Persiapan Imlek di berbagai daerah

Seorang jemaat vihara membersihkan patung yang ada di Vihara Kwan In Thang, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (30/1/2019). Ritual pencucian patung dewa serta bersih-bersih ini dilakukan dalam rangka perayaan tahun baru Ciina atau Imlek tahun 2570. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/ama.

Wabah DBD serang puluhan warga Garut Jabar

Garut (ANTARA News) – Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang selama ini penyebarannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypty mulai menyerang puluhan warga di wilayah utara Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan sebagian pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Slamet Garut untuk mendapatkan penanganan medis.

“Orang yang terjangkit DBD berasal dari tiga kecamatan di wilayah utara Garut,” kata Kepala Puskesmas Limbangan, dr Budhi, di Garut, Rabu.

Ia mengemukakan, Puskesmas Limbangan telah menangani 52 pasien DBD dari berbagai kalangan usia, empat orang di antaranya dirujuk ke RSUD Garut untuk ditindaklanjuti lebih intensif.

Budhi menyatakan, pasien DBD yang mendapatkan penanganan medis berasal dari Kecamatan Limbangan, Cibatu dan Selaawi di daerah bagian Utara Kabupaten Garut.

Menurut dia, kasus DBD yang ditangani oleh Puskesmas Limbangan saat ini meningkat dibandingkan dengan Januari 2018.

“Ada juga yang hanya suspect, kalau yang positif kami rujuk ke rumah sakit,” katanya.

 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr Tenny Swara Rifai, membenarkan wilayah Utara Garut dilanda wabah penyakit DBD, bahkan dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk wilayah Limbangan.

“Sekarang ada 52 kasus, tetapi tidak semua di Limbangan saja, ada dari Cibatu dan Selaawi juga,” katanya.

Ia menambahkan, petugas Dinkes Garut telah melakukan pengasapan sebagai upaya memberantas sarang nyamuk yang menjadi salah satu penyebab wabah penyakit DBD.

Terkait wilayah kecamatan lain di Garut, kata dia, sampai saat ini belum ada laporan warganya terjangkit wabah DBD.

“Untuk daerah lain belum ada laporan, tetapi kami mengharapkan warga terus waspada dan semua Puskesmas sudah siaga,” ujar Tenny.

Seorang pasien yang sudah membaik kondisi kesehatannya, Resa (22) mengatakan, awalnya mengeluhkan sakit pusing dan mual kemudian diperiksa ke Puskesmas Limbangan.

“Setelah diperiksa positif DBD, tetapi sekarang sudah mendingan,” katanya.

Baca juga: Di Kediri-Jatim, 12 orang meninggal akibat DBD
Baca juga: Deteksi DBD mudah dengan kit diagnostik
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

5 orang meninggal akibat DBD di Bogor

Citeureup  (ANTARA News) – Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bertambah hingga kini tercatat mencapai 231 orang yang sudah ditangani di rumah sakit dan lima orang meninggal dunia.

Bupati Bogor, Ade Yasin, di Bogor, Rabu mengatakan, pihaknya bersama jajaran pemerintah wilayah di kelurahan dan desa akan menggelar gerakan serentak (Gertak) pemeriksaan jentik nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), dan pengasapan pada 31 Januari 2019.

“Kami sudah turun ke masyarakat memberikan Abate dan mengintruksikan lurah, kepala desa maupun camat untuk serius menangani kasus DBD di masing-masing wilayah,” katanya.

Bupati mengatakan jumlah warga yang terjangkit DBD kurun waktu Januari 2019 sudah mencapai ratusan dan lima orang meninggal dunia, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sebab, lanjut dia, wabah DBD masih bisa ditangani oleh rumah sakit,  Dinas Kesehatan, dan masyarakat yang peduli lingkungan.

“Wabah DBD sudah menjadi perhatian di nasional, maka itu kami mengajak warga agar melakukan hidup sehat dan melakukan langkah pencegahan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia meminta kepada pihak rumah sakit swasta dan negeri untuk melaporkan sesegera mungkin data warga Bogor yang dirawat karena menderita DBD, sehingga Pemkab Bogor bisa melakukan langkah pencegahan masif.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, sebelumnya menyatakan akan berusaha menekan angka kasus  DBD  di 40 kecamatan yang berada di wilayah tersebut.

“Kami meakukan upaya semaksimal mungkin penekanan kasus DBD,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Tri Wahyu Harini.

Selain surat imbauan sebagai langkah penekanan kasus DBD  di wilayah Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan juga melakukan penyuluhan kewaspadaan DBD ke masyarakat dan memberikan pelatihan jumantik kepada warga di setiap Puskesmas.

Selanjutnya menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pemeriksaan jentik nyamuk atau penyelidikan epidemiologi secara berkala di rumah, dan rutin melakukan pengasapan di titik wilayah rawan DBD agar nyamuk tidak bersarang dan berkembang biak.

Pihaknya mencatat DBD selama 2018 ada 741 kasus, dari jumlah kasus ada delapan warga Kabupaten Bogor meninggal dunia yang kebanyakan di usia anak-anak.

Ia mengemukakan, sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor kasus DBD pada 2018 paling banyak terdapat kasus tersebut di Kecamatan Gunung Putri sebanyak 80 kasus.

Menyusul wilayah Kecamatan Cileungsi ada 57 kasus, Klapanunggal (54), Rancabungur (41), Parung (40), dan Kecamatan Ciampea ada 33 kasus DBD.

“Kami mengimbau warga untuk menjaga kebersihan dan terpenting rutin melakukan PSN di masing-masing rumah dan menerapkan gerakan menutup, menguras dan mengubur (3M),” ujar Tri.

Baca juga: Wabah DBD serang puluhan warga Garut Jabar
Baca juga: Empat penderita DBD di Bojonegoro meninggal dunia
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DAK untuk KB daerah diharapkan turunkan angka kelahiran

Yogyakarta (ANTARA News) – Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang Keluarga Berencana tahun 2019 yang disalurkan ke daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target  total fertility rate (TFR)  atau rata-rata kelahiran per wanita usia subur sebesar 2,1.

“DAK intervensi khusus  untuk percepatan di bidang KB menurunkan angka kelahiran jadi 2,1 per wanita usia subur dari yang sebelumnya 2,28,” kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal di Yogyakarta, Rabu.

Alokasi DAK subbidang KB terus mengalami peningkatan jumlah pagu anggaran sejak tahun 2008 sampai sekarang. Saat ini total anggaran DAK subbidang KB sebesar Rp2,559 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp624 miliar, DAK Penugasan atau penanggulangan stunting sebesar Rp7,8 miliar, DAK nonfisik atau biaya operasional KB sebesar Rp1,967 triliun. 

Nofrijal mengatakan alokasi anggaran DAK yang terus meningkat sangat potensial kontribusinya dalam pelaksanaan Program  Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten dan Kota sehingga pemanfaatannya harus saling bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019

“DAK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka percepatan dan menjangkau daerah-daerah yang agak sulit. Kabupaten-kota diharapkan untuk lakukan percepatan hasil kerjanya,” kata dia.

DAK Fisik Subbidang KB diarahkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB serta meningkatnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan KB.

Nofrijal juga berharap dengan disalurkannya DAK subbidang KB tahun 2019 bisa meningkatkan kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB terutama keluarga miskin dan rentan lainnya, meningkatkan advokasi dan  KIE program KB khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga, meratakan pelaksanaan dan pencapaian program KB baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.

Selain itu juga diharapkan bisa meningkatkan sarana dan prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program KB, serta sarana KIE dan konseling remaja untuk mendukung proram Generasi Berencana dalam rangka menurunkan kelahiran pada usia 15-19 tahun.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang hadir dalam pembukaan acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelakasanaan Anggaran DAK subbidang KB tahun 2019  di Yogyakarta, menegaskan pentingnya menyamakan persepsi dan kerja bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten-kota dalam melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana.

“Harus memastikan program berjalan baik, tersinkronisasi, terintegrasi baik di eksternal maupun internal, sehingga bisa berorientasi pada hasil. Terus fokus dan mengerjakan yang prioritas dan hasil yang dicapai bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.  

Baca juga: Dana Alokasi Khusus KB meningkat dalam 10 tahun
Baca juga: Kampung Binyeri-Papua disiapkan menjadi “Kampung KB” percontohan nasional

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah tambah dana ke daerah percepat penurunan “stunting”

Yogyakarta  (ANTARA News) – Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan ke daerah untuk mempercepat penurunan kasus stunting atau kekerdilan pada anak.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan usai acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelakasanaan Anggaran DAK sub-bidang KB tahun 2019  di Yogyakarta, Rabu malam, dana yang diberikan untuk penurunan kasus stunting sekitar Rp95 juta-115 juta melalui Kampung KB.

“DAK nonfisik untuk Kampung KB sekitar Rp95 juta-115 juta, DAK penugasan untuk mempercepat penurunan kasus-kasus stunting,” kata Nofrijal. Dia menjelaskan total dana yang diberikan untuk Kampung KB sekitar Rp7 miliar secara keseluruhan.

DAK yang digelontorkan untuk Kampung KB tersebut untuk biaya operasional dalam program intervensi khusus yang dilakukan BKKBN. Nofrijal menyebut BKKBN memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua dan pendewasaan usia perkawinan.

“Porsi BKKBN berperan dalam pengasuhan orang tua, menerampilkan orang tua dalam mengasuh anak, memberikan gizi yang cukup, ASI dan MPASI (Makanan pendamping ASI). Juga peningkatan pembangunan keluarga, jangkauan kita di kelompok ibu-ibu remaja, lansia, dan ibu-ibu kegiatan ekonomi produktif dalam Kampung KB,” kata dia.

Pada tahun lalu pemerintah mengintervensi kasus stunting dengan fokus pada 1.000 desa di 100 kabupaten yang dinilai paling segera memerlukan penanganan. Pada 2019 jumlahnya ditambah menjadi 160 kabupaten melalui program Kampung KB.

Selain untuk pembiayaan nonfisik, penyaluran DAK subbidang KB juga diberikan untuk pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana seperti operasional balai penyuluhan, alat transportasi, alat media penyuluhan, serta untuk memperlancar distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

Nofrijal mengemukakan terdapat sekitar 5.600 hingga 5.700 balai penyuluhan yang akan diberikan anggaran Rp60 juta per tahunnya. 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga demo pembangunan jembatan Pasar Inpres Kalianda Lampung

Lampung Selatan  (ANTARA News) – Ratusan pedagang dan warga sekitar Jembatan Pasar Inpres, khususnya warga Gang Patriot Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menggelar demonstrasi damai meminta pemerintah daerah setempat menyelesaikan pembangunan Jembatan Pasar Inpres Kalianda.

Saat tiba di depan kantor Bupati Lampung Selatan (Lamsel), di Kalianda, Rabu, para pengunjuk rasa itu langsung ditemui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Nanang di hadapan masyarakatnya menegaskan pembangunan Jembatan Pasar Inpres akan selesai sebelum bulan Ramadhan mendatang.

“Tiga bulan ini kita selesaikan, mudah-mudahan sebelum bulan puasa (Ramadhan) jembatan ini sudah bisa digunakan,” ujar Nanang.

Namun, Nanang juga meminta masyarakat untuk bersabar, karena proses pengerjaan jembatan yang menjadi urat nadi warga Kota Kalianda dan sekitarnya itu masih dalam proses pengerjaan.

“Kita semua tahu, Kabupaten Lampung Selatan baru saja terkena musibah tsunami yang memporak-porandakan sejumlah wilayah pesisir pantai. Saya minta masyarakat juga bisa memahami situasi ini,” kata Nanang pula.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Pasar Inpres itu sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun, katanya, proses pembangunannya melibatkan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Lamsel melalui dana Corporate Social Resposibility (CSR).

“Perlu diketahui, waktu itu masih transisi, dan anggaran pemerintah daerah nol. Jadi saya berinisiatif melakukan percepatan dengan mengumpulkan perusahaan untuk membantu pembangunan jembatan ini melalui dana CSR,” ujar Nanang pula.

Nanang berharap, warga bisa kembali pulang dengan tertib, karena Pemkab Lamsel sudah mendengar aspirasi dan berjanji akan memenuhi permintaan pengunjuk rasa.

“Jadi ini tidak pakai APBD sedikit pun. Intinya, sebelum puasa sudah selesai,” kata Nanang menegaskan.

Aksi damai ratusan massa di depan kantor Bupati Lamsel itu, berjalan aman dan tertib.

Ratusan personel gabungan dari Polres Lamsel, Kodim 0421, serta Sat Pol PP Lamsel diturunkan untuk mengamankan aksi damai tersebut.

Baca juga: Destinasi wisata di Kalianda rusak akibat tsunami
Baca juga: Jokowi blusukan ke Pasar Gintung Lampung

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Tionghoa Madiun bersihkan patung dewa-dewi jelang Imlek

Madiun  (ANTARA News) – Warga Tionghoa di Kota Madiun, Jawa Timur, membersihkan seluruh patung dewa dan dewi yang ada di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hwie Ing Kiong atau Klenteng Madiun dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2570/2019 pada 5 Februari 2019.

Humas TITD Hwie Ing Kiong Madiun, Lianawati di Madiun, Rabu, mengatakan pembersihan patung atau rupang dewa dan dewi tersebut dilakukan setiap tahun menjelang tahun baru Imlek. Pembersihan patung tersebut dilakukan dengan air yang telah diberi aroma wangi serta lima bunga seperti melati, mawar kenanga serta minyak cendana.

Selain itu, terdapat sejumlah persiapan yang dilakukan untuk membersihkan patung. Yakni, umat harus makan hanya makanan berupa sayuran atau “vegetarian”.

“Untuk pembersihan itu yang penting kita makan makanan yang vegetarian. Tidak makan makanan yang bernyawa supaya pengerjaannya lancar dengan hati yang bersih dan tenang. Kita bisa melaksanakan bersih-bersih (rupang) dengan baik,” ujar Lianawati kepada wartawan.

Menurut dia, selain membersihkan patung, mereka juga membersihkan altar serta menata lampion dan lilin yang akan digunakan untuk kegiatan ibadah saat malam jelang tahun baru Imlek.

Dalam kegiatan bersih-bersih tersebut, warga tionghoa bisanya bergotong-royong ketika membersihkan dan memandikan lebih dari 100 patung dewa dan dewi tersebut.

Ia menjelaskan, pembersihan patung dewa-dewi dan semua ruangan di klenteng tersebut juga bertujuan agar sembahyang yang dilakukan warga Tionghoa saat perayaan Imlek nanti berjalan lancar.

Diperkirakan akan ada ribuan umat Tionghoa yang merayakan Imlek di Klenteng Madiun. Sebab, saat perayaan Imlek umat Tionghoa juga memiliki tradisi berkumpul dengan keluarga.

Saat Imlek warga Tionghoa bersembahyang untuk pribadi, keluarga, leluhur, dan bahkan untuk kemakmuran Bangsa Indonesia, terlebih tahun ini merupakan tahun politik.

Mereka berharap dan memohon berkah serta kebaikan di sepanjang tahun baru ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang, ujarnya.

Lianawati menambahkan, terdapat rangkaian kegiatan dalam memperingati Tahun Baru Imlek di TITD Hwi Ing Kion Madiun yang berlangsung pada tanggal 4, 5, 12, 17, dan 19 Februari 2019. Di antaranya pentas barongsai, pentas seni, dan sembahyang bersama.

Baca juga: Warga Tionghoa di Banyumas bersih-bersih klenteng sambut Imlek
Baca juga: Kemenpar target jaring 200.000 wisman Tiongkok saat Imlek
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPB University penyebutan baru Institut Pertanian Bogor

Bogor  (ANTARA News) – Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan perubahan penyebutan namanya dalam terjemahan  Bahasa Inggris menjadi IPB University, karena sejak lama telah ada dualisme dalam terjemahan Institut Pertanian Bogor ke Bahasa Inggris.

“Kita perlu mengevaluasi kesehatan sebuah brand yang dianalogikan dengan menguji seberapa berartinya brand tersebut di mata stakeholders,” kata Rektor IPB University Dr Arif Satria pada acara Rabuan Bersama Awal Tahun bertemakan “Maju Bersama Menuju IPB Future 4.0” di Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga, Bogor, Rabu. 

Ia mengatakan walaupun terjemahan yang lebih sesuai adalah Bogor Agricultural Institute sudah lama IPB menggunakan terminologi  Bogor Agricultural University  dalam bahasa Inggris.

Alasan mengapa dipilih kata University, kata Rektor, diawali dengan pemikiran bahwa telah lama IPB menawarkan program studi yang lebih banyak dan luas, lebih dari aspek pertanian dan kelautan saja.

Hal yang berubah dari brand IPB ini adalah jika awalnya Bogor Agricultural University terasa lebih panjang, maka disederhanakan menjadi IPB University

Hasil studi eksplorasi stakeholders memberikan masukan bahwa kata “Pertanian” dalam “Insitut Pertanian Bogor” sering diartikan secara sempit oleh calon mahasiswa maupun orang tuanya.

Karena tawaran dari lembaga pendidikan ini sudah lebih banyak lagi, maka kata IPB University sebagai brand akan mempunyai asosiasi yang lebih luas dan menjanjikan nilai yang lebih tinggi.

Ada beberapa brand perusahaan yang menempuh strategi ini untuk memberikan kesederhanaan dalam pengucapannya tetapi lebih solid dalam paparannya dan menjelaskan janji brand.

Untuk itulah IPB mengubah nama Bogor Agricultural University menjadi IPB University, ujarnya.

Kegiatan rebranding ini juga melihat kebutuhan baru para mahasiswa  dan pihak lainnya. Slogan lama  Searching and Serving the Best dirasakan sudah menjadi sebuah keharusan dan kekuatan Institusi. 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka IPB University merasakan kebutuhan untuk memiliki janji baru yang lebih  khusus, berbeda dari universitas lain.

Hasil riset dan diskusi dengan para pihak kunci memperoleh rangkain kata janji barunya yaitu Inspiring Innovation with Integrity.

Integrity” merupakan kata yang sangat sering direkatkan terhadap IPB, baik itu menggambarkan lulusannya maupun pengajar dan mahasiswanya, dan seluruh civitasnya.

Kata berikutnya yaitu “Innovation”  telah lama dibuktikan oleh IPB dengan berbagai penghargaan yang diberikan oleh lembaga di dalam dan di luar negeri, tetapi masih kurang dikomunikasikan dengan baik.

Sementara itu “Inspiring” bermakna mencerahkan dan memberikan ide untuk berbuat sesuatu yang baik.

Ada berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kesehatan brand. Ada cara “jalan pintas versus penelusuran secara seksama”, ujarnya.

Oleh karena layanan dalam pendidikan tinggi ini bersifat jasa yang melibatkan banyak pihak, maka jalan pintas tidak direkomendasikan.

Pendekatan Ethnography Marketing yang dipilih dalam riset ini merupakan jalan panjang penelusuran untuk memahami konsumen secara holistik dari berbagai sudut dan perspektif, ujarnya.

Dalam hal ini IPB telah melakukan rangkaian penelusuran data primer maupun sekunder dengan berbagai teknik yaitu workshop internal dengan tokoh kunci, wawancara mendalam dengan mahasiswa, orangtua, guru-guru di sekolah.

Hasil kajian ilmiah tentang perubahan brand IPB tersebut sudah disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan stakeholder, termasuk dalam rapat Senat Akademik. Selanjutnya sebutan Bahasa Inggris dan tagline baru ini akan disahkan melalui keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB.

Baca juga: IPB luncurkan Botani Mart pasar bergaya milenial
Baca juga: IPB targetkan masuk 500 perguruan tinggi dunia

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019