Bupati Madiun berlakukan status pemulihan bencana banjir

Musibah banjir juga menyebabkan 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat

Madiun (ANTARA) – Bupati Madiun Ahmad Dawami memberlakukan status pemulihan bencana banjir selama dilakukannya penanganan pascabanjir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur oleh pemerintah daerah setempat.

“Dalam masa 90 hari, kami akan melakukan inventarisir secara detail. Kami juga akan mengembalikan situasi semuanya seperti sebelum terjadi banjir, dan kami akan berkooridnasi dengan pemerintah provinsi,” ujar Bupati Ahmad Dawami kepada wartawan, di Madiun, Selasa.

Status pemulihan bencana banjir berlaku selama 90 hari ke depan mulai tanggal 13 Maret 2019 hingga tanggal 10 Juni 2019.

Menurut dia, pemberian bantuan dalam bentuk apapun akan dihentikan pada Selasa 12 Matet 2019 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hal itu karena bantuan yang tersalurkan saat ini dirasakan sudah mencukupi.

“Hal itu juga menghindari penyalahgunaan bantuan yang telah masuk,” kata Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir, setiap harinya bantuan telah didistribusikan kepada para korban. Semua laporan bantuan, baik yang masuk maupun yang sudah terdistribusikan akan disampaikan secara transparan dalam waktu 14 hari ke depan.

Bupati Madiun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang telah disumbangkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban hidup para korban.

“Terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang memberikan bantuan. Kepada yang memberikan didoakan semoga menjadi amal kebaikan,” katanya.

Sementara, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Madiun, diketahui estimasi kerugian akibat banjir di wilayahnya yang terjadi pada Rabu (6/3) hingga beberapa hari lamanya, mencapai sebesar Rp54.093.855.000.

Kerugian tesebut meliputi kerusakan permukiman mencapai Rp38.610.000.000, kerugian pertanian Rp8.093.295.000, kerugian peternakan sebesar Rp416.560.000, dan kerugian infrastruktur Rp6.974.000.000.

Jumlah kerugian tersebut meliputi kerusakan banjir yang menerjang sebanyak 57 desa di 12 Kecamatan terdampak. Sebanyak 5.707 KK dan 497 hektare lahan pertanian terdampak banjir. Sedangkan, ternak mati terdiri 10 ekor sapi, 69 ekor kambing, dan 4.058 ekor unggas.

Musibah banjir juga menyebabkan 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Sejumlah kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.  

Baca juga: BNPB: 12.495 KK di 15 kabupaten di Jatim terdampak banjir
Baca juga: Kerugian banjir di Kabupaten Madiun Rp54 miliar

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan warga Sukabumi-Jabar mengungsi akibat bencana

Dari hasil rekapitulasi data bencana sepanjang Februari terjadi 53 kasus dengan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 188 kepala keluarga (KK) atau 288 jiwa

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat sepanjang Februari 2019, ratusan warga mengungsi akibat tempat tinggalnya rusak dilanda bencana alam.

“Dari hasil rekapitulasi data bencana sepanjang Februari terjadi 53 kasus dengan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 188 kepala keluarga (KK) atau 288 jiwa. Namun sebagian korban bencana tersebut sudah ada yang pulang ke rumahnya masing-masing setelah perbaikan dan ada juga yang menumpang di rumah keluarganya,” kata Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna di Sukabumi, Selasa.

Adapun rincian kasus bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sepanjang bulan lalu yakni tujuh kasus kebakaran, 23 kasus longsor, satu kasus banjir, angin kencang (puting beliung) delapan kasus, gempa bumi lima kasus, pergerakan tanah tiga kasus dan bencana lain-lain enam kasus.

Namun pada kejadian bencana di Februari tidak ada korban jiwa, hanya saja 123 rumah terdampak dengan rincian 18 rusak berat, 42 rusak sedang, 63 rusak ringan dan 25 terancam bencana.

Menurutnya, kejadian bencana di Kabupaten Sukabumi pada Maret ini juga cukup banyak yang mayoritas kejadian tanah longsor. Bahkan hampir sepanjang tahun kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini kerap dilanda bencana.

“Bencana yang terjadi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, baik yang berada di utara maupun selatan Sukabumi. Sementara untuk kerugian masih dalam perhitungan,” tambahnya.

Daeng mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah paling rawan terjadi bencana di Indonesia. Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada warga yang tinggal khususnya di bantaran sungai, tebing atau daerah rawan untuk selalu waspada, mengingat saat ini curah hujan masih tinggi.

Pada Maret ini pihaknya sudah menerima beberapa laporan kejadian bencana seperti puting beliung, longsor maupun banjir. Untuk antisipasi dan pengurangan dampak bencana selain melakukan sosialisasi pihaknya juga melakukan pencegahan seperti pemasangan bronjong dan normalisasi sungai.

Baca juga: Sukabumi masuk kategori daerah berisiko bencana sedang

Baca juga: 725 kali bencana telah melanda Kabupaten Sukabumi selama 2018

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI berkomitmen sukseskan program pemerintah daerah

Palangka Raya (ANTARA) – Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen menyukseskan program pembangunan pemerintah daerah.

“Melalui TMMD ini dilakukan pembukaan jalan menuju tempat perkebunan warga di Kelurahan Kalampangan. Ini salah satu bukti komitmen TNI turut menyukseskan program pemerintah,” kata Bakti di Palangka Raya, Selasa.

Dia mengatakan, membangun daerah menjadi lebih maju menjadi perhatian anggota TNI yang berada di setiap daerah.

Pernyataan itu diungkapkan Bakti disela acara peninjauan lokasi TMMD Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di Kelurahan Sabangau kota setempat.

Program TMMD itu dilakukan dengan membuka jalan sekitar 5.210 meter yang melibatkan 150 personel gabungan TNI, Polri serta unsur masyarakat di daerah setempat.

Saat peninjauan, capaian program TMMD di lokasi yang terletak di sekitar jalan trans kalimantan hampir mencapai 75 persen.

Bakti mengatakan dengan dibukanya jalur transportasi darat tersebut oleh anggota Kodim 1016/Palangka Raya, tidak lain untuk memudahkan mereka untuk menuju kawasan pertanian yang dikembangkan.

“Saya menyarankan kepada pemerintah di daerah itu agar melakukan pemeliharaan serta meningkatkan kawasan setempat, baik fisik maupun non fisik yang nantinya kegiatan tersebut juga akan dirasakan banyak masyarakat,” kata jendral bintang dua itu.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, pemerintah daerah tentunya akan memperhatikan apa yang sudah disarankan Aster Kasad Meyjen TNI Bakti Agus Fadjari.

Apalagi program TMMD yang dilakukan, sangat membantu banyak masyarakat serta petani yang memiliki lahan di kawasan tersebut untuk bercocok tanam.

“Kami sangat menyambut baik mengenai program yang dilakukan Kodim 1016/Plk, karena apa yang mereka lakukan tidak lain a
membantu masyarakat di daerah ini,” katanya.*

Baca juga: TMMD-104 Manokwari buka peluang usaha perikanan

Baca juga: TMMD Solusi Menurunkan Angka Kemiskinan, kata Danrem TU

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud : jumlah penerima KIP meningkat signifikan

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi PhD mengatakan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sepanjang 2014 hingga 2019 meningkat signifikan.

“Jumlah penerima KIP pada 2014 hanya sekitar 7.950.012 siswa yang kemudian pada tahun ini sebanyak 17.900.000 siswa,” ujar Didik Suhardi di Jakarta, Selasa.

Jumlah penerima KIP naik signifikan pada 2015, yakni sebanyak 18.977.014 siswa dari 7.950.012 siswa pada 2014 . Kemudian pada 2016, pada 19.221.903 siswa, pada 2017 sebanyak 18.248.287 siswa, dan sebanyak 18.745.047 siswa pada 2018.

Sementara anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) atau KIP pada 2014 sebesar Rp4,3 triliun, kemudian pada 2015 sebanyak Rp9,7 triliun dan pada 2016 sebanyak 9,68 triliun.

“Pada 2017, anggaran PIP sebanyak Rp9,36 triliun dan pada 2018 sebanyak Rp9,71 triliun,” papar dia.

PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuannya melalui program itu, masyarakat bisa mendapatkan layanan akses pendidikan.

Baca juga: Mendikbud tegaskan penerima KIP jangkau hingga perguruan tinggi
Baca juga: Sri Mulyani bilang tiga kartu sosial Jokowi tidak membebani anggaran
Baca juga: Pemerintah distribusikan 1,9 juta KIP untuk santri-anak yatim

Pewarta: Indriani
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen KKB: gelar adat “Mambri Sami” sebagai teladan

Biak (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Lembaga adat Kain Karkara Biak (KKB) Kabupaten Biak Numfor Malek Kmur mengakui pemberian gelar adat pemimpin “Mambri Sami” kepada anak adat, yakni Bupati terpilih Herry Ario Naap diharapkan bisa menjadi teladan dalam memimpin masyarakat.

“Ritual penobatan adat untuk pemberian gelar adat Mambri sangat sakral dalam kebudayaan adat Biak karena ia disaksikan oleh Tuhan, alam semesta dan di hadapan manusia,”ujar Sekjen KKB Malek Kmur di Kampung Napdori, Distrik Swandiwe, Biak Numfor, Papua, Selasa.

Malek Kmur mengatakan gelar adat diterima Bupati terpilih Biak Herry Ario Naap dan istri Ruth Naomi Naap/Rumkabu sebagai Binsyouwi merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat kepada pemimpin anak adat yang baru.

Ia mengharapkan status gelar adat Mambri yang disandang Bupati terpilih diharapkan mampu melayani masyarakat serta menjadi pemimpin yang jujur dan amanah.

Status Mambri bagi pemimpin, menurut Kmur, ia dalam memimpin rakyatnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang berlaku dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangga masyarakat adat Biak.

“Tradisi pemberian gelar adat sangat sakral dan mempunyai nilai adat yang sangat tinggi sehingga prosesi acaranya dapat disaksikan masyarakat adat secara terbuka,”kata Malek Kmur seusai pengukukuhan prosesi adat “Mambri Sami”.

Prosesi kegiatan adat untuk Bupati terpilih Biak Herry ario Naap dijalani dengan melakukan ritual memberikan makan dan membagikan uang kepada keluarga besar Marandof, Rumkabu dan Naap berjalan dengan lancar dihadiri ribuan warga kampung.

Di kursi undangan pengukuhan adat tampak Ketua DPRD Biak Zeth Sandy, Pangkosek Hanudnas IV Biak Marsekal Pertama TNI Mujianto, Danlanud Manuhua Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto, Danlanal Kolonel Laut (P) Budi Darmawan Amran. (*)

Pewarta: Muhsidin
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Sidoaro janjikan perbaiki jalan Bulang-Prambon tahun 2019

Nanti kami akan koordinasikan kembali dengan dinas PU Bina Marga, dinas perhubungan, Camat Prambon dan pihak Desa Bulang bagaimana solusinya terkait kendaraan yang melebihi tonase

Sidoarjo (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menjanjikan akan melakukan perbaikan  jalan Bulang-Prambon sepanjang sekitar 600 meter yang mengalami kerusakan dengan menggunakan beton cor, supaya bisa lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan aspal.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin di Sidoarjo, Selasa, mengatakan jalan sepanjang kurang lebih 600 meter tersebut telah dianggarkan dinas PU Bina Marga sebesar Rp5 miliar dan pada bulan ini sudah mulai proses lelang.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Sidoarjo menargetkan pengerjaan bisa dimulai pada triwulan ke dua, antara April-Juni,” katanya.

Untuk melihat kerusakan jalan itu, kata dia, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung titik kerusakan jalan dan meminta supaya jalan diperbaiki sementara sambil menunggu proses lelang selesai.

“Tadi sudah saya perintahkan kepala dinas PU Bina Marga supaya diperbaiki sementara sambil menunggu proses lelang karena jalan ini masuk dalam anggaran perbaikan dan akan kami beton,” ucapnya.

Pria yang akrab dipanggil Cak Nur ini mengatakan, salah satu penyebab jalan rusak ini selain karena musim hujan kemarin juga disebabkan kendaraan yang melewati sepanjang jalan ini melebihi kelas tonase.

“Nanti kami akan koordinasikan kembali dengan dinas PU Bina Marga, dinas perhubungan, Camat Prambon dan pihak Desa Bulang bagaimana solusinya terkait kendaraan yang melebihi tonase,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih mengatakan, proses lelang sudah masuk di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sambil menunggu proses lelang selesai pihaknya akan melakukan perbaikan sementara dengan mengurug jalan berlubang dengan kerikil campur aspal.

“Sekarang ini yang kami melakukan perbaikan sementara, jalan yang berlubang kami urug pakai kerikil campur aspal, sedangkan yang bergelombang kami ratakan supaya tidak membahayakan pengendara,” ujarnya.

Sedangkan Khusunul Khotimah, salah seorang warga yang sehari-hari berjualan nasi di depan rumahnya mengatakan, kerusakan jalan sudah tiga bulan lebih dan sekarang ini baru ada perbaikan. Diharap kepada Pemkab Sidoarjo supaya jalan tersebut segera di perbaiki dengan di beton.

Ia menjelaskan, selama jalan depan rumahnya belum diperbaiki, warungnya tutup tidak jualan karena selain macet juga debunya sangat menggangu dan berdampak sepinya pembeli.

“Sejak jalan ini rusak, warung saya sepi dan terpaksa saya tidak jualan, warung sebelah juga pindah tempat karena sepi. Saya mohon kepada Pemkab Sidoarjo supaya segera ada tindakan karena hanya depan rumah ini saja yang belum dibeton, sebelah timur dan barat jalannya sudah dibeton,” ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sajian Kopi Unik di Stasiun Bandung

ANTARA-PT Kereta Api Indonesia menggelar acara Ngopi Bareng jilid 3 di Stasion Bandung, Jawa Barat. Tak kurang dari 30 gerai kopi memanjakan para penumpang dan pelanggan transportasi kereta api. Namun ada satu gerai yang menyajikan kopi unik, yang terinspirasi dari kopi monyet yang ada di India. 

Platform Satu Data Indonesia akan berperan cegah perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan mengatakan platform Satu Data Indonesia akan dapat berperan dalam upaya mencegah terjadinya perubahan iklim.

“Meskipun demikian, pendataan mengenai jumlah emisi karbon belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Belum, tentu akan diintegrasikan, tapi sekarang masih yang pokok-pokok dulu, seperti data kemiskinan, lahan, hutan dan  hal-hal itu sedang didorong (diintegrasikan di data.go.id),” kata Abetnego pada acara bertajuk Data Untuk Aksi Iklim Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pemerintah menargetkan proses penerbitan dasar hukum bagi Satu Data Indonesia terkait penggunaan portal data.go.id akan rampung tahun ini.

“Lagi didorong agar perpresnya bisa diterbitkan dalam waktu dekat, diusahakan tahun ini,” kata Abetnego.

Portal Satu Data Indonesia ini merupakan portal yang berisi data lintas kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah dan semua instansi lain yang terkait.

Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.

Menurut dia, dengan menggunakan sistem data terpusat ini, pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasinya diharapkan akan lebih terarah. 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini profil sembilan panelis debat cawapres

Jakarta (ANTARA) – KPU di Jakarta, Selasa, telah mengumumkan sembilan nama yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Maret 2019, dengan tema “Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya”.

Mereka merupakan tokoh dari berbagai profesi, seperti budayawan, penggiat serta akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka turut serta menjadi panelis debat putaran ketiga yang mempertemukan calon wakil presiden no 01 Ma’ruf Amin dan cawapres 02 Sandiaga Uno.

Inilah profil singkat dari para panelis:

1. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu
Perempuan yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 19 April 1964, merupakan Guru Besar Sosiologi sekaligus menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin kedua kalinya untuk periode 2018-2022.
Dia merupakan sarjana bidang studi Sosiologi dari Universitas Airlangga (1982-1985) dan Universitas Hasanuddin.
Kemudian dia melanjutkan jenjang S2 pada 1991-1993 di Departemen Sosiologi dan Antropologi di Universitas Ateneo Manila (Ateneo de Manila University), Filipina.
Untuk jenjang doktoral dia kembali mengambil Ilmu Sosial dengan konsentrasi Sosiologi di Universitas Hasanuddin pada 2001-2005.
Dia banyak melakukan penelitian di bidang pembangunan daerah di kawasan Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan.
Salah satu penelitiannya adalah mengenai “Pengkajian Peran Pendidikan Terhadap Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia” (Balitbang Depdiknas), Tahun 2007.

2. Prof. Cahiril Effendy
Prof. Chairil Effendy merupakan guru besar di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Dia juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Tanjungpura periode 2007-2011. Dia adalah Profesor sastra lisan Universitas Tanjungpura.
Penelitiannya banyak terfokus pada sastra dan Bahasa Melayu, seperti tertuang pada jurnal ilmiahnya “Nilai-nilai Budaya dalam teks Raja Alam” pada 2017. Teks Raja Alam merupakan salah satu teks sastra lisan Melayu Sambas.
Selain mengajar dia juga memangku jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat.
Sebagai ketua MABM Kalbar, dia melihat narkoba sebagai persoalan serius yang harus ditangani bersama baik masyarakat dan pemerintah.
Dia juga meminta pemerintah untuk serius menangani penyebaran paham radikal yang dapat membahayakan perdamaian masyarakat.

3. Prof. Syamsu Rizal
Prof. Syamsu Rizal merupakan rektor Universitas Syiahkuala (Unsyiah), Aceh pada 2018-2022 (periode kedua) dan guru besar Fakultas Teknik Unsyiah. Dia menyelesaikan sarjananya di Unsyiah pada 1987, dan menyelesaikan gelar Master of Engineering di Universitas Teknologi Toyohashi, Jepang pada 1998.
Gelar dokternya diraih pada universitas yang sama pada 2001.
Pria yang lahir di Idi Rayeuk, Aceh Timur pada 8 Austus 1962 tersebut menjadi Rektor Unsyiah pada 2012.
Di tangannya dia mampu membuat universitas tersebut memiliki akreditasi A, yang sebelumnya berakreditasi C.

4. Prof. Yudian Wahyudi
Prof. Yudian Wahyudi adalah rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.Sebagai guru besar dia mengajar program studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
Dia menamatkan strata satu di IAIN Suanan Kalijaga jurusan Peradilan Agama pada 1987. Kemudian di tempat yang sama dia mengambil gelar master jurusan Ilmu Islam dan lulus pada 1993. Untuk jenjang doktoral dia sekolah di McGill University dengan jurusan Ilmu Islam dan lulus pada 2002.
Dia juga menulis buku “Hukum Islam antara Filsafat dan Politik” yang diterbitkan oleh Pesantren Nawesea Press pada 2015.
Di luar kegiatan mengajar, dia juga  menjadi imam dan khatib, antara lain untuk sholat Idul Fitri di GOR UNY pada 2015.

5. Prof. Sublihar
Prof. Sublihar adalah Guru Besar program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.
Dia menyelesaikan pendidikan strata I ilmu administrasi negara pada tahun 1986 di Universitas Sumatera Utara.
Beberapa penelitiannya fokus pada pembangunan masyarakat lokal sekitar Sumatera Utara.

6. Radhar Panca Dahana
Radhar Panca Dahana adalah budayawan sekaligus sastrawan yang lahir pada 26 Maret 1965. Radhar menyelesaikan strata satu jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia pada 1993, kemudian dia melanjutkan studinya di École des Hautes Études en Science Sociales, Paris, Prancis.
Dia menjadi koordinator dari forum pertemuan gagasan terbuka Mufakat Budaya Indonesia pada awal Desember 2018, menyambangi Komisi Pemilihan Umum.
Ia menyarankan agar tema budaya menjadi salah satu yang dibahas dalam debat capres dan cawapres 2019.
Menurut Radhar kandidat yang memiliki pemahaman mengenai budayanya akan dapat memahami bangsanya sendiri, sebab bangsa dibentuk dari budaya.

7. Anis Hidayah
Anis Hidayah adalah  pendiri lembaga swadaya Migrant Care yang bergerak di bidang advokasi pekerja migran.
Perempuan kelahiaran Bojonegoro pada 7 November 1976 ini aktif menyuarakan keadilan bagi buruh migran.
Dia dan teman-temannya juga sering melakukan aksi baik di kedutaan yang bersangkutan mau pun protes kepada pemerintah yang dianggap tidak melindungi buruh migran yang terancam atau telah dieksekusi mati di luar negeri.
Menurut dia banyaknya buruh migran yang menjadi korban eksekusi mati merupakan bentuk lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia.
Menurut dia, presiden harusnya dapat memimpin diplomasi pembelaan terhadap buruh migran yang menghadapi ancaman hukuman mati. Dia pun mengecam aksi Indonesia yang melegalkan hukuman mati di tanah air.
Tak hanya itu, Migrant Care juga terus mendesak pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai bentuk perlindungan dan memperkuat diplomasi Indonesia dalam melindungi buruh migran yang kebanyakan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar sana.

8. Prof. David S Perdanakusuma
Prof. David S Perdanakusuma adalah Ketua Majelis Kolegium Kedotkeran Indonesia, dia juga Guru Besar Ilmu Bedah Plastik Universitas Airlangga.
David bersama timnya dari rumah sakit RSU Dr. Soetomo juga menangani rekonstruksi wajah (face-off) Siti Nur Jazilah alias Lisa yang menjadi korban penyiraman air keras oleh suaminya.
Walikota Surabaya pun memberikan penghargaan kepada tim Face-off tersebut pada 2006.
Pria yang lahir di Singkawang 5 Maret 1960 tersebut menyelesaikan strata satu di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung pada 1988.
Kemudian gelar spesialis bedah plastik dia raih pada 1997 di Fakultas Kedokteran Unveristas Indonesia, Jakarta.
Jenjang doktoral dia selesaikan di Ilmu Kedokteran program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya pada 2003.

9. Prof. Yos Johan Utama
Prof Yos Johan Utama merupakan pakar hukum acara tata usaha negara yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang sejak 2015.
Sebelum menjabat rektor, pria kelahiran Semarang, 10 November 1962 itu juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di universitas yang sama.
Di kancah nasional dia juga dipercaya sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk masa bakti 2019-2020 yang terpilih dalam konferensi dan temu tahunan  XX FRI 2018 di Universitas Hasanuddin Makassar pada 14-15 Februari 2018 lalu.
Dia menjadi salah satu akademisi yang fokus dalam memperkuat eksistensi peran perguruan tinggi di era digital.
Hal ini di antaranya lewat sejumlah program-program yang sedang pihaknya siapkan bersama FRI yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi setiap mahasiwa peserta didik mereka agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dunia kerja dan menjadi pemenang dalam setiap persaingan di kancah global

Oleh Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengungsi korban banjir Mamuju mulai terserang gatal-gatal

Mamuju (ANTARA) – Warga korban banjir dari Lingkungan Sama, Kelurahan Bebangan Kecamatan Kalukku. yang mengungsi di Dusun Gentungan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mulai terserang gatal-gatal.

Dilaporkan dari Mamuju, Selasa sore, kondisi para pengungsi yang tinggal di tenda penjang tanpa dinding dan dengan alas seadanya itu semakin memprihatinkan karena sebagian anak-anak mulai terserang gatal-gatal.

“Di tubuh anak saya muncul bentol merah,” kata seorang pengungsi, Martini.

Ia menyatakan, bentol merah yang ada di tubuh anaknya dan sejumlah pengungsi lainnya disebabkan gigitan ulat bulu yang ada di tenda sejak Senin malam (11/3).

“Sejak semalam banyak ulat bulu di tenda sehingga kemungkinan penyebab gatal-gatal itu akibat ulat itu. Memang, kondisi tenda terbuka tanpa dinding sehingga hewan apalagi serangga mudah masuk,” tutur Martini.

Ia berharap pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat membantu masyarakat, minimal menyiapkan tenda pengungsian yang layak.

“Kami berharap dapat segera pindah ke lokasi yang baru, tetapi bukan di rumah kami di Lingkungan Sama, karena sudah tidak aman didiami. Paling tidak, pemerintah memberikan bantuan tenda yang layak dan tidak bocor seperti tenda yang saat ini kami pakai,” harap Martini.

Sementara, Kepala Lingkungan Sama Basir membenarkan warganya yang saat ini berada di pengungsian mulai terserang gatal-gatal.

“Iya memang ada beberapa warga yang terserang gatal-gatal. Kemungkinan faktor cuaca dan adanya ulat bulu,” kata Basir.

Sebanyak 59 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 273 jiwa yang didominasi anak-anak dan perempuan mengungsi dari rumah-rumah mereka di Lingkungan Sama karena khawatir akan terjadi longsor, pascabanjir bandang menerjang kawasan itu, pada Kamis (28/2).

Pada saat banjir bandang tersebut, sebanyak lima rumah warga Kampung Sama hilang terseret air.

Kemudian, pascabanjir bandang tersebut, warga kembali panik setelah adanya retakan di kawasan perbukitan yang mengelilingi Kampung Sama.

Akhirnya, pada Kamis (7/3) warga Lingkungan Sama mengungsi di Kantor Lurah Bebanga Kecamatan Kalukku selama tiga hari.

Namun setelah masa tanggap darurat berakhir pada Minggu (10/3) warga akhirnya mencari tempat pengungsian sendiri setelah menolak dipulangkan ke rumahnya masing-masing. 

Baca juga: Pengungsi korban banjir Mamuju kekurangan air bersih
Baca juga: Pengungsi korban banjir Mamuju dirikan tenda darurat
Baca juga: Korban banjir Mamasa-Sulbar mendapat bantuan kesehatan Polres Mamuju

Pewarta: Amirullah
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PIP tingkatkan jumlah peserta didik

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi, PhD mengatakan Program Indonesia Pintar (PIP) meningkatkan jumlah peserta didik.

“Jumlah peserta didik semakin meningkat sejak adanya PIP atau melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini,” ujar Didik di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan penambahan akses yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya membangun dan membiayai operasional sekolah negeri dan sekolah swasta, termasuk bantuan unit sekolah baru, PIP, dan lainnya.

Dia menambahkan jumlah siswa mencapai 44.506.605 pada 2014/2015, kemudian pada 2016/2017 sebanyak 45.105.949 siswa, dan kemudian mencapai 45.073.778 siswa pada 2018/2019.

Jumlah penerima KIP pada 2014 hanya sekitar 7.950.012 siswa, pada 2015 sebanyak 18.977.014 siswa, pada 2016 sebanyak 19.221.903 siswa, pada 2017 sebanyak 18.248.287 siswa, dan sebanyak 18.745.047 siswa pada 2018. Selanjutnya pada 2019 sebanyak 17.900.000 siswa.

Sementara anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP pada 2014 sebesar Rp4,3 triliun, kemudian pada 2015 sebanyak Rp9,7 triliun dan pada 2016 sebanyak 9,68 triliun.

“Pada 2017, anggaran PIP sebanyak Rp9,46 triliun dan pada 2018 sebanyak Rp9,71 triliun serta pada 2019 sebanyak Rp9,69 triliun,” ujar dia.

PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuannya melalui program itu, masyarakat bisa mendapatkan layanan akses pendidikan. (*)

Pewarta: Indriani
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK akan bangun 13 stasiun pemantau kualitas udara di 2019

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membangun 13 stasiun pemantau kualitas udara di 13 kota di Indonesia pada 2019.

“Sekarang sudah ada di 14 kota tahun ini insyaallah kita akan pasang (stasiun pemantau kualitas udara, red.) di 13 kota,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLHK Karliansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Saat ini, KLHK sudah memasang stasiun pemantau kualitas udara di 14 kota di Indonesia, akan tetapi kalau digabungkan dengan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dam Geofisika, pemerintah daerah, dan swasta, maka total sekitar 50-an stasiun pemantau kualitas udara yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebanyak 14 stasiun pemantau kualitas udara itu telah ada di Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Kalimantan Utara, Jakarta Pusat, Manado, Makasar, dan Mataram.

Sebanyak 13 pemantau kualitas udara itu akan dibangun di 13 kota, yakni Bekasi, Depok, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Jayapura, Lampung, Medan, Malang, Bandung, dan Bengkulu.

Untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan, sejumlah upaya dapat dilakukan, termasuk pemberlakuan bahan bakar setara euro 4 , uji emisi kendaraan bermotor regular , pengawasan ketaatan emisi industri atau pembangkit listrik tenaga uap.

Selain itu, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, penghijauan seperti membangun taman kota dan hutan kota, pengembangan transportasi massal, serta pemantauan kualitas udara regular .
 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“E-sport” masuk kurikulum, terobosan atau beban?

Jakarta (ANTARA) – “Kalau sudah akhir pekan, bisa sampai jam 02.00 WIB mainnya,” kata Ihsan lalu tertawa, menceritakan kegemarannya bermain gim seluler “sejuta umat”, Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).

Ihsan dalam sehari bisa memainkan gim seluler itu hingga lima jam. Keseruan beradu strategi melawan musuh, ataupun “berperang” bersama teman-teman satu tim, membuat dia sering lupa waktu.

Namun, remaja yang pernah mengikuti olimpiade matematika kala duduk di bangku sekolah menengah pertama itu mengaku hanya bermain gim seluler saat bosan atau tidak ada kegiatan di luar sekolah dan belajar.

“Sehari-hari tetap main sama teman-teman, main sepak bola. Tapi kalau lagi bingung mau ngapain, baru deh main gim. Jadi enggak sampai kecanduan gitu, tetap belajar, tetap bisa kontrol diri juga,” kata Ihsan, yang kini duduk di Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Depok, Jawa Barat.

Tak hanya menyalurkan hobi, Ihsan juga bisa mendapatkan uang dari kegemarannya bermain gim seluler. Belum lama ini, dia meraih peringkat ketiga dalam kategori “Top Kill” dalam kompetisi PUBG di sekolah dan memperoleh hadiah Rp500 ribu.

“Itu lumayan, sih. Kalau uangnya biasanya ditabung, tapi kadang dipakai buat beli item gim gitu,” kata dia.

Ihsan saat ini mengaku masih mengutamakan pendidikan ketimbang menjadi seorang pemain gim selular profesional.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti jejak Muhammmad Rizky “inYourdreaM” Anugrah, Kevin “xccurate” Susanto, ataupun Hansel “BnTeT” Ferdinand menjadi pemain e-sport profesional Tanah Air dengan pendapatan sampai ratusan juta rupiah.

“Tapi kalau sekarang masih mau fokus belajar dulu. Main gim buat refreshing aja, pas cuma hari libur atau lagi enggak ada kegiatan,” ucap Ihsan.

Selain Ihsan, tidak sedikit remaja terkena “demam” gim e-sport (olahraga elektronik) seperti Mobile Legends, Arena of Valor, PUBG, Clash Royale, Hearthstone, StarCraft 2, PES 2018, atau Leauge of Legends (LoL).

Mereka bisa berjam-jam memainkan gim itu, kadang sampai mengesampingkan hal-hal penting seperti makan, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, atau belajar demi menyalurkan hobi sekaligus berupaya meraih peringkat terbaik dalam gim.

E-sport masuk kurikulum

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi merespons perkembangan e-sport di kalangan generasi milenial dengan melontarkan gagasan memasukkan e-sport dalam kurikulum.

Dia menyebut e-sport sebagai olahraga yang dapat melatih fisik maupun mental pemainnya karena menuntut konsentrasi tinggi dan durasinya bisa sampai berjam-jam.

Gagasan politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menyebutnya sebagai sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, ada pula yang menilai wacana itu hanya akan membebani kurikulum yang sudah diterapkan.

Sebagai pihak yang akan terdampak langsung apabila gagasan itu terealisasi, para siswa menyambutnya dengan antusias. Siswa SMAN 5 Depok, Andrew Danis, mengatakan e-sport bisa membawa banyak dampak positif pada siswa, misalnya melatih konsentrasi dan kerja sama dan mengasah kepedulian.

“Di gim e-sport, kita diajarkan buat belajar solid, harus peduli sama rekan satu tim yang lain. Kita juga dilatih untuk bisa lebih kontrol diri, enggak gampang emosi,” ucap siswa Kelas X tersebut.

Andrew berharap pemerintah segera menindaklanjuti gagasan itu agar siswa penggemar e-sport punya lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam permainan virtual tersebut.

Sementara Rakha Fadhilah, siswa SMAN 9 Tangerang, berpendapat memasukkan e-sport dalam kurikulum juga akan bisa menekan perilaku negatif siswa seperti tawuran ataupun menggunakan obat-obatan terlarang.

“Jadi yang tadinya suka ngumpul-ngumpul enggak jelas buat tawuran, sekarang bisa lebih terarah gitu kan, mereka beralih jadi bermain gim. Itu bagus sih, jadi lebih positif,” kata Rakha, yang saat ini duduk di Kelas XI.

Di tataran orangtua siswa, perbedaan pandangan terjadi. Keken Sonyrisca, orangtua Brayy Muhammad Amir, pelajar kelas IX Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As Su’adda, Bekasi, mengaku setuju e-sport masuk kurikulum.

Menurut dia, memasukkan e-sport dalam kurikulum dapat mengasah keterampilan siswa, tidak hanya menjadi pemain gim berbakat, tetapi juga bisa membuat membuat aplikasi permainan gim seluler.

“Jadi bukan untuk jadi pemain gim saja, tapi jadi pembuat gim juga. Tidak hanya jadi konsumen tapi produsen juga,” kata Keken, perempuan yang bekerja di bagian pemasaran satu perusahaan swasta internasional.

Berbeda dengan Keken, orangtua Rakha, Masrial, tidak sepakat e-sport masuk dalam kurikulum. Dia berpendapat permainan seluler semacam itu justru dapat membuat siswa melupakan hal-hal penting dalam pendidikan, seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan juga beribadah.

“Kalau cuma sebagai penunjang belajar saja, sih, enggak apa-apa, tapi bukan sebagai kurikulum,” kata dia.

Tentangan Akademisi

Pemerhati pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai gagasan memasukkan e-sport dalam kurikulum tidak realistis karena dapat mengacaukan kurikulum yang telah dibuat dan diterapkan.

“Kurikulum itu kalau mau ditambahkan materi pembelajaran, itu ada aturannya, jadi artinya kita tidak bisa setiap kali ada kebutuhan, kepentingan, lalu kemudian semua akan dimasukkan dalam kurikulum,” ujar Doni, pendiri Pendidikan Karakter Education Consulting, saat ditemui di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (5/3).

Bila pemerintah tetap ingin memasukkan e-sport dalam pendidikan di sekolah, dia menyarankan agar permainan atau olahraga tersebut masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler saja.

“Anak-anak kita juga perlu memiliki pengalaman bermain melalui permainan yang sifatnya digital, namun saya pribadi melihat ini seharusnya menjadi semacam pilihan saja, karena tidak setiap orang itu bisa atau menyukai permainan elektronik seperti ini,” ucap dia.

Guru SMAN 5 Depok Aas Sutisna juga menilai gagasan memasukkan e-sport dalam kurikulum kurang tepat, karena kurikulum yang digunakan saat ini sudah padat dengan mata pelajaran dan program pendidikan.

Menurut pria yang sehari-hari mengajar Bahasa Sunda itu, pemerintah lebih baik memasukkan e-sport dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun perlombaan-perlombaan yang digelar berkelanjutan.

“E-sport positifnya itu mengajarkan anak-anak otaknya itu tidak berhenti untuk berpikir, tapi ini harus tetap dibatasi, karena kalau tidak dibatasi anak-anak itu cenderung ke handphone terus,” ujar Aas, yang juga pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Psikolog anak dan remaja Ratih Zulhaqqi mengatakan bermain e-sport dalam waktu lama dapat menyebabkan kecanduan pada anak. Dia menyebut dampak kecanduan yang timbul bisa menyerupai ketagihan narkoba.

“Mungkin efeknya mirip narkoba ketika mereka sudah menutup tontonan (gim), tetapi mereka tetap memikirkan itu, sehingga akhirnya mereka selalu mengakses ke situ, sampai melupakan apa yang harus mereka lakukan,” ujar Ratih kepada Antara di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Jawa Barat, Rabu (6/3).

Ratih mengatakan tingkat kecanduan pada level seperti itu sudah tergolong berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja, karena dapat memicu emosi yang tidak stabil serta mempengaruhi nilai akademik anak di sekolah.

Tak perlu gaduh

Ketua Umum Indonesia e-Sport Association (IeSPA) Eddy Lim mengatakan masyarakat tidak perlu terlalu gaduh menyikapi gagasan Menteri Pemuda dan Olahraga memasukkan e-sport ke kurikulum.

Wacana tersebut, menurut dia, mestinya dilihat sebagai upaya positif untuk mendukung pengembangan pendidikan siswa.

“Yang pasti itu bukan mengajak orang untuk bermain gim. Kalau ajak orang bermain gim, tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum, kita larang orang juga akan main dengan sendirinya. Jadi kalau dimasukkan dalam kurikulum itu lebih kepada pembentukan sumber daya manusia untuk industri e-sport ke depannya,” kata Eddy di Jakarta, Senin (11/3).

Eddy melihat gagasan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membangun ekosistem industri e-sport di Indonesia.

“Bicara e-sport tidak cuma pemainnya saja, tapi juga industrinya, kita bicara tentang sport entertaiment dunia digital saat ini,” katanya.

“Kalau diajarkan dalam kurikulum itu berupa bisnis atau ekonomi, misal menjadi event organizer atau programmer membuat gim, itu kenapa tidak boleh? Dia bisa diajarkan lewat bisnis atau ekonomi,” tambah dia.

Eddy mengatakan di dunia internasional pun wacana memasukkan e-sport dalam kurikulum masih dalam proses penggodokan. Semua negara, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak.

“Semua orang di dunia punya concern yang sama, anak-anak tidak boleh lama-lama main gim,” kata Eddy.*

Baca juga: Kominfo bantah blokir Mobile Legends akhir Januari

Baca juga: Tim Indonesia bersiap ke grand final Lenovo Legion of Champions di Bangkok

Oleh Virna P Setyorini/Fathur Rochman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG Jayapura akan tambah 7 Seismograf

ANTARA-Guna memantau aktifitas gempa di Papua dan Papua Barat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika wilayah lima Jayapura, akan memasang tujuh sensor gempa atau seismograf portabel di daerah rawan gempa, pemasangan alat ini tak lain untuk mengamati aktivitas seismik untuk mendapatkan data yang akurat.

IDI minta upaya penanganan stunting dilakukan dalam program khusus

Jakarta (ANTARA) – Ikatan Dokter Indonesia meminta kepada calon pemimpin Indonesia ke depan untuk menangani permasalahan stunting atau kekerdilan pada anak diselesaikan dalam program khusus guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih di Jakarta, Selasa, mengatakan, mengkoordinasikan seluruh sektor kementerian-lembaga untuk menyelesaikan permasalahan stunting merupakan PR tersendiri bagi pemerintah ke depan.

Daeng menjabarkan bahwa menangani masalah stunting bukan hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, namun juga melibatkan sektor lain.

Dari bidang kesehatan, upaya kesehatan yang paling penting dilakukan adalah kegiatan promotif preventif, lebih pada pencegahan dari pada pengobatan.

“Caranya, pertama penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya gizi seimbang, kemudian bagaimana mendeteksi secara dini kalau ada bayi atau ibu hamil kekurangan gizi, bagaimana cara memberikan treatment dengan segera dan tepat. Kalau di dunia kesehatan tiga langkah itu paling penting,” kata Daeng.

Penanganan isu stunting yang dilakukan oleh sektor lain seperti ketersediaan pangan, penyediaan harga pangan yang terjangkau, sektor lapangan pekerjaan agar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan lain-lain juga harus dilakukan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sebelumnya juga telah menerangkan bahwa saat ini belum ada strategi dalam penanganan stunting yang dilakukan secara spesifik.

Menurut Agus, pemerintah saat ini dinilai baru melaksanakan penanganan gizi buruk. Sementara strategi dalam mencegah terjadinya stunting pada anak belum dilakukan secara tepat dan sistematis.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pelaksanaan debat ketiga yang akan diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada Minggu (17/3) pekan ini akan diikuti oleh calon wakil presiden kandidat nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin dan kandidat cawapres nomor urut 02.

Baca juga: IDI minta pembangunan kesehatan dilihat sebagai investasi SDM
Baca juga: Presiden ingin dunia kedokteran kembangkan aplikasi modern
 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IDI tekankan tiga masalah kesehatan untuk dibahas pada debat

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menekankan tiga permasalahan di bidang kesehatan yang perlu dibahas dan dicari solusinya pada debat calon wakil presiden mulai dari JKN hingga daya saing bidang kesehatan.

Daeng saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menyebutkan masalah pertama yang perlu menjadi perhatian khusus ialah pembenanah sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut dia, JKN sejatinya program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun masih membutuhkan penyempurnaan ke depannya. “JKN perlu diperhatikan untuk dibenahi, mulai dari regulasinya, ketersediaan dananya dan lain-lain, supaya tidak defisit terus, pelayanan jadi baik,” kata Daeng.

Dia memaparkan IDI menginginkan pemimpin yang tidak hanya sekadar menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan dalam hal JKN, melainkan yang memiliki perhatian untuk memperbaiki program jaminan sosial lebih baik ke depannya.

Hal penting lainnya yang juga harus jadi pembahasan ialah mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Pemerintah ke depan memiliki banyak PR bidang kesehatan seperti angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, prevalensi stunting yang masih di angka 30,8 persen, penyakit menular dan tidak menular yang masih banyak dan lain-lain.

Daeng meminta agar calon wakil presiden yang akan melaksanakan debat pada 17 Maret mendatang di Hotel Sultan Jakarta, bisa menjawab permasalahan ini dengan memperbaiki dari hulunya.

Hal lain yang menurut IDI tidak kalah pentingnya ialah persoalan daya saing sumber daya kesehatan di Indonesia. Dia menggambarkan potret sebagian masyarakat Indonesia yang memilih untuk berobat keluar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

“Ada yang menyebutkan setiap tahun kita kehilangan devisa Rp100 triliun untuk pengobatan di luar negeri. Kalau itu kita tahan dengan memperkuat pelayanan, dengan menambah kemampuan penguasaan teknologi, dan lain-lain, Rp100 triliun itu akan kita tahan,” ujar dia.

Daeng mengatakan IDI berharap calon pemimpin Indonesia ke depan yang peduli terhadap masalah kesehatan dimulai dari tiga hal yang ditekankan tersebut.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub temui Sekjen Kemenristekdikti terkait pengalihan politeknik

Kami ingin mengecek sejauhmana proses penegerian Poligon. Jika ada yang kurang dalam berkas yang telah kami sampaikan, akan segera kami penuhi dan lengkapi

Gorontalo (ANTARA) – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Selasa, menemui  Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti terkait pengalihan Politeknik Gorontalo (Poligon) menjadi Politeknik Negeri.

“Kami ingin mengecek sejauhmana proses penegerian Poligon. Jika ada yang kurang dalam berkas yang telah kami sampaikan, akan segera kami penuhi dan lengkapi,” kata Idris di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na’im menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berkas penegerian Poligon yang saat ini dalam proses di Kemenristekdikti.

“Secepatnya akan kami informasikan jika ada hal-hal yang perlu dilengkapi,” ujar Ainun Na’im yang didampingi oleh Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti.

Poligon berdiri pada tahun 2008 di bawah binaan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan tiga program studi, yaitu Mesin dan Peralatan Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, serta Teknik Informatika.

Sejak berdiri 11 tahun lalu, total mahasiswa Poligon sebanyak 1.169 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 411 orang.

Selain membahas penegerian Poligon, pada pertemuan itu juga dibahas pendirian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) untuk wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo.

Menyangkut pendirian L2Dikti Gorontalo, Kemenristekdikti menyatakan tinggal menunggu proses sertifikasi lahan sebagai salah satu syarat dalam penyerahan aset.

Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IISD tegaskan pengendalian tembakau untuk lindungi semua

Jakarta (ANTARA) – Penasihat Indonesia Institute for Development (IISD) Sudibyo Markus mengatakan pengendalian tembakau merupakan upaya untuk melindungi semua pihak, termasuk yang terlibat dalam industri tembakau dari hulu ke hilir.

“Termasuk untuk melindungi petani tembakau, buruh pabrik rokok, perokok, para perokok pasif hingga keluarganya,” kata Sudibyo dalam sebuah jumpa media yang diadakan di Jakarta, Selasa.

Sudibyo mengatakan peraturan perundang-undangan yang melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam industri tembakau, seperti petani, sebenarnya sudah ada, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Namun, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak maksimal sehingga petani tembakau kesulitan keluar dari jerat pertanian tembakau yang kerap merugikan mereka.

“Pemerintah juga tidak melakukan harmonisasi dan koordinasi lintas sektor. Yang bertanggung jawab dalam pengendalian tembakau adalah Kementerian Kesehatan yang kerap kali dihadapkan sendirian dengan kementerian lain,” tuturnya.

Sudibyo mengatakan pengendalian tembakau harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur, strategis dan sistematis, tidak hanya satu bidang tetapi lintas bidang baik dalam legislasi maupun pelaksanaannya.

“Tugas negara adalah melindungi rakyat. Instrumen peraturannya sudah ada, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Siapa pun yang terpilih dalam pemilihan presiden harus bisa menghadirkan negara untuk melindungi rakyat dari dampak buruk tembakau,” katanya.

IISD adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang didirikan oleh kader-kader Muhammadiyah.

Debat Calon Presiden Putaran III akan diikuti oleh dua calon wakil presiden, yaitu KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  

Baca juga: Debat Capres – YLKI dorong capres perhatikan pengendalian tembakau
Baca juga: Pegiat perempuan berharap capres perhatikan dampak tembakau

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNPB: Sumsel harus bentuk tim pencegahan karhutla

Apalagi Sumsel rawan terbakar karena banyak lahan gambut

Palembang (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, Sumatera Selatan harus membentuk tim gabungan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Apalagi Sumsel rawan terbakar karena banyak lahan gambut,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Selasa.

Tim gabungan itu nanti, katanya, bertugas menyosialisasikan kepada masyarakat untuk merawat lingkungan. Begitu juga untuk lahan gambut masyarakat diajak menanam pohon yang bermanfaat bagi kehidupan.

Ia mengatakan bahwa memang untuk jenis pohon sendiri akan dikaji pakar dan tanaman apa yang paling cocok serta bermanfaat. Penanaman kembali lahan tersebut penting mengingat areal gambut rawan terbakar.

Selain itu pencegahan secara dini itu harus dilaksanakan mengingat bila terjadi kebakaran dampaknya sangat luas bahkan kerugian lebih besar.

Bahkan, katanya, kerugian akibat bencana bukan saja harta tetapi juga kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Oleh karena tim tersebut perlu segera dibentuk selanjutnya diserahkan pada Gubernur Sumsel untuk diketahui sekaligus disetujui.

Tim yang juga terdiri atas unsur dari media, ulama, dan masyarakat itu nantinya akan bermalam di lokasi penyuluhan.

Mereka mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan dalam membuka lahan dengan cara tidak membakar, demikian Doni Monardo.

Baca juga: BPBD Sumsel segera tetapkan siaga karhutla

Baca juga: 5 helikopter pembom air atasi karhutla di Sumsel

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

90 persen kemungkinan kanker serviks sembuh jika ditangani sejak dini

Jakarta (ANTARA) – Penderita penyakit kanker mulut rahim atau kanker serviks mempunyai kemungkinan hingga 90 persen untuk sembuh jika baru pada tahap awal dan ditangani sejak dini.

“Semakin dini diketahui semakin mudah diobati dan semakin besar harapan untuk sembuh,” kata dokter klinik Pratama Perum LKBN Antara, Maria Ulfa pada seminar kanker serviks di Jakarta, Selasa.

Seminar kanker servisk dibarengi pemeriksaan pap smear gratis tersebut dilakukan atas kerja sama LKBN Antara dengan PT Kimia Farma.

Berdasarkan data Yayasan Kanker Indonesia, di Indonesia setiap satu jam satu orang meninggal akibat kanker serviks, dan 34,4 persen dari kanker yang diidap perempuan.

Ia menjelaskan, hampir 70 persen kasus kanker serviks sudah pada stadium lanjut dengan 15 ribu kasus baru dan 8.000 kematian. Sementara cakupan skrining ternyata masih di bawah lima persen sedangkan idealnya seharusnya mencapai 80 persen.

Kanker serviks bukan merupakan penyakit turunan tapi disebabkan human papiloma virus (HPV) yang ditularkan lewat hubungan seksual atau dari ibu hamil pengidap HPV kepada bayi yang dikandung.

Kanker serviks berisiko tinggi diderita kaum perempuan yang sudah menikah atau aktif secara seksual, mitra seksual multiple, menikah muda di bawah usia 20 tahun, infeksi menular seksual, merokok, dan kekurangan vitamin A, C dan E.

Karena itu deteksi dini dengan metode pap smear atau IVA test penting dilakukan untuk mengetahui kondisi leher rahim. Dengan pap smear, sensitivitas bisa mencapai 70-80 persen sedangkan IVA tes 65-96 persen.

“Minimal pap smear dilakukan tiga tahun sekali jika dalam kondisi baik dan setahun sekali jika kondisinya sudah terkena HPV dan jika ditangani segera dengan krioterapi kemungkinan besar bisa sembuh,” katanya.

Baca juga: Prilly Latuconsina giat kampanyekan vaksin cegah kanker serviks
Baca juga: Ahli sebut 50 perempuan meninggal karena kanker serviks per hari
Baca juga: Vaksin HPV sebaiknya diberikan sebelum perempuan aktif secara seksual

 

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rp40 miliar disediakan untuk normalisasi Sungai Juwana-Jateng

Anggaran sebesar itu, sebetulnya belum cukup karena kebutuhan totalnya bisa mencapai Rp1 triliun. Untuk wilayah hulu tentunya menunggu kucuran anggaran selanjutnya

Pati (ANTARA) – Anggaran sebesar Rp40 miliar disediakan untuk normalisasi Sungai Juwana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tahun 2019, yang berasal dari pemerintah pusat, kata Bupati Pati Haryanto.

“Anggaran sebesar itu, sebetulnya belum cukup karena kebutuhan totalnya bisa mencapai Rp1 triliun. Untuk wilayah hulu tentunya menunggu kucuran anggaran selanjutnya,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa.

Rakor tersebut, kata dia, bertujuan agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara nantinya ada kesepakatan.

Apalagi, lanjut dia, peserta yang hadir juga terdampak, untuk itu dilakukan sosialisasi agar mereka mengetahui dari awal sehingga pengerukan yang dilaksanakan pada pertengahan April 2019 bisa berjalan lancar tidak ada kendala.

Terkait kendala yang disampaikan BBWS, katanya, sudah ada jalan keluarnya, seperti soal tempat pembuangan material hasil pengerukan diarahkan di lahan milik Pemda Pati seluas 7 hektare.

Sementara untuk penataan kapal, kata Haryanto, akan digilir, baik saat pekerjaan dilakukan di sebelah barat atau timur.

Sementara itu, Perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan kegiatan normalisasi Sungai Juwana direncanakan pada pertengahan April 2019.

“Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau akan berakhir Desember 2019”, ujarnya.

Dengan anggaran Rp40 miliar, maka panjang sungai yang akan dinormalisasi sekitar 5 kilometer yang dimulai dari muara hingga Jembatan Pantura.

Sementara kedalaman pengerukan berkisar 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman.

“Jika lokasi pembuangan material hasil pengerukan, memang sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. Permasalahan lainnya terkait penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal akan diparkir secara bergilir,” ujarnya. 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Serang sambut bahagia pembebasan Siti Aisyah

Serang (ANTARA) – Bupati Serang, Banten Ratu Tatu Chasanah menyambut bahagia atas bebasnya Siti Aisyah dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, dan pembebasan Aisyah tersebut juga merupakan kebahagian seluruh warga Kabupaten Serang.

“Sejak awal, saya meyakini Aisyah tidak bersalah, dan saya juga yakin pemerintah pusat tidak tinggal diam, memperjuangkan pembebasan  Aisyah.
Alhamdulillah, doa kita semua dikabulkan, dan Aisyah kini bebas dan bisa berkumpul dengan keluarganya,” kata Tatu di Serang, Selasa (12/3).

Sejak kasus Siti Aisyah mencuat awal 2017, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah langsung turun tangan dengan menemui keluarga Aisyah di Kampung Rancasumur 011/003, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Pada kesempatan itu, Tatu menyatakan siap membantu maksimal keluarga Aisyah. Jika diperlukan, Tatu menyatakan kesiapannya untuk memberangkat keluarga Aisyah ke Malaysia hingga menyiapkan pengacara.

Selain itu, Bupati Serang juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri yang telah berjuang untuk membebaskan Aisyah.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Malaysia yang memperlakukan Aisyah dengan baik selama dalam masa tahanan.

“Kita bersyukur dan bangga dengan jaksa dan pengadilan di Malaysia yang sudah bijaksana menangani kasus Aisyah,” kataTatu.

Dalam kasus tersebut, Siti Aisyah belum bebas murni. Ia masih bisa kembali dijerat bila ditemukan bukti yang bisa memberatkan kasus hukumnya.

Bupati Serang   yang tengah menjalankan ibadah umrah, mengaku turut mendoakan Aisyah di Tanah Suci agar bisa bebas murni.

“Kabar gembira kebebasan Aisyah, adalah kebahagiaan kami. Tentu kita semua turut berdoa untuk semua kebaikan Aisyah.

Mari berdoa semoga Aisyah bisa kembali dan terus bisa berkumpul serta berbahagia bersama keluarganya,” katanya.

“Secara pribadi maupun selaku bupati, saya siap membantu proses hukum yang dijalani oleh Aisyah. Kapan pun, apa pun yang bisa saya lakukan, tentu akan kami berikan untuk kebebasan Aisyah,” katanya.

Pewarta: Ridwan Chaidir
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dasar hukum Satu Data Indonesia ditarget terbit tahun ini

Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah menargetkan proses penerbitan dasar hukum bagi Satu Data Indonesia terkait penggunaan portal data.go.id akan rampung tahun ini.

“Lagi didorong agar perpresnya bisa diterbitkan dalam waktu dekat, diusahakan tahun ini,” kata Abetnego di acara bertajuk Data untuk Aksi Iklim Indonesia, Jakarta, Selasa.

Portal Satu Data Indonesia ini diinisiasi oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan Bappenas, yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagi tim penyusunnya.

Satu Data Indonesia merupakan portal yang berisi data lintas kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah dan semua instansi lain yang terkait.

Abetnego menerangkan Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.

Portal ini merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pemanfaatan data pemerintah ini, kata dia, tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak publik agar masyarakat dapat mengetahui data-data tersebut.

“Indonesia punya satu sistem data yang informasinya bisa diakses, terpercaya, yang berguna untuk pembangunan, berguna untuk publik,” katanya.

Menurut dia, dengan menggunakan sistem data terpusat ini, pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasinya diharapkan akan lebih terarah.

Namun demikian, penerapan Satu Data Indonesia masih terkendala adanya ego sektoral dari sejumlah kementerian lembaga.

“Masih ada yang berpikir data sektoral saja sudah cukup,” katanya.

Ego sektoral membuat koordinasi lintas kementerian terhambat. Selain itu sejumlah data yang diperlukan dari kementerian/lembaga tersebut menjadi sulit diakses.

“Ada kementerian yang berbagi datanya kurang, padahal ini kan penting,” katanya.

Pihaknya menilai, perlu adanya perubahan pola pikir agar kementerian/lembaga mampu menyadari pentingnya peranan data yang terintegrasi untuk menyongsong pembangunan yang lebih baik.

“Paradigma harus disamakan,” katanya. (*)

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Kotim lanjutkan pembangunan sirkuit balap motor

Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah tetap melanjutkan pembangunan sirkuit balap motor meski sempat terganggu akibat munculnya masalah klaim lahan oleh beberapa warga.

“Mereka sempat menghentikan alat berat bekerja sehingga pekerjaan terganggu beberapa hari. Kalau kita ingin keras menggunakan jalur hukum bisa saja tapi kita mencari jalan terbaik, apalagi saat ini menjelang pemilu supaya tidak ada gejolak. Saat rapat kemarin mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Timur Najmi Fuadi di Sampit, Selasa.

Klaim lahan di sekitar area utama pembangunan sirkuit disampaikan oleh sebuah kelompok warga dengan luas lahan sekitar 48 hektare dengan tuntutan ganti rugi sekitar Rp1,5 miliar. Mereka mengaku saat ini tanaman rusak akibat operasional alat berat, namun kontraktor membantah hal itu.

Kelompok warga sempat menghentikan aktivitas pekerjaan alat berat, namun setelah dilakukan pendekatan akhirnya pekerjaan dilanjutkan. Pemerintah daerah membuka pintu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.

Saat rapat yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Nur Aswan pekan lalu, kata Najmi, sudah ditegaskan bahwa pemerintah siap mempertimbangkan kompensasi asalkan dilengkapi bukti yang kuat dan sah secara hukum. Jika tidak ada bukti maka pemerintah tidak akan memberikan kompensasi karena tidak ada dasar hukumnya.

Pemerintah daerah yakin memiliki hak atas lahan di kawasan itu karena pembangunan pusat olahraga di kawasan tersebut sudah dimulai sejak belasan tahun silam. Hanya, pekerjaannya saat itu terhenti dan baru dilanjutkan mulai tahun ini.

Klaim lahan dulu juga pernah muncul namun sudah diselesaikan saat masa Bupati HM Wahyudi K Anwar. Ketika pemerintahan saat ini dipimpin Bupati H Supian Hadi ingin melanjutkan pembangunan, ternyata kembali muncul klaim warga atas tanah di kawasan itu.

Hal itulah yang menjadi pertanyaan jika belakangan ada yang mengklaim memiliki sebagian lahan di kawasan itu. Jika mediasi buntu, pemerintah daerah mempersilakan warga mengajukan gugatan secara hukum namun dengan risiko tidak ada kompensasi lagi.

“Pembangunan tetap berjalan dan saat ini sudah sekitar 30 persen. Mudah-mudahan tahun 2020 nanti selesai. Kami meminta warga tidak sampai mengganggu pembangunan sirkuit karena ini semua menggunakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” ucap Najmi.

Pembangunan sirkuit balap tersebut untuk menyalurkan bakat anak muda agar mampu meraih prestasi dan menghindari balapan liar. Sirkuit ini nantinya juga akan dibutuhkan sebagai kelengkapan fasilitas olahraga jika Kotawaringin Timur resmi ditunjui menjadi ruan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Tengah pada 2022.

Selain sirkuit balap motor, di kawasan itu rencananya juga akan dibangun kolam renang berstandar nasional dan fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan pusat olahraga itu diharapkan juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Baca juga: Presiden: MotoGP bawa manfaat pariwisata dan olahraga
Baca juga: Kepri siap bangun sirkuit internasional di Pulau Dompak
Baca juga: Pebalap Badung-Bali didukung di ajang motokros internasional Kuwait

Pewarta: Rendhik Andika/Norjani
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK: Kualitas udara di Jakarta bukan yang terburuk di Asia Tenggara

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah mengatakan kualitas udara di Jakarta bukan yang terburuk di Asia Tenggara.

“Saya ingin menyampaikan udara Jakarta sebagian dari rekaman data 2018 itu memang tidak sehat, tetapi sebagian lagi 50 persennya bagus, dibanding kota se-Asia Tenggara kita tidak yang terburuk,” kata Karliansyah dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLHK, Jakarta, Selasa.

Karliansyah menuturkan sebagian besar kualitas udara buruk di Jakarta dipengaruhi oleh kendaraan bermotor dengan proporsi 60-70 persen.

Dia mempertanyakan instrumen yang dipakai Greenpeace Indonesia sehingga mengklaim Jakarta sebagai kota paling berpolusi di Asia Tenggara.

Sebelumnya, Greenpeace mengklaim Jakarta dan Hanoi merupakan kota paling berpolusi, seperti yang tertulis pada akun Instagramnya.

“Kami mempertanyakan instrumennya apa? Karena kebetulan KLHK sudah punya jaringan pemantau udara yang ‘real time’ ‘continue’, Air Quality Monitoring System (AQMS),” ujarnya.

Dia menuturkan saat ini KLHK sudah memasang stasiun pemantau kualitas udara di 14 kota di Indonesia, tapi kalau digabungkan dengan milik Badan Meteorologi, Klimatologi dam Geofisika, pemerintah daerah dan swasta, maka ada total sekitar 50-an stasiun pemantau kualitas udara yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan dari rekaman data sepanjang 2018 di Jakarta, memang ada 196 hari yang kualitas udaranya tidak sehat dari 365 hari setahun, kemudian 34 hari dengan kualitas udara baik, dan 122 hari tergolong kualitas udara sedang.

Sementara data kualitas udara di Jakarta dari Januari hingga akhir Februari 2019, ada 10 hari dengan kualitas udara tergolong baik, 38 hari dengan kualitas udara sedang serta 11 hari dengan kualitas udara tidak sehat.

Untuk rata-rata tahunan PM 2.5 di Jakarta pada 2018 sebesar 34,57 mikrogram per meter kubik. Angka itu melampaui standar baku mutu nasional, dan standar WHO dengan 10 mikrogram per meter kubik.

Karliansyah mengatakan pada website aqicn.org yang menampilkan Indeks Kualitas Udara Real-time untuk lebih dari 60 negara di dunia oleh satu lembaga survei yang berbasis di Beijing, China, saat dipantau pada pukul 10.00 WIB, kualitas udara di Jakarta sebesar 57 mikrogram per meter kubik, jauh di bawah negara-negara lain, termasuk Filipina, dengan 140-an mikrogram per meter kubik, Jepang, Thailand dan China.

“Kalau di Asia Tenggara saya yakini bahwa dengan data kita itu kita masih bagus. Saya juga cermati untuk kota besar kota metropolitan pasti tidak ada kota yang mencapai angka 10 mikrogram ppm kecuali kota-kota kecil,” ujarnya. (*)

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan di lokasi pengungsian

Palu (ANTARA) – Perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan di lokasi pengungsian, baik di Palu, Sigi, Donggala dan juga Parigi Moutong pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi menghantam daerah tersebut.

“Kaum perempuan dan anak, sangat rentan mengalami kekerasan di pengungsian pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi,” ucap Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah  Ihsan Basir, di Palu, Selasa.

Ihsan Basir mengemukakan kondisi sosial, menyangkut posisi perempuan dan anak di masyarakat, status pernikahan, status ekonomi, pascabencana di lokasi pengungsian, menjadi faktor penunjang kerentanan mereka mengalami kekerasan.

Ihsan menyebut sarana dan prasarana yang di bangun di lokasi pengungsian pascabencana, terkadang tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menunjang pemenuhan perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.

Misalkan, sarana toilet dan kamar mandi yang dibangun seadanya di lokasi pengungsian, cenderung beresiko terjadinya pelecehan seksual.

Jarak toilet dan kamar mandi yang jauh, serta penerangan yang seadanya juga membahayakan keselamatan kaum perempuan dan anak di lokasi-lokasi pengungsian.

Belum lagi, penempatan tenda-tenda penampungan/pengungsian yang mencampuradukan, seluruh masyarakat/korban tanpa memilah berdasarkan jenis kelamin dalam satu lokasi, turut menunjang faktor kerentanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Sarana prasarana yang memadai menjadi kunci utama dalam memenuhi hak-hak kaum hawa agar terhindar dari kekerasan,” sebut Ihsan.

Ihsan mengutarakan, idealnya pembangunan sarana prasarana di lokasi pengungsian harus mempertimbangkan faktor kenyamanan dan keamanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

Baca juga: Komnas Perempuan: kekerasan seksual tertinggi dalam hubungan pacaran
Baca juga: Pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat 14 persen
 

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IDI minta pembangunan kesehatan dilihat sebagai investasi SDM

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih meminta pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh calon pemimpin ke depan dilihat sebagai investasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

Daeng saat dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan calon pemimpin ke depan harus meletakkan pembangunan kesehatan dan juga pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia Indonesia di masa datang.

Berkaca pada banyaknya jumlah penyakit menular dan tidak menular di Indonesia, Daeng berpendapat pembangunan kesehatan perlu dilakukan dari hulu dimulai dari ibu hamil. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai program kesehatan dan pendidikan pada anak hingga menyelesaikan sekolah.

“Dari 1.000 hari pertama kehidupan dalam kandungan dijaga gizinya, ibunya ngga sakit-sakitanan, setelah lahir dijaga agar tidak sakit-sakitan, kalau perlu tidak hanya sampai tiga atau lima tahun, tapi sampai usia SMP misalnya itu dijaga,” jelas dia.

Selain itu menurut Daeng terdapat tantangan baru dari permasalahan perilaku anak saat usia sekolah mulai dari penyalahgunaan pornografi hingga perilaku seksual, serta penyalahgunaan obat-obatan dan produk tembakau.

Penanganan stunting atau kekerdilan pada anak serta pencegahan penyakit penting dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia usia produktif yang tidak terhalang dengan masalah penyakit ke depannya.

Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan isu pembangunan kesehtan seperti stunting tidak hanya dilihat dari sektor kesehatan, melainkan multisektor.

“Harus multisektoral bukan hanya masalah kesehatan, seperti ketersediaan pangan, harga pangan terjangkau, sektor lapangan pekerjaan supaya orang bisa menghidupi keluarganya. Itu kan bukan urusan kesehatan, tapi harus terlibat,” jelas Daeng.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca juga: IDI tekankan tiga masalah kesehatan untuk dibahas pada debat
Baca juga: Presiden janji cari opsi pendanaan untuk BPJS

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan pelajar SMP NU se-Surabaya diberikan pembinaan karakter

Jadi, ada alasan Allah SWT melarang, bukan hanya sekadar tulisan di Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak dikenal atau yang dikenal mengajak minum, narkoba, pergaulan bebas, jangan takut menolak, kalian harus berani menolak

Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 1.800 siswa sekolah menengah pelajar (SMP) di bawah naungan Yayasan Nahdlatul Ulama mendapat pembinaan karakter dan peningkatan prestasi di Gedung Convention Hall Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Surabaya Jatim, Selasa.

“Di sekolah kalian sebenarnya punya bekal kuat, yakni ilmu-ilmu akademik dan ilmu agama. Artinya, kalian semua punya pertahanan yang kuat untuk melindungi diri dari godaan-godaan yang dilarang oleh agama,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan pembinaan karakter kepada para siswa SMP NU.

Ia menyampaikan bahwa Al-Quran dengan tegas agar umat manusia menjauhi narkoba maupun minuman keras dengan salah satu alasan demi menjaga kesehatan.

Dicontohkannya jika ada orang yang minum minuman keras, maka akan ada jutaan sel dalam dirinya yang mati.

“Jadi, ada alasan Allah SWT melarang, bukan hanya sekadar tulisan di Al-Quran. Jadi, anak-anakku, kalau ada orang yang tidak dikenal atau yang dikenal mengajak minum, narkoba, pergaulan bebas, jangan takut menolak. Kalian harus berani menolak,” ujarnya.

Menurut Risma, dengan matinya sel-sel otak itu, maka otak akan rusak, sehingga kalau otaknya rusak, tidak bisa digunakan berpikir jernih serta tidak bisa sekolah. Bukan hanya itu, sekali terpengaruh dan mencoba, berefek ketagihan dan akan sulit lepas.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini melanjutkan, semua orang yang ada di muka bumi pasti memiliki masalah, tak terkecuali Wali Kota Surabaya.

Meskipun anak-anak memiliki masalah, misalkan berasal dari keluarga kurang mampu, anak yatim, piatu, atau yatim piatu, orang tua bercerai, tetap memiliki hak yang sama untuk sukses dan berhasil.

“Yang membuktikan orang bisa berhasil atau tidak, itu dari usahanya berhasil menghadapi ujian dari Allah SWT. Kalau punya masalah, jangan lari ke narkoba atau minuman keras. Hadapi itu semua. Ibu itu masalahnya berat dan sering mengadu ke Allah, karena ibu percaya dan yakin,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa Allah SWT Maha Adil. Dengan demikian, bukan orang kaya dan orang pintar saja yang berhak berhasil, melainkan siapapun dan dari keluarga manapun, baik itu petani, nelayan, tukang batu, dan lain-lain, semuanya berhak sukses dan berhasil.

“Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda. Tapi Tuhan Maha Adil, semua diberi kesempatan untuk berhasil dan sukses. Tidak dibeda-bedakan. Manusia diwajibkan berusaha dan berdoa. Sekarang tinggal kalian mau atau tidak,” katanya.

Baca juga: Pelajar NU Banyuwangi ikuti pelatihan tanggap bencana

Baca juga: Pelajar Putri NU Prihatin Maraknya Pornografi

Baca juga: Pelajar NU Dukung Fatwa Haram Rokok

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima penghayat aliran kepercayaan Batang ubah kolom KTP

Batang (ANTARA) – Sebanyak lima penghayat aliran kepercayaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengurus perubahan kolom agama pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) setempat setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mereka.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kabupaten Batang Moh Sholeh di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pada 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di e-KTP.

“Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan. Dengan adanya putusan itu maka para penganut kepercayaan kini bisa mencantumkan aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP maupun KK,” katanya.

Menurut dia, dindukcapil mengambil langkah ini sebagai upaya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016, Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Sebanyak lima warga yang mengurus perubahan kolom agama tersebut, kata dia, berasal dari dua Kecamatan, yaitu Wonotunggal dan Reban.

“Semuanya ada lima orang, yaitu tiga laki-laki dan dua perempuan. Akan tetapi dalam prosesnya satu orang perempuan diketahui membatalkan niatnya karena berbagai pertimbangan,” katanya.

Ia mengatakan sejak dulu penganut penghayat pada undang-undang tidak secara ekplisit sebagai bagian dari identitas dan hanya diakui saja.

“Akan tetapi setelah menang pada gugatan di Mahkamah Konstitusi kemudian diakomodasi. Mereka mulai mengurus KTP dan KK itu sejak Januari 2019 dan kini sudah selesai dicetak,” katanya. (*)

Pewarta: Kutnadi
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI berikan pelayanan kesehatan gratis warga Makmakerbo-Biak, Papua

Kami telah melihat di 10 rumah masyarakat Kampung Makmakerbo telah memilki air yang bersih, ini sangat membantu warga dalam mengatasi kebutuhan air,

Biak (ANTARA) – Puluhan rumah tangga warga Kampung Makmakerbo, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua mendapat pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan tenaga kesehatan pada program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104, di Biak, Selasa.

Program layanan kesehatan nonfisik TMMD itu sangat diminati warga Kampung Makmakerbo karena dapat memeriksakan kesehatan dan memperoleh obat-obatan secara gratis.

Dandim Biak 1708 Letkol (Inf) Ricardo Siregar M.Tr (Han) mengatakan kegiatan layanan kesehatan dan penyuluhan merupakan kegiatan nonfisik program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang Ke-104.

“Melalui penyuluhan dan layanan kesehatan kepada masyarakat Kampung Makmakerbo diharapkan nantiya terbiasa dan tetap hidup bersih,” katanya .

Ia mengingatkan saat ini masih banyak masyarakat yang pola hidupnya kurang sehat terbukti dengan telah ditetapkannya Kabupaten Biak Numfor mengalami kejadian luar biasa demam berdarah dengue (KLB DBD).

Warga Biak yang terkena kasus DBD sesuai data Dinas Kesehatan di Kabupaten Biak Numfor, menurut Dandim, telah menimpa 55 orang.

Bahkan dari 55 kasus warga Biak yang terkena DBD di Biak, lanjutnya, dua diantara pengidap DBD telah meninggal dunia.

“Jadi kami harapkan dengan diadakan penyuluhan dan layanan kesehatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berprilaku hidup sehat dan bersih,” tambahnya.

Dandim mengatakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan berkat perhatian dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kodim 1708/BN.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabuoaten Biak Numfor, dr Leonora Komboi menyampaikan terima kasih kepada Kodim 1708/BN yang telah membangun rumah warga serta melaksanakan program penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Makmakerbo, Distrik Oridek.

“Kami telah melihat di 10 rumah masyarakat Kampung Makmakerbo telah memilki air yang bersih, ini sangat membantu warga dalam mengatasi kebutuhan air,” katanya.

Ia mengingatkan Biak telah ditetapkan KLB DBD maka warga Kampung Makmakerbo diminta senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih.

“Jajaran Dinkes Biak mengharapkan kagiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan ini semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan warga Kampung Makamakerbo,” kata perempuan dokter asli Papua itu.

Pada kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan TMMD ke-104 di Kampung Makmakerbo, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor yang ditandai pemberian obat gratis itu disaksikan Pamen Denmabesad Kolonel (Inf) Amarullah serta Kasi Teritorial Korem 173/PVB Kolonel (Inf) Ganda Simatupang serta pamen TNI dan pejabat Dinkes setempat.

Baca juga: 206 personel Satuan Tugas Kesehatan TNI berangkat ke Papua

Baca juga: TNI AD bantu layanan kesehatan di pedalaman Papua Barat

Pewarta: Muhsidin
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wartawan diminta perangi berita hoaks

Tarakan (ANTARA) – Semakin maraknya berita hoaks menjelang pemilu 2019 maka Dewan Pers mengajak wartawan berperan memerangi dengan mensosialisasikan melalui pemberitaan.

Demikian ajakan yang disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi pada Workshop Liputan Pemilu 2019 di Hotel Tarakan Plaza Kota Tarakan, Selasa.

Ia menjelaskan, berita hoaks atau disinformasi diibaratkan hantu yang menakutkan karena dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Seperti saling benci antarsesama dan merenggangkan persahabatan.

Oleh karena itu, kata Jimmy, wartawan perlu menempatkan diri pada posisi yang memegang kunci agar penyebaran hoaks tidak terjadi di media sosial.

Ia juga meminta kepada wartawan agar tidak ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak jelas asal usulnya.

Bahkan dia meminta kepada wartawan agar menayangkan berita pemilu demi terlaksananya pemilu yang berkualitas.

Menurut dia, maraknya berita hoaks melalui media sosial akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan media massa.

Hal ini terjadi disebabkan tidak netralnya pemilik media massa atau wartawan dalam menyiarkan atau memberitakan suatu masalah, kata Jimmy juga Ketua Asosiasi TV Lokal Indonesia.

Jimmy yakin apabila wartawan berperan aktif memberantas berita hoaks maka dapat meminimalisir ujaran kebencian dan kesalahpahaman yang telah terjadi akibat informasi yang menyesatkan selama ini.*

Baca juga: Bareskrim identifikasi akun penyebar hoaks polisi buzzer Jokowi

Pewarta: Rusman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

29.332 pelajar SMA/SMK di Papua siap laksanakan UNBK/UNKP

Jayapura (ANTARA) – Sebanyak 29.332 pelajar SMA/MA/SMTK/SMAK dan SMK (kejuruan) di Provinsi Papua  siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (unbk) dan ujian nasional kertas pensil (unkp).

Unbk/unkp akan dilaksanakan dua tahap yakni tingkat SMK dari tanggal 25-28 Maret 2019, dan tingkat SMA sederajat  dilaksanakan  1,2,4 dan 8 April 2019, kata Sekretaris Panitia Pelaksanaan UN Dinas Pendidikan Papua, Bedjo kepada Antara di Jayapura, Selasa.

Unbk tingkat sma sederajat  dilaksanakan di 285 sekolah tersebar di 19 kabupaten dan kota, sedangkan untuk unkp dilaksanakan di 15 kabupaten/kota di Papua. Untuk unbk tingkat smk dilaksanakan di 15 kabupaten dan kota, kata Bedjo seraya menambahkan unkp dilaksanakan di 20 kabupaten.

Khusus untuk pelaksanaan unbk saat ini berbagai persiapan sedang dilakukan di kabupaten dan kota terutama masalah listrik dan telekomunikasi mengingat ujian akan dilaksanakan secara online. Sedangkan untuk ujian berbasis kertas pensil, soal ujiannya dijadwalkan tiba di Jayapura, Rabu (13/3) dari Kudus,Jawa Tengah.

“Benar  soal-soal ujian dicetak secara nasional di Kudus dan dijadwalkan tiba di Jayapura, Rabu (13/3) dan akan langsung disimpan di kantor lembaga penjamin mutu pendidikan (lpmp) Kotaraja.
Soal-soal ujian tersebut akan dikirim ke kabupaten/kota se Papua tanggal 18 dan 19 Maret mendatang, kata Bedjo.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Instiper Yogyakarta inisiasi pembentukan institut kopi Indonesia

Bantul (ANTARA) – Institut Pertanian Stiper Yogyakarta menginisiasi pembentukan Institut Kopi Indonesia guna mengajak semua pihak untuk lebih serius dalam memberikan perhatian dalam pengembangan kopi dari mulai proses budi daya hingga industri hilirnya.

“Sebagai perguruan tinggi yang fokus di bidang perkebunan, pada hari ini Instiper menginisiasi terbentuknya Institut Kopi Indonesia,” kata Rektor Instiper Yogyakarta Purwadi saat Seminar Kopi dan Inisiasi Pembentukan Institut Kopi Indonesia di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, Institut Kopi Indonesia merupakan rumah bersama untuk pengembangan kopi di Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, melalui institut ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai stakeholder kopi di Indonesia, seperti pusat-pusat penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, petani, dan industri.

“Sehingga institut ini menjadi pusat pengetahuan dan teknologi di bidang kopi dan sebagai wadah berkumpulnya pakar-pakar kopi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, industri kopi sendiri saat ini telah bergeser dari produksi skala besar ke specialty product yang lebih mengedepankan kekhasan rasa dan aroma yang dihasilkan dari daerah-daerah penghasil kopi.

Beberapa daerah di Indonesia juga telah terkenal produsen kopi di nusantara, seperti kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Flores, Kopi Jawa, dan Kopi Kintamani (Bali), dan masih banyak lagi daerah penghasil kopi di Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan, sudah sepantasnya jika kopi juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

“Melalui Seminar Kopi dengan tema ‘Pengembangan Penelitian dan Industri Kopi’ ini, Instiper mengajak semua pihak untuk serius dalam memberikan perhatian dan kontribusi nyata dalam pengembangan kopi dari mulai proses budi daya hingga industri hilirnya,” katanya.

Menurut dia, para perwakilan berbagai stakeholder kopi telah berdiskusi untuk menyatukan pola pikir, visi, misi, dan bentuk kontribusi untuk pengembangan kopi di Indonesia. Karena saat ini bisnis dalam industri kopi masih bersifat asimetris yang belum sinergis dalam satu kesatuan sistem industri yang utuh, efisien, dan berkeadilan.

“Industri besar relatif menekan harga kopi di trader yang secara tidak langsung juga menekan harga di petani. Melalui Institut Kopi ini, diharapkan mampu membangun peradaban baru kopi Indonesia yang berkelanjutan,” katanya.

Baca juga: Kopi spesialti Indonesia tembus pasar Nordic
Baca juga: Para barista Indonesia siap bertarung di Amerika Serikat
Baca juga: Aroma kopi Indonesia sampai ke Boston

 

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres – YLKI dorong capres perhatikan pengendalian tembakau

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Dunia internasional sudah menyorot pengendalian tembakau di Indonesia. Sangat aneh kalau calon pemimpin Indonesia tidak berani mengendalikan tembakau.

Jakarta (ANTARA) – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendorong pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengangkat isu pengendalian tembakau dalam debat dan kampanyenya.

“Siapa pun yang terpilih, kalau tidak memperhatikan pengendalian sebagai salah satu aspek dalam kesehatan masyarakat, akan menjadi kiamat bagi Indonesia,” kata Tulus dalam jumpa media yang diadakan Indonesia Institute for Social Development (IISD) di Jakarta, Selasa.

Tulus menilai pada masa kampanye, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lebih mengambil sikap populis dalam menyikapi isu pengendalian tembakau.

Namun, khusus Joko Widodo yang sedang menjabat sebagai presiden, Tulus menilai kepemimpinannya semasa menjabat sudah bisa menjadi catatan.

“Di era Presiden Jokowi, kebijakan pengendalian tembakau mengalami kemunduran. Indikasinya adalah Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi merokok meningkat, prevalensi penyakit yang salah satu sebabnya dari perilaku merokok juga meningkat,” tuturnya.

Tulus mengatakan Jokowi sebagai presiden terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur daripada pembangunan manusia, termasuk di dalamnya pengendalian tembakau untuk kesehatan masyarakat.

“Dia berjanji pada periode kedua akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Omong kosong kalau mau membangun sumber daya manusia tetapi tidak mengendalikan tembakau,” katanya.

Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga, Tulus menilai juga belum berani berbicara tentang isu pengendalian tembakau. Prabowo-Sandiaga terkesan berhati-hati menanggapi isu pengendalian tembakau.

“Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan dua pasangan capres-cawapres menjadi pembela industri tembakau. Kalau saya menduga, jangan-jangan malah dua-duanya sudah dicukongi oleh industri tembakau,” katanya.

Menurut Tulus, tudingannya itu diberikan karena kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkesan tidak berani menyampaikan dukungannya secara tegas terhadap pengendalian tembakau.

“Dunia internasional sudah menyorot pengendalian tembakau di Indonesia. Sangat aneh kalau calon pemimpin Indonesia tidak berani mengendalikan tembakau,” ujarnya. (*)

Pewarta:
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019

FKKMK UGM luncurkan “Zero Tuberculosis Yogyakarta”

Kota Yogyakarta dipilih sebagai target “Zero Tuberculosis Yogyakarta” karena selama ini jumlah penderita TB di Kota Yogyakarta tertinggi di DIY. Sedangkan Kulon Progo juga dipilih untuk mewakili kawasan perdesaan.

Yogyakarta (ANTARA) – Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta  melakukan peluncuran awal program “Zero Tuberculosis Yogyakarta”,  Selasa  untuk mendukung pengendalian penyakit tuberculosis (TB) secara komprehensif dan intensif di daerah Kota Yogyakarta.

Ketua panitia “soft launching” atau peluncuran awal “Zero Tuberculosis Yogyakarta”, Rina Triasih saat jumpa pers di Kampus UGM, Selasa, mengatakan untuk tahap awal program itu akan diimplementasikan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan “screening” secara aktif untuk menemukan warga penderita TB di daerah itu.

“Selama ini kita hanya menunggu pasien TB di rumah sakit. Sekarang kita akan aktif melakukan screening,” kata Rina.

Menurut Rina, Kota Yogyakarta dipilih sebagai target dalam program itu karena selama ini jumlah penderita TB di Kota Yogyakarta tertinggi di DIY. Sedangkan Kulon Progo, selain memiliki jumlah pendirita TB cukup tinggi juga dipilih untuk mewakili kawasan perdesaan.

Dalam program tersebut, ia menjelaskan, petugas akan aktif berkeliling mendata warga yang memiliki gejala TB. Setelah ditemukan warga penderita atau memiliki gejala TB akan langsung diberikan pengobatan disertai upaya pencegahan.

“Kami menargetkan dalam waktu lima tahun sejak 2019 bisa menurunkan (angka TB) 60 persen,” kata dia.

Apabila berhasil, ia berharap program yang melibatkan Burnet Institute Australia dan Interactive Research and Development (IRD) itu bisa memberikan contoh bagi kabupaten lain serta dapat terapkan di tingkat nasional.

Ia mengatakan untuk menyosialisasikan program itu, Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Kulon Progo akan menggandeng para remaja di pondok pesantren dan sekolah. Di Kulon Progo, santri pondok pesantren akan dijadikan kader pencegahan TB, demikian juga di Kota Yogyakarta siswa-siswa sekolah juga akan dilibatkan untuk menyosialisasikan pencegahan TB.

“Pesantren berisiko tinggi (kasus TB) karena satu kamar dihuni banyak orang. Di Perumahan di kawasan Sungai Code juga demikian karena rumah satu dengan lainnya berhimpitan,” kata dia.

Menurut dia, kalangan remaja perlu dilibatkan dalam program itu karena kasus TB di kalangan remaja usia 11-18 tahun trennya meningkat. Jika tidak memahami risiko penularannya, satu anak yang terkena TB bisa menulari teman-teman lainnya dalam satu kelas. “Kalau TB itu sakitnya baru kelihatan 1 sampai 2 tahun kemudian,” kata dia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kulon Progo Baning Rahayujati mengapresiasi dan mendukung program itu. Selama ini, ia mengaku menghadapi banyak kendala untuk menemukan warga pemderita TB di Kulon Progo. “Karena TB juga memerlukan pengobatan jangka panjang, kami juga mengalami kendala putus obat. Pada 2018 kami juga baru menemukan 253 kasus TB atau baru 60 persen dari target,” kata dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kesra Wali Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudo berharap melalui program itu penanganan kasus TB di Kota Yogyakarta bisa lebih efektif. “Sehingga nanti tidak terjadi fenomena gunung es yang kelihatan hanya beberapa tetapi di bawahnya jumlahnya luar biasa,” kata Hario.
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD NTT imbau masyarakat waspadai cuaca ekstrem

Imbauan itu menyusul prakiraan cuaca yang menyebutkan dalam beberapa hari ke depan wilayah itu masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem

Kupang (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  mengimbau masyarakat daerah itu, untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

“Imbauan itu menyusul prakiraan cuaca yang menyebutkan  dalam beberapa hari ke depan  wilayah itu masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT), Thomas Bangke, di Kupang, Selasa.

Dalam dua pekan terakhir ini, sejumlah wilayah di NTT dilanda angin puting beliung, dan menyebabkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan.

“Kami mengimbau masyarakat yang menetap di daerah pesisir pantai maupun hilir sungai untuk tatap waspada terhadap berbagai perubahan cuaca ekstrem, yang berpotensi menimbulkan bencana alam,” katanya.

Selain itu, BPBD Provinsi NTT juga meminta pemerintah kabupaten untuk tetap mengaktifkan posko bencana.

Keberadaan posko bencana ini penting, untuk memantau berbagai kejadian alam yang berdampak pada bencana, terutama di daerah lereng perbukitan dan pesisir pantai.

Apabila terjadi bencana, agar segera dilakukakn upaya penangan darurat terhadap setiap korban bencana alam di masing-masing daerah.

“Pemerintah kabupaten/kota juga perlu secara cepat melaporkan kepada Pemerintah Provinsi NTT melaui Posko Bencana BPBD NTT,” kata Thomas Bangke.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun EL Tari, Bambang Santiajid secara terpisah mengingatkan, potensi bencana hidrometeorologi masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.

“Kondisi ini disebabkan Madden-Julian Oscillation (MJO), diprakirakan mulai bergerak merambat ke wilayah timur, memasuki wilayah Indonesia,” katanya

“Pada 8-18 Maret 2019, Madden-Julian Oscillation (MJO) yang tumbuh dan berkembang di Samudera Hindia, sejak beberapa hari lalu memberikan dampak berupa peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Saat ini, MJO diprakirakan mulai bergerak merambat ke wilayah timur memasuki wilayah Indonesia,” katanya.

Dia mengatakan, pada periode 8-14 Maret 2019, diprakirakan potensi hujan deras akan terkonsentrasi di sebagian wilayah pulau Jawa dan wilayah Indonesia tengah dan timur.

Wilayah-wilayah itu antara lain, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat.

.Pada periode yang sama, kata dia, diprediksikan akan terdapat beberapa sirkulasi siklonik, dan daerah konvergensi yang juga dapat meningkatkan potensi curah hujan, meski cenderung memiliki waktu kejadian yang relatif lebih singkat.

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres – IDI tekankan tiga masalah kesehatan untuk dibahas pada debat

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menekankan tiga permasalahan di bidang kesehatan yang perlu dibahas dan dicari solusinya pada debat calon wakil presiden mulai dari JKN hingga daya saing bidang kesehatan.

Daeng saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menyebutkan masalah pertama yang perlu menjadi perhatian khusus ialah pembenanah sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut dia, JKN sejatinya program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun masih membutuhkan penyempurnaan ke depannya. “JKN perlu diperhatikan untuk dibenahi, mulai dari regulasinya, ketersediaan dananya dan lain-lain, supaya tidak defisit terus, pelayanan jadi baik,” kata Daeng.

Dia memaparkan IDI menginginkan pemimpin yang tidak hanya sekadar menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan dalam hal JKN, melainkan yang memiliki perhatian untuk memperbaiki program jaminan sosial lebih baik ke depannya.

Hal penting lainnya yang juga harus jadi pembahasan ialah mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Pemerintah ke depan memiliki banyak PR bidang kesehatan seperti angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, prevalensi stunting yang masih di angka 30,8 persen, penyakit menular dan tidak menular yang masih banyak dan lain-lain.

Daeng meminta agar calon wakil presiden yang akan melaksanakan debat pada 17 Maret mendatang di Hotel Sultan Jakarta, bisa menjawab permasalahan ini dengan memperbaiki dari hulunya.

Hal lain yang menurut IDI tidak kalah pentingnya ialah persoalan daya saing sumber daya kesehatan di Indonesia. Dia menggambarkan potret sebagian masyarakat Indonesia yang memilih untuk berobat keluar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

“Ada yang menyebutkan setiap tahun kita kehilangan devisa Rp100 triliun untuk pengobatan di luar negeri. Kalau itu kita tahan dengan memperkuat pelayanan, dengan menambah kemampuan penguasaan teknologi, dan lain-lain, Rp100 triliun itu akan kita tahan,” ujar dia.

Daeng mengatakan IDI berharap calon pemimpin Indonesia ke depan yang peduli terhadap masalah kesehatan dimulai dari tiga hal yang ditekankan tersebut.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Disnaker Banten siap bantu Aisyah berikan pelatihan kerja

Jika lebih tertarik di industri, kami akan coba tempatkan sesuai dengan kemampuan bidangnya. InsyAllah kita akan fasilitasi

Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) siap memberikan pelatihan kerja atau keahlian bagi Siti Aisyah, warga negara Indonesia (WNI) asal Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pasca dibebaskan dari pengadilan Malaysia atas tuduhan dugaan pembunuhan kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong Un, Kim Jong Nam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi, di Serang, Selasa (12/3) mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk keluarga Siti Aisyah. Ada rencana segera memberikan bekal keterampilan kepada wanita yang sempat dituduh melakukan pembunuhan tersebut.

“Sejak kemarin, kami terus berkoordinasi dengan keluarga Siti Aisyah, imigrasi dan pemerintah pusat. Kami sudah menyiapkan beberapa pilihan agar yang bersangkutan dapat bisa bekerja atau berusaha sesuai kemampuan dibidangnya,” kata Al Hamidi.

Menurut Al Hamidi, ada beberapa pilihan untuk Siti Aisyah untuk mendapatkan pelatihan dalam berbagai keahlian seperti dilatih memasak atau keahlian lainnya seperti menjahit atau merias kecantikan.

“Yang lebih cepat memang diberikan pelatihan kewirausahaan mandiri. Misalnya memasak dan membuka rumah makan,” kata Al Hamidi.

Khusus untuk rumah makan, lanjut dia, pihaknya berjanji akan sepenuhnya memberikan fasilitas dari modal sampai tempat usaha.

“InsyaAllah kalau buka rumah makan, kita akan upayakan semuanya. Kalau memang Siti Aisyah bersedia dan serius, kita akan coba buat rumah makan ‘Siti Aisyah’ di sekitaran KP3B (kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten),” katanya.

Namun jika Siti Aisyah kurang berminat untuk usaha mandiri dan lebih memilih bekerja di perusahaan, Disnakertrans Banten berjanji akan memfasilitasinya.

“Jika lebih tertarik di industri, kami akan coba tempatkan sesuai dengan kemampuan bidangnya. InsyaAllah kita akan fasilitasi,” kata Al Hamidi.

Salah seorang WNI di Malaysia Siti Aisyah pada Senin (11/3), dibebaskan dan kembali ke Tanah Air. Pengadilan Malaysia membebaskan warga Pabuaran, Serang, Banten itu setelah Jaksa Penuntut, Iskandar Ahmad mencabut berkas dakwaan terhadap Siti Aisyah dalam kasus tuduhan dugaan pembunuhan kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong Un, Kim Jong Nam. ***3***

Pewarta: Mulyana
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga keluhkan maraknya peredaran kosmetik palsu di medsos

Makassar (ANTARA) – Warga Makassar mengeluhkan maraknya peredaran kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya dan banyak ditemukan terjual bebas di pasaran, khususnya dijual secara daring (online) melalui media sosial.

“Banyak beredar dan umumnya itu dijual secara online dan banyak bisa dilihat di media sosial,” ujar Dg Nutang saat menghadiri sosialisasi bahaya obat, makanan dan kosmetik palsu yang diselenggerakan oleh Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan bahaya kosmetik palsu itu sudah menimpa anggota keluarganya dan beberapa rekan-rekannya karena terpedaya dengan janji serta bukti palsu penggunaan kosmetik tersebut.

Dg Nutang menyatakan kosmetik palsu yang umumnya dipakai menawarkan hasil maksimal yakni memutihkan dan melembutkan kulit hanya dengan beberapa kali pemakaian.

“Banyak sekali keluarga dan teman-teman saya yang jadi korban kosmetik palsu. Kosmetik palsu yang saat dipakai langsung terkelupas kulit wajah dan menjadi merah,” katanya.

Warga lainnya, Adam juga menyampaikan keluhan yang sama karena ada kerabatnya juga menjadi korban dari kosmetik yang menawarkan pemutih wajah dan kulit tersebut.

“Saya berharap pihak terkait bisa rutin melakukan pemeriksaan karena sudah banyak yang jadi korban. Kami tidak ingin lebih banyak lagi warga yang jadi korbannya,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya mengecek label saat membeli produk kosmetik dan makanan kemasan.

“Itu bisa dipastikan tidak terdaftar di BPOM, nah di sini lah pentingnya kita mengecek produk, jangan sekali-kali kita memakai produk yang tidak terdaftar di BPOM karena kandungannya tidak diketahui, apakah membahayakan atau tidak. Sayangi kulit kita, sayangi tubuh kita, jangan sampai menjadi masalah,” ucap Aliyah. 

Baca juga: Polisi akan periksa artis “endorse” kosmetik ilegal
Baca juga: Tips hindari obat dan kosmetik palsu

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Badung komitmen cegah korupsi melalui aplikasi E-Hibah

Badung (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi melalui implementasi sistem aplikasi E-Hibah yang mengelola bantuan hibah secara transparan, normatif dan akuntabel.

“Kami memiliki pemikiran bagaimana ke depan, Badung ini menjadi kabupaten digital. Dimana aplikasi E-Hibah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat kegiatan penyampaian perkembangan Monitoring Centre of Prevention (MCP) korupsi dan sosialisasi pembangunan implementasi sistem aplikasi E-Hibah di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, Pemkab Badung saat ini telah memasuki tatanan E-Hibah, termasuk juga di desa-desa juga akan menggunakan sistem desa digital.

“Semua sistem ini yang menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya telah mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri,” katanya.

Melalui kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta mengatakan, Pemkab Badung dapat melakukan konsep berbenah, dimana konsep darurat berbenah itu bermakna yang baik dipertahankan dan yang jelek ditinggalkan serta yang belum sempurna disempurnakan lagi.

“Sehingga kami selalu mempunyai prinsip tidak akan pernah merasa berpuas diri. Dari konsep ini kami harus mampu melakukan kreatifitas serta inovasi untuk urusan pemerintahan di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri Bupati Giri Prasta, juga dihadiri Kepala Korwil VI KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, Wabup Badung I Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Sunarta, Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung serta Perbekel atau lurah se-badung.

Kepala Korwil VI KPK RI, Asep Rahmat Suwanda menjelaskan, aplikasi E-Hibah di Kabupaten Badung merupakan bagian dari komitmen Pemkab Badung untuk penyempurnaan APBDnya yang dimulai dengan aksi koordinasi pencegahan.

Selama ini, tata kelola hibah dilaksanakan secara manual mulai dari pengiriman proposal, pemprosesan, verifikasi. Dan sekarang sudah mulai masuk pada tahap elektronik, dimana proses yang manual didigitalisasi  lewat sistem informasi ditambah beberapa prosedur-prosedur seperti verifikasi dokumen dan administrasi lainnya untuk menambah transparansi.

“Sistem ini akan bisa mendeteksi penerima hibah itu apakah sudah melaksanakan hibah sesuai dengan peruntukan dan akan memberikan peringatakan apabila terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A Yoga Segara menjelaskan, penerapan E-Hibah ini bertujuan mewujudkan pengelolaan bantuan hibah secara transparan, normatif dan akuntabel dengan prinsip efisien dan efektif sehingga terwujud tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung yang ‘Good Governance’.

Ia mengatakan, proses pelaksanaan E-Hibah diawali dengan langkah-langkah kegiatan yaitu, studi komparasi, merancang aplikasi e-Hibah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Badung, sosialisasi aplikasi E-Hibah melalui bintek dan pengenalan aplikasi E-Hibah kepada tenaga admin dari masing-masing perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa.

“Penerapan aplikasi E-Hibah akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2020 untuk bantuan hibah induk yang mana akan diawali dengan proses pelaksanaan mekanisme administrasi hibah pada tahun 2019,” ujarnya. 

Baca juga: ANRI berikan penghargaan kearsipan untuk Kabupaten Badung-Bali
Baca juga: Penghargaan laporan keuangan diharapkan dorong “good governance”
Baca juga: Kementerian PANRB evaluasi SPBE seluruh instansi pemerintah

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud: 85.650 guru akan pensiun pada 2022

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sebanyak 85.650 guru akan pensiun pada 2022.

“Puncaknya pada 2022, sebanyak 85.650 guru akan pensiun yang mana sebagian besar adalah guru Sekolah Dasar (SD),” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi PhD, di Jakarta, Selasa.

Untuk itu pihak Kemendikbud akan melakukan perekrutan secara bertahap untuk mengantisipasi kekurangan guru tersebut. Tidak hanya sekedar perekrutan, tetapi juga mempertimbangkan guru yang ada di lapangan.

Didik menjelaskan perekrutan guru mempertimbangkan tiga hal yakni memenuhi kekurangan guru, memenuhi kebutuhan guru karena bertambahnya akses pembangunan dan untuk memenuhi guru yang pensiun.

Perekrutan guru tersebut dilakukan secara bertahap. Selain itu juga dilakukan perekrutan 7.600 guru honorer kategori K2.

Kemendikbud mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mekanisme perekrutannya.

“kami akan berkoordinasi terus dengan KemenPAN RB agar nanti yang pensiun tahun 2022 ini nanti bisa dipenuhi,” katanya.

Pewarta: Indriani
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud : kesadaran pendidikan di daerah 3T masih rendah

Akses pendidikan di daerah 3T mengalami beberapa kendala, di antaranya masih rendahnya kesadaran akan pendidikan di daerah itu

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengatakan kesadaran masyarakat akan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih rendah.

“Akses pendidikan di daerah 3T mengalami beberapa kendala, di antaranya masih rendahnya kesadaran akan pendidikan di daerah itu,” ujar Supriano dalam acara diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa.

Kendala lainnya yakni sarana dan prasarana masih belum maksimal, serta kuantitas dan kualitas guru belum memadai. Untuk itu, dia meminta agar prajurit TNI AD yang bertugas di perbatasan membantu masyarakat di daerah itu untuk peduli kepada pendidikan.

Beberapa waktu lalu, Kemendikbud mempunyai program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T), kemudian Guru Garis Depan (GGD). Namun pada tahun ini program tersebut dievaluasi dan dihentikan sementara.

Untuk guru yang bertugas di daerah 3T akan mendapatkan sejumlah tunjangan khusus satu kali gaji dan penghargaan satu kali kenaikan pangkat.

“Artinya ketika guru ada di daerah 3T, maka otomatis golongan akan naik satu tingkat.”

Supriano menjelaskan di daerah 3T juga mengalami kendala kekurangan guru di sekolah-sekolah. Oleh karena itu pihaknya bersama TNI AD menjalin kerja sama yang mana prajurit yang bertugas di perbatasan akan diperbantukan mengajar, terutama di sekolah yang kekurangan guru.

“Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan guru yang ada di daerah 3T. Banyak sekolah di daerah 3T yang kekurangan guru,” katanya.

Kerja sama antara Kemendikbud dan TNI tersebut di antaranya penguatan kompetensi dalam penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T, program penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, pemantauan dan evaluasi.

Dalam kesempatan itu, Kemendikbud juga memberikan bimbingan teknis kepada 900 personel, yang terdiri atas 450 orang TNI AD dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan 450 orang TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malinau, Kaltara.

Para personel TNI AD sebelum berangkat ke daerah penugasan mendapatkan pelatihan bagaimana mengajar yang menyenangkan. Para prajurit tersebut akan dibekali lima kemampuan yakni penguatan karakter, bela negara, baca, tulis, hitung (calistung), kecakapan hidup dan kepanduan.

“Selama ini memang TNI yang membantu mengisi kekurangan guru di daerah tersebut. Kami berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan akses layanan pendidikan di daerah 3T,” demikian Supriano.

Pewarta: Indriani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD NTT : status darurat bencana Labuan Bajo berlangsung 14 hari

Kupang (ANTARA) – Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Bangke mengatakan penetapan status darurat bencana alam di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores yang tertimpa bencana banjir dan tanah longsor akan berlangsung selama 14 hari.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan status darurat bencana terkait terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang telah merengut delapan korban jiwa di daerah itu. Status darurat bencana akan berlangsung selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Maret 2019,” kata Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Bangke ketika dihubungi Antara di Kupang, Selasa.

Thomas mengatakan hal itu terkait upaya penangulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Manggarai Barat yang mengakibatkan delapan orang meninggal serta lumpuhnya akses transportasi trans-Flores bagian barat akibat terjadinya longsoran sepanjang jalan nasional Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, menuju Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Dia mengatakan status darurat bencana sudah diberlakukan sejak 8 Maret dan akan berakhir pada 21 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 61/kep/HK/ 2019 tentang penetapan status keadaan darurat bencana banjir, longsor dan naiknya permukaan air laut di Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut dia, bencana alam di kabupaten ujung barat pulau Flores ini mengakibatkan 12 kecamatan terdampak bencana dan dua kecamatan yang sangat parah tertimpa bencana alam banjir dan tanah longsor, yaitu Kecamatan Mbelling dan Kecamatan Komodo.

Bencana alam yang melanda Kecamatan Mbeling menimpa dua desa, yaitu Desa Tondo Belang dan Desa Liang Dara, berupa bencana alam tanah longsor.

Sementara bencana alam di Kecamatan Komodo berupa banjir menimpa tujuh desa, yaitu Desa Macang Tanggar, Desa Nggorang, Desa Watu Ngelek, Desa Gorontalo, Desa Pantar, Desa Golo Bilas dan Desa Compang Lonngo.

“Tim gabungan penangulangan bencana Labuan Bajo masih terus bekerja di lapangan untuk membantu para korban bencana maupun membersihkan material longsoran pada ruas jalan trans-Flores sehingga akses transportasi menjadi normal kembali,” kata Thomas.

Menurut dia, proses pembersihan material longsoran jalan trans-Flores membutuhan kehati-hatian karena banyak lokasi longsor yang sangat berbahaya untuk dilintasi alat berat karena rawan longsor susulan sehingga proses pembersihan longsoran dilakukan dari dua arah, yaitu dari wilayah Manggarai Barat dan Manggarai.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai ikut mengerahkan alat berat untuk membantu membersihkan material longsoran dibeberapa lokasi longsor di ruas jalan Labuan Bajo-Ruteng sehingga dengan banyak pihak yang ikut membantu penangulangan bencana di Labuan Bajo maka ruas jalan nasional ini bisa segera dilintasi kendaraan,” kata Thomas. (*)

Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kimia Farma layani papsmear gratis bagi peserta BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA) – PT Kimia Farma sebagai BUMN farmasi memberikan layanan pemeriksaan papsmear gratis bagi peserta BPJS Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan papsmear gratis yang penting punya BPJS (Kesehatan) bisa dilakukan di puskesmas karena kita bekerja sama dengan puskesmas,” kata perwakilan Kimia Farma Suherwanto di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan pada seminar kanker serviks dan pemeriksaan papsmear gratis bekerja sama dengan lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Wisma Antara. Kegiatan tersebut diikuti oleh para karyawati LKBN Antara sebagai bentuk sinergi BUMN.

Dia mengatakan, Kimia Farma bukan hanya memproduksi obat tapi juga memiliki laboratorium klinik untuk memeriksa berbagai permasalahan kesehatan seperti kolesterol, gula darah, hepatitis B, rontgen, urin lengkap, papsmear hingga pemeriksaan fungsi jantung.

Terkait papsmear sebagai deteksi dini kanker serviks, Kimia Farma juga bekerja sama dengan berbagai kementerian, LSM dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran perempuan agar mau memeriksakan diri.

“Sejak Januari hingga Maret 2019, sekitar 400-500 orang sudah melakukan papsmear di wilayah Jakarta Pusat. Layanan ini kita berikan juga sebagai wujud kepedulian kepada kesehatan masyarakat,” katanya.

Direktur Keuangan, SDM dan Umum LKBN Antara Nina Kurnia Dewi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan para karyawati tentang pentingnya menjaga kesehatan.

“Mungkin selama ini sudah tahu tapi lalu lupa, maka kita kembali diingatkan tentang bahaya kanker serviks. Selain itu dengan pemeriksaan gratis, juga memudahkan para karyawati untuk melakukan papsmear selain tidak berbayar juga mengurangi keengganan mereka jika harus memeriksakan sendiri ke laboratorium,” kata Nina.*

Baca juga: LKBN Antara dan Kimia Farma kerja sama layani papsmear gratis karyawati

Baca juga: BPJS Kesehatan selenggarakan bulan deteksi dini kanker

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga hari lagi trans Flores bisa dilalui

Kupang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur  memperkirakan dalam waktu tiga hari ke depan sejumlah ruas di trans Flores yang tertutup longsor sudah bisa kembali dilalui kendaraan umum.

“Saat ini tinggal satu titik lagi yang paling parah dan masih dilakukan pembersihan,” kata Kepala Bagian Humas Pemkab Manggarai Barat, Paulus Jeruma kepada Antara saat dihubungi dari Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan perkembangan dari proses pembersihan reruntuhan longsor yang ada di sepanjang jalan trans-Flores, khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pascabencana longsor serta banjir yang menerjang daerah itu pada Kamis (7/3).

Dikatakan, jika sudah terbuka semua akses jalan itu otomatis transportasi dari Ruteng menuju Labuan Bajo bisa kembali normal.

Apalagi kata dia pada Selasa (12/3) pukul 16.00 Wita sudah ada tambahan bantuan alat berat lagi sehingga otomatis lokasi yang berat itu bisa segera dibersihkan.

Disamping itu juga saat ini di sejumlah titik longsor yang sebelumnya sudah dibersihkan saat ini sudah ada bantuan alat berat lagi, sehingga otomatis nantinya jalan yang masih berlumpur akan dibersihkan agar aman dilalui kendaraan bermotor.

“Kita berharap cuaca tetap cerah seperti hari ini agar proses pembersihan jalan bisa berjalan lancar,” tambah dia.

Sebelumnya pada Kamis (7/3) pekan lalu longsor dan banjir bandang menerjang dua kecamatan di Manggarai Barat.

Banjir bandang menerjang Kecamatan Komodo dan tak ada korban jiwa. Sementara longsor terjadi di Kampung Culu Kecamatan Mbliling Kabupaten Manggarai Barat, yang mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, satu diantaranya adalah seorang bayi berusia 8 bulan.
 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG: Lhokseumawe berpotensi hujan disertai angin kencang

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) – Badan Metreologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Malikussalehota memprakirakan Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berpotensi terjadinya hujan dan juga petir yang disertai angin kencang, sehingga warga diimbau waspada.

“Berdasarkan prakiraan tentang kondisi cuaca di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya, berpotensi terjadinya hujan ringan pada sore hari serta terlihat awan cumulus di Lhokseumawe,” ungkap Arijuddin Prakirawan BMKG Stasiun Malikussaleh di Lhokseumawe, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan prakiraan, awan konvektif seperti cumulus ada di wilayah Lhokseumawe dan aceh utara. Awan Cumulus tersebut akan dapat berubah menjadi awan cumulonimbus, dengan catatan konvektifitasnya kuat.

“Keberadaan awan cumulonimbus ini tentunya akan berpotensi terjadinya hujan, petir dan angin kencang,” terang Prakiwan BMKG tersebut.

Apabila masyarakat melihat awan tersebut, menurut dia, sebaiknya menghindari tempat terbuka, karena biasanya akan terjadi petir. Warga juga diimbau tidak berada di bawah batang kayu atau bangunan yang tidak kuat karena bisa juga terjadi angin kencang.

Sementara itu sebagaimana dikutip dari beberapa sumber menyebutkan, bahwa awan cumulus adalah awan tebal yang memiliki puncak yang tinggi, bentuknya padat serta memiliki batas yang jelas. Terbentuk karena adanya proses konveksi dan apabila terkena sinar matahari sebagian maka akan menimbulkan bayangan berwarna kelabu. Pembentukan awan cumulus juga disebabkan oleh faktor ketidakstabilan dari lapisan atmosfer. Apabila ketidakstabilan terus berlanjut, awan cumulus dapat menjadi awan cumulonimbus.

Sedangkan awan cumulonimbus adalah jenis awan yang masuk dalam kategori awan dengan perkembangan vertikal seperti awan cumulus.  Awan cumulonimbus ini menjulang tinggi ke atas, bentuknya padat dan awan ini memiliki hubungan dengan badai petir dan cuaca dingin. 

Baca juga: Bagian tengah dan barat Aceh terdeteksi BMKG tiga titik panas
Baca juga: BMKG Lhokseumawe: waspadai angin kencang dan petir

Pewarta: Mukhlis
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yayasan Gugah Nurani Indonesia bangun sumur di Kulon Progo, Yogyakarta

Air bersih ini harapannya dapat meningkatkan perilaku atau kesadaran dari masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat

Kulon Progo (ANTARA) – Yayasan Gugah Nurani Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membangun sumur dan fasilitas air bersih di Dusun Muten, Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo dalam rangka mendekatkan akses air bersih di masyarakat.

Managjr Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Ari Purnama Nugraha di Kulon Progo, Selasa, mengatakan kendala pembangunan sumur dan fasilitas air bersih terkendala letak georafis di Desa Pendoworejo.

“Jadi hanya dapat satu sumur yang dibangun dan dialirkan ke warga karena letak desa di perbukitan jadi sasaranya per pedukuhan. Air bersih ini harapannya dapat meningkatkan perilaku atau kesadaran dari masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat,” kata Ari.

Ia mengatakan partisipasi warga sangat keberlangsungan dari program air bersih tersebut.

Selanjutnya, pihaknya akan mendorong warga agar membentuk kelompok pengelola air. Nantinya kelompok pengelola air dan kelompok tersebut nantinya sebagai pengurus air dan warga dianjurkan untuk membayar agar dapat menggunakan air tersebut, iuran ditetapkan berdasarkan musyawarah warga.

“Selama ini warga dusun Muten mengambil air bersih dari sumber mata air memakai jerigen dengan cara memikul atau menggendong dengan jarak 500 meter. Sebelumnya dusun tersebut pernah mendapat bantuan dari Dinas Kehutanan untuk pembuatan penampung air guna dialirkan melalui kran namun hanya terbatas,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menyampaikan terima kasih bantuan fasilitas air bersih dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia di Dusun Muten.

“Tugas kami ini diringankan oleh Yayasan Gugah Nurani karena sudah dibantu membangun saluran air bersih. Saya kira ini tugas pemerintah tapi pemerintah tidak dapat mencakup semua sampai hal yang kecil ini, kadang masih kelewatan,” kata Hasto.

Ia mengatakan air bersih ini sangat penting kebutuhan sangat dasar menjadi bagian fundamental untuk kesehatan sehingga kalau air bersih cukup, kesehatan menjadi baik. Karena program Pamsimas di Kulon Progo untuk tahun ini belum sampai di Dusun Muten.

“Harapannya kalau air bersih ini cukup kadang – kadang mereka kreatif mendaur ulang air, membuat kolam dan lain sebagainya sehingga lingkungannya menjadi hijau. Saya kira itu bagian dari program secara keseluruhan bahwa sanitasi tercapai di semua rumah tangga teraliri air bersih dan lingkungan sehat,” katanya.

Baca juga: Petani Kulon Progo manfaatkan sumur bor atasi kekurangan air

Pewarta: Sutarmi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prajurit TNI tidak gantikan tugas guru di 3T

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengatakan keberadaan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di sekolah yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bukan menggantikan guru.

“Keberadaan prajurit TNI AD di sekolah bukan mengganti peran guru, melainkan melengkapi kekurangan guru yang ada di sekolah,” ujar Supriano saat Focus Group Discussion (FGD) di Mabes TNI AD , Jakarta, Selasa.

Kemendikbud melibatkan para TNI AD untuk membantu pengajaran di sekolah-sekolah di daerah 3T yang mengalami kekurangan guru.

Dia menambahkan para prajurit TNI yang diperbatasan tersebut selama ini kerap menjadi guru di sekolah yang kekurangan guru. Akan tetapi mereka belum dibekali dengan metode pengajaran yang baik.

Kemendikbud memberikan pelatihan pedagogik kepada 900 prajurit TNI selama 40 jam, yang terdiri dari 450 orang TNI AD dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Nunukan dan 450 orang TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malinau.

Para personil TNI AD tersebut akan dibekali lima kemampuan yakni penguatan karakter, bela negara, baca, tulis, hitung (calistung), kecakapan hidup dan kepanduan.
Selain membantu mengajar, para prajurit yang bertugas selama sembilan bulan di perbatasan tersebut, diminta untuk memberikan masukan kepada dinas pendidikan setempat mengenai kondisi sarana prasarana maupun jumlah guru di daerah itu.

“Bisa saja usulkan untuk nambah ruang baru, bangun SD. Ini dampak positifnya banyak sekali. Data riil kita dapat dari orang yg langsung turun ke lapangan.”

Menurut dia, sinergi yang dilakukan Kemendikbud dan TNI AD tersebut sangat baik, karena melindungi bangsa dari kebodohan dan mewujudkan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK.*

Baca juga: Kemendikbud minta prajurit TNI di perbatasan lakukan pemetaan

Baca juga: Di Tabalong Kalsel, anggota satgas TNI Membangun Desa jadi guru mengaji

Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program “Bekerja” Kementan diharapkan mampu entaskan kemiskinan

Tujuan bantuan ini, supaya rumah tangga miskin bisa meningkat kehidupannya, dan diharapkan bisa terbebas dari daftar rumah tangga miskin

Malang (ANTARA) – Program Bedah Kemiskinan Paket Sejahtera (Bekerja) yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan) diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi rumah tangga miskin berbasis pertanian di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Nurcahyo mengatakan bahwa pada 2019, Kabupaten Malang akan mendapatkan bantuan Program Bekerja Kementerian Pertanian untuk 5.229 rumah tangga miskin.

“Tujuan bantuan ini, supaya rumah tangga miskin bisa meningkat kehidupannya, dan diharapkan bisa terbebas dari daftar rumah tangga miskin,” kata Nurcahyo di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Malang, bantuan yang akan disalurkan tersebut adalah sebanyak 50 ekor ayam untuk tiap rumah tangga miskin, termasuk 150 kilogram pakan, paket vitamin dan disinfektan, serta bantuan biaya pembuatan kandang sebesar Rp500.000.

Nurcahyo menjelaskan, nantinya, para penerima bantuan tersebut akan mengembangkan bantuan yang didapatkannya. Dalam arti, ayam-ayam tersebut akan diternakkan, supaya bisa menjadi tulang punggung perekonomian penerima bantuan tersebut.

“Mudah-mudahan, setelah Lebaran nanti sudah didistribusikan. Bantuan itu akan dikembangkan oleh penerima, kami akan lakukan pembinaan,” kata Nurcahyo.

Tercatat, total bantuan yang akan digelontorkan oleh Kementerian Pertanian tersebut mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Malang, yakni Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran. Dalam waktu dekat, akan dilakukan verifikasi data bagi calon penerima bantuan.

Verifikasi data tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Hal tersebut dilakukan supaya penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.

Dalam waktu dekat, akan dilakukan sosialisasi terhadap rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Malang, dan dilanjutkan dengan penetapan jumlah rumah tangga miskin, proses pengadaan paket bantuan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pertanian.

Diharapkan, pada Juli 2019, paket bantuan tersebut sudah bisa disalurakan kepada warga di tiga kecamatan di Kabupaten Malang tersebut.

Baca juga: Kementan siapkan bantuan untuk rumah tangga miskin Kabupaten Malang

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penemu benda cagar budaya mendapat kompenasi dari BPCB Jateng

Pemberian kompensasi ini diberikan kepada para penemu di lima kabupaten untuk tujuh temuan

Klaten (ANTARA) – Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah menyerahkan uang kompensasi kepada sejumlah penemu benda cagar budaya untuk temuan sepanjang tahun 2018.

“Pemberian kompensasi ini diberikan kepada para penemu di lima kabupaten untuk tujuh temuan,” kata Ketua Tim Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya, Eri Budiarto di sela pemberian kompensasi di Kantor BPCB Jateng, Klaten, Selasa.

Ia mengatakan untuk tujuh temuan tersebut, tiga di antaranya ditemukan di Kabupaten Temanggung, yaitu Arca Ganesha, Prasasti Batu, dan Kepala Arca, selain itu di Kabupaten Sukoharjo berupa Arca Nandi tanpa kepala.

“Selain itu, ada juga di Kabupaten Purworejo berupa botol keramik peninggalan Kolonial Belanda, Kabupaten Magelang berupa Fragmen Arca, dan Kabupaten Semarang ada prasasti batu berukuran besar di tepi sungai,” katanya.

Ia mengatakan benda yang ditemukan tersebut diprediksi merupakan peninggalan masa Hindu Budha di abad 8-11 Masehi.

Untuk proses pemberian kompensasi, sebelumnya petugas cagar budaya melakukan penilaian dengan cara mengkaji benda tersebut merupakan cagar budaya atau bukan.

“Setelah selesai baru ada pemberian kompensasi dan diserahkan untuk tahun anggaran setelahnya. Untuk besaran kompensasi kisaran Rp2,5 juta, Rp3 juta, dan Rp8 juta,” katanya.

Menurut dia, jika benda bersejarah tersebut sifatnya langka atau jarang ditemukan dan bentuknya utuh maka kompensasi yang diberikan oleh BPCB lebih tinggi.

“Makin langka makin mahal. Selain itu, juga perlu ada penilaian apakah benda tersebut punya nilai sejarah tinggi bagi ilmu pengetahuan atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPCB Provinsi Jawa Tengah Sukronedi mengatakan besar kecilnya uang kompensasi sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

“Ini dilihat dari hasil penilaian, jangan dilihat dari berapa jumlah besarnya tetapi imbalan atau kompensasi ini berdasarkan ketentuan yang ada,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, salah satu penemu arca, Walidi, mengatakan awalnya hanya disuruh oleh seseorang menanam pisang di lahan milik orang tersebut. Lantas saat sedang mencangkul, Walidi mengaku cangkulnya mengenai benda keras yang ada di dalam tanah.

“Saya ulang-ulang selalu bunyinya keras. Akhirnya saya gali lebih dalam, ternyata ada arca itu, ukurannya besar sekali. Diangkat delapan orang tidak bisa,” kata warga Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo tersebut.

Setelah temuannya tersebut, banyak orang yang datang termasuk lurah, camat, Kapolsek, dan petugas BPCB.

“Sampai akhirnya saya dimintai keterangan dan diajak ke sini oleh petugas BPCB untuk menerima kompensasi,” katanya.

Baca juga: BPCB Jateng dorong pemanfaatan bangunan candi

Baca juga: BP3 Akan Lakukan Penggalian Temuan Situs Liyangan

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerugian banjir di Kabupaten Madiun Rp54 miliar

Kerugian akibat banjir di Kabupaten Madiun Rp54 miliar meliputi kerusakan permukiman, lahan pertanian, peternakan, dan infrastruktur.

Madiun (ANTARA) – Bupati Madiun, Jawa Timur, Ahmad Dawami mengatakan berdasakan pendataan yang dilakukan BPBD bahwa estimasi kerugian akibat banjir  yang terjadi beberapa hari sejak Rabu (6/3),  mencapai sebesar Rp54 miliar.

“Estimasi total kerugian  Rp54 miliar. Kerugian itu meliputi kerusakan pada permukiman, pertanian, peternakan, dan infrastrukur yang dibangun menggunakan dana dari APBD,” ujar Bupati Dawami kepada wartawan di Madiun, Selasa.

Dari totalnya kerugian  Rp54,093 miliar lebih itu meliputi kerugian permukiman  Rp38,610 miliar, kerugian pertanian Rp8,093 miliar lebih, kerugian peternakan sebesar Rp416,560 juta  dan kerugian infrastruktur Rp6,974 miliar.

Jumlah kerugian tersebut meliputi kerusakan banjir yang menerjang  57 desa di 12 Kecamatan terdampak dengan korban  5.707 KK dan 497 hektare lahan pertanian terdampak banjir. Sedangkan ternak mati i 10 ekor sapi, 69 ekor kambing, dan 4.058 ekor unggas.

Banjir juga menyebabkan 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Sejumlah kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.

Sedangkan, infrastruktur yang terdampak antara lain tujuh sayap dam yakni Dam Sidorejo, Bruwok, Gendong, Kaligunting, Kaliabu, Serut, dan Nampu. Tujuh saluran sekunder pada saluran sekunder Sidorejo, Wates, Bangunsari, Pacinan, BNP2, Tebon, dan Cau, serta tiga jembatan rusak yaitu Jembatan Kertosari, Tebon, Tawangrejo, dan Desa Sumberbening

Selain itu juga terjadi longsor pada ruas Jalan Segulung–Suluk dan longsor pada bahu jalan nasional atau arteri Caruban–Ngawi.

Kini penanganan pascabanjir terus dilakukan oleh Pemkab Madiun. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menurunkan status siaga bencana di Kabupaten Madiun menjadi status pemulihan bencana banjir.

Adapun, status pemulihan bencana banjir berlaku selama 90 hari ke depan mulai 13 Maret 2019 hingga 10 Juni 2019.

“Dalam masa 90 hari, kami akan melakukan inventarisir secara detail. Kami juga akan mengembalikan situasi semuanya seperti sebelum terjadi banjir, dan kami akan berkooridnasi dengan pemerintah provinsi,” katanya.
 

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban bencana Sulteng tidak perlu menuntut bila pemerintah sadar

Palu (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menilai bahwa korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala), tidak perlu menyampaikan tuntutan bila pemerintah sadar bahwa apa yang di tuntut merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah.

“Tuntutan masyarakat korban bencana alam tersebut mestinya tidak perlu ada, jikalau otoritas pemerintahan sadar dan faham bahwa Itu adalah kewajiban bagi otoritas pemerintahan yang ada untuk memenuhi tanpa di minta,” ucap Ketua Komnas-HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary, di Palu, Selasa.

Pernyataan itu sekaitan dengan kongres korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Pasigala, Sulteng, pada Senin (11/3), yang menghasilkan empat belas tuntutan kepada pemerintah.

Dedi Askary mengatakan tuntutan korban bencana di Pasigala, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana yang diperintahkan berbagai instrumen hukum, baik Instrumen Hukum Internasional maupun instrumen hukum nasional.

Ia menegaskan, negara harus memastikan pemenuhan, pemulihan dan Penegakan Hak Asasi Manusia bagi korban bencana alam dilaksanakan dengan baik dan benar.

Ironisnya, sebut dia, dalam banyak hal korban bencana seperti diabaikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budayanya. Padahal, negara telah meratifikasi kovensi hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dia mengutarakan, indikator utama dalam mendorong penanganan korban bencana alam agar lebih bermartabat dan berkeadilan, untuk menjadi perhatian semua pihak, utamanya oleh pemerintahan untuk memastikan pemenuhan hak korban.

“Patut diingat, pelanggaran HAM terjadi karena kesengajaan, pembiaran, dan atau ketidaksengajaan (kelalaian), dalam soal risiko atau akibat dari bencana. Tuntutan korban, mutlak menjadi tanggung jawab pemangku kewajiban, yakni negara lewat representasinya yang duduk di pemerintahan,” kata dia.

Dedi Askari menyatakan, pemerintah mutlak dan harus melakukan pemenuhan hak yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat korban atau yang terdampak, semisal air bersih, kebutuhan bahan makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pemenuhan masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Lebih jauh, kata dia, HAM hadir untuk melindungi orang-orang dari segala bentuk pelanggaran, semisal mencegah korban bencana menjadi korban perdagangan manusia, pelecehan seksual, pemerkosaan, diskriminasi (dalam penyaluran bantuan, serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pengungsian) dan pengabaian atas partisipasi dan akses atas informasi.

Mengutamakan pemenuhan hak korban adalah pengakuan eksplisit atas kerangka normatif yang mengikat secara hukum berkenaan dan/atau berkaitan dengan hak-hak, tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas yang mengintegrasikan norma, standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia kedalam rencana, kebijakan dan implementasi dalam proses pelaksanaan pembangunan kembali pascabencana.

“Tidak suka-suka atau sekehendak hati, tetapi jadikan korban lebih bermartabat. Harus di ingat, korban bukan anggota dari pasukan militer yang siap gerak, siap gerak terus. Korban butuh suasana yang dialogis, partisipatif dan segera dipenuhi hak-haknya,” ujar Dedi Askary.*

Baca juga: Wapres: Relokasi Sulteng terkendala pengembalian lahan HGU milik pemerintah

Baca juga: Kedepankan dialog dalam tentukan relokasi korban bencana Sulteng

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Entaskan kemiskinan, Kemensos tambah anggaran

ANTARA-Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Lumajang,  Jawa Timur, pada Senin 11 Maret, menuturkan keberhasilan kementerian sosial (Kemensos) dalam menekan angka kemiskinan,  melalui Program Pengentasan Rakyat Miskin, mampu mengurangi angka kemiskiman hingga 9,66 persen.

Presiden minta Siti tinggal di rumah

Itu tugas pemerintah untuk terus mendampingi setiap warga negara Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo meminta warga negara Indonesia yang terbebas dari hukuman di Malaysia, Siti Aisyah, untuk tinggal di rumah.

“Tadi saya menyampaikan agar Siti sementara di rumah terlebih dahulu sampai nantinya agak tenang dan bisa merencanakan kehidupan yang baik,” kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa terkait dengan pesan khususnya kepada Siti.

Presiden telah menerima kedatangan Siti Aisyah dan keluarga ke Istana Merdeka.

Menurut Presiden, Siti menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah membebaskan dirinya dari hukuman.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pendampingan hukum bagi Siti merupakan upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

“Itu tugas pemerintah untuk terus mendampingi setiap warga negara Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri,” kata Jokowi.

Presiden bersyukur upaya pembebasan Siti dengan proses yang panjang dapat membuahkan hasil sehingga dia kembali berkumpul dengan keluarganya.

Perempuan TKI asal Banten itu dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dari dakwaan pembunuhan kakak tiri Pemimpin Tinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kom Jong-nam pada 13 Februari 2017.

Siti Aisyah tiba di Indonesia pada Senin (11/3).

Pembebasan itu berstatus bebas tidak murni dengan syarat jika ditemukan bukti baru yang memberatkan maka Siti dapat didakwa kembali.
 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina berikan dua unit mobil kepada Pemkab Dogiyai

Jadi, yang kami berikan itu satu unit mobil ambulans dan satu unit mobil jenazah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Dogiyai di Nabire melalui Kasubbag Program dan Keuangan RSUD Pratama Dogiyai, Hermawan Sutrisno

Jayapura (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua memberikan bantuan dua unit mobil ambulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai.

Senior Supervisor CSR & SMEPP PT Pertamina MOR VIII Bagja Mahendra ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Selasa mengatakan bantuan dua unit mobil tersebut merupakan dana dari CSR atau tangung jawab sosial perusahaan.

“Jadi, yang kami berikan itu satu unit mobil ambulans dan satu unit mobil jenazah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Dogiyai di Nabire melalui Kasubbag Program dan Keuangan RSUD Pratama Dogiyai, Hermawan Sutrisno,” katanya.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina, kata dia, tidak lepas dari perannya sebagai Agen Pembangunan Negara.

“Dengan pilar Pertamina Sehat di bidang kesehatan, Pertamina bersama-sama para pemangku kepentingan berupaya menghadirkan bantuan kesehatan yang tepat guna dan tepat sasaran,” katanya.

Kendaraan penunjang ambulans diperlukan agar RSUD Dogiyai dapat mengirimkan pasiennya ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan sekitar dalam keadaan darurat atau bahkan ke Nabire.

“Bantuan dua unit kendaraan ini akan sangat berguna bagi masyarakat di Dogiyai terlebih karena jarak tempuhnya yang jauh dari Nabire sehingga dalam keadaan darurat akan sangat diperlukan,” terang Bagja.

Dua unit kendaraan yang diserahkan Pertamina memiliki fasilitas dan fungsi yang cukup lengkap seperti landasan tandu dilengkapi dengan scoop stretcher, dua buah lampu operasi model geser, dan central oxygen system.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga Dogiyai dan tentunya kami berharap agar dua unit kendaraan ini dijaga dengan baik oleh pihak RSUD Pratama Dogiyai,” tutup Bagja.

Baca juga: BBM Satu Harga lancarkan transportasi Papua dan Papua Barat
Baca juga: 25 Veteran Papua dapat santunan Rp1,5 juta dari Pertamina

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah gelar simposium internasional reformasi birokrasi di Bali

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar simposium internasional tentang reformasi birokrasi pada 14-15 Maret 2019 di Nusa Dua, Bali.

“Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik,” kata Menteri PANRB Syafruddin dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Dijelaskannya, bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.

“Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment,” ucap Syafruddin.

Karena itu, lanjut dia, masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. “Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekadar puas saja,” ujar mantan Wakapolri ini.

Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 11 negara ASEAN dan juga negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru dipastikan akan hadir dalam simposium internasional tersebut.

Selain itu sejumlah menteri, gubernur dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan dipastikan akan menjadi pembicara.

Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-goverment, integritas aparatur sipil negara (ASN) dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah.

Jawa Tengah
Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.

“Saya contohkan Jawa Tengah berhasil menyelaraskan 4.000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran Rp1,2 triliun di 2018,” tutur Syafruddin sambil menambahkan bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan hambatan kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antarpemerintahan dan lembaga.

“Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat,” katanya. (*)

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPAI: pernikahan anak ciptakan keluarga rapuh

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati mengatakan pernikahan dalam usia anak cenderung memunculkan keluarga-keluarga yang rapuh.

“Upaya meningkatkan kualitas perkawinan salah satunya dapat diwujudkan melalui pendewasaan usia perkawinan dari yang saat ini 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki,” kata Rita di sela seminar Hari Perempuan Internasional di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan perkawinan pada usia anak akan terus menghadirkan malapetaka, kesedihan dan kegelapan masa depan anak.

Menurut dia, anak yang menikah pada usia tumbuh kembang biasanya belum matang secara fisik dan mental sehingga ketika berkeluarga menghasilkan keluarga yang rapuh.

Selain itu, kata dia, anak cenderung terhenti pendidikannya karena menikah dini. Padahal, pendidikan menjadi modal penting dalam mengarungi kehidupan yang sarat berbagai tantangan di depan mata.

Dengan tidak mengenyam pendidikan cukup, lanjut dia, maka akan memunculkan keluarga-keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Pendidikan sendiri mampu mengangkat taraf ekonomi dan memunculkan sumber daya manusia berkualitas.

“Kita sedang bicara masa depan sumber daya manusia. Perlu ketahanan keluarga. Pedidikan yang terbatas bagi anak akan memunculkan generasi yang tidak kompetitif, maka kemiskinan terus berputar dalam keluarga seperti lingkaran setan,” kata dia.

Indonesia sendiri menjadi negara dengan angka perkawinan usia anak tertinggi di Asia Timur dan Pasifik. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016-2017 merilis rata-rata 25 persen usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun.

Bahkan, di beberapa provinsi prevalensi angka perkawinan usia anak mencapai lebih dari 30 persen. (*)

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden apresiasi pembebasan Siti Aisyah dari hukuman di Malaysia

Ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap warganya dan kemarin secara resmi pemerintah diwakili oleh Menteri Luar Negeri telah menyerahkan Siti Aisyah kepada keluarganya

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas pembebasan terhadap Siti Aisyah dari hukuman berat di Malaysia.

“Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa Siti Aisyah sudah dapat terbebas dari ancaman hukuman yang sangat berat,” kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa.

Siti Aisyah, WNI yang disangka sebagai pembunuh kakak tiri Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam, tiba di Indonesia pada Senin (11/3).

Siti telah bertemu dengan Presiden pada pukul 14:20 WIB selama sekitar 20 menit.

Presiden juga memberi selamat kepada Siti karena telah dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.

Kepala Negara menjelaskan proses kepulangan Siti merupakan pendampingan hukum dari pemerintah yang berkesinambungan.

“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap warganya dan kemarin secara resmi pemerintah diwakili oleh Menteri Luar Negeri telah menyerahkan Siti Aisyah kepada keluarganya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah pun telah menyewa pengacara untuk membebaskan Siti dari perkara humum di Negeri Jiran itu.

Perempuan TKI asal Banten itu dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dari dakwaan pembunuhan kakak tiri Pemimpin Tinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kom Jong-nam pada 13 Februari 2017.

Pembebasan itu berstatus bebas tidak murni dengan syarat jika ditemukan bukti baru yang memberatkan maka Siti dapat didakwa kembali.

Namun demikian, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan Siti sejak pengadilan kasus itu bergulir.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sri Subawa bertekad bawa Undiknas unggul sebagai universitas riset

Denpasar (ANTARA) – Rektor Universitas Pendidikan Nasional periode 2019-2024 Dr Nyoman Sri Subawa ST, S.Sos, MM, bertekad ingin membawa kampus setempat unggul sebagai universitas riset, di tengah berbagai capaian prestasi yang telah diraih selama ini.

“Undiknas sebagai lembaga pendidikan tinggi juga ingin berada di garda terdepan untuk bersinergi dengan semua pihak dalam upaya merealisasikan, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia,” kata Sri Subawa saat menyampaikan pidato usai dilantik sebagai Rektor Undiknas yang baru, di kampus setempat, di Denpasar, Selasa.

Sri Subawa diputuskan sebagai Rektor Undiknas pengganti Prof Gede Sri Darma berdasarkan hasil rapat pendiri Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perdiknas) pada 1 Februari 2019. Sebelumnya pada 7 Januari lalu, Sri Subawa telah mempresentasikan visi dan misi di hadapan Senat Akademik Undiknas.

Suami dari Dr Ni Wayan Widhiastini ini mengemukakan saat ini Undiknas telah memiliki keuanggulan dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan raihan akreditasi unggul (A) dari BAN-PT Kementerian Ristekdikti untuk lima program studi, dan enam program studi terakreditasi baik (B), serta segera mewujudkan akreditasi internasional.

“Publikasi karya ilmiah, riset, ide dan gagasan, terutama dalam jurnal internasional terindeks dan bereputasi harus terus ditingkatkan. Apalagi persoalan publikasi riset ini telah menjadi persoalan mendasar hampir di semua perguruan tinggi,” ujar pria yang mengawali karirnya di lingkungan Perdiknas sebagai Ketua II YPKN tersebut.

Dengan unggul sebagai universitas riset, lanjut dia, menjadi barometer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dasar lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan juga akan dilakukan lebih untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan langsung bisa diterapkan pada dunia industri.

“Hasil riset menunjukkan bahwa riset dalam aspek bisnis yang diintegrasikan dengan teknologi, model, dan proses bisnis memberikan kontribusi terbesar dalam aspek riset yang dilakukan saat ini, diikuti smart factory, aspek teknologi dan lainnya,” ucap Sri Subawa yang juga adik kandung dari Rektor Undiknas sebelumnya.

Terkait dengan tantangan dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, menurut Sri Subawa, selain dengan penguatan kurikulum yang lebih dinamis dan adaptif, Undiknas telah menyelaraskan model pembelajaran dengan perkembangan kekinian dengan menerapkan secara “online” atau dalam jaringan (daring), e-learning atau hybrid learning untuk mengurangi pembelajaran dengan model tatap muka.

“Jadi, segenap civitas akademika harus merespons berbagai perubahan dengan melek terhadap teknologi, literasi data dan menggunakan data untuk menentukan langkah dan strategi yang diambil,” kata pria yang sebelumnya juga dipercaya sebagai Direktur Akademik dan Informasi serta Wakil Rektor Undiknas tersebut.

Di sisi lain, pihaknya pun tetap memberikan peluang bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara finansial, namun memiliki prestasi akademis dan non-akademis yang menonjol untuk mengenyam pendidikan yang berkelas di Undiknas.

Dr Nyoman Sri Subawa dalam kesempatan tersebut dilantik oleh Ketua Perdiknas Denpasar Dr AA Ngurah Eddy Supriyadinatha Gorda, S.Sos, M.Si.

“Kami akan selalu ‘berpelukan’ dalam mengembangkan Undiknas dan berharap rektor yang baru akan lebih membesarkan Undiknas yang namanya saat ini sudah besar,” ucap Eddy.

Sementara itu, Prof Gede Sri Darma berpesan bahwa tugas rektor tidak hanya membangun infrastruktur kampus karena kampus tidak lagi menjadi magnet akademik, tetapi “online” yang menjadi magnetnya.

“Mahasiswa bisa belajar dari mana saja, ketika UTS atau UAS baru mereka datang. Sekarang daya tampung Undiknas dari gedungnya baru 6.000 sampai 8.000, tetapi ke depan dapat menampung 40 ribu hingga 50 ribu mahasiswa karena mereka tidak harus datang ke kampus, bisa belajar dari mana saja,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut dia, SPP bisa menjadi semakin murah, orang miskin bisa berkuliah dan gelar tidak lagi dipakai syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau menunjukkan jati diri, tetapi sertifikasi atau kompetensi.

“Kalau dia bergelar, tetapi ketika dilakukan uji kompetensi tidak memiliki kompetensi, maka tidak akan diterima. Ini sudah dilakukan perusahaan yang hebat yang tidak lagi meminta mana ijazahnya, tetapi kompetensi apa yang dimiliki. Ini menjadi tantangan rektor yang baru,” kata Sri Darma.

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bali TIA Kusuma Wardhani, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII Prof Dr Nengah Dasi Astawa, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan dan jajarannya, pimpinan PTN dan PTS se-Bali, pendiri Perdiknas dan seluruh civitas akademika serta undangan lainnya. (*)

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kelompok tani Yogyakarta lomba kreasi taman dari sayur

Saya ingin, seluruh kampung di Kota Yogyakarta bisa menjadi kampung sayur dan terdata dengan baik di Dinas Pertanian dan Pangan

Yogyakarta (ANTARA) – Sebanyak 20 kelompok tani pembudi daya sayur di Kota Yogyakarta turut ambil bagian dalam lomba kreasi taman dengan memanfaatkan berbagai tanaman sayur yang sebelumnya telah mereka budidayakan.

“Lomba ini diharapkan memberikan inspirasi bagi lebih banyak masyarakat untuk membudidayakan sayur,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di sela penilaian lomba taman dari sayur di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, tidak ada lagi alasan bagi warga Kota Yogyakarta tidak bisa membudidayakan sayur atau tanaman pertanian lain karena keterbatasan lahan.

“Buktinya, dengan taman yang relatif sempit pun, tanaman sayur bisa dibudidayakan. Bahkan dikreasikan dengan baik sehingga semakin memperindah pekarangan. Tidak hanya indah, hasilnya pun bisa dinikmati oleh keluarga,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk menggalakkan budi daya sayur di lahan pekarangan.

“Di zaman sekarang, semua orang memiliki keinginan untuk hidup sehat. Salah satunya adalah pemenuhan gizi seimbang dari sayur. Jika sayur mudah diperoleh, maka diharapkan kesehatan masyarakat pun semakin meningkat,” katanya.

Haryadi bahkan berjanji membuat semacam pojok sayur di kompleks Balai Kota Yogyakarta.

“Sedangkan untuk pemenang lomba, akan dipajang di koridor masuk ruang wali kota. Nanti, biaya perawatan dari kantong pribadi saya,” katanya.

Hingga saat ini, di Kota Yogyakarta terdapat 55 kampung sayur dan 175 kelompok pembudidaya sayur.

“Saya ingin, seluruh kampung di Kota Yogyakarta bisa menjadi kampung sayur dan terdata dengan baik di Dinas Pertanian dan Pangan,” katanya.

Dalam lomba taman dari sayur tersebut, beberapa tanaman sayur yang digunakan, di antaranya daun bawang, sawi, kembang kol, bayam merah, berbagai jenis cabai, kenikir, adas bahkan padi yang ditanam di pot-pot berukuran kecil.

Pada kesempatan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto mengatakan kecamatan memiliki fokus pada pengembangan lorong sayur, kampung sayur, dan lele cendol sesuai hasil musrenbang.

“Selain untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, ketiga program tersebut juga memiliki tujuan ekonomi. Hasil yang diperoleh bisa dijual untuk menambah pendapatan keluarga,” katanya.

Beberapa wilayah yang dinilai mampu mengembangkan kampung sayur dengan baik, di antaranya di Kelurahan Rejowinangun, Kricak.

“Hasil pertanian atau sayur dari Rejowinangun bahkan sudah banyak yang membeli. Biasanya pedagang mi ayam atau bakso untuk sawi,” katanya.
 

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019