Pro Kontra Wacana Penghapusan UN

Pro Kontra Wacana Penghapusan UN

Wacana penghapusan Ujian Negara (UN) yang dilontarkan Cawapres Nomor 02, Sandiaga Uno dalam Debat Cawapres beberapa hari lalu menuai polemik, baik yang pro maupun kontra. Berikut komentar dari sejumlah tokoh.

Penanggulangan bencana banjir bandang Sentani dipercepat PMI

Rakor ini untuk membahas dan mengetahui sejumlah hal terkait dalam upaya percepatan penanganan dalam mendukung rencana operasi pelayanan PMI dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang ini,

Papua (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas percepatan penanggulangan bencana melalui update pelayanan PMI dalam menangani bencana banjir bandang yang terjadi di Sentana dan dibeberapa distrik di Papua.

“Rakor ini untuk membahas dan mengetahui sejumlah hal terkait dalam upaya percepatan penanganan dalam mendukung rencana operasi pelayanan PMI dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang ini,” kata Kepala Markas PMI Pusat Marsda TNI (Purn) Sunarbowo Sandi melalui sambungan telepon, Sabtu.

Menurutnya, sampai saat ini PMI pusat terus mengupayakan serta memberikan segala dukungan yang dimiliki dalam memperkuat kapasitas PMI di daerah untuk memaksimalkan pelayanan.

Segala sumber daya yang dimiliki sudah dikerahkan, tentunya dalam kapasitas PMI sebagai lembaga yang mendukung pemerintah dalam penanganan bencana saat banjir bandang yang menyebabkan ratusan warga tewas dan puluhan hilang.

Sementara, Kepala Divisi Penanggulangan bencana PMI Pusat Arifin M.Hadi menambahkan secara teknis rencana operasi PMI ke depan dalam upaya memaksimalkan layanan dari berbagai sektor layanan di fase darurat ini.

Pihaknya berharap seluruh jajarannya untuk berperan aktif dalam upaya membantu pemerintah daerah setempat pada masa tanggap darurat musibah bencana banjir ini. Selain itu, dalam waktu dekat PMI memfokuskan dan memaksimalkan pelayanan yang dibutuhkan seperti layanan kesehatan, distribusi air bersih, water sanitasi and hygiene (WASH), distribusi logistik, serta pendampingan pelayanan psikososial support program (PSP).

“Dalam rakor ini kami juga membahas rencana operasi PMI seperti membantu warga yang mengungsi salah satunya di daerah Nduga yang merupakan pengungsi dampak konflik yang tersebar di beberapa wilayah seperti Wawena, Tiom dan Timika,” tambahnya.

Rapat ini digelar di aula PMI Provinsi Papua yang dipimpin oleh Kepala Markas PMI Pusat didampingi Kepala Divisi Penanggulangan Bencana serta dihadiri Sejumlah jajaran pengurus dan staf Markas Provinsi Papua diantaranya PMI Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan perwakilan delegasi IFRC dan ICRC.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serdang Bedagai bertekad pulihkan sungai-sungai “sakit”

Seirampah, Sumatera Utara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bertekad memulihkan sungai-sungai yang “sakit” dan mengembalikan fungsinya sebagai habitat ikan dan sumber air bagi warga sekitarnya.

Bupati Serdang Bedagai Soekirman di Seirampah, Sabtu, menekankan pentingnya menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari sampah dan limbah.

“Tahun 2050 nanti diprediksi jumlah plastik lebih banyak dibandingkan ikan di lautan, hal itu menunjukkan betapa tercemarnya lingkungan kita jika tidak dijaga,” katanya.

Ia menuturkan pencemaran sungai telah berdampak pada populasi ikan di perairan. Pada tahun 1970an, menurut dia, ada 23 spesies ikan yang menghuni sungai-sungai di Kabupaten Serdang Bedagai, namun kini tinggal tujuh spesies saja. 
 
Bupati menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah pusat dan daerah sudah menerbitkan peraturan guna menjaga sungai dari kerusakan dan pencemaran. Namun dia mengakui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut belum optimal.

“Saya rasa ke depannya perlu diperhatikan lagi tentang pengawasannya, mengingat adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli terhadap masalah lingkungan sungai,” katanya.
 

Pewarta: Juraidi
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sebanyak 205 peserta ikuti MTQ Bangka Barat

Muntok, Babel (ANTARA) – Sebanyak 205 orang peserta mengikuti Musabaqah Tillawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Masjid Baitul Hikmah Muntok.

“Melalui lomba ini kami harapkan mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al Quran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Plt Bupati Bangka Barat, Markus di Muntok, Sabtu.

MTQ ke-10 yang diikuti 205 orang peserta utusan dari seluruh kecamatan tersebut melombakan sebanyak delapan cabang dan digelar hingga Senin (25/3).

Markus mengatakan pelaksanaan MTQ merupakan salah satu upaya nyata pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam mengentaskan permasalahan moral dan sosial melalui upaya menumbuhkembangkan kecintaan generasi muda terhadap Al Quran.

Menurut dia, generasi muda merupakan pilar peradaban, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas generasi mudanya.

“Untuk itu banyak solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kemerosotan moral yang menerpa generasi muda dengan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif dan edukatif,” ujarnya.

Ia berharap perhelatan ini dapat melahirkan bibit-bibit yang potensial dan berbakat yang nantinya diikutkan ke tingkat yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun nasional.

Ia berpesan, para dewan hakim agar dapat memberikan penilaian adil agar yang terpilih menjadi juara merupakan putra-putri terbaik yang memang layak mendapatkan juara.

“Kepada peserta selamat berlomba dengan menjunjung tinggi sportivitas semoga berprestasi dan mendapatkan hasil terbaik,” katanya.

Rangkaian kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Bangka Barat ke-10 dibuka dengan kemeriahan peserta pawai ta’aruf yang diikuti sebanyak 39 kelompok yang berasal dari sekolah, TK-PAUD, TPA, ormas, majelis taklim dan umum. 

Baca juga: Ribuan peserta meriahkan pawai taaruf Bangka Barat
Baca juga: Presiden ajak bumikan Al Quran
Baca juga: Menag minta MTQ Nasional bisa tingkatkan kerukunan umat beragama

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Simulasi sispamkota Makassar

Polisi berupaya mengevakuasi seorang pengunjuk rasa yang terluka saat simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/3/2019). Simulasi tersebut bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan anggota TNI dan Polri sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah kota Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.

287 anak korban banjir Sentani jalani Trauma Healing

307 Views

(Antara) – Ratusan anak korban banjir bandang Sentani Papua mengikuti Trauma Healing tim Binmas Noken Polri. mereka diajak belajar sambil bermain  serta bernyanyi  agar anak tersebut tidak kehilangan keceriaanya pasca kejadian.

Panglima TNI dan Kapolri tiba di Jayapura

Jayapura (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Sabtu (23/3), tiba di Jayapura untuk kunjungan kerja selama sekitar enam jam.

Rombongan yang menggunakan pesawat herkules milik TNI AU setibanya di Bandara Sentani disambut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan para pejabat di lingkungan TNI/Polri.

Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf Muhamad Aidi kepada Antara di Jayapura, mengatakan setibanya di bandara itu, Panglima TNI dan rombongan mendapat penjelasan terkait dengan banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura belum lama ini.

Seusai mendapat penjelasan dari Danrem 172 Kol Inf Binsar Sianipar, Panglima TNI langsung meninjau Mako Yonif 751 untuk mendengar kisah prajurit TNI yang bertugas di daerah itu.

Rombongan kemudian mengunjungi markas Lanud Jayapura dan melanjutkan kunjungan kerja ke pengungsian warga di Gunung Merah, Doyo.

Selama di Gunung Merah, Panglima TNI dan Kapolri akan menyerahkan bantuan untuk korban bencana alam berupa banjir bandang.

Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (16/3) menyebabkan 105 orang meninggal dunia dan sekitar 93 orang dilaporkan hilang.

Sekitar 11 ribu warga mengungsi ke berbagai wilayah yang dianggap lebih aman dari bencana alam itu.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo dijadwalkan kunjungi Ende

Kupang (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Ende, Flores bagian tengah, Nusa Tenggara Timur pada Senin (25/3).

“Benar, pak menteri mau ke Ende. Kami sudah menyurati Bupati Ende dan beberapa bupati di tetangga Ende untuk hadir bersama pimpinan DPRD dalam acara di Ende,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Aba Maulaka kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Menurut Aba Maulaka, Menkominfo Rudiantara akan melakukan sosialisasi pemanfaatan akses internet di SMA Negeri Detusoko, sekitar 40 kilometer dari Kota Ende.

Selain melakukan sosialisasi, Menkominfo dijadwalkan akan bertemu dengan Uksup Ende, di istana Keuskupan Ndona.

Dan melakukan ziarah ke taman dan rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Perwira Kota Ende.

Menkominfo juga dijadwalkan mengunjungi Pesantren Mutmainah dan berdialog dengan masyarakat sekitar pesantren, kata Aba Maulaka.

Aba Maulaka menambahkan, sebelum kembali ke Jakarta pada Selasa, (26/3), Menkominfo akan mengunjungi Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). 

Baca juga: Menkominfo apresiasi penggunaan aplikasi digital Nelayan Nusantara
Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia butuh lebih banyak literasi pencerahan
Baca juga: Menkominfo: UMKM masa depan ekonomi digital

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Musi Banyuasin bahas pembangunan sawit berkelanjutan di Belanda

Palembang (ANTARA) – Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin memenuhi undangan lembaga swadaya masyarakat internasional The Sustainable Trade Initiative (IDH) guna membahas pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Utrecht, Belanda, 22-24 Maret 2019.

Dodi yang dihubungi dari Palembang, Sabtu, mengatakan dalam kesempatan itu, kedua belah pihak membahas mengenai program Verified Source Area (VSA) di Musi Banyuasin bersama Program Director Daan Wensing dan Senior Commodity Trade Specialist Willem Klaassens.

Ia mengatakan VSA merupakan sistem yang memastikan semua komoditas sawit dan karet dari Musi Banyuasin terverifikasi sehingga dapat menangkal kampanye hitam terkait dengna isu deforestasi yang sering dimunculkan negara-negara Eropa terhadap produk Indonesia.

Industri sawit nasional terusik atas penolakan Uni Eropa terhadap komoditas tersebut. Masyarakat “Benua Biru” itu menuding produk minyak nabati dari olahan sawit tidak ramah lingkungan dan bertentangan dengan konsep lingkungan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mesti terus mempromosikan dan memfasilitasi pertumbuhan sektor sawit karena menyangkut penghidupan petani. Fokusnya adalah sawit yang diproduksi, diolah, dan diekspor adalah sawit yang berkelanjutan.

Untuk itu, kata dia, dalam metode VSA yang akan diterapkan di Musi Banyuasin, ribuan hektare lahan sawit di daerah itu akan diverifikasi untuk memastikan area yang digunakan tidak memasuki kawasan hutan lindung.

“Upaya menerapkan metode VSA ini merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengimplementasikan pembangunan sawit berkelanjutan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Dodi juga menginformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menjalankan program peremajaan sawit terhadap 7.500 hektare lahan yang menjadi proyek percontohan di Indonesia pada 2017 karena menyasar petani swadaya.

Pada 2019, program peremajaan sawit itu terus berlanjut dengan mendapatkan alokasi tambahan seluas 5.000 hektare.

Program perkebunan berkelanjutan itu juga diwujudkan Pemkab Musi Banyuasin dengan mendorong pengelolaan inti kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati atau biofuel untuk mengurangi penggunaan energi fosil melalui penyusunan nota kesepahaman dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemanfaatan jasa lingkungan hutan di Malut ada yang langgar aturan

Ternate (ANTARA) – Pemerhati Kehutanan Maluku Utara (Malut) DR Rustam Moh Nur menyatakan, pemanfaatan jasa lingkungan hutan di Malut masih ada yang melanggar aturan, padahal hutan memiliki nilai strategis sebagai sumber plasma nutfah, yang kaya keanekaragaman hayati.

“Hutan juga merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, sekaligus komponen penting dalam perubahan iklim, sehingga pemanfaatan sebagian kawasan hutan harus melalui prosedur dan didahului dengan kajian yang matang,” katanya di Ternate, Sabtu.

Ia mengkritisi, penguasaan titik-titik potensi wisata dalam kawasan hutan yang dikuasai secara sepihak oleh pemerintah kabupaten dan kota terutama penguasan pulau-pulau kecil di kawasan hutan lindung.

Mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur itu mengatakan, pengelolaan pulau-pulau kecil potensi wisata itu dilakukan tanpa melalukan pengecekan, studi, maupun kordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.

Ia mengingatkan adanya mekanisme yang mesti dilalui sesuai Permenhut Nomor: P22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung dan Permen LHK Nomor : P.31/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, maka prosedur itu harus ditempuh,

Rustam mengaku ada beberapa lokasi wisata masih berstatus kawasan hutan yang seharusnya menjadi urusan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.

Bahkan, lokasi tersebut seperti Pulau Dodola di Morotai sebagian besar merupakan hutan lindung (HL) seharusnya pengelolaannya dilakukan bersama KPH Pulau Morotai, Pulau Kucing berstatus Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) terletak di administrasi desa Fukwew di wilayah KPH Sanana yang seharusnya dikelola bersama KPH Sanana.  Demikian juga Kepulauan Widi di wilayah KPH Bacan merupakan Hutan Lindung (HL) dan Pulau Kusu masuk  wilayah KPH Bacan.

Ia mencontohkan, saat ini potensi wisata di kawasan hutan seperti Air terjun, sumber air panas, danau, kawasan mangrove , seperti Danau Tolire Besar yang masih dalam kawasan HPK di wilayah KPH Ternate-Tidore, ternyata sudah dikelola Dinas Pariwisata Kota Ternate dengan penganggaran APBD begitu juga kawasan Hutan Mangrove Sofifi di wilayah KPH Tikep.

Baca juga: Jasa lingkungan hutan jadi daya saing pariwisata
Baca juga: Izinkan warga manfaatkan TWA, Menteri LHK syaratkan jaga ekosistem hutan
Baca juga: Menyibak potensi wisata Tahura Nuraksa

 

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasar Badung Denpasar dibuka kembali

227 Views

(Antara) – Presiden Joko Widodo memuji keindahan arsitekur Pasar Badung di Denpasar Bali. Presiden berharap semua pihak mampu merawat dan menjaga kebersihan pasar. Pasar Badung dibuka kembali setelah mengalami kebarakan hebat pada tiga tahun lalu.

MRT telah kantongi izin operasi sarana prasarana

(Antara) – Direktur utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan izin operasi sarana dan prasarana Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta telah dikantongi. Izin operasi tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 524 dan 525 tahun 2019.

NTT raih urutan pertama pelayanan publik terbaik

Kupang (ANTARA) – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, mengemukakan Pemerintah Provinsi NTT meraih urutan pertama pelayanan publik terbaik berdasarkan hasil survei indeks persepsi maladministrasi yang digelar Ombudsman RI.

“Setelah dilakukan analisis data secara nasional, dari 10 provinsi yang disurvei, NTT berada pada urutan pertama terbaik dari semua,” katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, survei indeks persepsi maladministrasi ini pada tiga lingkup pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ia mengatakan, pelayanan publik yang disurvei ini menyebar pada sejumlah instansi di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Survei ini, lanjutnya, melibatkan 35-38 orang atau responden pada masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pertanyaan seputar kemudahan pelayanan, waktu pelayanan, keramahan dan sebagainya.

“Kami mendapat hasil pelayanan di loket pada empat OPD di tiga Pemda itu paling baik dari semua menurut responden yang kami wawancarai,” katanya.

Ia mengatakan, pada saat survei, masyarakat sebagai pengguna layanan mengemukakan pelayanan publik di instansi yang mereka kunjungi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

Darius mengapresiasi kinerja pelayanan publik pada sejumlah instansi atau OPD tersebut sebagai langkah maju dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengakui survei yang dilakukan dengan dukungan anggaran dari pemerintah Pusat ini masih terbatas mengingat provinsi setempat memiliki 22 kabupaten/kota.

“Karena itu kami berharap masing-masing Pemda kita di NTT juga melakukan survei sebagai evaluasi yang bermanfaat terkait pelayanan publik yang mereka berikan,” katanya.

Baca juga: Survei ORI: NTT jadi daerah maladministrasi terendah
Baca juga: Indeks Persepsi Maladministrasi Pemprov Jabar terendah kedua
Baca juga: Ombudsman Sulbar deklarasi anti-maladministrasi di sekolah

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran Pasar Batu Kandik

Warga dan pedagang melihat kondisi kios yang hangus pascakebakaran di Pasar Batu Kandik, Denpasar, Bali, Sabtu (23/3/2019). Musibah kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun sebanyak 12 kios hangus dan kini masih dalam penanganan petugas terkait. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

Sulsel dorong pemanfaatan drone untuk kirim obat ke daerah terpencil

Makassar (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, drone menjadi inovasi dan solusi yang bagus untuk mengirimkan kebutuhan darah dan obat-obatan ke pulau-pulau yang terisolir dan jauh dari jangkauan pusat layanan kesehatan.

Ia mendorong pengiriman darah dan vaksin ke daerah kepulauan, terpencil, dan terisolir itu dalam upaya memenuhi layanan kesehatan khususnya menekan angka kematian ibu dan anak.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar Sabtu, mengatakan
Andi Sudirman merencanakan, penerapan inovasi tersebut untuk melayani kebutuhan kesehatan di sepanjang pulau terluar Pangkep dan daerah Seko Luwu Utara, yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, akibat sulitnya akses.

Terkait anggaran, Andi Sudirman menyebut, pelayanan menggunakan drone itu bersumber dari APBN melalui kerja sama dengan Bappenas.

“Kalaupun menguntungkan untuk pihak pemerintah dan masyarakat, tetap akan dilanjutkan demi meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang berada di daerah terpencil,” jelasnya.

Andi Sudirman menuturkan, pemanfaatan drone ini tetap memperhatikan, kualitas drone dan bagaimana menekan kebisingan drone untuk di daerah kota.

“Kalau di Pangkep, Selayar, Luwu itu tidak ada masalah,” ujar pada acara Presentasi Hasil Sementara Studi Kelayakan Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Sulsel.

“Proyek ini tidak semua bisa diaplikasikan di semua daerah, karena butuh kajian,” lanjutnya.

Sementara itu, Leader of Strengthening Sector Kompak Nasional, Dewi Sudharta, mengaku akan menganalisa kebijakan peraturan-peraturan yang ada di daerah kabupaten/kota di Sulsel, bahkan di pemerintah pusat, sebelum melakukan uji coba pemanfaatan drone itu.

“Kami berharap agar nantinya ada pertemuan lagi untuk membahas apa yang bisa diupayakan,” harapnya.

Baca juga: Drone mulai digunakan untuk deteksi kesehatan tanaman
Baca juga: JD.ID uji coba terbang drone untuk pengiriman barang
Baca juga: Drone Alap-alap PA-06D segera diproduksi massal

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Permukiman suku Polahi

Foto udara permukiman suku Polahi yang berada di tengah hutan dan perbukitan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis (21/3/2019). Suku Polahi hidup dengan bercocok tanam serta menjadi kuli angkut kebutuhan tambang rakyat yang berada di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc.

Sulsel dorong pemanfaatan drone untuk kirim obat ke deerah terpencil

Makassar (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, drone menjadi inovasi dan solusi yang bagus untuk mengirimkan kebutuhan darah dan obat-obatan ke pulau-pulau yang terisolir dan jauh dari jangkauan pusat layanan kesehatan.

Ia mendorong pengiriman darah dan vaksin ke daerah kepulauan, terpencil, dan terisolir itu dalam upaya memenuhi layanan kesehatan khususnya menekan angka kematian ibu dan anak.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar Sabtu, mengatakan
Andi Sudirman merencanakan, penerapan inovasi tersebut untuk melayani kebutuhan kesehatan di sepanjang pulau terluar Pangkep dan daerah Seko Luwu Utara, yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, akibat sulitnya akses.

Terkait anggaran, Andi Sudirman menyebut, pelayanan menggunakan drone itu bersumber dari APBN melalui kerja sama dengan Bappenas.

“Kalaupun menguntungkan untuk pihak pemerintah dan masyarakat, tetap akan dilanjutkan demi meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang berada di daerah terpencil,” jelasnya.

Andi Sudirman menuturkan, pemanfaatan drone ini tetap memperhatikan, kualitas drone dan bagaimana menekan kebisingan drone untuk di daerah kota.

“Kalau di Pangkep, Selayar, Luwu itu tidak ada masalah,” ujar pada acara Presentasi Hasil Sementara Studi Kelayakan Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Sulsel.

“Proyek ini tidak semua bisa diaplikasikan di semua daerah, karena butuh kajian,” lanjutnya.

Sementara itu, Leader of Strengthening Sector Kompak Nasional, Dewi Sudharta, mengaku akan menganalisa kebijakan peraturan-peraturan yang ada di daerah kabupaten/kota di Sulsel, bahkan di pemerintah pusat, sebelum melakukan uji coba pemanfaatan drone itu.

“Kami berharap agar nantinya ada pertemuan lagi untuk membahas apa yang bisa diupayakan,” harapnya.

Baca juga: Drone mulai digunakan untuk deteksi kesehatan tanaman
Baca juga: JD.ID uji coba terbang drone untuk pengiriman barang
Baca juga: Drone Alap-alap PA-06D segera diproduksi massal

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Kampung Abar di Danau Sentani dambakan pelayanan kesehatan

Kami mengungsi sejak Minggu (17/3) pagi, karena banjir, air danua naik. Ada yang mengungsi di gedung Gereja GKI Ararat, ada yang di Pustu Abaar, dan tempat tinggi lainnya

Jayapura (ANTARA) – Warga Kampung Abar, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura, Papua di Danau Sentani yang terkenal dengan gerabahnya mendambakan pelayanan kesehatan menyusul banjir bandang pada pekan lalu.

Naftali Felle, kepala suku atau tokoh adat Kampung Abar ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Sabtu pagi, mengatakan 48 kepala keluarga mengungsi ke bukit-bukit kampung tersebut.

“Ada sekitar 48 rumah yang terendam air danau yang meninggi, sehingga kami semua mengungsi ke atas bukit atau tempat yang lebih tinggi,” katanya

Warga yang terdampak banjir bandang itu, kata dia, mengungsi ke gereja, puskesmas pembantu, dan gedung tempat membuat gerabah.

“Kami mengungsi sejak Minggu (17/3) pagi, karena banjir, air danua naik. Ada yang mengungsi di gedung Gereja GKI Ararat, ada yang di Pustu Abaar dan tempat tinggi lainnya,” katanya.

Mengenai bantuan, kata dia, Distrik Ebungfauw telah menyalurkan bantuan bahan pokok makanan kepada warga di kampung tersebut, sejak beberapa hari terakhir.

“Pak Distrik Ebungfauw sudah salurkan bantuan seperti beras 20 kg, satu karton ikan kaleng dan satu karton mi instan, itu masing-masing untuk satu keluarga. Hanya saja warga di sini kakinya mulai gatal-gatal sehingga butuh pelayanan kesehatan,” katanya.

Naftali berharap, pemerintah lewat instansi terkait bisa memperhatikan warga yang tinggal di pesisir Danau Sentani yang ikut terdampak banjir bandang pada akhir pekan lalu.

“Kami ada sekitar 23 kampung yang ada di pesisir Danau Sentani yang rumahnya banjir akibat air danau meninggi sejak Minggu (17/3). Rata-rata kami mengungsi di tempat ketinggian,” katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awaitaouw mengklaim pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan makanan pokok dan kemanusian kepada warga yang terdampak banjir bandang.

Pemkab setempat juga telah mengeluarkan biaya Rp6 miliar untuk penanganan bencana tersebut.

“Kami telah memantau warga yang tinggal di pesisir Danau Sentani, banyak kampung yang terendam. Bantuan juga kami arahkan ke sana,” katanya.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ACT salurkan bantuan sepatu bagi pelajar terdampak banjir di Lampung

Ada penambahan jumlah pelajar yang kehilangan perlengkapan sekolah, nanti akan dibagikan setelah ada donatur yang menyalurkan perlengkapan sekolah lagi

Bandarlampung (ANTARA) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung membagikan 15 pasang sepatu untuk pelajar terdampak banjir bandang di Pekon (Desa) Sukamulya, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Pembagian tersebut berdasarkan hasil penilaian awal tim Emergency Respons (ER) ACT Lampung yakni terdapat 15 pelajar yang kehilangan perlengkapan sekolah akibat tersapu banjir bandang yang terjadi tiga pekan lalu.

Menurut Implementator Program ACT Lampung, Dinia Rumaini, Jumat malam, pihaknya membagikan sepatu untuk pelajar usia PAUD sebanyak 3 pasang dan sekolah dasar 6 pasang.

Sedangkan untuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah menengah atas (SMA) masing-masing 3 pasang.

Menurutnya data tersebut masih ada penambahan sebanyak 6 pelajar di antaranya 5 SMA dan 1 SMP.

“Ada penambahan jumlah pelajar yang kehilangan perlengkapan sekolah, nanti akan dibagikan setelah ada donatur yang menyalurkan perlengkapan sekolah lagi,” katanya.

Salah satu penerima manfaat, Nung binti Asan yang saat ini duduk di bangku SMA mengaku sangat senang menerima bantuan sepatu dari ACT Lampung.

Menurutnya sejak kejadian banjir bandang, dirinya tak lagi memakai sepatu saat berangkat ke sekolah.

Pascabanjir bandang dirinya ikut membantu warga membersihkan rumah dari genangan lumpur. Selain perlengkapan sekolah, sejumlah perabotan rumah juga ikut hanyut.

“Alhamdulillah, terima kasih untuk donatur yang nyalurin bantuan lewat ACT Lampung, kami senang bisa pakai sepatu lagi,” kata dia.

Baca juga: ACT kirim bantuan logistik bagi korban banjir bandang di Tanggamus

Baca juga: Bocah penderita tumor kaki di Lampung mendapat bantuan ACT

Pewarta: Triono Subagyo dan Emir FS
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jembatan diterjang banjir diperbaiki bersama TNI-warga Sarmi, Papua

Perbaikan jembatan rusak ini dilakukan karena meluapnya banjir air sungai di Kampung Betas 3 akibathujan yang terus menerus tidak berhenti sehingga memakan badan jembatan yang terbuat dari bahan kayu

Jayapura (ANTARA) – Prajurit TNI Bintara pembina desa (Babinsa) Kodim 1712/Sarmi bersama warga Kampung Betas 3, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua memperbaiki Jembatan Eyo yang rusak akibat diterjang banjir.

Sersan Mayor (Serma )Silvester Waromi, Babinsa Kodim 1712/Sarmi ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Jumat malam mengatakan perbaikan Jembatan Eyo itu menjelaskan bersama empat rekannya sesama babinsa dari Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, mereka bersama warga setempat bergotong royong. 

“Perbaikan jembatan rusak ini dilakukan karena meluapnya banjir air sungai di Kampung Betas 3 akibat hujan yang terus menerus tidak
berhenti sehingga memakan badan jembatan yang terbuat dari bahan kayu,” katanya.

Menurut dia, perbaikan jembatan itu harus segera dilakukan oleh masyarakat karena akan melumpuhkan jalur transpostasi dan aktivitas sehari-hari dalam bekerja.

“Pekerjaan perbaikan jembatan dimotori langsung oleh kami sebagai, Babinsa di lapangan dan dibantu masyarakat dari dua kampung yang bergotong royong memperbaiki bagian-bagian kayu yang sudah lapuk atau tidak layak lagi digunakan untuk jembatan,” katanya.

Silverster mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan kepala kampung setempat tentang pentingnya perbaikan jembatan tersebut.

“Karena apabila dibiarkan tentu akan berbahaya dan menghambat lalu lintas warga yang melewati jembatan itu,” kata Silverster.

Tokoh masyarakat Kampung Betaf 3, Selfanus Yanseda bersama babinsa berupaya bersama masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan papan buat jembatan sebanyak 50 lembar dari masyarakat yang mempunyai hak ulayat hutan.

Ia mengatakan jembatan yang rusak itu menghubungkan jalan lintas Sarmi-Jayapura tepatnya di Kampung Betaf 3 Distrik
Pantai Timur.

“Keberadaan jembatan ini sangat penting bagi masyarakat kehidupan masyarakat yang akan bekerja dan anak-anak
kita yang sekolah,” katanya.

Namun, kata dia, dengan perbaikan jembatan tersebut, sudah menjadi kewajiban warga kampung untuk menjaganya agar tetap kokoh karena merupakan salah satu penghubung jalan kampung yang menjadi akses kegiatan perekonomian masyarakat.

Baca juga: 100 Babinsa Kodim Sarmi ikuti latnis teritorial

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kolaborasi dengan Inggris, FEB-UI buka manajemen industri penerbangan

Diharapkan melalui dibukanya peminatan MM Aviasi, para lulusannya dapat memenuhi kebutuhan pasar akan pemimpin di industri penerbangan yang kredibel dan berdaya saing global

Depok (ANTARA) – Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) meresmikan sebuah peminatan bernama Joint MM-MBA Manajemen Industri Penerbangan atau MM Aviasi yang berkolaborasi dengan salah satu universitas ternama di Inggris, Coventry University.

“MM FEB-UI mempunyai visi untuk mendidik pemimpin yang bertanggung jawab secara etis dan sosial serta kompetitif secara global sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan praktik bisnis dan manajemen,” kata Kepala Humas dan KIP UI Dr Rifelly Dewi Astuti, di kampus UI Depok, Jumat.

Diharapkan melalui dibukanya peminatan MM Aviasi, para lulusannya dapat memenuhi kebutuhan pasar akan pemimpin di industri penerbangan yang kredibel dan berdaya saing global.

Peresmian dan penandatanganan kerja sama MM Aviasi FEB UI dilakukan pada Jumat (22/3) di Kedutaan Besar Inggris, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam peresmian tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Moazzam Malik, Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro, M.A., Ph.D dan Associate Head of School Commercial & Enterprise, School of Mechanical, Aerospace & Auto Engineering, Coventry University Jenni Fernando.

Joint MM-MBA Aviasi FEB UI merupakan program pertama dan satu-satunya yang tersedia Indonesia. Program ini berfokus untuk menghasilkan dan mengembangkan future leader di bidang bisnis penerbangan.

Program ini juga berakreditasi A berdasarkan keputusan SK Ketua BAN-PT 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 serta telah mengantongi akreditas internasional, yakni The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABEST21).

Pendaftaran MM Aviasi angkatan pertama melalui SIMAK UI (Seleksi Masuk UI) yang akan dibuka pada Juni 2019 di laman penerimaan.ui.ac.id.

Kuliah perdana akan dilaksanakan pada September 2019. Dalam perkuliahan MM Aviasi, mahasiswa akan dibekali elemen-elemen penting di dalam pengelolaan sebuah perusahaan yang bergerak di industri penerbangan serta mempelajari komponen manajamen aviasi di antaranya pelayanan penerbangan, sumber daya manusia dan struktur organisasi, keuangan, keamanan, teknologi, inventory dan komponen lainnya.

Ia menjelaskan perkuliahan dilakukan selama 4 semester atau setara dengan 2 tahun di Gedung MM FEB UI kampus Salemba.

Melalui terjalinnya kerja sama dengan Coventry University, mahasiswa MM FEB UI akan menerima pengajaran dari para dosen FEB UI serta dosen dari Coventry University.

Rifelly Dewi Astuti menambahkan industri penerbangan Indonesia tengah berkembang pesat dan sangat bergairah. Pembukaan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia serta internasional menjadi salah satu indikator denyut nadi industri tersebut.

“Tumbuhnya industri penerbangan tentu disertai dengan tumbuhnya isu dan permasalahan di dalam pengelolaan manajemen penerbangan tersebut,” katanya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI terbanyak pertama pekerja ilegal ditahan di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) – Warga Negara Indonesia (WNI) menempati urutan pertama dari jumlah terbanyak pekerja ilegal atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang ditahan oleh pemerintah Malaysia pada periode 1 Januari 2019 hingga 21 Maret 2019.

“Sepanjang tempo mulai 1 Januari 2019 hingga 21 Maret 2019 kami telah mengadakan sebanyak 4.454 operasi penegakan hukum di seluruh negara,” ujar Direktur Imigrasi Malaysia, Dato’ Indera Khairul Dzaimee Bin Daud, kepada media di Kuala Lumpur, Sabtu.

Sebanyak 63.286 orang telah diperiksa dan hasilnya 13.677 PATI dari pelbagai warga negara telah ditahan atas pelbagai kesalahan Imigrasi.

“Selain itu 311 majikan turut ditahan sepanjang tempo ini. Daripada jumlah keseluruhan PATI yang ditahan, penangkapan tertinggi adalah warga Indonesia sebanyak 4.729 orang diikuti oleh warga Bangladesh sebanyak 3.164, Filipina sebanyak 1.362, Myanmar sebanyak 1.357 dan sisanya dari negara-negara lain,” katanya.

Sebanyak 4.454 operasi telah dijalankan meliputi 1.110 operasi di kawasan rumah kediaman, 799 operasi di kedai dan tempat perniagaan, 256 operasi di restoran dan kedai makan, 203 operasi di rumah urut (pijat) dan pusat hiburan, 358 operasi di rumah kongsi dan tapak konstruksi, 115 operasi di pasar dan selebihnya operasi di lain-lain tempat.

“Sepanjang tahun ini dari 1 Januari hingga 21 Maret 2019 sebanyak 11.915 tahanan telah diusir ke negara asal masing-masing. Langkah proaktif diambil dengan mempercepat proses pendakwaan dan pengusiran supaya setiap tahanan dapat diusir dengan segera,” katanya.

Departemen Imigrasi Malaysia terus komitmen melaksanakan operasi-operasi penegakan hukum dan langkah-langkah pencegahan di pintu masuk/keluar negara, pengurusan pekerja asing dan lain-lain hal berkaitan dengan Imigrasi di Malaysia.

“Usaha ini adalah bagi memastikan negara bebas dari belenggu masalah PATI dan warga asing bermasalah selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Dia menegaskan komitmen itu diwujudkan melalui operasi penegakan hukum terus-menerus dan usaha-usaha pengusiran PATI dengan segera melalui kerja sama dengan kedutaan dan wakil negara asal mereka.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pendidikan di Kepulauan Talaud-Sulut diharapkan lebih ditingkatkan

Mengapa kualitas pendidikan di Talaud harus terus ditingkatkan, karena indikator pendidikan saat ini berada di peringkat ke 12 dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut

Manado (ANTARA) – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven OE Kandouw mengharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih ditingkatkan.

“Mengapa kualitas pendidikan di Talaud harus terus ditingkatkan, karena indikator pendidikan saat ini berada di peringkat ke 12 dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Jumat.

Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun penempatan kepala sekolah hanya berdasarkan kepentingan dan kedekatan.

Akan tetapi sejak beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, penempatan kepala sekolah, guru dan tenaga harian lepas (THL) harus berdasarkan kualitas.

“Pendidikan di Talaud kalau tidak dibenahi kualitas gurunya, maka akan sulit lahir manusia-manusia seperti Prof Burhan Magenda dulu yang pernah menjadi staf ahli Kapolri. Grubert Ughude, Jemmy Gagola dan lainnya yang hari ini hadir di sini,” katanya.

Ia mengatakan visi Gubernur Olly Dondokambey adalah mengubah paradigma dalam membangun dunia pendidikan di Talaud.
 

Menurut Kandouw, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Talaud, gubernur telah mengingatkan pentingnya kewajiban moral guru, kepala sekolah termasuk THL agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Sangat dibutuhkan moral obligation dan integritas dari semua kepala sekolah, guru dan THL untuk mengurus pendidikan,” katanya.

Artinya, kata dia, adalah memberikan diri sepenuhnya bagi pendidikan. 

Karenanya, dia berharap wilayah kabupaten kepulauan itu dapat masuk 10 besar dalam indikator dan mutu pendidikan pada tahun depan.

“Kalau tidak ada peningkatan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan harus siap menerima konsekuensinya, untuk hal ini saya sangat serius,” katanya.

Baca juga: Wagub: penerimaan siswa baru jangan dipungut biaya

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Papua siapkan Rp5 miliar untuk korban banjir

Mekanisme penyaluran bantuan bagi para korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura ini akan dibahas secara detail bersama para bupati

Jayapura (ANTARA) –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan bantuan uang sebesar Rp5 miliar untuk membantu penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Selain Pemprov, kata Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Sabtu, para bupati se-Bumi Cenderawasih juga akan menyiapkan bantuan berkisar Rp100-500 juta untuk membantu korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura tersebut.

“Mekanisme penyaluran bantuan bagi para korban banjir bandang ini akan dibahas secara detail bersama para bupati,” katanya.
Baca juga: Tim SAR gabungan sisir korban banjir bandang Jayapura di empat lokasi

Menurut dia, uang atau bantuan yang diberikan tersebut tidak boleh digunakan sembarangan sehingga harus ada mekanisme yang jelas dan disepakati bersama.

“Bantuan ini harus tepat sasaran kepada warga yang terkena musibah, sehingga harus disepakati bersama diberikan kepada siapa dan siapa yang akan menangani,” katanya.

Bupati Yahukimo, Abock Busup, mengatakan pemerintah kabupaten si Papua berpartisipasi membantu korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Baca juga: Korban meninggal banjir bandang tercatat 105 jiwa, data BPBD Papua
Baca juga: Papua Nugini sampaikan dukacita bagi korban banjir di Sentani

“Kami mendonasikan Rp200 juta melalui rekening Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sebagian lainnya didrop ke pemprov,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya juga memberikan bantuan sebesar Rp250 juta untuk korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura. ***3***

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Arief Pujianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut-BNI kerja sama tingkatkan kepesertaan

Bpjs (ANTARA) – BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut dan BNI kerja sama untuk meningkatkan kepesertaan dengan mendaftarkan sekitar 8.700 agen bank itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“BNI akan mendaftarkan Agen 46-nya ke BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut setelah ada kesepakatan dengan para agennya,” ujar Deputi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut, Umardin Lubis di Medan, Jumat.

Umardin menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan jemput bola menambah jumlah kepesertaan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja.

Kepedulian BNI terhadap agen produk perusahaannya diapresiasi dan BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung dan melayani.

BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, katanya berharap, perusahaan lain melakukan hal sama seperti BNI.

“Semua pekerja termasuk bukan pekerja tetap harus masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Umardin.

Kepala Kanwil BNI wilayah Sumut, Novianto Harry Kristono, mengatakan BNI ingin melindungi para agennya dengan mengikutsertakan ke progam BPJS Ketenagakerjaan sesuai keinginan pemerintah.

Dengan secara kolektif pendaftarannya, maka akan memudahkan dalam pembayaran iuran.

Dia menjelaskan, dari 8.700 Agen 46 yang aktif sekitar 5.600 agen, dimana yang disebut kategori aktif adalah agen yang melakukan transaksi di atas 25 transaksi per hari.

“Dengan tercover BPJS Ketenagakerjaan, BNI dan pekerja sama-sama tenang,” katanya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut tambah 1,4 juta peserta
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut bagikan 3.000 paket sembako murah
Baca juga: Direksi BPJS-TK kunjungi Natuna pastikan perlindungan bagi pekerja

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Muhammadiyah: penggunaan UU Terorisme untuk pelaku hoaks berlebihan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maneger Nasution menilai rencana untuk menggunakan UU Terorisme dalam menjerat pelaku hoaks adalah berlebihan.

“Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah khawatir jika ini diterapkan akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Terorisme,” kata Maneger dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan ada perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara UU Terorisme dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Apalagi beberapa ketentuan dalam UU Terorisme tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya, seperti halnya lembaga pengawasan yang akan mengawasi penerapan UU Terorisme ini. Hal ini dikhawatirkan dapat menebar ketakutan publik.

“Sedangkan dalam penerapan UU ITE dalam kasus hoaks saat ini juga ada banyak catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah,” kata dia.

Prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus hoaks diduga tidak terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, maka sangat membahayakan jika kasus hoaks ditangani dengan UU Terorisme.

“Kami tidak menginginkan adanya korban dalam kasus hoaks jika UU Terorisme tersebut diterapkan,” kata dia.

Dia menilai, pemerintah dan kepolisian sebaiknya membenahi dulu beberapa regulasi pelaksanaan yang menjadi mandat UU Terorisme, juga tata kelola penanganan kasus terorisme, sebelum menerapkan UU Terorisme untuk kasus lain.

Selain itu, katanya, pemerintah dan DPR diharapkan segera memenuhi peraturan untuk pelaksanaan UU tersebut.

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Bali minta presiden alokasikan anggaran untuk desa adat

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan alokasi anggaran dalam APBN untuk diberikan pada desa adat di Pulau Dewata.

“Bali memiliki adat istiadat yang sangat kuat, tradisi, seni dan budaya yang menjadi aset masyarakat Bali, juga menjadi aset bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Namun, selama ini upaya untuk melestarikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya sepenuhnya dijalankan desa adat di Bali dengan cara swadaya,” kata Koster saat menyampaikan sambutan pada acara tatap muka dan ramah tamah Presiden dengan tokoh masyarakat Bali, di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya, Denpasar, Jumat malam.

Menurut Koster, oleh karena tantangan desa adat ke depan semakin dinamis dalam era global, maka diperlukan kontribusi negara untuk turut memelihara lingkungan alam, tradisi, seni dan budaya Bali.

Tradisi, adat, seni dan budaya yang dimiliki Bali, lanjut dia, selama ini merupakan modal bagi daerah setempat yang telah berkontribusi memberikan nama baik dan harum bagi Bali hingga terkenal di tingkat dunia dan menghasilkan sumbangan devisa yang besar kepada negara melalui sektor pariwisata.

“Sejalan dengan kebijakan pengalokasian anggaran dalam APBN untuk desa dan kelurahan, maka kami mohon kiranya Bapak Presiden berkenan untuk mempertimbangkan alokasi anggaran dalam APBN untuk desa adat di Bali,” ujarnya pada acara yang dihadiri ribuan masyarakat Bali dari unsur tokoh-tokoh agama, perbekel (kepala desa), bendesa adat, kelihan subak, generasi milenial dan sebagainya.

Selain itu, Koster juga berkeinginan membangun pusat kebudayaan Bali yang berisi panggung terbuka, museum tematik, gedung seni multifungsi dan sarana lainnya secara terintegrasi untuk memfasilitasi seni budaya yang ada di Bali, yang juga diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga sependapat bahwa Bali dikenal, dikagumi seluruh dunia karena budayanya, budaya yang hidup dan berkembang di desa-desa pakraman (desa adat).

Bahkan, lanjut Presiden, budaya tersebut masih hidup dan juga dimajukan hingga “sekaa teruna” atau pemuda-pemudi di tingkat banjar (dusun).

“Bali juga menjadi contoh bagaimana harmoni perbedaan ada di Bali. Semua bisa dijadikan contoh bergerak maju tetapi tetap menjaga akar-akar tradisi budaya. Yang paling penting, tidak pernah lelah mencintai Tanah Air Indonesia,” ucap Jokowi yang hadir didampingi Ibu Iriana pada acara yang berlangsung di tengah guyuran hujan tersebut.

Baca juga: Bali Libatkan Desa Adat Kelola Objek Wisata
Baca juga: Tradisi Kehidupan Desa Adat Bali Tetap Kokoh
Baca juga: Moeldoko: pertahankan desa adat di Bali

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hoaks, daftar minuman berbahaya

Jakarta (ANTARA/Jacx) Sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai minuman berbahaya yang mengandung siklamat dan bisa menyebabkan orang mengidap lupus dan merusak anti bodi orang yang mengkonsumsi minuman yang ada dalam daftar tersebut.

Klaim     :  Daftar minuman berbahaya yang mengandung siklamat dan bisa menyebabkan orang yang meminumnya terpapar penyakit lupus
Rating    : Salah/Disinformasi

Penjelasan :
Dari penelusuran tim subdit pengendalian konten internet Kementerian Komunikasi dan Informatika, informasi mengenai daftar nama produk minuman yang berbahaya dan mengandung siklamat serta menyebabkan lupus adalah tidak benar.

Badan POM sudah mengeluarkan klarifikasi mengenai hal tersebut melalui laman dari lembaga tersebut.

Cek fakta : www.pom.go.id/mobile/index.php Tangkapan layar klarifikasi informasi hoaks subdit pengendalian konten internet Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 

Pewarta: Tim Jacx dan Kominfo
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden temui tokoh dan masyarakat Bali

Presiden Joko Widodo memberikan salam saat menemui tokoh dan masyarakat Bali di Taman Budaya Bali, Denpasar, Jumat (22/3/2019). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menemui dan berdialog dengan tokoh agama, tokoh adat dan ribuan masyarakat. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

Presiden akui keterlambatan progres pembangunan Huntap NTB

(Antara)- Tinjau langsung progress pembangunan Huntap bagi korban gempa di Nusa Tenggara Barat,  Presiden RI Joko Widodo akui adanya keterlambatan pada upaya percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terjadi lantaran minimnya pekerja proyek dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga pengerjaan huntap tidak dapat mencapai target waktu yang ditentukan.

Tanam 15.000 pohon kopi di lahan kritis Kabupaten Bandung

(Antara) – Pemerintah Kabupaten Bandung bersama PT LEN Industri (Persero), pada Jumat (22/3) melakukan penanaman 15.000 pohon kopi di kawasan Gambung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penanaman dilakukan di lahan kritis untuk mengurangi risiko banjir dan longsor serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sebagai petani kopi.

Wali kota: kedatangan Presiden motivasi percepatan pembangunan huntap

“Kunjungan Presiden melihat langsung proses pembangunan rumah tahan gempa sangat penting dan berarti bagi kami serta para korban guna memacu menuntaskan pembangunan huntap bagi korban gempa bumi,”

Mataram (ANTARA) – Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), H Ahyar Abduh mengatakan, kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke korban gempa bumi di lingkungan Pengempel Indah, kota Mataram, memotivasi penerima bantuan mempercepat pembangunan huninan tetap (huntap) rumah tahan gempa.

“Kunjungan Presiden melihat langsung proses pembangunan rumah tahan gempa sangat penting dan berarti bagi kami serta para korban guna memacu menuntaskan pembangunan huntap bagi korban gempa bumi,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan wali kota di sela mendampingi Presiden RI Joko Widodo berserta rombongan memantau progres pembangunan rumah tahan gempa di lingkungan Pengempel Indah, kecamatan Sandubaya.

Wali Kota sangat bersyukur karena Presiden memberikan perhatian khusus kepada warga terdampak gempa bumi ,terutama di kota Mataram, dengan mengunjungi dan melihat langsung progres rekonstruksi rumah korban gempa.

Dikatakan, progres pembangunan rumah huntap korban gempa Mataram cukup bagus, sebab dari 1.584 rumah yang sudah tervalidasi rusak berat sudah 886 unit yang terbangun.

“Dalam waktu dekat, dari 886 unit rumah yang sudah terbangun itu sebagian sudah siap huni,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perkotaan (Perkim) Kota Mataram,  HM Kemal Islam yang mendampingi wali kota menambahkan, untuk memotivasi masyarakat agar segera menyelesaikan pembangunan rumahnya, pemerintah kota(pemkot) Mataram memberikan bantuan cat.

“Saat ini sudah ada 86 kepala keluarga (KK) yang akan diberikan bantuan cat karena dapat menyelesaikan pembangunan rumah sebelum batas waktu maksimal yakni 12 April 2019,” katanya.

Sebanyak 86 KK yang akan mendapat bantuan cat tersebut merupakan hasil verifikasi dari usulan warga sebanyak 140 unit, namun sebagian terpaksa dicoret karena setelah cek ke lapangan tidak memenuhi syarat karena tembok mereka masih dalam tahap plester kasar.

“Bantuan cat kami berikan kepada KK yang pembangunannya rumahnya rampung dan tembok sudah diplester putih halus,” ujar Kemal.

Dikatakan, cat yang diberikan sebanyak tiga galon cat tembok isi lima Kg dan dua kaleng cat kayu beserta tinernya. “Jumlah pemberian cat tersebut kami sesuaikan dengan kebutuhan rumah tipe 36,” katanya.

Selain memberikan cat, menurut Kemal, pemerintah juga memberikan kloset agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan (babs), dan nantinya limbah mereka akan terakomodasi melalui Ipal komunal.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi meresmikan Pasar Badung

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat kegiatan peresmian Pasar Badung di Denpasar, Bali, Jumat (22/3/2019). Pasar tradisional yang direvitalisasi pasca terbakar pada tahun 2016 tersebut mampu menampung 1.698 pedagang dengan 1.450 meja los dan 290 unit kios yang dilengkapi fasilitas jaringan internet gratis, ruang bermain anak, sekolah bagi anak pedagang pasar, enam lift dan 10 eskalator. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

25,1 persen air tanah di desa tercemar

Jakarta (ANTARA) – World Wild Life (WWF) Indonesia menyatakan 25,1 persen air tanah seluruh desa di Indonesia tercemar, yang harus menjadi perhatian untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sungai ke depan.

“Kita melihat bahwa isu sungai, air dan sebagainya itu sangat dekat dengan kita terutama bagi kita di perkotaan. Tetapi, ternyata yang terdampak itu justru di desa, kita melihat beberapa fakta menarik, 25,1 persen desa Indonesia itu air tanahnya sudah tercemar dan 2,7 persen tercemar dengan sangat berat,” kata Direktur Forest and Fresh Water dari World Wild Life (WWF) Indonesia Irwan Gunawan dalam diskusi “Bersama Menjaga Air Sumber Kehidupan” dalam memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa 2018 dari Badan Pusat Statistik, tercatat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. “Konservasi sungai itu sangat sederhana, yakni biarkan sungai itu mengalir,” ujarnya.

Dia mendorong dilakukannya konservasi air dan naturalisasi sungai bukan pembetonan “dinding” sungai pada upaya normalisasi sungai. Naturalisasi sungai akan memberikan manfaat bagi tumbuhnya ekosistem yang menyokong keanekaragaman hayati dan ketersediaan air tanah.

Kondisi sungai juga perlu dikembalikan sebagaimana mestinya, misalnya melalui perbaikan kualitas air sungai, pengolahan limbah sehingga tidak langsung mengalir ke sungai dan melaksanakan kaidah penetapan dan perlakuan terhadap garis sempadan sungai.

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai
yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, yakni paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan tiga meter.

Sementara, garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ditentukan paling sedikit berjarak lima meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan huruf ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Sungai besar dimaksud adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 kilometer persegi dan sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 kilometer persegi.

Dia mengatakan perlu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sungai dan lingkungan serta menjaga ketersediaan dan keberlanjutan air bersih demi kepentingan bangsa.*

Baca juga: 82 persen sungai di Indonesia tercemar dan kritis

Baca juga: Kawasan kumuh bantaran Sungai Gajah Wong-Yogyakarta ditata

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendengar percakapan tidak jelas termasuk tuli ringan

Jakarta (ANTARA) – Mendengar suara orang yang berbicara seperti tidak jelas bukan dikarenakan kesalahan lawan bicara, tetapi mulai terjadi gangguan pendengaran yang dikategorikan sebagai tuli ringan.
 

“Kemampuan pendengaran antara 30-40 desibel terkadang mendengar orang berbicara tidak jelas, sehingga minta diulang,” kata Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan-Bedah Kepala Leher dr Soekirman Soekin Sp.THT-KL di Jakarta, Jumat.
 

Normalnya, pendengaran manusia dengan telinga yang sehat dapat mendengar tanpa ada batas waktu mulai dari 0 hingga 25 desibel. Di atas itu, ada batasan waktu untuk telinga mendengarkan suara yang keras agar tidak terjadi kerusakan pada organ dalam telinga.
 

Suara dengan kekuatan 0 hingga di bawah 10 desibel seperti suara hembusan angin yang menyebabkan gesekan daun serta suara burung berkicau. Suara 10 sampai 20 desibel seperti suara air menetes dan bicara dengan berbisik.
 

Namun, orang dengan kemampuan pendengaran di atas 40 desibel terkadang mendengar orang lain berbicara dengan kata yang tidak beraturan.
 

Orang dikatakan tuli sedang apabila kemampuan pendengarannya di atas 40-60 desibel. Misalnya,.apabila dipanggil namanya dari belakang dia tidak mendengar.
 

Suara dengan kekuatan 50-70 desibel antara lain suara bayi menangis, mesin penghisap debu, dan gonggongan anjing.
 

Jika kemampuan pendengarannya berada pada 80 desibel, seseorang tidak dapat mendengar suara orang berbicara sehingga membuatnya hanya menerka dan membaca gerakan bibir. Kategori ini termasuk dalam tuli berat.
 

Sementara yang paling parah ialah kemampuan pendengaran di atas 80-90 desibel hingga disebut seperti hidup di ruang hampa.
 

Suara dengan kekuatan antara 80-120 desibel adalah suara kendaraan bermotor, dering bel, suara helikopter, mesin pesawat, musik band, dan letusan senjata.
 

Paling banyak kondisi kasus ketulian di Indonesia disebabkan oleh faktor usia yaitu degenerasi sel pada organ rumah siput di dalam telinga yang membuat pendengaran berkurang.
 

Di Indonesia, 20 persen dari orang dengan usia di atas 60 tahun sudah mulai menurun fungsi pendengarannya. Namun, apabila seseorang sudah terpapar dengan suara bising terlalu sering seperti bekerja di pabrik dengan suara mesin keras, terlalu sering menggunakan penyuara telinga atau “earphone” dan lainnya bisa menyebabkan penurunan fungsi pendengaran di usia yang lebih muda.*

Baca juga: Skrining pendengaran sejak lahir untuk deteksi tuli bawaan

Baca juga: Telinga tuli jika gunakan”earphone” berlebihan

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga DPO terorisme tewas

Jenazah anggota kelompok sipil bersenjata dimasukkan ke dalam ambulance usai dievakuasi dari lokasi kontak tembak di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Jumat (22/3/2019). Sebanyak tiga anggota kelompok sipil bersenjata yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO ) dalam kasus terorisme tewas dalam kontak tembak dengan Petugas Satgas Operasi Tinombala di Dusun Air Teh, Desa Marete, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong pada, Kamis (21/3) sore. AN TARA FOTO/Ridwan/MH/hp.

Komunitas Freeport serahkan tiga ton bantuan untuk warga Sentani

Jadi, bantuan ini sebenarnya dari teman-teman komunitas dari Freeport, atau karyawan. Mereka dipimpinan Paul Laly. Mereka buka kesempatan bagi siapa saja, bagi karyawan dan komunitas yang mau memberikan sumbangan untuk warga di Sentani

Jayapura (ANTARA) – PT Freeport Indonesia (PTFI) kirim tiga ton bantuan untuk warga yang terdampak banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat.

Kerry Yarangga, Manajer Corporate Communication (Corcom) PTFI ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Jumat malam mengatakan bantuan sebanyak itu dikirim dari bandara Mozes Kilangin, Timika, Kabupaten Mimika ke bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Jadi, bantuan ini sebenarnya dari teman-teman komunitas dari Freeport, atau karyawan. Mereka di bawah pimpinan Paul Laly. Mereka buka kesempatan bagi siapa saja, bagi karyawan dan komunitas berikan sumbangan untuk warga di Sentani,” katanya.

Ia menyebutkan sumbangan sebanyak tiga ton atau 153 koli itu berisi beragam macam barang, mulai dari pakaian balita, anak-anak hingga orang dewas, selimut, pampers, susu, mi instan dan kebutuhan makanan pokok lainnya.

“Dengan demikian, PTFI sebagai salah satu perusahaan tambang tembaga, perak dan emas di dunia, sejak Minggu malam (17/3) beberapa jam setelah terjadi bencana alam banjir bandang melanda Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Papua,  mengirimkan dan mendistribusikan berbagai barang bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan para korban banjir,” katanya.

Kerry juga menambahkan bantuan tersebut, tidak sampai di situ saja, tetapi dalam situasi darurat hingga 14 hari sebagaimana ketetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, bantuan akan dikirimkan lagi.

Di Sentani, Kabupaten Jayapura, tampak Tim Relawan PTFI telah menerima barang donasi tersebut sebanyak tiga ton yang disumbangkan oleh keluarga besar PTFI yang berdomisili di Kabupaten Mimika.

Freeport mengklaim yang pertama kali mendirikan posko bantuan kemanusiaan dalam koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, BNPB, Basarnas dan TNI/Polri.*

Baca juga: Bantuan bagi korban banjir Sentani terus mengalir

Baca juga: Rp800 juta dari Pemkab Lanny Jaya-Jayawijaya bagi korban banjir

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UI terima 1.656 mahasiswa baru melalui SNMPTN 2019

Calon mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak hadirdalam Registrasi Akademik.

Depok (ANTARA) – Universitas Indonesia (UI) menerima 1.656 mahasiswa baru S1 reguler dari total pendaftar SNMPTN 2019 sebanyak 18.733 peserta.

“Pada 2019, UI menerima mahasiswa baru S1 reguler melalui tiga jalur penerimaan yaitu SNMPTN (dengan kuota 30 persen), SBMPTN (40 persen) dan SIMAK UI (30 persen),” kata Kepala Humas dan KIP UI Dr. Rifelly Dewi Astuti, di kampus UI Depok, Jumat.

Hasil SNMPTN 2019 diumumkan pada Jumat(22/3) melalui http://pengumuman.snmptn.ac.id dan atau http://snmptn.ui.ac.id. Informasi registrasi (daftar ulang) mahasiswa baru UI yang diterima melalui SNMPTN 2019 dapat dilihat secara online dilaman http://penerimaan.ui.ac.id dengan mengisikan nomor peserta SNMPTN.

“Calon mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak hadir dalam registrasi akademik,” katanya.

Rifelly menjelaskan, bagi mahasiswa yang dinyatakan diterima di UI melalui SNMPTN 2019 harus menjalankan serangkaian kegiatan dengan alur pertama verifikasi rapor,  di mana calon mahasiswa baru diwajibkan hadir dan tidak dapat diwakilkan pada 26, 27 dan 28 Maret 2019 di Balairung UI Kampus Depok.

kedua bagi calonmMahasiswa yang lolos verifikasi rapor, harus melakukan konfirmasi pilihan kelas pengajuan pembayaran (konfirmasi wajib
dilakukan secara online di laman penerimaan.ui.ac.id pada  29 – 31 Maret 2019, batas waktu pukul 23.59 WIB.

Ketiga pada 29 Maret hingga 22 April 2019, calon mahasiswa juga diharuskan mengisi https://pra-registrasi.ui.ac.id dan memilih jadwal pemeriksaan kesehatan di klinik satelit kampus UI Depok melalui laman tersebut.

Keempat,  pembayaran biaya pendidikan dengan periode pembayaran pada 29 Maret hingga 22 April 2019).

Kelima,  calon mahasiswa baru diwajibkan hadir dan tidak dapat diwakilkan pada kegiatan registrasi akademik di Balairung UI, Kampus UI Depok, pada  23 April 2019.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendikbud targetkan seluruh guru honorer diangkat 2023

(Antara)-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy menargetkan seluruh guru honorer yang ada di Indonesia pada 2023 mendatang bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  untuk memenuhi kekurangan guru,  khususnya di daerah.

Jakarta Diprediksi Krisis Air 2030

Jakarta Diprediksi Krisis Air 2030

Sejak tahun 2014 lalu, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melakukan survei terhadap 500 kota besar di dunia.
Hasilnya didapati 11 negara akan mengalami krisis air salah satunya Jakarta, Indonesia.

Supardi, menyulap desa transmigran lebih produktif

Kotabaru (ANTARA) – Bumi Asih, satu dari sembilan desa di wilayah Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan kondisinya kini jauh berbeda dibanding beberapa tahun silam.

Hampir di setiap lini kehidupan masyarakat yang berpenghuni sekitar 600 kepala keluarga itu terjadi perubahan signifikan (untuk ukuran perdesaan).

Hasil pembangunan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, berupa infrastruktur seperti jalan, gedung desa, pasar, fasilitas publik lainya seperti embung, penerangan jalan, revitalisasi pertaninan dan perkebunan, perekonomian kerakyatan yang berbasis pemberdayaan.

Adalah Supardi (39), sang kepala desa ‘kreatif’ yang sejak dilantik memimpin masyarakat Desa Bumi Asih tiga tahun silam itu langsung ‘tancap gas’ bersama perangkat desa lainnya membuat terobosan dalam membangun desa mereka.

“Sebagai putra daerah, saya merasa terpanggil untuk memajukan Bumi Asih yang merupakan unit permukiman transmigrasi (UPT)/SP 5 yang dibangun sekitar 1985 itu menjadi desa yang makmur bagi warganya baik pembangunan, ekonomi, sosial budaya, SDM dan nilai keagamaan,” ucap suami Riani Sri Hendaryanti ini memulai perbincangan.

Diakuinya, menjadikan Bumi Asih yang merupakan eks daerah Transmigrasi tahun 80an ini bisa sejajar dengan desa-desa definitif lain yang usianya lebih tua memang bukan pekerjaan mudah.

Tetapi dengan niat yang ikhlas dan semangat yang kuat merupakan modal awal yang bernilai tinggi sebagai sempurnanya ikhtiar.

Ayah dari Razka Pardhian dan Rizka Hayuningtiyas ini menurutkan, bersama aparatur desa lainnya, ia menetapkan sejumlah program kerja yang terbagi dalam skala prioritas dan non prioritas yang kesemuanya itu dalam rangka pemaksimalan anggaran pemerintah yang dialokasikan bagi setiap desa.

Namun dari sekian banyak program yang kami lakukan, Kades lulusan Madrasah Aliyah Negeri Kotabaru ini mengaku tidak hanya bersumber dari dana desa.

Tetapi juga melibatkan pihak lain (stakeholder) melalui program corporate sosial responsibility (CSR) yang wilayah usahanya di sekitar Desa Bumi Asih.

“Sedikitya 10 program kerja yang telah kami lakukan, diawali dari revitalisasi perkantoran dan gedung pelayanan bagi masyarakat yakni mengaktifkan kantor desa dan peran aktif aparatur desa,” katanya.

Melalui program pertama ini, dimaksudkan adanya keterbukaan dalam informasi publik baik informasi APBDes ataupun informasi penting lainya.

Dengan program ini pemerintahan Desa Bumi Asih sering melakukan musyawarah desa baik mengenai pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat ataupun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hal ini disambut antusias warga terlihat dari tingginya animo yang berpartisipasi setiap rapat desa digelar.

Gotong royong.

Program kedua, pemberian bantuan kesehatan kepada warga desa dengan pola gotong royong yang masih dijunjung tinggi olehg warga eks transmigran itu.

Teknisnya dengan memanfaatkan iuran swadaya masyarakat Rp10 ribu per KK, maka bantuan bisa diberikan dengan tiga golongan, I rawat inap sampai 2 hari mendapatkan bantuan Rp1 juta, golongan II rawat inap 2-4 hari mendapatkan Rp 2,5 juta dan golongan III rawat inap lima hari lebih mendapat bantuan Rp5 juta.

“Hal ini dilakukan agar dapat membantu warga yang terkena musibah, setidaknya bermanfaat meringankan biaya transportasi menuju dan dari rumah sakit juga bisa untuk beli obat-obatan,” jelasnya seraya mengatakan hingga Maret 2019 desa telah menyalurkan bantuan kesehatan Rp27 juta.

Program ketiga yakni, pengajuan terbitnya sertifikat baik tanah pekarangan atau ladang milik warga yang sudah hampir 32 tahun belum keluar.

Selain itu pembukaan lahan baru bagi warga pecahan KK (anak atau famili yang berubah status menikah).

Dalam hal ini Supardi mengaku mengajukan permohonan kepada Dinas Transmigrasi untuk digunakan sebagai pemukiman pecahan KK warga Desa Bumi Asih yang berjumlah 45 kavling.

Program ini sinergi dengan program Presiden yakni penerbitan sertifikat tanah.

“Alhamdulillah, sebanyak 400 buah sertifikat milik warga telah diterbitkan dan telah diserahkan kepada pemiliknya masing-masing,” bebernya.

Program keempat, pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mekar Jaya dengan melibatkan para pemuda desa yang tergabung dalam komunitas atau kelompok Mulia Bhakti.

Alhasil, sejak didirikan pada 2017, dibawah kepemimpinan Tujirin, Bumdes Mekar Jaya milik Bumi Asih kini memiliki unit usaha trading yakni membeli buah sawit milik warga dengan harga pantas dan menjualnya ke pabrik crude palm oil (CPO).

Selain itu Bumdes bekerjasama dengan Bank BNI melalui pengoperasian Agen BNI 46 yang bisa melayani segala transaksi keuangan bagi masyarakat, baik menyimpan, menarik tunai hingga transper serta pembayaran-pembayaran lainya seperti BPJS dan rekening listrik.

“Modal awal Rp50 juta dari dana desa yang dijalankan, tahun 2018 hasil usaha berupa asset sebesar Rp 125 juta,” ungkapnya.

Selanjutnya Program kelima yakni, revitalisasi embung desa, dengan membangun kolam seluas 40 m x 50 m kedalaman 8 meter dan baru bisa tersiring dengan batu susun setinggi 4 meter.

Manfaat bai warga sudah teratasi krisis air bersih, melalui embung ini mampu menyediakan air selama musim kemarau hingga 12 bulan.

Program keenam, Penerangan jalan. “Alhamdullillah pada 2017 mendapatkan bantuan penerangan jalan dari dinas sebanyak 15 titik lampu penerangan dan melalui keikutsertaan warga masyarakat kini sudah 45 titik di jalur poros desa dan pemerintah desa masih berupaya untuk seluruh jalan desa ada penerangan jalan seluruhnya”.

Program ketujuh, pembuatan badan jalan antar desa, yang dalam hal ini melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan dapat membantu perawatan jalan poros ataupun jalan di lingkungan desa.

Sebagai tindak lanjut program ini, pemerintahan Desa Bumi Asih juga berhasil membuat jalan baru yang dulunya tidak ada jalan menuju tempat ziarah ke masjid kuno yang terletak di Desa Sei Nipah.

Kini sudah dibuka jalan baru sekitar 1,5 Km yang bertujuan untuk memudahkan pengunjung ziarah ke masjid tua tersebut walau terletak di desa tetangga.

Program kedelapan, revitalisasi pertanian dan perkebunan.

Dia menurutkan, pertanian dan perkebunan di Desa Bumi Asih yang berjarak sekitar 30 Km dari ibukota kabupaten saat ini sangat baik dalam pengelolaanya terutama pertanian padi warga menjadi salah satu lumbung beras di Kabupaten Kotabaru.

Melalui 4 kelompok pertanian Desa Bumi Asih, Maju Makmur Bumi Asih, Sido Makmur, Karya Bakti dan Harapan Baru yang kemudian tergabung dalam Gapoktan Manunggal Jaya, mampu mengjasilkan produksi beras yang bukan hanya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat desa tapi juga daerah lain Kabupaten Kotabaru.

“Dan yang membanggakan, Suli Sarwono putra Desa Bumi Asih yang mengolah lahan pertanian yang masuk wilayah desa tetangga menjadi kelompok pertanian terbaik sekabupaten dan se-Provinsi Kalsel,” beber Supardi.

Program kesembilan, yakni misi pemisahan hasil pengelolaan perkebunan plasma Desa Bumi Asih. Dulu hasil petani plasma warga Bumi Asih masih bergabung dengan desa tetangga pasti bagi hasilnya minim karena selalu dibawah hasil desa tetangga, namun setelah ada pemisahan, kini hasilnya serendah-rendahnya sama dengan desa lain, dan lebih sering hasilnya lebih tinggi.

Kini kegembiraan masyarakat bertambah, selain hasil plasma yang relatif tinggi dan kini tekah dibangun pergudangan pupuk di Desa Bumi Asih.

Dibangunya gudang pupuk ini akan ada peningkatan hasil yang dulunya belum tepat jadwal pemupukan dikarenakan jarak gudang pupuk sangat jauh sekitar 35 Km, kini bisa dipastikan bisa tepat waktu setiap pemupukan.

Kemudian Program kesepuluh, peningkatan jaringan internet. Dituturkan Supardi, hingga 2017 warga Bumi Asih dan Kecamatan Kelumpang Selatan sangat kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan telepon seleluler karena ketiadaan signal.

Pada pertengahan 2018 atas usaha yang dilakukan pemerintahan desa mampu meyakinkan, PT Tower bekerjasama dengan Telkomsel, telah didirikan base transceiver station (BTS) sehingga kini signal ponsel dan jaringan internet sudah sangat mudah dan kuat.

“Banyak manfaat yang didapat dari jaringan tersebut salah satunya memperlancar transaksi perbankan Bumdes Mekar Jaya dan tak kalah pentingnya adalah memudahkan laporan secara online ke pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Selain itu bagi masyarakat mudah mendapatkan informasi media dan memudahkan berkomunikasi melalui handphone. Hal ini jauh berbeda jika dulunya harus mencari-cari tempat sinyal kini di rumah atau di luar rumah sangat mudah mendapatkan sinyal.

Oleh Imam Hanafi
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Skrining pendengaran sejak lahir untuk deteksi tuli bawaan

Jakarta (ANTARA) – Dokter spesialis THT menganjurkan agar segera skrining (mengetes) pendengaran anak sejak lahir untuk mendeteksi secara dini adanya tuli kongenital atau tuli bawaan sejak lahir.
 

Wakil Ketua Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) dr Hably Warganegara Sp.THT-KL di Jakarta, Jumat, menyatakan saat ini di Indonesia belum seluruhnya rumah sakit atau bidan di Indonesia melakukan skrining pendengaran anak setelah dilahirkan.

“Untuk Jakarta, seluruh RSIA sudah melakukan semua. Kalau RSUD, kurang paham sepertinya, belum semua, makanya masih dikampanyekan. Atau kita yang membawa sendiri ke rumah sakit lain untuk diperiksa,” kata Hably.

Dia menjelaskan Komnas PGPKT mengampanyekan untuk memeriksakan pendengaran anak sejak lahir guna mendeteksi bila ada kemungkinan tuli kongenital.

Hably menerangkan Komnas PGPKT sedang memperjuangkan agar skrining pendengaran anak sejak lahir itu bisa menjadi kebijakan sehingga diwajibkan untuk seluruh rumah sakit.

Ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan tuli bawaan, yaitu dengan mengetahui refleks anak yang disebut moro dan tes elektronik untuk mengetahui saraf pendengaran anak bekerja.

Bayi diberikan suara dari bagian belakangnya yang tidak terlihat pandangan seperti menepuk tangan, memanggil keras, atau memukul meja. Jika anak kaget, mengejapkan mata, atau mengerutkan wajah, kemungkinan besar anak mendengar.

Namun tes tersebut dinilai subjektif, sehingga diperlukan tes objektif pendengaran dengan alat Otoacoustic Emission (OAE) untuk mengetahui apakah rumah siput di dalam telinga bekerja.

Dengan mengetahui adanya kelainan pendengaran pada anak sejak dini bisa dilakukan tindakan dengan segera agar anak bisa cepat mendengar dan berbicara.

Keterlambatan deteksi anak tuli kongenital bisa berakibat tidak hanya pada anak yang tidak bisa mendengar, melainkan juga tidak dapat berbicara karena tidak mendengar apapun sejak lahir.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tuli bawaan antara lain ibu hamil yang terinfeksi virus rubella yang bisa menyerang organ janin, adanya kelainan anatomi tubuh yang tidak sempurna, lahir prematur, berat badan rendah, dan lain-lainnya.*

Baca juga: Telinga tuli jika gunakan”earphone” berlebihan

Baca juga: Ray Sahetapy dukung anaknya jadi aktivis tuli

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina MOR VII baksos dukung Indonesia bebas TBC

Makassar (ANTARA) – Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi mendukung Indonesia bebas penyakit Tuberculosis (TBC) dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial (baksos) di kantor pertamina setempat.

“Kegiatan ini sejalan dengan target yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  yakni pada 2030 mendatang insiden TBC menurun 80 persen. Pada 2050 tidak ada lagi kasus baru TBC,”  kata Pjs General Manager Pertamina MOR VII, I Ketut Permadi Aryakuumara, di Makassar, Jumat.

Menurutnya, kegiatan ini sebagai kepedulian pertamina dan dibuka untuk masyarakat umum guna mendeteksi penyakit paru seperti TBC. Bila memang ada peserta yang terdeteksi penyakit segera dilakukan tindakan pengobatan.

Selain itu, acara tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dalam rangka menyambut Hari TBC Sedunia yang diperingati pada 24 Maret 2019. Setelah senam dilanjutkan Talk Show TBC, dan diakhiri screening paru gratis bagi peserta.

TBC merupakan penyakit menular langsung yang ditularkan antarmanusia lewat semburan dahak atau udara. TBC, kata Permadi, adalah penyakit pembunuh nomor tiga tertinggi di Indonesia, setelah stroke dan jantung.

“Penyakit TBC ini sebenarnya bisa disembuhkan asal pasien mengonsumsi obat secara teratur,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Bachtiar Baso pada kesempatan itu menjelaskan, penyakit TBC bisa disembuhkan asalkan penderita disiplin. Bila penderita tidak rutin meminum obat secara teratur bisa jadi TBB latent dan resisten.

“Kalau resisten obatnya semakin banyak yang diminum dan lama pengobatan juga bertambah. Belum lagi reaksi dari obat TBC resisten lebih berat dibandingkan obat TBC biasa,” ujarnya.

Di Sulsel, menurut Bachtiar, masih masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan jumlah pengidap penyakit TBC terbanyak di Indonesia, sehingga diperlukan kegiatan lanjutan seperti screening paru dilaksanakan pertamina sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang sangat spesifik dan bisa berdampak langsung.

Selain berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara pencegahan terhadap mikrobakteria Tuberculosis yang menyerang paru-paru, juga dilakukan peningkatan pemahaman terhadap bahaya mikrobakteria Tuberculosis agar masyarakat dapat mendeteksi sejak dini penyakit TBC.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Seksi Norma K3 Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Giawan Lussa mengapresiasi komitmen Pertamina MOR VII yang melibatkan seluruh tenaga kerja yang berada di lingkungan bisnisnya.

Selain tetap meningkatkan kualitas kesehatan dengan peduli, juga ikut berpartisipasi terhadap pengurangan jumlah pengidap penyakit, khususnya TBC.

“Ini menjadi contoh peran aktif perusahaan dalam memperhatikan kesehatan kerja di lingkungan operasionalnya, semoga kegiatan ini dapat dicontohi di lokasi-lokasi lain,” kata Giawan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bantuan bagi korban banjir Sentani terus mengalir

Banjir yang melanda Kabupaten Jayapura yang menimbulkan korban jiwa membuat kita berduka atas dasar itulah kami merasa terpanggil untuk memberikan bantuan kemanusian.

Jayapura (ANTARA) – Bantuan terus berdatangan bagi korban banjir bandang yang melanda warga Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Salah satunya datang dari Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng), Ricky Ham Pagawak.

“Banjir yang melanda Kabupaten Jayapura yang menimbulkan korban jiwa membuat kita berduka. Kami terpanggil untuk memberikan bantuan kemanusiaan,” kata Bupati Ricky Ham Pagawak kepada wartawan disela-sela penyerahan bantuan di Jayapura, Jumat.

Bupati Ham bersama dengan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim peduli bencana Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 70 orang turun langsung menyerahkan bantuan kemanusiaan.

Distribusi bantuan kemanusiaan tersebut dimulai dari tempat pengungsi di STAKIN Sentani, yang dihuni 900 lebih pengungsi.

Pada kesempatan itu, Bupati Ham menyerahkan bantuan secara simbolis. Dia pun memberikan penguatan dan semangat kepada para pengungsi.

Selain STAKIN, Bupati Ham bersama rombongan juga menyerahkan bantuan yang sama kepada korban banjir di tiga posko lainnya, masing-masing Posko SIL, Stadion Barnabas Youwe dan Puspenka Hawai.

Tak hanya menyerahkan bantuan dalam bentuk barang, Bupati Ham juga menyerahkan bantuan berupa uang.

Ham mengatakan, banjir bandang yang mengakibatkan korban jiwa maupun material membuat semua yang ada di Provinsi Papua berduka cita, termasuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah.

Menurut dia, bantuan yang diserahkan di antaranya sembako, keperluan bayi, pakaian layak pakai, dan alat tidur.

“Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tapi bagaimana kepedulian dan sikap dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah,” katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Mamberamo Tengah ini yakin bantuan yang diberikan akan bermanfaat bagi korban bencana. Apalagi bantuan ini akan disalurkan oleh pihak gereja baik GIDI, Baptis, GKI maupun pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pihak gereja maupun Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dengan sigap membangun posko sehingga dapat menampung masyarakat yang menjadi korban banjir,” tambah Bupati.

Ketua Klasis Wilayah Pantura Pendeta Iker Tabuni menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ham yang datang mengunjungi langsung korban banjir dengan memberikan bantuan baik barang maupun dana.

Ia menilai, dengan memberikan bantuan secara langsung di posko, sebagai langkah tepat sebab masyarakat bisa melihat langsung bantuan-bantuan itu. Dan bisa merasakan langsung perhatian pemimpin bagi rakyatnya.

“Kami sendiri akan mengatur dengan baik bantuan yang ada agar masyarakat bisa merasakannya,” katanya.

Koordinator Posko bantuan Puspenka, pendeta Willem Itaar mengaku bantuan ini akan membantu meringankan warga yang menjadi korban banjir.

“Kami berterima kasih untuk itu,” katanya. Menurut dia, pelayanan diberikan kepada warga dari semua dedominasi gereja kepada warga yang menjadi korban banjir.

Dia mengatakan, pihaknya tidak hanya melayani dalam bentuk menyiapkan makan, minum, maupun pakaian, tetapi juga pelayanan pastoral konseling kepada orang tua maupun anak untuk memulihkan trauma pasca banjir.*

Baca juga: Rp800 juta dari Pemkab Lanny Jaya-Jayawijaya bagi korban banjir

Baca juga: Demokrat: korban banjir Sentani masih butuh bantuan

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rp800 juta dari Pemkab Lanny Jaya-Jayawijaya bagi korban banjir

Selain bantuan dana, pemerintah dan masyarakat telah mengirim 37 koli bantuan pakaian layak pakai dan peralatan masak yang diharapkan membantu korban banjir

Wamena (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menyalurkan bantuan dana sebesar Rp800 juta untuk korban banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Christian Sohilait di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan Bupati Lanny Jaya menyerahkan Rp800 juta, dan ditambah lagi dengan hasil penggalanangan dana yang dilakukan oleh masyarakat Ibu Kota Lanny Jaya, yaitu Tiom.

“Kami sudah mulai menyalurkan bantuan Pemkab Lanny Jaya, sementara aksi dilakukan juga oleh masyarakat Tiom karena kami punya empat gereja baptis di Sentani yang juga kena musibah, yaitu Gereja Baptis Komba, Kihiran , Pos 7 dan Yahim,” katanya.

Selain bantuan dana, pemerintah dan masyarakat telah mengirim 37 koli bantuan pakaian layak pakai dan peralatan masak yang diharapkan membantu korban banjir.

Christian Sohilait mengatakan telah dikirim tenaga dokter bedah, dokter umum dan dua orang perawat ke Sentani untuk membantu korban luka-luka.

“Kita akan menyerahkan bantuan secara langsung dan melihat kondisi masyarakat Lanny Jaya yang ada di Sentani. Ini bantuan pertama, sedangkan di Tiom masih melakukan penggalangan bantuan,” katanya.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan sebagai bentuk kepedulian mereka pemerintah dan masyarakat Jayawijaya, sudah ditransfer dana untuk membantu korban banjir Kabupaten Jayapura.

“Kami dari Jayawijaya sudah mentranfer Rp300 juta kepada pemda Kabupaten Jayapura,” katanya.

Baca juga: PMI Kirim Logistik Bantuan Untuk Korban Banjir di Sentani

Baca juga: Pegiat di Manokwari galang bantuan korban banjir bandang di Sentani

Baca juga: Kapal bantuan Kemenhub untuk korban banjir tiba di Sentani

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi hari air sedunia di Bandung

Seniman yang tergabung dalam Masyarakat Seni Rakyat Indonesia (Masri) melakukan aksi teatrikal di Sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019). Aksi teatrikal yang bertemakan “Ritus Tubuh dan Air” tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Air Sedunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

Masyarakat tanggapi beragam wacana PUBG haram

(Antara) – Beragam tanggapan muncul dari masyarakat terkait wacana fatwa haram terhadap game Player Unknown’s Battlegrounds atau PUB-G di Indonesia.  Ada yang tidak setuju,  ada yang mendukung, ada pula yang menyarankan agar diberlakukan batasan umur untuk memainkan game yang disinyalir menjadi inspirasi penembakan brutal yang terjadi di Selandia Baru beberapa waktu lalu.