentingnya dalam mengubah pola pikir masyarakat adalah bahwa pernikahan usia anak itu bukan hanya sekadar program pemerintah tapi demi kemaslahatan bersama itu perlu waktu dan harus konsisten untuk menjalankannya.

Dalam kaitan itu, Konferensi Perempuan Timur 2018 yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 November 2018 telah menghasilkan lima rekomendasi bagi pemerintah terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lima rekomendasi ini lahir dari persoalan dan pengalaman yang dialami perempuan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang telah dibahas dalam konferensi.

Kelima rekomendasi itu, yakni mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan memastikan pemidanaan perkawinan anak, perdagangan perempuan, perbudakan seksual dan eksploitasi seksual dan dukungan untuk lembaga layanan.

Selain itu, mendorong terlaksananya moratorium dan memperkuat kapasitas pelayanan, advokasi, pemberdayaan bagi korban dalam rangka menyelesaikan masalah perdagangan orang (perempuan).

Di samping itu, mendorong adanya peraturan pemerintah tentang pencegahan dan pelarangan perkawinan anak yang memasukkan perubahan tentang pengasuhan orang tua dan penguatan ekonomi dan keluarga.

Memastikan adanya pemulihan bagi korban dan keterpaduan layanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan melalui sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kebijakan pemerintah bagi kelompok marginal untuk terlibat dalam pembangunan desa terutama dalam perencanaan dan anggaran.

Sejatinya, untuk mengurangi berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan itu harus segera diatasi, tentunya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini untuk mewujudkan kesetaraan gender yang kini tengah diperjuangkan.
 

Oleh Masnun
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tahun 2030 Pontianak targetkan tak ada lagi kematian akibat HIV/AIDS

Sesuai target pemerintah pusat tidak ada penularan baru dan penderita yang meninggal karena HIV/AIDS, maka program-program berkaitan dengan HIV-AIDS termasuk sosialisasi serta penyuluhan terus kami gencarkan

Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menargetkan tahun 2030 tidak ada lagi kematian akibat penyakit HIV-AIDS serta penularan baru untuk penyakit itu, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidig Handanu.

“Sementara untuk para penderita HIV/AIDS yang ada saat ini tetap menjalani perawatan medis dengan harapan tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit tersebut,” kata Sidiq Handanu di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan kondisi itu adalah cita-citanya, yang berarti tidak boleh ada lagi warga Pontianak yang tertular di tahun 2030.

Dijelaskannya bahwa sekurangnya ada empat cara penularan penyakit HIV-AIDS, yakni melalui hubungan seksual bebas yang tidak aman, berbagi jarum suntik, produk darah dan organ tubuh serta ibu hamil positif HIV kepada bayinya.

Ia menambahkan, hubungan seks yang aman adalah bila seseorang menikah dan berhubungan dengan istrinya, serta tidak berganti-ganti pasangan baik wanita atau pun pria.

Sidiq menambahkan, orang yang paling berisiko tertular HIV/AIDS adalah mereka yang beperilaku menyimpang, yakni melakukan hubungan seksual berisiko, seperti gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya yang sangat rentan tertular HIV/AIDS.

Data Dinkes Kota Pontianak menyebutkan tahun 2018 angka penularan HIV/AIDS memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, Meski demikian pihaknya tidak berlengah diri.

“Sebagaimana target pemerintah pusat bahwa tidak ada penularan baru dan penderita yang meninggal karena HIV/AIDS, maka program-program berkaitan dengan HIV-AIDS termasuk sosialisasi serta penyuluhan terus kami gencarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahun lalu memang ada penurunan tetapi belum tajam, sehingga program-program pencegahan terus dilakukan.

“Ditambah lagi Kota Pontianak sudah termasuk daerah rawan, dan masalah penyakit HIV-AIDS juga menjadi masalah nasional sehingga penanganannya masuk dalam standar pelayanan minimal di bidang kesehatan,” katanya.

Baca juga: 14 Balita di Kalbar Terinfeksi HIV

Pewarta: Andilala
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sodetan Pelangwot Lamongan normal alirkan air

Dua pintu sodetan Pelangwot-Sedayu Lawas semuanya dibuka. Sodetan bisa berfungsi normal mengalirkan air Bengawan Solo dengan debit 640 meter kubik per detik ke lau.

Bojonegoro (ANTARA) – Perum Jasa Tirta (PJT) I Subdivisi Jasa ASA III/2 Madiun, Jawa Timur, menyatakan sodetan Pelangwot-Sedayu Lawas di Lamongan, sepanjang 12,4 kilometer berfungsi normal mengalirkan debit air Bengawan Solo ke laut.

“Dua pintu sodetan Pelangwot-Sedayu Lawas semuanya dibuka. Sodetan bisa berfungsi normal mengalirkan air Bengawan Solo dengan debit 640 meter kubik per detik ke laut,” kata Pengamat Prasarana Pengairan PJT I Subdivisi Jasa ASA III/2 Madiun, Muhammad Yudo Nugroho, Sabtu.

Meski demikian, menurut dia, ketinggian air di hilir Babat, dan Laren Lamongan, masih siaga merah dengan ketinggian masing-masing 7,54 meter, dan 5,72 meter, Sabtu pukul 06.00 WIB.

Sedangkan ketinggian air Bengawan Solo di Karanggeneng dan Kuro, Lamongan, dalam waktu bersamaan statusnya siaga kuning dengan ketinggian masing-masing 4,46 meter dan 2,29 meter.

“Ketinggian air di Bojonegoro mulai turun, sebab Bengawan Solo di hulu Ndungus, Ngawi, juga mulai surut,” kata Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Nadif Ulfia.

Oleh karena itu, menurut dia, ketinggian air Bengawan Solo di Karangnongko, Kecamatan Ngraho, turun menjadi 27,45 meter pukul 07.00 WIB. Ketinggian air Bengawan Solo di Karangnongko itu, turun dibandingkan sehari yang lalu, sempat mencapai ketinggian 28,20 meter.

Begitu pula di taman Bengawan Solo (TBS) di Bojonegoro, ketinggian Bengawan Solo masih siaga kuning, tetapi mulai surut menjadi 14,23 meter pukul 07.00 WIB. Ketinggian air di TBS itu, turun sekitar 6 CM dibandingkan dengan tiga jam yang lalu.

Meski demikian, menurut Nadif, turunnya ketinggian air Bengawan Solo di hilir, Jawa Timur, berjalan lambat, karena permukaan air laut pasang disebabkan menjelang purnama.

“Genangan air luapan Bengawan Solo di Bojonegoro masih ada, antara lain, di sejumlah desa di Kecamatan Baureno,” ujarnya.

BPBD, lanjut dia, telah menyalurkan bantuan 125 paket sembako masing-masing berisi beras 5 Kg, 2 liter minyak goreng, 2 Kg gula pasir dan mie instan serta bahan makanan lainnya bagi warga Desa Lebaksari, Kalisari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, sehari lalu.

“Warga memperoleh bantuan paket sembako sebab jalanan di desa setempat tergenang luapan air Bengawan Solo, sehingga harus naik perahu untuk membeli bahan makanan,” kata Nadif.

Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG ingatkan waspadai potensi bencana hidrometeorologi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang masih kemungkinan terjadi mengingat kondisi cuaca saat ini yaitu curah hujan intensitas tinggi di sejumlah wilayah Tanah Air.

“Madden-Julian Oscillation (MJO) yang tumbuh dan berkembang di Samudera Hindia sejak beberapa hari lalu memberikan dampak berupa peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat,” kata Deputi Meteorologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Saat ini, MJO diprakirakan mulai bergerak merambat ke wilayah Timur memasuki wilayah Indonesia. Pada periode 8-14 Maret 2019 diprakirakan potensi hujan lebat akan terkonsentrasi di sebagian wilayah pulau Jawa dan wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Antara lain di DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

MJO merupakan gelombang atmosfer di wilayah tropis yang tumbuh dan berkembang di Samudera Hindia, akibat interaksi atmosfer dan lautan secara global dengan periode 30-90 hari dan bergerak merambat ke arah timur.

MJO memiliki fase basah dan kering yang menghasilkan perubahan yang bertolak belakang terhadap kondisi curah hujan di wilayah yang terdampak.

Pada periode yang sama, diprediksikan akan terdapat beberapa sirkulasi siklonik dan daerah konvergensi yang juga dapat meningkatkan potensi curah hujan meski cenderung memiliki waktu kejadian yang relatif lebih singkat. 

Daerah yang berpotensi hujan lebat akibat fenomena ini antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten dan DKI Jakarta.

Juga terdapat adanya potensi gelombang tinggi 2,5-4 meter diperkirakan terjadi di Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan Jawa hingga Lombok, Selat Bali hingga Selat Lombok bagian selatan, Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTB, Perairan utara Kepulauan Kangean, Laut Jawa bagian timur. 

Serta di Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, Perairan Kepulauan Sangihe – Talaud, Laut Flores, Laut Banda, Perairan Barat Kepulauan Kei, Perairan Utara Kepulauan Tanimbar, Perairan Manokwari hingga Biak.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis terusan akibat curah hujan tinggi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, petir dan jalan licin.

Baca juga: Jalan Meulaboh-Tangse terputus akibat banjir

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penerimaan CASN di Papua diusulkan untuk ditunda hingga usai pemilu

Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah pemilu, karena daerah ini rawan konflik sehingga dikhawatirkan pemilihan yang merupakan agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan waktunya

Jayapura (ANTARA) – Sejumlah kabupaten/kota di Papua mengusulkan untuk menunda penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) formasi umum 2018 hingga pelaksanaan pemilu 2019 selesai.

Wakil Bupati Puncak Pelinus Ballinal, di Jayapura, Jumat, mengatakan hendaknya penerimaan CASN formasi umum 2018 digelar usai pemilu legislatif dan pemilu presiden, 17 April 2019.

“Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah pemilu, karena daerah ini rawan konflik sehingga dikhawatirkan pemilihan yang merupakan agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan waktunya,” katanya.

Menurut Pelinus, pihaknya siap menyelenggarakan penerimaan CASN, terkait kuota yang telah ditetapkan 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP, untuk daerahnya.

Ia menambahkan bahwa 20 persen non-OAP yang akan diterima hanyalah tenaga kesehatan dan guru.

“Karena kuota masing-masing kabupaten sudah dibagi, maka untuk Kabupaten Puncak, kami tidak menerima pendaftar OAP dari kabupaten lain sebab kami prioritaskan untuk putra asli setempat,” ujarnya.

Senada dengan Pelinus Ballinal, Sekda Kabupaten Paniai Amaties Tatobo mengatakan kawasan Meepago para bupatinya telah bertemu dan sepakat untuk melaksanakan pendaftaran pada Mei.

“Untuk usulan ini nanti surat laporannya dibuat resmi oleh pimpinan bupati wilayah Meepago yakni Bupati Nabire, Izaias Douw kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Kemenpan RB,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, mengatakan masing-masing sekda harus mengetahui perkembangan di daerahnya masing-masing sehingga rapat itu penting, karena jangan sampai penerimaan akan mengganggu pelaksanaan pileg dan pilpres.

“Jadi ada mekanisme tahapan yang ditentukan sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasar tradisional di Kota Medan dibenahi

Setiap hari warga Medan berinteraksi di pasar tradisional, ada yang berjualan ada pembeli dan ini menjadi ruang publik yang harus tertata rapi agar warga dapat merasa nyaman selama berada di dalam pasar tersebut

Medan (ANTARA) – Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara melakukan pembenahan terhadap sejumlah pasar tradisional yang ada di daerah itu demi memberikan kenyamanan kepada warganya dalam proses jual beli.

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin di Medan, Jumat, mengatakan, penataan pasar tradisional memang telah menjadi bagian dari prioritasnya dalam pembangunan kota.

Ia menganggap bahwa pasar tradisional merupakan tempat yang harus kondusif dan nyaman untuk para warga Medan dalam melakukan transaksi jual beli.

“Setiap hari warga Medan berinteraksi di pasar tradisional, ada yang berjualan ada pembeli dan ini menjadi ruang publik yang harus tertata rapi agar warga dapat merasa nyaman selama berada di dalam pasar tersebut,” ujarnya.

Salah satu pasar yang dibenahi adalah Pasar Sei Sikambing, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, demi memberikan kenyamanan bagi warga Kota Medan yang berbelanja di pasar tersebut.

Berbagai fasilitas telah melengkapi pasar ini, di antaranya toilet yang dilengkapi wastafel, mushala yang kondusif untuk beribadah, jalur penyandang disabilitas, papan petunjuk arah sehingga memudahkan para pelanggan menemukan kios yang dituju.

Selain itu, pasar ini juga dilengkapi tempat pembuangan sementara (TPS) dalam bentuk gudang sampah yang sangat efektif agar sampah-sampah yang belum terangkut dapat disimpan dan tidak berserakan.

Di samping itu di sejumlah titik juga terdapat tong sampah yang sudah terpilah-pilah di antaranya sampah khusus logam, sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas dan sampah makanan.

Kemudian, ruang laktasi juga sudah tersedia untuk memudahkan para ibu yang ingin menyusui anaknya ketika berada di pasar tersebut. Ruang laktasi ini sudah menjadi standar bagi ruang publik.

Ia mengatakan, pembenahan Pasar Sei Sikambing itu merupakan proyek percontohan dan nantinya setiap pasar yang ada di Kota Medan akan memiliki standar yang sama.

“Semoga dengan revitalisasi yang kita lakukan, pasar tradisional yang ada di kota Medan menjadi representatif dalam melaksanakan transaksi jual beli. Tentunya ini akan berdampak dengan semakin tingginya geliat perekonomian di Kota Medan,” demikian Dzulmi Eldin.

Baca juga: Pemkot Medan buka 150 pasar murah

Baca juga: Pedagang pasar induk tagih janji Pemkot Medan

Pewarta: Juraidi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD minta pemerintah tangani desa belum nikmati listrik

Gorontalo (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat serius menangani desa-desa yang belum menikmati penerangan listrik.

“Ternyata masih ada desa di daerah ini yang belum dijangkau fasilitas penerangan listrik, seperti Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata,” kata anggota DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail, Sabtu.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) itu, kondisi tersebut harus segera ditanggapi mengingat listrik menjadi keperluan prioritas rumah tangga yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

“Masih ada dusun di desa itu belum dialiri listrik karena tidak adanya tiang listrik sebagai sarana penunjang, maka Pemkab Gorontalo Utara diharapkan andilnya menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan, apalagi sebelumnya desa itu telah direncanakan untuk pembangunan instalasi listrik namun dipindahkan ke desa lain,” ujarnya.

Gustam berharap, kondisi itu ditanggapi secepatnya oleh Pemkab Gorontalo Utara agar seluruh desa tuntas listrik 100 persen.
Artinya, tidak ada lagi desa yang belum menikmati penerangan listrik.

Percepatan infrastruktur kelistrikan di daerah itu harus menjadi prioritas, sebab aset-aset kelistrikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ada di daerah itu.

“Maka seluruh masyarakat harus menikmati listrik tanpa terkecuali,” tandas Gustam.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gorontalo ajukan pembangunan rusunawa IAIN-pekerja kepada Kemen-PUPR

Ini merupakan salah satu upaya dalam membangun daerah dan untuk menyejahterakan rakyat

Gorontalo (ANTARA) – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengajukan usulan proposal untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi IAIN Sultan Amai dan pekerja industri di daerah itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami melobi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dan beberapa anggaran lainnya dengan pihak Kementerian PUPR,” katanya di Gorontalo, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa rusunawa pagi pekerja di Provinsi Gorontalo itu rencananya akan dibangun di kawasan industri Pulubala, Parungi, Bilato (Lapato).

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pembangunan untuk rusunawa bagi perawat dan bidan Rumah Sakit Boliyohuto.

Ia menambahkan bahwa anggaran program perumahan juga didiskusikan dengan Kementerian PUPR untuk penambahan satu unit rumah susun di Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG), yang sebelumnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Menurut Nelson, pihaknya disambut baik pada kunjungan di Kementerian PUPR itu dalam rangka pembangunan daerah tersebut.

“Ini merupakan salah satu upaya dalam membangun daerah dan untuk menyejahterakan rakyat,” katanya

Bupati menambahkan jika dirina berkeinginan untuk menuntaskan jalan diagonal yang menghubungkan desa terpencil sehingga dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.

“Jalan adalah infrastruktur yg sangat dibutuhkan, namun perlu dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan dana fiskal daerah,” katanya.

Baca juga: Pembangunan Islamic Centre Gorontalo masuki tahap Amdal

Baca juga: Universitas Negeri Gorontalo mendapat hibah lahan dari Pemkab Bone Bolango

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DKB: kelembagaan dinas kebudayaan menjaga eksistensi budaya asli Papua

Biak (ANTARA) – Ketua Dewan Kesenian Biak (DKB) Kabupaten Biak Numfor, Mika Ronsumbre mengakui keberadaan organisasi perangkat daerah(OPD)  Dinas Kebudayaan di daerah setempat dapat menjaga eksistensi kesenian dan kehidupan budaya orang asli Papua (OAP)sebagai pencerminan pelaksanaan semangat otonomi khusus(Otsus) Papua.

“DKB sudah menyampaikan rekomendasi pengusulan pokok-pokok pikiran kepada Pemkab Biak Numfor dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kelembagaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor tetap ada dan tidak digabung dengan dinas lain,”kata Ketua DKB,  Mika Ronsumbre di Biak,Sabtu.

Ia mengakui,  sejak kelembagaan Dinas Kebudayaan terbentuk di lingkup Pemkab Biak Numfor telah berbuat nyata untuk menjaga serta melestarikan beragam kesenian budaya asli masyarakat adat asli Papua.

Mika menginginkan meski ada penataan OPD di jajaran Pemkab Biak Numfor, tetapi pemimpin daerah diminta memperhatikan keberadaan dinas kebudayaan.

“DKB selama ini menjadi mitra kerja dengan OPD dinas kebudayaan dalam menyelengggarakan kegiatan event seni dan budaya OAP,” katanya.

Dia berharap perlu ada kebijakan khusus dalam mempertahankan keberadaan dinas kebudayaan di lingkup Pemkab Biak Numfor karena sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi untuk melestarikan kesenian budaya asli Papua sebagai bagian kekayaan budaya Nusantara.

Berdasarkan data penetapan Perda kelembagaan OPD 2018 oleh DPRD Biak Numfor, keberadaan Dinas Kebudayaan telah dilebur dalam satu bagian di Dinas Pendidikan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Melawat ke Poto Tano, Gubernur NTB disambut tarian tradisi umat Hindu

Kalau ada 50 orang anak-anak Hindu yang ingin kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), saya berikan beasiswa kuliah hingga selesai

Sumbawa Barat, NTB (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah dalam kunjungan kerja di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Jumat, disambut  tarian khas tradisi umat Hindu, Panjibrahme.

Dalam lawatannya ke Kabupaten Sumbawa Barat itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB.

Kehadiran Gubernur NTB ke Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano itu disambut meriah dan penuh kehangatan. Bahkan tarian khas tradisi umat Hindu, Panjibrahme menyambut kehadiran gubernur dan rombongan.

Gubernur Zulkieflimansyah, menegaskan bahwa NTB ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki perasaan sama. Yaitu perasaan cinta dan kasih sayang tanpa melihat warna kulit, warna rambut, suku, agama dan adat istiadat.

“Untuk hidup tenang perlu mensyaratkan cinta pada sesama,” kata gubernur yang akrab disapa “Doktor Zul” itu.

Zulkieflimansyah menjelaskan semua anak bangsa boleh punya keyakinan yang berbeda, punya agama dan suku yang berbeda. Namun rasa cinta itu menjadi modal sosial untuk menghilangkan politik identitas.

“Sehingga, NTB ini benar-benar nyaman untuk semua masyarakat serta menghilangkan perselisihan akibat hal-hal yang tidak penting,” katanya.

Sebagai bentuk kecintaannya kepada masyarakat Hindu, gubernur kemudian menawarkan beasiswa kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) hingga selesai pada anak-anak di wilayah itu.

“Kalau ada 50 orang anak-anak Hindu yang ingin kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), saya berikan beasiswa kuliah hingga selesai,” ujarnya disambut tepuk tangan senang umat Hindu yang hadir.

Sebelumnya, pengurus adat umat Hindu Kokarlian, I Wayan Murta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Gubernur NTB. Ia mengaku bangga dengan rasa mengayomi gubernur kepada semua masyarakat NTB tanpa mengenal suku dan agama.

“Sangat terima kasih, karena hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. Ini pertama kali orang nomor satu di NTB ini bisa hadir di desa kami,” ucapnya.

Selama ini, katanya, umat Hindu desa tersebut sangat puas dengan bantuan pemerintah, terutama membantu pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa tahun 2018.

Ia juga melaporkan bahwa umat Hindu di Desa Kokarlian berjumlah sekitar 300 KK. Mereka ini katanya hidup berdampingan dan damai dengan umat lain.

“Kami diperlukan sama,” katanya. 

Baca juga: Presiden serahkan beasiswa mahasiswa NTB terdampak bencana

Baca juga: Gelombang kedua mahasiswa NTB penerima beasiswa studi ke Polandia

Baca juga: Model beasiswa NTB akan diterapkan di Palu

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puteri Indonesia 2019

Puteri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull (kiri) bersama Puteri Indonesia 2018 Sonia Fergina Citra (kanan) dan Miss Universe 2018 Catriona Gray (tengah) seusai memenangi pemilihan Puteri Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jum’at (8/3/2019). Finalis asal DKI Jakarta itu memenangi kontes Puteri Indonesia 2019 setelah menyisihkan 38 finalis lainnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Siswa Indonesia ikut Ajang NHSMUN di New York

London (ANTARA) – Siswa Indonesia, Nicklaus Daniel Yulio Tedjanegara (16) mengikuti Konferensi sekolah menengah atas (SMA) berskala internasional terbesar, atau National High School Model United Nations (NHSMUN), yang diadakan  di kota New York sejak tanggal 1 hingga 9 Maret.

Acara diadakan oleh organisasi nirlaba International Model United Nations Associations (IMUNA) yang berasosiasi dengan Departemen Informasi Publik PBB tersebut berbentuk simulasi sidang PBB. Uniknya, para peserta yang hadir adalah siswa yang duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Nicklaus Daniel Yulio Tedjanegara, salah satu peserta asal Indonesia yang masih duduk di bangku SMA, kepada Antara London, Sabtu mengatakan keikutsertaan dalam ajang Konferensi menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi seluruh peserta, termasuk dirinya. 

Dalam Konferensi sekolah menengah atas (SMA) berskala internasional terbesar, atau National High School Model United Nations (NHSMUN), itu ia  berbagi pengalamannya.

Salah  satu hal yang  menarik adalah  berkesempatan untuk berlatih diplomasi serta berdebat dengan siswa siswi dari Negara lain yang  pola pikir serta kultur budayanya sangat berbeda.

Tahun ini, kurang lebih 5000 peserta berpartisipasi pada ajang tahunan, mewakili 75 Negara dan 300 sekolah. Tidak kurang dari 20 murid asal Indonesia berpartisipasi dalam ajang internasional tahunan tersebut, beserta dengan peserta dari Inggris, Italia, Portugal, Belanda, Kolombia, dan lainnya. 

Diakuinya tidak jarang perdebatan menjadi panas dan menegangkan. Pengalaman berharga lainnya adalah ketika mendapat kesempatan berkunjung ke grand assembly hall di markas besar PBB, ruang di mana Majelis Umum PBB diadakan, ujar Nicklaus.

Secara spesifik, ia  ikut dalam simulasi komite Dewa Keamanan PBB yang membahas perkembangan situasi krisis Rohingya di Myanmar. Selain itu juga ada simulasi komite UNIDO yang membahas Sustainable Development serta simulasi komite UNDP  membahas kekerasan berbasis gender, dan lainnya.

Sejak pertama kalinya ada konferensi pada tahun 1975, NHSMUN dihadiri siswa-siswi dari 125 Negara  tersebar di seluruh benua. Samantha Power, mantan duta besar Amerika Serikat untuk PBB, pernah menjadi pembicara dalam konferensi yang diselenggarakan pada tahun 2016. Penyanyi kondang asal AS, Demi Lovato dan dua aktor asal AS, Mandy Patinkin & Joe Manganiello, adalah pembicara tamu pada konferensi tahun 2017.

“Bagi saya pribadi, keikutsertaan di ajang ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Di sekolah, dilatih untuk berbicara di khalayak ramai. Namun dalam ajang ini, khalayak ramai tersebut adalah rekan seumuran dari puluhan negara asing,” ujarnya.

Dikatakannya diplomasi dan toleransi tingkat internasional adalah dua pelajaran berharga  didapatkan dari konferensi ini. Kalau selama ini belajar  bertoleransi dengan rekan senegara, kali ini kita ditantang untuk bertoleransi dengan rekan beda negara yang kadang sudut pandang dan pola pikir yang sangat berbeda, demikian Nicklaus Daniel Yulio Tedjanegara.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Enam unit rumah terbakar di Medan

Medan (ANTARA) – Kebakaran menghanguskan enam unit bangunan rumah dan kios di Jalan Bilal Ujung Kelurahan Pulau Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, namun tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut.

Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M.Yunus, Jumat, mengatakan kebakaran tersebut dapat dipadamkan sekitar satu jam kemudian.

“Totalnya ada enam unit bangunan yang terbakar, empat bangunan semi permanen, dua bangunan rumah permanen, dan persentase kebakaran mencapai 80 persen,” ujar Yunus.

Ia mengatakan, penyebab kebakaran tersebut, masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Salah seorang warga Pulau Brayan, Edhie (32) menjelaskan api pertama kali terlihat di salah satu kios warung papan yang menjual tabung gas.

Kemudian, menurut dia, api dengan cepat merembet ke warung bakso, warung rokok, dan warung jajanan yang ada di sebelahnya.

“Saat kobaran api semakin membesar, warga sekitar dan pemilik warung yang melihat kejadian ini, menghubungi petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan,” ujarnya.

Edhie menyebutkan, lima unit mobil pemadam kebakaran meluncur ke lokasi untuk memadamkan api tersebut.

“Petugas pemadam kebakaran Pemkot Medan terpaksa bekerja keras menjinakkan api tersebut,” katanya.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yonif 725/WRG bangun gereja saat gelar patroli patok perbatasan

Jayapura (ANTARA) – Batalyon Infantri (Yonif) 725/WRG membantu warga membangun gereja ketika menggelar patroli patok perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) di Kabupaten Keerom, Papua.

Komandan Pos (Danpos) KM 140 Yonif 725/WRG Letda Inf Rahman Hina didampingi Perwira Topografi (Patop) Letda Ctp Joko Sulistyo ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Jumat malam mengatakan ketika melaksanakan tugas pokok patroli pengamanan patok perbatasan RI-PNG pada titik MM 4.4 ditemui persoalan warga yang perlu dibantu.

“Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Woroagi memiliki 12 tanggung jawab patok perbatasan di sektor utara yang harus dijaga dan dipelihara selama bertugas di Bumi Cenderawasih, tapi dalam perjalan ke beberapa patok melewati sebuah kampung, kami melihat ada warga yang sedang membutuhkan bantuan,” katanya.

Sehingga, kata dia, personel yang melaksanakan patroli patok perbatasan menggelar kegiatan sosial DI kampung yang dilewati tepatnya di Kampung Monggoevi, Distrik Yaafi, Kabupaten Keerom.

“Pada dasarnya dalam pelaksanaan Patroli Patok MM 4.3 ini ditempuh dalam waktu empat hari perjalanan pulang pergi, dengan adanya kegiatan pembangunan gereja yang diberi nama ‘Gereja Katholik Santa Klara’ maka memakan waktu hingga tujuh hari,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, personel yang terlibat patroli dibagi menjadi dua tim yaitu 1 Tim sebanyak 13 orang untuk membangun gereja di Kampung Monggoevi dan 1 Tim lagi sebanyak 12 orang melanjutkan perjalanan menuju patok dan melakukan kegiatan sosial di Kampung Menggoar dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian pakaian layak pakai.

“Tugas kami memang yang paling utama, namun kami juga tidak akan melupakan untuk membantu saudara-saudara kami dalam membangun wilayah, dan kami juga akan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami khususnya yang berada di wilayah perbatasan yang jauh dari fasilitas ataupun pelayanan kesehatan seperti yang ada di perkotaan”, ujar Letnan Rahman.

Ia mengungkapkan tugas patroli patok dari Yonif 725/WRG mulai dari patok MM 4.3 sampai dengan patok MM 7.2, dan sebelumnya telah berpatroli sebanyak tiga patok yaitu patok MM. 4.4, MM. 4.5 dan patok MM. 5.0.

Namun, patroli pengamanan patok inipun akhirnya dilaksanakan selama 8 hari, bukan karena jauhnya jarak yang ditempuh ataupun berbagai rintangan ekstrim yang menghalangi.

“Melainkan atas kepedulian Satgas Yonif 725/Woroagi pada masyarakat di tapal batas dengan melakukan kegiatan sosial di kampung yang dilewati diantaranya membangunkan Gereja di Kampung Monggoevi dan memberikan bantuan pengobatan serta pakaian layak pakai di Kampung Menggoar, Distrik Yaafi, Kabupaten Keerom,” katanya.

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ilalang kering ikut terbakar di Lhokseumawe Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Kawasan rerumputan ilalang kering ikut terbakar di lahan seluas 100 x 200 meter per segi yang diduga akibat pembakaran tumpukan sampah terjadi di Desa Ujung Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, Jumat.

Kepala Pelaksana Badan Penandatanganan Bencana Aceh, Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, mengatakan, ketika api membakar tumpukan sampah ini terbawa oleh hembusan angin, sehingga menjilati ilalang kering di desa tersebut.

“Peristiwa ini terjadi sore tadi, dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIB setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan,” ujarnya.

Sebelum upaya pemadaman dilakukan oleh petugas, lanjut dia, angin berhembus dengan sangat kencang, sehingga kebakaran cepat meluas di lahan yang ditumbuhi mayoritas ilalang ini.

Total ada tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, terdiri dua unit di antaranya milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lhokseumawe, dan satu unit dari BPBD Aceh Utara untuk mengupayakan pemadaman di lokasi kejadian.

BPBD Lhokseumawe melaporkan, tidak ada korban dari peristiwa terbakar ilalang kering ini, baik korban jiwa, terdampak maupun yang mengungsi.

“Ada sekitar satu petugas melakukan upaya pemadaman dari mulai lahan Ilalang terbakar sekitar pukul 16.00 WIB sore tadi,” kata Dadek.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan, dewasa ini cuaca di wilayah Aceh menunjukkan sedang memasuki masa peralihan dari penghujan menuju musim kemarau.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I, Aceh, Zakaria Ahmad mengatakan, selama masa peralihan ini, maka intensitas hujan menurun dari sebelumnya.

“Cuaca panas seperti saat ini berpotensi muncul angin kencang, dan cenderung terjadi puting beliung di suatu wilayah akibat tumbuhnya awan Cumulonimbus,” katanya.
 

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI bersama warga bangun fasilitas gereja di perbatasan

Kami bersyukur pembangunan talut dihalaman gereja ini dapat selesai dengan cepat, karena ini semua atas dukungan dan bantuan anggota satgas yang turun ke lapangan bersama jemaat gereja kami untuk melakukan pekerjaan pembangunan ini.”

Jayapura (ANTARA) – Prajurit TNI dari Yonif 126/KC bersama warga membangun fasilitas rumah ibadah di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) tepatnya di Gereja GKI Pison di Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Yonif 126/CK Kapten Inf RTP Tampubolon dari Pos Kotis ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Jumat malam mengatakan kegiatan itu dalam bentuk karya bakti bersama warga Kampung Pison.

“Jadi, selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengamanan perbatasan RI-PNG, Satgas Yonif 126/KC juga melaksanakan kegiatan teritorial untuk membantu kesulitan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat,” katanya.

Salah satunya adalah kegiatan teritorial Satgas dengan beranggotakan 10 personel melaksanakan karya bakti membangun fasilitas Gereja GKI Pison di Kampung Wonorejo berupa pembuatan talut penahan air dan pondasi pagar.

“Kegiatan karya bakti ini dapat diselesaikan dengan cepat karena warga juga ikut membantu,” kata Tampubolon.

Tokoh Gereja GKI Pison, Pendeta Gideon mengatakan berkat bantuan dan dukungan dari Satgas Yonif 126/KC pembuatan talut  akhirnya selesai dikerjakan dengan baik sehingga lingkungan gereja tertata rapi dan bermanfaat untuk menahan air apabila hujan.

“Mewakili masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas Yonif 126/KC yang telah membantu tenaga dan tukang dalam mengerjakan pembuatan talut gereja dan pondasi sehingga bisa cepat selesai pekerjaannya,” katanya.

“Kami bersyukur pembangunan talut dihalaman gereja ini dapat selesai dengan cepat, karena ini semua atas dukungan dan bantuan anggota satgas yang turun ke lapangan bersama jemaat gereja kami untuk melakukan pekerjaan pembangunan ini,” katanya lagi.

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tangerang bersiap jadi penyelenggara MTQ Banten

Tangerang (ANTARA) – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, persiapan MTQ Provinsi Banten ke XVI sudah mencapai 75 persen dengan mengacu pada hasil peninjauan lokasi yang akan dijadikan tempat lomba.

MTQ Provinsi Banten ke XVI akan dilaksanakan pada tanggal 25-29 Maret dengan lokasi lomba di beberapa tempat di Tangerang, Jumat.

Arief yang didampingi sejumlah kepala OPD Pemkot Tangerang juga telah memonitoring ke beberapa masjid dan gedung yang nantinya akan digunakan sebagai venue berbagai kategori lomba dalam ajang MTQ XVI Provinsi Banten.

Salah satu lokasi yang dikunjungi Wali Kota dan rombongan adalah Museum Juang Taruna yang nantinya akan menjadi lokasi berlangsungnya cabang tilawah canet dan murottal.

“Toiletnya dibersihin, lampu yang mati cepet diganti, biar sepele tapi kan kebersihan toilet itu penting,” ucap Arief.

Pemkot akan berusaha maksimal sebagai menjadi tuan rumah perhelatan MTQ yang nantinya akan diikuti oleh ratusan peserta dari delapan Kabupaten/Kota se provinsi Banten.

“Mudah-mudahan bisa memuaskan tamu yang datang dan bisa jadi tuan rumah yang baik,” sambung Arief.

Selain masjid dan gedung, Wali Kota juga meninjau sejumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tangerang seperti Taman Hutan Kota, Taman Herbal dan Taman Makam Pahlawan.

“Baik peserta maupun tamu yang datang akan punya pengalaman sendiri saat berkunjung di kota tangerang,” kata Wali Kota.*

Baca juga: Banten favorit juara umum MTQ Nasional XXVII

Pewarta: Ridwan Chaidir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masjid bantuan BUMN di lokasi gempa diresmikan

Mataram (ANTARA) – Warga Desa Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menerima bantuan masjid bernilai miliaran rupiah yang dibangun dengan dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Masjid Al-Islahudin yang dibangun di Dusun Pakel, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari tersebut diresmikan oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, di Lombok Barat, Jumat.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid disaksikan Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB, TGH Munajib, dan perwakilan Kementerian PUPR.

Usai menandatangani prasasti, Fauzan mengucapkan terima kasih kepada seluruh BUMN yang telah membantu masyarakat Dusun Pakel dalam pembangunan masjid. Terlebih pembangunan masjid yang sebelumnya mengalami rusak berat akibat gempa bumi tersebut dibangun dengan struktur tahan gempa.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, baik materil, moril, doa dan tenaga sehingga masjid ini dapat tuntas dengan baik. Terlebih kepada Kementerian PUPR,” katanya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komintmen, Kementerian PUPR, Bidang Cipta Karya, Andria Hidayati, menyebutkan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan Masjid Al-Islahudin di Dusun Pakel, Desa Gunungsari, mencapai miliaran rupiah.

“Saya tidak hapal berapa total anggaran yang habis, tapi yang jelas bangunan masjid ini masuk hitungan milliaran rupiah,” ujarnya.

Masjid Al-Islahudin luasnya 15 x 15 meter persegi. Terdiri atas bangunan masjid, menara, tempat wudhu, dan halaman.
Khusus untuk pemasangan paping blok halaman masjid, pengadaan tandon air dan pengeras suara dibeli menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan PT Wika.

Kepala Dusun Pakel, Sabihin, mengaku sangat bersyukur telah dibangunkan masjid tahan gempa seperti konstruksi rumah instan sehat sederhana (Risha) oleh pemerintah.

“Kalau masyarakat di sini (Dusun Pakel), tidak mungkin dapat membangun, karena biaya yang lumayan besar, apalagi masyarakatnya terkena gempa bumi,” tuturnya.

Sabihin juga berterimakasih kepada semua donatur yang telah membantu masyarakatnya sampai bisa memiliki masjid yang cukup bagus setelah gempa. “Semua biaya pembangunan ditanggung pemerintah. Tidak ada sedikitpun swadaya atau dibebankan kepada masyarakat yang menjadi korban gempa,” ucap Sabirin.*

Baca juga: Tersangka pungli masjid NTB terancam dipecat

Baca juga: Tersangka pungli dana rekonstruksi masjid NTB dijerat pasal berlapis

Baca juga: DMI berkomitmen bangun masjid di berbagai wilayah bencana

Pewarta: Awaludin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bulog Jatim siap salurkan beras CBP untuk 15 wilayah banjir

Berapapun besaran CBP yang dbutuhkan, kami siap layani

Madiun (ANTARA) – Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Muhammad Hasyim menyatakan Perum Bulog siap menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam atau beras Bencal bagi 15 daerah kota/kabupaten di Jawa Timur yang dilanda bencana banjir.

Beras tersebut siap disalurkan kapanpun dibutuhkan, terutama untuk 15 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang sebelumnya dilanda banjir.

“Saat ini kami siap salurkan beras CBP sebagai bantuan bagi masyarakat yang wilayahnya terkena dampak banjir. Beras tersebut tersimpan di seluruh gudang Bulog, jadi bisa diambil dari gudang yang terdekat dengan area bencana,” ujar Muhammad Hasyim, saat mendampingi Menteri BUMN Rini dalam kegiatan penyerahan bantuan CSR Bulog dan BUMN lainnya di kantor Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat (8/3).

Ia menjelaskan, pihaknya siap menyalurkan beras CBP kapanpun dan dalam jumlah berapapun yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk situasi tanggap darurat

“Berapapun besaran CBP yang dbutuhkan, kami siap layani,” kata Muhammad Hasyim.

Hingga saat ini beras CBP Bencal yang telah disalurkan di Madiun telah mencapai sebanyak 2,5 ton. Hal itu sesuai permintaan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Bulog juga menyerahkan bantuan CSR Bulog dan BUMN kepada para korban banjir Madiun. Bantuan yang diberikan di antaranya berupa paket beras, gula, dan minyak goreng.

“Bantuan ini adalah bentuk peran serta BUMN bagi masyarakat. Selain itu, kami juga sediakan satu unit gudang di GSP Jeruk Gulung, Subdivre Madiun untuk penyimpanan bantuan yang akan disalurkan ke masyarakat di area ini,” kata Muhammad Hasyim.

Selain menyerahkan bantuan, Kadivre Bulog Jatim ini sekaligus mengecek kondisi gudang Bulog di daerah Madiun. Pengecekan gudang juga dilakukan di seluruh wilayah kerja Bulog Jatim untuk memastikan agar beras yang tersimpan tetap aman dari banjir.

Jika ada gudang yang berada dalam area rawan banjir, maka akan dilakukan pemindahan ke gudang yang lain.

“Kondisi ini kami pantau terus menit per menit. Hal itu untuk memastikan kualitas stok beras yang ada di Bulog tetap baik, ” katanya. ***3***

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

500 beasiswa Adem disiapkan untuk Papua Barat

Manokwari (ANTARA) – Pemerintah pusat tahun ini menyiapkan sebanyak 500 paket beasiswa program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) untuk Provinsi Papua Barat.

Asisten Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan, Musa Kamudi di Manokwari, Jumat, menyebutkan, selain Adem pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyiapkan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) untuk putra-putri Papua di daerah ini.

“Terkait hal ini Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat, yang intinya ingin mengevaluasi sejumlah kekurangan terkait pelaksanaan program Adem maupun Adik di Papua Barat. Makanya dalam waktu dekat ini diadakan rapat,” kata Musa.

Dia menyebutkan, program Adik serta Adem sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Saat ini sudah cukup banyak putra-putri Papua yang lulus melalui program ini.

Dalam surat tersebut, Mendagri menginstrusikan Pemprov Papua Barat melaporkan pelaksanaan dua program ini sebelum program tahun 2019 dilaksanakan.

“Dalam rapat nanti kita akan susun beberapa langkah yang harus dilakukan, sebab ada kekurangan yang harus diperbaiki. Kita bersyukur bisa dapat program ini, maka kita juga cepat merespon surat dari pusat,” katanya lagi.

Salah satu poin yang disebutkan dalam surat Mendagri, kata dia, bahwa sebelum melaksanakannya, mulai tahun ini peserta wajib memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), baik untuk program Adem maupun Adik. Hal ini penting untuk menjamin pelayanan kesehatan saat mereka sakit.

Selain itu terkait pembiayaan, mengingat ada beberapa item yang harus dibiayai pemerintah daerah.

“Sesuai nota kesepahaman yang ditandatangani pusat dan daerah, ada beberapa item yang dibebankan pembiayaanya kepada pemerintah provinsi. Akan dicek kembali, apakah kita sudah mengalokasikan itu dalam struktur APBD atau belum,” katanya.

Menurut dia, kekurangan ini harus segera dipenuhi agar peserta didik penerima program ini tidak mengalami kesulitan saat menjalani pendidikan.

“Kasian karena mereka jauh dari orang tua. Program Adik maupun Adem semua akan dilaksanakan di sekolah dan perguruan tinggi favorit di luar Papua Barat,” katanya.*

Baca juga: Kemendikbud kembali percayakan UMM dampingi pelajar “Adem”

Pewarta: Toyiban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bayi penderita Gastroschisis butuh biaya

Temanggung (ANTARA) – Bayi penderita Gastroschisis, Arumi Adiba Nasha putri pasangan Asif Ghozali (44) dan Suryati (40) warga Desa Sumberejo, Batur, Kabupaten Banjarnegara dirawat di RSUD Temanggung.

Berdasarkan pantauan di RSUD Temanggung, Jumat, bayi berusia delapan hari ini mengalami cacat lahir pada dinding perut dan usus keluar melalui lubang di sisi pusar. Bayi tersebut harus dibantu dengan selang pernafasan dan alat bantu lainnya di inkubator.

Keluarga pun merasa sedih dan bingung melihat kondisi Arumi yang dilahirkan secara premature dan harus dilakukan operasi karena sakit yang di deritanya tersebut.

Orang tua arumi yang bekerja sebagai petani bingung mencari uang untuk biaya operasi anaknya mencapai Rp120 juta.

“Kami bingung mencari dana sebesar itu, padahal harus dilakukan operasi secepatnya,” kata Asmaul Husna yang merupakan tante Arumi.

Saat ini keluarga mengaku sedang kebingungan untuk minta bantuan siapa, dirinyapun berharap ada dermawan yang bisa membantu meringankan beban biaya operasi keponakannya yang saat ini harus menggunakan alat bantu.

“Sementara ini kami sedang berusaha mencari bantuan dari daerah kami tinggal, kami juga sudah berusaha mencoba minta bantuan pemerintah kabupaten tetapi belum ada respon,” katanya.

Ia berharap kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang biasanya memiliki respon cepat ketika mengetahui warganya yang terkena musibah dapat membantu meringankan beban kakaknya dalam membiayai operasi anaknya.

“Si kecil ini belum mempunyai BPJS, jadi biayanya harus ditanggung sendiri, oleh karena itu beban ini sangat berat bagi kami,” katanya.

Husna juga menjelaskan bahwa Arumi dilahirkan secara premature di RSI Wonosobo dengan usia kandungan kurang dari delapan bulan. Karena kondisi si kecil yang menderita Gastroschisis maka dirujuk ke RSUD Temanggung.

Suprapti, Kepala ruang Melati RSUD Temanggung tempat Arumi dirawat menyampaikan bahwa Gastroschisis merupakan kelainan yang terjadi sejak di dalam kandungan.

“Kalau kelainan itu memang tidak normal sejak dalam kandungan, jadi berbagai macam faktornya,” ujarnya.

Menurut dia RSUD Temanggung jarang sekali menemui pasien semacam itu, bayi tersebut harus dirujuk ke RSUP Sardjito Yogyakarta untuk dioperasi karena peralatan di RSUD Temanggung belum memadahi.*

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI dan bersama warga bangun fasilitas gereja di perbatasan

Kami bersyukur pembangunan talut dihalaman gereja ini dapat selesai dengan cepat, karena ini semua atas dukungan dan bantuan anggota satgas yang turun ke lapangan bersama jemaat gereja kami untuk melakukan pekerjaan pembangunan ini.”

Jayapura (ANTARA) – Prajurit TNI dari Yonif 126/KC bersama warga membangun fasilitas rumah ibadah di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) tepatnya di Gereja GKI Pison di Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Yonif 126/CK Kapten Inf RTP Tampubolon dari Pos Kotis ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Jumat malam mengatakan kegiatan itu dalam bentuk karya bakti bersama warga Kampung Pison.

“Jadi, selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengamanan perbatasan RI-PNG, Satgas Yonif 126/KC juga melaksanakan kegiatan teritorial untuk membantu kesulitan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat,” katanya.

Salah satunya adalah kegiatan teritorial Satgas dengan beranggotakan 10 personel melaksanakan karya bakti membangun fasilitas Gereja GKI Pison di Kampung Wonorejo berupa pembuatan talut penahan air dan pondasi pagar.

“Kegiatan karya bakti ini dapat diselesaikan dengan cepat karena warga juga ikut membantu,” kata Tampubolon.

Tokoh Gereja GKI Pison, Pendeta Gideon mengatakan berkat bantuan dan dukungan dari Satgas Yonif 126/KC pembuatan talut  akhirnya selesai dikerjakan dengan baik sehingga lingkungan gereja tertata rapi dan bermanfaat untuk menahan air apabila hujan.

“Mewakili masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas Yonif 126/KC yang telah membantu tenaga dan tukang dalam mengerjakan pembuatan talut gereja dan pondasi sehingga bisa cepat selesai pekerjaannya,” katanya.

“Kami bersyukur pembangunan talut dihalaman gereja ini dapat selesai dengan cepat, karena ini semua atas dukungan dan bantuan anggota satgas yang turun ke lapangan bersama jemaat gereja kami untuk melakukan pekerjaan pembangunan ini,” katanya lagi.

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Sleman resmikan pembangunan program Indonesia terang

Sleman (ANTARA) – Bupati Sleman Sri Purnomo meresmikan Pilot Project Program Indonesia terang Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di Balai Desa Sumberarum, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, dengan meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan itu.

Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Bappeda Provinsi DIY Budi Wibowo, Muspika Kecamatan Moyudan, Ketua Umum LPCI Teten Indra A dan masyarakat setempat.

Teten Indra menyampaikan bahwa kegiatan LPCI Indonesia Terang ini sudah memasuki provinsi yang ke-8.

“Indonesia Terang ini adalah program perwujudan nawacita dari Presiden RI Joko Widodo. LPCI ini baru didirikan pada 2017,” katanya.

Menurut dia, “Corporate Social Responsibility” (CSR) adalah asset besar bangsa Indonesia yang belum mendapat perhatian serius dan belum dikelola secara optimal.

“Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hakekat CSR dan keengganan mengelola, dan atau mengkoordinirnya secara professional. Implementasi CSR ini memiliki dampak positif yang luar biasa secara personal maupun sosial, dan pembangunan negara,” katanya.

Ia mengatakan bahwa mengeluarkan CSR adalah wajib, CSR tidak sekadar menjalankan kewajiban perusahaan secara regulasi/undang-undang lebih dari itu, mengeluarkan CSR sebagai wujud nyata kontribusi perusahaan untuk ikut serta menyejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“LPCI memiliki konsep membangun negara tanpa uang negara dengan mengoptimalkan CSR. Dana CSR kalau dioptimalkan bisa terkumpul Rp200 triliun apabila dari perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta multi nasional dapat dikumpulkan secara optimal,” katanya.

Teten mengatakan, untuk DIY dana CSR yang disampaikan kurang lebih Rp7 miliar, yang terdiri dari program elektrifikasi mandiri melalui Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan juga untuk pembangunan infrastruktur.

“Peralatan PJUTS yang sudah diberikan agar dirawat dan juga penampang solar cell-nya harus sering-sering dibersihkan dari jamur agar dapat menyerap tenaga surya dengan optimal,” katanya.

Bupati Sleman Sri Purnomo berpesan agar PJUTS yang telah diberikan dapat dirawat dengan baik sehingga manfaatnya bisa optimal dan dapat bertahan lama.

Sri Purnomo juga meminta kepada LPCI dapat memberikan bimbingan kepada penerima bantuan PJUTS untuk diberikan bimbingan teknis cara merawat PJUTS tersebut.

“Di Kabupaten Sleman ini gotong royong masyarakatnya sangat bagus, jadi dengan bantuan CSR yang diberikan nanti dapat dioptimalkan,” katanya.

Sri Purnomo juga berpesan kepada LPCI agar desa-desa lain di Kabupaten Sleman yang membutuhkan bantuan CSR dari LPCI ini dapat segera direalisaikan juga, karena anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman dan juga anggaran Pemerintah Desa sangat terbatas.

“Karena itu dengan CSR ini dapat membantu merealisasikan pembangunan di desa,” katanya.

Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo mewakili Gubernur DIY menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan LPCI ini adalah salah satu upaya dalam program pengentasan kemiskinan.

Budi berharap kegiatan LPCI ini dapat membantu mengurangi ketimpangan wilayah, index gini rasio yang terlalu tinggi dan angka kemiskinan yang tinggi.

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPCI ini agar dapat disinergikan dengan pemerintah daerah yang memperoleh program ini, agar tidak tumpang tindih dan juga tepat sasaran,” katanya.***1***
 

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kudus wacanakan pembangunan perpustakaan terbuka

Kudus (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mewacanakan pembangunan perpustakaan terbuka yang berada di kompleks sarana pendidikan mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.

“Rencananya akan dibangun lima lantai di daerah Purwosari, Kecamatan Kota, Kudus,” kata Bupati Kudus Muhammad Tamzil didampingi Wakil Bupati Kudus Hartopo saat menerima kunjungan Komisi X DPR RI di Command Center Pemkab Kudus, Jumat.

Karena membutuhkan biaya yang besar, maka Pemkab Kudus akan mengajukan bantuan biaya pembangunannya ke Pemerintah Pusat.

“Kami berharap usulan tersebut disetujui pemerintah pusat karena sejalan dengan program kami yaitu menjadikan Kudus sebagai pusat pendidikan di Pantura timur,” ujarnya.

Ia mendukung penuh program Pemerintah Pusat dalam pengembangan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, karena buku merupakan jendela dunia.

Kunjungan kerja spesifik bidang perpustakaan ke Kabupaten Kudus oleh Komisi X DPR RI tersebut juga didampingi Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Sri Sumekar dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa tengah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan kunjungan ini dalam rangka menyamakan persepsi tentang perpustakaan antara semua pemangku kepentingan yang ada.

Ia menambahkan kunjungan kerja kali ini merupakan amanat dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan budaya membaca.

“Perpustakaan merupakan sumber baca sebagai wahana belajar sepanjang hayat, sehingga akan kita galakkan demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya

Dirinya juga menambahkan, berdasarkan studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.
“Indonesia persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61),” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan minat membaca, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjangnya.

Untuk itu dirinya beserta komisi X DPR RI terus berupaya mengumpulkan informasi dari segala unsur kepentingan yang ada untuk memperoleh gambaran tentang UU Perpustakaan kedepan.

“Tujuan dari kunjungan kerja ini sebagai pengawasan dan kontrol pelaksanaan program minat baca masyarakat yang mengkhawatirkan di Indonesia, sehingga kedepan minat baca di Indonesia dapat meningkat,” ujarnya. ***3***

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Final pemilihan Puteri Indonesia 2019

Finalis mengikuti malam final pemilihan Puteri Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jum’at (8/3/2019). Kontes pemilihan Puteri Indonesia ke-23 itu diikuti 39 finalis dari perwakilan provinsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Gubernur NTB sapa umat Hindu di Poto Tano

Sumbawa Barat, NTB (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah menyapa umat Hindu di Kecamatan Poto Tano dalam lawatannya ke Kabupaten Sumbawa Barat, Jumat.

Dalam lawatannya ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB.

Kehadiran Gubernur NTB ke Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano itu disambut meriah dan penuh kehangatan. Bahkan tarian khas tradisi umat Hindu, Panjibrahme menyambut kehadiran gubernur dan rombongan.

Zulkieflimansyah menegaskan bahwa NTB harus diisi oleh orang-orang yang memiliki perasaan sama. Yaitu perasaan cinta dan kasih sayang tanpa melihat warna kulit, warna rambut, suku, agama dan adat istiadat.

“Untuk hidup tenang perlu mensyaratkan cinta pada sesama,” ungkap gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Zulkieflimansyah menjelaskan kita boleh punya keyakinan yang berbeda, punya agama dan suku yang berbeda. Namun rasa cinta itu menjadi modal sosial untuk menghilangkan politik identitas. Sehingga, NTB ini benar-benar nyaman untuk semua masyarakat serta menghilangkan perselisihan akibat hal-hal yang tidak penting.

Sebagai bentuk kecintaannya kepada masyarakat Hindu, gubernur kemudian menawarkan beasiswa kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) hingga selesai pada anak-anak di wilayah itu.

“Kalau ada 50 orang anak-anak Hindu yang ingin Kuliah di UTS, saya kasih beasiswa kuliah hingga selesai,” ujarnya disambut tepuk tangan senang umat Hindu yang hadir.

Sebelumnya, Pengurus adat Umat Hindu Kokarlian, I Wayan Murta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Gubernur NTB. Ia mengaku bangga dengan rasa mengayomi gubernur kepada semua masyarakat NTB tanpa mengenal suku dan agama.

“Sangat terima kasih, karena hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. Ini pertama kali orang nomor satu di NTB ini bisa hadir di desa kami,” ucapnya.

Selama ini, katanya, umat Hindu desa tersebut sangat puas dengan bantuan pemerintah, terutama membantu pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa tahun 2018.

Ia juga melaporkan bahwa umat Hindu di Desa Kokarlian berjumlah sekitar 300 KK. Mereka ini katanya hidup berdampingan dan damai dengan umat lain.

“Kami diperlukan sama,” katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelukis 11 negara pameran di Borobudur

Kami memilih tema freedom and love, di sini seniman bebas mau bicara apa saja,

Magelang (ANTARA) – Sebanyak 24 pelukis dari 11 negara bakal menggelar pameran di Padepokan Apel Watoe Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada 9 Maret-9 April 2019.

Pemilik Padepokan Apel Watoe Deddy PAW di Magelang, Jumat, menyebutkan selain dari Indonesia, pelukis yang ikut dalam pameran, yakni dari Singapura, Malaysia, India, China, Filipina, Hongkong, Mesir, Bangladesh, Tajikistan, dan Prancis.

Ia menyampaikan pameran dengan tema Freedom and Love itu menampilkan 54 karya berupa lukisan dan seni grafis.

“Kami memilih tema freedom and love, di sini seniman bebas mau bicara apa saja, dengan teknik apa saja tetapi yang ada kaitannya dengan cinta kasih dengan hal-hal yang menyejukkan,” katanya.

Ia menuturkan, para seniman dengan bahasanya sendiri melalui lukisan, dengan seni grafisnya dari budaya dan latar belakang masing-masing bicara tentang love atau cinta.

Menurut dia, tema tersebut sebenarnya menarik di mana saja, tidak hanya di Indonesia.

“Hal ini kami sampaikan pada para seniman, mereka merespon ingin urun rembug, ada solidaritas dari mereka untuk bicara ide-ide dengan gaya mereka masing-masing menyampaikan pesan cinta kasih pada dunia,” katanya.

Ia mengatakan kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Indonsia karena kebetulan beberapa kali ia mengikuti kegiatan-kegiatan para seniman itu dan mereka tahu dirinya tinggal di dekat Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia.

Tentunya kesempatan ini menjadi pengalaman bagaimana mereka bisa belajar, menemukan sesuatu yang sangat berharga, pelajaran cinta dari seorang Buddha Gautama, peninggalan yang sangat lama dan menjadi daya tarik dunia.

“Para seniman ini ingin datang khusus dengan jalan seni budaya. Mereka memilih dan tertarik ke Candi Borobudur karena jelas di Borobudur itu ada banyak lautan cinta kasih yang bisa dipelajari,” katanya.

Baca juga: Keajaiban Borobudur bukan hanya pada bangunannya
Baca juga: Ruwat Rawat untuk melestarikan Candi Borobudur

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UMI dan Universitas Malaysia bahas pengelolaan informasi

Makassar (ANTARA) – Kepala Humas UMI, Dr Nurjannah Abna bersama staff humas melakukan benchmarking dengan Humas Universitas Teknologi Petronas Perak Malaysia, Jumat, sebagai upaya meningkatkan peran humas perguruan tinggi.

Dr Nurjannah Abna dalam keterangannya di Makassar, mengatakan humas perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan keunggulan institusinya, membangun pencitraan positif dan mendapatkan dukungan publik untuk pengembangan institusinya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penerimaan yang hangat dari Corporate Communication Divisi atau nama lain dari Humas Universitas Teknologi Petronas,” katanya.

Dosen Fakutlas Sastra UMI ini memperkenalkan UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, yang lahir tahun 1954 dan telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional dan PTS pertama dan terbaik di Luar Pulau Jawa dengan akreditasi ‘A’ dari Badan Akreditasi Nasional PT.

“Hal penting dalam kunjungan ini mengetahui peran humas dalam melakukan branding institusi melalui berbagai aktifitas dan capaian yang telah dilakukan serta arah pengembangan universitas ke depannya,” katanya.

Sementara itu, Head Stakeholders Management Corporate Communications UTP, Shariza Mohamed Shuhidan, dalam penerimaannya berterima kasih karena Humas UMI berkenan berkunjung ke UTP dan berbagi informasi dalam upaya pengembangan peran kehumasan kedua institusi.

Shariza memperkenalkan struktur organisasi humas yang secara lengkap mendukung peran bagian ini dalam mengembangkan institusi, diantaranya unit acara (kegiatan) dan conference management, unit stakeholders management, dan unit strategic Branding dan communications yang menangani pemasaran, hubungan media dan periklanan.

Dalam kunjungan ini, tim humas UMI juga berkesempatan berjumpa dengan Profesor dan peneliti di UTP, diantaranya Prof Suzana Yusop, Dr Noorfidza, Dr Aqsha dan beberapa staff lain. Rombongan UMI berkesempatan mengunjungi fasilitas UTP di Kampus Perak diantaranya perpustakaan moderen bergaya oil rig dan fasilitas riset dan laboratorium.*

Baca juga: FTI-UMI gandeng dua PTN praktik laboratorium pertambangan di Maros

Baca juga: Kembangkan minyak atsiri, UKM cengkih Bulukumba-Sulsel didampingi FTI-UMI

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Jatim gandeng organisasi wanita tangani masalah sosial

“Harapannya, dengan melibatkan organisasi wanita maka permasalahan sosial mampu diselesaikan hingga akar rumput

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggandeng sejumlah organisasi perempuan untuk menjadi mitra strategis pemerintah provinsi setempat sekaligus dalam menangani berbagai permasalahan sosial.

“Harapannya, dengan melibatkan organisasi wanita maka permasalahan sosial mampu diselesaikan hingga akar rumput,” ujarnya usai penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Jatim dan tujuh organisasi wanita di Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat malam.

Ketujuh organisasi wanita tersebut adalah Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jatim, PW Aisyiyah Jatim, PW Fatayat NU Jatim, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jatim, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim, dan Pimpinan Wanita Katolik RI DPD Jatim.

Menurut dia, hulu berbagai masalah sosial adalah masih banyaknya masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi sehingga mereka tidak bisa memiliki kartu keluarga (KK) yang menyebabkan anaknya tidak memiliki akta kelahiran.

“Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan atau terdaftar dalam program sosial pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Keluarga Harapan (PKH),” ucapnya.

Selain itu, kata dia, dengan melibatkan organisasi wanita maka pembagian segmennya akan lebih jelas dan efektif, semisal masalah ekonomi perempuan melibatkan IWAPI, posyandu dengan PKK, kemudian masalah konseling perempuan dan anak bisa melibatkan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah maupun Nasiyatul Aisyiyah.

Selain masalah sosial, berbagai masalah mendasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius Pemprov Jatim dalam menggandeng organisasi wanita.

“Semoga kerja sama yang merupakan bagian upaya penguatan perempuan mampu meningkatkan layanan menyentuh lini bawah terutama kaum perempuan, serta mampu memberikan perlindungan kepada kaum perempuan secara maksimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim Rahayu mengatakan, wanita memegang peranan penting dalam pembangunan daerah sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Jatim.

“Kerja sama ini nantinya secara teknis akan dibicarakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik sehingga perempuan di Jatim lebih tangguh dan mandiri,” katanya. ***3***

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Milenial Road Safety Festival

Polisi Lalulintas Polda Aceh melakukan atraksi ketangkasan mengendari sepeda motor pada Millenial Road Safety Festival 2019 di Banda Aceh, Jumat (8/3/2019). Millenial Road Safety Festival yang melibatkan sekitar 3.000 pengendara sepeda motor merupakan salah satu gerakan kampanye keselamatan berlalulintas sekaligus untuk memecahkan rekor Muri. ANTARA FOTO/Ampelsa/hp.

16 Murid SD keracunan makanan ringan di Majalengka

Majalengka (ANTARA) – Sebanyak 16 murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Patuanan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, keracunan makanan ringan dan sempat dibawa ke Puskesmas terdekat, dan sampai saat ini pihak Kepolisian masih melakukan penyelidikan.

“Korban keracunan ada 16 murid, yang 15 sudah bisa pulang sedangkan satu lainnya harus di rawat insentif,” kata Kapolres Majalengka AKBP Mariyono di Majalengka, Jumat.

Dari keterangan saksi, kata Mariyono, pada saat sedang berlangsung jam pelajaran di kelas, tiba-tiba sejumlah murid merasakan mual dan pusing.

Kemudian guru kelas langsung memberitahu kepada Kepala Sekolah dan para murid yang mengalami mual dan pusing selanjutnya dibawa ke Puskesmas terdekat.

“Kemudian ke 16 murid tersebut dibawa ke Puskesmas Leuwimunding, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Puskesmas ke 15 anak diperbolehkan pulang ke rumah,” tuturnya.

Sedangkan untuk satu murid bernama Sri Mutia Dewi (8) harus cuci lambung dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Majalengka.

Sebelum kejadian, kata Mariyono, para murid tersebut membeli makanan ringan makaroni basah dan mie basah yang dicampur bumbu antaka, garam, balado dan jagung bakar.

Makanan tersebut dibeli para murid dari warung sekolah dan saat ini barang bukti sudah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kami masih mendalami kasus ini, namun dipastikan semua murid dalam keadaan selamat,” katanya. ***3***

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Ambon pasang CCTV di 15 titik

Ambon (ANTARA) – Pemerintah Kota Ambon, Maluku, dalam waktu dekat akan memasang kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) di 15 titik yang tersebar di sejumlah lokasi.

“Tahun 2019 kita rencanakan memasang CCTV di 15 titik di lokasi berbeda, sambil berkoordinasi dengan bidang Teknologi informasi Polda Maluku, mengingat tahun 2018 telah dipasang di 15 titik di kota Ambon,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Reiner Adriaansz, Jumat.

Menurut dia, pemasangan kamera pengawas bertujuan untuk memantau aktifitas warga kota, serta memantau arus lalu lintas dan tindak kejahatan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

“Polda Maluku juga telah menyetujui sharing CCTV sehingga seluruh aktifitas akan terpantau melalui kamera pengawas baik oleh Pemkot maupun Polda,” katanya.

Joy mengatakan, mendukung upaya penetapan Kota Ambon menjadi satu dari 100 kota menuju gerakan “smart city” di Indonesia, maka dilakukan pengadaan pemasangan CCTV serta perangkat pendukung.

Sesuai rencana akan terpantau dari ruang Command center (pusat komando) yakni ruangan pusat visualisasi dan integrasi data dan kontrol CCTV.

“Ruang Command center akan dibangun di lantai IV gedung A Balai kota dan disiapkan oleh dinas PUPR, sementara perangkatnya akan disiapkan Diskominfosandi,” ujarnya.

Pemasangan kamera pengawas katanya, merupakan upaya mengembangkan Ambon sebagai salah satu “smart city” atau kota pintar di kawasan Indonesia timur.

Ambon diarahkan menjadi “Smart city” terutama kota yang pintar dalam penggunaan dan penyiapan teknologi, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tentang kota ini dengan mudah.

“Kita telah mencanangkan program Ambon menuju kota pintar (smart city) guna memudahkan penggunaan dan penyiapan teknologi informasi. Upaya ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, fakta membutikan seluruh kejadian yang terjadi dapat diungkap melalui cctv, sehingga pemasangan cctv penting untuk mengungkap peristiwa.

Pemasangan CCTV didalam maupun luar ruangan dilakukan sebagai upaya evaluasi sistem keamanan. 

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kopertais V bahas akreditasi PTS di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) wilayah V Provinsi Aceh membahas proses pengisian “borang” akreditasi kampus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah setempat.

“Salah satu hal yang paling penting harus diperhatikan pada perguruan tinggi adalah akreditasi kampus yang merupakan ruh bagi kampus,” kata Koordinator Kopertais V Aceh, Prof Warul Walidin di Banda Aceh, Jumat.

Di sela-sela Rapat Kerja Pimpinan PTS dalam lingkungan Kopertasi V tahun 2019, ia menjelaskan pengisian borang akreditasi harus dilakukan secara serius dengan sembilan standar yang telah ditetapkan dan saat ini sedang disosialisasikan oleh Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Ada pun sembilan standar tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamong, tata kelola dan kerja sama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran dan capaian tridharma.

Menurut dia untuk menunjang tercapainya IAPT tersebut dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi swasta atau pun negeri, kerja sama dengan dinas-dinas baik kabupaten kota maupun provinsi, selanjutnya juga gelar berbagai seminar dan publikasi hasil penelitian dosen, hal tersebut dapat mendongkrak akreditasi kampus.

“Kopertais juga harus terus mendampingi PTS terhadap lahirnya para dosen baik doctor mapun professor atau guru besar, karena dengan kuatnya SDM maka kampus akan semakin baik dan dikenal oleh masyarakat,” kata Warul Walidin yang juga Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ketua Panitia, M. Chalis di sela-sela kegiatan mengatakan dalam rangka peningkatan mutu PTKIS di Aceh melalui akreditasi, Kopertais V Aceh menggelar rapat kerja bersama pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Provinsi Aceh.
 

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Festival seni balon Indonesia

Pengunjung melihat instalasi balon saat Indonesia Ballon Art Festival 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/3/2019). Festival balon yang berisi berbagai instalasi dan terbuat dari sekitar 180.000 balon tersebut merupakan hasil karya sedikitnya 55 seniman balon dari berbagai wilayah di Indonesia dengan mengangkat tema ‘hutan ajaib” dan berlangsung hingga 17 Maret 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/hp.

Menteri BUMN tinjau lokasi banjir Madiun

Mi dan makanannya enak. Yang masak pintar

Madiun (ANTARA) – Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau lokasi terdampak banjir Madiun di kawasan Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, guna memberikan dukungan terhadap para korban dan relawan yang bertugas.

Saat tiba di lokasi, Rini dan rombongan langsung menuju posko bencana banjir Madiun yang berada di kantor Kecamatan Balerejo. Di lokasi setempat, Rini menyempatkan diri menyapa para relawan yang bertugas di dapur umum, ikut memasak sebentar, dan mencicipi makanan yang diperuntukkan bagi korban banjir.

“Mi dan makanannya enak. Yang masak pintar,” ujar  Rini saat meninjau posko bencana banjir Madiun di Kecamatan Balerejo, Jumat sore.

Setelah itu, Rini mendengarkan pemaparan tentang kejadian banjir dan penanganannya dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Dilaporkan Bupati bahwa kondisi sudah mulai normal dan penanganan pascabanjir terus dilakukan hingga masa tanggap darurat bencana berlangsung.

“Penanganan bencana yang dilakukan oleh Pak Bupati bersama jajaran dan relawan sudah baik. Namun untuk masyarakat korban banjir, perlu dipikirkan ke depannya bagaimana dan apa yang bisa dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan, di BUMN ada banyak program untuk usaha kecil dan menengah dan juga dari perbankan yang bisa memberikan bantuan seperti pemberian alat-alat produksi.

“Sehingga, mana yang perlu perbaikan atau penggantian, nanti akan dibantu,” kata Rini.

Pihaknya menyampaikan sesuai laporan dari PLN, banyak rumah yang terdampak banjir sehingga menyebabkan sambungan listrik mati.

“Apabila nanti keadaan sudah aman, maka sambungan listrik akan segera dikembalikan. Sambungan listrik segera dilakukan jika rumah sudah tidak ada genangan air,” katanya.

Soal jalan tol yang terdampak banjir, Rini mengaku akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Pihak Jasa Marga sudah melaporkan dan akan menunjuk konsultan untuk melakukan analisis persoalannya ada di mana.

Rombongan Menteri BUMN RI meninggalkan posko bencana sekitar pukul 18.00 WIB. Sementara, kondisi wilayah Kabupaten Madiun berangsur normal pascabanjir yang menerjang sejumlah wilayah setempat tiga hari terakhir.

Terpantau, para korban banjir Madiun yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, distribusi bantuan dan penanganan pascabanjir terus dilakukan. ***3***

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PKK Aceh siap terlibat aktif dalam gerakan Geunting

Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terlibat aktif dalam program Gerakan Upaya Pencegahan Stunting (anak kerdil) atau yang disingkat Geunting di provinsi itu.

“Kami siap untuk berkontribusi maksimal dalam program ini dan kami juga meminta agar seluruh organisasi perempuan turut dilibatkan dan melibatkan diri pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Geunting,” katanya di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menjadi pemateri pada acara Simposium Menuju Aceh Hebat dengan Gerakan Upaya Pencegahan Stunting, yang diselenggarakan oleh BKKBN Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh sedang gencar melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting, karena provinsi tersebut menduduki peringkat ketiga se-Indonesia, sebagai daerah yang cukup tinggi angka kejadian stuntingnya, yaitu sebesar 37,9 persen.

Penyebab utama stunting adalah kurangnya perhatian bagi tumbuh kembang anak, terutama asupan gizi yang berakibat tubuh si anak menjadi pendek dan daya tahannya tidak terlalu kuat.

Dalam penanganan dan penanggulangan stunting, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi Wakil Ketua TP PKK Aceh dan sejumlah bupati/wali kota telah mendeklarasikan gerakan pencegahan dan penanganan stunting di provinsi itu.

Ia mengatakan salah satu upaya yang terus dilakukan TP PKK dan Pemerintah Aceh yakni melatih kader Posyandu, pendampingan ibu hamil dan penggunaan buku KIA, revitalisasi dan optimalisasi Posyandu terintegrasi.

“TP PKK Aceh juga terus menggalakkan taman obat mandiri keluarga dan Rumoh gizi. Semua gerakan dan upaya yang kita lakukan ini adalah untuk menekan sekecil-kecilnya angka stunting di Aceh,” katanya.

Menurut dia rasa kesetiakawanan menjadi faktor penting dalam upaya penanganan mal nutrisi dan stunting, di mana sikap cepat tanggap, saling menjaga dan saling mengingatkan antar tetangga akan mempercepat proses penanganan, seandainya di tengah masyarakat ditemukan kejadian stunting.

Dyah juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk tidak hanya fokus kepada keluarga sendiri tetapi juga kepada tetangga dan lingkungan sekitar, sehingga kejadian stunting akan cepat ditangani.

Pada tahun 2019, Pemerintah Aceh bersama TP PKK Aceh, Unicef dan Kompak akan melakukan intervensi stunting di sepuluh kabupaten/kota yaitu Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Sabang, Aceh Jaya, Simeulue, Singkil, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Barat.

Kepala BKKBN Aceh, Sahidal Kastri mengatakan asupan gizi seimbang bagi pertumbuhan tubuh dan otak anak merupakan faktor penting untuk melahirkan generasi yang mampu bersaing secara global di masa mendatang.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karawang tangani sampah dengan menyebar mesin incinerator

Karawang (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyiapkan sejumlah mesin incinerator atau mesin pembakar sampah untuk disebar di sepuluh titik.

“Pada tahun ini kita mendapatkan bantuan mesin incinerator dari Pemprov Jawa Barat. Selanjutnya, mesin incinerator itu akan disebar di sepuluh titik,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat Wawan Setiawan, di Karawang, Jumat.

Ia mengatakan, rencana penyebaran mesin incinerator tersebut bagian dari penanganan masalah sampah rumah tangga di Karawang.

Catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat, selama ini sampah rumah tangga di wilayah Karawang mencapai 800-900 ton per hari.

Produksi sampah per hari itu tidak seluruhnya diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Jalupang.

“Sampah yang bisa diangkut ke TPA sampah Jalupang itu hanya sekitar 600 ton per hati. Sisanya menumpuk di TPS,” kata Wawan.

Atas kondisi itu, penyebaran mesin incinerator tersebut diharapkan membantu penanganan sampah di wilayah Karawang.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang sedang mencari lahan untuk menyimpan mesin incinerator, agar bisa digunakan oleh masyarakat

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para kepala desa. Jadi diharapkan pemerintah desa menyediakan lahan kosong untuk menyimpan mesin incinerator itu, sehingga mesin incinerator itu bisa digunakan untuk menangani sampah di desa tersebut. 

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan prajurit TNI Nagan Raya padamkan Karhutla

Nagan Raya, Aceh (ANTARA) – Puluhan prajurit TNI Kodim 0116/ Nagan Raya, Korem 012/ Teuku Umar, Provinsi Aceh berupaya memadamkan api yang membakar lahan milik warga seluas 5 hektare di kawasan Desa Cot Me, Kecamatan Tadu Raya.

“Tim masih stanby di lokasi, dikarenakan api terlihat terus menyala dan mulai menjalar ke lahan lainnya. Dan tim gabungan saat ini telah melokalisir penyebaran api,” kata Dandim Nagan Raya, Lekol Kav Nanak Yuliana, dalam laporan tertulisnya, Jum’at.

Upaya pemadaman melibatkan 60 orang petugas yang terdiri dari 40 prajurit TNI, 10 Polri dan 10 petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagan Raya, serta 70 orang warga dan karyawan PT Fajar Bayzuri.

Kondisi di lapangan masih sangat sulit dipadamkan karena tidak tersedia sumber air, kemudian BPBD Nagan Raya mengerahkan dua unit pompa air kemudian juga dibantu dengan satu unit alat berat excavator ke lokasi.

“Sulitnya medan menuju kelokasi dan tidak tersedia sumber air serta tebalnya semak belukar menjadi kendala upaya pemadaman,” kata Letkol Kav Nanak Yuliana disela – sela memimpin upaya pemadaman itu.

Prajurit TNI dari Kodim 0116/Nagan Raya, Polsek Kuala bersama Personel BPBD Nagan Raya serta para pekerja PT Fajar Bayzury dan warga desa setempat bergegas menuju lokasi kebakaran.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Aceh, Zakaria Ahmad menyatakan, satelit menemukan tiga titik panas terdeteksi yang merupakan indikasi kebakaran hutan dan lahan berada di wilayah Aceh

Ketiga titik panas tersebut tersebar di tiga daerah, dua titik panas di antaranya berada pada wilayah Barat – Selatan, seperti Aceh Barat, di Kecamatan Arongan Lambaek, dan Nagan Raya, di Kecamatan Darul Makmur.

Sedangkan satu titik panas terdapat di wilayah Tengah yang merupakan penghasil tanaman kopi baik jenis Arabika maupun Robusta dengan kualitas ekspor, yakni Aceh Tengah terpantau di Kecamatan Bebesan. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD dan warga berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Desa Cot Me, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Jum’at (8/3/2019). Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Aceh mendeteksi tiga titik panas di daerah setempat yang mengindikasikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Antara Aceh/ Anwar/ Dok Kodim 0116 Nagan Raya)

Pewarta: Anwar
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemuda Muhammadiyah protes Mifa Bersaudara diberi gelar kehormatan

Meulaboh, Aceh (ANTARA) – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat, M. Yunus Bidin, SH, M.H memprotes penyematan anugerah kehormatan kepada pimpinan perusahaan PT Mifa Bersaudara oleh forum mukim di daerah itu karena dinilai di luar ketentuan.

“Sebab peristiwa hukum seperti itu tidak diatur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim sebagai institusi resmi pemerintah daerah yang berlaku di Aceh,” katanya di Meulaboh, Jum’at.

Forum mukim di Kecamatan Meureubo, memberikan penganugerahan atau penetapan warga kehormatan melalui surat keputusan nomor 005/013/2019 tentang Penganugerahan warga kehormatan kepada pimpinan tambang batubara.

Sebagai warga Kecamatan Meureubo, ia sangat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh forum mukim tersebut dan mempertanyakan atas dasar hukum, sehingga berani memberikan gelar kehormatan yang menurut dia mengada – ngada.

Yunus Bidin, yang merupakan Wakil Ketua Forum Dosen Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, ini menegaskan, dalam adat atau kebiasaan di Aceh Barat, tidak pernah terjadi penyematan warga kehormatan seperti demikian.

“Di Aceh Barat tidak pernah ada penyematan warga kehormatan tersebut, yang biasa ada hanya dalam konteks proses penyambutan tamu yang dianggap penting sebagai bentuk apresiasi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintahan mukim sebagai institusi resmi pemerintahan yang berlaku di Aceh, posisinya berada langsung di bawah kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat, mukim mengkoordinir beberapa gampong/ desa.

Yunus Bidin menyampaikan, para pimpinan perusahaan tersebut sebagai pendatang atau tamu dalam mengeksploitasi batu bara di Aceh Barat tentunya menghormati hukum dan adat istiadat yang melekat pada daerah setempat.

“Masyarakat Aceh Barat sangat menghargai dan menghormati kepada tamu, apalagi sekaliber Mifa Bersaudara sebagai salah satu investor penyumbang pendapatan asli daerah dan mengurangi angka pengangguran,” imbuhnya.

Namun, kegiatan yang dilakukan oleh mukim secara hukum tidak bisa lepas dari ketentuan qanun mukim, sehingga penganugerahan warga kehormatan tersebut, menurut dia, bisa batal demi hukum serta tidak berakibat hukum.

“Apalagi, penganugrahan itu dihadiri oleh Camat Meureubo, dia yang harusnya memberikan gelar tersebut apabila memang mau diberikan. Mukim masih banyak masalah yang belum mereka selesaikan,” pungkasnya. ***3***
 

Pewarta: Anwar
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan warga padati tablig akbar UAS di Aceh Tengah

Banda Aceh (ANTARA) – Ribuan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, memadati Lapangan Musara Alun guna mendengarkan ceramah dari Ustad Abdul Somad (UAS), Kamis (7/3) malam.

Warga yang “tumpah” ke lapangan Musara Alun Kota Takengon tersebut terlihat khusuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh da’i kondang yang hadir ke daerah berhawa dingin tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada IKAPDA (Ikatan alumni pesantren Darul Arafah) dan IKAT (Ikatan alumni Timur Tengah) yang sudah memfasilitasi kunjungan ustad ke Aceh Tengah dan seluruh Aceh,” kata Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar.

Ia menjelaskan kedatangan ustad untuk kedua kalinya ini bukan sebagai tamu lagi, tapi sebagai warga kehormatan dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

“Masyarakat Aceh Tengah ingin menjalani kehidupan dunia yang lebih baik, dan kebersamaan kita berkumpul malam ini, semoga Allah SWT mengumpulkan kita kembali di surga nya nanti,” katanya.

Ia berharap masyarakat semakin bersemangat untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari hari, sesuai dengan tekad untuk menerapkan syariat Islam di Provinsi Aceh.

“Masyarakat yang memiliki kesadaran beragama, pasti memiliki toleransi dan solidaritas sosial yang kuat, dan masyarakat seperti inilah yang kita butuhkan untuk membangun daerah dan bangsa ini,” katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh sekolah terendam banjir di Kabupaten Bandung

Bandung (ANTARA) – Tujuh bangunan sekolah terendam banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akibat debit air Sugai Citarum yang masih belum turun.

Koordinator Humas Basarnas Jawa Barat, Joshua Banjarnahor di Bandung, Jumat, menyebutkan ada sejumlah sarana dan prasarana publik lainnya yang terendam banjir.

“Ada delapan fasilitas umum yang terendam seperti kantor Desa Dayeuh Kolot, dan 36 bangunan tempat ibadah juga ikut terendam banjir,” katanya.

Pihaknya juga sejak banjir kembali meningkat telah melakukan evakuasi bagi warga yang perlu diungsikan.

Hingga saat ini data yang dihimpun dari Basarnas Jawa Barat ada 6.361 rumah warga yang terendam.

Dan sebanyak 32.163 jiwa yang terdampak banjir di Kabupaten Bandung dengan sebaran di Kecamatan Baleendah 15.813 jiwa, Kecamatan Dayeuhkolot 9.015 jiwa. Kemudian Kecamatan Bojongsoang 7.110 jiwa dan Kecamatan Katapang 225 jiwa. Warga terdampak juga sudah diungsikan ke beberapa titik pengungsian yang ada di setiap daerah.

“Sebanyak 11 Masjid di Kecamatan Dayeuhkolot dijadikan tempat pengungsian oleh warga, terdata ada 199 KK yang mengungsi di daerah tersebut,” kata Joshua.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD Jateng sebut banjir Klaten fenomena hidrometeorologi

Semarang (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebut bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Klaten merupakan fenomena hidrometeorologi.

“Fenomene hidrometeorologi menyebabkan perubahan iklim yang berakibat perubahan curah hujan lebih dari 300 mm atau sangat tinggi,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jateng Sudaryanto di Semarang, Jumat.

Berdasarkan data BPBD Jateng, bencana banjir melanda 17 desa di enam kecamatan di Kabupaten Klaten, sedangkan daerah terparah di tiga desa di Kecamatan Cawas.

Selain Kecamatan Cawas, kecamatan lain yang juga dilanda banjir adalah delapan desa di Kecamatan Bayat, dua desa di Kecamatan Wedi, dan masing-masing satu desa di Gantiwarno, Klaten Selatan dan Trucuk
Menurut dia, curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di beberapa daerah saat ini sangat dipengaruhi oleh arah angin.

“Pada saat bencana itu, arah angin menuju ke selatan dan timur, maka yang kena wilayah Jateng bagian selatan dan timur, termasuk juga di wilayah Jawa Timur seperti Ngawi dan Madiun,” ujarnya.

Saat ini informasi dari BMKG diketahui arah angin masih menuju timur dan salah satu wilayah yang akan dilewati adalah Nusa Tenggara Timur.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan fenomena hidrometeorologi akan kembali ke Jateng sehingga Sudaryanto meminta masyarakat terus berkoordinasi dengan sukarelawan bencana di wilayah setempat.

Di sisi lain, lanjut dia, penerapan ilmu titen perlu terus digiatkan, antara lain jika hujan dengan intensitas tinggi selama dua jam maka masyarakat siap-siap untuk mengungsi.

Sebagai langkah penanganan banjir Klaten, BPBD kabupaten/kota dan provinsi telah mendirikan posko banjir di wlayah yang terdapat banyak pengungsi.

Salah satunya di Kecamatan Cawas yang tercatat ada 14 kepala keluarga yang terdiri dari 40 jiwa yang mengungsi.

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng juga telah didistribusikan seperti mi instan, beras, minyak dan bahan pangan pokok lainnya.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Humas: Unsyiah terima 2.824 melalui jalur SBMPTN 2019

Banda Aceh (ANTARA) – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh pada tahun akademik 2019 akan menerima 2.824 mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), kata pejabat setempat.

“Unsyiah akan menerima sebanyak 40 persen melalui jalur SBMPTN dari total penerimaan mahasiswa baru tahun 2019,” kata Kepala Humas Unsyiah, Chairil Munawir di Darussalam, Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan untuk menjadi peserta SBMPTN, calon peserta sebelumnya harus mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang merupakan syarat wajib yang harus diikuti oleh calon peserta.

UTBK adalah ujian masuk perguruan tinggi yang dilakukan secara elektronik menggunakan perangkat komputer. Ujian tersebut wajib diikuti setiap calon mahasiswa peserta SBMPTN dan nilai UTBK menjadi syarat utama.

Pendaftaran UTBK dibagi dalam dua gelombang, pertama telah dimulai sejak 1-24 Maret 2019 dan gelombang kedua pada 25 Maret hingga 1 April 2019.

Ia menyebutkan hingga saat ini jumlah pendaftar tercatat sebanyak 1.810 orang dan akan terus bertambah mengingat waktu untuk pendaftaran masih panjang yakni hingga 1 April.

Ia mengajak calon peserta untuk segera mendaftarkan diri melalui lamanÿhttps://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id. Pendaftaran menggunakan NISN dan NPSN guna mendapatkanÿusernameÿdanÿpassword.

“Biaya pendaftaran untuk sekali tes sebesar Rp200 ribu yang dapat dibayar melalui Bank Mandiri, BNI, atau di Bank BTN. Kita imbau seluruh calon peserta untuk segera mendaftar. Jangan menunda-nunda waktu lagi,” katanya.

Ia menambahkan tes ujian UTBK akan berlangsung dalam dua gelombang yakni gelombang pertama hanya dapat mengikuti tes pada rentang waktu tanggal 13 April-4 Mei 2019. Sementara peserta yang mendaftar di gelombang kedua, tes dilakukan pada rentang waktu tanggal 11 Mei-26 Mei 2019.

Ia mengatatakan hasil UTBK akan diumumkan paling lambat sepuluh hari setelah pelaksanaan tes dan peserta yang mengalami permasalahan selama pendaftaran UTBK agar dapat melapor ke laman resmihttps://halo.ltmpt.ac.idÿdan call centre 0804-1-450-450.
 

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satu balita korban longsor Manggarai Barat belum ditemukan

Kupang (ANTARA) – Fransiska Tania, balita berusia delapan bulan bersama dua anak yang menjadi korban longsor di lokasi Culu, Desa Tondong Belang, Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum ditemukan.

“Dari enam korban yang masih tertimbun longsor, salah satu diantaranya adalah Fransiska Tania, balita berusia delapan bulan,” kata Kabag Humas Pemkab Kabupaten Manggarai Barat, Paulus Jeramun kepada Antara, Jumat malam.

Dari enam korban yang belum ditemukan itu pula, terdapat dua anak perempuan yakni Yoseva Nelti (6) tahun dan Hilariani Jelita Mensi (12) tahun.

Mengenai korban yang sudah ditemukan, dia mengatakan, dari delapan korban yang tertimbun longsor, petugas sudah berhasil menemukan dua korban dalam keadaan meninggal dunia yakni Hironimus Rius (50) tahun dan Nardus Rifa (13) tahun.

Nardus Rifa merupakan siswa kelas 2 sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang ditemukan petugas tidak jauh dari kediaman mereka.

Data korban longsor di lokasi Culu, Desa Tondong Belang, Kecamatan Mbeliling adalah

Korban meninggal dua orang
1. Hironimus Rius 50 tahun
2. Nardus Rifa siswa kelas 2 SLTP (13).

Korban yang masih tertimbun dan sedang di evakuasi enam orang adalah
1. Margareta Ersi (40)
2. Hilariani Jelita Mensi (12)
3. Yoseva Nelti (6)
4. Paulinus Salim (60)
5. Remigius Sera (28)
6. Fransiska Tania (8 Bulan)

Sementara korban luka-luka dua orang yakni

Rosalia Sija (50) dan Serfiana Dewi (28). ***3***
 

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gempa bumi 4,7 SR guncang Bima

Mataram (ANTARA) – Gempa bumi berkekuatan 4,7 Skala Richter (SR) mengguncang kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat, pukul 17.38 WITA atau 16.38 WIB.

Hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menujukkan bahwa pusat gempa bumi terletak pada koordinat 7,83 lintang selatan dan 118,99 bujur timur.

“Lokasi pusat gempa bumi berada di laut pada jarak 75 kilometer timur laut Bima, pada kedalaman 10 kilometer,” kata Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto melalui keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi di Bima, merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktifitas sesar naik busur belakang Flores (Flores back arc trust).

Dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Bima II “Modified Mercalli Intensity” (MMI).

Skala Mercalli adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi.
Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 18.10 WITA, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

Meskipun demikian, Agus mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. ***3***

Pewarta: Awaludin
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga titik panas di Aceh terpantau BMKG

Ya, sore ini ada tiga titik panas terpantau oleh satelit di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat menyatakan, satelit menemukan tiga titik panas terdeteksi yang merupakan indikasi kebakaran hutan dan lahan berada di wilayah Aceh.

“Ya, sore ini ada tiga titik panas terpantau oleh satelit di Aceh,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Aceh, Zakaria Ahmad di Aceh Besar, Jumat.

Ia mengatakan, ketiga titik panas tersebut tersebar di tiga daerah, dan masing-masing terdeteksi satu titik pada setiap kabupaten di provinsi paling barat di Indonesia ini.

Ada dua titik panas di antaranya berada pada wilayah Barat-Selatan di Aceh, seperti Aceh Barat di Kecamatan Arongan Lambaek, dan Nagan Raya di Kecamatan Darul Makmur.

Sedangkan satu titik panas terdapat di wilayah Tengah yang merupakan penghasil tanaman kopi baik jenis Arabika maupun Robusta dengan kualitas ekspor, yakni Aceh Tengah terpantau di Kecamatan Bebesan.

“Terdapat dua titik panas dari total tiga titik, satu di antaranya patut diduga titik api akibat memiliki tingkat kepercayaan kebakaran hutan dan lahan mencapai 77 persen di Arongan Lambaek, Aceh Barat,” katanya.

Ia melanjutkan, satu titik panas di antaranya dalam kondisi mengkhawatirkan karena memiliki tingkat kepercayaan 67 persen di Darul Makmur, Nagan Raya. Terakhir di Bebesan, Aceh Tengah belum mengkhawatirkan akibat tingkat kepercayaan masih rendah, yakni 41 persen.

“Kita minta kepada instansi terkait agar dapat melakukan pemantauan, dan melihat tanda-tanda ada asap membumbung tinggi ke udara. Terutama, di dua kecamatan itu,” kata Zakaria

Pelaksana tugas Gubenur Aceh, Nova Iriansyah telah mengimbau bagi kepala daerah di provinsi tersebut, supaya melakukan upaya pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing pada 2019.

“Surat Gubernur Aceh terkait Karhutla itu dengan Nomor 360/373 tanggal 11 Januari 2019, ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Aceh,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Teuku Ahmad Dadek.

Baca juga: Lima titik panas di Aceh terdeteksi BMKG

Baca juga: Indikasi terjadi kebakaran, empat titik panas disebut BMKG terdeteksi di Aceh

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkes bangun klinik kesehatan haji Indonesia Madinah

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan(Kemenkes)  sedang membangun Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, Arab Saudi, yang nantinya digunakan untuk melayani jamaah Indonesia pada musim haji 2019.

“Mudah-mudahan kita bisa melayani jamaah dengan lebih baik agar keselamatan pasien semakin terjamin,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo yang pekan ini mengunjungi Madinah sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, KKHI di Madinah yang baru itu berlokasi sangat strategis. Bangunan berlantai lima tersebut berada sekitar dua kilometer dari Masjid Nabawi di Jalan Prince Muhammed bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi.

Klinik, kata dia, itu berjarak 300 meter dari bangunan lama. Aspek tata ruang dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama pemindahan KKHI di Madinah. Dengan demikian diharapkan klinik baru ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh jamaah haji Indonesia yang membutuhkan.

Dia mengatakan nantinya klinik itu akan melayani jamaah haji yang memerlukan penanganan kesehatan rujukan dari kloter atau sektor agar mereka yang dirawat bisa cepat pulih sehingga bisa beraktivitas dan beribadah kembali dengan lancar untuk menunaikan ibadah hajinya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Eka Jusup Singka optimistis klinik yang setara dengan RS tipe C itu dapat segera rampung. Klinik baru itu juga memiliki kapasitas, peralatan dan perlengkapan yang lebih baik daripada fasilitas kesehatan sebelumnya.

“Insya Allah klinik ini akan selesai pada Mei 2019 dan kami akan meminta Menteri Kesehatan untuk meresmikan klinik tersebut,” katanya.

Fasilitas kesehatan itu akan dilengkapi dengan ruang perawatan, ICU, ruang emergensi, ruang obat, klinik gigi, poliklinik umum, laboratorium, radiologi, klinik perawatan jiwa dan fasilitas rujukan.

Selain itu, terdapat ruangan untuk administrasi perkantoran, ruang sanitarian dan kamar tidur bagi petugas kesehatan haji. Ruang perawatan umum dan jiwa terletak di lantai dasar dan basemen.

Terdapat 12 tempat tidur di ruang IGD dan tujuh tempat tidur di ruang ICU di lantai dasar. Sementara ruang basemen diperuntukkan bagi ruang rawat nginap dengan kapasitas 18 tempat tidur dan empat kasur untuk perawatan kesehatan jiwa. Secara keseluruhan, klinik memiliki 246 tempat tidur, baik untuk pasien maupun petugas kesehatan.

“Dibandingkan dengan klinik yang lama, banyak keunggulan yang dimiliki KKHI baru. Di samping daya tampung yang lebih besar dan akses yang lebih mudah, bangunan yang baru memiliki kelebihan dalam segi pemisahan zonasi publik dan privat, alur pelayanan dan jenis pelayanan kesehatan,”ujar Eka.

Selain di Madinah, Kemekes juga memiliki KKHI yang baru di Mekkah dengan pelayanan yang lengkap. Klinik tersebut terdiri dari 18 lantai dan mampu menampung seluruh petugas haji nonkloter.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPPKS-Kemdikbud gelar pelatihan penguatan kepala sekolah TK-SLTA

Bogor (ANTARA) – Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Kemendikbud menggelar pelatihan penguatan kepala sekolah sejak taman kanak-kanak (TK), SD, SMP hingga jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.

Kegiatan yang digagas bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, Jawa Barat, didukung oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK Kota Bogor serta CV IDS Rumah Pendidikan Indonesia itu berlangsung hingga 13 Maret mendatang di kawasan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor.

Ketua panitia kegiatan pelatihan, Dr drh RP H Agus Lelana, SpMP, M.Si, di Cisarua, Jumat petang menjelaskan bahwa sebanyak 106 kepala sekolah dari Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Garut, mengikuti kegiatan yang telah dimulai pada Rabu (6/3) 2019.

Ia menjelaskan bahwa yang berbeda dari pelatihan sebelumnya — yang jenjangnya setara — misalnya hanya untuk kepala SD, SLTP atau SLTA, penyelenggaraan kali ini menggabungkan lintas jenjang kependidikan.

“Jadi, mulai dari kepala sekolah TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK digabung,” kata Agus Lelana, yang juga pengajar di IPB dan menjabat Wakil Ketua BMPS Kota Bogor itu.

Mengapa penyelenggaraan kali ini digabung, menurut dia, karena secara prinsip, kepemimpinan adalah sama dan kondisi itu menimbulkan suasana kebersamaan yang optimal.

“Sehingga memberikan rasa percaya diri di semua level. Dan yang menarik, kali ini kepala sekolah negeri pun ikut. Ini bisa dijadikan terobosan,” katanya.

Sementara itu, dalam pengantar pada kegiatan pelatihan tersebut, Kepala LPPKS Kemdikbud Prof Dr Nunuk Suryani, M.Pd menyampaikan bahwa program komptensi kepala sekolah merupakan kebijakan Mendikbud yang terencana dan berkelanjutan.

Ia merujuk pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada pasal 21 huruf e, yang menyebutkan kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, mengamanatkan bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah wajib memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

“Untuk itu, secara bertahap dan berkesinambungan kompetensi kepala sekolah harus ditingkatkan melalui diklat penguatan kepala sekolah,” katanya.

Ia menyatakan bahwa masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi kepala sekolah yang masih kurang agar seluruh kepala sekolah memiliki penguasaan kompetensi yang tinggi.

Karena itu, katanya, kesungguhan peserta dalam mengikuti diklat mendapat perhatian serius karena menentukan ketuntasan pencapaian tujuan diklat.

“Sehingga kepala sekolah yang tidak lulus harus mengulang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah,” katanya.

Ia menyebutkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 pasal 21 huruf f dinyatakan bahwa kepala sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah paling banyak dua kali.

Dua kepala sekolah yang mengikuti kegiatan itu, yakni Kepala Sekolah TK Kreativa Kota Bogor, Fenti Achdiati, S.Pd dan Kepala SD Yapis Kota Bogor, Yana Supriyatna, S.Pd mengaku diklat tersebut memberikan manfaat, khususnya pada bidang-bidang non-kependidikan.

“Saya sudah dua periode (delapan tahun) jadi kepala sekolah, melalui diklat penguatan kepala sekolah ini bisa menambah wawasan,” kata Yana Supriyatna.

Ia menambahkan bahwa diklat dengan penguji dari LPPKS Kemdibud itu kian meneguhkan posisi kepala sekolah sebagai “pure manager”, karena paradigma lama sebelumnya kepala sekolah masih mengemban tugas mengajar.

Sedangkan Fenti Achdiati menambahkan bahwa dengan mekanisme adanya “pre test” dan “post test” kepada peserta diklat, yang bermuara akhir pada dimilikinya sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan LPPKS-Kemdikbud jika dinyatakan lulus, maka akan menjadi legitimasi mereka sebagai kepala sekolah.

“Jadi, kami menjadi terlegitimasi,” katanya.

Dalam diklat tersebut, kepala sekolah yang menyelesaikan pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat pelatihan penguatan sebagai syarat untuk mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Pewarta: Andi Jauhary
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PEPC serahkan akses sanitasi untuk 130 KK

Kegiatan ini juga program PEPC mendukung gerakan desa sehat dan cerdas.

Bojonegoro (ANTARA) – Pertamina EP Cepu (PEPC) menyerahkan bantuan akses sanitasi untuk 130 kepala keluarga (KK) warga Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai usaha mewujudkan komunitas dan desa “Open Defecation Free” (ODF), Jumat.

“Program akses sanitasi yang dilaksanakan PEPC sudah berjalan sejak 2016,” kata Community Relations and CSR PEPC,  Edi Arto, dalam acara penyerahan jamban bagi warga di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari.

Sesuai data, sejak program akses sanitasi berjalan sudah ada 390 KK penerima manfaat di empat desa di Kecamatan Purwosari, yang masuk akses jalan di wilayah proyek pengembangan unitisasi lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB), menerima bantuan jamban.

“Kegiatan ini juga program PEPC mendukung gerakan desa sehat dan cerdas,” ujarnya..

Tidak hanya itu, lanjut dia, PEPC bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah setempat berusaha mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan kampanye kesehatan merupakan bagian penting dalam keberlanjutan program Akses Sanitasi, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab penerima manfaat dalam mempergunakan akses sanitasi,” kata Edi.

Camat Purwosari, Bayudono dan Kepala Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Dasmin mengapresiasi kegiatan PEPC memberikan bantuan jamban bagi warga di wilayahnya.

“Program PEPC telah membantu program kami meningkatkan kesehatan masyarakat,” kata Bayudono.

Nara sumber dari Puskesmas Purwosari dr. Novi dalam acara yang juga dihadiri 130 KK warga penerima akses sanitasi, menambahkan akses sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit, antara lain, diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio.

“Bisa juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan balita,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat di pedesaan di Indonesia mendesak direalisasikan.

“PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada 2010,” ujar Novi.

Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali Kota Makassar jamin seleksi lelang jabatan berkualitas

Makassar (ANTARA) – Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto menjamin pelaksanaan ujian seleksi terbuka lelang jabatan tingkat pratama lingkup Pemko setempat di kampus Universitas Hasanuddin bersih dari intervensi dan lebih berkualitas.

“Kita memberikan prosedur lelang jabatan dengan kualitas nomor satu. Dimana Unhas bagian dari prosesnya, tim asesor juga orang yang terlatih,” ujar pria disapa akrab Danny Pomanto disela mengunjungi ujian tes tulis di Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Dia menegaskan proses seleksi atau lelang jabatan tersebut telah memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku, mengingat Kota Makassar sebelumnya berhasil menerapkannya dengan baik.

“Kota Makassar mempraktekkan pengisian jabatan secara berjenjang. Setelah ini mungkin posisi Sekertaris Dinas kosong, Kepala Bidang kosong dan seterusnya, kemudian diisi lagi dengan wajah baru dengan lebih berkualitas. Ini betul-betul berlapis,” paparnya.

Ujian tertulis atau biasa disebut assesmen tersebut, kata Danny merupakan salah satu tahapan yang harus diikuti peserta lelang jabatan eselon II lingkup Pemkot Makassar.

Sedangkan untuk jumlah peserta sebayak 49 orang akan berkompetisi mengisi 15 jabatan eselon II yang lowong. Hasil dari tes tulis itu akan diketahui sejauh mana pengetahuan dan Sumber Daya Manusianya.

“Peserta yang ikut ujian ada 49 orang, tapi awalnya ada 52 orang yang mendaftar. Mereka ini memenuhi syarat administrasi. Alhamdulillah, antusiasme peserta lelang jabatan sangat tinggi,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Basri Rakhman menyatakan telah menutup pendaftaran lelang 15 jabatan eselon II atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala Dinas).

Ada 52 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pernah dan sedang memangku jabatan tingkat eselon III-A ikut serta dalam proses lelang. Setelah penutupan, maka seleksi selanjutnya adalah administrasi dan diumumkan peserta yang lolos ke seleksi berikutnya.

Bagi peserta lelang jabatan yang lolos akan menjalani seleksi asesmen atau tes tertulis di kampus Unhas pada hari Jumat 8 Maret 2019.

Setelah tes assesmen selesai, maka peserta yang lolos akan kembali mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Panselnya, masing-masing Prof Juanda, Prof Alimuddin Umar, Prof Ismail, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, dan Sekertaris Daerah Kota Makassar.

“Bila tahapan seleksi selesai maka diusukan ke pak wali. Mungkin tanggal 17 Maret sudah diajukan tiga besar nama-nama yang lolos pada setiap jabatan yang lowong tadi untuk dipilih pak wali,” beber Basri.
 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pot bunga batok karya warga lapas

 ( Antara ) – Sejumlah warga binaan Rumah Tahanan ( Rutan ) Kelas II B Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memanfaatkan waktunya dengan membuat berbagai jenis karya kerajinan, salah satunya kerajinan limbah batok kelapa disulap menjadi pot bunga dengan tampilan menarik. Bahan yang di butuhkan pun hanya batok kelapa, tali, gergaji, dan amplas.

Memprihatinkan, kondisi korban puting beliung Garut

Garut (ANTARA) – Kondisi korban bencana puting beliung di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memprihatinkan dan berharap mendapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah daerah, karena selama ini kondisi rumahnya masih dibiarkan ambruk sejak kejadian bencana akhir tahun 2018.

“Rumah saya ambruk akibat angin puting beliung akhir tahun 2018 lalu,” kata Lilis (55) pemilik rumah yang ambruk akibat diterjang angin puting beliung di Kampung Kertasari, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jumat.

Ia menuturkan, rumah semi permanen awalnya sudah dalam kondisi tidak layak huni, kemudian tiba-tiba ambruk ketika datang bencana angin puting beliung disertai hujan melanda Kecamatan Karangpawitan.

Sejak kejadian itu, Lilis mengaku sempat bertahan tinggal di sekitar bangunan rumah yang ambruk, hingga akhirnya tinggal di rumah sanak saudaranya yang masih satu desa.

“Sejak Desember (2018) sempat tinggal beberapa bulan di sekitar reruntuhan rumah, tapi sekarang tidak lagi,” katanya.

Lilis selama ini tinggal di rumah tidak layak huni itu bersama satu cucunya yang saat ini masih sekolah tingkat SMP di Karangpawitan, sedangkan anaknya merantau di Jakarta.

Rumah Lilis yang berukuran 4×6 meter persegi itu masih dibiarkan ambruk, belum ada tanda-tanda akan dibangun kembali untuk menjadi tempat tinggal bersama cucunya itu.

Lilis yang sehari-harinya bekerja serabutan dengan penghasilan paling besar Rp20 ribu per hari itu berharap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki rumahnya itu.

“Kalau ada yang nyuruh baru dapat uang, kadang makan juga sering ada yang ngasih,” katanya.*

Baca juga: Angin puting beliung terjang daerah perkotaan Garut

Baca juga: Dua wisatawan tertimpa pohon di Garut

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

13 Maret, hari terakhir penyerahan sertifikat biro umrah

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Kementerian Agama menyebutkan tenggat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menyerahkan sertifikat Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah sampai 13 Maret 2019.

“Kami sudah bersurat ke PPIU, batas akhir penyerahan sertifikat BPW adalah 13 Maret 2019,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan akan mencabut izin operasional PPIU jika sampat tenggat waktu yang ditentukan biro umrah terkait tidak menyerahkan salinan sertifikat BPW tersebut.

Menurut dia, keharusan biro umrah melakukan sertifikasi BPW merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PMA itu mengatur PPIU yang sejatinya Biro Perjalanan Wisata diberikan waktu setahun untuk mematuhi ketentuan PP tersebut.

Sebelum adanya PMA itu, izin PPIU tidak mensyaratkan adanya sertifikat BPW.

Arfi mengatakan BPW itu sendiri harus merupakan keluaran Lembaga Sertifikasi Pariwisata yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Sebab, ada beberapa PPIU yang melakukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang tidak terakreditasi KAN atau sudah dibekukan oleh KAN. Ini jangan sampai terjadi lagi,” katanya.

Kepala Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Ali Zakiyudin mengatakan ketentuan soal BPW itu sudah kerap disosialisasikan sejak PMA Nomor 8 Tahun 2018 terbit. Sosialisasi dilakukan kepada PPIU, baik melalui surat edaran, pertemuan-pertemuan sosialisasi, media sosial dan saluran lainnya.

Kemenag, kata dia, juga telah mensosialisasikan soal sertifikat BPW para asosiasi dan forum silaturrahmi PPIU sehingga tidak ada alasan bagi PPIU tidak mengetahui ketentuan tersebut.

Data Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus terdapat 1.015 PPIU yang terdaftar, sementara ada 421 PPIU yang belum menyampaikan laporan sertifikasinya kepada Ditjen PHU.*

Baca juga: Travel Umrah protes kebijakan rekam biometrik

Baca juga: Forum Bersama umrahkan korban penipuan travel nakal

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

USAID-DP3AKB Papua peringati hari perempuan internasional

“Tema kampanye tahun ini secara global adalah ‘balanceforbetter’ atau terjemahan bebas berarti setara lebih baik,” katanya.

Jayapura (ANTARA) –
USAID bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua menggelar jalan santai memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret tiap tahunnya.

Lisa Noor Humaidah Manajer Program Teknik USAID, di Jayapura, Jumat, mengatakan peringatan ini ditetapkan oleh PBB pada Desember 1977 untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang setara dan mewujudkan perdamaian dunia.

“Tema kampanye pada 2019 secara global adalah ‘balanceforbetter’ atau terjemahan bebas berarti setara lebih baik,” katanya.

Menurut Lisa, data Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2016 menunjukkan angka Provinsi Papua terendah dari provinsi-provinsi lain di Indonesia yaitu 78,52 sedangkan angka IPG tingkat nasional adalah 90,82.

“Penelitian lain menunjukkan tingginya angka kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual, fisik, psikis dan juga rendahnya akses dan pemenuhan hak-hak mendasar seperti kesehatan, pendidikan di mana hal ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk mengekspresikan kemampuan dirinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk itu pada 8 Maret 2019, DP3AKB Provinsi Papua dengan dukungan USAID bersama, program pencegahan dan pengurangan kekerasan berbasis gender di Indonesia Timur menyelenggarakan jalan santai dalam rangka untuk terus mengkampanyekan dan mendorong pemenuhan hak-hak perempuan Papua untuk setara, maju dan bebas dari tindak kekerasan.

“Tugas DP3AKB sebagai ‘leading sector’ pemerintah untuk pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan perempuan tidak mudah, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk bekerja sama meningkatkan upaya untuk pemenuhan hak-hak mendasar perempuan,” kata Lisa..

Dia menambahkan hal ini dilakukan agar kaum hawa ini dapat maju dan setara serta memiliki kesempatan yang sama sebab, memang sudah waktunya perempuan Papua maju dan setara.
 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019