Puluhan desa tangguh bencana dibentuk BPBD Banjarnegara-Jateng

Banjarnegara, (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah akan membentuk sekitar 25 desa tangguh bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah itu. 

“Targetnya kami akan membentuk 25 desa tangguh bencana pada 2019 ini,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara, Arief Rahman di Banjarnegara, Rabu. 

ia menjelaskan, tujuan pembentukan desa tangguh bencana adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. 

Program desa tangguh bencana, kata dia, dilatarbelakangi kenyataan bahwa wilayah Kabupaten Banjarnegara rawan terjadi berbagai jenis bencana alam, terutama tanah longsor. 

“Tujuannya agar rasa kesiapsiagaan masyarakat terus ditumbuhkan, mengingat Banjarnegara merupakan wilayah rawan bencana longsor,” katanya.

Menurut dia, pelibatan masyarakat secara langsung dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana menjadi sangat penting. 

Dia menambahkan, masyarakat harus mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak risiko bencana di wilayah tempat tinggal masing-masing. 

“Masyarakat harus memiliki rasa kesiapsiagaan bencana, karena jika terjadi bencana alam di wilayah tempat tinggal, yang pertama bergerak adalah masyarakat itu sendiri,” katanya. 

Pembentukan desa tangguh bencana, kata dia, masih menunggu proses rekapitulasi dana desa. 

“Pembentukan desa tangguh bencana tersebut masih menunggu rekap dana yang mengalokasikan kegiatan desa tangguh bencana,” katanya.

Baca juga: Talut di Banjarnegara longsor timpa bangunan sekolah

Baca juga: Longsor kembali melanda Banjarnegara

Baca juga: Pemkab Banjarnegara siapkan lahan relokasi korban longsor

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pohon dan bangunan roboh saat Kota Surabaya diterjang hujan dan angin kencang

Slamet Agus Sudarmojo dan Hanif Nashrullah

Surabaya, (ANTARA News) – Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore, sekitar pukul 16.30 WIB, menyebabkan sejumlah pohon dan bangunan di beberapa wilayah roboh.

“Terjadi hujan lokal sejak sore tadi, deras dan anginnya cukup kencang,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto saat ditemui di salah satu lokasi yang terdampak bencana, kawasan Jalan Undaan Wetan Surabaya, Rabu petang.

Menurut pantauan BPB Linmas Kota Surabaya, di wilayah Kecamatan Genteng, selain merusak bangunan di Jalan Undaan Wetan Surabaya, hujan deras disertai angin kencang sore tadi juga menyebabkan pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil di Jalan Wuni.

“Selain itu juga dilaporkan terjadi angin puting beliung yang menyebabkan atap di dua rumah penduduk kawasan Sambikerep beterbangan,” ujar Eddy.

Puting beliung, lanjut dia, sore tadi juga menerjang sekitar tiga rumah di Jalan Sikatan, Kecamatan Tandes.

Eddy mengatakan penanganan terhadap rumah-rumah warga yang atapnya beterbangn diterjang puting beliung sementara telah ditutup menggunakan terpal.

“Kalau di Jalan Undaan Wetan ini yang roboh adalah teras di lantai dua ruko, yang menimpa dua unit sepeda motor,” katanya.

Ia memastikan tidak ada korban jiwa di seluruh lokasi yang terdampak bencana akibat hujan deras dan angin kencang tersebut.

“Para penghuninya sudah kami evakuasi. Sekarang kami tinggal melakukan pembersihan terhadap reruntuhan puing-puing yang roboh yang dibantu oleh personel dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surabaya Irvan Widyanto memastikan telah menyebar personelnya untuk membantu proses evakuasi dan pembersihan bangunan di beberapa wilayah yang porak poranda.

“Proses evakuasi dan pembersihan puing-puing bangunan ini di bawah komando BPB Linmas. Ibu Wali Kota Tri Rismaharini telah memerintahkan untuk mendirikan pos komando kedaruratan di lima lokasi yang terdampak bencana. Mudah-mudahan proses evakuasi dan pembersihan puing-puing di bekas bangunan yang roboh bisa kami selesaikan malam ini juga,” katanya.

Baca juga: Angin Kencang di Surabaya Tumbangkan Puluhan Pohon

Baca juga: Angin kencang Surabaya renggut korban, seorang santri tewas tertimpa pohon

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan perusahaan dipantau Disnaker Tangerang terkait UMK

Tangerang, Banten (ANTARA News) – Aparat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten memantau 36 perusahaan terkait dengan pemberian upah minimum kabupaten (UMK) pada 2019.

“Pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah mereka patuh atau tidak setelah adanya penetapan dari Gubernur Banten tentang UMK,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan penetapan UMK Kabupaten Tangerang 2019 sebesar Rp3,84 juta diberlakukan mulai 1 Januari sehingga pengusaha harus menaati.

Ia menjelaskan pihak yang berfungsi memonitor serta melakukan penindakan berada di Disnaker Pemprov Banten. Bila ada perusahaan yang melanggar ketentuan, yakni tidak menerapkan upah sesuai penetapan harus dilaporkan ke intansi berwenang.

Sesuai data di Kabupaten Tangerang, hingga pertengahan April 2018 telah beroperasi 4.472 perusahaan skala besar dan kecil tersebar di 29 kecamatan.

Pemantauan tersebut dilakukan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dengan mendatangi perusahaan dan melakukan tanya jawab dengan sejumlah pekerja.

Menjawab pertanyaan mengapa hanya 36 perusahaan yang dipantau, padahal banyak yang lainnya, dia mengatakan hal itu karena keterbatasan anggaran.

Dia menambahkan pelaksanaan pemantauan selama dua bulan dan berlaku efektif mulai awal Maret hingga April 2019.

Pihaknya juga menerima laporan dari pekerja bila pengusaha tidak memberikan upah sesuai UMK Rp3,84 juta per bulan.

Deni berharap, pekerja tidak diam saja menyangkut hal itu, akan tetapi melaporkan jika memang ada yang mendapatkan upah kurang dari UMK, sehingga pihaknya bisa menindaklanjuti dengan memanggil pengusaha. 

UMK daerah itu pada 2018 sebesar Rp3,555 juta, mengalami kenaikan sekitar Rp290.000 karena adanya tuntutan para pekerja.

Dia mengharapkan serikat pekerja atau lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah buruh melapor bila ada pengusaha tidak menerapkan UMK.

Baca juga: Disnaker Tangerang: lemahnya rupiah ancam PHK karyawan

Baca juga: Ribuan Buruh Tangerang Tuntut Kenaikan UMK

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI bersihkan pohon tumbang di Kawasan Sawitami, Keerom-Papua

Jayapura,  (ANTARA News) – Prajurit TNI dari Yonif 126/KC, Rabu, melakukan pembersihan di ruas Jalan Sawitami, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, akibat pohon tumbang setelah hujan yang disertai angin kencang melanda kawasan tersebut.

“Angin kencang yang terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 04.00 WIT menyebabkan ruas jalan tersebut sempat tertutup dan tidak bisa dilalui kendaraan, ” kata Dan Pos Sawitami Letda Inf Agusri kepada Antara, di Jayapura.

Ia mengatakan, pohon yang tumbang dan menutup badan jalan menyebabkan ruas jalan tersebut sempat lumpuh, padahal jalan tersebut merupakan jalan utama trans-Papua ke arah Wembi.

Butuh waktu sekitar empat jam untuk membersihkan ruas jalan tersebut sehingga dapat dilewati kendaraan yang melintas di jalan trans-Papua ke arah Wembi, Kabupaten Keerom, kata Agusri.

Beberapa warga yang terpaksa menepi dipinggir jalan akibat tidak bisa melintas menyatakan terima kasih atas bantuan anggota TNI yang sudah membersihkan jalan dari pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang.

“Kami sangat berterima kasih karena anggota TNI cepat merespon dengan membersihkan jalan yang tertutup pohon tumbang,” kata Marthen, warga Wembi yang mengaku baru dari Arso.

Baca juga: Tujuh warga tertimpa atap rumah di Keerom Papua dievakuasi prajurit TNI

Baca juga: Antisipasi banjir di Keerom-Papua, Satgas Pamtas TNI bantu warga

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendes PDTT ungkapkan keberhasilan dana desa

(Antara)-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengklaim, dalam empat tahun terakhir, Program Dana Desa, tercapai  sangat baik. dia juga mengaku bangga, telah melampaui target mengentaskan desa tertinggal dan desa mandiri.

Sentra buah-buahan setiap kecamatan dirintis di Kabupaten Landak-Kalbar

Pontianak, 16/1 (ANTARA News) – Bupati Landak, Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa mengatakan pihaknya mulai merintis sentra buah-buahan lokal di tiap kecamatan di kabupaten itu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Sentra buah-buahan ini menjadi salah satu program pemanfaatan perkarangan rumah yang kita lakukan, diharapkan masyarakat bisa menanam buah-buahan di pekarangannya, sehingga hasil buahnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga,” katanya di Ngabang, Ibu kota Kabupaten Landak, Rabu.

Dia mengatakan, saat ini, Kalimantan Barat sedang “kebanjiran” buah durian. Hal itu juga sempat di menjadi salah satu pembicaraannya dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat menghadiri pertemuan di DPRD, Selasa (15/1).

“Jadi, usai acara di DPRD Kalimantan Barat, saya berbincang santai dengan Pak Sutarmidji mengenai potensi durian di Kalimantan Barat. Dan kami paparkan bahwa Kabupaten Landak saat ini sudah merintis sentra buah-buahan, dan kita harap ini mendapat dukungan dari Pemprov Kalbar,” katanya.

Menurutnya, Kabupaten Landak sudah mulai merintis sentra buah-buahan lokal di tiap kecamatan. Masyarakat di tiap kecamatan akan mendapatkan dua batang bibit pohon buah per KK.

 “Tahun lalu sudah dibagikan bibit durian di Kecamatan Sompak, Kecamatan Mempawah Hulu, dan bibit mangga Kecamatan Menjalin, semoga bisa menjadi sumber ekonomi ke depannya. Untuk kecamatan lain mohon bersabar, tahun ini akan kita lanjutkan,” katanya.

Karolin menambahkan, pemanfaatan perkarangan rumah jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik nyaman dan sehat serta menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal di rumah.

“Pekarangan rumah kita dapat kita manfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita,” katanya.

Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan.

“Dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda, salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani,” katanya.

Baca juga: BKSDA Kalbar amankan 712 buah kantong semar

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Balittri kembangkan buah kemiri sunan jadi biodiesel

Sukabumi (ANTARA News) – Badan Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Kementerian Pertanian mengembangkan kemiri sunan (reutealis trisperma) sebagai bahan baku terbaik biodiesel, pengganti bahan bakar solar.
   
 “Kemiri sunan banyak keunggulannya, rendemennya tertinggi  sampai 56 persen dibanding tanaman lainnya,” kata Kepala Balittri Dr Syafaruddin Deden di kantor Balitri di Sukabumi Jawa Barat, Rabu.
     
Selain itu produktivitasnya juga tinggi, karena satu pohon bisa menghasilkan banyak buah, 8-11 ton per tahun dimana setiap hektare bisa ditanami hingga 300 pohon, ujarnya.
     
Tanaman kemiri sunan, ujar dia, juga mampu hidup di lahan marjinal dan sudah diujicobakan di lahan eks tambang timah di Bangka Belitung dan eks tambang batu bara di Kalimantan dengan hasil yang bagus.
     
Buah kemiri sunan  selain bijinya yang bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel, kulitnya bisa jadi pupuk dan bungkilnya bisa jadi pakan ternak, bahkan juga menghasilkan produk samping seperti sabun, lilin, briket hingga tinta printer.
 
Baca juga: Boyolali kembangkan kemiri sunan untuk biodiesel
   
Kelebihan lainnya, ujar dia, pohonnya berusia panjang hingga di atas 50 tahun dan sudah berbuah dalam 3-4 tahun, selain itu buah kemiri sunan tidak perlu dipetik, karena berguguran dengan sendirinya, sehingga lebih mudah memanennya.
     
Sementara itu, peneliti biofuel Balitri Dibyo Pranowo mengatakan sudah meneliti 21 tanaman penghasil biodiesel, antara lain sawit, kelapa, jarak pagar, nyamplung,  kosambi dan lain-lain.
   
“Yang terbaik sebenarnya sawit, tapi sayangnya sawit lebih dipilih jadi bahan pangan, sementara kemiri sunan tidak bisa dimakan, jadi ini juga kelebihannya,” katanya.
     
Produktivitasnya juga tinggi, ujarnya, yakni dari 100 kg buah kemiri sunan bisa menghasilkan 48 kg biodiesel, dan dari satu hektare tanaman kemiri sunan bisa menghasilkan 7 ton crude oil per tahun.
     
“Kami juga membuat mesinnya, dari  mesin pengupas sampai bioreaktornya hingga jadi minyak solar,” kata Dibyo yang juga ahli membuat mesin.

Baca juga: DPPPI: penanaman Kemiri Sunan dukung energi terbarukan
Baca juga: IPB siapkan 200 hektare pengembangan kemiri sunan

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ujian sekolah berbasis android mulai diterapkan madrasah di Kalteng

Kasriadi  dan Muhammad Arif Hidayat

Palangka Raya,  (ANTARA News) – Sekolah di Kalimantan Tengah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yakni madrasah, tidak hanya melaksanakan ujian berbasis komputer, tetapi juga mulai menerapkan sistem ujuan berbasis android sehingga lebih praktis.

“Pada ujian sekolah berstandar nasional tahun ajaran 2018/2019, madrasah di Kalteng selain menggunakan sistem berbasis komputer juga akan menerapkan sistem berbasis android,” kata Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kalteng Abdul Rahman di Palangka Raya, Rabu.

Menurut dia, ujian dengan sistem berbasis android merupakan upaya mengatasi kelemahan sejumlah sekolah yang terkendala terbatasnya peralatan komputer. Tahun ini sejumlah sekolah di Kapuas dan Palangka Raya sudah disiapkan untuk melaksanakannya.

Ujian berbasis android sukses dilaksanakan di MTsN 2 Palangka Raya saat ujian semester beberapa waktu lalu. Semua soal dikerjakan siswa menggunakan telepon seluler.

“Pelaksanaan ini berdasarkan kesepakataan di Kanwil Kemenag Kalteng dan juga di tingkat nasional, agar semua ujian dilaksanakan dengan sistem komputer serta android,” katanya.

Kepala MTsN 2 Palangka Raya Murjani menjelaskan, pada awalnya siswa merasa kesulitan dengan ujian berbasis android. Namun setelah diuji coba beberapa kali dan mulai beradaptasi, akhirnya ujian semester berjalan sukses dan lancar.

“Penggunaan sistem android pada ujian dinilai positif karena memberi banyak manfaat dan kemudahan bagi sekolah jika dibanding ujian menggunakan metode lama yaitu kertas dan pensil,” katanya.

Manfaat yang dirasakan pada ujian berbasis android yaitu ketersediaan perangkat yang memadai, minimnya penggunaan kertas serta nilai ujian siswa langsung keluar setelah selesai mengerjakan soal.

Sementara untuk soal guru, kata dia,  tinggal memasukkannya ke dalam server, selanjutnya sistem secara otomatis mengacaknya sehingga urutan soal yang dikerjakan siswa berbeda.

Murjani mengatakan, pihaknya tidak khawatir terhadap potensi kecurangan yang dilakukan siswa, sebab saat perangkat mereka terkoneksi dengan server melalui kode tertentu, secara otomatis program lainnya tidak bisa dibuka.

“Pemanfaatan android untuk kepentingan pendidikan, merupakan langkah positif untuk mengurangi pandangan negatif terhadap penggunaan android oleh anak-anak hanya untuk bermain,” katanya.

Sementara itu untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer pada madrasah aliyah (MA) dan tsanawiyah (MTs) di Kalteng akan digelar 100 persen. Kekurangan peralatan yang masih dialami sejumlah sekolah, diatasi dengan berkolaborasi bersama sekolah yang lebih memadai.

Peserta ujian MA rencananya sebanyak 3.653 siswa dari 75 sekolah dan peserta ujian MTs yakni sebanyak 8.419 siswa dari 147 sekolah se-Kalteng.

Baca juga: Kemenag cari madrasah bisa gelar UN online

Baca juga: 93 persen madrasah aliyah negeri selenggarakan UNBK

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru tidak di tempat, 100 anak Distrik Pelebaga-Papua tidak mengenyam pendidikan

Wamena, Papua,  (ANTARA News) – Sekurangnya 100 anak warga di Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, tidak mengeyam pendidikan sekolah dasar pada beberapa tahun terakhir, disebabkan pengajarnya tidak berada di tempat.

Bupati Jayawijaya John Richard Banua di Pelebaga, Rabu mengatakan ratusan anak usia sekolah itu tidak mendapatkan pendidikan karena guru tidak berada di tempat.

John Richard dan Wakil Bupati Marthin Yogobi saat kunjungan kerja ke Distrik Pelebaga, mengatakan sejumlah ruang kelas tidak direnovasi sehingga tidak layak lagi untuk dipakai.

“Anak-anak kecil di sini cukup banyak. Hampir sekitar 100-an, berarti kita tahu selama ini mereka tidak sekolah,” katanya.

Akibat tidak beroperasinya sekolah, bupati dan wakil bupati telah mengganti kepala sekola di SD yang berada di Kampung Landia itu.

John mengaku sudah memerintahkan kepala sekolah baru untuk mengaktifkan kembali sekolah tersebut, dan menambah guru honorer.

Ia mengatakan beberapa tenaga pengajar dari program Indonesia untuk Kabupaten Jayawijaya juga akan ditugaskan di sana untuk membantu kepala sekolah dan dua guru honorer.

“Pendidikan di sini tidak jalan sudah cukup lama karena kepala sekolah tidak pernah ada di tempat. Tahun ajaran ini kita sudah aktifkan. Saya sudah panggil kepala sekolah dan kepala sekolah sudah siap, guru honor juga ada dua untuk bisa jalankan proses belajar mengajar,” katanya.

Banua memastikan pada tahun 2019 dibangun tiga ruang kelas baru, sebab beberapa ruang kelas yang awalnya terbuat dari papan itu sudah rusak parah, termasuk pembangunan ruang kelas untuk SMP di Pelebaga.

“Selama ini memang dinas tidak turun dan melihat sekolah yang membutuhkan perbaikan. 2019 kita akan bangun ruang permanen di sini,” katanya.

Baca juga: 12 sekolah di Jayawijaya-Papua tidak beroperasi

Baca juga: Disdik Jayawijaya bangun SD penyangga untuk cegah siswa hanyut

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terlalu sering konsumsi makanan cepat saji sebabkan obesitas

Jakarta (ANTARA News) – Terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan olahan dengan kadar gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi merupakan faktor yang sangat memengaruhi pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas.

Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy mengatakan di Jakarta, Rabu, pola konsumsi masyarakat terhadap makanan cepat saji dan olahan dengan kadar GGL tinggi merupakan tantangan dalam pengendalian obesitas.

“Tantangan terberat yang kita hadapi adalah makanan olahan yang begitu masif, itu yang tidak bisa kita hadapi,” kata Doddy.

Menurut Doddy saat ini di Indonesia saat ini masih lemah dalam hal acuan label pangan yang menginformasikan kandungan GGL tinggi tersebut.

Seharusnya, kata Doddy, pola konsumsi masyarakat disesuaikan dengan angka kecukupan gizi dan pedoman gizi seimbang. Masyarakat juga dianjurkan untuk membaca label kandungan gizi di tiap makanan olahan saat membelinya agar bisa memahami sebatas mana yang harus dikonsumsi.

“PP-nya sedang diinisiasi oleh BPOM, kami minta BPOM untuk hati-hati dalam memberikan promosi terhadap makanan-makanan yang tidak bergizi baik, bukan tidak sehat tapi tidak bergizi baik,” kata Doddy.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono sebelumnya mengatakan Kemenkes telah mengkomunikasikan hal terkait pelabelan pada makanan dengan kadar GGL tinggi. Namun pembahasan tersebut, yang berkaitan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, belum membuahkan hasil dalam pelabelan tersebut.

Kemenkes memberikan usul untuk melabeli makanan dengan kadar GGL tinggi dengan logo merah agar masyarakat sendiri, khususnya penderita penyakit hipertensi dan diabetes, bisa menghindari makanan olahan tinggi gula, garam dan lemak.

Doddy menegaskan bahwa kasus obesitas ini sangat kaitannya dengan kasus penyakit tidak menular yang juga jumlahnya semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. 

Baca juga: Obesitas juga dipengaruhi kecukupan gizi saat awal kehidupan
Baca juga: Tiga juta anak Indonesia kelebihan gizi

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD Yogyakarta putuskan seluruh dana rehabilitasi-rekonstruksi untuk perbaikan Talut Juminahan

Yogyakarta, 16/1 (ANTARA News) – BPBD Kota Yogyakarta memutuskan memanfaatkan seluruh bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat untuk perbaikan Talut Juminahan di Sungai Code yang rusak akibat badai Cempaka akhir 2017.

“Ada tiga titik yang kami usulkan untuk memperoleh bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pusat dengan nilai Rp6 miliar. Namun, dana yang disetujui hanya Rp4 miliar sehingga diputuskan untuk digunakan memperbaiki Talut Juminahan karena kerusakannya cukup parah,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Hari Wahyudi di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, BPBD Kota Yogyakarta sudah menyelesaikan dokumen perencanaan perbaikan Talut Juminahan pada 2018 sehingga pekerjaan fisik perbaikan talut bisa dilakukan tahun ini.

Saat ini, BPBD Kota Yogyakarta tengah melakukan persiapan untuk memasukkan dokumen lelang pekerjaan perbaikan Talut Juminahan tersebut melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta.

“Proses lelang diperkirakan berlangsung selama satu bulan sehingga kami berharap, pekerjaan sudah bisa dilakukan triwulan dua,” katanya.

Panjang Talut Juminahan yang harus diperbaiki mencapai 135 meter dengan tinggi sekitar lima meter. Jika tidak segera diperbaiki, maka kerusakan talut itu dikhawatirkan akan semakin lebar.

“Saat pertama kali ambrol usai terkena dampak badai Cempaka, panjang talut yang rusak kurang dari 100 meter. Namun, kerusakan semakin luas karena tidak segera diperbaiki,” katanya.

Sejak ambrol pada akhir 2017, Talut Juminahan tersebut hanya ditutup menggunakan terpal untuk mengurangi potensi tergerusnya tanah yang menyebabkan kerusakan semakin melebar.

Hari menyebut, BPBD Kota Yogyakarta juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta untuk perbaikan Talut Juminahan.

Koordinasi tersebut dilakukan karena DPUPKP Kota Yogyakarta juga akan sekaligus melakukan penataan terhadap permukiman warga yang berada di atas talut yang rusak.

“Kami tidak mau jika talut sudah selesai tetapi diminta dibongkar ulang karena DPUPKP harus membuat saluran atau infrastruktur lain. Oleh karenanya, koordinasi sangat penting,” katanya.

Sedangkan dua titik kerusakan talut akibat Badai Cempaka yang berada di Kricak dan Gampingan, lanjutnya, akan diperbaiki dengan memanfaatkan dana pemerintah daerah.

 “Nilainya tidak begitu besar sehingga perbaikannya dapat ditangani oleh pemerintah daerah,” demikian Hari Wahyudi

Baca juga: Tebing Sungai Code longsor, lima rumah rusak

Baca juga: Perbaikan talud Surokarsan Yogyakarta tetap dilelang ulang

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

20 Rumah di Jember ambruk akibat angin kencang

(Antara)-Dalam sepekan, Kabupaten Jember, Jawa Timur terus dilanda angin kencang dan hujan deras dengan intensitas cukup tinggi. Sebuah rumah kembali dilaporkan ambruk akibat diterpa angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada Selasa malam. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, sebanyak 20 rumah rusak berat karena angin puting beliung atau angin kencang dan hujan deras, ratusan rumah rusak sedang dan rusak ringan.

Obesitas anak dan dewasa terus meningkat sejak 2007

Jakarta (ANTARA News) – Kasus obesitas atau kegemukan pada anak dan dewasa terus meningkat sejak hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 hingga tahun 2018.

Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy mengatakan di Jakarta, Rabu, penurunan kasus obesitas hanya terjadi pada kategori balita dari 12,7 persen pada 2013 menjadi 8 persen pada 2018.

Sementara prevalensi obesitas (indeks massa tubuh di atas 27,0) usia di atas 18 tahun pada 2007 sebesar 10,5 persen, 14,8 persen pada 2013, dan 21,8 persen pada 2018.

Angka tersebut lebih besar dibanding prevalensi berat badan lebih (indeks massa tubuh 25,0 sampai kurang dari 27,0) yang mencapai 8,6 persen pada 2007, 11,5 persen pada 2013, dan 13,6 persen pada 2018.

Sementara prevalensi obesitas sentral (lingkar perut perempuan lebih dari 80 cm dan laki-laki 90 cm) untuk usia di atas 15 tahun lebih besar, yakni 18,8 persen pada 2007, 26,6 persen di 2013, dan 31,0 persen pada 2018.

Baik obesitas dewasa dan obesitas sentral pada anak, ketiga daerah paling tinggi tingkat obesitasnya ialah Sulawesi Utara, kedua tertinggi DKI Jakarta, dan ketiga tertinggi Kalimantan Timur.

Kasus obesitas sentral yang diukur lewat lingkar perut paling tinggi di Sulawesi Utara dialami 42,5 persen penduduk, sementara obesitas dewasa paling tinggi 31 persen.

Doddy menjelaskan bahwa kasus obesitas pada anak dan dewasa bisa bermula dari kecukupan gizi pada awal kehidupan. Anak yang mendapatkan gizi yang cukup sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun cenderung lebih kuat dengan kondisi tubuh yang ideal saat tumbuh dewasa.

Oleh karena itu menurut Doddy hal yang sangat penting dilakukan agar beban obesitas dan kurang gizi tidak semakin meningkat ialah dengan memantau kecukupan gizi sejak awal kehidupan.

Baca juga: Terlalu sering konsumsi makanan cepat saji sebabkan obesitas
Baca juga: Obesitas juga dipengaruhi kecukupan gizi saat awal kehidupan

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban kebakaran Gorontalo mendapat bantuan Korem 133

Gorontalo,  (ANTARA News) – Korem 133/Nani Wartabone memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran berupa perbaikan rumah di Dusun Lantolo, Desa Molalahu, Kecamatan, Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel (Czi) Arnold AP Ritiauw di Gorontalo, Rabu mengatakan hal itu merupakan bentuk keprihatinan dari pihaknya atas kejadian yang menimpa rumah korban, Agus Laduyo yang berprofesi sebagai petani.

“Danramil 1304-08/Tibawa Kapten (Inf) M Tahir beserta para Babinsa ikut membantu perbaikan rumah yang mengalami musibah kebakaran dengan membangun lagi rumah korban Agus Laduyo,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan sosial itu dilakukan agar korban kebakaran dapat kembali bernaung dibawah atap yang layak untuk dihuni.

Sementara itu, Danramil 1304-08/Tibawa Kapten (Inf) M Tahir menjelaskan bantuan dalam wujud membangun rumah itu guna tetap mendekatkan diri TNI kepada masyarakat.

“Dalam rangka kemanunggalan TNI bersama rakyat kita menyiapkan untuk kepentingan pertahanan negara di darat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam membantu pemerintah daerah serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya di wilayah Gorontalo,” katanya.

Ia mengaku pihaknya menurunkan lima orang Babinsa dalam membantu pembangunan rumah tersebut sampai rumah Agus Laduyo selesai dalam pengerjaannya.

“Adapun kegiatan yang membantu pembangunan rumah bapak Agus Laduyo berada di wilayah teritorial Koramil 1304-08/Tibawa yang membawahi Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo,” katanya.

Baca juga: Tiga unit rumah Gorontalo ludes terbakar

Baca juga: TNI gelar sosialisasi bela negara di Gorontalo

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendes PDTT Dukung Pelaksanaan UU Tentang PMI

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap mendukung pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
   
“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi siap mendukung undang-undang (UU No 18 tahun 2017 tentang PPMI) tersebut.  Pemerintahan desa juga memiliki peran dalam rangka perlindungan buruh migran,” ujar Staf Ahli Kemendes PDTT Bidang Pengembangan Wilayah, Conrad Hendarto, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
   
Ia mengatakan, Kemendes PDTT memiliki beberapa balai latihan di daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia.

Menurut dia Kemendes PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat bekerja sama untuk merealisasikan hal tersebut.
  
“Ada beberapa fasilitas Kementerian Desa di Kabupaten yang dapat dimanfaatkan. Pada waktu (pekerja  migran Indonesia) kembali ke desa juga perlu ada pelatihan-pelatihan,” ujarnya
   
Selain migran, Conrad juga menyoroti keluarga migran yang ditinggalkan di desa. Menurutnya, keluarga migran yang ditinggalkan juga membutuhkan ragam pelatihan untuk membantunya memenuhi kebutuhan secara mandiri.
  
“Untuk keluarga yang ditinggalkan pekerja (migran) juga bagaimana agar bisa dilakukan pelatihan-pelatihan, agar bisa tetap mandiri dan bekerja di desa,” tambah dia.

Baca juga: Kemnaker luncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia
Baca juga: Wakil Presiden sampaikan penghargaan kepada para pekerja migran

Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019