Ahli waris korban meninggal banjir Sentani dipastikan dapat santunan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan ahli waris korban meninggal banjir bandang di Sentani, Jayapura Provinsi Papua akan mendapatkan santunan dari pemerintah.

“Kami akan siapkan santunan ahli waris korban meninggal dunia, tapi tentunya kerja sama dengan pemda terkait verifikasi dan validasi data korban sangat penting,” kata Menteri Sosial di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan semakin cepat pemda melakukan verivali maka akan semakin cepat Kementerian Sosial menyalurkan dana santunan tersebut kepada ahli waris.

Agus juga menegaskan bahwa santunan ahli waris hanya untuk keluarga inti yaitu ibu, bapak dan anak.

Mensos juga mengatakan akan kembali ke Sentani untuk melihat kondisi penanganan korban pascabanjir bandang yang terjadi pada Sabtu (16/3) akibat curah hujan yang tinggi.

Data sementara jumlah korban meninggal tercatat 112 orang, hilang 94 jiwa, luka berat 107 jiwa, luka ringan 808 jiwa, serta 33.161 KK atau 138.819 jiwa mengungsi di enam titik pengungsian.

Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan tanggap darurat sesuai dengan klaster yaitu untuk perlindungan dan pengungsian.

Untuk perlindungan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar korban, sementara untuk pengungsian juga sudah didirikan tenda.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, santunan ahli waris untuk tahap pertama untuk 38 jiwa dan tahap kedua 33 jiwa masing-masing senilai Rp15 juta siap diberikan.

Sementara santunan ahli waris tahap ketiga sebanyak 41 jiwa masih proses pendataan dan verifikasi.

Total bantuan dan rencana bantuan yang akan disalurkan untuk penanganan bencana tersebut mencapai Rp3,9 miliar.*

Baca juga: Pemuda Nabire galang dana untuk korban banjir bandang Jayapura

Baca juga: 20 jenazah tak teridentifikasi korban banjir Sentani dimakamkan massal

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelepasan burung Jalak Putih puncak Hari Bhakti Rimbawan

Mojokerto (ANTARA) – Pelepasan burung Jalak Putih mewarnai puncak peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke 36 di Claket, Mojokerto, Jawa Timur sebagai bentuk pengembalian ekosistem habitat fauna yang ada di hutan setempat.

Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim, Wahid Wahyudi, Selasa, mengatakan, selain pelepasliaran burung Jalak, juga dilakukan pelepasliaran hewan lainnya seperti barang-berang.

“Dalam kesempatan ini juga dilakukan penangkaran sebanyak 36 ekor rusa,” katanya dalam peringatan puncak hari bhakti Rimbawan di Mojokerto.

Ia mengemukakan, Rimbawan ini merupakan kumpulan perorangan yang peduli akan kelestarian lingkungan khususnya hutan.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena bisa membantu kelestarian hutan yang ada. Selain itu, keberadaan rimbawan itu terbaru mampu membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar hutan,” katanya.

Ia mengatakan, di wilayah Tahura R Soerjo itu sendiri terdapat ekosistem flora fauna di enam kabupaten kota di antaranya Elang Jawa, Bangau Putih, Lutung, Sumber Air Panas Cangar dan juga sejarah masa lampau berupa petilasan. “Kami mendukung supaya kegiatan itu terus dikembangkan lebih baik lagi,” katanya.

Terkait dengan kegiatan itu, PT Bumi Suksesindo (BSI) mendukung kegiatan Ikatan Rimbawan (IKARI) Jawa Timur untuk mengkampanyekan kepedulian lingkungan dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan 2019.

“Kami turut mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan komitmen kami untuk turut berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan konservasi hutan,” kata Senior Manager External Affairs PT BSI, Sudarmono.

Kegiatan lingkungan seperti ini, menurut Sudarmono, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan operasional PT BSI. Bahkan, ada departemen khusus, departemen lingkungan, yang menangani program lingkungan perusahaan.

Selain melakukan kegiatan pemantauan lingkungan secara rutin, departemen tersebut juga bertugas untuk melakukan kegiatan reklamasi. “Tanggung jawab (lingkungan) menjadi salah satu pilar utama di area operasi kami di Tumpang Pitu, Banyuwangi,” katanya.*

Baca juga: Lahan tandus ditanami pohon alumni SKMA Sultra peringati Hari Rimbawan

Baca juga: Gubernur Sulteng harap para rimbawan tetap komitmen dan patriotik

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hoaks menjadi tren di kehidupan masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Ketua Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M Azrul Tanjung mengatakan kabar bohong atau hoaks menjadi tren di kehidupan masyarakat di Tanah Air.

“Saat ini hoaks menjadi tren di kehidupan sehari-hari masyarakat. Hoaks ini menyebabkan informasi yang sengaja disesatkan sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran,” ujar Azrul dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ini perlu adanya kajian mengapa kabar bohong menjadi gaya hidup di masyarakat. Untuk itu perlu, adanya sebuah kemufakatan mengenai bagaimana agar masyarakat bisa damai, dan para aktivis mampu menangkal penyebaran hoaks. “Terlebih lagi untuk aktivis perempuan, sebagaimana dalam agama kita bahwa aib itu baiknya di tutupi.”

Dia menambahkan lemahnya regulasi pemerintah, dan juga lemahnya budaya regulasi masyarakat karena teknologi canggih, tidak diimbangi tingginya budaya literasi sehingga menjadi sebuah kekhawatiran yang besar. “Perlunya adanya penyaringan berita sebelum disampaikan kepada orang lain.”

Azrul yang juga Koordinator Nasional Garda Matahari juga menambahkan perlu adanya gerakan jihad melawan fitnah dan ujaran kebencian yang bertendensi mengganggu kegembiraan berdemokrasi. “Harus ada upaya tegas dan langsung untuk membebaskan rakyat dari berita hoaks dan ujaran kebencian yang sudah berbau fitnah,” kata dia lagi.*

Baca juga: Kemenkominfo temukan 300 hoaks tersebar di dunia maya

Baca juga: Mahasiswa NTT diajak perangi hoaks

Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IDI sarankan ketentuan pemilih ODGJ lebih spesifik

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih saat ditemui di kantor PB IDI Jakarta, Senin (25/3/2019). ((ANTARA/Aditya Ramadhan))

Mana yang kesadarannya bisa membedakan, istilahnya ada hendaya antara realita dan ininya, dia tidak bisa membedakan realita atau bukan

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyarankan ketentuan pemilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada Pemilu 2019 dijelaskan secara spesifik terkait kategori gangguan jiwa yang dialami.

Daeng mengatakan di Jakarta, Selasa, penyakit gangguan jiwa atau mental tidak sebatas hanya pada kategori gangguan jiwa berat tapi juga termasuk yang ringan dan masih memiliki kesadaran penuh.

“Mana yang kesadarannya bisa membedakan, istilahnya ada hendaya antara realita dan ininya, dia tidak bisa membedakan realita atau bukan,” kata Daeng.

Dia menyebutkan gangguan jiwa psikotik atau bahkan skizofern merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya sudah tidak bisa membedakan hal apapun.

Namun di sisi lain, ada kategori orang dengan gangguan jiwa yang masih memiliki kesadaran namun perilakunya menyimpang. “Contoh bipolar, bipolar itu gangguan jiwa, penyalahgunaan pornografi, homoseks ada yang bilang gangguan jiwa, orang yang stres nggak bisa tidur itu masuk gangguan jiwa, apakah itu yang dimaksud, kalau itu yang dimaksud masih okelah,” kata dia.

Oleh karena itu Daeng berpendapat harus ada ketentuan yang lebih jelas dalam pemberian hak suara pada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/ Mental. Surat edaran tersebut mengatur tentang pemenuhan hak memilih bagi penduduk dengan gangguan jiwa mental.

Baca juga: Jangan masalahkan orang dengan gangguan jiwa ikut Pemilu

Baca juga: KPU kesulitan cocokkan data pemilih difabel belum ber-KTP-e

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019

62 TKI dipulangkan ke Indonesia

Ada dua kelompok terbang tujuan Jakarta. Kelompok terbang pertama 29 orang tiba di Jakarta jam 09.00. Kelompok terbang dua 32 orang dan satu bayi tiba di Jakarta jam 01.00 siang.

Kuala Lumpur (ANTARA) – Sebanyak 62 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wanita penghuni tempat penampungan (shelter) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dipulangkan ke tanah air, Selasa (26/03).

Mereka diberangkatkan ke Bandara KLIA 2 dengan menggunakan dua buah van dari KBRI Kuala Lumpur di Jalan Tun Razak dengan didampingi Sekretaris I Konsuler KBRI Kuala Lumpur Yulisdyah Kartika.

“Ada dua kelompok terbang tujuan Jakarta. Kelompok terbang pertama sebanyak 29 orang tiba di Jakarta jam 09.00. Kelompok terbang dua sebanyak 32 orang dan satu bayi tiba di Jakarta jam 01.00 siang,” katanya.

Para WNI atau Pekerja Migran Indonesia ini kemudian diserahterimakan oleh KBRI Kuala Lumpur ke Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) BP3TKI Serang (Soekarno Hatta) untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

“Mereka cukup lama tinggal di shelter beberapa bulan karena menunggu penyelesaian masalahnya seperti pembayaran gaji oleh majikan, penyelesaian kasus di Mahkamah Buruh dan sebagainya,” katanya.

Para TKI tersebut selama tinggal di shelter KBRI Kuala Lumpur dibekali dengan sejumlah ketrampilan seperti menjahit, membordir dan memasak.
Mereka juga diajari mengelola warung “Saya Mau Sukses” yang dikelola oleh Dharma Wanita KBRI Kuala Lumpur.*

Baca juga: WNI terbanyak pertama pekerja ilegal ditahan di Malaysia

Baca juga: Malaysia usir 76 TKI ilegal ke Nunukan

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Muhammadiyah Jatim sebut awal puasa dan idul fitri bersamaan

Surabaya (ANTARA) – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengatakan awal puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah atau 2019 Masehi diyakini akan digelar bersamaan.

“Melihat posisi hilal saat terjadi ijtimak, sepertinya awal Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini akan sama, seperti tiga tahun sebelumnya,” ujar Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Sesuai perhitungan hisab yang dilakukan Muhammadiyah maka awal puasa atau 1 Ramadhan 1440 Hijriyah terjadi pada Senin, 6 Mei 2019 Masehi Masehi, sedangkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriyah pada Rabu, 5 Juni 2019 Masehi.

Ia menjelaskan, dalam perhitungan hisab haqiqi wujudul hilal yang dipedomani oleh Muhammadiyah disebutkan ijtimak jelang Ramadan 1440 Hijriyah terjadi pada Ahad, 5 Mei 2019 Masehi pukul 05:48:25 WIB.

“Saat itu tinggi bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f= -07°48¢ (LS) dan l = 110°21¢BT) = + 05°48¢20² (hilal sudah wujud),” ucapnya.

Dengan demikian maka dan umat Islam se-Indonesia akan memulai salat Tarawih pada Ahad malam atau 5 Mei 2019.

Kemudian, kata dia ,pada Idul Fitri 2019, ijtimak jelang Syawal 1440 Hijriyah terjadi pada Senin, 3 Juni 2019 Masehi pukul 17:04:46 WIB, yakni tinggi bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f= -07°48¢ (LS) dan l= 110°21¢BT) = -00°09¢22² (hilal belum wujud).

“Puasa Ramadhan tahun ini akan berlangsung selama 30 hari,” ucap pria yang pada Pemilu 2019 mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.

Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Jatim Saad Ibrahim tersebut menyampaikan bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengumumkan awal Ramadhan dan Syawal melalui maklumat nomor 01/MLM/I.0/E/2019.

Adanya pengumuman dari Muhammadiyah sejak saat ini diharapkan tidak membuat umat Islam terganggu, bahkan harus saling menghormati jika ada perbedaan.

“Semua memiliki cara penghitungan dan tidak perlu diperdebatkan. Meski pada akhirnya berbeda, jangan saling mempermasalahkan, tapi mari saling menghargai,” katanya.

Baca juga: Muhammadiyah umumkan awal Ramadhan-Syawal-Zulhijah 1438 Hijriyah

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nuklir bukan solusi terbaik sumber energi, sebut anggota DEN

Dahulu lampu solar cell itu harganya ratusan ribu sekarang cuma Rp60.00 saja,

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan nuklir saat ini bukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat melainkan matahari sebagai sumber energi terbesar yang dimiliki Indonesia .

“Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah biaya dan teknologi. Karena Indonesia beriklim tropis dan matahari sebagai sumber energi yang mampu memberikan panas dan sinarnya selama 12 jam lebih, maka Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTM) yang jauh lebih cocok bagi Indonesia,” kata Rinaldy seperti dikutip dalam siaran persnya ketika ia berbicara dalam Seminar Nasional “Pengelolaan Sumber Daya Energi yang Berkelanjutan untuk Ketahanan di Jakarta, Selasa.

Seminar tersebut juga menghadirkan, mantan Menteri ESDM dan Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan pakar geologi Surono, dan Direktur Aneka Industri Haris Yahya.

Ia menambahkan, lampu-lampu hemat energi berasal dari sel matahati (solar cell) sudah banyak dijual di pasaran dan harganya pun sudah jauh menurun. “Dahulu lampu solar cell itu harganya ratusan ribu sekarang cuma Rp60.00 saja,” lanjutnya.

Sangat diharapkan, sebutnya pemerintah untuk mempercepat penggunaan teknologi solar sebagai pemasok kebutuhan energi listrik di perumahan, sebab kini teknologi yang mengandalkan matahari sudah jauh lebih murah dan bisa diterapkan.

Sementara itu, mantan Menteri ESDM dan Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pada periode 2030 hingga 2040 pemakaian energi fosil masih sangat dominan dan hal ini mengakibatkan tingkat ketergantungan terhadap energi fosil makin tinggi.

Untuk Indonesia, sambung Purnomo, sumber energi berasal dari letak geografis, demografi dan modal dinamik. “Faktor-faktor yang dapat memengaruhi ketahanan nasional dan secara langsung akan mempengaruhi ketahanan energi nasional karena ketahanan nasional tidak akan bekerja bila ketahanan energi tidak benar dikelola.” jelasnya.

Hal senada dikemukakan oleh pakar geologi Surono yang mengungkapkan 40 persen panas bumi ada di Indonesia jadi potensi penggunaan sumber energi ini yang terbesar dan harus dimanfaatkan dengan maksimal.

Tatanan geologi di Indonesia, tambahnya terhimpit diantara tiga lempeng tektonik, yang membuat Indonesia rawan gempa bumi, dan rawan akan gunung meletus. Indonesia memiliki gunung terbanyak di dunia, dan memiliki energi panas bumi terbanyak di dunia, namun tidak ada yang mau mengembangkan karena lamanya riset yang dibutuhkan.

“Jadi faktor geologi juga harus dipertimbangkan untuk menggunakan nuklir sebagai energi alternatif, karena sangat riskan. Terutama karena banyak gempa dan gunung berapi di wilayah Indonesia,” lanjutnya.

Pewarta: Zita Meirina
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perjuangan menyediakan sinyal di seluruh negeri

Ende, Flores, NTT (ANTARA) – “Dalam perjalanan reses, saya melihat ada anak-anak dan ibu-ibu yang duduk di atas pohon. Mereka mencari sinyal untuk menelepon keluarga di Malaysia”, kata seorang anggota DPR RI.

Pemandangan seperti ini masih terlihat di pelosok-pelosok negeri ini, terutama di pantai utara, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, ungkap anggota Komisi I DPR RI, Andre Hugo Pareira.

Kondisi ini menggambarkan bahwa, masih banyak daerah di provinsi berbasis kepulauan itu, dan juga mungkin di daerah lain di Indonesia yang masih susah mendapatkan sinyal.

Menurut dia, memerdekakan sinyal di Indonesia bisa dimulai dari Ende, Flores, sebagai kota yang melahirkan ideologi Pancasila yang kemudian mempersatukan seluruh rakyat bangsa ini.

“Dalam pengasingan, Bung Karno melahirkan ideologi yang mempersatukan kita, dan untuk mempersatukan seluruh anak bangsa melalui internet, alangkah baiknya bisa dimulai dari Ende,” kata legislator dari PDI Perjuangan itu.

Keluhan serupa disampaikan Angelina, seorang guru yang mengaku banyak sekolah di daerah di Pulau Flores yang tidak bisa menyelenggaran ujian nasional berbasis komputer karena kesulitan sinyal.

Dia berharap, kehadiran Menteri Komunikasi dan Informatika di Desa Detusoko, Kabupaten Ende ini, ke depan kondisi akses sinyal bisa lebih baik dari saat ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Indonesia belum merdeka dalam urusan sinyal untuk akses internet berkecepatan tinggi.

“Indonesia sudah merdeka 74 tahun, tetapi untuk urusan sinyal, banyak yang belum merdeka karena masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa belum semuanya menikmati akses sinyal berkecepatan tinggi,” kata Rudiantara.

Bahkan masyarakat yang berada di wilayah Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), justru membayar lebih mahal dari para pengguna internet di Pulau Jawa.

Menurut dia, mereka yang tinggal di Jakarta atau mereka yang sedang berada di Jakarta, bisa menikmati akses internet lebih cepat ketimbang di Papua dan di NTT.

Selain mendapat akses internet yang lebih lambat, masyarakat di Timur Indonesia membayarnya lebih mahal.

“Ini menjadi sesuatu yang tidak imbang karena semua rakyat bangsa ini memilik hak yang sama untuk menikmati akses internet dengan lebih baik, katanya.

Karena itu, pemerintah terus berupaya agar layanan internet harus bisa terjangkau ke seluruh wilayah negeri ini, katanya.

Menurut dia, pemerintah terus berupaya membangun layanan sinyal ke seluruh pelosok negeri karena memang merupakan kewajiban pemerintah meyalani masyarakat.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan, pada pertengahan 2019 ini, semua kota di Indonesia sudah bisa merdeka sinyal, karena sudah terhubung dengan jaringan tulang punggung.

“Indonesia adalah negara kepulauan dan untuk membangun jaringan tulang punggung harus menggunakan fiber optik melalui laut, tetapi pemerintah sudah mencanangkan semua kota kabupaten di Indonesia, bisa merdeka sinyal pada pertengahan 2019 ini,” katanya.

Saat ini, kata Menteri Rudiantara, jaringan internet berkecepatan tinggi sudah mulai beroperasi.

Di wilayah bagian barat Indonesia sudah beroperasi pada Maret 2018, dan wilayah Tengah sudah beroperasi pada Januari 2019.

Sementara bagian Timur, pembangunannya baru mencapai 94 persen, karena membangun di timur, khusus di Papua dan Papua Barat membutuhkan energi yang sangat besar.

“Pembangunan di Timur, terutama di Papua dan Papua Barat membutuhkan waktu lama, karena harus membangun di puncak bukti. Harus menggunakan heli kopter untuk membawa material,” katanya.

Menurut dia, ada 28 titik pembangunan tower yang berlokasi di pengunungan Papua. Tidak ada akses jalan, petugas harus menebang pohon untuk membuka area agar helikopter bisa membawa material.

“Dan ini merupakan instruksi dari presiden dan wakil presiden bahwa membangun harus merata, jangan terpusat di Jawa saja,” kata Menteri Rudiantara.

Dia berharap, pada pertengahan 2019 ini, pembangunan di wilayah Timur, terutama di Papua dan Papua Barat sudah bisa selesai dilaksanakan, dan dengan terintegrasinya jaringan tulang punggung yang menyentuh 514 kota di Indonesia, maka kota-kota di seluruh Indonesia sudah bisa merdeka dari sinyal.

Ratusan ribu sekolah

Dia menambahkan, ada 214 ribu sekolah, baik SMA, SMP dan SD yang belum terhubung internet.

Selain sekolah, ada 83 ribu kantor desa, 5.000 puskesmas, markas polsek dan koramil serta rumah sakit daerah juga belum terhubung internet, kata Rudiantara.

“Saat ini ada 214 ribu sekolah yang belum terhubung internet, tetapi nanti tidak ada lagi sekolah yang tidak terhubung internet dengan kecepatan tinggi,” kata Rudiantara.

Menurut dia, yang sudah dilakukan pemerintah selama ini adalah membangun Palapa Ring, dan sudah hampir selesai, tetapi untuk wilayah Kalimantan bagian barat dan Kalimantan bagian Timur belum bisa terhubung.

Dua daerah perbatasan ini, kata dia, belum bisa dibangun karena untuk menyambungkan jaringan ke dua wilayah ini, harus melewati bawa laut Pulau Jawa.

“Dan kami berpikir untuk menghubungkan wilayah ini. Kalau sudah tersambung disepanjang perbatasan, itu akan lebih bagus lagi,” katanya menjelaskan.

“Tetapi yang saat ini belum selesai, harus kita lanjutkan karena fundamen sudah diletakan dan lima tahun ke depan sudah harus selesai dibangun,” katanya.

Dia mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini menunjukan keberpihakan kepada masyarakat Indonesia untuk akses internet, yang dianggap tidak layak secara bisnis.

“Kalau operator mau masuk dia hitung dulu. Ada bisnisnya atau tidak, baik modal atau tidak. Pemerintah tidak bisa melakukan itu, dan ini hanya solusi yang dilakukan pemerintah sambil menunggu satelit kita sendiri,” katanya.

Selain itu, pemerintah sudah sejak dua tahun lalu menyiapkan pembangunan satelit yang menghasilkan internet berkecepatan tinggi.

“Bagaimana supaya semua sekolah bisa terhubung internet, pemerintah sudah menyiapkan dua tahun dengan membangun satelit, karena untuk menghubungkan internet ke sekolah, puskemas dan polsek serta koramil harus menggunakan satelit,” katanya.

Dia mengatakan, pembangunan satelit memang membutuhkan waktu 6-7 tahun, tetapi harus dimulai karena jika tidak, maka kita tidak bisa menghubungkan Indonesia.

Rudiantara mengatakan, jika ada satelit yang bisa disewakan, maka pemerintah akan menyewanya agar Indonesia bisa merdeka lebih awal dari sinyal.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang dalam proses lelang pembangunan satelit jenis High Throughput Satellite (HTS) dan diperkirakan pada akhir 2022 sudah bisa digunakan.

Pembangunan satelit HTS itu, karena di masa mendatang saluran telekomunikasi akan didominasi oleh layanan data atau internet, sehingga satelit tersebut mendukung pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok atau terluar.

“Pemerintah melakukan kebijakan keberpihakan. Kita bisa memberikan layanan internet di manapun, fokusnya adalah soal data,” katanya.

Jikalau satelit sudah ada, maka semua sekolah, kantor desa, polsek, koramil, puskemas, rumah sakit di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet dengan kecepatan tinggi dan biaya murah, katanya.

“Tetapi kalau kantor desa sudah terhubung internet, kepala desa jangan gunakan untuk main game, tetapi mengakses informari yang berguna dalam membangun desa,” kata Rudiantara.

Oleh Bernadus Tokan
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi VIII DPR RI tinjau penyaluran BPNT di Padang

Padang, (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI meninjau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Padang, Sumatera Barat, sebagai upaya pengawasan dan melihat langsung prosesnya pada Selasa.

Rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Asli Chaidir beserta delapan anggota lainnya diterima langsung Sekda Kota Padang Amasrul yang memaparkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

“Maksud kunjungan kerja kali ini untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,” kata Asli. Ia menyampaikan pihaknya ingin mengetahui data penerima BPNT di Kota Padang 2018 dan 2019, pelaksanaan penyaluran kendala dalam penyaluran BPNT d serta usulan kebijakan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT.

Menjawab hal itu Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyebutkan pada 2018 Kota Padang mendapatkan kuota BPNT sebanyak 27.427 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan kuota berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan Kemensos RI adalah 24.432 KPM dan pada penyaluran bank kuota menjadi 22.516 KPM serta yang telah bertransaksi sebanyak 21.081 KPM dan sisanya 1.434 KPM tidak bertransaksi.

Ia menyebutkan total pencairan BPNT di Kota Padang sepanjang 2018 sebesar Rp27.308.270.000.

Untuk 2019 kuota diperoleh dari Kemensos RI sebanyak 23.854 dan kuota pada penyaluran bank sebanyak 22.516 KPM. Amasrul menjelaskan ketidaksinkronan data pada penyaluran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum sinkronnya data by name by address penerima BPNT dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dengan data yang dimiliki oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai bank penyalur bantuan.

Belum terfasilitasinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bermasalah seperti kartu hilang, kartu rusak, kartu terblokir, belum dapat kartu dari awal, dan saldo kosong dan terlambatnya laporan pencairan BPNT setiap bulan dari bank sehingga rekonsiliasi antara Himbara dan Dinas Sosial terkendala, kata dia.

Terkait kendala tersebut, Amasrul yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Padang tersebut mengharapkan agar data SIKS-NG dan data bank Himbara dapat sinkron sehingga mudah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Sedangkan untuk permasalah KKS agar diberikan kewenangan kepada BRI selaku bank penyalur di daerah untuk menyelesaikan permasalahannya.*

Baca juga: Dinsos: serapan PKH di Mataram capai 95 persen

Baca juga: Mensos targetkan transformasi rastra ke BPNT seluruhnya Juli 2019

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alumni dari Jepang diimbau gabung di Persada Jatim

Surabaya (ANTARA) – Perhimpunan Alumni dari Jepang (Persada) mengimbau agar semua alumni yang telah pulang dari menempuh studi di Jepang segera bergabung dan berpartisipasi di Persada Jawa Timur.

“Persada ini tidak lain adalah untuk memperluas jaringan,” kata Ketua Persada Jawa Timur Sherman Salim di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, pihaknya terus menerus menekankan kepada para alumni dari berbagai universitas di Jepang yang sedang berkarir di berbagai bidang di Jawa Timur agar bergabung dengan Persada Jatim.

Terakhir, Sherman menyampaikan hal itu kepada 70 alumni dari Jepang di acara malam keakraban yang digelar di kediaman Konsul Jenderal Jepang Masaki Tani, di Surabaya pada Senin (25/3) malam.

Pada acara tersebut masing-masing anggota perwakilan dari setiap universitas, sekolah maupun instansi lainnya saling memperkenalkan diri, berbincang santai, saling bertukar informasi sambil menikmati makan malam bersama.

“Ini dilakukan agar mereka lebih saling mengenal dan mempermudah komunikasi dalam memperluas jaringan,” ujarnya.

Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Masaki Tani mengatakan pihakna memberikan apresiasi kepada para alumni yang bergabung dengan Persada Jatim.

“Dengan bergabungnya alumni dalam Persada Jatim diharapkan bisa memperluas jaringan, bertukar informasi serta mempererat keakraban baik antara Persada dengan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya maupun antaralumni atau anggota Persada sendiri,” ujarnya.

Masaki Tani sebelumnya menjelaskan Pemerintah Jepang baru-baru ini memberikan bantuan hibah bidang pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah di Kabupaten Lamongan, Jatim dan bidang kesehatan berupa pembangunan gedung Pondok Bersalin Desa di Kabupaten Magetan, Jatim.

“Bantuan hibah ini bertujuan untuk menyebarkan bantuan pada tingkat akar rumput,” katanya.

Menurut dia, Pemerintah Jepang memberikan bantuan ini agar masyarakat di negara-negara berkembang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia dan meningkatkan kesejahteraan daerah penerima bantuan hibah.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

SAR cari korban tertimbun longsor Gunung Kapur Jember

Pencarian korban yang tertimbun longsor dilanjutkan hari ini dengan cara manual, namun belum juga membuahkan hasil

Jember (ANTARA) – Tim SAR gabungan dengan komandan tim dari Basarnas Pos SAR Jember melakukan pencarian satu korban yang masih tertimbun longsor di area tambang Gunung Kapur Sadeng di Desa Puger Kulon, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

“Pencarian korban yang tertimbun longsor dilanjutkan hari ini dengan cara manual, namun belum juga membuahkan hasil dan sejumlah kendaraan korban selamat ditemukan di dalam reruntuhan batuan kapur itu,” kata Komandan Tim (Dantim) Operasi SAR Prahista Dian Yudi yang berada di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Selasa.

Gunung Sadeng yang merupakan pegunungan menjadi lokasi penambangan batu kapur di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tersebut longsor dan kejadian itu terjadi sebelum para pekerja memulai aktivitas kerjanya di penambangan kapur tersebut pada Senin (25/3) pagi.

Seorang pekerja tambang mangaan PT Cahaya Putra bernama Sucipto (45) warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tertimbun longsor di gunung kapur tersebut dan dua pekerja lainnya yakni Ahmed Samosir (25) warga Kabupaten Karawang dan M. Nur Hasan (31) warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember mengalami luka-luka yang mendapatkan perawatan intensif di Klinik Graha Puger Sehat.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa orang saksi-saksi dan video yang merekam kejadian itu, kami sudah menemukan sejumlah titik untuk dilakukan pencarian korban sambil menunggu alat berat untuk menghancurkan dinding Gunung Sadeng yang berpotensi longsor itu,” tuturnya.

Prahista mengakui sejumlah kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian korban yakni kondisi tebing Gunung Kapur Sadeng yang labil dan membahayakan karena berpotensi terjadi longsor susulan, sehingga pihaknya harus berhati-hati dalam mencari korban yang masih tertimbun longsor.

“Kami harus ekstra hati-hati dalam melakukan pencarian korban, namun hingga siang ini masih belum ditemukan korban yang tertimbun longsoran berupa material batu kapur itu,” katanya.

Alat untuk meruntuhkan dinding tebing itu rencananya didatangkan oleh pihak perusahaan dan hal tersebut dilakukan untuk menghindari longsor susulan yang dapat mengancam keselamatan tim SAR dan para pekerja yang berada di sana.

Sementara korban yang mengalami luka-luka sudah dalam kondisi membaik, bahkan satu korban yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan untuk pulang dan menjalani rawat jalan saja.

Pantauan di lapangan, pihak keluarga korban dan para pekerja tambang juga membantu Basarnas Jember dalam melakukan pencarian korban Sucipto yang masih belum ditemukan.

Baca juga: Satu pekerja tambang tertimbun longsor di Gunung Kapur Jember
 

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI ajak Muslim tiru kebaikan Tionghoa dalam berbisnis

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengajak umat Islam meniru kebaikan etnis Tionghoa dalam berbisnis sehingga bisa mengangkat derajat ekonomi.

“Bisnis itu agar fokus, kerja keras dan rukun,” kata Anwar di Sidang Tahunan Ekonomi Umat di Jakarta, Selasa, merujuk kebaikan budaya etnis Tionghoa dalam berbisnis.

Dengan meniru tiga hal kebaikan itu, dia meyakini umat Islam bisa berjaya di bidang ekonomi.

Soal fokus, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan banyak umat Islam yang tidak fokus dalam berbisnis sehingga tidak berhasil.

Begitu memperoleh hasil cukup, dia mengatakan umat Islam cenderung kehilangan fokus berbisnis seperti masuk ke dunia politik. Ada yang berhasil tapi tidak sedikit yang gagal sehingga harus kembali memulai bisnis dari nol.

Terkait kerja keras, Anwar mengatakan umat Islam kurang ulet dalam berbisnis. Sementara Etnis Tionghoa, selain ulet juga memiliki kebaikan budaya menabung dan berhemat yang menjadi bagian dari kerja keras itu.

“Mereka mampu menahan diri membeli sesuatu demi menabung. Bahkan 40-60 persen penghasilan digunakan untuk ‘saving’,” katanya.

Menyoal pentingnya menanamkan jiwa rukun dalam berbisnis, Anwar mengatakan umat Islam harus mengutamakan kerukunan dengan keluarga dan lingkungan sekitar.

“Beberapa dari umat Islam begitu hartanya cukup, tidak rukun dalam keluarga karena menikah lagi misalnya,” katanya.

Baca juga: Luhut: bisnis online masih didominasi produk China
Baca juga: Soal game PUBG akan dibahas Kominfo dan MUI
 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemuda Nabire galang dana untuk korban banjir bandang Jayapura

Jayapura (ANTARA) – Sekelompok pemuda di Kabupaten Nabire, sejak Senin pekan lalu menggalang aksi dana dan bantuan kemanusiaan untuk warga korban banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Philemon Keiya, koordinator solidaritas aksi kemanusiaan bagi Sentani dan Nduga di Nabire ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Selasa, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi atas rasa solidaritas dan kemanusiaan bagi korban bencana.

“Kami dapatkan informasi banyaknya korban meninggal akibat banjir tersebar melalui media. Atas dasar kemanusiaan, warga Nabire berkumpul di Pantai Nabire pada Senin (18/3) dan menggelar aksi pengumulan dana dan bantuan kemanusiaan,” katanya ketika dihungi melalui telepon seluler.

Philemon yang didampingi sekretaris aksi Mikael Kudiai dan bendahara aksi Alfince Wenda mengatakan aksi pengumpulan dana dan pakaian layak pakai untuk Sentani dan warga pengungsian Nduga dilakukan selama beberapa hari.

“Pada Senin dan Selasa pekan lalu, kami lakukan penggalangan dana dan pengumpulan pakaian layak pakai di Pantai Nabire. Pada sore harinya, menggalang dana di lampu merah Pantai Nabire bersama komunitas lainnya, katanya.

Lalu, pada Rabu (20/03), aksi galang dana tetap dilakukan dengan berjalan kaki dari Pasar Karang ke Auri kemudian ke Jalan Merdeka, lewati Pasar Oyehe hingga ke Pantai Nabire.

“Selanjutnya pada Kamis hingga Sabtu pekan kemarin, kami tetap jalankan aksi di Pantai Nabire. Pada Sabtu pekan kemarin, kami bersama dengan kawan-kawan dari Nabire Akustik, Thobix Zparta dan Alfons Yogi, kami lakukan penggalangan dana di Pantai Nabire,” katanya.

Philemong mengungkapkan dari aksi turun jalan tersebut, tim solidaritas aksi kemanusiaan bagi Sentani dan Nduga berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp19 juta dan pakaian layak pakai sebanyak delapan karung besar.

“Hasil yang kami dapat, baik uang dan pakaian, akan bagi dua, untuk warga Sentani dan Nduga. Karena bagi kami, duka Sentani duka kita
Duka Nduga duka kita Papua sedang duka,” katanya.

Philemon menegaskan aksi yang dilakukan tersebut sebagai bentuk rasa solidaritas dan kemanusiaan terhadap sesama manusia, khususnya sesama warga Papua yang sedang tertimpa bencana atau persoalan.

“Yang kami lakukan ini adalah mencoba untuk mengambil dan merasakan duka dari Sentani dan Nduga. Kepada saudara-saudara kami di Sentani dan Nduga, hanya ini yang bisa kami lakukan,” katanya.

“Kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga Nabire yang sudah terlibat dan memberikan dukungan melalui sumbangan dana dan pakaian layak pakai, baik secara pribadi dan keluarga. Nama-nama kami tidak sebutkan satu per satu. Juga kepada beberapa gereja yang sudah terlibat,” katanya lagi.

Untuk pengiriman pakaian ke Jayapura, Philemon mengaku sedang meminta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Nabire lewat Dinas Perhubungan dan maskapai penerbangan rute Nabire-Jayapura agar bisa memgfasilitas pengiriman bantuan tersebut hingga tujuan.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jateng klaim berhasil kurangi kawasan kumuh

Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berhasil mengurangi 3.977 hektare kawasan pemukiman kumuh dari 6.981 hektare.

“Pengurangan luasan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan sejak 2014 saat ini menyisakan 3.004 hektare,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah Budi Wibowo di Semarang, Selasa.

Ia menyebutkan sisa kawasan pemukiman kumuh tersebut akan dikurangi secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota guna penyelesaiannya karena seluruh kawasan kumuh di Jateng ditargetkan tidak ada lagi pada 2024.

Menurut dia, pengurangan dan penghapusan kawasan pemukiman kumuh ini penting dilakukan serta menjadi komitmen Pemprov Jateng karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, tapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

“Jika kawasan pemukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan fokus penghapusan kawasan pemukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja, tapi juga harus memperhatikan aspek kultural dan sosial masyarakat.

“Mohon maaf, di lokasi kawasan pemukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya mengubah tampilannya saja, namun kultur masyarakat harus juga diubah,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan pemukiman kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

“Penataan kawasan pemukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.*

Baca juga: Pakar: Jakarta butuhkan daerah penyangga

Baca juga: Pemkot Ambon benahi kawasan pemukiman kumuh di sungai, pantai

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Proyek embung Kalimati

Pekerja mengerjakan struktur pondasi elevasi/plengseng pada proyek embung (long stotage) kalimati yang kini tergenang air akibat hujan di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (26/3/2019). Proyek pembangunan long storage Kalimati senilai Rp.235 miliar yang telah dimulai sejak 2018 dan ditargetkan rampung pada akhir 2019 dengan proyeksi daya tampung mencapai 1,6 juta meter kubik untuk penyediaan air baku masyarakat Sidoarjo dan Mojokerto. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/aww.

Wapres: masuk lembaga pemasyarakatan seperti masuk pesantren

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan yang terbina dengan baik, maka akan sama seperti masuk ke dalam pesantren.

“Kalau ada pengajiannya, ada kerajinannya, dan ada lembaganya, maka betul-betul akan terbina, keluar akan menjadi orang yang baik,” katanya dalam sambutannya saat membuka acara Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) di Gedung Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa.

Menurut Wapres, narapidana yang memanfaatkan waktu luangnya di dalam lapas secara produktif juga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dia berharap pembinaan yang baik kepada narapidana dapat menjadi solusi untuk membuat mereka berubah ke arah yang lebih baik.

Jika narapidana di dalam penjara tidak mendapat pembinaan, maka dikhawatirkan saat keluar dari bui tidak memiliki kemampuan untuk berusaha.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan atas segala upaya ini dan harapan kita pada masa-masa yang akan datang yaitu kualitas atau variasi daripada hasil pekerjaan para lembaga pemasyarakatan bisa ditingkatkan,” kata Wapres.

Wapres telah membuka pameran PUN Ke-7 pada 2019 yang menampilkan beragam produk buatan narapidana di seluruh lapas di Indonesia.

Acara itu merupakan kerja sama dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perindustrian.

Pameran produk unggulan itu dilaksanakan pada 26 hingga 29 Maret 2019 di Gedung Garuda, Kementerian Perindustrian.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelajar SMK keluhkan pendeknya durasi ujian Matematika

 (ANTARA) –Sebagian siswa SMK peserta hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mengeluhkan pendeknya waktu untuk  menyelesaikan soal Matematika.Waktu untuk ujian Matematika adalah 2 jam.  Siswa SMK peserta ujian menilai UNBK sebagai cara praktis asalkan tidak ada kendala. 

Wabup Mimika pertanyakan keaktifan petugas Puskesmas pedalaman

Timika (ANTARA) – Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang mempertanyakan keaktifan para petugas kesehatan yang ditempatkan di berbagai Puskesmas wilayah pedalaman (pegunungan dan pesisir pantai) sebagaimana sering dikeluhkan warga setempat.

“Kalau untuk Puskesmas Timika dan Puskesmas Mapurujaya, saya yakin tidak ada soal, tapi Puskesmas yang jauh-jauh di gunung dan pesisir pantai itu jangan-jangan hanya kepala puskesmasnya saja yang ada di tempat, sementara anak buahnya selalu tinggal di kota,” kata Yohanis Bassang di Timika, Selasa.

Ia mempertanyakan hal itu saat meresmikan pengoperasian lima gedung puskesmas yang baru dibangun tahun anggaran 2018. Kelima puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Timika Distrik Mimika Baru, Puskesmas Potowayburu Distrik Mimika Barat Jauh, Puskesmas Wakia Distrik Mimika Barat Tengah, Puskesmas Maupurujaya Distrik Mimika Timur dan Puskesmas Jita Distrik Jita.

Wabup Bassang meminta Dinkes Mimika melengkapi semua gedung puskesmas yang baru dibangun tersebut dengan fasilitas alat kesehatan (alkes) yang memadai guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Walaupun gedung Puskesmas bagus dan mentereng, tapi kalau tidak ada peralatan, tidak ada dokter dan perawat, sama saja bohong. Lebih celaka lagi kalau Puskesmas tidak tersedia obat-obatan untuk mengobati penyakit masyarakat,” katanya. Gedung baru Puskesmas Timika beralamat di Jalan Trikora Kwamki Baru diresmikan pengoperasiannya pada Selasa (26/3/2019) oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang. (ANTARA News Papua/Evarianus Supar)

Kepala Dinkes Mimika Alfred Douw melaporkan bahwa pembangunan lima gedung baru puskesmas tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp25 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan Kementerian Kesehatan.

Bangunan lima puskesmas itu seluruhnya berkonstruksi beton dan lantai keramik, dua diantaranya yaitu Puskesmas Timika dan Puskesmas Mapurujaya berkonstruksi dua lantai di bagian depan.

“Lima puskesmas ini seluruhnya dilengkapi dengan ruang rawat inap pasien,” jelas Alfred.

Pada 2018, Dinkes Mimika juga membangun dua gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) yaitu di Kampung Fakafuku Distrik Agimuga Kampung Bela di Distrik Alama serta pembangunan pagar keliling bangunan Puskesmas Lima Asri (SP5) Distrik Iwaka dan Puskesmas Wania Distrik Wania.

Melalui pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK 2018, Dinkes Mimika juga mengadakan 15 unit mobil ambulans untuk kegiatan Puskesmas Keliling (Pusling). Tujuh unit dari 15 unit mobil ambulans tersebut sementara dalam pengiriman ke Timika.

Pengadaan mobil ambulans untuk program Pusling itu, katanya, seharusnya dimulai sejak 2015 tapi tidak terlaksana sehingga dana dikembalikan terus ke kas negara sampai 2017. Barulah pada 2018 kegiatan tersebut bisa direalisasikan.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemiskinan di Sulawesi Tengah masih memprihatinkan

Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan bahwa daerahnya telah mencatat banyak kemajuan dalam pembangunan namun satu hal yang masih harus mendapat perhatian serius semua pihak adalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

“Persoalan kemiskinan masih memprihatinkan, walau berhasil diturunkan 0,32 persen dari 14,01 persen pada Maret 2018) menjadi 13,69 persen pada September 2018,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Setprov Muliono pada Forum Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di Palu, Selasa.

Menurut gubernur, angka kemiskinan Sulteng itu masih jauh di atas angka rata-rata nasional pada 2018 sebesar 9,66 persen.

Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih lebih rendah dari angka nasional meski trennya naik tiap tahun yaitu dari 67,47 tahun 2016 menjadi 68,11 tahun 2017 sementara IPM nasional pada 2017 tercatat 70,81 poin.

Namun demikian, sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai Sulteng pada tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Misalnya pertumbuhan ekonomi Sulteng dalam dua tahun terakhir selalu lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang berkutat di angka 5,17 persen.

“Pada 2018, ekonomi Sulteng tumbuh sebesar 6,3 persen sedikit melambat dari tahun 2017 sebesar 7,14 persen sebagai dampak bencana alam 28 September 2018,” ujar Muliono.

Perbaikan pemerataan pendapatan secara individu juga semakin membaik ditandai penurunan indeks gini yakni dari 0,345 pada 2017 menjadi 0,317 pada 2018.

Dengan forum OPD, gubernur mengharapkan unsur perangkat kerja provinsi dan kabupaten/kota dapat menyinergikan usulan program/kegiatan tahun 2020 yang berbasis kinerja, tepat perencanaan dan penganggaran serta jelas sasaran.

Sasaran yang dimaksud ialah menumbuhkan ekonomi 6 sampai 7 persen, inflasi 3,5 sampai 4,5 persen, PDRB perkapita Rp53 sampai Rp54 juta, indeks gini pada kisaran 0,3 sampai 0,325, menurunkan penduduk miskin sebesar 87 sampai 86,4 persen, tingkat pengangguran 4 sampai 3,3 persen dan meningkatkan IPM pada angka 68,5 sampai 69,5.

“Sehingga dapat menghasilkan rumusan rencana program pembangunan yang tajam menurut skala prioritas serta sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Turut hadir dalam Forum OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng itu adalah pejabat perbankan, dunia usaha, akademisi, dan mitra kerja.

Forum OPD ini mengambil tema Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur. Tema ini sejalan dengan prioritas RPJMD 2016-2021 yakni peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing dan pemantapan jaringan infrastruktur daerah.*

Baca juga: Dinsos Mataram gencarkan pelatihan atasi 43.000 KK warga miskin

Baca juga: Intervensi pemerintah jadi andalan turunkan kemiskinan Jateng

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kota Busan Korea peringati kerja sama “sister city” di Surabaya

banyak masyarakat di beberapa kota besar sekarang yang berbicara tentang Kota Surabaya

Surabaya (ANTARA) – Wali Kota Busan, Korea Selatan  Oh Keo-don bersama rombongan melakukan kunjungan kerja sekaligus memperingati 25 tahun kerja sama sister city antara Busan dan Surabaya di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

“Saya pertama kali datang ke sini (Surabaya) setelah tujuh tahun yang lalu dan ini penyambutan yang luar biasa,” kata Wali Kota Busan Oh Keo-don saat dijamu makan siang oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan, Kota Busan memang menjalin kerja sama sister city dengan 40 kota lebih. Namun, lanjut dia, kerja sama antara Surabaya dengan Busan dinilai yang paling erat apalagi sejak kepemimpinan Wali Kota Risma, hubungan persaudaraan dua kota itu semakin lekat.

Bahkan, Wali Kota Busan itu juga menyebut, banyak masyarakat di beberapa kota besar sekarang yang berbicara tentang Kota Surabaya. Ia menilai, sejak kepemimpinan Wali Kota Risma, Surabaya telah banyak mengalami perkembangan.

“Saya rasa Surabaya sekarang lebih banyak perkembangannya, saya lihat sekarang banyak taman-taman,” katanya.

Melalui kunjungan itu, Wali Kota Busan berharap, hubungan kerja sama “sister city” kedua kota ini bisa terus meningkat, dan bisa memberikan manfaat untuk kedua kota. Dengan begitu, kedua kota ini bisa terus maju dan kerja sama ini semakin bermanfaat bagi warganya.

“Saya berharap Surabaya bisa terus berkembang dan kerja sama ini bisa lebih erat dan kuat,” kata Oh.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tahun ini merupakan tahun ke-25 hubungan persaudaraan antara Kota Surabaya dengan Busan.

Hasil dari kerja sama yang dimulai sejak tahun 1994 hingga sekarang itu, manfaatnya bukan hanya dirasakan pemerintah, namun warga Surabaya termasuk anak-anak sudah mengetahui bagaimana Kota Busan.

“Karena setiap tahun kami selalu mengirim para pelajar dan anak-anak Surabaya dalam acara rutin yang diselenggarakan Pemerintah Busan, termasuk kesenian,” kata Risma.

Tidak hanya itu, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menyampaikan, tiap tahun Pemkot Surabaya juga rutin mengirim para guru ke Kota Busan, untuk mengenyam pendidikan di sana.

“Terima kasih Bapak Wali Kota Busan, selama ini warga Kota Busan menjalin kerja sama dengan warga kami dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan “sister city” antara Surabaya dan Busan yang telah terjalin puluhan tahun itu, bukan hanya sekedar kerja sama antarpemerintah, melainkan dinilai sudah sangat melekat di hati warga Surabaya.

“Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang, kerja sama antara Surabaya dan Busan bisa berjalan terus dan semakin erat,” katanya.

Baca juga: Patung raksasa “Suro” dan “Boyo” jadi ikon Surabaya
Baca juga: Busan akan jadi tuan rumah festival Hallyu terbesar di Asia

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Tangerang prioritaskan enam program tahun 2020

Hal tersebut merupakan program pertama harus dilaksanakan termasuk masalah ekonomi kreatif dan ketahanan pangan mulai 2020

Tangerang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, memprioritaskan enam program unggulan untuk tahun 2020 demi kepentingan publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa, mengatakan peningkatan kwalitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial adalah masalah utama.

“Hal tersebut merupakan program pertama harus dilaksanakan termasuk masalah ekonomi kreatif dan ketahanan pangan mulai 2020,” tambahnya.

Ia menambahkankan program kedua berupa penangganan kemiskinan dan pengangguran dan ketiga yaitu pemerataan insfrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, program keempat adalah penataan perumahan, pemukiman berbasis kawasan dan kelima pengelolaan sampah dan lingkungan.

Sedangkan program terakhir yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis informasi teknologi dan keterbukaan publik.

Hal tersebut terkait Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang mengelar forum Kunsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020.

Namun acara tersebut digelar di sebuah hotel di Kecamatan Pagedangan dengan melibatkan instansi terkait serta camat dan kepala desa.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Yani Sutisna mengatakan forum tersebut dilaksanakan berpedoman kepada Permendagri No.86 tahun 2017.

Sedangkan rancangan itu perlu ada penyempurnaan dan disusul berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 hingga 2020.
 
Rancangan itu perlu mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan isu strategis dengan mengembangkan inovasi daerah.

Saat ini telah dimulai program sanitasi pesantren, perbaikan kampung dan lingkungan kumuh serta perbaikan kawasan pesisir.

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua MKKS: UN tingkat SMK di Mimika berjalan tanpa kendala

Sesuai aturan harus ada surat keterangan sakit dari dokter untuk diikutkan ujian susulan

Timika (ANTARA) – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK wilayah Meepago B, Provinsi Papua John Lemauk menilai pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Mimika berjalan lancar tanpa kendala.

Jhon di Timika, Selasa, menjelaskan kekhawatiran akan gangguan pemadaman listrik yang akan mengganggu jalannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak terjadi. Pihak PLN Cabang Timika berupaya agar UNBK dapat berjalan dengan baik tanpa ganggugan pemadaman listrik.

Hanya saja, kata Jhon, sebanyak 16 siswa tercatat tidak mengikuti  UNBK hingga hari kedua pelaksanaannya, Selasa (26/3). Siswa- siswa tersebut dijadwalkan mengikuti ujian susulan sekitar 12 April nanti.

“Sesuai aturan harus ada surat keterangan sakit dari dokter untuk diikutkan ujian susulan,” kata Ketua MKKS SMK yang juga menjabat kepala SMK Negeri 3 Timika.

Dari sebanyak 24 SMK di Kabupaten Mimika, 20 diantaranya telah mengikuti UNBK, empat lainnya masih menggelar Ujian Nasional berbasis kertas pensil (UNKP).

Dari 20 SMK itu, 14 diantaranya telah jadi penyelenggara mandiri, enam sisanya masih menumpang di sekolah lain. Seluruh SMK di Mimika ditargetkan telah mengikuti UNBK pada tahun ajaran 2019-2020.

UN tingkat SMK dimulai Senin (25/3) dan akan berlangsung sampai Kamis (28/3). Setiap hari diujikan satu mata pelajara, beturut-turut; Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Produktif Kejuruan.

Sebanyak 24 SMK di Mimika menyelenggarakan UN dengan total peserta sebanyak 1.478 siswa. Sebanyak 20 sekolah penyelenggara UNBK dengan jumlah siswa sebanyak 1.377 dan empat sekolah penyelenggara UNKP dengan jumlah siswa sebanyak 101 orang

Pewarta: Jeremias Rahadat
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bappenas: danau masuk rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan penyelamatan danau sudah masuk ke dalam rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Kami sudah masukan juga danau dalam prioritas untuk rencana kerja pemerintah 2020 yang sudah merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024 yang bersifat teknokratis,” kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan ada dua masalah kondisi danau saat ini, yakni volume danau yang menyusut dan kualitas danau yang menurun.

Hal itu mendorong Bappenas memasukkan penyelamatan danau ke dalam RPJMN.

Bambang mengatakan masalah utama danau adalah pemanfaatan danau tanpa mengindahkan daya dukung, degradasi lingkungan dan perilaku manusia seperti pencemaran, penebangan pohon sembarangan, dan penangkapan ikan secara ilegal.

Dia mengatakan dari 15 danau prioritas nasional, kondisi Danau Maninjau di Sumatera Barat menjadi buruk karena perikanan danau yang berlebihan, sedangkan Danau Limboto di Gorontalo terganggu oleh degradasi lingkungan.

Apalagi perilaku manusia yang merusak kelestarian dan kualitas danau dengan menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah.

“Begitu melihat air apakah sungai atau danau melihatnya adalah sebagai tempat sampah bukan sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Itulah yang membuat sungai-sungai dan danau-danau tercemar tercemar karena perilaku kita melihat air itu sebagai tempat membuang sampah,” ujarnya.

Menurut dia, perilaku semacam itu harus diubah, serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lain harus aktif dalam upaya penyelamatan danau.

Untuk itu, dia mengatakan melalui rapat koordinasi itu semua pihak diharapkan berkontribusi untuk mempercepat penyelamatan danau prioritas nasional.

Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan memang revitalisasi danau prioritas tidak bisa hanya dilakukan beberapa kementerian atau lembaga tetapi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat perbaikan kualitas danau prioritas.

“Yang sudah dikerjakan itu masih parsial, saya sungguh kesepian memang melaksanakan, dari 15 danau yang menjadi prioritas sudah saya tangani minimal sudah saya sentuh 10 danau tapi saya merasa kesepian,” ujarnya.

Baca juga: Bappenas minta danau diupayakan jadi andalan pariwisata Indonesia

Baca juga: 11 kementerian sepakat penyelamatan danau prioritas nasional

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TB paru penyebab kematian tertinggi

Gejala TB otak bisa kejang-kejang atau tak sadar seperti stroke yaitu lumpuh sebelah.

Depok (ANTARA) – Penyakit Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyebab kematian tertinggi dibandingkan dengan TB yang menyerang organ tubuh manusia lainnya.

“Untuk penyebab kematian tertinggi kedua adalah TB otak,” kata Dokter spesialis Paru Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) dr. Irandi Putra Pratomo, Ph.D, Sp.P dalam paparannya pada acara bincang sehat bertajuk ‘Saatnya Saya Peduli untuk Keluarga Bebas Tuberkulosis (TB)’ di RSUI Depok, Selasa.

Menurut dia,  mereka yang terserang penyakit TB otak karena daya tahan tubuhnya sudah ekstra turun seperti penderita HIV/AIDS. “Angka pesakitan dan kematian HIV tidak sedikit, jadi ini beririsan dengan TB,” katanya.

TB tidak hanya mengenai paru saja tetapi juga organ di luar paru, seperti otak, mata, hidung, gigi, saluran pencernaan, tulang dan lain sebagainya.

“Gejala TB otak bisa kejang-kejang atau tidak sadar seperti stroke yaitu lumpuh sebelah,” katanya.

Pada prinsipnya semua harus diobati dengan obat TB, hanya saja untuk di beberapa organ yang mungkin lebih sulit pengobatan di TB paru, jadi masa pengobatannya lebih lama.

Misalnya untuk TB paru minimal  enam bulan, kalau di luar paru kebanyakan sembilan bulan, tetapi rata-rata sampai 12 bulan atau setahun.

Irandi menyatakan, gejala dan tanda TB antara lain adalah batuk lebih dari tiga minggu, demam hilang timbul, berat badan menurun tanpa sebab jelas, keringat malam tanpa aktivitas bermakna, mudah lelah, hingga batuk darah.

TB adalah penyakit menular melalui udara disebabkan oleh Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sekitar 5-10 persen yang tertular TB akan mengalami sakit TB, terutama pada kelompok risiko tinggi.

RB rentang terhadap perokok, pengguna narkoba, pecandu alkohol, penderita diabetes, penderita gizi buruk, orang sehat dengan imun tubuh yang turun kontak dengan penderita TB, penderita HIV/AIDS, dan lain-lain.

Sementara itu Dr. Astuti Yuni Nursasi, S.Kp., MN mengemukakan, dalam pengobatan penyakit TB keluarga penderita agar aktif dapat mempertahankan suasana rumah yang sehat untuk mengoptimalkan pengobatan dan mencegah penularan TB dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengobatan dan perawatan TB.

“Keluarga diharapkan dapat mendorong agar pasien berobat teratur dan turut mengawasi agar penderita mengonsumsi obat sampai selesai pengobatan,” ujarnya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemensos luncurkan layanan daring untuk informasi penggalangan donasi

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial meluncurkan layanan online atau dalam jaringan/daring E-Sabi (Satu Aplikasi Beribu Informasi) guna mempermudah masyarakat maupun para filantropi untuk melakukan penggalangan donasi bagi penanganan masalah-masalah sosial.

“Aplikasi ini diluncurkan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang ingin berperan secara aktif dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin.

Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan mempermudah para dermawan atau filantropi yang ingin mendonasikan hartanya untuk penanganan masalah sosial sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa tahu institusi mana yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial untuk melakukan pengumpulan dana di masyarakat.

“Selain itu kami harapkan juga bisa memberikan transparansi termasuk agar para dermawan itu hak-haknya terjaga begitu juga dengan hak-hak dari calon penerima bantuan,” tambah dia.

Agus mencontohkan, namanya banyak dicatut untuk meminta sumbangan kegiatan kemanusiaan.

“Jadi jangan sampai masyarakat salah menyumbang ke institusi yang tidak berizin,” tambah dia.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan APBN. Karena itu perlu kerja sama dan partisipasi dunia usaha serta masyarakat.

Salah satu sumber pendanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang bersumber dari partisipasi masyarakat yaitu dana usaha kesejahteraan sosial yang dihimpun dari dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

Aplikasi daring tersebut diluncurkan bersamaan dengan pelaksanaan Temu Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Pada kesempatan itu, Mensos juga menyerahkan penghargaan kepada dunia usaha yang turut serta dalam pengumpulan donasi.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina siap investigasi terbakarnya kapal pengangkut BBM

Pontianak (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalbar menyatakan siap melakukan investigasi terkait terbakarnya sebuah kapal yang membawa BBM di Dermaga Pasar Baru, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa dinihari sekitar pukul 01.30 WIB.

“Apabila memang dibutuhkan kami siap menurunkan tim untuk melakukan investigasi terkait KM yang terbakar saat membawa BBM,” kata Sales Eksekutif Retail VI, PT Pertamina Wilayah Kalbar, Benny Hutagaol di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, belum bisa disimpulkan adanya faktor kelalaian dalam peristiwa itu karena perlu dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Memang risiko dalam memindahkan BBM cukup tinggi, apalagi suhu lingkungan dan kapasitas alat yang digunakan juga sangat berpengaruh,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait penunjukkan sub penyalur BBM oleh pemda, maka sesuai aturan BPH Migas No. 6/2015 tentang Tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, sementara Pertamina hanya menunjuk SPBU dan menyiapkan alokasi BBM yang melayani sub penyalur tersebut.

“Jadi kewenangan di pemda terkait angkutan BBM yang menggunakan KM tersebut, lembaga penyalur Pertamina itu hanya SPBU, SPBN/SPDN, dan SPBU mini (APMS),” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Rasau Jaya, Iptu Aswin Mahawan menyatakan, sebuah KM untuk mengangkut BBM subsidi, terbakar saat proses pemindahan BBM bersubsidi jenis premium dan solar di Dermaga Pasar Baru, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa dini hari pukul 01.30 WIB.

“Atas musibah tersebut, dua orang mengalami luka bakar, yakni Rudi (40) nakhoda KM, dan Arif (30) ABK yang keduanya adalah warga Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya,” katanya.

Kronologis kejadian, sekitar pukul 01.30 WIB, kedua korban yang mengalami luka bakar tersebut, yakni nakhoda dan ABK sedang melakukan pemindahan BBM jenis solar dan premium dari truk pengangkut BBM subsidi milik CV Lima Saudara dengan menggunakan mesin pompa ke kapal motor air milik saudara Alraf.

“Saat sedang memindahkan BBM tersebut timbul percikan api sehingga menyebabkan terbakarnya KM  pengangkut BBM tersebut, dan menyebabkan nakhoda dan satu ABK mengalami luka bakar,” ungkapnya.

Menurut dia, KM yang terbakar merupakan kapal yang biasa digunakan mengangkut BBM bersubsidi milik CV Lima Bersaudara dengan nama pemilik ibu Evi yang merupakan sub penyalur Pertamina. Saat kejadian kapal akan membawa 6.000 liter BBM yaitu premium sebanyak 4.500 liter, dan solar 1.500 liter,

“BBM bersubsidi tersebut rencana akan disalurkan untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya,” katanya.

Kapolsek Rasau Jaya mengungkapkan, pihaknya sudah meminta keterangan dari dua orang saksi, yakni atas nama Suparyanto (53) sopir truk, dan Subiyanti (59) warga Batu Ampar.

Ia menambahkan, pihaknya sudah memasang garis polisi di lokasi kebakaran KM tersebut. “Kami imbau kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan keamanannya saat melakukan bongkar muat BBM yang merupakan barang mudah terbakar tersebut,” katanya.

Baca juga: Kapal bermuatan BBM terbakar di Pelabuhan Sulaa
Baca juga: Kapal BBM meledak, empat awak terluka
Baca juga: Kebakaran kapal BBM dalam penyelidikan

 

Pewarta: Andilala
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil Freeport silahturahim dengan wartawan korban banjir Jayapura

Jayapura (ANTARA) – Perwakilan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengunjungi para wartawan dan keluarga yang terdampak banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Manajer Corporate Communication (Corcom) PTFI, Kerry Yarangga di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa mengatakan silahturahim itu dilakukan sejak Senin (25/3) dengan mendatangi keluarga Marcel Benhur Kellen, pemilik Koran Harian Pagi Wone, salah satu media cetak lokal yang banyak beredar di wilayah Pegunungan Tengah Papua, berkedudukan di Kota Jayapura.

“Saat saya ke rumah Marcel di Sentani, langsung disambutnya bersama Yulinda, istrinya dan ketiga anak yang masih kecil yakni Marlin, Imanuel dan Marcelo. Saya terharu melihat mereka, katanya.

Kerry mengaku langsung bisa merasakan persoalan yang dialami oleh Marcel dan keluarga yang hanya meninggalkan rumah di kompleks BTN Gajah Mada, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan pakaian di badan dan sejumlah barang berharga lainnya.

“Pimpinan PT Freeport Indonesia bersama seluruh karyawan ikut merasakan derita yang sedang dialami masyarakat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang dilanda bencana alam banjir bandang, tidak ketinggalan rekan-rekan wartawan dan keluarga yang ikut mengalami penderitaan akibat hempasan arus banjir berlumpur yang melanda wilayah ini,” kata Kerry.

Para wartawan, kata Kerry, hampir setiap hari bertemu dan ditemui oleh pimpinan serta karyawan PTFI terutama untuk berbagai infromasi yang terkait dengan operasi perusahaan tambang mineral tembaga, perak dan emas di wilayah Kabupaten Mimika.

Kunjungan atau silaturahmi pimpinan Corcom PTFI ini, menurut rencana akan terus berlanjut pada beberapa hari mendatang sebagai ungkapan ikut bersama-sama menderita di dalam situasi dan kondisi alam yang tidak bersahabat dengan manusia akibat rusaknya lingkungan hutan di pegunungan Cyclop sejak beberapa tahun lalu.

“Kami berusaha mengunjungi rekan-rekan wartawan dan keluarganya yang dilanda bencana alam banjir bandang. Apabila masih ada waktu yang cukup, tentu kami akan mengunjungi keluarga wartawan lainnya yang sudah pindah jauh keluar dari wilayah Sentani. Bagaimanapun juga dan siapapun juga orangnya, hidup ini butuh silaturahim, saling meneguhkan dan menguatkan terutama di dalam situasi kehidupan yang sulit,” kata Kerry.

Secara terpisah, Marcel menyampaikan terima kasih atas kunjungan kasih dari perwakilan PTFI kepadanya dan keluarga.

“Terimakasih banyak. Tidak diduga-duga, Freeport sebesar ini mau mengutus salah seorang pemimpinnya yang adalah anak asli Papua bertandang di rumah sementara ini. Rumah yang kami tempati ini, bukan rumah kami, rumah kami sudah digenangi air berlumpur,” kata Marsel.

Yulinda istri Marcel berkisah tentang awal pelarian mereka sekeluarga dari kediaman mereka untuk menyelamatkan diri dan barang-barang seperlunya yang masih dapat diselamatkan.

“Saai itu, secara mendadak, kami mendengar ada suara gemuruh di atas gunung Cyclop. Terlihat juga tetangga mulai panik mendengar suara gemuruh itu. Secara spontan ada gerakan dari dalam hati untuk segera meininggalkan rumah. Tindakan paling pertama adalah menyelamatkan diri dan anak-anak. Karena itu, kami pun bergegas meninggalkan rumah,” kata Yulinda nada sedih mengenang hari-hari buruk dalam hidup mereka.

Walaupun hanya berhasil menyelamatkan diri dan barang-barang penting seadanya, lanjut Yulinda, mereka sekeluarga benar-benar merasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi di muka bumi ini.

“Walaupun barang-barang perabot rumah, pakaian dan lainnya hancur berantakan dan rumah yang dilanda banjir berlumpur ini tidak mungkin dapat dihuni lagi, asalkan nyawa kami dapat selamat berkat kebaikan Tuhan. Keselamatan nyawa terjadi, karena kami tidak pernah meninggalkan doa,” katanya.

Selain Marcel wartawan di Jayapura yang terdampak bencana, ada sekitar 10 rekan wartawan lainnya saat terjadi banjir bandang yang melanda Sentani dan sekitarnya terhempas banjir berlumpur.

Saat ini, mereka semua tinggal sementara di rumah-rumah keluarga yang tidak terkena banjir bandang. Ada pula diantara mereka menempati rumah-rumah kosong yang selama ini belum ditempati pemiliknya karena bertugas di daerah pedalaman Papua.

“Untuk sementara waktu, kami tinggal di rumah milik sebuah keluarga yang bertugas di luar kota Sentani. Kami diberi kesempatan oleh pemilik rumah ini untuk menempati rumah yang belum dihuni sebelumnya sampai kami mendapatkan rumah sendiri,” kata Marsel diamini istrinya, Yulinda.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BRG kucurkan Rp1,3 miliar tanggulangi Karhutla di Riau

Pada 2019 kedua operasi ini memaksimalkan total dana senilai Rp1,3 miliar terdiri dari DIPA Tugas Pembantuan senilai Rp890 juta dan DIPA BRG sendiri senilai Rp 410 juta

Pekanbaru (ANTARA) – Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan akan mengucurkan dana sebesar Rp1,3 miliar untuk membasahi gambut dan membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sepanjang 2019 ini.

Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG, Alue Dohong dihubungi dari Pekanbaru, Selasa mengatakan anggaran yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tersebut untuk melakukan Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT) dan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Rawan Kebakaran (OPLGRK).

“Pada 2019 kedua operasi ini memaksimalkan total dana senilai Rp1,3 miliar terdiri dari DIPA Tugas Pembantuan senilai Rp890 juta dan DIPA BRG sendiri senilai Rp 410 juta,” katanya.

Dia menjelaskan OPCLGT adalah program cepat pembasahan gambut di lahan bekas terbakar dengan membangun sumur bor. Setiap sumur bor, katanya mampu untuk tetap membasahi gambut kering tersebut setara 3,14 hektare. Sementara OPLGRK adalah operasi pembasahan lahan gambut yang terindikasi rawan terbakar dan belum ada sarana pembasahan seperti sumur bor atau sekat kanal.

Saat ini, kata  dia, BRG masih sedang melakukan pendataan untuk menentukan titik-titik pembangunan sumur bor maupun sekat kanal baru di lahan rawan maupun bekas terbakar. Dia memperkirakan awal April mendatang program itu bisa segera digulirkan di Provinsi Riau yang saat ini mengalami kebakaran hebat hingga mencapai 2.700 hektare.

Selain mengucurkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar, kata dia, BRG juga melakukan upaya restorasi dan pembasahan gambut di Riau juga didukung dari anggaran pemerintah provinsi setempat. Terdapat anggaran sebesar Rp800 juta dari DIPA Provinsi Riau tahun anggaran 2018.

“Kemudian untuk pemeliharaan sumur bor dan sekat kanal, pemerintah Provinsi Riau menganggarkan masing-masing sebesar Rp800 juta dari DIPA Provinsi Riau tahun anggaran 2018,” katanya.

Alue menuturkan bahwa kebutuhan pembasahan gambut di Provinsi Riau mutlak untuk dilakukan setelah alat sistem pemantau air lahan gambut (SIPALAGA) yang terpasang dan tersebar di seluruh Riau mengindikasikan tingginya potensi karhutla di wilayah itu. Hal itu ditandai dengan banyaknya titik yang mengindikasi Titik Muka Air (TMA) yang rendah.

BRG telah memasang 47 alat pemantau tinggi muka air (TMA) di Provinsi Riau yang dapat dipantau secare realtime melalui situs SIPALAGA. Berdasarkan informasi tanggal 22 Maret 2019, diketahui 46 alat menunjukkan status bahaya dan 1 alat menunjukkan status siaga.

Untuk itu, Alue menjelaskan BRG telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Riau khususnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Tim Restorasi Gambut Daerah untuk meningkatkan upaya-upaya pembasahan lahan agar lahan gambut tetap basah dan tidak menjalarkan api kebakaran ke titik-titik lainnya.

“Untuk mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut, BRG melakukan upaya rewetting atau pembasahan lahan yang berfokus pada Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) berupa pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, maupun penimbunan sekat kanal,” urainya.

Pembangunan sumur bor diutamakan pada daerah-daerah di dekat pemukiman masyarakat. Area-area yang diintervensi langsung oleh BRG adalah area non konsesi terutama yang pernah mengalami kebakaran di tahun 2015 atau sebelumnya.

PIPG yang dilaksanakan oleh BRG juga termasuk pemberian seperangkat mesin pompa air pembasahan gambut unit kepada 10 desa termasuk Desa Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kabupaten Kota Dumai yang saat ini wilayahnya tengah terjadi kebakaran.

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UNBK di Cianjur selatan terkendala aliran listrik dan internet

Cianjur (ANTARA) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Jawa Barat, mencatat persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP di Cianjur, khususnya di wilayah selatan masih banyak ditemukan kendala terutama jaringan internet dan aliran listrik.

“Masalah listrik itu masalah PLN, namun kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar menyediakan mesin genset, tapi mereka tidak sanggup untuk menyediakan untuk seluruh SMP yang ada di Cianjur selatan,” katanya.

Minimnya sarana dan prasarana penunjang membuat 10 persen SMP di Cianjur selatan masih ikut menumpang ke SMA/SMK terdekat karena terkendala fasilitas yang masih kurang.

“Sejumlah SMP terpaksa harus melaksanakan UNBK dengan menumpang di SMA/SMK terdekat karena tidak memiliki lab komputer. Sedangkan untuk pengadaan komputer dan laptop dalam setahun hanya dua kali,” katanya.

Ia menambahkan, untuk SMP yang siap melakukan UNBK mandiri pada 22 April sekitar 90 persen dari 310 SMP negeri dan swasta di Cianjur. Meskipun pada tahun sebelumnya pelaksanaan UNBK di Cianjur hanya dapat diikuti sebanyak 44 SMP.

Pihaknya menilai pelaksanaan UNBK di Cianjur belum ideal karena masih banyaknya terkendala faktor teknis.

“Melihat dari kontur wilayah, Cianjur belum ideal untuk melaksanakan UNBK karena banyak ditemukan kendala, seperti kurangnya fasilitas penunjang, terganggunya aliran listrik dan lemahnya sinyal internet,” katanya.

Masih banyaknya kendala tersebut, membuat pihaknya mengimbau agar sekolah tidak memaksakan keikutsertaan dalam ujian berbasis komputer.

“Pelaksanaan UNBK tahun kemarin banyak yang memaksakan ikut. Tapi sekarang, diimbau kalau memang tidak mampu sebaiknya tidak memaksakan. Tidak setiap sekolah didukung fasilitas yang memadai,” katanya.*

Baca juga: Hanya 44 SMP melakukan UNBK di Cianjur

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kalbar siapkan bonus Rp10 juta bagi peserta UN peraih nilai 10

Dari empat mata pelajaran kalau ada siswa yang mendapatkan nilai 10 di tiga mata pelajaran yang diuji maka dia akan mendapatkan hadiah Rp10 juta dari saya pribadi

Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalbar Sutarmidji menjanjikan akan memberikan bonus senilai Rp10 juta bagi peserta ujian nasional (UN) yang mendapat nilai 10 di tiga mata pelajaran yang diujikan.

“Dari empat mata pelajaran kalau ada siswa yang mendapatkan nilai 10 di tiga mata pelajaran yang diuji maka dia akan mendapatkan hadiah Rp10 juta dari saya pribadi,” kata Sutarmidji seusai meninjau UN di Pontianak, Selasa.

Sutarmidji menjelaskan pelaksanaan UN tingkap SMA/SMK sederajat secara umum di Kalbar tidak ada hambatan dan berjalan lancar.

“Semua berjalan lancar dari di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Hingga saat ini tidak ada laporan berarti, cuma kemarin memang ada satu dari sekolah yang ada di Sadaniang, Kabupaten Mempawah mengalami masalah dalam ketersediaan listrik, namun sudah bisa diatasi,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Suprianus Herman melakukan peninjauan ke SMA Negeri 3 Pontianak dan di SMK Negeri 1 Pontianak.

Di SMK Negeri 1 Pontianak, selain meninjau ke ruangan tempat UN diselenggarakan, Sutarmijdi juga menyempatkan masuk ke ruang guru dan berdialog dengan beberapa guru.

Dalam penilaiannya, Sutarmidji mengatakan kondisi lingkungan sekolah itu masih perlu dilakukan pembenahan oleh kepala sekolahnya. “Secara umum sudah bagus, namun kondisi sekolah ini masih perlu diperbaiki agar para guru dan siswa yang belajar dan mengajar di sekolah ini lebih nyaman.” 

Baca juga: Pemprov Kalbar gratiskan sekolah untuk 142 ribu siswa SMA/SMK

Baca juga: Mendikbud tinjau pelaksanaan UN SMP di Timika

Pewarta: Andilala
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PMI distribusikan bantuan kebutuhan dasar pengungsi

Bantuan yang kami berikan tersebut berupa kebutuhan untuk mandi cuci dan kakus (MCK) yang saat ini menjadi kebutuhan dasar pengungsi di Desa Enu dan Masaingi, Kabupaten Donggala, Sulteng.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) mendistribusikan bantuan berupa kebutuhan dasar untuk para korban bencana yang tinggal di pengungsian seperti di wilayah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Banten.

“Bantuan yang kami berikan tersebut berupa kebutuhan untuk mandi cuci dan kakus (MCK) yang saat ini menjadi kebutuhan dasar pengungsi di Desa Enu dan Masaingi, Kabupaten Donggala, Sulteng,” kata Kordinator Layanan Distribusi PMI Sulteng Hidayat Turungku melalui sambungan telepon, Selasa.

Bantuan tersebut diserahkan kepada 355 kepala keluarga yang masing-masing mendapatkan dua ember, dua jeriken dan satu paket hygine kit. Adapun rinciannya 166 paket distribusikan ke Desa Enu dan sisanya atau 187 paket ke Desa Masaingi.

Tidak hanya memberikan paket bantuan, relawan PMI juga pun diberikan pembekalan pengendalian kejadian luar biasa (KLB). Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas relawan PMI khususnya yang berada di Kabupaten Donggala.

“Pembekalan ini tujuannya agar relawan yang bertugas atau menjalankan aksi kemanusiaannya bisa mengetahui proses pemberian bantuan karena setiap penyakit punya fasenya masing-masing,” tambah Fasilitator Promosi Kesehatan PMI Nopi Hidayat.

Sementara, Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon mendistribusikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) untuk korban bencana tsunami yang tinggal di hunian sementara (huntara) di Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Bantuan sembako tersebut berupa beras, mie instan dan air mineral ini disalurkan kepada 39 KK. “Warga penghuni huntara di Kampung Pasirjaya ini membutuhkan persediaan pangan dan minuman, kompor dan perlengkapan lainnya,” kata Kepala Markas PMI Kota Cilegon Nuwarta Wiguna.

Di tempat terpisah, relawan PMI NTB dan Lombok Tengah mendistribusikan shelter, karpet dan terpal di Dusun Peseng, Lombok Tengah. Bantuan itu diberikan kepada pengungsi tersebut sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi konstruksi yang aman agar dalam pembuatan shelternya bisa lebih aman dan tahan dari hujan maupun angin.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jabar bentuk konsorsium halal center

Bandung (ANTARA) – Pemerintah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencanangan dan melakukan penandatanganan deklarasi Konsorsium Halal Center se-Jabar untuk menjadikan Jawa daerah ini sebagai pionir gerakan sertifikasi halal nasional, di kota Bandung, Selasa.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil yang hadir dalam acara tersebut mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha sebelum memasarkan produknya agar memastikan telah mendapatkan sertifikasi halal.

Apalagi, kata dia, kini Jabar telah membentuk Konsorsium Halal Center untuk percepatan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal.

“Jadi saya imbau kepada masyarakat dan pelaku usaha segeralah sebelum mendistribusikan produknya ke masyarakat, hendaknya memastikan mendapat sertifikasi halal, kalau kesulitan hubungi konsorsium ini untuk difasilitasi kemudahannya. Setelah itu silakan berbisnis sesuai yang diinginkan,” kata Gubernur.

Konsorsium ini beranggotakan para pemerhati, akademisi, peneliti, pelaku atau unit bisnis halal, pusat kajian halal, lembaga pemeriksa halal dan MUI.

Gubernur berharap, dengan konsorium tersebut maka pelayanan terhadap sertifikasi produk halal bisa lebih cepat sehingga seluruh masyarakat Jabar terjamin produk yang dikonsumsinya halal.

“Seluruh masyarakat akan tenang, aman dan nyaman bahwa produknya didukung oleh sistem dan dipastikan yang dikonsumsi dan beredar adalah barang halal,” katanya.

Gubernur mengatakan, Jabar hari ini (Selasa) kembali selangkah lebih maju, di mana kini sedang bergerak menjadi provinsi percontohan dalam peradaban Islam khususnya tentang pelayanan sertifikasi halal.

“Hari ini satu langkah maju kita hadirkan yaitu Jabar sedang bergerak menjadi percontohan dalam peradaban Islam,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu penting sebab Jabar adalah masyarakat konsumsi cukup tinggi di Indonesia. Ia mencontohkan, sapi dari Jabar saja hanya mampu mencukupi 30 persen kebutuhan pangan seluruh masyarakat.

“Jabar itu bangsa pengkonsumsi, sapi Jabar hanya cukup 30 persen, saya khawatir orang memanfaatkan, makanya semua produk yang beredar di Jabar harus aman tersetifikasi halal,” kata Gubernur.

Halal sendiri terbagi atas zat dan sifatnya, halal cara mendapatkannya dan halal bagaimana pengolahannya.

Seusai penandatanganan deklarasi, konsorsium tersebut kemudian melakuan sertifikasi halal kepada ratusan UMKM.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Jabar,  Doni P. Joewono mengemukakan, pihaknya telah aktif mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sejak 2013.

Pada 2018,  kata dia, berbagai kegiatan telah dilaksanakan seperti Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa, Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren, Pilot Project Program PUSPA 2.0, Program Wisata Halal, dan program Industri Kreatif (IKRA) Halal.

Dia menyatakan, untuk melanjutkan berbagai upaya tersebut, pada  2019 kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar memiliki lima program unggulan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah  antara lain Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren, Program Pendampingan UMKM Syariah oleh Praktisi dan Akademisi(PUSPA), Program IKRA  dalam rangka Penguatan Halal Value Chain, Program Sertifikasi Halal bagi UMKM, dan Program Pengembangan Pariwisata Halal.

“Untuk itu, pada 26 hingga 27 Maret 2019 kami menyelenggarakan Deklarasi Halal Center Jabar Dan Pelatihan Sertifikasi Halal UMKM, PKL dan Kopontren,” katanya.

Doni mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk perwujudan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kantor Perwakilan BI Provinsi Jabar  2019, khususnya dalam rangka pengembangan halal rantai nilai di Jabar.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pesan pengelolaan alam dari Isra’ Mi’raj

Jakarta (ANTARA) – Indonesia diberkahi dengan keberagaman agama dan budaya, sehingga banyak hari besar keagamaan yang dirayakan oleh anak bangsa. Namun, banyak yang bertanya, apakah hari-hari besar agama yang sarat makna tersebut, seperti Isra’ Mi’raj, bukan hanya telah memperkaya keberagaman kita, tetapi sudah menghasilkan dampak positif secara nyata dalam kehidupan sehari-hari?

Isra’ Mi’raj berlatar belakang perjalanan seorang manusia utama dalam Islam, Nabi Muhammad SAW, yang diberangkatkan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Pada zamannya, sekitar Tahun 620 M, perjalanan ini tergolong luar biasa dikarenakan mode transportasi seperti pesawat yang belum ditemukan.

Banyak umat muslim memperingati hari bersejarah ini dengan berbagai acara, dari pengajian setingkat majelis taklim atau sampai tabligh akbar. Pembahasan tentang Isra’ Mi’raj seringkali bertema tentang shalat ataupun mukjizat yang dialami Nabi SAW.

Sayangnya, ada aspek penting lainnya dalam kejadian Isra’ Mi’raj yang sangat jarang diungkap, yaitu aspek apresiasi atau tafakur pada alam dan implikasinya untuk muslim dalam mengelola alam atau lingkungan yang bijak dan bertanggung jawab.

Padahal aspek ini jelas tercatat dalam Al Qur’an (QS 17:1), “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Fazlun M. Khalid, pendiri Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science (IFEES) lebih dari satu abad yang lalu, menyatakan bahwa penggunaan kata-kata “tanda-tanda kebesaran (Ayat) Allah” dalam Al Qur’an, termasuk ayat di atas, sering merujuk kepada “fenomena alam” dan/atau “lingkungan”.

Di Al Qur’an (QS 16:65), Allah SWT menegaskan hal ini, “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”. Hal serupa juga dinyatakan pada ayat-ayat lanjutannya (QS 16:66-69).

Bahkan di beberapa kesempatan, dalam peristiwa Isra’, apresiasi terhadap alam atau lingkungan juga diberikan tingkat yang tinggi sehingga digunakan sebagai perumpaan para mujahidin (orang yang berjuang di jalan Allah).

Alkisah, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra’, beliau melihat orang-orang yang menanam tumbuhan sekaligus memanen hasilnya hanya dalam waktu dua hari, dan setiap selesai memanen, stok tumbuhannya akan kembali seperti sebelum panen terjadi. Beliau menanyakan hal ini kepada Malaikat Jibril AS, yang kemudian menjawab bahwa orang-orang tersebut adalah para mujahidin yang berjuang di jalan Allah dan setiap pengeluaran yang mereka lakukan akan dikembalikan berkali-lipat oleh-Nya.

Sayangnya, kita sering khilaf mengapresiasi atau bahkan mengelola alam atau lingkungan secara bijak dan kita masukkan ke dalam keseharian ibadah ataupun perilaku hidup kita.

Padahal, kepedulian kepada alam merupakan “ruh” yang tak terpisahkan dari tanggung jawab manusia diciptakan di bumi. Cendekiawan muslim Sayyed Hossein Nasr menulis bahwa di dalam Islam, manusia merupakan wakil Allah (khalifah) yang mendapatkan kepercayaan (amanah) dari-Nya untuk menjaga bumi dan hidup secara harmonis dengan makhluk-makhluk ciptaan-Nya yang lain (1997).

Atribut “khalifah” yang dilekatkan kepada “manusia” menunjukkan bahwa alam bukanlah milik kita sehingga kita dapat berbuat seenak hati, melainkan amanah dari Allah untuk kita menjaganya.

Tugas sebagai pelindung bumi ini diperjelas dalam QS 6:165, “Dan Dialah yang menjadikan kamu pelindung-pelindung bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Di samping sebagai khalifah, manusia dilengkapi dengan fungsi pelayan (al ‘ubudiyah) atau hamba Allah. Sebagai pengabdi atau hamba-Nya (abdullah), manusia dituntut untuk patuh dan taat terhadap semua perintah Allah termasuk menjaga keseimbangan di alam.

QS Ar-Rahman (55:1-7) menguatkan hal ini, “(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan al Qur’an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan)”.

Hilangnya “ruh” kepedulian terhadap alam atau lingkungan pada gilirannya mendorong aktivitas manusia yang tidak lagi mengindahkan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan.

Sebagai umat beragama terbesar di Indonesia, umat muslim saat ini harus dihadapkan dengan fakta bahwa “kiamat-kiamat kecil – seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, sampah plastik dan pencemaran air dari industri – telah seringkali terjadi akibat lalainya kita menjaga dan melestarikan lingkungan”. Keseimbangan yang dititahkan Al Qur’an sudah terganggu karena khilafnya kita sang khalifah.

Allah SWT secara tegas telah mengingatkan hal ini dalam QS 30:41, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Tentunya, sudah banyak kebijakan positif digulirkan oleh pemerintah termasuk dalam perlindungan hutan, penanganan dan pencegahan kebarakan hutan dan lahan, penguranan sampah dan penggunaan plastik. Sudah banyak pula inisiatif dari pihak swasta dan masyarakat yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan secara nyata termasuk mendorong pengelolaan lahan menjadi lebih produktif sekaligus berkontribusi terhadap perlindungan dan restorasi hutan sekitar.

Hal ini tentu perlu diapresiasi dan diperkuat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, secara jelas di awal tahun mengajak masyarakat untuk terus peduli terhadap lingkungan. Menurut beliau, Indonesia bisa dikategorikan sebagai “supermarket” bencana. Korban jiwa di Indonesia (2018) mencapai lebih dari 4.000 orang.

Tantangannya, menurut beliau, kita semua belum menyikapi pengelolaan lingkungan dengan baik. Di kawasan rawan longsor, pembangunan kita cenderung memberikan beban tambahan sehingga risiko longsor menjadi lebih parah, ditambah kecenderungan banyak pihak yang belum menghargai hutan, sungai dan sempadannya.

Tentunya sekarang kita semua sepatutnya saling mengingatkan untuk lebih mengapresiasi, mengasihi, dan melindungi alam atau lingkungan yang semestinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ibadah dan tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya.

Semoga kita tidak perlu menunggu lagi untuk terus diingatkan dari satu kejadian bencana lingkungan ke bencana lainnya, yang pada gilirannya sudah menimbulkan korban sesama manusia.

Peringatan Allah secara jelas telah tertuang dalam QS 28:77, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga telah memberikan panutan yang bijaksana kepada kita dengan mengatakan, “Jika seseorang mempunyai sebibit kurma di tangannya pada hari terakhir di dunia, maka ia berkewajiban menanamnya.”

Semoga kita semua ingat akan QS Ar-Rahman, di mana sebanyak 30 kali manusia diingatkan, “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”.

*) Penulis adalah Ketua Pengurus dan Direktur Utama IDH – Inisiatif Dagang Hijau

Oleh Fitrian Ardiansyah *)
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DLH Yogyakarta minta warga gencarkan pengelolaan sampah rumah tangga

Tidak beroperasinya TPA Piyungan dalam beberapa hari terakhir ini harus dijadikan sebagai ‘warning’ bagi warga untuk ikut peduli atas sampah yang mereka hasilkan

Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meminta warga untuk terus menggencarkan pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sehingga mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA Piyungan.

“Tidak beroperasinya TPA Piyungan dalam beberapa hari terakhir ini harus dijadikan sebagai ‘warning’ bagi warga untuk ikut peduli atas sampah yang mereka hasilkan. Warga bisa memulainya dari rumah tangga dengan memilah dan mengolah sampah,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak seluruhnya harus dibuang ke TPA Piyungan tetapi bisa dipilah dan diolah terlebih dulu.

Sampah anorganik seperti kertas atau plastik bisa disisihkan untuk didaur ulang, sedangkan sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos dengan memasukkan ke dalam biopori.

“Dengan demikian, sampah yang dibuang ke tempat sampah adalah sampah yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan juga bisa dikurangi,” katanya.

Sedangkan untuk antisipasi membludaknya sampah yang tidak bisa diangkut ke TPA Piyungan, Suyana mengatakan, DLH Kota Yogyakarta sudah berupaya memaksimalkan daya tampung seluruh depo sampah yang ada di Kota Yogyakarta.

“Kami prioritaskan penanganan sampah di jalan atau di ruang publik,” katanya yang menyebut masih menunggu keputusan hasil koordinasi di tingkat DIY terkait pengelolaan sampah di TPA Piyungan.

Setiap tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengelolaan sampah di TPA Piyungan karena tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro mengatakan, tidak beroperasinya TPA Piyungan dalam satu hari saja memberikan dampak yang signifikan terhadap Kota Yogyakarta.

“Ini berarti, permasalahan sampah tidak boleh dipandang remeh. Semua pihak baik masyarakat, pemerintah dan swasta memiliki tanggung jawab untuk menangani sampah,” katanya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk penanganan sampah, lanjut Bambang, adalah memberikan edukasi ke masyarakat dan pihak swasta untuk mulai mengurangi sampah serta memaksimalkan fungsi bank sampah di wilayah.

“Misalnya saja, ada produsen yang menggunakan kemasan produk tidak habis pakai, maka mereka wajib menampung kembali kemasan tersebut sehingga tidak dibuang menjadi sampah,” katanya. 

Baca juga: DIY akan jajaki teknologi pengolahan sampah dari Swedia

Baca juga: Yogyakarta gagal bawa pulang Adipura

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkominfo tunggu kajian soal larangan game PUBG

Kita tunggu koordinasi beberapa pihak, salah satunya adalah MUI yang pertama kali mengangkat isu ini

Kupang (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal rencana pelarangan memainkan game PlayerUnknown’s Battlegrounds atau biasa disebut PUBG di Indonesia.

“Kita tunggu koordinasi beberapa pihak, salah satunya adalah MUI yang pertama kali mengangkat isu ini,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa (26/3), menyusul adanya pelarangan dari MUI bahwa game daring atau online itu haram menyusul serangan terorisme di Selandia Baru.

Dalam peristiwa yang terjadi pada dua masjid di Christchurch tersebut teroris menembak mati 50 orang umat muslim yang sedang beribadah di mesjid itu.

Ia sendiri tidak bisa memastikan apakah game daring itu akan dihapus dari Indonesia pascaadanya larangan dimainkan game itu.

“Saya tidak tahu apakah itu akan dihapus atau tidak,” ujarnya.

Namun pada dasarnya, kata dia, jika game itu menjadi kemudaratan bagi bangsa Indonesia, maka tentu  harus dipertimbangkan.

Wacana fatwa haram MUI untuk game PUBG mencuat setelah kasus penembakan di dua masjid di Christchurch, yang menewaskan puluhan orang, termasuk di antara para korban adalah warga negara Indonesia. Pelaku penembakan disebut terinspirasi game battle royale tersebut.

MUI menyatakan mereka masih mengkaji sejumlah permainan yang dinilai kurang bermanfaat dan berpotensi menimbulkan kecanduan bagi pemainnya.

Kajian tersebut diperkirakan selesai dalam waktu sebulan.

PUBG merupakan salah satu game online yang populer di Indonesia, game tersebut juga dilombakan dalam kompetisi e-Sports. Game tersebut semakin populer setelah beredar versi untuk dimainkan di telepon seluler tahun lalu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UNS tetapkan Jamal Wiwoho sebagai Rektor baru

Solo (ANTARA) – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menetapkan Jamal Wiwoho sebagai Rektor baru untuk periode 2019-2023 yang akan menggantikan rektor sebelumnya Prof Dr Ravik Karsidi MS.

“Pemilihan Rektor dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah dan mufakat berdasarkan permufakatan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 10 Februari 2019 oleh ketiga calon rektor yaitu Prof Jamal Wiwoho, Prof Sutarno, dan Prof Widodo Muktiyo,” kata Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) UNS Sahid Teguh Widodo usai Sidang Senat Tertutup yang dilaksanakan di Ruang Sidang 2 Gedung Rektorat UNS, Selasa.

Ia mengatakan selanjutnya Jamal harus mengikuti satu kali tahapan lagi yaitu tahap penetapan dan pelantikan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia Hari Purwanto mengatakan prosesi pemilihan Rektor di UNS berjalan dengan lancar mulai dari tahap penjaringan hingga saat ini.

“Pak Menteri sangat memberikan apresiasi, semoga ini bisa dicontoh oleh kampus lain yang mengutamakan musyawarah dan mufakat,” katanya.

Ia juga berharap UNS terus berkembang dan segera merealisasikan diri sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Sementara itu, Calon Rektor UNS terpilih Jamal Wiwoho mengapresiasi pelaksanaan Sidang Senat Tertutup tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Prof Ravik (Rektor yang masih menjabat, red) yang telah menginisiasi musyarawah mufakat ini. Dengan musyawarah dan mufakat ini, harapannya ke depan UNS akan lebih mudah melewati tantangan yang dihadapi mengingat tantangan ke depan makin besar,” katanya.

Ravik mengatakan meski pada pemilihan tersebut Jamal Wiwoho menjadi pemenang, kemajuan UNS tetap menjadi tanggung jawab ketiganya, termasuk Sutarno dan Widodo Multiyo.

Ia juga berharap setelah selesainya pemilihan Rektor, pemilihan pejabat di bawahnya seperti Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan bisa berjalan lancar.

Baca juga: Lima nama ikuti pemilihan rektor UNS
Baca juga: UNS buka pendaftaran rektor baru

 

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perbaikan koleksi keramik museum

ejumlah petugas berusaha menyatukan kembali keramik peninggalan kuno yang pecah di Museum Sulawesi Tengah, Palu, Selasa (26/3/2019). Sekitar 60 persen dari seluruh koleksi keramik peninggalan kuno di museum tersebut rusak dan pecah akibat gempa yang terjadi pada 28 September 2018 lalu. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp.

Halal Watch: kewajiban sertifikasi halal jangan sulitkan pelaku usaha

Yang belum sertifikasi, jangan dilarang berjualan. Tetap perbolehkan mereka berjualan sambil mengurus sertifikasi halal

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jangan sampai menyulitkan para pelaku usaha.

“Yang belum sertifikasi, jangan dilarang berjualan. Tetap perbolehkan mereka berjualan sambil mengurus sertifikasi halal,” kata Ikhsan di sela-sela pelatihan pendampingan pelaku usaha dan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal di Jakarta, Selasa.

Menurut Ikhsan, hal itu merupakan solusi jalan tengah di tengah kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2019, sementara masih banyak pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal.

Bila amanat Undang-Undang Jaminan produk Halal itu diberlakukan secara kaku, Ikhsan menilai akan memberatkan pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

“Mereka bisa dikenai sanksi yang sangat berat. Denda hingga Rp2 miliar dan kurungan hingga lima tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Ikhsan berharap pelaku usaha tidak perlu khawatir dan segera mengurus sertifikasi halal. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di Indonesia, pangsa pasar produk halal sangat besar.

“Sayangnya, industri halal di Indonesia masih sangat sedikit. Kita masih di bawah Malaysia dalam hal industri halal,” jelasnya.

Indonesia Halal Watch mengadakan pelatihan pendampingan pelaku usaha dan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal untuk menyongsong era wajib sertikasi halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Ayat (1) Pasal 67 Undang-Undang tersebut menyatakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 4 berlaku lima tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, yang berarti akan jatuh pada 17 Oktober 2019. 

Baca juga: Presiden berharap sertifikasi halal untuk pengusaha mikro gratis

Baca juga: Wapres minta sertifikasi halal tak sulitkan masyarakat dan pengusaha

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Balai Bahasa Jatim kelilingkan gerakan literasi ke berbagai daerah

Tahun ini kami programkan keliling ke tujuh kabupaten dan kota di Jawa Timur

Probolinggo (ANTARA) – Balai Bahasa JawaTimur menggelar kegiatan diseminasi gerakan literasi nasional dengan membawa tokoh-tokoh penggerak literasi berkeliling ke berbagai daerah di Jatim.

“Tahun ini kami programkan keliling ke tujuh kabupaten dan kota di JawaTimur,” kata Kepala Balai Bahasa Jatim Mustakim kepada Antara di sela-sela kegiatan gerakan literasi di Kota Probolinggo, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan secara acak yang diharapkan nantinya, seluruh kabupaten dan kota mendapatkan bagian kegiatan tersebut.
Kegiatan literasi keliling itu menghadirkan narasumber utama Dr Sutejo, MHum, Ketua STIP Ponorogo yang juga penggagas Sekolah Literasi Gratis. Selain itu juga melibatkan tokoh-tokoh literasi di setiap daerah.

“Lewat kegiatan ini kami harapkan akan tumbuh generasi muda yang sadar, punya dan paham dengan kreativitas dalam menulis serta memelihara kearifan lokal . Apalagi Jatim ini kan sangat kaya dengan kearifan lokal dan komunitas. Semua ini harus kita rawat dan dikembangkan agar mereka tetap semangat untuk berkarya,” katanya.

Mustakim mengemukakan bahwa jenis literasi itu beragam, yakni baca tulis, numerik, finansial, sains,digital, budaya dan kewargaan, termasuk literasi digital.

Untuk literasi digital sangat penting, katanya, karena saat ini sudah masuk era digital yang tudak mungkin bisa dihindari. Literasi digital sangat penting bagi generasi muda untuk menjadi bekal mereka mengarungi masa depan

Pewarta: Masuki M. Astro
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PVMBG: Gunung Karangetang masih berpotensi erupsi

Statusnya masih siaga level III, saat ini memang teramati ada embusan asap setinggi 200 dan 300 meter di masing-masing kawah, tapi itu bukan letusan

Manado (ANTARA) – Kepala Sub Bidang Mitigasi Pengamatan Gunung Berapi di Wilayah Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) Devy Kamil Syahbana mengatakan, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara masih berpotensi erupsi.

“Statusnya masih siaga level III, saat ini memang teramati ada  hembusan asap setinggi 200 dan 300 meter di masing-masing kawah, tapi itu bukan letusan,” kata Devy di Manado, Selasa.

Dia mengatakan, saat ini masih terekam adanya gempa-gempa permukaan yang mengindikasikan terjadinya pertumbuhan kubah lava.

“Kita lihat lagi ke depannya, akan kita pantau apakah akan terjadi guguran lava atau tidak,” katanya.

Ia mengatakan memang kalau dibandingkan dengan beberapa waktu lalu guguran lava berangsur menurun, tapi tidak berhenti karena indikasi pertumbuhan kubah lava itu.

PVMBG merekomendasikan, masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan pendakian dan beraktivitas di radius 2,5 kilometer dari kawah dua (bagian utara) dan dan kawah utama (Selatan) ke arah utara- timur-selatan-barat dan radius tiga kilometer ke arah barat laut.

Selanjutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Karangetang agar meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi ancaman lahar hujan dan banjir bandang yang dapat mengalir hingga ke pantai.

Masyarakat disekitar Gunung Karangetang, dianjurkan menyiapkan masker penutup hidung dan mulut untuk mengantisipasi potensi bahaya gangguan saluran pernapasan jika terjadi hujan abu.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengatasi Bau Badan

Jakarta (ANTARA) – Bau badan penting di dalam kehidupan manusia untuk mengungkapkan gen, metabolisme, kebiasaan, produksi hormon, dan penyakit tertentu.

Selama berabad-abad, bau badan (bad odours) dipercaya menyertai berbagai penyakit. Malaria, contohnya, berarti “udara buruk”, dari istilah Italia “mala” dan “aria”.

Di Abad Pertengahan dan mungkin juga sebelum itu, berbagai penyakit diatasi dengan aroma harum. Sebagai teknik terapi epidemik, para dokter di masa lalu merekomendasikan pinus, cemara, dan kayu wangi lainnya untuk dibakar di jalanan.

Untuk mengenali kerentanan mereka saat memeriksa pasien, dokter memegang pomum ambre (apel) atau pomander, lalu mendekatkan ke hidung, upaya protektif dari infeksi. Di abad kesembilan belas, hakim Inggris melindungi dirinya dari tifus dengan membawa herbal nosegays yang berbau harum saat mengunjungi penjara.

Pada tahun 1996, Bang dkk berhasil mengobservasi perubahan histologis (jaringan) dari kelenjar apokrin yang berkontribusi terhadap bau badan.

Montagna (1956) menyatakan bahwa Krause (1844) merupakan orang yang pertama kali meneliti kelenjar keringat di ketiak. Rothman (1954) mengemukakan bahwa kelenjar ketiak pertama kali dideskripsikan oleh Horner pada tahun 1846. Kelenjar apoekrin merupakan tipe kelenjar keringat ketiga pada ketiak orang dewasa yang pertama kali dilaporkan oleh Sato dkk pada tahun 1987.

Bau badan adalah suatu kondisi menahun, di mana keluar keringat dari kulit yang berlebihan dan berbau tidak menyenangkan. Di dunia kedokteran, bau badan disebut dengan istilah bromhidrosis, bromidrosis, axillary osmidrosis, malodour, body odor.

Secara biokimiawi, bau badan tersusun dari E-3-methyl-2-hexenoic acid (E-3M2H), yang dibebaskan dari sekresi non-odorous apocrine oleh mikrorganisme di ketiak.

Bau badan dihasilkan oleh proses pembusukan (decomposition) bakteri di ketiak (misalnya: Corynebacterium species), dari sekresi apokrin, yang menghasilkan ammonia dan berbagai asam lemak rantai pendek, seperti: (E)-3-methyl-2-hexanoic acid (E-3M2H).

Bakteri ini juga memproduksi bau khas ketiak dengan mengubah nonodoriferous precursors di keringat menjadi odoriferous volatile acids, misalnya: E-3M2H dan (RS)-3-hydroxy-3-methlyhexanoic acid (HMHA). Enzim aminoacylase ini juga membebaskan odoriferous acids lainnya dari konjugat glutamin di keringat.

Bau badan lebih banyak ditemukan di negara-negara di Asia daripada di Amerika Serikat. Lebih sering pria daripada wanita, diduga karena lebih aktifnya kelenjar apokrin pada pria. Sebagaimana diketahui, kelenjar apokrin di ketiak manusia merupakan sumber utama sinyal bau dan feromon, di mana belum berfungsi hingga masa pubertas.

Menurut Beier dkk (2005), reseptor androgen berlokasi di inti epitel sekretori apokrin, sedangkan receptor-beta estrogen terdapat di inti epitel sekretori apokrin dan di sitoplasma. Kelenjar apokrin kekurangan reseptor-alfa estrogen.

Tinjauan Anatomis

Kelenjar keringat manusia ada tiga macam: kelenjar ekrin, apokrin, dan apoekrin. Penderita bau badan memiliki kelenjar apokrin yang lebih banyak dan besar dibandingkan orang sehat. Pemakaian antibiotik yang tidak tepat bisa membuat tubuh kebal (resisten) terhadap bakteri.

Salah satu ciri khas penderita gagal hati (fetor hepaticus) adalah nafas dan kencingnya berbau telur busuk, sedangkan pada penderita gagal ginjal terkadang berbau seperti kencing (urinelike odor). Perlu diketahui, kedua kondisi ini tidak termasuk bau badan.

Keringat diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin berkembang sejak manusia lahir, dengan stimulasi kolinergik lebih mendominasi daripada adrenergik. Aktivasi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik.

Kelenjar yang berukuran 0,05 hingga 1 mm ini memiliki kanalikuli interseluler dengan ujung saluran yang terbuka (ductal opening) di permukaan kulit. Saluran (duktus) kelenjar ekrin bersifat panjang dan tipis, terbuat dari coiled di bagian proksimal, lurus atau berliku di bagian distal.

Tipe selubung sel kelenjar ekrin merupakan sel-sel gelap dan jernih (clear and dark cells) dengan myoepithelial lining. Rerata sekresi volume keringat bersifat terus-menerus tinggi (continuous-high output). Produksi kelenjar ekrin bersifat cairan berair (watery fluid).

Adapun kelenjar apokrin berkembang sejak lahir dan aktif hingga remaja, dengan stimulasi kolinergik sama dominannya dengan adrenergik. Aktivasi kelenjar apokrin dipengaruhi oleh asetilkolin. Kelenjar yang berukuran 2-3 mm ini saluran (duktus) yang amat pendek namun tebal dan tidak memiliki kanalikuli interseluler.

Tipe selubung sel kelenjar apokrin merupakan sel epitel kolumnar, kuboid, atau datar dengan myoepithelial lining. Rerata sekresi volume keringat bersifat sementara dan berselang. Produksi kelenjar apokrin bersifat cairan keruh dan kaya protein (turbid fluid-protein rich).

Secara kasat mata, agak sulit memang membedakan susunan anatomis dan histologis, tugas, atau fungsi baik kelenjar ekrin maupun apokrin, meskipun masing-masing kelenjar telah memiliki karakteristiknya tersendiri. Adapun karakteristik fungsional dan morfologis kelenjar apoekrin mirip kelenjar ekrin. Bedanya, ukuran kelenjar apoekrin 0,7 hingga 2,5 mm.

Penyebab

Bau badan dapat disebabkan karena meningkatnya produksi kelenjar apokrin dan ekrin yang menjadi berbau tak sedap karena gangguan bakteri. Leyden, dkk (1981) berhasil menemukan sejumlah mikroorganisme yang menetap di ketiak, seperti Micrococcaceae, Aerobic diphtheroids, dan Propionibacteria, hanya mikroorganisme difteroid (terutama Corynebacterium species) yang menyebabkan bau badan tipikal.

Kebersihan kulit yang kurang dan kondisi medis juga berkontribusi terhadap bau badan. Berbagai penyakit/gangguan medis yang berhubungan erat dengan pesatnya perkembangan bakteri, sehingga menimbulkan bau badan, misalnya obesitas, diabetes melitus, dan penyakit kulit seperti: intertrigo (iritasi kulit), erythrasma (infeksi bakteri di kulit yang menahun), trichomycosis axillaris (penyakit pada rambut ketiak, disebabkan oleh Corynebacterium sp.).

Terdapatnya benda asing di hidung (nasal foreign body) pada anak-anak, juga gangguan metabolisme asam amino, misalnya: phenylketonuria, trimethylaminuria (sindrom bau ikan), isovaleric academia, dan hypermethioninemia, dapat menyebabkan bau badan, meskipun jarang. Konsumsi makanan/bumbu tertentu (bawang putih, bawang merah, bumbu kari), alkohol, obat (penisilin, bromide), dan toksin juga menyebabkan bau badan.

Pada bau badan, diduga terdapat pengaruh genetik dengan pola pewarisan autosomal dominant. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan anggota keluarga yang juga menderita bromidrosis (bau badan) pada sebagian besar penderita.

Bau paling sering berasal dari ketiak, dapat juga di daerah kelamin atau di telapak kaki. Bau dapat dideskripsikan seperti ini; berbau menusuk atau tajam (pungent), tengik atau anyir (rancid), apek atau pengap (musty), kecut atau seperti cuka (sour).

Saat pemeriksaan pada anak-anak, dokter terutama akan memeriksa hidung, kulit, dan ketiak penderita. Sedangkan pada orang dewasa, dokter akan memeriksa kulit dan ketiak penderita. Dalam hal ini tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium.

Tatalaksana

Diutamakan dengan modifikasi perilaku, seperti menjaga kebersihan ketiak, menjaga ketiak tetap kering, mencukur rambut ketiak, segera berganti baju jika berkeringat, dan menggunakan topical deodorant.

Jika belum berhasil, gunakanlah antiperspiran (yang mengandung garam aluminium) untuk menghambat produksi keringat atau obat antibiotik topikal, seperti clindamycin, erythromycin, dan sabun antiseptik untuk menghambat pertumbuhan bakteri.

Jika belum sembuh, segeralah berkonsultasi ke dokter. Dokter akan mempertimbangkan penggunaan laser (Q-switched Nd:YAG), botulinum toxin A, atau operasi. Jika memungkinkan dan fasilitas tersedia, dapat dilakukan teknik superficial liposuction curettage atau bedah minor dengan suction-assisted cartilage shaver (untuk pasien rawat jalan) atau upper thoracic sympathectomy (untuk pasien rawat inap). Teknik operasi lainnya dengan ultrasonic surgical aspirator untuk “membuang” kelenjar keringat apokrin di ketiak.

Hingga kini, terapi non-invasif untuk bau badan adalah dengan menggunakan laser, tepatnya disebut: frequency-doubled Q-switched Nd:YAG laser. Berkonsultasilah dengan dokter Anda sebelum menggunakan laser ini.

Pencegahan

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah antara lain mandilah secara teratur, pakailah pakaian yang telah dicuci bersih dan benar-benar kering. Rajinlah berganti dan mencuci pakaian.
Cucilah dan keringkanlah kedua kaki secara teratur, dan kenakanlah sandal terbuka atau jika memungkinkan, “bertelanjang kaki” lebih sering. Jika memakai sepatu tertutup, gunakanlah kaus kaki yang terbuat dari katun.

Hindari memakai celana panjang (seperti jeans) terlalu sering. Berpantang makan bawang putih, bawang merah. Hindari bumbu kari, makanan yang pedas, dan semua makanan/minuman yang mengandung alkohol. Gunakan larutan antibakteri, yaitu: chlorhexidine, untuk mencuci ketiak dan kaki. Atau anhydrol forte untuk menghambat kelenjar keringat, dapat dipakai malam hari, beberapa kali dalam seminggu.

*) Penulis adalah dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, Ketua LP3I ADPERTISI, Director Networking IMA Chapter Makassar, alumnus S-2 IKD Biomedis FK UGM Yogyakarta, dokter literasi digital, pegiat literasi di FLP Makassar Sulsel, serta penulis puluhan buku.

Baca juga: Studi: ada hubungan antara berat badan dan kemampuan mencium

Baca juga: Peta jalan bagaimana bakteri ciptakan bau badan
 

Oleh dr Dito Anurogo MSc *)
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sejumlah fasilitas disabilitas dinilai masih sulit diakses

Misalnya saja, ram untuk pengguna kursi roda masih terlalu curam. Selain itu, penanda atau petunjuk arah bagi penyandang bisu tuli juga masih kurang

Yogyakarta (ANTARA) – Sejumlah penyandang disabilitas bersama Organisasi Harapan Nusantara menilai sejumlah akses bagi penyandang disabilitas yang sudah disiapkan di fasilitas publik maupun kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta masih sulit diakses.

“Misalnya saja, ram untuk pengguna kursi roda masih terlalu curam. Selain itu, penanda atau petunjuk arah bagi penyandang bisu tuli juga masih kurang,” kata Perwakilan Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) Didik Yudianto usai melakukan survei aksesibilitas di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, survei tersebut dilakukan guna memastikan bahwa pemerintah daerah memenuhi amanah dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“Kami ingin memastikan bahwa pada 2024 seluruh fasilitas umum memiliki akses yang baik untuk penyandang disabilitas. Saat ini, baru separuh yang bisa diakses penyandang disabilitas,” katanya.

Dalam survei tersebut, Ohana dan sejumlah penyandang disabilitas mencoba mengecek akses yang disiapkan pemerintah daerah di pedestrian Jalan Suroto Kotabaru yang baru saja direvitalisasi serta mengecek aksesibilitas di sejumlah gedung pemerintah daerah.

“Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas untuk penyandang disabilitas, namun belum bisa difungsikan maksimal. Perlu ada perbaikan-perbaikan. Harapannya, pembangunan akses untuk disabilitas ini juga melibatkan kami. Misalnya dari desain dan pemilihan material bangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas di seluruh fasilitas umum.

Dalam penyediaan akses bagi penyandang disabilitas ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2006 yaitu mengutamakan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

“Sudah ada aturan teknis untuk desain akses bagi penyandang disabilitas. Kami mengacu pada aturan itu. Ada atau tidak ada penyandang disabilitas yang menggunakan, penyediaan akses ini tetap harus dipenuhi,” katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, akan menyiapkan peraturan wali kota untuk mengatur pembangunan gedung yang ramah bagi disabilitas, baik gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun gedung lain.

Sedangkan Kepala Bidang Bangunan Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo mengatakan, gedung pemerintah yang dibangun pada 2015 atau lebih, biasanya sudah dilengkapi dengan fasilitas atau akses bagi penyandang disabilitas.

“Untuk bangunan yang dibangun sebelum 2015 dan belum dilengkapi akses, akan kami minta untuk melengkapinya. Kami pun akan membangun gedung percontohan ramah disabilitas, rencananya untuk gedung Unit XI di kompleks Balai Kota Yogyakarta,” katanya.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta, lanjut dia, juga akan dilengkapi koridor yang menghubungkan antar gedung dan terhubung dengan jalur bagi penyandang disabilitas di luar kompleks balai kota.

Sejumlah sekolah, juga akan dilengkapi dengan akses bagi penyandang disabilitas yang memadai. Setelah SD Balirejo, pada tahun ini DPUPKP Kota Yogyakarta akan membangun akses disabilitas di SMP Negeri 10 Yogyakarta dan SD Bangunrejo. 

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJS Kesehatan cek efektivitas kader JKN-KIS

Boyolali (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Boyolali Jawa Tengah melakukan pengecekan langsung ke peserta untuk mengetahui efektivitas peran kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) di wilayah Kecamatan Ampel kabupaten setempat.

“Kami melakukan cek langsung ke lapangan terhadap peserta BPJS Kesehatan ini, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja para Kader JKN-KIS,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Dini Hapsari, di sela monitoring Kader JKN-KIS di Ampel Boyolali, Selasa.

Dini Hapsari dalam rangka memonitor sepak terjang Kader JKN-KIS melakukan spot check ke peserta yang dikunjungi oleh Kader JKN-KIS. Petugas BPJS langsung ke lapangan  secara door to door untuk mengecek peran Kader JKN-KIS di wilayah Boyolali itu.

“Kami berharap melalui cek ini warga binaan Kader JKN-KIS ini, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program JKN-KIS dan juga kendala-kendala yang terjadi di masyarakat,” kata Dini.

Dia mengatakan menginjak tahun keenam implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan senantiasa menghadapi persoalan yang sama yaitu mengenai pembayaran iuran peserta yang belum optimal. Khususnya dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang lebih dikenal sebagai peserta mandiri.

Berbagai upaya dan inovasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran iuran Program JKN-KIS. Antara lain, autodebit, cicilan melalui Koperasi Nusantara, program Menabung Sehat Bank BNI, dan Kader JKN-KIS.

Kader JKN-KIS lebih mengena ke masyarakat karena keberadaannya di tengah masyarakat dan merupakan warga mitra BPJS Kesehatan. Tugas utamanya yaitu membantu masyarakat dalam hal pembayaran iuran, di samping tugasnya yang lain yaitu fungsi pemasaran sosial, fungsi kepesertaan, dan fungsi pendampingan pelayanan kesehatan.

Menurut dia, untuk mendukung tugas utama Kader JKN-KIS sebagai pengumpul iuran, maka seluruh Kader JKN-KIS wajib menjadi anggota Payment Point Online Bank (PPOB).

PPOB merupakan sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran, karena pelanggan dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapanpun selama 24 jam nonstop.

“Saya merasa puas dari hasil spot check ini, karena Kader JKN-KIS benar-benar melakukan tugas yang telah diamanahkan,” katanya.

Riyati (40)  seorang warga Ampel Boyolali yang dikunjungi saat spot check warga binaan Kader JKN-KIS mengungkapkan bahwa keberadaan kader ini sangat penting karena mengingatkan mengenai pembayaran iuran Program JKN-KIS.

“Saya dahulu sempat telat-telat membayar iurannya, kemudian diingatkan oleh seorang Kader JKN-KIS, kalau telat nanti kartunya nonaktif, sehingga tidak bisa dipakai berobat lagi. Padahal, kalau berobat apa-apa gratis, tidak bayar lagi,” katanya.

Menurut Riyati Kader JKN-KIS turut memberikan informasi mengenai kemudahan pembayaran dan kebijakan terbaru tentang Program JKN-KIS.

Dalam hal membina warga binaan, Kader JKN-KIS mendatangi langsung ke warga yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran kepesertaan Program JKN-KIS.  

Baca juga: PDIB minta capres-cawapres selesaikan masalah defisit BPJS
Baca juga: Direksi BPJS-TK kunjungi Natuna pastikan perlindungan bagi pekerja
 

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tukang bangunan bersertifikasi disiapkan Pemkab Purbalingga-Jateng

Tenaga-tenaga terampil dan bersertifikat untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi yang ada di desa sangat diperlukan seiring dengan adanya peningkatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun

Purbalingga (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) setempat menyiapkan 448 tukang bangunan umum bersertifikasi sebagai pelaksana dana desa, kata Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga Sigit Subroto.

“Sertifikasi tukang bangunan ini merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Jateng tentang Kewajiban Pekerja Konstruksi untuk Bersertifikat di Jawa Tengah dan surat Dirjen Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi,” katanya di Purbalingga, Selasa.

Sigit mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan Pembekalan dan Sertifikasi Tukang Bangunan Umum Pelaksana Dana Desa di Owabong Cottage, Purbalingga, yang diikuti 448 tukang bangunan umum dari 224 desa.

Menurut dia, keberadaan tenaga-tenaga terampil dan bersertifikat untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi yang ada di desa sangat diperlukan seiring dengan adanya peningkatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun.

“Selama ini, sertifikasi tukang bangunan umum dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), namun jumlah tukang bangunan yang bersertifikat masih terbatas. Oleh karenanya dengan adanya percepatan ini, saya kira merupakan kesempatan baik untuk bisa mencetak sebanyak-banyaknya tukang bangunan bersertifikasi di Purbalingga,” katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya sertifikasi tersebut, tukang bangunan di Purbalingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena saat proses pelelangan, kontraktor atau rekanan biasanya disyaratkan melampirkan sertifikat keahlian yang dimiliki tenaga-tenaga kerjanya.

Dengan demikian, kata dia, sertifikat maupun tenaga tukang bangunan berserifikasi tersebut bisa digunakan ketika yang bersangkutan ikut bekerja pada kontraktor.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan pembekalan dan sertifikasi tukang bangunan umum pelaksana Dana Desa tersebut dilaksanakan selama dua hari hingga Rabu (27/3) dengan menghadirkan narasumber dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah Surabaya.

“Nanti juga ada praktik dan dilanjutkan ujian yang dilaksanakan besok (27/3) oleh LPJK Jawa Tengah. Tukang bangunan yang lulus ujian akan menerima sertifikat yang akan diserahkan bersama-sama pada tanggal 7 April 2019 di Purworejo,” katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan baik sehingga nantinya kualitas konstruksi di Purbalingga pun akan makin baik. 

Baca juga: Federasi akan Sertifikasi 1 Juta Pekerja Bangunan

Baca juga: Semen Gresik sertifikasi 1.200 tukang bangunan

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Halal Watch: perkembangan industri halal Indonesia masih rendah

Kita masih di bawah negara lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia Tenggara lainnya

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan Indonesia  yang tengah menjadi perhatian dunia karena sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun perkembangan industri halalnya masih rendah.

“Kita masih di bawah negara lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia Tenggara lainnya,” kata Ikhsan di sela-sela pelatihan pendampingan pelaku usaha dan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan Indonesia tidak masuk dalam 10 besar industri makanan dan minuman halal, pariwisata, mode busana, media dan rekreasi.

Sedangkan di bidang industri halal lainnya, Indonesia peringkat sembilan di industri keuangan dan peringkat delapan di industri farmasi.

“Pelaku usaha di Indonesia jangan ragu untuk melakukan sertifikasi halal. Indonesia memiliki pasar halal yang besar karena mayoritas beragama Islam,” katanya.

Ikhsan mengatakan sertifikasi halal justru bisa meningkatkan penjualan. Hal itu sudah terbukti terhadap beberapa barang yang dijual pelaku usaha.

“Sertifikasi halal merupakan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meskipun sebelumnya juga ada pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal karena menyasar pasar Muslim,” katanya.

Ikhsan mengatakan Indonesia Halal Watch mengadakan pelatihan pendampingan pelaku usaha dan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal untuk menyongsong era wajib sertikasi halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Ayat (1) Pasal 67 Undang-Undang tersebut menyatakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 4 berlaku lima tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, yang berarti akan jatuh pada 17 Oktober 2019. ***3*** 

Baca juga: Konsumsi muslim Indonesia di industri halal capai Rp 3.179 triliun

Baca juga: Indonesia berpeluang jadi pusat industri halal dunia

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

20 jenazah tak teridentifikasi korban banjir Sentani dimakamkan massal

Memang benar Rabu (28/3), 20 kantong berisi jenazah korban banjir akan dimakamkan secara massal dan saat ini sedang dipersiapkan segala sesuatunya.

Jayapura (ANTARA) – Sebanyak 20 jenazah korban banjir bandang yang hingga kini belum bisa teridentifikasi, rencananya akan dimakamkan secara massal pada Rabu (28/3) di Sentani, kata Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr.Ramon Aninam kepada Antara di Jayapura, Selasa.

Dikatakan, tim DVI Polda Papua sebelumnya menerima 99 kantong jenazah dan dari jumlah tersebut 77 diantaranya sudah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga.

Dari 22 kantong jenazah yang ada, dua diantaranya tidak berisi jasad manusia sehingga hanya 20 kantong jenazah yang berisi jasad manusia namun tidak bisa teridentifikasi.

“Memang benar pada Rabu (28/3), 20 kantong berisi jenazah korban banjir akan dimakamkan secara massal dan saat ini sedang dipersiapkan segala sesuatunya,” kata dr. Ramon.

Banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Jayapura, Sabtu (16/3) menyebabkan 105 orang meninggal dan 94 orang dilaporkan hilang.

Dampak banjir bandang bukan saja dialami warga yang bermukim di kawasan Sentani dan sekitarnya tetapi juga yang bermukim di danau Sentani, akibat air danau meluap dan menggenangi rumah warga.

Saat ini tercatat 11 ribu lebih warga mengungsi di sejumlah tempat pengungsian dan rumah sanak keluarga yang tidak terkena banjir dan dampaknya.*

Baca juga: Tim DVI Polda Papua pastikan dua kantong tidak berisi jenazah

Baca juga: Dua jenazah banjir di Sentani kembali ditemukan tim SAR gabungan

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman Maluku Utara awasi pungli terkait UN

Pungutan terhadap siswa untuk kebutuhan UNtidak dibenarkan, termasuk jika dilakukan oleh komite sekolah

Ternate (ANTARA) – Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman Maluku Utara (Malut) mengawasi pungutan liar yang berpotensi dilakukan pihak komite sekolah kepada siswa dengan alasan pembiayaan ujian nasional (UN).

Kepala Ombudsman Malut, Sofyan Ali di Ternate, Selasa, mengatakan, apapun alasannya, pungutan terhadap siswa untuk kebutuhan UN tidak dibenarkan, termasuk jika dilakukan oleh komite sekolah.

Sebab, pelaksanaan UN sudah dibiayai oleh negara dan ujian ini kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, karena merupakan satu tahapan dari proses agenda belajar sekolah, sehingga dibiayai oleh pemerintah.

Ditegaskan, jika ada pihak sekolah yang kedapatan melakukan pungutan liar, maka Ombudsman akan merekomendasikan sekolah tersebut ke Dikbud Malut untuk ditindak.

“Kita akan meminta Dinas Pendidikan, pungutan itu harus dikembalikan, itu tidak bisa ditolerir pungutan-pungutan seperti itu,” ujar Sofyan.

Meski demikian, dia mengakui, penyebab terjadinya pungutan adalah lambatnya pencairan dana dari pemerintah sehingga keterlambatan itu sebagai ketidaksiapan pemerintah dalam menyambut kegiatan sekolah.

“Persoalannya saat dana itu dibutuhkan tapi dananya tidak tersedia, itu problemnya di sekolah. Ini menunjukan pemerintah tidak siap,” katanya

Sofyan menambahkan, pungutan hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah, itu pun hanya sekolah SMA, karena kegiatannya tidak dibiayai oleh pemerintah, sedangkan untuk sekolah SD dan SMP sederajat tidak dibenarkan dengan alasan apapun.

Sementara, yang selama ini ditemui, pungutan yang sering dilakukan atas nama komite sekolah. Padahal, dalam ketentuan Permendikbud 76, komite tidak bisa menambah sumber pendapatan dengan pembebanan kepada siswa.

“Pungutan tidak boleh dilakukan oleh komite, komite itu dilarang untuk melakukan pungutan itu. Dia (komite) hanya bisa melakukan pencarian anggaran dengan membuat proposal misalnya,” tambahnya

Diharapkannya, praktik seperti itu tidak lagi terjadi di tahun ini, sehingga pelaksanaan ujian di Maluku Utara dari tahun ke tahun ada perubahan. 

Baca juga: Agar tidak hambat UN, Dikjar Malut diminta tidak terlambat salurkan dana bos

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

884.871 wisatawan kunjungi desa wisata Purbalingga sepanjang 2018

Purbalingga (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mencatat ada sekitar 884.871 wisatawan yang mengunjungi desa-desa wisata yang ada di wilayah setempat sepanjang 2018 lalu.

“Pada tahun 2018 total wisatawan yang mengunjungi Purbalingga sekitar 3,8 juta orang dan sekitar 884.871 di antaranya merupakan wisatawan yang berkunjung ke desa wisata,” kata Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga, Prayitno di Purbalingga, Selasa.

Untuk itu, kata dia, pihaknya terus berupaya untuk mengembangkan desa-desa wisata yang potensial yang ada di wilayah setempat guna meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

“Pengelola desa wisata termasuk pengelola rumah penginapan (homestay) yang difungsikan sebagai tempat menginap bagi tamu dan wisatawan juga harus jeli mengambil peluang,” katanya.

Apalagi, kata dia, aksesibilitas menuju Purbalingga pada saat ini makin mudah dengan adanya tol Trans Jawa yang memiliki pintu keluar tol di Pemalang.

“Karena itulah wisatawan yang datang ke Purbalingga diperkirakan terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2017 wisatawan hanya 2,53 juta, namun pada tahun 2018 mampu mencapai 3,8 juta,” katanya.

Dia menambahkan pada saat ini desa wisata telah menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke suatu tempat, termasuk ke Purbalingga.

“Oleh karena itu pelaku desa wisata termasuk di dalamnya pengelola rumah penginapan, harus siap menyambut wisatawan ini. Jangan sampai peluang yang baik di masa mendatang dibiarkan begitu saja,” katanya.

Terlebih lagi, kata dia, Bandara Jenderal Besar Soedirman pada tahun 2020 ditargetkan sudah beroperasi dan ini akan makin mempermudah akses wisatawan yang datang ke Purbalingga,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan penambahan lima desa wisata baru pada tahun 2019 ini guna meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke wilayah setempat.

“Lima desa wisata tersebut antara lain Desa Karang Jengkol Kecamatan Kutasari, Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Gedang Kecamatan Bukateja, Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet, dan Desa Karang Malang Kecamatan Bobotsari,” katanya.*

Baca juga: Desa Wisata Serang targetkan pendapatan Rp5 miliar

Baca juga: Purbalingga promosikan desa wisata melalui lomba foto

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelantikan Wakil Ketua MK

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menerima ucapan selamat usai dilantik di gedung MK, Jakarta, Selasa (26/3/2019). Hakim Konstitusi Aswanto kembali terpilih sebagai Wakil Ketua MK periode 2019-2021 setelah melalui proses pemungutan suara pada Senin (25/3/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

Sulut optimistis Olimpiade Sains Nasional 2019 akan sukses

Kita berharap demikian, penyelenggaraannya sukses bahkan lebih dari pada itu OSN ini menjadi perekat antarsiswa dari seluruh Indonesia.

Manado (ANTARA) – Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara Grace Punuh optimistis penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2019 di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu berjalan sukses.

“Kita berharap demikian, penyelenggaraannya sukses bahkan lebih dari pada itu OSN ini menjadi perekat antarsiswa dari seluruh Indonesia,” kata Grace di Manado, Selasa.

Penyelenggaraan OSN di daerah ini terus dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan tim pendahulu telah meninjau sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi penyelenggaraan.

“Kita berharap semua pemangku kepentingan di daerah ini ikut mendukung penyelenggaraan kegiatan ini,” katanya.

Sejumlah mata pelajaran akan dilombakan dalam OSN yang akan dilaksanakan 31 Juni-6 Juli 2019 tersebut.

Siswa yang mengikuti OSN di Sulut ini, kata dia, tidak hanya sekadar memacu prestasi semata lewat lomba, akan tetapi akan diperkaya dengan kegiatan pendukung lainnya seperti workshop atau seminar terkait mata pelajaran.

“OSN ini juga akan menjadi momentum bagi guru-guru mata pelajaran menunjukkan kompetensinya. Latihlah anak-anak agar bisa berprestasi lebih meningkat lagi,” katanya.

Soal peluang siswa-siswa provinsi ujung utara Sulawesi di ajang ini, Grace optimistis capaian prestasi akan semakin baik.

“Kita berharap bisa mendapatkan medali emas di ajang ini. Tahun lalu kita meraih dua perunggu dan satu perak, mudah-mudahan dengan persiapan matang siswa kita bisa lebih baik lagi,” ujarnya.*

Baca juga: Pelajar-pelajar Jakarta juarai Olimpiade Sains Nasional 2018

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahasiswa NTT diajak perangi hoaks

Kupang (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak ratusan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kupang bersama-sama memerangi informasi hoaks yang marak terjadi jelang Pemilu 2019.

“Mari kita bersama-sama memerangi hoaks yang kini banyak tersebar di media sosial,” katanya saat memberikan kuliah umum kepada ratusan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Selasa (26/3).

Sebelum memberikan kuliah umumnya di Universitas Muhammadiyah pada Senin (25/5) kemarin Menteri Rudiantara melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Ende dan memberikan bantuan di daerah itu.

Dalam kuliah umumnya Rudiantara mengatakan bahwa saat ini manusia Indonesia selalu diadu domba dengan berbagai informasi hoaks yang menyebar di media soal.

“Padahal kita ini manusia bukan domba yang harus selalu diadu domba. Jadi adik-adik mahasiswa jangan mau diadu-adu,” tutur dia.

Dalam kesempatan kuliah umum itu, ia juga menunjukkan beberapa contoh berita-berita hoaks yang menyebar di media sosial sejak Agustus 2018 hingga Februari 2019 ini.

Ia menyebutkan menurut catatan dari Kemenkominfo pada Agustus 2018 lalu, ada sekitar 25 hoaks yang ditemukan di media sosial.

“Setiap bulan jumlah hoaks semakin banyak. selama Agustus jumlahnya mencapai 25 kasus, sementara pada Desember 2018 meningkat menjadi 75 kasus. Kemenkominfo sendiri punya tanggung jawab untuk menyampaikan ke publik informasi-informasi hoaks yang sudah menyebar,” ujar dia.

Hampir setiap bulan jelang Pemilu 2019, jumlah informasi hoaks semakin banyak. Oleh karena itu dia mengharapkan agar mahasiswa di universitas Muhammadiyah tidak ikut dalam kelompk-kelompok orang yang menyebarkan hoaks.*

Baca juga: Menkominfo tegaskan hoaks harus diperangi bersama

Baca juga: Hoaks, pesan berantai BPJS Kesehatan berikan dana bagi masyarakat

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dokter: penyakit TB bukan hanya paru

Penyakit TB bisa disembuhkan dengan pengobatan secara teratur.

Depok (ANTARA) – Dokter spesialis paru Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) dr. Irandi Putra Pratomo, Ph.D, Sp.P penyakit Tuberkulosis (TB) bukan hanya menyerang paru-paru tetapi juga organ tubuh lainnya.

“Semua organ tubuh bisa kena TB misalnya ginjal, otak, leher dan dilipat paha serta juga tulang,” kata Irandi dalam paparannya pada acara bincang sehat bertajuk ‘Saatnya Saya Peduli untuk Keluarga Bebas Tuberkulosis (TB)’ di RSUI Depok, Selasa.

Menurut dia, penyakit TB yang bukan paru gejalanya sulit diketahui dan harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter.

Dikatakannya kalau penyakit TB paru bisa disembuhkan enam bulan maka TB selain paru bisa mencapai 12 bulan.

“Masa penyembuhannya juga lebih lama dibandingkan dengan penyakit TB paru,” katanya.

Untuk itu Irandi mengingatkan masyarakat agar memeriksakan diri ke dokter jika mengeluhkan berbagai kesehatan agar bisa cepat ditangani oleh dokter.

Lebih lanjut Irandi mengatakan penyakit TB paru menular melalui udara seperti batuk dan siapapun di manapun dapat tertular tanpa memandang usia.

Masyarakat yang rawan tertular resiko penyakit TB adalah HIV/AIDS, perokok, pengguna narkoba, alkohol, diabetes, dan juga penderita gizi buruk.

“Namun orang sehat yang imunnya turun juga bisa tertular penyakit TB,” katanya.

Untuk itu ia berharap masyakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit TB dan apabila mengidap penyakit TB maka perlu mendapat pengobatan secara teratur.

“Penyakit TB bisa disembuhkan dengan pengobatan secara teratur,” katanya.

Ia juga berharap pemerintah terus mendukung pengobatan bagi masyarakat yang menderita penyakit TB.

Sementara itu Dr. Astuti Yuni Nursasi, S.Kp. mengatakan pengobatan penderita TB perlu dukungan keluarga agar penderita merasa nyaman. “Keluarga merupakan poin penting dalam pengobatan TB,” ujarnya.

LIa mengakui masyarakat banyak yang memberikan stigma buruk mengenai penyakit TB tersebut, sehingga banyak penderita TB yang enggan berobat ke dokter.

“Perlu masyarakat yang ramah TB sehingga penderita tak malu-malu berobat ke dokter,” ujarnya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI salurkan CSR ke masyarakat dan pondok pesantren

Bandarlampung (ANTARA) – PT. Kereta Api Indonesia Divre IV Tanjungkarang memberikan bantuan CSR kepada masyarakat dan Pesantren Al-Kautsar, Biyadus Solihin, Sirojutholihin, serta Majelis Qur’an Nuris Sholawat di Wilayah Kota Bandarlampung. .

Senior Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang Sapto memberikan secara langsung bantuan CSR kepada empat pondok pesantren dan satu desa.

“Semoga bantuan ini bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pondok pesantren, dan ke depan kami dapat memberikan bantuan untuk masyarakat lainnya yang telah mengajukan proposal bantuan,” ujar Sapto, Selasa (26/3).

Sapto menambahkan, program ini sebenarnya diperuntukkan bagi warga yang dekat dengan rel KAI, tapi tidak menutup kemungkinan yang jauh juga dapat, semua berdasarkan survei, nanti ada lagi bantuan lainnya.

“Ini baru 80 juta yang disetujui pusat, untuk empat pondok pesantren dan satu desa dan nanti ke depannya masih ada lagi. Pada tahun 2018 KAI sudah memberikan bantuan senilai Rp968 juta kepada masyarakat, dan untuk tahun 2019 PT. KAI anggarkan Rp1 miliar untuk bantuan ini,” ungkapnya.

Sementara itu perwakilan pondok pesantren penerima dana CSR Ismail Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada PT KAI yang telah memberikan dana CSR kepada pondok pesantren yang diberikan untuk kepentingan para santri.

“Semoga ke depannya PT KAI bisa memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang lainnya agar bisa menyeluruh dan semoga PT KAI semakin sukses dan berkembang,” katanya.*

Pewarta: Triono Subagyo dan Ardiansah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Antrean pelunasan biaya haji di Palembang masih sepi

melakukan pelunasan pada saat mendekati hari terakhir sangat melelahkan karena membutuhkan waktu beberapa jam hanya untuk giliran ke loket pelayanan penyetoran BPIH

Palembang (ANTARA) – Antrean calon jamaah haji di loket pelayanan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji di sejumlah Bank Syariah di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih sepi.

Pantauan di Bank BRI Syariah Cabang Palembang, Selasa, tampak ruang tunggu di depan loket pelayanan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hanya ada beberapa orang saja yang menunggu giliran ke loket petugas bank.

Salah seorang calon jamaah haji Yusuf saat menunggu antrean di bank tersebut mengatakan dirinya berupaya memanfaatkan kesempatan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap pertama yang dijadwalkan pada Maret hingga pertengahan April 2019 ini untuk menghindari antrean panjang.

“Berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah berangkat haji, melakukan pelunasan pada saat mendekati hari terakhir sangat melelahkan karena membutuhkan waktu beberapa jam hanya untuk giliran ke loket pelayanan penyetoran BPIH,” ujarnya.

Menurut dia, calon jamaah haji yang ditetapkan Kanwil Kementerian Agama Sumsel berangkat pada tahun ini, jika telah memiliki uang lebih baik memanfaatkan kesempatan pertama menyetor sisa BPIH.

Untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji pada tahun ini, ujar Yusuf,  dirinya menunggu sekitar tujuh tahun dengan membayar setoran awal Rp25 juta, sementara secara keseluruhan BPIH yang harus dibayarkan sekitar Rp33,5 juta per orang atau tinggal menambah Rp8,5 juta lagi pada masa pelunasan sekarang ini, katanya.

Sementara Kasubag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Saefudin Latif mengimbau jamaah calon haji yang ditetapkan berangkat pada 2019 ini agar segera melunasi sisa setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Untuk sementara ini berdasarkan data yang sudah melunasi BPIH sekitar 2.000 orang dari 6.988 jamaah yang ditetapkan berangkat pada tahun ini, kata Saefudin.

Baca juga: 19.401 calon haji reguler lunasi BPIH hari pada pertama

Baca juga: Pelunasan biaya haji reguler Mulai 1 Juni

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PLN percepat normalkan pasokan listrik pascabanjir Papua

Jayapura (ANTARA) – PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B) mempercepat perbaikan tiga tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  70 kV di Orya yang rusak pascabanjir bandang  di Kabupaten Jayapura, Papua agar pasokan listrik bisa kembali normal.

Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PLN I Made Suprateka, di Jayapura, Selasa, mengatakan kondisi sejumlah gardu masih dalam pekerjaan penyelesaian antara lain enam gardu padam karena terendam, perbaikan tiga tower SUTT 70 kV Orya dan sejumlah jaringan yang rusak atau putus di sejumlah titik.

“PLN terus memulihkan pasokan listrik untuk masyarakat Sentani pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pekan lalu, di mana kini telah berhasil memulihkan gardu hingga mencapai 99 persen dan 100 persen penyulang telah pulih,” katanya.

Menurut I Made, cuaca yang kurang bersahabat selama seminggu lalu menjadi kendala proses pemulihan pasokan listrik untuk warga, di mana banjir susulan dan tanah longsor berdampak pada terganggunya sejumlah jaringan.

“Kini tim pemulihan kelistrikan masih terus bekerja di lapangan khususnya lokasi-lokasi bencana banjir, namun, memang terdapat beberapa lokasi yang belum teraliri listrik dikarenakan akses yang belum bisa ditempuh serta infrastruktur yang mengalami kerusakan cukup besar,” ujarnya.

Dia menjelaskan kini PLN fokus menyelesaikan perbaikan jaringan yang rusak atau putus di titik-titik yang sudah dapat diakses sembari menunggu air surut. Gangguan dan pekerjaan ini menyebabkan beberapa lokasi di Sentani mengalami pemadaman, antara lain Kampung Sosiri, Doyo Baru, sebagian BTN Gajahmada, Kompleks Bintang Timur, Yabaso Pantai, Kampung Yakonde, Kampung Telaga Maya, Jalan Sosial, Lintas Utara dan Kemiri.

“Tiga tiang konstruksi SUTT kami mengalami kerusakan di mana SUTT tersebut untuk suplai daya dari PLTA Orya, namun sudah dilakukan pengalihan sementara sehingga konstruksi dapat diperbaiki. dan hingga kini PLN tidak mengalami defisit daya, namun pendistribusian daya yang memang harus ada perbaikan lebih,” katanya lagi.

Dia menambahkan PLN terus berupaya menormalkan seluruh pasokan listrik masyarakat di lokasi terdampak dengan cepat, tepat dan dengan mengedepankan faktor keamanan, bila cuaca bersahabat, diharapkan dalam minggu ini pekerjaan dapat selesai dan masyarakat dapat menikmati listrik seperti sedia kala. 

Baca juga: Petakan penyebab banjir Sentani, PVMBG terjunkan tim lapangan
Baca juga: 74 korban banjir Sentani yang teridentifikasi kembali diumumkan

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PTDI kembangkan pesawat CN 235-220 Gunship

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kanan) bersama Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Elfien Goentoro (kanan) melihat miniatur pesawat CN 235-220 di pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 di Langkawi, Malaysia, Selasa (26/3/2019). Dalam pameran tersebut PT Dirgantara Indonesia memperkenalkan produk terbaru berupa pesawat CN235-220 varian bersenjata atau Gunship sebagai pesawat dukungan tembakan dari udara untuk pasukan darat (CAS), CSAR (combat SAR), pengawasan laut, dan patroli wilayah perbatasan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/hp.

Keluarga bebas tuberkulosis dibahas lewat bincang sehat Rumah Sakit UI

Penyakit TB ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian

Depok (ANTARA) – Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok, Jawa Barat, Selasa, menggelar acara “Bicara Sehat: Saatnya Saya Peduli untuk Keluarga Bebas Tuberkulosis (TB)”.

“Acara ini dalam rangka peringatan Hari Tuberkolosis se-Dunia 2019 yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2019, ” kata Kepala Humas dan KIP UI, Dr  Rifelly Dewi Astuti, di kampus UI Depok.

Ia mengatakan bahwa SUI ingin turut ambil bagian dalam menuntaskan pertambahan kasus baru TB di Indonesia melalui diskusi ilmiah bersama para ahli guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan TB di tengah keluarga.

Salah satu catatan penting terkait penyakit TB, tercatat pada tahun 2017 terdapat 420.994 kasus baru TB paru di Indonesia.

Diharapkan, upaya ini dapat mendorong terlaksananya Indonesia Bebas TB.

Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang Edukasi Kesehatan, Community Health Centre, Gedung Administrasi Lantai 1 RSUI kampus Depok itu, hadir dua pembicara ahli yang mengupas seputar TB, yaitu dr  Irandi Putra Pratomo, Ph.D, Sp.P dan dr Astuti Yuni Nursasi, S.Kp.

Narasumber ahli itu menyatakan bahwa TB adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru.

Penyakit TB ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian.

Baca juga: Kerugian ekonomi akibat tuberkulosis mencapai Rp136,7 miliar

Baca juga: RSUI rancang pembentukan pusat pelayanan difabel

Baca juga: “Equal Fun Run” 2019 pertama pengguna kaki palsu digelar RS UI
 

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Papua luncurkan aplikasi penyeleksi perizinan berbasis lahan

Untuk itu hari ini (26/3) diadakan pertemuan awal inventarisasi dan analisis perizinan berbasis lahan dalam rangka rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) di Provinsi Papua

Jayapura (ANTARA) –
Pemerintah Provinsi  Papua meluncurkan aplikasi penyeleksi perizinan berbasis lahan secara berkelanjutan yang terintegrasi atau  Sustainability Screening Tool (SST)”.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan dan Politik Simeon Itlay, di Jayapura, Selasa, mengatakan SST ini nantinya akan berintegrasi dengan aplikasi e-perizinan Papua Perizinan “Online” (PPO) dan webgis SIMTARU.

“Untuk itu hari ini (26/3) diadakan pertemuan awal inventarisasi dan analisis perizinan berbasis lahan dalam rangka rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) di Provinsi Papua,” katanya.

Menurut Simeon, pertemuan awal ini dilaksanakan melalui pemaparan dari beberapa kementerian dan juga dengan adanya pembagian kelompok-kelompok pada masing-masing instansi diharapkan informasi yang diperoleh dapat menjadi masukan.

“Khususnya dalam hal sinkronisasi dan perbaikan tata kelola perizinan di Provinsi Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain itu, pertemuan awal ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan kesepahaman, komitmen dan kesepakatan tentang rencana pelaksanaan inventarisasi juga analisi perizinan berbasis lahan di Provinsi Papua.

“Pertemuan awal review perizinan ini melibatkan instansi terkait antara lain Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Pemprov Papua dan beberapa kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih bersama dinas-dinas terkait,” katanya.

Dia menambahkan sebelumnya, sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap GN-PSDA, Pemprov Papua melalui rapat koordinasi pada 1 Maret 2018 antara KPK, gubernur, kapolda, Pangdam XVII/Cenderawasih, kajati dan bupati/walikota se-Papua telah menandatangani bersama deklarasi dan rencana aksi PSDA di Bumi Cenderawasih meliputi sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan serta perikanan. 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seleksi Olimpiade Nasional MIPA di UMP diikuti ratusan mahasiswa

Ini merupakan bagian dari 5.377 peserta yang di hari yang sama, di jam yang sama, dengan mekanisme dan soal yang sama seluruh Indonesia, serentak mengikuti seleksi ON MIPA

Purwokerto (ANTARA) – Sebanyak 392 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Tengah mengikuti seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON-MIPA) Tahap II Tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas.

Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari itu dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah Prof Dr Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M.Pd., Kons. di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, Selasa.

Saat memberikan sambutan, Wakil Rektor UMP Bidang Akademik Dr Anjar Nugroho menyampaikan terima kasih kepada LLDikti Wilayah VI Jateng serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada UMP sebagai tuan rumah penyelengaraan seleksi ON-MIPA Tahap II Tahun 2019.

“Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, dengan segala fasilitas yang kami punyai. Kami juga mohon maaf kalau sekiranya dalam penyelenggaraan acara ini, kami sebagai tuan rumah banyak kekurangan, mohon dimaafkan,” katanya.

Dia mengakui jika di kampus utama UMP saat sekarang sedang ada proyek pembangunan gedung berlantai 10 yang dimungkinkan sedikit mengganggu kegiatan seleksi.

Menurut dia, pihaknya berupaya agar suara-suara bising yang ditimbulkan dari proyek pembangunan tersebut tidak sampai mengganggu kegiatan.

“Tentunya lomba ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi sehingga jangan sampai terganggu oleh situasi yang bising atau situasi yang lain,” katanya.

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng, Dwi Yuwono Puji Sugiharto mengatakan seleksi ON-MIPA untuk wilayah Jawa Tengah tersebut diikuti 392 peserta dari 25 perguruan tinggi negeri dan swasta.

“Ini merupakan bagian dari 5.377 peserta yang di hari yang sama, di jam yang sama, dengan mekanisme dan soal yang sama seluruh Indonesia, hari ini serentak mengikuti seleksi ON MIPA yang tersebar dalam 14 wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,” katanya.

Dari 392 peserta yang mengikuti seleksi ON-MIPA di UMP, kata dia, terdiri atas 111 peserta bidang matematika, 95 peserta bidang fisika, 86 peserta bidang kimia, dan 100 peserta bidang biologi.

Lebih lanjut, dia mengatakan institusi perguruan tinggi merupakan lembaga yang keberadaannya diandalkan untuk menjadi agen solusi pemecahan persoalan bangsa dan persoalan masyarakat.

“Saya sering mengatakan kedudukan dan keberadaan perguruan tinggi adalah sebagai agen untuk memecahkan masalah bangsa, masalah masyarakat, sehingga hadirnya perguruan tinggi adalah memecahkan masalah, bukan mempersoalkan masalah,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, lulusan perguruan tinggi diandalkan sebagai insan cerdas kompetitif dan bermartabat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memiliki kemampuan menggunakan nalar dan akal budi secara efektif dan efisien, serta kemampuan mandiri dalam konteks belajar bukan untuk bekerja tetapi untuk mengembangkan daya nalar dan lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti yang telah memfasilitasi kegiatan olimpiade tersebut sebagai agenda tahunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada LLDikti.

“Juga kami sampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang untuk tahun 2019 ini berkenan dan bersedia menjadi panitia penyelenggaraan untuk wilayah Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Lokal Seleksi ON-MIPA Ir. Aman Suyadi, M.P. mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan wakil-wakil Jawa Tengah yang terbaik di bidang matematika, biologi, fisika, dan kimia untuk berkompetisi di tingkat nasional.

Menurut dia, UMP dalam kegiatan tersebut mengirimkan 21 peserta yang diharapkan bisa lolos hingga ke tingkat nasional.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya ada satu orang, sekarang diharapkan empat orang. Semua bidang diharapkan lolos ke tingkat nasional,” kata dia yang juga Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Sebagai tuan rumah, dia mengharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, bisa melayani peserta dengan baik, dan memuaskan semua peserta. 

Baca juga: Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto didorong perbanyak karya di jurnal internasional

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Legislatif desak pemerintah perbaiki kesejahteraan dokter

Kotabaru (ANTARA) – Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mendesak pemerintah daerah setempat mengkaji ulang terhadap tunjangan bagi tenaga kesehatan khususnya dokter di “Bumi Saijaan”.

Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Selasa, menyatakan hal itu menyusul adanya keluhan sejumlah tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang salah satunya, belum dibayarnya tunjangan mereka selama tujuh bulan terakhir oleh pemerintah daerah.

“DPRD merekomendasikan agar sesegera pemerintah daerah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan IDI,” kata Alfisah.

Dikatakannya, DPRD sangat miris melihat pola manajemen pengelolaan keuangan daerah, buktinya sampai tujuh bulan tunjangan tenaga kesehatan dan dokter tidak dibayar.

Menurut Alfisah, harusnya pemerintah daerah bisa memilah-milah mana yang wajib dan segera dilaksanakan, dan mana yang bersifat ‘sunah’ sehingga bisa ditunda pelaksanaannya.

Pemerintah daerah harus hadir di sini dan segera mencarikan solusi seperti melihat kembali kegiatan yang lebih prioritas.

“Kami (legislatif) berharap agar pemkab mengkaji ulang terhadap tunjangan tersebut, berhubung Kabupaten Kotabaru krisis tenaga kesehatan,” tegasnya.

Bayangkan ini sudah LKPj anggaran 2018, tapi anehnya koq ada tunjangan 2018 tidak terbayarkan. “Bagaimana tenaga medis mau betah dan nyaman.”

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini menekankan agar Pemkab juga membuka dan mempermudah peluang-peluang terhadap tenaga kesehatan.

Jangan sampai urusan sepele seperti permohonan rekomendasi untuk belajar atau studi menjadi sangat sulit didapatkan, padahal ada yang mau sekolah biaya sendiri tidak terfasilitasi dengan baik.

“Yang kami sesalkan, IDI sudah menyampaikan ke eksekutif perihal kondisi tersebut, tapi tidak ada respon, sehingga sampai menggelar dengar pendapat di DPRD,” katanya.

Oleh karenanya, sebagai pimpinan dewan, Alfisah menugaskan Komisi III untuk mengawal permasalahan ini, karena situasi seperti itu, cukup kasihan bagi para dokter yang bertugas di Kotabaru.

Bersamaan itu, Alfisah mendesak tim TAPD pemerintah daerah segera melakukan analisa, yang kemudian dibawa ke rapat banggar DPRD guna dibahas dengan segera.

“Dalam hal ini, legislatif mendukung penuh terciptanya pelayanan kesehatan di Kotabaru termasuk kesejahteraan dokter,” katanya.

Diketahui, IDI Kotabaru dan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia Kotabaru menilai, kondisi tenaga kesehatan di Bumi Saijaan saat ini sangat krusial.

Hal itu menurut Ketua IDI Kotabaru, Muhammad Amin, disebabkan adanya Krisis tenaga dokter umum dan dokter gigi.

Dalam forum dengar pendapat dikemukakan Amin, saat ini ada delapan Puskesmas yang tidak ada dokternya.

Demikian juga dengan Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang juga kekurangan tujuh orang dokter umum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan dan Pihak Rumah Sakit sudah berusaha membuka penerimaan, namun dari tujuh lowongan tenaga dokter (melalui dana BLUD), hanya dua dokter yang mendaftar.

Demikian juga dengan yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk membuka lowongan PTT dokter umum sebanyak empat orang dan dokter gigi dua orang, namun faktanya tidak ada pendaftar.*

Baca juga: IDI minta kesejahteraan dokter ditingkatkan

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019