Universitas Jambi siapkan 1.000 komputer untuk pelaksanaan UTBK

Mulai tahun ini, persyaratan untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) 2019 adalah wajib mengikuti UTBK.

Jambi (ANTARA) – Universitas Jambi (Unja) menyiapkan seribu unit komputer dengan menggandeng 10 sekolah untuk pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang menjadi syarat mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2019.

“Kita menyiapkan 1.000 perangkat komputer, yang mana komputer tersebut Unja bermitra dengan 10 sekolah,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi, Prof RA Muthalib, di Jambi, Jumat.

Dia mengatakan, sepuluh sekolah yang bermitra dengan Unja untuk penyediaan komputer dalam pelaksanaan UTBK itu antara lain, SMA Titian Teras Muarojambi, SMAN 1 Muarojambi, SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 3 Kota Jambi, SMKN 4 Kota Jambi, SMAN 6 Kota Jambi, SMKN 1 Kota Jambi, SMKN 3 Kota Jambi, SMA Adyaksa, SMA Xaverius.

“Jadi kita bermitra dengan 10 sekolah negeri dan swasta dan UTBK akan digelar di sekolah tersebut dan sebagian di Unja,” katanya menjelaskan.

Mulai tahun ini, persyaratan untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) 2019 adalah wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Pendaftaran UTBK untuk gelombang pertama dibuka pada 1-24 Maret 2019 dan gelombang keduanya mulai 25 Maret hingga 1 April 2019.

Adapun untuk mendaftar UTBK itu melalui laman https://pendaftaranutbk.sbmptn.ac.id menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan  Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk mendapatkan username dan password.

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama tanggal 13 April – 4 Mei 2019 dan waktu pelaksanaan tes atau ujian untuk peserta pendaftar gelombang kedua tanggal 11-26 Mei 2019.

Dalam pelaksanaan tes itu akan dibagi menjadi kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TPS dan TKA Saintek (Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi).

Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TPS dan TKA Soshum (Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi).

Setelah tahapan UTBK tersebut selesai, kemudian untuk jadwal SBMPTN pendaftaran akan dibuka dari tanggal 10-24 Juni 2019. UTBK menjadi syarat wajib untuk mendaftar SBMPTN 2019.

Baca juga: Universitas Jambi luluskan tiga doktor baru ilmu hukum
Baca juga: 8 mahasiswa ASEAN mengajar di Jambi
 

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyandang disabilitas harapkan trotoar dikembalikan sesuai fungsinya

Beberapa trotoar yang sering dilalu memang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas karena sebagian digunakan untuk berjualan maupun aktivitas usaha lainnya

Kudus (ANTARA) – Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, Jawa Tengah, berharap Pemerintah Kabupaten Kudus mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki karena selama ini ada yang digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima serta untuk parkir kendaraan.

“Kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus memang berharap fungsi trotoar dikembalikan sebagai tempat untuk berjalan kaki sehingga kami juga bisa memanfaatkannya untuk berjalan kaki,” kata Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Rismawan di Kudus, Jumat.

Beberapa trotoar yang sering dilalui, katanya, memang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas karena sebagian digunakan untuk berjualan maupun aktivitas usaha lainnya.

Padahal, lanjut dia, akses jalan kaki yang aman untuk disabilitas tentunya hanya trotoar, sedangkan tepi jalan umum tentunya membahayakan karena ramai kendaraan bermotor.

Ia juga berharap trotoar yang ada di Kudus juga ramah terhadap penyandang disabilitas.

Terkait tuntutannya itu, juga sudah disampaikan saat digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kudus.

Selain trotoar, dia juga menyampaikan masukan agar sarana publik yang dibangun pemerintah lebih ramah terhadap kaum penyandang disabilitas.

Sementara itu, Asisten Administrasi Sekda Kudus Masut mengemukakan sudah ada beberapa layanan publik di Kudus yang sudah ramah disabilitas, seperti di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kudus serta layanan perizinan maupun layanan publik lainnya.

“Kalaupun masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum, tentunya akan menjadi bahan masukan dan akan kami imbau,” ujarnya.

Terkait dengan pengembalian fungsi trotoar, kata dia, merupakan kewenangannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan penegakan perdanya menjadi domainnya Satpol PP Kudus.

“Satpol PP Kudus tentunya harus berani menertibkannya supaya berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Terkait hal itu, Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengakui memang ada beberapa trotoar yang digunakan untuk aktivitas usaha.

Hanya saja, katanya, dalam penegakan perdanya tentu harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kudus, mengingat ada beberapa lokasi trotoar yang memang diperbolehkan untuk berjualan pada jam-jam tertentu.

“Jika memang ada larangan di semua trotoar untuk berjualan, tentunya lebih mudah dalam penertibannya,” ujarnya. 

Baca juga: Trotoar Jakarta belum ramah difabel

Baca juga: 12 ribu penyandang disabilitas Indonesia ikuti jalan santai

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lintas pelayanan 1 LRT Jabodebek tersambung

Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Fadjroel Rachman (tengah), Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto (kiri), Konsultan Supervisi Kemenhub OCG JOPRIS Ryuji Manai (kedua kiri), pejabat pembuat komitmen untuk LRT Jabodebek dari Kemenhub Erni Basri (kedua kanan), dan Konsultan Perencana dari Systra Perancis Arezki Touat (kanan) berfoto bersama seusai pengecoran terakhir dalam proyek pembangunan longspan atau jembatan panjang LRT Jabodebek lintas pelayanan 1 Cawang-Cibubur, di Jakarta, Jumat (29/3/2019). PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah menyelesaikan pembangunan dua longspan dari proyek LRT Jabodebek, sehingga secara struktur lintas pelayanan 1 sepanjang 14,89 kilometer dari Cibubur hingga Cawang telah tersambung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

ACT beri beasiswa pada siswa SD di Kepulauan Bintan-Kepri

SD Islam Terpadu An-Nahl dipilih sebagai penerima bantuan, karena sekolah yang sebelumnya menumpang di rumah toko itu, berdiri di Pulau Bintan, yang berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Global Zakat memberikan beasiswa kepada 10 anak di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang mengenyam pendidikan di SD Islam Terpadu An-Nahl, Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam.

“SD Islam Terpadu An-Nahl dipilih sebagai penerima bantuan, karena sekolah yang sebelumnya menumpang di rumah toko itu, berdiri di Pulau Bintan, yang berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia,” kata penanggung jawab program ACT, Intan Komalasari di Batam, Kepri, Jumat.

“Beasiswa yang diterima untuk menunjang kebutuhan hidup mereka di SD IT AN-Nahl,” tambahnya.

Bersamaan dengan penyaluran beasiswa, Global Zakat-ACT juga menyerahkan bantuan berupa 30 paket sembako untuk siswa dan orang tua siswa SD IT An-Nahl.

“Ini merupakan zakat yang dititipkan melalui Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap yang kemudian kita konversikan dalam bentuk paket pangan,” kata Intan.

Intan menjelaskan bahwa bantuan itu diberikan sebagai bentuk perhatian untuk siswa-siswi SD Islam Terpadu An Nahl.

Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Bintan, Mohd Setioso menyampaikan apresiasi kepada ACT yang selalu hadir untuk membantu menyelesaikan masalahan kemanusiaan, terutama pengentasan kemiskinan.

“Terima kasih saya ucapkan secara pribadi maupun mewakili Pemkab Bintan. Jujur ini merupakan kejutan bagi kami atas kehadiran ACT di Kabupaten Bintan seperti yang kita saksikan ini telah hadir SD Islam Terpadu AN Nahl di lahan seluas 1 hektare ini,” kata dia.

Sampai saat ini, gedung SD Islam Terpadu An Nahl belum teraliri listrik dan hanya mengandalkan genset bantuan dari Global Zakat-ACT. Sedangkan air untuk kebutuhan MCK, masih harus dibeli dari luar lingkungan sekolah.

Lokasi sekolah juga relatif jauh. Untuk menuju sekolah, harus melalui jalan tanah sejauh 1 kilometer.

SD Islam Terpadu An Nahl memiliki seorang kepala sekolah, 12 pengajar dengan 182 siswa.

Sekolah itu juga baru dilengkapi satu unit komputer jinjing untuk kebutuhan administrasi sekolah, yang juga digunakan bergantian untuk proses pembelajaran Teknologi Informasi Komputer.

Baca juga: ACT Kepri bagikan 300 paket pangan untuk warga pesisir

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Musim kemarau di Sulut diperkirakan BMKG berlangsung mulai Mei

Puncak musim kemarau di Sulut diperkirakan pada bulan Agustus

Manado (ANTARA) – Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Minahasa Utara, Johan Jaconias Haurissa mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Utara (Sulut) diperkirakan berlangsung bulan Mei 2019.

“Memang kalau dianalisa secara nasional maupun lokal kita berpatokan pada satu keputusan bahwa pola musim di Sulut tidak berubah, hanya terjadi pergeseran waktu,” katanya di Manado, Jumat.

Artinya, kata dia, ketika waktu musim hujan maju, maka itu akan mempengaruhi waktu datangnya musim kemarau.

Musim kemarau yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan Mei, katanya, akan terus berlangsung hingga bulan Agustus, dan kemungkinan bulan September akan ditandai dengan musim hujan.

“Puncak musim kemarau di Sulut diperkirakan pada bulan Agustus,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Haurissa, walaupun berada pada musim kemarau, namun masih akan terjadi hujan di zona-zona musim yang ada.

BMKG sendiri memetakan Provinsi Sulut dalam tujuh zona musim (ZOM) yang mewakili daerah di 15 kabupaten dan kota yang ada.

Musim kemarau yang ada di tujuh ZOM tersebut berbeda mulai bulan Mei dasarian III, Juli dasarian I-II, hingga Oktober dasarian II, demikian Johan Jaconias Haurissa.

Baca juga: Warga kepulauan sitaro alami krisis air bersih

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkominfo sosialisasi program pemerintah di pelosok desa Garut

Garut (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kemenkominfo) menggelar kegiatan hiburan tradisional sekaligus menyosialisasikan berbagai program pemerintah sejak 2014 atau selama hampir lima tahun kepada masyarakat di pelosok daerah di desa Padasono, kecamatan Cikajang, kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kegiatan yang dihadiri banyak kalangan masyarakat itu ramai berkerumun untuk menyaksikan tayangan film tentang keberhasilan program pemerintah Indonesia semasa dipimpin Joko Widodo bersama Jusuf Kalla di tengah lapangan Desa Padasono, pada Kamis (28/3) malam.

Ketua panitia lokal acara,  Dede Wawan Setiawan mengatakan, sosialisasi keberhasilan selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo itu bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa pemerintah telah banyak membangun untuk kepentingan rakyat.

“Acara dari Kemenkominfo ini memaparkan program pemerintahan Pak Jokowi selama 4,6 tahun, terutama keberhasilan di Jawa Barat,” katanya.

Ia menyatakan, sosialisasi yang ditayangkan melalui media film layar lebar di tengah lapang itu di antaranya tentang program penanggulangan masyarakat miskin, dan berbagai bantuan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, menayangkan program pembangunan infrastruktur jalan dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak dirasakan masyarakat pedesaan di kecamatan Cikajang.

“Keberhasilan di Jabar seperti infrastruktur, PKH, pemasangan listrik gratis, rumah gratis, sertifikat tanah, KIP dan KIS,” katanya.

Menurut dia, penayangan ini menjadikan media agar masyarakat mengetahui secara langsung tentang apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah, termasuk hasil dari program yang sudah digulirkan oleh Presiden Jokowi.

“Cara kerja beliau (Jokowi) sudah kerja nyata tidak janji-janji, kerja nyata nyampai ke masyarakat kecil,” katanya.

Seorang warga dari kecamatan Cisurupan, Otang (59) mengatakan, sengaja datang untuk menyaksikan langsung kegiatan sosialisasi tentang program pemerintah Jokowi di kecamatan Cikajang.

Menurut dia, kegiatan tersebut bagus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah telah bekerja dan membangun bangsa secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Garut.

“Harapan saya masa depan bangsa ini lebih baik dari sekarang, dengan keberhasilan Pak Jokowi ini pembangunan hampir merata seluruh Indonesia,” katanya.

Warga lainnya seorang ibu rumah tangga, Ating (44) mengatakan, program Presiden Jokowi telah memberikan kebahagiaan bagi masyarakat miskin, ke depan bisa lebih baik lagi seperti kebutuhan pokok masyarakat terjangkau, dan sekolah gratis.

“Program Jokowi itu ada sembako murah, banyak lagi. Saya mempunyai anak enam, makanya ingin sekolahnya gratis,” katanya.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi program pemerintah tersebut rencananya akan dilaksanakan di beberapa daerah pelosok di kabupaten Garut, termasuk daerah lainnya seperti kabupaten/kota Tasikmalaya, Ciamis dan Kuningan.
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Beranda – Pemerintah diminta bangun irigasi pascagempa-likuefaksi Sigi

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Pemerintah diminta segera memperbaiki dan membangun irigasi yang rusak terdampak bencana gempa dan likuefaksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, untuk pemulihan sektor pertanian pascabencana itu menerjang.

“Nah ini bukan kewenangan daerah, tetapi kewenangan dari Pemerintah Pusat. Nah ini sangat di butuhkan, olehnya harus segera,” ucap Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta di Sigi, Jumat (29/3).

Saat bencana gempa dan likuefaksi menghantam Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018. Kurang lebih sekitar 30.000 meter irigasi, sebagai sarana air untuk pertanian rusak total.

Hulu irigasi terdapat di bagian Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan hilirnya di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Akibat dari kerusakan irigasi tersebut, petani di Sigi tidak dapat kembali mengolah lahan pertanian pascabencana, dikarenakan tidak ada air.

Kata Irwan Lapatta, saat ini proses tender/lelang proyek pengerjaan terhadap irigasi telah selesai, dan pekerjaan pembangunan irigasi yang terdampak gempa dan likuefaksi tengah berlangsung.

“Pemerintah pusat yang menangani pekerjaan pembangunan irigasi harus lebih cepat, karena masyarakat sangat butuh air,” ujar dia.

Masyarakat di Kecamatan Biromaru, Kecamatan Gumbasa, Tanambulava, Dolo dan sebagian di Kecamatan Marawola sangat membutuhkan air untuk mengolah lahan pertanian.

Untuk irigasi pedesaan, kata bupati, Pemerintah Kabupaten Sigi masih bisa menanggulangi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta upaya-upaya lainnya.

Namun itu hanya sedikit, dilihat dari sisi kuantitas masyarakat yang membutuhkan air. Jauh lebih besar masyarakat yang membutuhkan air lewat irigasi yang ditangani oleh pemerintah pusat, jika di bandingkan.

Sebelum bencana gempa dan likuefaksi menghantam, puluhan desa mulai dari Kecamatan Gumbasa hingga Biromaru yang dilalui irigasi menggunakan air dari irigasi itu untuk pertanian. 

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program pendidikan Mega berbagi

Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib (kiri) berbincang dengan siswa SMK Miftahul Bariyyah di sela-sela peninjauan bangunan kelas baru SMK Miftahul Bariyyah di Subang, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). Program Mega Berbagi merupakan kepedulian Bank Mega kepada dunia pendidikan melalui pembangunan kembali bangunan sekolah yang rusak dan pengadaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/hp.

Desa-desa di Kaltim didorong manfaatkan Portal Desa Kemendes

via portal desa bisa disebarkan informasi ke masyarakat tentang kondisi desa, lingkungan, profil desa, potensi wisata, hingga potensi lainnya

Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  mendorong desa-desa memanfaatkan portal desa yang disiapkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempromosikan potensi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, maupun kebudayaan di wilayah setempat.

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyiapkan website untuk desa dengan nama Portal Desa Online, jadi ini harus dimanfaatkan,” ujar Kasi Pengembangan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Helvin di Samarinda, Jumat.

Dorongan penggunaan portal dilakukan karena saat ini desa-desa terus berlomba menciptakan inovasi guna meningkatkan SDM dan ekonomi masyarakat, kemudian produk dari inovator desa tersebut diinformasikan dan dipromosikan melalui  portal tersebut.

Tujuan dari promosi via portal antara lain untuk menyebarkan informasi ke masyarakat tentang kondisi desa, lingkungan, profil desa, potensi wisata, hingga potensi lain yang bisa menarik orang untuk datang.

Ia melanjutkan, pemerintahan desa/kampung tiap tahun mendapat kucuran Dana Desa (DD) yang lumayan besar, maka sudah selayaknya desa dapat memanfaatkan sarana internet untuk menyebarkan informasi hasil dari pembangunan di daerahnya.

Selain bisa mempromosikan potensi via portal desa online, pemerintah desa juga bisa membuka kanal beritandeso.com yang berisi informasi seputar pembangunan desa, program desa, dan artikel menarik yang dapat menjadi inspirasi pembangunan desa.

Sebelumya, saat melakukan pembinaan Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartangera, Helvin juga menyampaikan hal yang sama tentang pentingnya memanfaatkan portal desa.

Apabila portal ini dimanfaatkan, lanjutnya, maka warga desa bisa berperan aktif sebagai citizen journalism, menginformasikan setiap persitiwa di desa, perkembangan desa, hingga masalah yang dihadapi desa untuk mendapatkan saran dari luar demi pembangunan desa.

Melalui portal desa, pemerintah juga memiliki sumber informasi yang kemudian bisa mengecek kebenarannya dengan langsung datang ke desa, sehingga hal ini diyakini bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim Isnawati, mengatakan, pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengatur kepentingan warga desa, dapat memanfaatkan sarana internet untuk kemajuan desa.

“Banyak hal yang bisa dimanfaatkan pemerintah desa dari internet, di antaranya melalui portal desa online atau membuat website desa maupun blog desa. Melalui portal ini, pemerintah desa dapat mengabarkan perkembangan dan potensi yang dimiliki desa,” ucap Isna.  

Baca juga: Menteri Desa jamin penyeleweng dana desa ditindak tegas
Baca juga: Desa adat di Denpasar mendapat bantuan Pemkab Badung Rp3 miliar

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LSM Kepri: Indonesia bakal jadi negara penimpor bauksit China

Tanjungpinang (ANTARA) – Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Bakti Bangsa (KBB) Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Dwi Hidayat menyatakan kekhawatirannya  bahwa  Indonesia  bakal menjadi negara pengimpor batu bauksit dari China.

Koordinator KBB Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Dwi Hidayat di Tanjungpinang, Jumat mengatakan, saat ini China sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia, namun tetap mengimpor bauksit dari Indonesia dan  salah satunya dari Kabupaten Bintan.

“Cadangan bauksit di Kota Tanjungpinang dan Bintan tentu semakin menipis, karena sejak puluhan tahun lalu eksploitasi bauksit dilakukan dimulai dari PT Antam dan anak perusahaan. Kemudian berhenti awal tahun 2014, dan di awal 2018 aktivitas pertambangan bauksit kembali massif,” ujarnya.

Wahyu mengatakan kritik terhadap pemerintah wajar terjadi akibat pertambangan bauksit yang massif terjadi, dan belum terkendali sampai sekarang. Permasalahan pertambangan bauksit, kata dia seharusnya tidak hanya disorot dalam sektor bisnis dan kerusakan lingkungan, melainkan sistem yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan “kebocoran” akibat kebijakan yang tidak berpihak pada penyelamatan sumber daya alam.

Kekeliruan dalam pengambilan kebijakan merupakan sumber petaka, yang membuat sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan. Cadangan bauksit yang menipis bukan semata-mata kesalahan dari pengusaha atau investor yang menanamkan modalnya untuk bisnis itu, melainkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikannya.

“Pengusaha pasti ingin melakukan kegiatan dengan aman dan nyaman, apapun caranya. Sistem yang dibangun pemerintah justru membuat mereka bingung, dan akhirnya mengeluarkan biaya besar agar dapat melakukan kegiatan. Ini situasi negatif yang terbangun sehingga ada oknum-oknum yang diuntungkan,” tegasnya.

Menurut dia, UU tentang Pertambangan yang mengatur tentang pemurnian batu bauksit juga dianggap sebelah mata, karena pelaksanaannya perusahaan yang memperoleh ijin ekspor dari Kementerian Perdagangan tidak membangun “smelter”. Batu bauksit mentah yang diekspor ke China diduga dari kegiatan pertambangan di hutan dan daratan Bintan yang merusak lingkungan.

Sementara China dalam berbagai data referenasi sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki cadangan bauksit, dan penghasil almunium.

“Dari aspek penyelamatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang di Indonesia, kondisi bisnis pertambangan yang dibangun seperti ini tentu tidak lazim. Indonesia mengekspor bauksit ke China, salah satu negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia,” ujarnya.

Wahyu mengatakan dari permasalahan itu, pertambangan bauksit seharusnya tidak hanya dipadang dari kacamata yang sempit, karena sebagai pemerintah pusat dan daerah semestinya mengaturnya agar generasi ke depan masih melihat dan merasakan dampak positif dari bauksit sebagai kekayaan yang dimiliki Tanah Air.

Rasa keindonesiaan harus dibangun untuk menyelamatkan sumber daya alam. Karena jika ekspor bauksit tidak terkendali, hutan dan lingkungan rusak, generasi Indonesia ke depan yang merasakan dampaknya buruknya.

Kepala negara, kepala daerah hingga jajarannya harus memiliki rasa keindonesiaan, memikirkan masa depan masa sebagai urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan sumber daya alam jangan hanya dijadikan sebagai wacara atau alat politik, melainkan agenda penting dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

Perlindungan terhadap sumber daya alam adalah kebutuhan negara yang harus dilaksanakan secara tegas agar kelak Indonesia tidak menjadi negara pengimpor bauksit dari negara yang dulunya mengimpor bauksit dari Indonesia.

“Penataan perlu dilakukan segera di samping penegakan hukum yang tegas,” katanya.

Wahyu menduga aktivitas bauksit ilegal yang terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak berdiri sendiri. Negara tidak boleh kalah.

“Jika pelanggaran di depan mata begitu massif terjadi, maka ada hal yang tidak beres, yang harus segera diperbaiki. Orang-orang yang diam, tetapi memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengurus permasalahan itu akan dihukum oleh rakyat dan negara pada masanya nanti. Kami yakin orang-orang baik dan alam ciptaan Allah senantiasa berdoa,” katanya.***1***

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawasan wisata pesisir Mayangan-Probolinggo dilengkapi “masjid apung”

Rencananya ada “masjid apung” yang menjorok ke laut meniru Pantai Losari di Makassar dan seperti di Mekkah

Probolinggo (ANTARA) – Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, berencana membangun wisata baru di kawasan pesisir Mayangan melalui anggaran APBN yang akan digarap selama tiga tahun pada 2019-2021, yang di dalamnya akan dilengkapi dengan masjid apung.

“Rencananya ada masjid apung yang menjorok ke laut meniru Pantai Losari di Makassar dan seperti di Mekkah. Juga ada tempat kios kuliner untuk meningkatkan ekonomi warga dan fasilitas umum lainnya,” kata Wali Kota Probilinggo, Habib Hadi Zainal Abidin di Kota Probolinggo, Jumat.

Sejumlah area di kawasan Mayangan akan disulap menjadi tempat wisata yang apik di antaranya masjid apung, air mancur, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan futsal, kios kuliner, taman tematik hingga tempat pembuangan sampah sementara dengan dana sebesar Rp30 miliar yang disiapkan untuk mega proyek penanganan kawasan kumuh tersebut.

Visi penanganan dan pengembangan kawasan di Kecamatan Mayangan antara lain penanganan permukiman kumuh nelayan, pengembangan RTH dan fasilitas umum (fasum), pengembangan RTH dan pengembangan kawasan wisata mangrove.

“Saya berharap rencana pembangunan bisa berjalan dengan baik dan mewaspadai adanya informasi dari pihak luar yang tidak benar, sehingga diperlukan pemahaman masyarakat karena rencana itu memerlukan perluasan area,” katanya.

Menurutnya ada relokasi untuk sejumlah permukiman warga di Sukabumi dan Mayangan yang berdampak, seperti di beberapa rumah di pinggiran Jalan Ikan Tongol dan Ikan Belanak yang akan kena perluasan dari bibir jalan hingga sepanjang 25 meter ke dalam.

“Program pembangunan wisata akan digarap selama tiga tahun, mulai tahun 2019 hingga 2021 dan pembayaran ganti rugi akan diserahkan pada akhir 2019 dengan dana dari APBN,” katanya.

Habib mengatakan program pembangunan itu demi Kecamatan Mayangan lebih baik lagi dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman Kota Probolinggo Agus Hartadi menjelaskan sosialisasi peningkatan kawasan kumuh sudah dilakukan sejak 20 September 2018.

“Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan dana Rp30 miliar dan kami akan menjalankan sesuai aturan yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan ada penaksir bank yang akan menilai dan menghitung barang atau daerah yang berdampak, sehingga proses ganti ruginya nantinya akan disalurkan lewat rekening dan tansfer dana dari pemerintah pusat ke masyarakat melewati rekening, jadi lebih terbuka.

Baca juga: Pemkab Probolinggo buka titik wisata baru Bromo

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ambon masuk dalam 25 Besar kategori Baik penilaian SPBE

Ambon (ANTARA) – Kota Ambon dinyatakan masuk dalam 25 besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  dengan kategori Baik di antara Pemerintah Daerah se-Indonesia.

“Ambon termasuk 25 besar pemerintah kota yang ber-indeks Baik dengan indeks sebesar 2,93,” kata Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Joy Reiner Adriaansz di Ambon, Jumat.

Ia menyatakan, setelah melalui proses evaluasi oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB RI) terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Ambon cukup membanggakan dibanding 73 Kota lainnya yang meraih indeks di bawah 2,6 (cukup/kurang).

“Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mampu memberikan hasil yang mengejutkan, yakni dengan indeks sebesar 2,93, walaupun evaluasi SPBE baru pertama kali diselenggarakan. Nilai terendah untuk kategori Baik adalah 2,6,” katanya, Jumat.

Ia mengatakan, pada penilaian pertama ini, baru ada penilaian Baik sebagai nilai tertinggi. Belum ada Pemerintah Kota yang mampu di atas kategori Baik.

Dijelaskannya, aspek penilaian SPBE meliputi, domain kebijakan SPBE, tata kelola, dan domain layanan SPBE.

Baca juga: Pandeglang tiga besar pelaksana SPBE se-Indonesia

“Nilai tertinggi Ambon ada pada domain layanan SPBE (nilai 3,12) dengan rincian administrasi pemerintahan 3,00 dan pelayanan publik 3,33. Di samping itu, yang mendukung yakni nilai domain tata kelola yang terdiri dari strategi dan Perencanaan (3,00) dan TIK (3,00),” ujarnya.

Ia mengakui, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan Wali kota, Wakil Wali kota, Sekretaris Kota Ambon serta seluruh pimpinan perangkat daerah beserta lingkup Pemerintah Kota Ambon atas komitmen dan dukungan yang diberikan.

“Ini merupakan modal yang utama untuk mencapai prestasi lebih baik lagi di masa mendatang,” ujarnya.

Joy menambahkan, tahun 2019 Pemerintah Kota Ambon juga telah mengikuti penilaian Smart City yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI, Kantor Staf Presiden , Kementerian PAN RB serta Bappenas.

Hasilnya Kota Ambon terpilih menjadi salah satu Kota menuju 100 Smart City Tahun 2019, dimana penandatanganan Nota Kesepahamannya direncanakan berlangsung 30 April 2019 di Jakarta. 

Baca juga: Kementerian PANRB evaluasi SPBE seluruh instansi pemerintah
Baca juga: PUPR raih penghargaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Isu perundungan diangkat mahasiswa UMM pada konferensi internasional

Saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kondisi remaja di Indonesia sangat rawan terhadap “bulliying”

Madiun (ANTARA) – Mahasiswa peduli kesehatan mental remaja dari Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Miarti Amanah Riesky, memaparkan isu mengenai perundungan (bulliying) di ajang International Conference Asia Pasific Youth Week 2019 yang diadakan di Seoul, Korea Selatan.

Mengusung tema Leading the Generation Unlimited to Prepare for 2030, kegiatan yang diadakan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat) bekerja sama dengan Studec International itu diikuti 130 peserta dari 25 negara, seperti India, Kamboja, Indonesia hingga negara maju seperti Inggris, Australia dan Singapura.

“Saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kondisi remaja di Indonesia sangat rawan terhadap bulliying,” kata Miarti Amanah Riesky, menceritakan pengalamannya itu, di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Berbekal esai berjudul The importance of Mental Health for Young Generation, Mia berhasil terpilih untuk berangkat bersama 29 peserta lain dari Indonesia.

Ia menjelaskan esai itu diangkat dari pengalaman pribadi, di mana ia pernah mengalami perundungan di lingkungan SMA-nya yang berada di ibu kota Jakarta.

Mia mengakui keberangkatannya ke Korea Selatan bukan tanpa hambatan. Perempuan 20 tahun ini sempat terhalang izin orang tua lantaran harus pergi sendiri tanpa pendampingan. Namun, setelah memberikan pengertian, restu sang ibu pun didapatkan.

“Saat di sana, mama malah yang paling bangga. Selain mengikuti International Conference Asia Pasific Youth Week, kami juga berkesempatan mengunjungi stasiun televisi nasional Korea, yakni NBC TV dan belajar seluk beluk media yang ada di negeri ginseng tersebut,” katanya.

Meski sering mengikuti berbagai kegiatan internasional di dalam negeri, anak kedua dari tiga bersaudara ini merasakan pengalaman yang sangat berbeda saat berada di Korea Selatan, sebab selain perbedaan cuaca yang sangat drastis, budaya orang Korea juga membuatnya kagum.

“Awalnya saya kaget dengan cuaca, suhu di sana mencapai -5 Celcius. Selain itu, saya juga takjub dengan budayanya, dari segi pendidikan saja siswa SMP harus menimba ilmu di sekolah selama hampir 14 jam setiap harinya,” katanya.

Ia berharap mahasiswa lain juga selalu aktif mencari informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pengalaman dan pengetahuan, termasuk di luar dunia akademis.

“Kalau kita mau berusaha, pasti akan banyak kesempatan dan pengalaman yang bisa kita raih sekaligus mengembangkan potensi kita di bidang akademik maupun non-akademik,” katanya.

Acara yang diselenggarakan selama lima hari empat malam ini membahas tentang berbagai isu yang sedang marak di kalangan milenial seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman serta pengetahuan nonakademis tentang budaya Korea, di antaranya memakai Hanbok atau pakaian khas korea, upacara pembuatan teh, serta membuat Kimchi (makanan khas Korea).

Baca juga: Mahasiswa UMM Raih “best paper” karya tulis di Jepang

Baca juga: Warga Palestina belajar budi daya perikanan di Universitas Muhammadiyah Malang

Baca juga: Melalui KKN internasional, mahasiswa UMM jadi sukarelawan kanker di Sri Lanka

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asita: sudah saatnya Manggarai Barat dilengkapi polisi pariwisata

Kupang (ANTARA) – Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengatakan, daerah wisata Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki Taman Nasional Komodo (TNK) perlu disiagakan polisi pariwisata.

“Sudah lama kami terus mendorong agar Manggarai Barat dilengkapi polisi pariwisata tapi belum juga sampai sekarang, padahal sudah saatnya ini diadakan di sana,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat.

Ia mengatakan hal itu menanggapi adanya kasus perdagangan bayi satwa purba Komodo yang berhasil dibongkar oleh Polda Jawa Timur ketika hendak dikirim ke luar negeri belum lama ini.

Menurut Abed, beberapa peristiwa miris juga sebelumnya terjadi di kawasan TNK seperti kebakaran hutan, pemancingan komodo, pembantaian rusa.

Hal ini, lanjutnya, sangat merugikan promosi wisata unggulan di wilayah paling barat Pulau Flores dengan ikon satwa Komodo (varanus komodoensis) itu.

“Dan tentu kita pasti disoroti berbagai pihak. Bagaimana bisa destinasi wisata sekelas TNK bisa kecolongan terus-menerus dengan peristiwa miris ini,” katanya.

Menurutnya, berbagai pihak termasuk operator tur luar negeri akan meragukan kualitas pengawasan destinasi wisata setempat, apalagi TNK yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia (new 7 wonders).

Untuk itu, lanjutnya, pengawasan dari sisi pencegahan maupun penindakan terhadap berbagai pelanggaran perlu diperkuat dengan menghadirkan aparat keamanan yang khusus beroperasi di daerah wisata setempat.

“Sehingga kita berharap segeralah ada polisi pariwisata seperti halnya destinasi wisata unggulan tingkat internasional lainnya,” katanya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BUMN hadir buka kelas kreatif wirausaha

Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim (kanan) didampingi Direktur SDM Rahmad Hidayat (kedua kiri) berfoto dengan peserta Kelas Kreatif Wirausaha BUMN Hadir Untuk Negeri di Cilegon, Banten, Jumat (29/3/2019). Sebagai bagian dari program BUMN Hadir Untuk Negeri, PT KS menyelenggarakan pelatihan kelas kreatif wirausaha meliputi kelas pelatihan “e-commerce” dan pemasaran di internet, kelas pelatihan kecantikan, kelas pelatihan usaha kuliner, dan kelas pelatihan Barista (Peracik Kopi) yang diikuti 331 peserta dari berbagai daerah. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

Mercy Barends : BBM satu harga potong rantai tengkulak di Maluku

Ambon (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends menegaskan, pemberlakuan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga berdampak memotong mata rantai tengkulak yang selama ini memonopoli peredarannya di Maluku.

“Semakin banyak titik BBM satu harga di Maluku maka bisa memotong rantai monopoli yang selama ini terjadi. Tengkulak tidak bisa lagi mematok harga BBM sesuka hatinya,” kata Mercy yang dikonfirmasi, Jumat.

Mercy yang masih berada di Kabupaten Aru dalam rangka peresmian lembaga penyalur program BBM satu harga SPBU Kompak 86.976.09 yang berlokasi di Desa Kolamar, Kecamatan Aru Utara, Kepulauan Aru, Selasa (26/3), mengatakan pengoperasian BBM satu harga sudah sejak lama dirindukan masyarakat setempat.

“Satu tetes BBM merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di wilayah terpencil di Maluku dalam melaksanakan kesehariannya terutama untuk transportasi, listrik dan lain-lain,” katanya.

Dia menegaskan, pengoperasian BBM satu harga di Maluku, terutama di wilayah yang sulit merupakan salah satu program yang diperjuangkannya di Komisi VII DPR-RI, dengan tujuan memotong mata rantai monopoli sehingga masyarakat dapat menikmati BBM dengan harga murah yang ditetapkan pemerintah.

Pengoperasiannya juga menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Pertamina untuk menyediakan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Aru dan telah beroperasi sejak tahun 2018.

Titik BBM satu harga di Kecamatan Aru Utara, yang telah melalui uji operasi sejak 29 September 2018, merupakan satu dari lima lokasi yang telah beroperasi di wilayah Maluku tahun 2017-2018.

Sedangkan tahun 2019 akan dilengkapi tiga titik lainnya, yakni di Kabupaten Maluku Barat Daya (dua titik) dan satu titik lainnya di Seram Bagian Timur.

“BBM Satu Harga merupakan realisasi dari salah satu butir program Nawacita pemerintahan Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI,” tandasnya.

Dia berharap kehadiran titik BBM satu harga berdampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Aru Utara dan wilayah sekitarnya di bidang ekonomi dan sosial, terutama menunjang kelancaran transportasi dan kebutuhan nelayan.

SPBU Kompak di Kecamatan Aru Utara yang dikelola UD Sinar Kola, merupakan SPBU ke-125 secara nasional yang telah dioperasikan pemerintah melalui Pertamina.

SPBU Kompak 86.976.09 Desa Kolamar, Aru Utara terdiri dari satu tangki premium berkapasitas 15 kilo liter (KL), dua tangki solar berkapasitas total 11 KL serta 50 buah drum besi berkapasitas 200 liter/drum).

Titik penyalur berasal dari TBBM Dobo yang berjarak 78 kilometer dan pengangkutannya menggunakan kapal.

SPBU Kompak ini melayani 13 desa di wilayah Aru Utara dengan jumlah 1.400 kepala keluarga. Alat penyaluran menggunakan canting manual ke jerigen berkapasitas 60 liter untuk mesin motor nelayan.

Sebelum adanya titik BBM satu harga, masyarakat Aru Utara memperoleh BBM untuk transportasi dan kebutuhan nelayan dari lembaga penyalur terdekat yakni SPBUN 88.976.01 yang lokasinya sekitar 80 Km, menyebabkan harga Premium di wilayah itu naik menjadi Rp10.000/liter dan solar Rp10.000-15.000/liter.

Dengan adanya SPBU ini, masyarakat Kecamatan Aru Utara kini bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan wilayah lainnya yakni Premium Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150/liter.

Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir di Dayeuhkolot

Warga melintasi banjir yang merendam Desa Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). Banjir luapan Sungai Citarum setinggi satu hingga dua meter kembali merendam tiga RW di Desa Bojongasih sejak Rabu (27/3) akibat intensitas hujan yang lebat di kawasan Bandung Raya. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

Lanjutan pencarian korban longsor gunung kapur

Operator mengoperasikan alat berat untuk mencari korban longsor di pertambangan Mangaan (Mn) Gunung Kapur Desa Grenden, Puger, Jember, Jawa Timur, Jumat (29/3/2019). Tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian korban longsornya gunung kapur di hari kelima dengan menerjunkan tiga alat berat. ANTARA FOTO/Seno/hp.

Relawan RBI Prabowo-Sandi gelar sunatan massal di Solo

Solo (ANTARA) – Relawan Rabu Biru Indonesia (RBI) Prabowo-Sandi menggelar bakti sosial sunatan massal yang diikuti seratusan pendaftar di Ndalem Kalitan Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Pada acara sunatan massal yang diikuti sekitar seratusan anak di Solo Raya tersebut dihadiri pula oleh putri Presiden ke-2 RI Soeharto,  Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto dan sejumlah relawan pendukung nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Menurut Titiek Soeharto kegiatan sunatan massal yang diikuti sebanyak 100 anak merupakan Sunah Rosul yang harus dijalankan oleh anak laki-laki yang beragama Islam.

“Mudah-mudahan anak anak ini, menjadi anak yang sholeh, pintar, dan sunatan bisa berjalan lancar. Anak-anak peserta sunatan juga cepat sembuh kembali dan beraktivtas tumbuh menjadi anak sehat cerdas berguna bagi bangsa Indonesia,” kata Titiek Soeharto yang juga anggota Caleg dari Partai Berkarya.

Pada kegiatan tersebut RBI Jakarta berkerja sama dengan Padi Medika sebagai tenaga medisnya, tidak memungut biaya.

Kegiatan RBI  saat mengumpulkan lintas relawan Prabowo Sandi setiap Hari Rabu, mereka saling bertukar informasi tentang  apa yang terjadi di daerah masing-masing, serta  apa yang bisa dilakukan.

Titiek mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh RBI sebagai bagian dari bakti sosial relawan RBI.

 Pihaknya selalu melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di antaranya, sunatan massal, memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Banten, Jawa Barat, juga turun ke pasar-pasar memberikan bantuan nasi bungkus kepada fakir miskin.

Titiek juga mengingatkan, pesta demokrasi Pemilu 2019 sudah di depan mata, karena itu ia berpesan pada tanggal 17 April, orang tua anak-anak yang disunat agar tak lupa memberikan hak pilihnya  kepada calon pemimpin yang betul-betul amanah, bisa membawa rakyat menuju adil, makmur, dan sejahtera.

“Kami semua mempunyai akal sehat melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini, kami ingin perubahan. Kami sudah tahu, sudah menetapkan pilihannya siapa yang akan dipilih. Kami bisa memenangkan menjadi bangsa yang besar dan yang bisa dihormati,” katanya.

Titiek Soeharto yang sekarang sudah berpindah partai dari Golkar menjadi caleg dari Partai Berkarya di Dapil Yogyakarta, berharap mudah-mudahan bisa mewakili rakyat Yogyakarta ke DPR RI.  

Baca juga: Titiek Soeharto optimistis Prabowo-Sandi menang
Baca juga: Prabowo ajak Titiek Soeharto nyanyi lagu mandarin

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengungsi banjir Dayeuhkolot

Sejumlah warga mengungsi di Desa Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). Sebanyak 113 warga dari tiga RW mengungsi akibat banjir yang merendam rumah mereka setinggi satu hingga dua meter sejak Rabu (27/3/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

Imbangi PUBG dengan game bermuatan edukasi

(Antara) – Untuk mengimbangi game yang berdampak negatif seperti Game Player Unknown’s Battle Grounds atau PUBG, pengembang game dapat membuat game yang bermuatan edukasi. Lantaran siapa pun tidak bisa menghentikan game yang sudah beredar, akan tetapi bisa diimbangi dengan game berkonten positif.

TSTJ Solo punya bayi lutung berwarna keemasan

(Antara) – Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Solo, Jawa Tengah kini telah menambah koleksi lutung Jawa. Setelah pada 21 Maret lahir seekor bayi lutung berwarna keemasan yang diberi nama Untung. Belum dipublikasikan jenis kelamin dan beratnya karena masih dalam tahap observasi.

Aksi pungut sampah di pantai Kuta tandai Earth Hour

(Antara) – PT Angkasa Pura Satu Bandara I Gusti Ngurah Rai menggelar dksi bersih-bersih di pantai Kuta_Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Earth Hour atau Hari Bumi. Puncak kegiatan Earth Hour nantinya berupa aksi serentak mematikan lampu berlangsung pada Sabtu malam.

XL Axiata raih penghargaan terpopuler media

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) berjabat tangan dengan Head External Communication XL Axiata Henry Wijayanto (kanan) seusai memberikan penghargaan PR Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019) malam. PR Indonesia menetapkan PT XL Axiata Tbk sebagai pemenang dalam kategori swasta Tbk terpopuler di media selama tahun 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/hp.

Workshop dana desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyampaikan sambutan saat kegiatan workshop dana desa di kawasan Kuta, Badung, Bali, Kamis (28/3/2019). Workshop yang diikuti sejumlah Kejati, Kejari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta perwakilan kepala desa dari wilayah Bali, NTT, NTB, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara tersebut mensosialisasikan pengawalan terhadap pemanfaatan, pengelolaan dan penyaluran dana desa. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

Pemprov Kalbar bersiap gelar STQN XXV

Pontianak (ANTARA) – Kalimantan Barat mulai menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional (STQN) XXV Tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Kota Pontianak, pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.

“Dengan kegiatan Launching STQ Nasional XXV yang kita laksanakan ini, maka kita memiliki waktu dua bulan untuk menyiapkannya. Namun, semua sudah kita rancang dan kita menargetkan kegiatan ini akan dilaksanakan berbeda dari daerah lainnya,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pontianak, Jumat.

Dia mengatakan, panitia STQ Nasional XXV yang sudah dibentuk, sudah menyiapkan beberapa rancangan untuk menyukseskannya.

Pelaksanaan STQ Tingkat Nasional tidak hanya dipandang sebagai seleksi membaca Al-Qur’an dengan tata cara membaca AI-Qur’an yang baik dan benar, tetapi menjadi kompetensi yang diselenggarakan untuk menyaring bibit unggul yang dipersiapkan sebagai perwakilan Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat lnternastonal.

Menurut Sutarmidji, di era Generasi milenial saat ini, rata-rata generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar perangkat mobile  dari pada melakukan hal lain yang berguna.

Contohnya saat Ini generasi muda lebih betah menghabiskan waktunya hanya untuk menonton video, membuka facebook, membuka whattsApp, membuka Instagram dan bermain game daripada melakukan hai-hai yang bersifat positif salah satunya seperti membaca Al-Qur’an.

“Ini menjadi sebuah kehawatiran bagi kita semua, bahwa kebiasaan yang sering dilakukan ini menjadi sebuah budaya yang tertanam pada generasi-generasi mendatang. Saya berharap ada pelaksanaan kegiatan yang mendidik, yang salah satunya berkaitan dengan nilai-nilai agama seperti Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ini,” tuturnya.

Ia berharap, dengan diselenggarakannya STQ inl akan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat untuk terus memahami, menghayati, serta mengamalkan kandungan yang terdapat pada ayat sud AI-Qur’an.

Baca juga: Pemenang STQ tingkat provinsi akan diumrohkan

Di tempat yang sama, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengingatkan bahwa pagelaran STQ bukan sekadar kegiatan tahunan, akan tetapi memiliki makna untuk mendekatkan umat kepada nilai-nilai Al-Quran.

“Pelaksanaan kegiatan STQ yang telah membudaya di tanah air ini, merupakan angin segar bagi umat Islam untuk lebih giat membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menuntun manusia kepada perilaku yang baik dan benar,” kata Amin.

Dia menambahkan, dalam rangkaian pelaksanaan STQ Nasional tahun 2019 ini, selain melanjutkan inovasi sebelumnya seperti e-MTQ, Bimas Islam melahirkan inovasi-inovasi baru.

Inovasi pertama, katanya, pagelaran STQ Nasional tahun ini akan lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi terkait pendaftaran melalui finger print, penggunaan aplikasi e-Maqra hingga proses penjurian melalui aplikasi musabaqah sebagai bentuk adaptasi terhadap era digital.

Kedua, lanjutnya, pada penyelenggaraan STQ Nasional tahun ini juga telah dibuat Kode Etik Juri sebagai upaya menjaga kredibilitas pelaksanaan kegiatan, sekaligus kesucian momen yang berlabel Alquran.

Ketiga, dalam pelaksanaan event STQ Nasional ini juga telah disiapkan berbagai layanan publik sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Layanan tersebut antara lain Layanan Konsultasi Syariah, Konsultasi Pernikahan dan Keluarga Sakinah, serta Layanan Konsultasi Zakat dan Wakaf.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan publik bervisi masa depan yang akan direplikasi oleh seluruh satuan unit kerja Kementerian Agama di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Baca juga: Gubernur Kalbar tinjau rencana lokasi pelaksanaan STQ Nasional
Baca juga: DKI Jakarta juara umum STQ XXIII

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua awan panas guguran meluncur dari Gunung Merapi Jumat pagi

Yogyakarta (ANTARA) – Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengeluarkan dua kali awan panas guguran ke arah hulu Kali Gendol pada Jumat (29/3) pagi.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melalui akun twitternya menyebutkan luncuran awan panas guguran pertama terjadi pada pukul 04:14 WIB dengan jarak luncur 650 meter yang mengarah ke Kali Gendol selama 65 detik.

Sedangkan awan panas guguran kedua terpantau pada pukul 04:28 WIB selama 99,4 detik dengan jarak luncur 1.000 meter ke arah hulu Kali Gendol.

Dalam pengamatan Merapi mulai pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, BPPTKG juga merekam dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 42-63 mm selama 65-98 detik, 11 kali gempa guguran dengan amplitudo 9-27 mm selama 23-79 detik, dan dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-4 mm selama 25-64 detik.

Pada periode itu, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal dengan tinggi 100 meter di atas puncak kawah Gunung Merapi.

Sementara cuaca di gunung cerah berawan, dengan angin bertiup lemah ke arah timur dan tenggara, suhu udara 14.5-19.6 derajat Celsius, kelembaban udara 68-84 persen, dan tekanan udara 568.5-708.7 mmHg.

Hingga saat ini BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II atau Waspada, dan untuk sementara tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

BPPTKG mengimbau warga tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.

Sehubungan semakin jauh jauhnya jarak luncur awan panas guguran Merapi, BPPTKG mengimbau warga yang tinggal di kawasan alur Kali Gendol meningkatkan kewaspadaan.

Masyarakat juga diminta tidak terpancing isu-isu mengenai erupsi Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya dan tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah atau menanyakan langsung ke Pos Pengamatan Gunung Merapi atau kantor BPPTKG, atau melalui media sosial BPPTKG.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG minta waspadai gelombang 2,5 meter di perairan Sulut

Manado (ANTARA) – Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang setinggi 1,25-2,5 meter yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara, Jumat.

“Tinggi gelombang seperti ini berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Bitung, perairan Kepulauan Sangihe dan Talaud, perairan timur Kepulauan Sitaro, serta laut Maluku bagian utara dan selatan,” kata Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Bitung Ricky Daniel Aror. 

BMKG Sulawesi Utara ini mengharapkan nelayan dan pengguna transportasi laut mewaspadai kondisi cuaca laut yang kurang baik tersebut.

Baca juga: BMKG: Waspadai gelombang tinggi di sejumlah wilayah
Baca juga: Siklon Veronika disebut BMKG penyebab gelombang tinggi perairan NTT 

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BRI cairkan dana gempa Rp1,6 triliun mulai April

Mataram (ANTARA) – Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram akan mencairkan tambahan bantuan dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun untuk perbaikan rumah korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat mulai 1 April 2019.

“Setelah buku rekening diserahkan, maka mulai 1 April 2019 pencairan bantuan dana sudah dilakukan,” kata Kepala Cabang BRI Mataram, Mochammad Harsono, di Mataram, Jumat (29/3).

Sebelumnya, pemerintah pusat sudah mentransfer bantuan dana sebesar Rp3,1 triliun untuk korban gempa bumi di NTB, yang tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.

Untuk tambahan dana sebesar Rp1,6 triliun yang sudah ditransfer pemerintah pusat pada 19 Maret 2019 sudah masuk ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing kabupaten/kota.

Dari total dana tambahan tersebut, kata dia, sebesar Rp1 triliun difokuskan untuk 22 ribu rumah rusak dari total 42 ribu warga di Kabupaten Lombok Utara, yang belum mendapatkan buku rekening BRI sebagai penampung bantuan dana stimulan.

“Sisanya terbagi untuk Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp350 miliar, Kota Mataram Rp51 miliar, selebihnya dibagi untuk korban gempa di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa,” ujarnya.

Harsono mengatakan pembagian buku rekening stimulan perbaikan rumah korban gempa yang menjadi bagian dari dana Rp1,6 triliun tersebut sudah dilakukan mulai Selasa (26/3) dan ditargetkan selesai hingga akhir Maret 2019.

Agar bisa selesai tepat waktu, kata dia, pihaknya akan memfokuskan pembagian buku rekening tabungan di Kabupaten Lombok Utara, sebagai daerah terdampak gempa paling parah.

“Kami fokus di Lombok Utara, ada 32 desa yang tersebar di lima kecamatan. Kami membentuk posko pelayanan BRI secara online dan real time di setiap kecamatan,” ucap Harsono.

Data BRI Cabang Mataram, jumlah buku rekening stimulan yang sudah dicetak sebanyak 226.867 buku hingga 24 Maret 2019 pukul 17.00 WITA.

Namun yang sudah terisi dana sebanyak 160.967 buku rekening. Dari total yang sudah terisi, sebanyak 147.306 buku rekening sudah diberikan kepada korban gempa.

Sebanyak 226.867 buku rekening stimulan yang sudah tercetak, terdiri atas rumah rusak berat 81.612 unit, rumah rusak sedang 34.567 unit, dan rumah rusak ringan 110.688 unit.

Rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 72.221 unit, Lombok Utara 70.370 unit, Lombok Tengah 27.565 unit, Lombok Timur 25.755 unit, Sumbawa 11.886 unit, Sumbawa Barat 5.919 unit, dan Kota Mataram 13.151 unit.

Pewarta: Awaludin
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD Bantul masih berlakukan status tanggap darurat bencana

Bantul (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih memberlakukan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor meski kejadian tersebut sudah lebih dari sepekan lalu.

“Pertimbangannya (status tanggap darurat) kan masih banyak daerah-daerah yang memerlukan penanganan untuk tanggap darurat karena dampak kejadian kemarin, proses itu kan perlu waktu,” kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Jumat.

Menurut dia, BPBD Bantul sebelumnya sudah menetapkan status tanggap darurat bencana mulai 18 Maret atau sehari setelah kejadian banjir dan tanah longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bantul pada Minggu (17/3).

Sesuai ketentuan, status tanggap darurat tersebut berlaku selama seminggu dan dapat diperpanjang waktunya tergantung proses penanganan lokasi terdampak bencana, namun demikian BPBD masih memberlakukan tanggap darurat atau diperpanjang selama dua minggu.

“Sehingga harapan kita dalam dua minggu itu bisa maksimal untuk penanganannya, setelah itu baru kita beralih ke masa transisi pemulihan, karena kan penanganan bencana itu siklusnya dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi ke pemulihan, jadi tiga tahapan itu,” katanya.

Dia mengatakan, sebelumnya Bantul sudah menetapkan status siaga ketika ada tanda-tanda cuaca ekstrem, kemudian setelah kejadian bencana berlaku tanggap darurat yang saat ini masih berlaku, setelah penanganan selesai maka akan masuk ke transisi pemulihan.

“Ternyata setelah kemarin Ngarso Dalem (Gubernur DIY Sri Sultan HB X) berkeliling lewat sepanjang Sungai Celeng di Sriharjo ternyata banyak infrastruktur dan rumah warga yang perlu penanganan segera, ini yang jadi pertimbangan kita untuk perpanjang proses tanggap darurat,” katanya.

Dia mengatakan, dalam penanganan jangka panjang akibat bencana banjir tersebut juga perlu melakukan normalisasi sungai, sebab lokasi yang terdampak banjir beberapa waktu lalu karena diperparah oleh aliran sungai yang meluap saat hujan deras.

“Normalisasi sungai itu bisa ke pemulihan, karena tanggap darurat itu hal-hal yang sifatnya segera dilaksanakan, dan yang paling penting adalah saat itu evakuasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mengondisikan lokasi,” katanya.

Adapun banjir yang melanda Bantul pada 17 Maret lalu terjadi di sebanyak 13 kecamatan, sementara tanah longsor terjadi di beberapa kecamatan seperti Imogiri dan Dlingo, selain merusak rumah warga, juga merusak infrastruktur sungai dan akses jalan.

Baca juga: 5.046 warga di DIY terdampak banjir dan longsor
Baca juga: Delapan kecamatan di Gunung Kidul-Yogyakarta dilanda banjir-longsor

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Desa jamin penyeleweng dana desa ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menjamin penyelewengan dana desa akan cepat diketahui dan pelakunya ditindak tegas secara hukum.

“Di samping Kementerian memberikan pendampingan kepada para perangkat desa, yang mengawasi pelaksanaan dana desa juga banyak,” kata Eko dalam Sosialisasi Pengawasan terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali, Kamis (28/3) berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (29/3).

Eko mengatakan pelaksanaan dana desa diawasi kejaksaan, kepolisian, satgas dana desa, masyarakat dan media massa. Karena itu, bila ada persoalan dalam pelaksanaan dana desa, pasti mudah diketahui.

Namun, Eko juga meminta kepala desa tidak perlu takur dalam menggunakan dana desa. Paradigma pengawasan dana desa bukan bagaimana menangkap orang yang salah melainkan agar orang tidak berbuat salah.

“Kepala desa tidak perlu takut. Penyerapan dana desa semakin lama semakin tinggi. Kalau kepala desa takut dalam mengelola dana desa, pasti penyerapannya sedikit,” tuturnya.

Eko mengatakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pendampingan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa. Kerja sama tersebut telah membantu meningkatkan penyerapan dana desa.

“Permasalahan pasti ada. Dinamika di lapangan pasti ada. Jumlah desa ada 74.957 desa. Bila ada 100 kasus, jumlahnya memang terlihat besar. Persentasenya tidak sampai satu persen, tetapi tetap tidak bisa ditoleransi,” katanya.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka mengatakan pihaknya memiliki program Jaga Desa yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman dengan kementerian, khusus untuk mengawasi pelaksanaan dana desa dan mengubah persepsi dalam penanganan kasus.

“Penegakan hukum bukan industri yang semakin banyak dikatakan semakin berhasil. Sebaliknya, penegakan hukum harus bisa menekan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” katanya menjelaskan.

Karena itu, program Jaga Desa Kejaksaan Agung diarahkan pada menjaga penyaluran dan penggunaan dana desa yang tidak melanggar aturan.

Jan meminta kejaksaan tinggi di masing-masing provinsi untuk fokus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan dana desa, bukan berlomba-lomba membawa pelaksana dana desa ke ranah pidana.

“Kepala desa jangan ragu-ragu menggunakan dana desa. Mereka bersama kejaksaan. Jadikan jaksa sebagai sahabat masyarakat,” ujarnya. ***3*** (TZ.D018)

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LL Dikti Dorong PTS buka program studi vokasi

Padang, (ANTARA) – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) wilayah X mendorong perguruan tinggi swasta membuka program vokasi sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki keterampilan teknis yang siap memasuki dunia kerja setelah lulus.
“Dari semua perguruan tinggi swasta dibawah pengawasan LL Dikti X hanya lima yang politeknik,” kata Kepala LL Dikti Wilayah X Prof Herri di Padang, Jumat.
Ia melihat saat ini semua bidang membutuhkan lulusan vokasi mulai dari teknik hingga kesehatan.
“Saya melihat kendala yang dihadapi perguruan tinggi swasta dalam mengembangkan program studi vokasi adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan,” kata dia.
“Karena butuh labor untuk praktek dan dosennya harus praktisi,” lanjut dia.
Ia menyampaikan saat ini pemerintah sedang fokus ke program vokasi sehingga pada 2018 ada revitalisasi program vokasi.
Bahkan, lanjut dia, ketika saat ini ada moratorium perguruan tinggi, ketika ada yang mengusulkan politeknik segera direspon oleh pemerintah.
Terkait dengan upaya meningkatkan daya serap lulusan perguruan tinggi swasta di dunia kerja ia mengatakan dulu ada program pembekalan untuk mempersiapkan lulusan bisa diterima di dunia kerja.
Kemudian salah satu yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan dunia usaha dalam bentuk program magang, kata dia.
Ia mengatakan di Sumbar masih minim serapan lulusan perguruan tinggi karena keterbatasan perusahaan yang membuka lowongan kerja dan juga terjadi ketimpangan kurikulum.
“Saya mendengar lowongan itu ada tapi belum klop dengan kemampuan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi sehingga ini perlu menjadi perhatian kampus,” kata dia.
***3***

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Untuk pelestarian, ASN Pekalongan diinstruksikan pakai sarung batik

Pemakaian sarung batik sebagai busana kerja ASN ini akan diluncurkan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-113 Kota Pekalongan pada 2 April 2019

Batang (ANTARA) – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menginstruksikan pemakaian sarung batik bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai upaya melestarikan kerajinan batik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa sebelumnya penggunaan sarung sebagai busana bagi ASN hanya dipakai pada pekan tertentu saja, tetapi mulai 2 April 2019 harus dipakai oleh semua pegawai setiap hari Jumat.

“Pemakaian sarung batik sebagai busana kerja ASN ini akan diluncurkan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-113 Kota Pekalongan pada 2 April 2019,” katanya.

Ia mengatakan pemakaian sarung batik bagi ASN akan diperkuat dengan surat edaran sehingga para pegawai wajib memakai busana sarung batik setiap hari Jumat.

“Kami berharap melalui penggunaan sarung batik setiap hari Jumat dapat memberikan efek positif bagi peningkatan ekonomi kepada para pelaku batik dan makin mengenalkan sarung batik di tingkat pasar nasional maupun internasional,” katanya.

Wali kota mengatakan dalam rangkaian HUT Ke-113 Kota Pekalongan juga akan dimeriahkan sejumlah kegiatan seperti khataman Al Quran bersama 1.000 santri, lomba dialek khas Pekalongan, napal tilas, pergelaran seni, kirab budaya, dan istighatsah (doa bersama)

“Pada malam resepsi, kami juga mengundang salah satu musisi ternama yakni Ebiet G. Ade,” katanya.

Menurut dia, peringatan HUT Ke-113 Kota Pekalongan akan ditutup dengan dialog keumatan yaitu dialog bersama tokoh lintas agama pada 6 April 2019.

“Kemudian pada malam harinya, akan digelar mengaji bersama ulama dan umaro yang akan disertai dengan pemutaran visualisasi selayang pandang Kota Pekalongan. Kegiatan pendukung lain juga banyak, salah satunya Pameran Pekan Informasi Daerah (PPID),” katanya.

Baca juga: Karnaval Budaya Batik Pekalongan diikuti 104 peserta

Baca juga: Pengusaha sarung batik Pekalongan sasar Asia Tenggara

Baca juga: Pemkot gelar “Pekalongan Batik Night Market”

Pewarta: Kutnadi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pos pelayanan didirikan BPBD Tangerang-Banten antisipasi banjir

Selama ini di Cisauk sering banjir ketika musim hujan karena banyak kawasan perumahan yang letaknya rendah

Tangerang (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam upaya mengantisipasi banjir dan bencana lainnya  mendirikan pos di Kecamatan Kronjo dan Cisauk.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Agus Suryana di Tangerang, Kamis, mengatakan pos itu didirikan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dengan warga di lokasi rawan.

“Selama ini di Cisauk sering banjir ketika musim hujan karena banyak kawasan perumahan yang letaknya rendah,” katanya.

Bahkan di Cisauk juga sering terjadi bencana tanah longsor karena lokasi pemukiman warga berada di perbukitan.

Agus mengatakan pemukiman penduduk di Kronjo sering diterjang banjir karena letaknya berdekatan dengan Sungai Cidurian, maka perlu upaya segera bila terjadi bencana.

Namun pada dua pos pelayanan tersebut juga disediakan mobil pemadam ebakaran dan perahu karet serta peralatan penunjang lainnya.

Sedangkan pos pelayanan di Cisauk dan Kronjo sudah dibangun sejak tahun 2018, tapi belum diaktifkan.

Dia mengatakan kedua pos itu ditempatkan 15 petugas BPBD setempat yang berkerja secara bergiliran untuk siaga di lokasi.

Dia mengharapkan keberadaan pos tersebut membuat warga yang berada di lokasi rawan bencana terasa tenang karena kehadiran petugas.

Hal tersebut karena selama ini kantor BPBD setempat berada di Kecamatan Curug yang dianggap relatif jauh bagi warga yang berada di Kronjo dan Cisauk.

Untuk tahun anggaran 2019, pihaknya membeli 10 unit pemadam kebakaran ukuran sedang karena selama ini dianggap kurang.

Menyangkut penambahan petugas, pihaknya belum mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat meski sudah diusulkan, demikian Agus Suryana.

Baca juga: Atasi banjir Cisauk Pemkab Tangerang keruk saluran pembuangan

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KSAD: komersialisasi Bandara Gatot Subroto dorong perkembangan daerah

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) penggunaan Pangkalan Udara Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Subroto di Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, menjadi bandara komersial merupakan wujud kerja sama antara pemerintah dan TNI agar daerah dapat lebih berkembang dengan pesat.

“Ini bentuk nyata kerja sama yang baik antara pemerintah dan TNI, karena dengan dibukanya penerbangan dari Waykanan, bisa membuka dan mendorong perekonomian daerah, baik di bidang properti dan hunian,” kata Andika, di Jakarta. Kamis.

Sebelumnya, KSAD bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Bupati Waykanan Raden Adipati Surya melakukan penandatanganan MoU penggunaan bersama Lanudad Gatot Subroto Waykanan, Lampung, untuk pangkalan udara militer dan bandar udara sipil (komersial).

Menurut KSAD, keberhasilan ini untuk mengobati hati masyarakat Waykanan yang telah menunggu selama 13 tahun agar ada bandara komersial di daerah ini.

Andika menyatakan Bandara Gatot Subroto ini diharapkan bisa membuka akses pariwisata yang ada di Kabupaten Waykanan, dan membuka keran para investor untuk menanamkan modalnya agar bisa membangun hotel, penginapan dan tempat makan untuk kehadiran bandara komersial ini.

“Mari kita semua manfaatkan dan menjaga dengan baik bandara ini, semoga masyarakat Waykanan dan sekitarnya bisa berpergian menggunakan pesawat terbang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembukaan bandara komersial Gatot Subroto untuk mempermudah jarak tempuh, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut dia, dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini berarti tinggal menunggu peluncuran penerbangan perdana di Bandara Gatot Subroto Waykanan.

Ia menilai, Kabupaten Waykanan ini posisinya sangat strategis, karena diapit oleh beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan OKU Induk di Provinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung.

“Jadi sangat baik sekali bila bandara ini jadi komersial, buka hanya Waykanan, tetapi semua bisa merasakannya,” kata Budi.

Ia mengharapkan, setelah ada MoU ini, pemerintah kabupaten setempat bisa menyelesaikan pekerjaan perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan akses masuk, pagar dan lainnya, karena semua itu merupakan penunjang bandara komersial.

Pewarta: Edy Supriyadi/Emir Fajar Saputra
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub tandatangani MoU penggunaan Bandara Gatot Subroto

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penggunaan bersama Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Subroto untuk pangkalan udara militer dan bandar udara sipil di Waykanan Provinsi Lampung.

“Pembukaan bandara ini untuk mempermudah jarak tempuh, dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Menhub di Jakarta. Kamis malam.

Menurut dia, dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini berarti tinggal menunggu peluncuran penerbangan perdana di Bandara Gatot Subroto Waykanan.

Ia menilai, Kabupaten Waykanan ini posisinya sangat strategis, karena diapit oleh beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan OKU Induk di Provinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung.

“Jadi sangat baik sekali bila bandara ini jadi komersial, buka hanya Waykanan, tetapi semua bisa merasakannya,” kata Budi.

Ia mengharapkan, setelah ada MoU ini, pemerintah kabupaten setempat bisa menyelesaikan pekerjaan perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan akses masuk, pagar dan lainnya, karena semua itu merupakan penunjang bandara komersial.

Sementara itu, Bupati Waykanan Raden Adipati Surya menyambut baik dengan adanya akan beroperasinya Bandara Gatot Subroto ini, karena mimpi masyarakat dapat terwujud pada tahun 2019.

“Kita akan kejar pengerjaan perbaikan jalan akses masuk dan keluar bandara agar pada saat peresmian sudah bisa digunakan,” kata Adipati.

Menurut rencana Bandara Gatot Subroto akan diresmikan pengoperasiannya pada awal April mendatang dibarengi dengan penerbangan perdana Jakarta-Waykanan.

Pewarta: Edy Supriyadi/Emir Fajar Saputra
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketika anak-anak Suku Polahi ingin sekolah

Ada banyak warna di pensil warna, tapi saya baru bisa menyebutkan beberapa warna saja

Gorontalo (ANTARA) – Kicauan burung bersahutan dari balik pepohonan diwarnai suara air sungai yang mengalir dari belakang rumah di pemukiman Suku Polahi yang berada di tengah hutan perbukitan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

Dua anak kembar, Ela dan Moto, yang seharusnya sudah menimba ilmu di Sekolah Dasar (SD) bermain di dapur yang berdinding papan, beratap rumbia, lantai tanah, dan terpisah dari rumah utama.

Saat berjumpa dengan orang yang baru ditemui, nampak raut wajah mereka malu dan penuh tanda tanya. Sesekali mereka berbisik dengan menggunakan bahasa Gorontalo dengan dialek khas daerah di Provinsi Gorontalo it.

Suasana mulai sedikit mencair saat salah seorang relawan mengajak mereka untuk berbicara dan menunjukkan buku bergambar dan krayon aneka warna, serta kertas belajar abjad.

Salah seorang anak Suku Polahi, Ela, mengaku sangat ingin merasakan nikmatnya pendidikan sebagaimana layaknya anak pada umumnya.

“Saya sangat ingin belajar apalagi kalau ada yang mau mengajari kami cara menghitung dan menghafal abjad, seperti yang diajarkan oleh Mita (Paramitha Kinanti, red.),” ucap dia.

Saat Ela sudah bisa menghafal angka mulai dari 1 hingga 10, namun terkadang angka-angka tersebut masih sulit untuk diucapkan oleh mereka jika posisi angka itu diacak.

Moto yang juga kembaran Ela itu, menjelaskan bahwa dirinya sangat ingin untuk bisa belajar mengetahui tentang berbagai jenis warna.

“Ada banyak warna di pensil warna, tapi saya baru bisa menyebutkan beberapa warna saja, saya berharap ada yang bisa mengajarkan kami untuk menghafalkan warna-warna tersebut,” ucap dia dalam bahasa Gorontalo.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Lilian Rahman mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak Suku Polahi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Beberapa waktu lalu juga kita pernah membawa salah seorang Suku Polahi, untuk diberikan pelatihan,” ucap dia.

Ia mengaku bahwa Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berkomitmen untuk memberikan pendidikan bagi seluruh masyarakat di daerah itu, termasuk mereka dari Suku Polahi.

Salah seorang tutor di PKBM Hutuo Lestari, Paramita Kinanti, yang telah 13 kali mengajar warga Suku Polahi itu, mengatakan bahwa pelatihan awal yang diberikan adalah memegang pensil, pengenalan buku, dan menulis nama hingga mengenal uang rupiah.

“Awalnya kami memberikan pelatihan di Desa Tamaila, jadi 13 orang warga Suku Polahi turun ke desa dan memberikan pelatihan di salah satu rumah warga. Menulis menjadi kendala bagi mereka,” ujar dia. Hingga saat ini, ia telah tiga kali memberikan pelatihan ke permukiman Suku Polahi dan 10 kali di rumah warga tersebut.

Saat Tim Antara di Gorontalo mendatangi permukiman warga Suku Polahi, sejumlah relawan membawakan bantuan, berupa buku gambar dan pensil warna. Ternyata beberapa anak di tempat itu memiliki potensi di bidang seni mewarnai dan mengasilkan gambar burung dengan warna yang nampak cantik.

Adalah Citimall Gorontalo yang menyerahkan bantuan buku, pensil warna, peralatan mandi, sikat gigi, makanan, dan susu kepada 13 warga suku terasing, Polahi tersebut. Dua anak suku terasing Polahi belajar permainan dan lagu anak di sungai perbukitan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis (21/3/2019). Lokasi rumah yang berada di perbukitan, tengah hutan, hidup berpindah-pindah dan jauh dari pemukiman warga membuat anak suku Polahi tidak dapat mendapatkan pendidikan yang layak. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/ (ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin) Pihak manajemen Citimall Gorontalo, Vina, mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dari pihaknya akan keberadaan Suku Polahi yang tinggal cukup jauh dari permukiman masyarakat.

“Kami ingin mereka bisa mendapatkan pengetahuan melalui buku, bisa menggambar, mewarnai, serta memenuhi salah satu kebutuhan gizi, yaitu susu,” ujar dia.

Menurut dia,, dengan memberikan berbagai buku dan buku bergambar serta pensil warna maka anak-anak Suku Polahi dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan.

“Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kami dapat berbagi dengan Suku Polahi, semoga bantuan ini dapat membantu mereka dan berguna,” kata dia.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Tamaila, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Soman, mengatakan bahwa warga Suku Polahi yang tinggal di tengah hutan dan perbukitan di daerah itu membutuhkan pendidikan yang layak.

Soman yang telah berteman cukup lama dengan warga Suku Polahi tersebut, mengaku kalau ada lagi relawan pendidikan lainnya yang ingin datang ke tempat tersebut untuk mendedikasikan diri berupa memberi pelajaran kepada anak-anak Suku Polahi maka ia akan siap menjadi ojek secara gratis.

“Saya rela menembus hutan secara gratis demi mengantarkan guru yang mau mengajar untuk anak-anak Polahi dari pergi hingga pulang,” ungkap dia.

Kendala yang dihadapi tenaga pengajar atau relawan yang ingin menuju lokasi permukiman warga Suku Polahi, yaitu jarak dan medan yang cukup berat. Mereka harus menelusuri jalan setapak di dalam hutan dan melewati sungai dengan berjalan kaki.

Mengumpulkan warga Suku Polahi untuk datang ke lokasi pelatihan di desa juga cukup sulit. Selain itu, masalah dana juga bisa menjadi kendala tersendiri bagi tutor karena jarak yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten itu.

Padahal, kehendak anak-anak suku terasing itu untuk mengenyam pendidikan cukup kuat.

Oleh Adiwinata Solihin
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Universitas Warmadewa Denpasar deklarasikan Kampus Siaga Bencana

Denpasar (ANTARA) – Universitas Warmadewa Kota Denpasar, Bali, mendeklarasikan menjadi Kampus Siaga Bencana sebagai salah satu upaya pengurangan resiko bencana, khususnya di Pulau Dewata.

“Saya berharap deklarasi hari ini tidak hanya seremonial saja, tapi dapat melakukan hal-hal nyata melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pada sisi penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan, seluruh komponen kampus harus memikirkan bagaimana hidup harmoni dengan bencana. Untuk itu, maka harus dilakukan langkah preventif dan upaya pencegahan dengan edukasi kepada masyarakat.

“Apa yang dilakukan Universitas Warmadewa dengan menjadikan Kampus Siaga Bencana ini adalah langkah cerdas. Semoga ini akan diikuti oleh kampus lainnya di Bali dan bahkan di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila sudah masuk pada Kampus Siaga Bencana, maka seluruh warga kampus dan civitas akademika harus mulai mengenali potensi bencana dan selanjutnya menyiapkan strategi menghadapi bencana.

“Kampus Siaga Bencana ini juga penting dibentuk karena hampir semua bencana yang ada di dunia, berpotensi terjadi di Indonesia,” kata Doni Monardo.

Dalam kesempatan itu, Letjen TNI Doni Monardo juga memberi apresiasi kepada Bali, khususnya BPBD Provinsi Bali yang telah membangun sistem peringatan dini tsunami dan melakukan sinergi yang luar biasa dengan dunia usaha dengan adanya sertifikasi kesiapsiagaan bagi hotel.

“BNPB minta kepada Bali agar bersedia menjadi narasumber untuk menularkan ilmu dan strateginya kepada daerah lain bahkan ke kami di pusat. Pertengahan Bulan Februari lalu kami juga sudah minta BPBD Bali dan pihak hotel untuk berbagi cerita pengalaman baik bagi Pemprov Sumatera Barat dan pihak hotel yang ada di Padang,” katanya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin menjelaskan, dengan dideklarasikannya Universitas Warmadewa sebagai Kampus Siaga Bencana, maka para mahasiswa dapat memberikan sosialisasi terkait mitigasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Hal itu karena kampus juga memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan, juga wajib melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Khofifah sidak instalasi pengolahan air limbah kulit Magetan

Magetan (ANTARA) – Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit yang ada di Kabupaten Magetan, Kamis malam.

Gubernur Khofifah di sela kunjungannya mengatakan industri kulit merupakan komoditas kelima terbesar ekspor Jatim.

Karena itu, ia menginginkan pengolahan limbahnya bisa lebih baik dan memenuhi kapasitas dari limbah yang dibuang oleh lingkungan industri kulit (LIK) yang ada di Kawasan Industri Kulit di Magetan.

“Jadi kita ingin bahwa proses pertumbuhan ekonomi dan ekspor kita itu berseiringan dengan keramahan lingkungan dan pengolahan limbah yang ‘secure’,” ujar Gubernur Khofifah.

Guna menghindari dampak lingkungan yang ditimbulkan, nantinya Pemkab Magetan akan mencari lahan baru untuk merelokasi kawasan tersebut. Hal itu karena, IPAL yang ada saat ini telah tidak memadai sehingga dapat mencemari lingkungan.

Nantinya, setelah lahan baru disiapkan, maka Pemprov Jatim akan menyiapkan LIK dan IPALnya, sehingga pengolahan limbahnya bisa memenuhi kecukupan dari kebutuhan pengolahan limbah dari para pelaku industri di Magetan.

Selain itu, juga akan dilakukan sosialisasi oleh Bupati Magetan bersama dengan pemprov ketika nanti relokasi lahannya telah didapat. Teknologi untuk pengolahan limbahnya juga akan dicarikan konsultan yang ahli agar bisa menghitungnya.

“Nanti kita ingin memastikan bahwa limbah terakhir yang dibuang ke kanal sungai itu pH airnya yang aman berapa, tidak akan lebih dari 7. Karena sebetulnya laboratoriumnya juga disiapkan,” katanya.

Seperti diketahui, sidak tersebut dilakukan guna menindaklanjuti keluhan masyarakat di wilayah setempat terkait pembuangan limbah industri kulit yang mengganggu.

Dalam kunjungannya, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Magetan Suprawoto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Drajat Irawan, dan Kepala UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan Wahyu Siswanto.

Mereka memantau langsung sekaligus memeriksa laboratorium dan kolam pengolahan air limbah yang ada di IPAL.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi kemanusiaan ACT untuk rakyat Palestina terus berlanjut

Jakarta (ANTARA) – Setahun pascaaksi unjuk rasa Great Return March berlangsung, Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih terus memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dengan berbagai kegiatan kemanusiaan.

“Insya Allah, ACT akan bersama para pejuang aksi Great Return March dengan mengadakan beberapa program yaitu Pelayanan Medis, distribusi air bersih dari Mobile Water Tank ACT, juga distribusi makanan siap santap dari Dapur Umum Indonesia yang ada di Gaza,” kata Bambang Triyono dari Global Humanity Response ACT dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bambang menjelaskan, aksi pelayanan medis akan menyasar ke tiga titik lokasi antara lain Jabalia Timur, Gaza Timur, hingga ke Tengah Kota Gaza.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama lima hari, sejak Jumat (29/3) hingga Kamis (3/4) mendatang, dengan menjangkau lebih kurang 2.000 penerima manfaat.

Sementara Dapur Umum Indonesia dan Mobile Water Tank akan mengikuti lokasi aksi Pelayanan Medis untuk pendistribusiannya.

“Insya Allah, ACT akan mendukung sebanyak 1.000 porsi makanan siap santap per hari dan ribuan liter air bersih. Tentu itu untuk para pejuang yang hadir di aksi unjuk rasa Great Return March,” ujar Bambang.

Dukungan nyata Bangsa Indonesia untuk perjuangan Great Return March, bahkan sudah dimulai sejak pertama kali aksi tersebut digelar setahun lalu.

Saat itu untuk pertama kalinya emosi Warga Palestina di Gaza meletup di peringatan 50 tahun Nakba Day, segenap tim relawan ACT tak pernah absen mengawal aksi. Menjaga pasokan air bersih, menyiapkan makan siap santap, sampai menyiagakan ambulans dan tim medis lengkap dengan peralatan medisnya.

Nakba Day atau Hari Bencana, tahun 2018 lalu diperingati oleh bangsa Palestina sebagai hari kelam. Hari itu, 50 tahun silam atau tepatnya 15 Mei 1948 adalah hari pemindahan paksa 750.000 warga Palestina dari rumah mereka.

Hari itu pula yang hingga kini diperingati sebagai hari kemerdekaan Israel, zionis yang secara terang-terangan merebut dan mengakui bahwa tanah Palestina sebagai tanah mereka.*

Baca juga: Aktor Donny Alamsyah siap dikirim ke Palestina

Baca juga: ACT datangkan syekh asal Palestina ungkap kondisi terkini

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mentan beberkan capaian pemerintahan Jokowi

Kami juga sudah ‘blacklist’ 20 orang dan 21 lagi akan kita ‘blacklist’ satu bulan ke depan

Cirebon (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di hadapan ribuan petani Cirebon, Jawa Barat membeberkan capaian keberhasilan kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama sektor pertanian.

“Kami ingin sampaikan capaian pemerintah, khususnya sektor pertanian. Sebelum pemerintahan Jokowi-JK inflasi pangan kita bertengger pada 10 persen dan itu terburuk nomor tiga di dunia,” kata dia di Cirebon, Kamis.

Kurang dari empat tahun, katanya, inflasi pangan di Indonesia menurun drastis, karena hasil kerja semua pihak, terutama melalui kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Alhamdulillah di tangan dingin Bapak Presiden di tahun 2017 turun menjadi satu persen dan ini terendah sepanjang sejarah,” ujar dia.

Tidak hanya turunnya inflasi pangan, Amran juga mengatakan bahwa pendapatan sektor pertanian dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada saat diserahterimakan dari pejabat sebelumnya itu Rp994 triliun.

Saat ini, tutur Amran, PDB sektor pertanian Indonesia sudah menjadi Rp1.462 triliun dan itu berkat kerja keras dari semua pihak yang terjun dalam bidang pertanian.

Selain itu, Amran mengatakan bahwa hal yang dahulu sektor pertanian banyak mafia, saat ini terus dikikis habis, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan.

“Dahulu katanya banyak mafia dan sekarang kami sudah WTP pengelolaan sektor pertanian adalah terbaik. Kami juga sudah ‘blacklist’ 20 orang dan 21 lagi akan kita ‘blacklist’ satu bulan ke depan,” tutur dia.

Amran juga menambahkan bahwa pada pemerintahan Jokowi, pihaknya sedang melakukan proses hukum terhadap 782 perseorangan dan perusahaan yang menjadi mafia.

“Dan 400 sudah dipenjara, tidak ada kompromi bagi yang ingin menyakiti masyarakat kecil, khususnya para petani,” kata dia.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Milenial berhenti kerja karena nikah dengan teman kantor

budaya kerja yang selama ini menumbuhkan nilai positif agar dipertahankan terus dan semakin ditingkatkan guna melahirkan inovasi-inovasi progresif bagi kemajuan institusi

Jakarta (ANTARA) – Jumlah pekerja usia milenial yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan relatif kecil, yakni satu dari 78 persen pekerja usia milenial yang sebagian besar mundur karena alasan menikah dengan teman kantor.

Direktur SDM dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz usai menerima penghargaan Positive Organizational Award 2019 di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Kamis malam, mengatakan saat ini terdapat 5.949 karyawan di badan publik tersebut yang tiga persen di antaranya dari generasi lebih muda, yakni Gen Z.

Naufal memperkirakan dengan terbitnya aturan yang membolehkan nikah dengan teman kerja, mungkin jumlah mereka yang mundur akan lebih kecil lagi.

Dalam diskusi di acara pemberian penghargaan tersebut muncul penilaian yang didasarkan pada pengalamaan bahwa kaum milenial rata-rata tidak betah kerja lama di suatu tempat. Biasanya mereka hanya bertahan 2-3 tahun, setelah itu mencari kesempatan atau pengalaman kerja lebih baik di tempat lain.

“Ada anggapan, jangan berharap mereka akan bertahan di satu tempat kerja, karena itu perusahaan harus bersiap untuk mencari penggantinya,” katanya.

Ketika ditanya tentang faktor pendapatan yang menjadikan milenial BPJS Ketenagakerjaan betah bekerja, Naufal mengatakan jika dibandingkan dengan perusahaan sekelas, upah yang diterima milenial di BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu menonjol.

“Mungkin lingkungan kerja, suasana yang dibangun menjadikan mereka betah karena disesuaikan dengan kondisi mereka. Dalam pertemuan pekerja, mereka dibaurkan antara ‘baby bomers’, Gen X, Y, dan Z agar menyatu,” ujar Naufal.

Dalam penganugerahan yang diselenggarakan Majalah SWA, Asosiasi Psikologi Positif Indonesia(AP2I), dan Himpunan Psikologi Positif Indonesia itu, menorehkan catatan yang memuaskan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi “positive organization” dengan menitikberatkan pada penilaian “positive meaning”, “communication”, “relationship”, “culture”, “engagement”, dan “accomplishment”.

Dalam aspek-aspek tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan telah melampaui tiga dimensi batas minimal Positive Organizational dengan terintegrasi strategi dan sistem, karena itu BPJS Ketenagakerjaan berhak diganjar 3 Stars Thriving Positive Organization Award.

Ajang penganugerahan itu juga diikuti beberapa instansi, antara lain BCA, PT Semen Indonesia, PTPN IV, Nutrifood, Garuda Indonesia, dan PT Pupuk Kaltim.

Naufal Mahfudz menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan untuk raihan-raihan positif dalam implementasi pencapaian tujuan organisasi tersebut.

“Capaian yang kami raih kali ini tentunya merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap budaya kerja yang selama ini menumbuhkan nilai positif agar dipertahankan terus dan semakin ditingkatkan guna melahirkan inovasi-inovasi progresif bagi kemajuan institusi,” katanya.

Dirinya menambahkan bahwa hal tersebut tidak berdasarkan asumsi saja, namun juga diperkuat dengan penghargaan-penghargaan yang telah diraih.

“Salah satunya adalah penghargaan Positive Organizational Award 2019 yang malam ini diraih,” tutur dia.

Ia mengemukakan penghargaan itu memasuk kinerja pada masa mendatang.

“Semoga apresiasi yang kami raih ini dapat terus memotivasi dan memacu agar tetap berkarya dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia,” kata Naufal.
 

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekolah terendam banjir

Siswa dan Guru membersihkan lumpur di dalam kelasnya usai terendam banjir di SDN 2 Gunungsari, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019). Banjir yang merendam sejumlah rumah warga, sekolah, lahan persawahan, kolam ikan dan tempat ibadah tersebut akibat jebolnya tanggul di Sungai Cibanjaran dan disertai hujan berintensitas tinggi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/ama.

Barito Utara terima hasil penilaian SPBE

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menghadiri penyerahan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 2018 kepada sejumlah instansi pemerintah di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis.

Wakil Bupati Sugianto didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian M Iman Topik seta Kabag Organisasi Setda, Sri Lestari menyampaikan pesan Bupati Barito Utara H Nadalsyah agar seluruh perangkat daerah dapat mendukung pelaksanaan SPBE di Barito Utara dengan bersinergi antar perangkat daerah yang berpedoman pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

“Diharapkan nantinya, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Barito Utara bisa lebih baik lagi. Untuk Kabupaten Barito Utara hasil penilaian yang diperoleh yakni 1,81 (cukup),” kata Wabup Sugianto.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta pejabat negara lainnya.

Wakil Presiden menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada para instansi pemerintah dengan predikat baik dan baik sekali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Bapetan, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, dan Polda Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Batang, dan Pemkab Pandeglang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa perkembangan teknologi internet, perilaku masyarakat dan pelayanan banyak berubah dalam berbagai sektor baik hal perizinan, perbankan hingga perpajakan. Selain membutuhkan sistem pengelolaan digital yang baik pada institusi, juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan.

Untuk berkoordinasi antar instansi pemerintahan, Jusuf Kalla mengharapkan adanya jaringan komunikasi nasional yang dapat mengintegrasikan informasi baik antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Harapan kita adalah bagaimana suatu bangsa bisa lebih terpadu, kualitas pelayanan bisa lebih baik dan lebih baik lagi dengan adanya standarisasi,” kata Wakil Presiden.

Jusuf Kalla mengapresiasi instansi pemerintah yang telah memperoleh penghargaan dalam pelaksanaan SPBE dan untuk instansi yang masih belum memperoleh nilai baik, agar segera berbenah.

Dia mengibaratkan bahwa saat ini yang memperoleh penghargaan sebagai Unicorn sedangkan yang belum sebagai StarUp. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kembali pentingnya akselerasi penerapan SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.

“Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,” ujar Kalla.

Dalam sambutannya, Menteri PAN dan RB, Syafruddin, Penilaian SPBE bertujuan untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, efektif dan efisien, serta terintegrasi penuh dari pusat hingga ke daerah.

SPBE diserahkan kepada 616 instansi pemerintah, yang terdiri dari instansi tingkat pusat, pemerintah daerah, dan Polri dengan kategori penilaian baik, baik sekali dan memuaskan sebanyak 13 persen dan cukup serta kurang sebanyak 87 persen.

Dari 616 instansi, kategori penilaian baik, baik sekali dan memuaskan dari 34 kementerian sebanyak 74 persen, 27 LPNK 53 persen, 34 Pemprov sebanyak 41 persen, 370 Pemkab sebanyak 8 persen dan 88 Pemkot sebanyak 25 persen.

Evaluasi SPBE bukan untuk mencari instansi yang baik atau buruk, yang menang atau kalah, tetapi untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan daerah. Untuk tahapan evaluasi SPBE dimulai dari sosialisasi evaluasi, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan terakhir observasi lapangan.

Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

“Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan,” ujar Syafrudin.*

Baca juga: Pandeglang tiga besar pelaksana SPBE se-Indonesia

Baca juga: JK: Teknologi komunikasi efisiensi urusan kepemerintahan

Pewarta: Kasriadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Menpar-RB apresiasi pelepasliaran tukik di Aceh

Saya salut sama penyelenggara acara ini. Penyu itu unik, umurnya sangat panjang, dan perjalanannya sangat jauh

Banda Aceh (ANTARA) – Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengapresiasi aksi pelepasliaran 100 tukik atau anak penyu hijau (chelonia mydas) di pantai Kuala Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

“Saya salut generasi Aceh mulai cinta lingkungan dan aksi melepasliarkan tukik ini patut diapresiasi oleh semua pihak,” kata Azwar Abubakar usai pelepasliaran 100 tukik hijau di Pantai Kuala Lhoknga, Aceh Besar, Kamis.

Pelepasliaran tukik katanya, perlu dukungan para pihak guna melestarikan spesies yang dilindungi undang-undang.

“Saya salut sama penyelenggara acara ini. Penyu itu unik, umurnya sangat panjang, dan perjalanannya sangat jauh,” ujar mantan Plt Gubernur Aceh itu.

Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lhoknga, Aceh Besar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dan PT Solusi Bangun Andalas (SBA), melepasliarkan sebanyak 100 tukik hijau.

Tukik hijau yang dilepasliarkan tersebut merupakan hasil budidaya SMA Negeri 1, Lhoknga, Aceh Besar.

“Anak penyu hijau ini hasil budidaya SMA Negeri 1 Lhoknga dan kami sudah membudidayakan serta melepasliarkannya sejak tahun 2013,” kata Kepala SMA Negeri 1 Lhoknga, Aceh Besar, Elly Suzanna.

Menurut dia, anak tukik hijau yang dilepasliarkan itu merupakan salah satu jenis penyu yang terancam punah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi penyelamatan spesies tersebut pada generasi bangsa.

“Kami terus menyosialisasikan penyelamatan penyu kepada generasi bangsa sejak dini agar spesies yang dilindungi undang-undang itu tidak punah,” ujar Elly Suzanna.

Pihaknya berharap, anak penyu yang dilepasliarkan tersebut suatu saat nanti bisa kembali untuk bertelur ke pantai Lhoknga, Aceh dan Indonesia serta dunia secara umum.

Penyu merupakan salah satu spesies yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI: Hukum mati pelaku penembakan Selandia Baru

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia mengatakan seharusnya pelaku penembakan di dua masjid Christchurch, Selandia baru, dihukum mati untuk memenuhi rasa keadilan.

“Menurut saya ini tidak adil. Saya tidak bisa menerima. Saya harap pemerintah Selandia Baru memberi hukuman mati untuk pelaku,” kata Anwar di Jakarta, Kamis.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan sistem hukum di Selandia tidak ada hukuman mati tetapi hukuman seumur hidup sebagai hukuman maksimal.

Menurut dia, pelaku penembakan itu seharusnya tidak diberi kesempatan hidup karena telah membunuh 50 orang Muslim yang sedang shalat Jumat di masjid kawasan Christchurch.

Hukuman mati, kata dia, akan memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa terjadi.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia Roy Ferguson mengatakan tidak ada hukuman mati di Selandia Baru. Maka, harapan hukuman mati bagi pelaku penembakan akan sulit diwujudkan.

Akan tetapi, dia memastikan pelaku akan dihukum dalam waktu yang lama. Pelaku akan dijaga secara ketat dan dalam pengawasan maksimum.

“Kami berharap pelaku mendapat hukuman berat. Tapi hukuman apa, saya tidak bisa berspekulasi karena proses pengadilan sedang berlangsung,” kata dia.*

Baca juga: ACT: Kondisi Zulfirman Syah membaik

Baca juga: PM Selandia Baru umumkan komisi penyelidikan serangan Christchurch

Baca juga: Masjid di AS yang dibakar, sisakan grafiti penembakan Selandia Baru

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Bangka tangkap buaya yang serang warga

(Antara) – Seekor buaya muara berhasil ditangkap warga Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, setelah sebelumnya menerkam seorang peternak udang. Buaya mura bermoncong panjang itu, sebelumnya beberapa kali meneror warga dengan menampakkan diri di atas aliran sungai.

Ensiklopedia Buya Hamka diterbitkan

Ilmu dan bahasannya melalui khotbah yang selalu disampaikan merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri, padahal di masanya mencari referensi tidaklah semudah sekarang

Jakarta (ANTARA) – Pusat Studi Buya Hamka (PSBH) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) meluncurkan Ensiklopedia Buya Hamka seberat tiga kilogram yang melibatkan 12 penulis.

“Tujuan ensiklopedia Buya Hamka ini agar karya-karyanya dapat kembali diingat oleh masyarakat luas khususnya generasi muda saat ini,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr KH Haedar Nashir, MSi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Ia berharap, terbitnya ensiklopedia ini bisa memacu kalangan muda mencontoh dan menjunjung tinggi akhlak, ilmu, filsafat hidup, pola pikir Buya Hamka dalam segala aspek, baik bidang keagamaan, politik, hingga kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai rohaniah dan keagamaan.

Ia menilai ensiklopedia yang diterbitkan dalam 125 entri itu di Jakarta, Rabu (27/3), dikemas dengan sangat lengkap, di mana proses perjalanan serta pengalaman hidup Buya Hamka dikemas secara apik.

Sementara itu, Rektor Uhamka Prof Gunawan Suryoputro, MHum mengatakan, tokoh Buya Hamka adalah seorang pembelajar sejati yang mandiri.

“Ilmu dan bahasannya melalui khotbah yang selalu disampaikan merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri, padahal di masanya mencari referensi tidaklah semudah sekarang,” katanya.

Namun, lanjut dia, meski mencari referensi di kala itu tidak mudah, tetapi buah pikiran dan karya Buya Hamka memiliki pengaruh yang luar biasa, bahkan hingga saat ini banyak ilmuwan, sastrawan dan tokoh budaya yang mengutip karya-karya Buya Hamka.

Buya Hamka yang nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, melainkan juga sebagai sastrawan, budayawan, politisi, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat.

Buya Hamka telah menulis sekitar 100 buku dan berbagai artikel bertema agama, tasawuf, sejarah hingga roman anak muda. Sebagian di antaranya bahkan masih dicetak ulang hingga sekarang.

Karya-karya Buya Hamka yang terkenal antara lain, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Sejarah Umat Islam dan Muhammadiyah di Minangkabau, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Merantau ke Deli, Menunggu Beduk Berbunyi, Tuan Direktur, dan Karena Fitnah.

Selain itu Hamka juga banyak menulis buku yang bersifat keagamaan, seperti Tafsir Al-Azhar, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Pandangan Hidup Muslim, dan Hak Asasi Manusia Dipandang Dari Segi Islam.

Ketokohan serta keagungan karyanya membuat banyak orang tertarik untuk mengabadikannya, ujar dia.

Baca juga: Anggota DPR di Malaysia dirikan rumah pustaka Buya Hamka

Baca juga: Kepala BNPT ajak generasi muda teladani Buya Hamka
 

Pewarta: Dewanti Lestari
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buku Jejak Brigjen KH Syam’un jadi bacaan wajib pelajar

Serang (ANTARA) – Buku tentang jejak perjuangan pahlawan nasional asal Banten Brigjen KH. Syam’un akan dijadikan buku bacaan wajib pelajar SD hingga SMP di Kabupaten Serang. Buku karya karya Mufti Ali dan Rahayu Permana tersebut menceritakan secara rinci tentang perjuangan Brigjen KH Syam’un.

“Ini jadi bacaan wajib tiap sekolah. Kita yang beli dan didistribusikan. Kasian anak murid kalau mereka yang harus beli, nanti dianggarkan di (APBD) Perubahan 2019,” kata Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa saat acara gelar pahlawan nasional dan peluncuran buku perjuangan “Selayang Pandang Jejak Perjuangan Brigjen KH. Syam’un Pahlawan Nasional dari Banten” di Aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Kamis.

Hadir pada acara itu Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang Ahmad Saefudin, tokoh Banten Nasrudin Busro, penulis buku Mufti Ali dan Rahayu Permana, perwakilan keluarga dan para santri Al Khairiyah.

Pandji Tirtayasa mengatakan, buku tersebut bisa menjadi pedoman bagi generasi berikutnya khususnya warga Banten agar mengetahui pahlawannya. Ke depan pihaknya akan memerintahkan Dinsos dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah agar membeli buku ini. Kemudian didistribusikan kepada seluruh SD dan SMP.

Menurutnya, KH Syam’un merupakan tokoh multidimensi yang telah berjuang di tiga bidang yakni militer, pendidikan hingga menjadi Bupati Serang pertama. Dia adalah seorang pejuang militer karena pernah menjadi komandan brigadir infanteri. Kemudian dia pejuang pendidikan dengan mendirikan pesantren modern pertama di Banten yakni Al Khairiyah.

“Selain pendidikan agama di sana juga pendidikan umum. Dan dia adalah bupati pertama sesudah kemerdekaan. Karena waktu kemerdekaan dicari bupati yang pro republik. Itulah diambil para kiyai, bupati dari kiyai, residen kiyai, dia jadi bupati pertama,” kata Pandji.

Cucu pertama Brigjen KH Syam’un, KH Hikmatullah Syam’un mengatakan, kakeknya merupakan sosok yang selalu mengajarkan cinta Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan sosok yang alim dan scientist.

“Kita ikuti jejaknya agar orang Indonesia, khususnya masyarakat Serang mencintai ilmu. Makanya beliau punya pendidikan Al Khairiyah yang modern,” katanya.

Buku Selayang Pandang Jejak Perjuangan Brigjen KH. Syam’un Pahlawan Nasional dari Banten merupakan buku yang berasal dari naskah akademik yang disusun pada 27 Mei-15 Juni 2018 untuk memenuhi persyaratan utama pengajuan Brigjen KH Syam’un sebagai pahlawan nasional.

Sementara, Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nandy Mulya S yang menjadi narasumber acara tersebut mengungkapkan, usulan pahlawan nasional Brigjen KH Syam’un melalui proses panjang, bahkan dua kali gagal.

“Usulan pertama (2014) tidak berhasil, diusulkan kembali (2015) dengan mencari novum baru juga tidak berhasil. Alhamdulillah tahun 2018 Brigjen KH Syam’un mendapat gelar pahlawan nasional. Ini kebanggaan Banten,” kata Nandy.

Brigjen KH Syam’un menjadi pahlawan nasional ketiga asal Banten setelah sebelumnya Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada 2011 dan Sultan Ageng Tirtayasa pada 1970.

“Di Banten banyak sekali pahlawan yang menjadi perintis dan pejuang kemerdekaan. Selain itu ada juga pahlawan revolusi dan pahlawan nasional. Ke depan kita harus terus gali dan usulkan agar bertambah,” kata Nandy.*

Baca juga: Museum Multatuli dipadati ribuan pengunjung saat Hari Pahlawan

Pewarta: Mulyana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Kota Jayapura lantik 511 Panwaslu di dua distrik

Jayapura (ANTARA) – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua melantik sekaligus memberikan bimbingan teknis kepada 511 Panitia pengawas pemilu di dua distrik yakni di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Utara

“Di Distrik Herem yang kita lakukan bimbingan teknis dan sekaligus pelantikan menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) itu sebanyak 233 orang,” kata Rinto Pakpahan, komisioner Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura, Kamis.

Kemudian, lanjut dia, di Distrik Jayapura Utara sebanyak 278 orang. Pelaksanaan bimtek sekaligus pelantikan sudah dilakukan pada Selasa (26/3).

Melalui momentum itu, menurut Rinto, pihaknya memberikan buku saku untuk dipelajari dan dilakukan yakni lebih pada hal-hal apa saja yang harus dilakukan/diawasi pada pemilu nanti yakni pada 17 April mendatang.

“Bimtek di Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura kala itu, dihadiri oleh Kepala Distrik Heram, Danramil dan kepala pos di Heran,” katanya.

Rinto menjelaskan materi yang disampaikan pada Bimtek kala itu yakni sah tidak sah mencoblos, sah tidak sahnya cara pengawasan, jam berapa mereka harus berada di tempat pemungutan suara (TPS).

Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, mekanisme apa saja yang dilakukan oleh KPPS itu apa saja.

“Yang lebih unik di Jayapura Utara saat Bimtek kala itu, teman-teman PPD memberikan simulasi cara pengisian C1 dengan contoh soal. Memang itu bukan menjadi tugas kita, setidaknya kita tahu di C1 itu harus seperti apa pengisiannya, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan,” tambah dia.
***2***

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

280 petugas garap satu kontainer surat suara untuk Muarojambi

Jambi (ANTARA) – Sebanyak 280 petugas langsung  menggarap satu kontainer logistik Pemilu 2019 untuk wilayah Kabupaten Muarojambi telah tiba di Gudang Komisi Pemilihan Umum setempat di Gedung Sailun Salimbai di Sengeti, untuk dilakukan penyortiran dan pelipatan.

“Kita tidak punya waktu banyak, begitu tiba semalam surat suara langsung dilakukan penyortiran dan pelipatan oleh petugas kami,” kata Komisioner KPU Kabupaten Muarojambi Edison di Sengeti, Kamis.

Untuk pelipatan surat suara dilakukan dengan mengerahkan sebanyak 280 orang yang digeser dari para petuhas Panitia Pemilihan Kecamatan dan PPS di Muarokjambi.

KPU Muarojambi menambah petugas penyortir dan pelipat surat suara itu untuk mengejar target tuntas pada 31 Maret 2019, sehingga awal April 2019 sudah segera bisa diketahui jumlah surat suara rusak dan harus dilaporkan ke KPU Pusat.

“Semalam baru tiba satu kontainer, satu kontainer lagi baru berangkat dari percetakan di Bogor pada Kamis pagi. Dijadwalkan Sabtu bisa tiba di Sengeti,” kata Edison.

Sementara itu kedatangan satu kontainer logistik pemilu itu membuat suasana gudang KPU Muarojambi yakni di Gedung Sailun Salimbai Sengeti Kabupaten Muarojambi menjadi lebih sibuk.

Suasana gedung atau aula terbesar di Kompleks Pemkab Muarojambi itu sedikit lenggang, dan hanya ada sekitar 30 hingga 40 orang yang melalukan pengesetan logistik pemilu, sejak Kamis pagi lebih sibuk.

Tidak ada lagi ruang-ruang kosong di gedung pertemuan tersebut. Sebanyak 280 orang langsung sibuk melakukan sortir untuk mengecek dan memastikan surat suara itu tidak rusak, dan selanjutnya melakukan pelipatan.

Setiap orang petugas menghadapi kardus berisi surat suara yang berbagi tugas melakukan sortir dan pelipatan surat suara sesuai dengan peruntukkannya yang disesuaikan dengan daerah pemilihan di daerah itu.

Sementara itu penjagaan dan pengamanan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Muarojambi dan petugas Polres Muarojambi. Setiap orang yang masuk diwajibkan lapor di petugas resepsionis di pintu depan gedung itu.

Sementara itu jumlah hak pilih pemilu 2019 berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Muarojambi sebanyak 276.699 mata pilih yang akan memberikan hak pilihnya di 1.293 TPS yang tersebar di 11 kecamatan di kabupaten itu.
 

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gunung Agung kembali erupsi tapi kolom abu tak teramati

Denpasar (ANTARA) – Gunung Agung, Bali kembali erupsi pada Kamis pukul 18.25 WITA, namun tinggi kolom abu tidak teramati dan terekam di seismogram dengan amplitudi maksimun 25 mm dan durasi lebih kurang 2 menit 32 detik.

Kepala Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Made Rentin dihubung dari Denpasar, mengatakan telah terjadi hujan abu di Banjar Cegi, Temakung Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem.

Sedangkan di kawasan Pura Besakih, Kecamatan Rendang yang sedang berlangsung upacara ritual serangkaian “Ida Betara Turun Kabeh”, dan dilaporkan umat Hindu bersembahyang tetap khusyuk.

Saat ini Gunung Agung berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak berada, tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di seluruh area di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Agung.

Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual atau terbaru.

Selain itu, kata Rentin, masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak. Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung.

Pewarta: I Komang Suparta
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Badung serahkan dana hibah untuk masyarakat Karangasem

Karangasem (ANTARA) – Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan dana hibah untuk masyarakat di tiga desa adat di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.

“Ini merupakan wujud nyata program ‘Badung Angelus Buana’ atau Badung berbagi dari Badung untuk Bali, serta komitmen kami dalam membantu meringankan kebutuhan pribadi serta komunal masyarakat yang ada di Pulau Bali,” ujar Bupati Giri Prasta di Jaba Pura Taman Ganggsing, Karangasem, Kamis.

Bantuan dana hibah itu, merupakan bantuan kedua yang diserahkan ke Kabupaten Karangasem, setelah sebelumnya Bupati Giri Prasta mengunjungi dan memberikan bantuan hibah untuk ritual Karya Melaspas Pura Dalem di Desa Pekraman Umacetra, Kecamatan Selat.

Dalam kesempatan ini, Badung menyerahkan bantuan senilai Rp1,15 miliar yang diserahkan simbolis oleh Bupati Giri Prasta untuk membantu ritual Karya Mamungkah di Pura Dalem Lingsir Banjar Toh Jiwa Kelod sebesar Rp300 juta, Bantuan satu set gamelan Gong Kebyar Pura Dalem Desa Adat Kubung Kecamatan Sidemen sebesar Rp350 juta serta pembangunan Bale Agung, Desa Pekraman Wangsean, Desa Wiswa Kerta, Sidemen sebesar Rp500 juta.

Bupati Giri Prasta mengatakan, pihaknya sangat memahami bagaimana masyarakat banyak menghabiskan waktu untuk adat dan menghabiskan uang untuk kegiatan ritual keagamaan.

“Untuk itu, kami hadir untuk meringankan beban masyarakat salah satu contoh untuk membangun pura begitu juga bale banjar, wantilan termasuk membantu yang lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Karangasem, dana hibah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badung pertama yang dituju yaitu wilayah Munti Gunung, sesuai dengan program Presiden Joko Widodo yakni, membangun Indonesia dari pinggiran termasuk dari Badung membangun Bali dari pinggiran.

“Untuk wilayah Munti Gunung akan menerima bantuan bedah rumah sebanyak 215 KK dari 400 bedah rumah BKK Badung untuk Kabupaten Karangasem. Penerima bantuan masing- masing akan mendapat dana Rp50 juta tanpa potongan pajak dengan bentuk bangunan rumah sehat dan layak huni,” katanya.

Nantinya, rumah tersebut akan dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar bebas, kamar mandi dan dapur dan diharapkan dibangun dengan gotong rotong.

Sementara itu, pemuka agama setempat, Jro Mangku Wika, mewakili warga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Giri Prasta dan bantuan dari Pemkab Badung Badung.

“Masyarakat kami sangat antusias mendukung program berbagi dari Badung untuk Bali dari Bapak Bupati Giri Prasta ini walaupun beliau bukan pemimpin di Kabupaten Karangasem” ujarnya. 

Baca juga: Desa adat di Denpasar mendapat bantuan Pemkab Badung Rp3 miliar
Baca juga: Gubernur Bali minta presiden alokasikan anggaran untuk desa adat
Baca juga: Moeldoko: pertahankan desa adat di Bali

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR jaring pendapat ruu kehutanan di ULM

Banjarmasin (ANTARA) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Konsultasi Publik dan Jaring Pendapat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Kehutanan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

“Terpenting adalah hakikat bagaimana kehutanan ini berguna bagi masyarakat semua. Memang membuat Undang-Undang tidak mudah tetapi Undang-Undang perlu kita jaga terutama untuk kemakmuran bersama rakyat,” kata Ketua Tim Rombongan Komisi IV DPR RI Kolonel (Purn) H Guntur Sasono di Banjarmasin, Kamis.

Dikatakannya, para pakar dihadirkan oleh ULM untuk memberi masukan kepada wakil rakyat dari Senayan itu.

Sejumlah pakar yang hadir yaitu pakar kehutanan, pakar konservasi, pakar hukum hingga pakar ekonomi, sehingga diharapkan tujuan pengelolaan hutan untuk kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bisa tercapai.

Dia pun mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan Rektor ULM Prof Sutarto Hadi yang membuka kegiatan, di mana disebutkan hutan sangat mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas.

“Jangan kita hanya berpikir taktis untuk kepentingan sesaat, tetapi mengorbankan jangka panjang. Indonesia adalah paru-paru dunia. Indonesia butuh hutan. Masyarakat juga perlu kelestarian lingkungan yang ini semuanya akan kita wadahi dalam Undang-Undang,” jelasnya.

Ketika disinggung terpilihnya ULM oleh Komisi IV DPR RI sebagai perguruan tinggi yang diambil sumbangsih pemikirannya, Guntur mengakui ULM yang baru saja mendapatkan akreditasi A mendapat tempat di mata Indonesia secara nasional.

“Apalagi di daerah ini juga punya masalah kehutanan dan pertanian yang sangat tepat kami memilih ULM untuk mendapatkan sumbang saran dan masukannya,” tandas wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu.

Sementara Dekan Fakultas Kehutanan ULM Sunardi di Banjarmasin, mengaku sedang konsen membahas penataan pemukiman di kawasan hutan karena sampai sekarang dinilai penanganannya masih belum terlihat.

“Kalau di Jawa mungkin penataan hutannya sudah bagus. Dalam arti karena batasnya jelas dan sudah tertata kalau kita di Kalimantan, ada batas peta dan batas lapangannya sering kali hilang. Dulu pernah ditata, sekarang sudah tidak ada,” bebernya.

Sunardi berharap ke depan, Undang-Undang Kehutanan bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan sehingga tujuan pengelolaan kehutanan bisa tercapai secara menyeluruh.

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang lantai 3 Rektorat ULM itu dibuka sang rektor Prof Sutarto Hadi dan turut dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr Aminuddin Prahatama Putra serta para akademisi bidang kehutanan. 

Baca juga: ICW: UU Kehutanan Lemah Jerat Pembalak Liar
Baca juga: Aturan kehutanan dinilai banyak tumpang tindih
Baca juga: Masyarakat adat Bengkulu petakan hutan adat

 

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LTMPT : 361.366 siswa daftar UTBK gelombang dua

Jakarta (ANTARA) – Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Ravik Karsidi mengatakan sebanyak 361.366 siswa telah mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang dua hingga 28 Maret 2019.

“Siswa tersebut terdiri dari 190.416 pendaftar untuk kelompok ujian saintek dan 170.950 kelompok ujian soshum,” ujar Ravik di Jakarta, Kamis.

Sedangkan menurut status, sebanyak 244.229 pendaftar reguler dan 117.137 pendaftar kategori Bidikmisi. Untuk pendaftaran gelombang dua ini dimulai 25 Maret hingga 1 April 2019.

Ravik memperkirakan jumlah siswa yang mendaftar tersebut akan semakin meningkat hingga hari penutupan. UTBK merupakan syarat wajib mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). UTBK dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2017, 2018, dan 2019 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan paket C.

Ravik mengatakan UTBK menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai kaidah akademik untuk memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi.

Untuk pelaksanaan UTBK gelombang satu pada 13 April hingga 4 Mei 2019. Sedangkan UTBK gelombang dua pada 11 Mei hingga 26 Mei 2019. Untuk hasilnya akan diumumkan paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan UTBK. Dengan hasil UTBK tersebut, siswa bisa mendaftar di PTN tujuan.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan semua peserta UTBK yang mendaftar akan mendapatkan kursi di lokasi ujian yang mereka masing-masing pilih. Pemerintah menjamin semua pemuda memiliki kesempatan yang sama dalam masuk ke perguruan tinggi negeri.

Kapasitas kursi 30.000 sudah tersedia untuk dua gelombang. Pendaftaran untuk gelombang pertama sudah berakhir pada 24 maret 209 lalu dan dilanjutkan pendaftaran gelombang kedua.

Baca juga: Menristekdikti minta soal UTBK diunduh sebelum hari ujian

Baca juga: LTMPT akui ada kendala teknis dalam pendaftaran UTBK

Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pandeglang tiga besar pelaksana SPBE se-Indonesia

Pandeglang (ANTARA) – Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk dalam tiga besar dalam penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperolah skor 3,2.

“Penilaian ini baru pertama kali bergulir oleh Kemen PANRB untuk instansi pusat maupun daerah, dan Pandeglang masuk dalam tiga besar berarti sudah kekinian,” kata Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban di Pandeglang, Kamis

Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE,

Dari 616 instansi pemerintah dibagi menjadi enam kategori yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga lainnya, provinsi, kabupaten dan kota.. Kabupaten Pandeglang masuk dalam tiga besar kategori kabupaten yang mendapatkan predikat baik bersama Kabupaten Banyuwangi dan Batang dengan poin 3,2 dari poin maksimal 4.

Menurut Tanto, sistem Pemerintahan berbasis elektronik ini sangat banyak manfaatnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan e-budgeting.

“Jika sudah berbasis elektronik tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia berharap tidak cukup sampai disini saja, karena memang masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPBE di Pandeglang.

“Langkah ke depan, harus diperkuat infrastrukturnya, sumber daya manusia (SDM), dan keamanan. Karena, maraknya serangan siber sangat riskan untuk data tunggal yang kita miliki yang bersifat rahasia,” ujarnya.

Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi, Sandi dan Statistik Pandeglang Tubagus Nandar Suptandar mengatakan, agar lebih maksimal pengelolaan SPBE ini harus terus ditingkatkan salah satunya dalam hal regulasi dan integrasi semua sistem.

“Kami bersyukur pada hasil penilaian perdana untuk SPBE Pandeglang bisa masuk tiga besar. Seluruh aplikasi sistem yang ada di Pandeglang harus terintegrasi, dan kami ucapkan selamat kepada semua OPD yang sudah menggunakan aplikasi sistem dalam pelayanan,” katanya.

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menerima penghargaan SPBE yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (27/3)

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem pemerintahan yang berhasil. “e-Budgeting, atau e-Control, e-Audit dan lainnya harus kita pergunakan agar lebih efisien dan efektif,” kata Jusuf Kalla.*

Baca juga: JK: Teknologi komunikasi efisiensi urusan kepemerintahan

Baca juga: Wapres: Kecepatan dan teknologi kunci sistem pemerintahan

Pewarta: Sambas
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LTMPT minta siswa segera mendaftar UTBK gelombang dua

Jakarta (ANTARA) – Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof Ravik Karsidi meminta siswa untuk segera mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang II.

“Kami minta siswa untuk segera mendaftar, hal ini untuk mencegah penumpukan dan kendala teknis pada batas akhir pendaftaran,” ujar Ravik di Jakarta, Kamis.

UTBK merupakan syarat wajib dalam mengikuti Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). UTBK gelombang II diselenggarakan mulai 25 Maret hingga 1 April 2019.

Ravik mengatakan siswa yang tidak lulus SNMPTN, bisa segera mendaftar UTBK gelombang dua. Untuk pelaksanaan UTBK gelombang satu pada 13 April hingga 4 Mei 2019. Sedangkan UTBK gelombang dua pada 11 Mei hingga 26 Mei 2019.

Para peserta UTBK akan mengikuti tes UTBK sebanyak 10 sesi dan etiap sesi dibagi dalam dua kategori yakni pagi dan siang. Peserta hanya dibolehkan mengikuti satu kali UTBK disetiap gelombang.
Peserta bisa menentukan sendiri lokasi ujian, karena LTMPT menyediakan 73 pusat UTBK.Untuk hasilnya akan diumumkan paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan UTBK. Dengan hasil UTBK tersebut, siswa bisa mendaftar di PTN tujuan.

UTBK dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2017, 2018, dan 2019 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan paket C. Untuk biaya UTBK dikenakan sebesar Rp200.000.

UTBK diadakan untuk pertama kalinya pada tahun ini. Dengan nilai UTBK tersebut, siswa dapat mendaftar di PTN tujuannya.

Pewarta: Indriani
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019