MTQ Banten 2019 yang digelar 25-29 Maret diikuti 487 kafilah

Tangerang (ANTARA) – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Banten 2019 yang digelar di Kota Tangerang pada 25-29 Maret 2019  diramaikan oleh 487 kafilah dari  delapan kabupaten dan kota di Banten.

“Ini sesuai dengan misi daerah ini bahwa perlu meningkatkan peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius,” kata Ketua LPTQ Kabupaten Tangerang, M. Maesyal Rasyid di Tangerang, Senin.

Berdasarkan laporan panitia, MTQ Banten diikuti kafilah dari delapan kabupaten dan kota di Banten dengan perincian, tuan rumah Kota Tangerang sebanyak 62 kafilah, dan 62 kafilah dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Tangerang.

Sedangkan daerah lain yang mengikuti berikutnya, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang masing-masing 62 kafilah.

Sementara itu untuk kontingen dari Kota Cilegon sebanyak 58 kafilah dan Kabupaten Lebak (57 kafilah), maka total kafilah 487 orang

Maesyal mengatakan sudah melakukan berbagai persiapan dengan pihak terkait untuk mengirimkan  qori/qoriah terbaik yang pernah menjadi juara pada tingkat kecamatan.

MTQ tingkat provinsi tersebut  membuka 13 cabang untuk dilombakan, yakni antara lain Tilawah untuk golongan dewasa, remaja, anak-anak, murathal dan penyandang disabilitas netra.

Sedangkan cabang lainnya, Tahfidz Quran, golongan satu juz, lima juz, 10 juz, 20 juz serta 30 juz, serta cabang Tafsir Quran, untuk Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Dia mengatakan cabang lomba lainnya adalah Musabaqah Fahmil Quran (MFQ), Musabaqah Syarhil Quran (MSQ) dan Musabaqah Hifdzil Hadits (MHH) serta Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK).

Menurut dia lomba lainnya adalah Musabaqah Khotil Quran (MKQ) golongan naskah Quran, Hiasan Mushaf Alquran, Dekorasi Quran, Kontemporer Quran dan Musabaqah Makalah Quran (MMQ).

Baca juga: Bocah asal Kabupaten Bogor juara pertama MTQ Internasional di Qatar
Baca juga: Puluhan mobil hias memeriahkan pawai taaruf MTQ ke-51

 

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNPB apresiasi tanam cemara udang sepanjang pantai Sumbar

Padang (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi langkah pemerintah provinsi(pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) yang menanami pinggiran pantai dengan cemara udang sebagai salah satu langkah antisipasi tsunami.

Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi di Padang, Senin, mengatakan, cemara udang cukup efektif untuk meminimalkan resiko bencana tsunami karena dapat menahan gelombang air laut.

“Jika dirawat dengan baik, cemara udang ini akan tumbuh dengan baik hingga 10 atau 20 tahun ke depan akan dirasakan manfaatnya untuk mitigasi bencana,” katanya.

Ia mengatakan itu dalam rapat mitigasi bencana menindaklanjuti penanaman sejuta pohon di sepanjang pesisir pantai di Sumbar.

Penanaman pohon tersebut tidak hanya di Sumbar, tetapi juga pada beberapa daerah lain di Indonesia diantaranya Banten, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Utara.

Ada berapa daerah yang kita tanami pohon. Jenisnya beragam, ada cemara udang, mangrove, dan pule. Itu tergantung lokasinya, jika bisa semuanya kita tanam,” katanya.

Dia mengemukakan, ketika kejadian tsunami di Tanjung Lesung ada beberapa desa yang selamat dari gelombang air, karena keberadaan pepohonan yang tumbuh di sana. Sehingga, ini menginspirasi untuk ditanam pohon di beberapa daerah agar resiko bencana yang dapat memakan korban jiwa maupun materil bisa berkurang.

Sedangkan, Wagub Sumbar, Nasrul Abit meminta komitmen Bupati dan Wali kota khususnya daerah yang ada di pesisir pantai agar mendukung program penanaman sejuta pohon.

Apalagi, dari riset menjelaskan pohon yang ditanam sepanjang pantai ini dapat menahan laju gelombang. “Kita harap dengan penanaman pohon ini, kita aman dari resiko bencana yang besar. Karena pohon dapat menahan laju gelombang air laut,” ujarnya.

Setiap daerah diminta segera menghitung kebutuhan pohon untuk daerahnya agar segera ditanam lebih cepat, terutama kawasan yang terbuka ke arah pantai dan penduduk yang ramai karena akan dijadikan prioritas.

Sebelumnya, pada Jumat (23/3), sudah mulai dilaksanakan penanaman pohon dalam program sejuta pohon yang digagas BNPB bersama TNI, Polri, aparatur pemerintahan dan komponen masyarakat di kota Padang di kawasan pantai Simpang Gia, kelurahan Parupuak Tabiang, kecamatan Koto Tangah.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah targetkan semua kota merdeka sinyal pada pertengahan 2019

Di wilayah bagian Barat Indonesia sudah beroperasi pada Maret 2018, dan wilayah Tengah sudah beroperasi pada Januari 2019,

Kupang (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menargetkan, pada pertengahan 2019 ini, semua kota di Indonesia sudah bisa merdeka sinyal, karena sudah terhubung dengan jaringan tulang punggung.

“Indonesia adalah negara kepulauan dan untuk membangun jaringan tulang punggung harus menggunakan fiber optik melalui laut, tetapi pemerintah sudah mencanangkan semua kota kabupaten di Indonesia, bisa merdeka sinyal pada pertengahan 2019 ini,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Detusoko, Ende, Flores, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, pada acara sosialisasi pemanfaatan akses internet di SMA Negeri Detusoko, sekitar 30 km arah Barat Kota Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, ujarnya jaringan internet berkecepatan tinggi sudah mulai beroperasi.

Di wilayah bagian Barat Indonesia sudah beroperasi pada Maret 2018, dan wilayah Tengah sudah beroperasi pada Januari 2019.

Sementara bagian Timur, pembangunannya baru mencapai 94 persen, karena membangun di Timur, khusus di Papua dan Papua Barat membutuhkan energi yang sangat besar.

“Pembangunan di Timur, terutama di Papua dan Papua Barat membutuhkan waktu lama, karena harus membangun di puncak bukti. Harus menggunakan heli kopter untuk membawa material,” katanya.

Menurut dia, ada 28 titik pembangunan tower yang berlokasi di pengunungan, tidak ada akses jalan, dan harus membawa material menggunakan heli kopter.

“Dan ini merupakan instruksi dari presiden dan wakil presiden bahwa membangun harus merata, jangan terpusat di Jawa saja,” kata Rudiantara.

Dia berharap, pada pertengahan 2019 ini, pembangunan di wilayah Timur, terutama di Papua dan Papua Barat sudah selesai, sehingga paling tidak Indonesia sudah bisa merdeka sinyal di level kabupaten/kota.

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub Papua Barat imbau warga waspadai cuaca ekstrem

Kita rasakan sendiri kondisi cuaca akhir-akhir ini sudah sulit diprediksi. Kalau dulu prakiraan BMKG hampir sebagian besar benar terjadi, tetapi kini setelah ada pengaruh perubahan iklim sudah jauh berbeda

Manokwari (ANTARA) – Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani mengimbau warga di seluruh wilayah tersebut mewaspadai cuaca ektrem yang terjadi belakangan ini.

“Kita rasakan sendiri kondisi cuaca akhir-akhir ini sudah sulit diprediksi. Kalau dulu prakiraan BMKG hampir sebagian besar benar terjadi, tetapi kini setelah ada pengaruh perubahan iklim sudah jauh berbeda,” kata Lakotani di Manokwari, Senin.

Ia mengutarakan, bencana alam terjadi silih berganti, baik di wilayah Papua maupun daerah lain di Indonesia sehingga dirinya berharap masyarakat meningkatkan sikap kehati-hatian agar terhindar dari bencana.

Banjir bandang yang menimpa warga Sentani Kabupaten Jayapura, Papua, belum lama ini, menurut Wagub harus menjadi pelajaran bagi warga di seluruh wilayah Papua Barat.

“Duka warga Sentani juga menjadi duka kita, dan dari peristiwa itu kita harus belajar dengan melihat wilayah masing-masing agar peristiwa serupa tidak terjadi,” katanya.

Jumat pekan lalu, lanjut Lakotani, bencana banjir pun terjadi di sejumlah titik di Manokwari. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa yang sudah berulang kali terjadi itu harus diwaspadai.

“Kita prihatin melihat warga yang rumahnya terendam banjir. Betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan alam, menjaga aliran sungai supaya tidak ada endapan atau sampah,” katanya.

Wagub menyatakan kalau melintas di jembatan Sungai Wosi, bisa dilihat sampah-sampah nyangkut di pinggir sungai. “Itu yang nampak, kita tidak tahu bagaimana kondisinya kalau masuk ke dalam bisa jadi lebih parah,” katanya.

Kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Barat, ia pun mengimbau agar waspada dengan perubahan cuaca yang ekstrem.

“ASN kita harapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan,” katanya.

Ia mengimbau ASN menjadi pionir dalam memberi kesadaran masyarakat. “Sungai harus bersih agar aliran lancar serta tidak meluap,” demikian Mohamad Lakotani.

Baca juga: Papua Barat terdampak badai Lannie Filipina

Pewarta: Toyiban
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembayaran honor tak sesuai, guru di Aceh Singkil protes Disdik

Hingga saat ini, tidak semua guru kontrak/ honorer mendapatkan haknya, kalau pun sudah ada yang dibayarkan, nilainya tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar di sekolah

Aceh Singkil (ANTARA) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Singkil, melayangkan protes kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh karena pembayaran honor tenaga guru kontrak di wilayah setempat tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan.

“Hingga saat ini, tidak semua guru kontrak/ honorer mendapatkan haknya, kalau pun sudah ada yang dibayarkan, nilainya tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar di sekolah,” kata Ketua PGRI Aceh Singkil, M Najur, di Singkil, Senin.

Hal itu mengomentari setelah keluarnya pernyataan dari pejabat Dinas Pendidikan Aceh, bahwa pemerintah telah mentransfer uang honor kepada sebanyak 8.564 rekening guru honorer untuk Januari – Desember 2018 dengan total anggaran Rp267 miliar.

M Najur, menuding persoalan ini disebabkan pihak Dinas Pendidikan Aceh yang tidak bekerja profesional, di mana birokrasi sangat berbelit – belit, terlalu banyak data – data yang harus dipersiapkan oleh para honorer.

Di samping mengisi data pokok pendidik (dapodik), guru honorer juga harus mengisi data aplikasi Panyoet.Id, padahal terkadang Dapodik dan Panyoet Id tidak sinkron sehingga menyebabkan tidak dapat dicairkan honor para guru kontrak di Aceh.

“Untuk apa terlalu banyak aplikasi yang mesti diisi? Tujuan awalnya untuk mempermudah, ternyata justru menambah permasalahan yang sangat merugikan guru honorer. Saya melihat aplikasi Panyoet.Id, gagal dan merupakan aplikasi sensasional,” katanya.

Ia menilai, aplikasi Dapodik dan Panyoet tidak bersinergi, ini dibuktikan dengan tidak sinkronnya kedua data, misalnya data dari Dapodik 24 jam, namun yang tertera pada Panyoet Id tidak demikian bahkan ada yang 0 (nol) jam.

“Adapun kesalahan nomor rekening atau buku rekening mati seperti yang disampaikan Kepala Dinas Provinsi Aceh, Syaridin, itu tidak sepenuhnya benar,” katanya.

Ia berkata, hampir seluruh guru – guru kontrak Provinsi Aceh mengeluhkan terkait permasalahan pembayaran honor karena tidak sesuai dengan jumlah jam kerja, bahkan ada yang tidak menerima honor karena nol jam.

Mantan Ketua Koalisi Guru Bersatu (KoBar GB) itu, mengultimatum Dinas Pendidikan Aceh, agar segera menyelesaikan pembayaran honor guru kontrak Aceh sesuai dengan jumlah jam mengajar masing – masing.

“Jika sampai akhir bulan April 2019 ini honorer tidak juga terealisasi, maka guru kontrak seluruh Aceh akan melakukan aksi ke Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh, dan kami siap mengkoordinir mereka,” demikian M Najur. 

Baca juga: Aceh alokasikan Rp481 miliar tingkatkan mutu guru

Pewarta: Anwar
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota DPR ajak masyarakat selektif gunakan alat kesehatan

Ini sangat penting, sebelum memakai alat-alat kesehatan kita harus periksa dulu, mulai dari nomor produknya sampai izin edarnya. Kalau tidak ada label dan standar dari kementrian kesehatan, saya harap kita semua jangan menggunakan itu,

Makassar (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham bersama Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk alat kesehatan (Alkes) yang digunakan setiap harinya di dalam rumah tangga.

“Banyak sekali alat kesehatan yang tersebar dan berada di sekitar kita. Karena banyaknya itu, makanya kita harus selektif,” ujar Aliyah dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan dan mutu produk Alkes di Makassar, Senin.

Ia menambahkan produk kesehatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga harus selalu diperhatikan seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, penggosok badan dan lainnya.

Dia menyatakan salah satu yang harus diperhatikan yakni adalah segala jenis izinnya mulai dari izin produksi, izin edar dari kementerian kesehatan maupun izin lainnya.

“Ini sangat penting, sebelum memakai alat-alat kesehatan kita harus periksa dulu, mulai dari nomor produknya sampai izin edarnya. Kalau tidak ada label dan standar dari kementrian kesehatan, saya harap kita semua jangan menggunakan itu,” lanjutnya.

Selain alkes, obat-obatan juga harus selalu diperhatikan. Karena menurut dia, ibu adalah dokter keluarga dan sebagai orang pertama yang harus mengambil sikap, apakah memberinya obat sebelum ke rumah sakit atau hanya merawatnya saja.

“Ini terutama ibu-ibu rumah tangga, karena kita ibu-ibu boleh disebut dokter keluarga, kalau sudah sakit anak, suami, kita harus tau obat seperti apa yang harus diberi. Ingat kita harus cek izin edarnya,” kata Aliyah Mustika.

Perwakilan Penilaian Alkes Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan Wahyu Indarto yang hadir sebagai pemateri mengungkapkan, meskipun sudah terdaftar di kementrian kesehatan dan memiliki izin edar, produk kesehatan juga memiliki aturan pakai.

“Misalnya anti nyamuk semprot, nah ini banyak orang yang tidak perhatikan, setiap hari digunakan dalam rumah. Jika kita menyemprotkan anti nyamuk dalam ruangan, maka setidaknya 15 menit kita tidak boleh berada dalam ruangan itu, karena akan berakibat fatal pada kesehatan. Kami harapkan agar kita semua bisa memperhatikan dengan baik cara penggunaannya,” ungkap Wahyu Indarto.

“Kami kembali ingatkan agar masyarakat selalu memperhatikan izin edar dan baca aturan pakainya,” tambahnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Global Zakat-ACT bagikan ribuan paket makanan kampung nelayan Semarang

Dipilihnya kampung yang mayoritas dihuni oleh nelayan di Kota Semarang ini karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah.

Semarang (ANTARA) – Armada Humanity Food Truck 2.0 dari Global Zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyambangi kampung nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Senin, untuk membagikan ribuan paket makanan siap santap.

Pembagian paket makanan kepada penerima manfaat zakat itu dihadiri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Orang nomor satu di Kota Semarang itu juga berkesempatam menyapa ratusan warga penerima manfaat zakat.

Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, mengapresiasi ikhtiar dari Global Zakat ACT dalam memberikan pelayanan berupa pembagian paket makanan kepada warga.

“Hadirnya Humanity Food Truck di tengah masyarakat ini merupakan inovasi yang kreatif dari ACT,” katanya.

Hendi berharap jangkauan dari Humanity Food Truck semakin luas dalam memberikan pelayanan khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Wilayah ACT Jawa Tengah, Sri Suroto menjelaskan dipilihnya kampung yang mayoritas dihuni oleh nelayan di Kota Semarang ini karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah.

“Setelah tim kami terjun di Tanjung Mas, bahwa memang benar di sini sebagian besar masyarkatnya sebagai nelayan dengan kesejahteraan masih sangat minim,” ujarnya.

Program Humanity Food Truck dirancang untuk menjadi solusi permasalahan pangan bagi penerima manfaat zakat, salah satunya fakir miskin.

Agar jangkauan ke depan bisa lebih merata dan bertambah luas, Humanity Food Truck ked epan akan berkeliling di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah secara reguler.

“Insya Allah, truk berjenis Hino 500, akan secara rutin berkeliling di berbagai wilayah kabupaten/kota di Jateng pada bulan Ramadhan mendatang,” katanya.

Selain dapat memberikan manfaat terbaik di berbagai tempat, Humanity Food Truck mengusung sejumlah keunggulan karena di dalam truk yang disebut dapur berjalan ini mampu memasak hingga kapasitas 21 kilogram beras dalam sekali masak, terdapat pula dua kuali tekanan tinggi, dan satu kuali tekanan rendah.

“Teknologi yang memadai memungkinkan tim kami untuk memasak dalam jumlah banyak dengan waktu relatif singkat, seperti halnya 1.000 paket makanan yang kita bagikan untuk warga Tanjung Mas kali ini,” demikian Sri Suroto.

Baca juga: ACT Jateng ajak masyarakat lebih peduli terhadap sesama

Baca juga: Sekolah gratis untuk anak nelayan miskin

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Antara jadikan generasi muda pekerja andal

Peran dunia kerja cukup penting untuk siapkan tenaga yang andal dan dapat bertarung di dunia internaisonal

Jakarta (ANTARA) – Kantor Berita Antara berkomitmen menjadikan generasi muda sebagai pekerja yang andal, dengan perwujudannya antara lain melalui kerja sama dengan lima universitas untuk program magang.

Pada Senin di Jakarta, Antara dengan lima universitas, yaitu Institut Pertanian Bogor, Politeknik Pos Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Politeknik Sambas, dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Jakarta, Senin, melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan program magang.

“Peran dunia kerja cukup penting untuk siapkan tenaga yang andal dan dapat bertarung di dunia internaisonal” kata Direktur Utama LKBN Antara Meydiatama Suryodiningrat.

Dia mengatakan hal itu sesuai dengan cita-cita Indonesia yang ingin memperkuat sumber daya manusia pada masa mendatang.

Program pemagangan itu dapat membuat dunia pendidikan selaras dengan kebutuhan industri.

Direktur Keuangan dan SDM Antara Nina Kurnia Dewi mengatakan program pemagangan itu adalah program dari Kementerian BUMN.

Selesai menjalankan magang, para mahasiswa akan mendapat sertifikat.

Selain itu, dia berharap, keunikan yang dimiliki para generasi muda dapat ikut mewarnai LKBN Antara.

“Kami punya komitmen ingin merangkul generasi muda untuk kenal dengan kantor berita nasionalnya,” kata dia.

Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Hariyanto mengatakan program tersebut dapat memberikan keterampilan kepada mahasiswa yang sesuai dengan dunia kerja.

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima balita gizi buruk dirawat di Puskesmas Pontianak Timur

Pontianak (ANTARA) – Sebanyak lima orang balita menderita gizi buruk saat ini sedang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi Buruk Puskesmas Saigon, kecamatan Pontianak Timur, kota Pontianak,provinsi Kalimantan Barat(Kalbar).

Mardiah salah seorang dokter di Puskesmas Saigon di Pontianak, Senin, membenarkan, ada lima balita mengalami gizi buruk yang sedang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi Buruk Puskesmas Saigon tersebut.

“Rata-rata balita pasien gizi buruk yang dirawat juga mengalami penyakit bawaan dan akibat ketidaktahuan para orangtua terkait pemberian asupan gizi yang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebanyakan orangtua bayi tersebut tidak mengetahui anaknya menderita gizi buruk, sehingga terlambat dalam pendeteksian dan paham tentang gejala gizi buruk yang dialami oleh bayi mereka.

“Hingga Maret 2019, kami sudah menangani sebanyak 10 pasien gizi buruk, sehingga jika melihat perkembangannya, maka terjadi peningkatan dibanding 2018 yang dirawat pemulihan gizi buruk di Pontianak Timur, yakni sebanyak 30 anak,” kata Mardiah.

Salah seorang bayi yang dilakukan perawatan karena mengalami gizi buruk, yakni Dante (empat bulan) tercatat sudah 21 hari dirawat di Pusat Pemulihan Gizi Buruk “Fajar” Pontianak Timur.

Ibu Dante, Waslia mengatakan, ia mengetahui anaknya menderita gizi buruk saat melakukan imunisasi di Posyandu. “Kata petugas Posyandu timbangan anak saya tidak normal, akhirnya dilakukan cek, ternyata anak saya menderita gizi buruk,” katanya.

Ia menambahkan, diusia Dante yang sudah memasuki empat bulan berat badannya tidak normal, yakni hanya 5,3 kilogram saja.

Hal serupa juga dialami Ricky (1,5 tahun). Menurut ayah Ricky, Usman, anaknya kini memiliki berat 7,5 kilogram, dan saat ini anaknya sudah dilakukan perawatan intensif selama lima hari di Pusat Pemulihan Gizi Buruk tersebut.

“Anak saya berat badannya berkurang dan disuruh oleh petugas Puskemas agar dibawa ke sini untuk dirawat intensif,” katanya.

Pewarta: Andilala
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Kepri usulkan Ranperda bangunan berciri Melayu

Pemprov Kepri sudah memulainya. Sejumlah bangunan perkantoran berciri khas Melayu,

Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang bangunan berciri khas Melayu sebagai bentuk melestarikan budaya itu di tengah masyarakat.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di Kantor DPRD Kepri, Senin, mengatakan, bangunan di wilayah itu perlu ditata sehingga terlihat indah, dan mencerminkan kebudayaan melayu.

Penataan bangunan berciri khas melayu perlu diatur melalui perda sebagai landasan hukum untuk dapat dilaksanakan pemerintah dan masyarakat.

“Pemprov Kepri sudah memulainya. Sejumlah bangunan perkantoran berciri khas Melayu,” ujarnya.

Ia mengemukakan, Ranperda Bangunan Berciri Khas Melayu sesuai dengan visi Pemprov Kepri yakni “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.

“Budaya melayu dapat dilihat dari cara berpakaian dan bangunan,” katanya.

Menurut dia, keindahan Kepri melalui penataan bangunan perlu dilakukan lebih cepat mengingat saat ini pertumbuhan bangunan perkantoran maupun rumah cukup signifikan.

“Kami bersyukur mendapat perhatian dan dukungan dari DPRD Kepri. Kami berharap mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Nurdin mengemukakan bangunan yang berciri khas Melayu juga sebagai bentuk apresiasi Pemprov Kepri kepada budayawan terdahulu. Para budayawan sudah bersusah payah mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu, karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikannya pula.

Bangunan berciri khas Melayu diyakininya mampu menarik perhatian wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

“Tentu selain penataan bangunan yang akan terlihat rapi dan indah, juga menarik perhatian wisatawan. Ini sangat baik untuk daerah,” tambahnya.

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo tegaskan hoaks harus diperangi bersama

Kupang (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, hoaks tidak bisa diperangi dengan pendekatan satu titik saja, tetapi harus dari banyak titik dan dilakukan secara bersama-sama.

“Hoaks itu jahat. Cirinya antara lain mengatasnamakan kelompok tertentu, isinya menghasut dan tidak jelas pengirimnya, sehingga dihapus saja, dan tidak perlu diteruskan kepada sesama,” kata Rudiantara dalam dialog dengan para siswa/siswi di Desa Detusoko, Flores, Nusa Tenggara Timur, Senin.

Sebelumnya, Theresia Kambe,  seorang siswi SMA Negeri Detusoko dalam dialog itu menanyakan, tentang maraknya berita hoaks di media sosial dan bagaimana menangkalnya.

Menurut Rudiantara, jika menerima berita atau informasi yang tidak benar, tetapi meneruskan kepada sesama atau orang lain, maka bisa disebut sebagai fitnah.

“Kalau berita itu tidak benar dan kita teruskan, maka itu fitnah. Kalau teruskan ke 100 orang, maka kita menyebar fitnah kepada 100 orang,” kata Menteri yang didampingi Wakil Gubernur NTT, Yoseph Nae Soi itu.

Menteri Rudiantara juga menjelaskan, bahwa, saat menerima pesan melalui media sosial seperti WhatsApp, maka secara otomatis pulsa  terpotong, dan jika anda meneruskannya ke orang lain, pulsa juga terpotong.

“Jadi sebenarnya kita sudah merugi karena pulsa terpotong. Jadi sayangi pulsa anda,” katanya.

Mengenai upaya pemerintah, dia mengatakan, setiap hari bisa dilihat di situs kementerian kominfo, dimana ada laporan hoaks yang ditangani.

Artinya, setiap hari, Kemenkominfo melakukan verifikasi dan validasi berita-berita di media sosial dan menyampaikan kepada publik, katanya menambahkan.

Dia juga kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memerangi hoaks.  

Baca juga: Jelang Pilpres, Kominfo jaring 700an hoax
Baca juga: Kominfo: 43.000 portal berita daring belum terverifikasi

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RS swasta berharap banyak pada JKN

Harapan kami bagaimana kecukupan pembayaran, kecepatan dan ketepatan pembayaran,

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia berharap adanya perbaikan-perbaikan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi kelangsungan pengoperasian rumah sakit (RS) swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Noor Arida Sofiana dalam diskusi tentang JKN di kantor PB IDI Jakarta, Senin, mengatakan saat ini 65 persen dari seluruh RS swasta di Indonesia sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN.

“Harapan kami bagaimana kecukupan pembayaran, kecepatan dan ketepatan pembayaran,” tambanhya.

Dia menjelaskan kondisi di RS swasta belakangan ini banyak mengalami masalah arus kas dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Selain itu ada pula pembayaran klaim yang tertunda karena masalah verifikasi yang berakibat pada arus kas.

Hal tersebut berdampak pada tunggakan obat-obatan dari rumah sakit ke perusahaan farmasi.

“Pembayaran BPJS ke rumah sakit swasta itu bisa tiga hingga empat bulan, karena perlu verifikasi, dan mungkin ketersediaan dana,” ujar Arida.

Terkait terjadinya tunggakan pembayaran tersebut ada opsi untuk dana talangan melalui pinjaman bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Namun menurut Arida, solusi itu bisa menjadi kendala pada manajemen RS dalam jangka menengah dan jangka panjang karena harus membayar bunga bank setiap bulannya.

Dia berharap solusi lain misalnya dana talangan untuk pembayaran klaim ke rumah sakit yang bersumber dari APBD di setiap pemerintah daerah.

Arida mengutarakan kekhawatirannya bila pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan yang terus tertunda akan berpengaruh pada manajemen rumah sakit dan bahkan pelayanan.

“Dikhawatirkan kalau secara terus menerus seperti ini akan mengancam pada mutu pelayanan, pelayanan standar yang dilakukan rumah sakit yang berdasar pada standar praktik kedokteran,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan adanya potensi untuk menurunkan mutu pelayanan dan pelayanan bawah standar di rumah sakit kalau masalah tidak teratasi.

“RS swasta harus bisa tetap hidup karena JKN merupakan peluang. Harus efisiensi pemborosan beban RS,” kata dia.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPMK desak transparansi informasi pengelolaan dana kelurahan

Yogyakarta (ANTARA) – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Yogyakarta mendesak pemerintah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kelurahan secara transparan agar seluruh elemen masyarakat memahaminya.

“Kami sebagai mitra kerja kelurahan belum memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana kelurahan. Oleh karena itu, kami meminta dewan untuk memfasilitasi pertemuan dengan eksekutif guna menjelaskan pengelolaan dana kelurahan,” kata Wakil Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta Singgih Paryanto di Yogyakarta, Senin.

Kalau memperoleh informasi yang lengkap, Singgih mengatakan LPMK di tiap kelurahan bisa saling menyelaraskan kegiatan atau program yang akan dilakukan sehingga tidak saling tumpang tindih.

Tahun ini setiap kelurahan di Kota Yogyakarta akan memperoleh dana kelurahan sebesar Rp352 juta yang bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Mengenai perubahan mekanisme penganggaran dana APBD untuk wilayah, mulai dari stimulan RT, RW sampai LPMK, dari berbentuk hibah menjadi anggaran belanja langsung yang dimasukkan dalam anggaran di kelurahan, Singgih mengatakan tidak mempermasalahkan aturan tersebut.

Berdasarkan aturan yang akan diberlakukan mulai 2020 tersebut, kuasa pengguna anggaran akan berada di tangan lurah dan bukan lagi RT, RW atau LPMK. “Tidak masalah. Yang penting saling koordinasi dan komunikasi saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan aturan terkait pengelolaan dana kelurahan mengalami perubahan yang cukup cepat dan informasi tersebut tidak tersampaikan hingga ke LPMK.

“Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan surat edaran sebagai dampak dari perubahan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 mengenai pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan 2019,” katanya.

Aturan terbaru, Sujanarko mengatakan, sudah mencantumkan keterlibatan LPMK dalam perencanaan penggunaan anggaran. “Oleh karena itu, LPMK meminta agar ada regulasi yang kuat terkait dana kelurahan ini,” katanya.

Sedangkan mengenai perubahan mekanisme penganggaran sejumlah dana stimulan wilayah dari sebelumnya hibah menjadi belanja langsung di kelurahan, Sujanarko mengatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan informasi yang jelas ke wilayah.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan pemerintah tidak menghilangkan stimulan untuk wilayah tetapi mengubah mekanisme anggaran menjadi belanja langsung.

Perubahan tersebut ditujukan untuk memenuhi ketentuan peraturan dari pusat yaitu memberikan alokasi lima persen dari pendapatan daerah untuk kelurahan, setelah dikurangi dana alokasi khusus ditambah dana alokasi umum tambahan. Saat ini, alokasi untuk kelurahan baru mencapai sekitar tiga persen.

Baca juga:
Di Yogyakarta, alokasi anggaran kegiatan kelurahan belum lima persen
BPKAD Yogyakarta: Belum seluruh kelurahan gunakan dana kelurahan 2019

 

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud sebut hasil UN digunakan untuk pemetaan

Yogyakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan hasil Ujian Nasional (UN) digunakan untuk pemetaan pendidikan.

“Nanti setelah UN selesai, Kemendikbud akan memberikan rapor UN kepada guru, kepala sekolah dan dinas,” ujar Totok saat meninjau pelaksanaan UN SMK di Yogyakarta, Senin.

Dengan rapor UN tersebut, sekolah bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya di sekolah itu termasuk kompetensi guru.

Menurut dia, rapor UN itu telah diberikan sejak tahun lalu dan hasilnya saat ini peningkatan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan yang ada.

Rapor UN itu tidak hanya diberikan ke sekolah, namun juga bisa diakses langsung melalui situs Kemendikbud.

Selain itu, mulai tahun ini peserta UN harus mengisi angket. Dengan angket itu, diharapkan bisa mengetahui kondisi siswa yang sebenarnya.

“Selama ini, kalau nilai siswa rendah kita tidak tahu apa penyebabnya,” kata dia.

Angket tersebut bertujuan menggali informasi nonkognitif siswa. Terdapat lima jenis angket siswa dimana setiap siswa hanya mengerjakan satu jenis angket dan dikerjakan siswa setelah selesai melaksanakan UN.

Sebanyak 1.524.104 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia mengikuti Ujian Nasional (UN) yang dimulai Senin.

UN untuk tingkat SMK tersebut diselenggarakan dari 25 Maret hingga 28 Maret. Sebanyak 99,5 persen dilakukan dengan berbasis komputer atau UNBK.

UN untuk tingkat SMK mengujikan sebanyak empat mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. 

Baca juga: Kemendikbud : UN 2019 diikuti 8,3 juta peserta
Baca juga: Mendikbud : UNBK hilangkan 99 persen kecurangan

Pewarta: Indriani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

32 anak binaan LPKA Pria Tangerang ikuti UNBK

Awalnya emang deg-degan karena mikir jawabnya apa, tapi alhamdulillah tetap lancar karena sudah ada beberapa kali simulasi ditambah persiapan belajar lainnya

Tangerang (ANTARA) – Sebanyak 32 anak SMK binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pria di Tangerang, Provinsi Banten mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama 25 hingga 28 Maret 2019.

“Dari 32 anak didik peserta ujian, 16 orang di antaranya sudah bebas dari masa hukuman namun dijadwalkan tetap mengikuti UNBK di LPKA,” kata Kepala SMK LPKA Pria Tangerang Suryaningsih di Tangerang, Senin.

Ujian nasional di LPKA Pria dilaksanakan dalam dua sif. Kelompok pertama yang terdiri atas anak-anak yang menjalani hukuman mengikuti ujian pukul 07.30 hingga 09.30 WIB dan kelompok 16 peserta yang telah bebas dari hukuman mengikuti ujian pukul 10.30 hingga 12.30 WIB.

Selama 25 hingga 28 Maret 2019, mereka mengikuti ujian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.

Suryaningsih menjelaskan 16 anak didik yang telah bebas tersebut saat didaftarkan sebagai peserta ujian nasional masih menjalani proses hukum dan baru bebas pada 25 Maret, saat ujian dimulai.

Lembaga pembinaan, menurut dia, memberikan pilihan dan saran kepada anak didik yang telah bebas untuk tetap mengikuti ujian nasional di LPKA Pria Tangerang.

Ia menjelaskan pula bahwa anak binaan yang mengikuti ujian nasional di LPKA Pria umumnya tersandung kasus narkoba dan pidana umum.

“Sekitar 60 persen kasus mereka terkait narkoba,” katanya.

Pengawas UNBK di LPKA Pria Tangerang Diar Sukandar mengatakan proses ujian nasional di lembaga itu berjalan aman meskipun sempat terjadi gangguan peladen.

“Secara keseluruhan proses ujian berjalan aman dan lancar, kalau persoalan ‘server’ memang ada ganguan sekitar 15 menit tapi dapat segera diatasi,” kata Diar, pengawas asal SMK Gemilang Modernland Tangerang itu.

Ia juga mengaku terharu dan bangga melihat semangat anak-anak binaan LPKA Pria Tangerang dalam mengikuti ujian.

Seorang peserta UNBK di LPKA Pria Tangerang mengaku sempat deg-degan pada hari pertama ujian.

“Awalnya emang deg-degan karena mikir jawabnya apa, tapi alhamdulillah tetap lancar karena sudah ada beberapa kali simulasi ditambah persiapan belajar lainnya,” kata dia.

Mengenai soal ujian, ia menuturkan bahwa soal ujian cukup panjang dengan jawaban yang seperti mengecoh jika tidak cermat.

Dia mengaku akan lebih giat belajar untuk menghadapi ujian pada Selasa (26/3), termasuk dengan cara belajar kelompok bersama anak binaan lainnya.

“Saya bersama teman-teman harus optimis lulus UNBK dan belajar lebih giat, apalagi besok ujiannya Matematika,” katanya.

LPKA Pria Tangerang memberdayakan sebagian petugasnya untuk menjadi guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak binaan dalam menghadapi UNBK 2019.

“Selain untuk persiapan UNBK, para petugas yang diberdayakan sebagai guru juga mengajar anak-anak binaan lainnya,” kata Kepala Seksi Pembinaan LPKA Tangerang Herti Hartati saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu.

Di lembaga tersebut ada sekitar 30 guru yang mengajarkan pelajaran tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Kejuruan.

Secara keseluruhan, 142 anak yang menghuni LPKA Pria Tangerang, terdiri atas 20 anak binaan SD, 35 anak binaan SMP, 42 anak binaan SMK, dan sisanya anak yang mengikuti pendidikan keterampilan.
 

Pewarta: Virna P Setyorini/Muhammad Zulfikar
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Litbang Kemenag: indeks kerukunan umat beragama 2018 turun

Namun masih dalam rentang kategori rukun tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan memang dinamis

Jakarta (ANTARA) – Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) turun menjadi 70,90 di tahun 2018 dari 72,27 di tahun 2017.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurrahman Mas’ud di Jakarta, Senin, mengatakan meski terjadi penurunan indeks KUB tetapi umat beragama masih dalam skala rukun.

“Namun masih dalam rentang kategori rukun tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan memang dinamis,” kata dia merujuk hasil riset tahun 2018 yang dipublikasikan pada 2019.

Dia mengatakan indeks KUB diukur dengan survei lewat tiga variabel yaitu toleransi, kerja sama dan kesetaraan. Adanya penurunan indeks salah satunya dipengaruhi oleh isu keagamaan yang bersinggungan dengan politik.

Dalam setahun terakhir, kata dia, keberagamaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diuji dan mendapatkan tantangan yang sangat besar.

“Kental terasa di benak kita, isu-isu keagamaan bersinggungan dengan isu-isu politik. Atau, ada juga yang menganggap bahwa ras dan agama telah dibawa menjadi isu politik atau politisasi agama menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres serentak tanggal 17 April 2019,” kata dia.

Mas’ud mencontohkan peristiwa keagamaan yang bersinggungan dengan politik sebagaimana 2016-2017 terdapat peristiwa “Ahok”. Selanjutnya menjelang konstes Pilkada DKI Jakarta dan 2018-2019 terdapat residu politik, yang ditambah persaingan menjelang Pemilu (Pileg dan Pilpres).

Menurut dia, dalam kurun tahun-tahun tersebut merebak isu berbau SARA, hoaks, ujaran kebencian dan politisasai agama yang terjadi secara masif hampir di seluruh daerah dan dipicu salah satunya melalui media sosial.

Baca juga: Indonesia juara dua lomba program kerukunan beragama dunia

Baca juga: Din Syamsuddin: kerukunan beragama Indonesia masih baik

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD Banjarmasin sedekahkan hasil bank sampah bagi disabilitas

Banjarmasin (ANTARA) – DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan(Kalsel) menyedekahkan hasil bank sampah, yakni, sebanyak 400 kilogram sampah bernilai ekonomi untuk kaum disabilitas di kota tersebut.

Ketua DPRD kota Banjarmasin,  Hj Ananda, di gedung dewan kota, Senin, mengatakan, sumbangan sosial ini dalam rangka sedekah sampah untuk memperingati Hari Down Syndrome Sedunia (World Down Syndrome Day).

Menurut politisi Golkar ini, sedekah sampah merupakan kegiatan yang pertama kalinya diluncurkan di Kalsel, yakni, digiatkan setiap tanggal 17, tema yang diusung tema berbeda.

“Kebetulan DPRD telah memiliki bank sampah sendiri, jadi dari Forum Kota Sehat Banjarmasin meminta penyediaan tempat untuk menampung sampah yang nantinya akan disumbangakan untuk kaum difabel,” ujarnya.

Ananda mengakui, untuk di Kalsel, Banjarmasin memang menjadi pioner atau pencetus pelaksanaan kegiatan sedekah sampah.

Diharapkan, lanjut dia, kedepan ini dapat ditiru dan diadopsi oleh kota lainnya.

“Kalau daerah lain saya kurang tahu,” katanya.

Selain itu, dia pun juga telah mengimbau kepada seluruh anggota dewan, termasuk ASN yang berada di lingkup Sekertariat DPRD Banjarmasin, agar menyumbangkan sampah rumah tangganya ke bank sampah yang sudah tersedia. Apalagi saat ini, mekanisme bank sampah di DPRD telah berjalan.

“Saya juga mengajarkan kepada keluarga di rumah untuk memilah sampah organik maupun anorganik yang ada. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini, bisa langsung di bawa ke bank sampah,” ujar Ananda.

Sementara itu, Ketua Forum Sehat Banjarmasin, Faturrahman menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keterlibatan DPRD Banjarmasin dalam rangka sedekah sampah. Dan kegiatan ini tidak lain untuk membantu penyandang disabilitas dengan menggandeng sejumlah lembaga.

“Sampah ini ada nilai rupiahnya. Sedangkan yang terlibat kegiatan ini ada 15 instansi, antara lain hotel, bank, BUMD dan BUMN, di luar Pemkot dan DPRD,” katanya.

Sedekah sampah ini menurut Faturrahman, juga sebagai salah satu upaya memerangi masalah persampahan. Dalam kegiatan itu, bagi warga yang tidak bisa menjadi nasabah bank sampah karena ada kesibukan, dapat menyedekahkan sampahnya melalui bank sampah yang telah tersedia di wilayahnya.

“Kegiatan ini akan dilanjutkan terus. Dedikasinya untuk kaum difabel. Apalagi 21 Maret berbarengan dengan hari down syindrome dunia,” ujarnya.

Pewarta: Sukarli
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembangkit listrik tenaga sampah Bantargebang siap beroperasi

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat yang merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  (BPPT) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap beroperasi.

“Saat ini pembangkit masih dalam kondisi commissioning, yang tentunya masih ada beberapa komponen atau proses yang perlu disempurnakan oleh BPPT juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar PLTSa ini dapat berjalan dengan lancar,” kata BPPT Hammam Riza dalam acara peresmian proyek percontohan PLTSa Bantargebang di Bekasi Jawa Barat, Senin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Hammam Riza menekan tombol sirine untuk peresmian PLTSa Bantargebang.

Pembangunan proyek percontohan itu berlangsung dalam waktu cepat yakni satu tahun, sejak groundbreaking pada 21 Maret 2018 sampai peresmian pada 25 Maret 2019.

Hamam menuturkan PLTSa yang dibangun dengan biaya Rp98 miliar itu akan dapat beroperasi total pada beberapa minggu ke depan.

“Dalam beberapa minggu ke depan ini akan sudah fully operational (beroperasi penuh) sehingga dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan penelitian pengembangan dan juga seluruh aspek riset, inovasi dan teknologi dengan mengedepankan tingkat komponen dalam negeri,” ujarnya.

Proyek percontohan PLTSa Merah putih dibangun dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 100 ton per hari, dan akan menghasilkan listrik sebagai bonus sebanyak 700 kilowatt per jam.

“Listrik yang dihasilkan dari PLTSa ini akan digunakan untuk keperluan internal PLTSa sendiri,” tuturnya.

 Baca juga: Presiden teken Perpres soal pengolahan sampah jadi energi listrik
Baca juga: Aktivis sarankan pemerintah kaji ulang pembangunan ITF Sunter

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Festival permainan tradisional Sunda

Siswa Sekolah Dasar (SD) mengikuti permainan tradisional “Boy Boyan” pada Festival Permainan Tradisional Alimpaido di halaman kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (25/3/2019). Festival permainan tradisional Alimpaido dengan 11 permainan tradisional Sunda diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dengan tujuan melestarikan permainan tradisional yang nyaris dilupakan dan sudah jarang dimainkan anak-anak. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/pras.

Mendikbud : pendidikan agama jangan hanya berorientasi pengetahuan

Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pendidikan agama hendaknya tidak hanya berorientasi pada pengetahuan.

“Kurikulum agama perlu ditinjau ulang karena selalu berorientasi pada pengetahuan. Isinya pelajaran agama yang mengajarkan agama yang dianut anak itu yang paling benar, padahal ada anak lain yang beragama berbeda dan juga menganggap agamanya yang paling benar,” ujar Mendikbud saat membuka program penguatan kapasitas auditor dan kepala sekolah “meningkatkan toleransi dan multikulturalisme di sekolah” di Yogyakarta, Senin (25/3).

Dia mengatakan multikulturalisme merupakan kekuatan dahsyat dalam merawat kebhinekaan. Fondasinya adalah toleransi, tanpa adanya toleransi maka tidak akan ada semangat kebhinekaan itu.

Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menata kembali kurikulum pendidikan agama. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan toleransi yang ada di sekolah.

“Sehingga bisa membangun semangat kebersamaan, toleransi dan menjaga persatuan dan kesatuan.”

Pendiri Ma’arif Institute, Buya Syafii Maarif, mengatakan intoleransi yang terjadi di ruang kelas dikarenakan pemerintah kurang membendung hal itu pada masa lalu.

“Sekarang sudah terlambat, tetapi kesadaran muncul. Tidak semata-mata dengan pendekatan keras, tetapi harus dilakukan dengan bahasa hati,” kata Buya Syafii.

Buya Syafii mengatakan keberadaan kelompok radikal bukan hanya merusak bangsa, tetapi membunuh masa depannya sendiri. Untuk itu, Buya Syafii meminta agar perlunya peninjauan kembali pelajaran agama, yang hanya memenuhi ranah kognitif atau pengetahuan.

“Pelajaran agama harus afektif , mengedepankan rasa dan etika. Selama ini agak kering karena hanya mengandalkan masalah otak,” kata Buya Syafii.

Pewarta: Indriani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Syafruddin sebutkan tiga kunci perguruan tinggi berkelas dunia

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin, Syafruddin menyebutkan tiga kunci utama yang harus dilakukan dalam mengembangkan metode pendidikan untuk mewujudkan sebuah perguruan tinggi menjadi handal dan berkelas dunia.

Pertama, kata Syafruddin saat menghadiri perkenalan dan ramah tamah Majelis Wali Amanah (MWA) Unhas Periode 2019-2023 di Makassar, Senin (25/3), dibutuhkan model pendidikan yang terus beradaptasi dengan perubahan saluran lapangan kerja di masa depan.

Kedua adalah sebagian besar pembelajaran perlu diproyeksikan agar 65 persen mahasiswa akan bekerja untuk profesi yang tidak hadir di masa sekarang. Ketiga adalah membuka cakrawala para mahasiswa agar selalu dapat menemukan peluang baru dan inovasi sehingga mereka menyadari jalur profesi sesungguhnya.

“Mari berjuang untuk membuat perubahan yang luar biasa, butuh kerja keras, komitmen kuat dan kebersamaan kita semua untuk mewujudkan Universitas Hasanuddin yang handal dan berkelas dunia,” katanya seperti dikutip dalam keterangan resminya.

Ia menekankan pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai jaminan masa depan suatu bangsa melalui jalur pendidikan memiliki peran sangat penting. Berdasarkan riset yang dilakukan bank dunia menyatakan di seluruh negara maju, kekayaan SDM adalah proporsi terbesar dari total kekayaan negara.

“Pendidikan bukan hanya tentang bagaimana mengajar keterampilan dan pengetahuan untuk para mahasiswa, tetapi tentang bagaimana upaya melampaui penyebaran nilai-nilai, membangun karakter dan integritas yang membantu generasi muda bangsa menjadi masyarakat global di masa depan,” ujar Syafruddin yang juga menjabat sebagai Menteri PANRB.

Tantangan utamanya adalah kemampuan dari lembaga pendidikan dan tenaga pendidik untuk mengadopsi perubahan pengetahuan dan teknologi secara cepat agar dapat menginduksi generasi millenial dan berperan dalam peradaban yang baru.

Revolusi Industri 4.0 akan menjadi ruang dan area bermain utama bagi para generasi millenial dalam upaya pembangunan bangsa di masa mendatang. “Ibarat organisme dan ekosistem, yang paling cocok hidup dalam habitat era digitalisasi dan virtualisasi ya generasi millenial, kepada merekalah nasib bangsa ini akan bertumpu,” ungkap mantan Wakapolri ini.

Oleh karena itu, dia menegaskan, tidak ada pilihan lain bagi anak bangsa selain bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi sebab masa depan dunia bukan lagi berada pada ruang fisik, namun pada tataran virtual.

Syafruddin baru saja terpilh sebagai Ketua MWA Unhas Periode 2019-2023. Mantan Wakapolri itu terpilih secara aklamasi dalam rapat perdana yang dipimpin Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, di Kantor Wapres RI di Jakarta, Jumat (23/3).

Wapres RI, Jusuf Kalla yang juga anggota MWA Unhas turut hadir dalam rapat tersebut. Syafruddin merupakan MWA Unhas dari unsur masyarakat, bersama Chaerul Tanjung dan Sofyan Wanandi. Sedangkan Jusuf Kalla anggota MWA, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas.
 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinkes Tangerang sisir penyakit TBC radius 20 meter penderita

Kami periksa warga yang batuk berdahak, sering bersin karena penyebaran TBC dapat mencapai jarak tersebut,

Tangerang (ANTARA) – Aparat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan penyisiran terhadap penyakit tuberculosis (TBC) pada radius 20 meter dari rumah penderita.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi di Tangerang, Senin, mengatakan petugas Puskesmas mendatangi rumah penduduk yang terkena TBC.

“Kami periksa warga yang batuk berdahak, sering bersin karena penyebaran TBC dapat mencapai jarak tersebut,” Tambahnya.

Ia menerangkan bila seseorang dinyatakan positif TBC, maka petugas langsung melakukan pemantauan pada warga sekitar, ini tujuannya mengantisipasi penyebaran.

Masalah itu terkait, pihaknya menargetkan mengentaskan sebanyak 9.000 penderita TBC baru sesuai program kerja selama 2019.

Untuk itu perlu melibatkan petugas rumah sakit dan Puskesmas setempat serta menggandeng aparat desa maupun pihak berkepentingan lainnya untuk mengentaskan pengidap tersebut.

Namun pada 2018 berhasil mengobati sekitar 7.000 penderita TBC yang tersebar pada 29 kecamatan.

Program tersebut adalah mengobati penyakit tersebut hingga sembuh ini membantu penderita karena tidak dipunggut biaya alias gratis ketika diberikan obat.

Program itu sejalan dengan Kementerian Kesehatan bahwa TBC dapat disembuhkan dengan cara meminum obat berturut-turut selama enam bulan.

Sedangkan gejala TBC ada pada kuman mikro bakteri tuberculosis akan menularkan secara droplep (pertikel air kecil seperti hujan rintik) atau melalui kontak cairan lendir.

Seperti bersin, batuk dan meludah, maka bakteri itu akan mudah kepada orang sekitar kita yang daya tahannya lemah.

Menurut dia, pengentasan penyakit tersebut berdasarkan perhitungan rasio jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang yaitu 243 per 100.000 penduduk.

Warga Kabupaten Tangerang sekitar 3,5 juta jiwa tersebar pada 29 kecamatan, 246 desa dan 28 kelurahan.

Penyebaran penyakit itu tidak tergantung pada musim tertentu tapi tergantung pada lingkungan, makin padat dan kumuh maka penyebaran lebih cepat.

Penyakit tersebut akan bertahan dari batuk, sesak nafas, nyeri dada, berat badan berkurang hingga batuk darah dan kematian.

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumbar targetkan UNBK 100 Persen 2020

Hanya tiga SMK yang belum bisa melaksanakan UNBK tahun ini dan harus menjalani UN berbasis kertas dan pensil (UNKP)

Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen pada 2020 karena jaringan listrik dan internet telah mulai masuk ke daerah terpencil.

“Tahun ini masih ada tiga SMK yang belum UNBK di Sumbar, yaitu di Pulau Mentawai. Kendalanya klasik, jaringan listrik dan internet. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 persen,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit  usai meninjau pelaksanaan UNBK tingkat SMK di Padang, Senin.

Nasrul menyebut jaringan optik bawah laut saat ini tengah dibangun oleh Telkom dari Padang menuju Mentawai. Kemungkinan tahun depan sudah bisa digunakan.

Bersamaan dengan itu, penyediaan listrik baik PLN maupun dengan genset juga bisa dilakukan hingga UNBK bisa terlaksana.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman mengatakan sebanyak 26.597 siswa/siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi itu mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.

Hanya tiga SMK yang terdiri dari 110 siswa/siswi yang belum bisa melaksanakan UNBK dan harus menjalani UN berbasis kertas dan pensil (UNKP).

“Tiga sekolah itu ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Daerah itu memang kepulauan yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk melakukan UNBK,” katanya.

Pelaksanaan UNBK 2019 di Sumbar telah semakin baik dari tahun 2018, karena hanya satu daerah yang belum bisa menggelar UN berbasis komputer. Artinya secara perlahan-lahan, daerah-daerah yang terjauh di Sumatera Barat telah mampu memperbaiki infrastruktur, sehingga UNBK pun bisa terlaksana.

Jadwal UN 2019, untuk UN SMK akan dilaksanakan pada 25-28 Maret 2019. UN SMA/MA sederajat dilaksanakan 1,2,4,8 April 2019, UN susulan SMK dan SMA/MA sederajat dilaksaakan 13-14 April 2019.UN Paket C dilaksanakan 12-16 April. Ujian susulan Paket C tanggal 26-30 April 2019.

UN SMP/MTs dilaksanakan 22-25 April 2019, ujian susulannya dilaksanakan 29-20 April. Selanjutnya untuk UN Paket B dilaksanakan 10-13 Mei 2019, UN susulannya dilaksanakan 17-21 Mei 2019. UN untuk perbaikan SMA/MA, SMK, Paket C dilaksanakan 27-30 Juli 2019.  

Baca juga: 30 anak binaan LPKA Tangerang ikuti UNBK 2019
Baca juga: Mendikbud : UNBK hilangkan 99 persen kecurangan
 

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim DVI Polda Papua pastikan dua kantong tidak berisi jenazah

Memang benar terdapat dua kantong jenazah, namun tidak berisi jenazah, melainkan benda yang sebelumnya diperkirakan bagian dari tubuh manusia

Jayapura (ANTARA) – Tim Disaster Victim Investigation (DVI) Kepolisian Daerah (Polda) Papua memastikan dua kantong jenazah yang diterimanya tidak berisi jenazah korban banjir di provinsi itu.

“Memang benar terdapat dua kantong jenazah, namun tidak berisi jenazah, melainkan benda yang sebelumnya diperkirakan bagian dari tubuh manusia,” kata Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Ramon Aninam kepada Antara di Jayapura, Senin.

Dia mengatakan, kantong jenazah yang diterima tim DVI sebanyak 98 kantong dan yang teridentifikasi 75 jenazah.

Ke-75 jenazah yang teridentifikasi itu sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan.

Banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Jayapura, Sabtu (16/3) menyebabkan sebanyak 105 orang meninggal dan 94 orang dilaporkan hilang.

Dampak banjir bandang bukan saja dialami warga yang bermukim di kawasan Sentani dan sekitarnya tetapi juga yang bermukim di Danau Sentani, akibat air danau meluap dan menggenangi rumah warga.

BNPB menyatakan saat ini tercatat 11 ribu lebih warga mengungsi di sejumlah tempat pengungsian dan rumah sanak keluarga yang tidak terkena banjir dan dampaknya.

Baca juga: Tim DVI Polda Papua berhasil identifikasi 61 jenazah korban

Baca juga: Identifikasi Empat Jenazah Banjir Sentani dilakukan DVI Polda Papua

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wajah Banten Lama semakin berseri pasca-revitalisasi

ANTARA-Kawasan Banten Lama telah direvitalisasi pada akhir 2018 lalu dan kini telah berubah menjadi kawasan yang sangat indah dipandang mata. Target Pemerintah Provinsi Banten untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon wisata religi yang ramai dikunjungi pun diharapkan akan tercapai.

SPBU mini diminta sediakan alat pemadaman ringan antisipasi kebakaran

Hampir semua SPBU mini yang didirikan masyarakat tidak dilengkapi apar (alat pemadam kebaran ringan)

Bojonegoro (ANTARA) – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta SPBU mini yang didirikan masyarakat dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran ringan (apar) guna mengantisipasi terjadi kebakaran.

“Hampir semua SPBU mini yang didirikan masyarakat tidak dilengkapi apar,” kata Kepala Dinas Damkar Bojonegoro Andik Sudjarwo, di Bojonegoro, Senin.

Petugas Dinas Damkar, menurut dia, dalam dua tahun terakhir sudah mengunjungi sejumlah SPBU mini di sejumlah lokasi di daerahnya. Tujuannya untuk memperingatkan pemiliknya agar menyediakan apar, meskipun pendirian SPBU mini tanpa izin.

Ia menambahkan petugas Dinas Damkar juga memberikan stiker yang berisi nomor telepon selular dinas itu yang bisa dihubungi masyarakat di tujuh posko, kalau sewaktu-waktu ada kejadian kebakaran SPBU mini.

“Petugas Dinas Damkar kami instruksikan untuk melakukan pengecekan ulang SPBU mini yang pernah didatangi untuk memastikan adanya ketersediaan apar,” katanya.

Mengenai jumlah SPBU mini di daerahnya, Andik mengaku tidak tahu pasti, karena belum ada pendataan resmi dari Dinas Perdagangan.

Meski demikian, ia memperkirakan di setiap kecamatan (28 kecamatan) ada rata-rata berkisar enam sampai tujuh SPBU mini yang sudah berdiri.

“Ya semua SPBU mini tidak memiliki alat pemadam kebakaran,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan bahwa kebakaran SPBU mini di Desa Pengkol, Kecamatan Tambakrejo, sehari lalu merupakan yang pertama sejak marak masyarakat mendirikan SPBU mini.

“Proses menghubungi petugas dinas damkar tidak bisa dengan cepat, karena stiker yang berisi nomor telepon dinas damkar yang ditempel di mesin SPBU ikut terbakar,” ujarnya.

Menurut Kepala Bidang Pemadaman Dinas Damkar Bojonegoro Sukirno, kebakaran SPBU mini di Desa Pengkol, Kecamatan Tambakrejo, milik Kasnur (43) sehari lalu dilakukan dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran.

SPBU mini itu terbakar disebabkan percikan bunga api di pompa pemindah jerigen ke drum di SPBU mini ketika pemiliknya Kasnur memindahkan bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya SPBU mini terbakar, bahkan meledak karena di SPBU itu ada BBM sekitar 200 liter.

Ia memperkirakan kerugian kebakaran sekitar Rp35 juta, akibat terbakarnya peralatan Pom mini dan BBM sebanyak 200 liter.

“Pemiliknya Kasnur menderita luka bakar ringan pada tangan dan kakinya, tapi hanya menjalani perawatan di rumahnya,” katanya. 

Baca juga: Pertamina gandeng BUMDES bangun 77 ribu SPBU mini

Baca juga: Hiswana Migas targetkan 2.000 SPBU mini

Pewarta: Asmaul Chusna/ Slamet Aguk Sudarmojo
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo: Indonesia belum merdeka sinyal

Kupang (ANTARA) –
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, Indonesia belum merdeka dalam urusan sinyal untuk akses internet berkecepatan tinggi.

“Indonesia sudah merdeka 74 tahun, tetapi untuk urusan sinyal, Indonesia belum merdeka karena masyarakat yang berada di luar pulau Jawa belum semuanya menikmati akses sinyal berkecepatan tinggi,” katanya, di Detusoko, Ende, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, pada acara sosialisasi “Indonesia Merdeka Sinyal” di SMA Negeri Detusoko, desa Detusoko, kecamatan Detusoko, sekitar 30 km arah barat kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembangunan akses internet ke SMA Negeri Detusoko ini dilakukan atas kerja sama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dengan PT Skyreach.

Bahkan masyarakat yang berada di wilayah Timur seperti Papua dan NTT, justeru membayar lebih mahal dari para pengguna internet di pulau Jawa.

Menurut dia, mereka yang tinggal di Jakarta atau yang sedang berada di Jakarta, bisa menikmati akses internet lebih cepat ketimbang di Papua dan di NTT.

Sementara masyarakat yang berada di Timur Indonesia, selain mendapat akses internet yang lebih lambat, tetapi justeru membayarnya lebih mahal.

“Ini menjadi sesuatu yang tidak fair karena semua rakyat bangsa ini memiliki hak yang sama untuk menikmati akses internet dengan lebih baik, kata Menkominfo..

Karena itu, pemerintah terus berupaya agar layanan internet harus bisa terjangkau ke seluruh wilayah negeri ini.

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Telaga Sigebyar, dikenalkan sebagai wisata baru di Pekalongan-Jateng

Di objek wisata ini, para pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang masih alami

Pekalongan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menawarkan pada para pengunjung terhadap spot wisata baru yaitu Telaga Sigebyar Mangunan yang berada di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriono.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa objek wisata Telaga Sigebyar Mangunan ini dapat ditempuh dari ibukota Pekalongan menuju Kecamatan Petungkriono dengan waktu sekitar 2 jam.

“Di objek wisata ini, para pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang masih alami. Para pengunjung dapat menikmati keindahan itu dengan berkeliling di sekitar telaga dengan menggunakan speed boat atau perahu berkapasitas 12 orang,” katanya.

Menurut dia, para pengunjung yang datang ke lokasi destinasi wisata ini akan dimanjakan dengan home stay, wisata kuliner khas lokal, dan menikmati eksotisme alam.

“Wisatawan cukup membayar Rp7.000. Tarif tersebut termasuk parkir dan tiket wisata. Hanya saja untuk menuju ke lokasi objek wisata para pengunjung harus berjalan kaki sekitar 600 meter,” katanya.

Ia mengatakan objek wisata Telaga Sigebyar berada pada ketinggian 1.500 meter di atas pemukaan air laut (mdpl) atau berada di kawasan Pegunungan Kendeng yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegera.

Pada objek wisata Telaga Sigebyar ini, kata dia, sudah tersedia fasilitas berupa sewa perahu berkapasitas 12 penumpang dengan biaya Rp5 ribu per orang.

“Nanti, kami akan mengembangkan potensi dukungan lainnya seperti membuat tempat berswafoto yang instagramable. Kami juga berencana mendatangkan alat untuk mencabut gambut yang menggenangi Telaga Sigebyar Mangunan,” katanya.

Ia mengatakan untuk melengkapi dukungan pada objek wisata Telaga Sigebyar Mangunan, pemkab akan membuka jalur pendakian ke Puncak Pegunungan Kendeng di ketinggian 2.040 mdpl.

“Untuk menuju puncak, wisatawan butuh waktu dua jam pendakian. Dari puncaknya kita bisa melihat panorama alam Kabupaten Banjarnegara, Batang, Kota Pekalongan, dan Pemalang,” katanya.

Baca juga: Pengunjung Telaga Sarangan meningkat

Baca juga: Wisata arung jeram Telaga Waja penuh tantangan

Pewarta: Kutnadi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hoaks, pesan berantai BPJS Kesehatan berikan dana bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA/Jacx) – Pesan berantai yang beredar di masyarakat baik melalui pesan singkat (SMS) maupun media sosial memberikan informasi tentang adanya dana bantuan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp47 juta dengan cara masyarakat masuk ke alamat laman daring tertentu.

Klaim     : BPJS Kesehatan memberikan bantuan dana sebesar Rp47 juta dengan syarat masyarakat masuk ke laman daring tertentu
Rating   Salah/disinformasi

Penjelasan :
Dari penelusuran yang dilakukan, alamat laman daring (online) yang dapat dihubungi bukanlah alamat resmi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Laman daring yang ditulis dalam pesan berantai tersebut menggunakan alamat blogspot.com sementara laman resmi BPJS Kesehatan adalah www.bpjs-online.com.

BPJS Kesehatan dalam laman resminya juga telah menyampaikan pernyataan yang menyatakan bahwa pesan berantai itu adalah tidak benar dan meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. 

Cek fakta : https://www.bpjs-online.com/waspada-marak-penipuan-berkedok-bpjs-kesehatan/ Tangkapan layar klarifikasi anti hoaks tim subdit pengendalian kontern internet Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pewarta: Tim Jacx dan Kominfo
Editor: Arie Novarina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ulama: KH Hasyim Muzadi teladan dalam melayani umat

Beliau semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang memiliki integritas, loyalitas dalam menjunjung tinggi nilai universal dan pengabdiannya pada umat

Depok (ANTARA) – Ulama yang juga Pengasuh Pesantren Al-Hikam Depok KH. Yusron Ash-Shidqi mengemukakan bahwa sosok mantan Ketum PBNU almarhum KH Ahmad Hasyim Muzadi merupakan ulama yang pantas diteladani karena selalu melayani umat dengan sepenuh hati.

“Beliau semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang memiliki integritas, loyalitas dalam menjunjung tinggi nilai universal dan pengabdiannya pada umat,” katanya di Pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat, Senin.

Bahkan, lanjutnya kiprahnya di kancah nasional dan internasional adalah bagian dari mengabdi serta melayani umat.

Yusron mengatakan almarhum sering mengingatkan kepada semua pihak bahwa barang siapa yang tidak mengurusi umat, maka akan dililit masalahnya sendiri.

Meskipun dalam melayani umat mendapatkan kesulitan yang besar, dan tentunya lelah, kata dia, namun akan mendapat keberkahan.

Selain itu, kata dia, tentun selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjauhkan dari perpecahan dan beredarnya hoax.

“Kalau kita selalu mengingat orang shalih akan mendapatkan berkah,” katanya.

Sebelumnya pada Minggu (25/3) malam diadakan peringatan haul ke-2 mantan Ketum PBNU almarhum KH A Hasyim Muzadi di Pesantren Al-Hikam Depok yang dihadiri oleh para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

Peringatan haul juga diisi dengan khataman Al Quran 30 juz dan diwarnai pengirimkan doa bagi almarhum dan meneladaninya perjuangannya semasa hidupnya

“Kita berharap dengan doa yang dibacakan juga mendatangkan keberkahan dan keselamatan bagi bangsa,” katanya.

KH Hasyim Muzadi tutup usia Kamis pagi (16/3/17) pukul 06.15 WIB di Malang, Jawa Timur. Jenazah dimakamkan di Pesantren Al Hikam II, Kota Depok, Jawa Barat.

KH Ahmad Hasyim Muzadi lahir di Bangilan, Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1944. Dia adalah salah satu tokoh dan intelektual Islam utama Indonesia yang pernah menjabat Ketua Umum PBNU dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam I di Malang ini sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dari 1956 sampai dengan 1962.

Hasyim Muzadi muda, dalam laman Wikipedia disebutkan menempuh jalur pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada 1950, dan menuntaskan pendidikan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Malang, Jawa Timur pada 1969.

Pada 1992 dia terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang tujuh tahun kemudian menjadi Ketua PBNU pada 1999.

Suami dari Hj. Muthomimah ini pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur pada 1986 ketika masih bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan.

Kyai Hasyim pernah menjadi pendamping Megawati Soekarnoputri pada Pemilihan Presiden 2004, namun kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada putaran kedua Pemilu itu.

Baca juga: Peringatan 100 hari KH Hasyim diisi tadarusan

Baca juga: Kader muda NU diminta teruskan semangat Hasyim

Baca juga: Kyai Hasyim wafat, Indonesia kehilangan ulama besar nan pemersatu

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kaltim tawarkan solusi hindari mundurnya pendamping desa

Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui instansi teknis, menawarkan solusi terbaik untuk menghindari banyaknya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang mengundurkan diri akibat gaji yang kecil, sementara desa yang didampingi terlalu banyak.

“Selain mengeluhkan lokasi yang didampingi antara 3-4 desa per orang, ada juga PLD yang mengeluh karena lokasi dampingannya jauh dari tempat tinggalnya,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, M Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.

Dampak dari masalah tersebut ditambah dengan penghasilan yang diperoleh dari Kementerian Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dinilai masih kecil, sehingga banyak diantara PLD mengundurkan diri.

Fendi mengaku dalam rapat tingkat nasional beberapa waktu lalu, telah mengusulkan agar sistem penggajian PLD menyatu dalam transfer Dana Desa (DD) yang disalurkan ke masing-masing desa/kampung.

Menurut dia, hal ini tidak akan mengganggu pemanfaatan DD karena dalam pengelolaannya akan diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), termasuk aturan penggunaan DD berdasarkan skala prioritas.

“Misalnya gaji PLD Rp5 juta per bulan, berarti dalam setahun sama dengan Rp60 juta. Sementara DD yang diterima desa saat ini rata-rata Rp1 miliar, maka DD yang sebesar itu tidak akan terlalu berdampak jika sebagian kecil dipotong untuk membayar PLD,” ucapnya.

Sedangkan orang yang direkrut menjadi PLD, lanjut Fendi, harus diutamakan dari desa setempat karena lebih memahami tentang kondisi desa, sehingga dalam melakukan pendampingan juga lebih luwes karena sudah kenal dengan warga setempat.

“Selama ini banyak PLD yang mengundurkan diri karena beberapa hal, diantaranya karena gajinya sekitar Rp2 juta plus operasional Rp500 ribu sehingga tidak sesuai dengan beban kerja yang harus menangani 3-4 desa per OLD, padahak biaya operasionalnya sangat tinggi ketika menuju desa lain yang lokasinya jauh,” tuturnya.

Apabila PLD bukan dari warga setempat, lanjutnya, maka pendamping tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa rumah, kemudian biaya makan dan transportasi.

“Waktu pertemuan tingkat nasional lalu saya usulkan agar gaji PLD di atas UMP, kemudian satu PLD hanya mendampingi satu desa supaya fokus dan semangat dalam pendampingan. Kemudian PLD hendaknya direkrut dari warga setempat,” kata Fendi lagi. ***3***

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran lahan gambut di Pekanbaru

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru berusaha memadamkan api yang membakar semak belukar dan pepohonan ketika terjadi kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Senin (25/3/2019). Pekatnya asap kebakaran dan sulitnya sumber air di lokasi yang terbakar membuat petugas kewalahan memadamkan kebakaran lahan tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/pras.

Diduga mengungsi, tujuh pelajar SMK Kenyam-Nduga, Papua tak ikut UNKP

Mudah-mudahan anak-anak itu segera melaporkan keberadaan mereka sehingga dapat mengikuti ujian susulan

Jayapura (ANTARA) – Panitia ujian nasional (UN) Dinas Pendidikan Provinsi Papua, menyatakan bahwa tercatat tujuh pelajar SMK Kenyam, Kabupaten Nduga, yang tidak mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP), yang diduga ikut mengungsi dengan sanak keluarganya.

“Pelajar SMK Kenyam yang ikut UNKP tercatat 18 orang dan yang ikut ujian hanya 11 pelajar,” kata Ketua Panitia UN Dinas Pendidikan Papua Laorens Wantik kepada Antara di Jayapura, Senin.

Kondisi di Nduga, Papua, dilaporkan masih panas dengan terjadinya baku tembak antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan.

Pihaknya belum dapat memastikan penyebab ketidakhadiran tujuh pelajar di hari pertama UNKP.

“Dugaan sementara, pelajar dimaksud ikut mengungsi karena banyak warga dari Kabupaten Nduga yang mengungsi ke Wamena atau Timika dan daerah di sekitarnya,” katanya.

Walaupun demikian, kata dia, pelaksaan hari pertama UNKP di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, berlangsung aman. Ket

ika ditanya tentang tujuh pelajar yang tidak ikut ujian, Wantik mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan untuk ujian susulan yang dilaksanakan sepekan setelah UNKP.

“Mudah-mudahan anak-anak itu segera melaporkan keberadaan mereka sehingga dapat mengikuti ujian susulan,” kata Wantik.

Wantik yang mengaku sedang berada di Biak untuk memantau pelaksanaan UNKP dan UNBK mengatakan, di Kabupaten Nduga hanya terdapat satu SMK yakni SMK Negeri 1 Kenyam.

“Secara keseluruhan pelaksanaan UNKP dan UNBK di Papua berjalan lancar,” kata Laorens Wantik.

Baca juga: Ratusan pelajar Nduga terancam tidak bisa ikuti UN

Baca juga: Pemkab Nduga jamin pelaksanaan ujian nasional lancar pascapenembakan

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Usaha jajanan arumanis raih peringkat satu kompetisi kewirausahaan

Jakarta (ANTARA) – Usaha jajanan arumanis meraih peringkat satu dalam ajang kompetisi wirausaha yang diselenggarakan “Diplomat Success Challenge 2019” bersama dengan delapan usaha atau unit  bisnis lainnya.

“Kami memilih Ryan Adham sebagai penggagas jajanan arumanis karena unggul dalam konsep 3P yakni paham, piawai, dan pesona,” kata dewan juri, Surjanto Yasaputera di Jakarta, Senin.

Dewan juri yang terdiri dari Suryanto Yasaputera, Helmy Yahya, dan Antarina S.F Amir memilih Ryan karena dalam paparan gagasan bisnisnya juga menyampaikan “strory telling” terhadap produknya sehingga menjadi daya tarik.

Ryan juga dinilai “Piawai” dalam menjalankan bisnis, karena mampu mengubah produk yang dianggap jadul menjadi berkarakter kekinian, menarik pembeli kalangan muda. Di sisi kepribadian atau “Persona”, Ryan sangat mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan menguasai keahlian berpikir kreatif.

Selain Ryan, satu nama yang juga meraih prestasi dalam ajang itu adalah Alvon Yulius Harianto yang memproduksi earphone yang dapat disesuaikan dengan bentuk telinga penggunanya,

Kemudian ada Donatus Dayu Pratama (Kedai Kopi Keliling – Koling), Triana Rahmawati (Souvenir), AA Ayu Sri Utami Linggih (Rosalie Cheese), Rangga Warsita Aji (Pupuk Cair Mikroalga), Bayu Mahendra Saubig (Tumbas.in), Imam Buhari Muslim (Aneka Olahan Salak), dan Meybi Agnesya Lomanledo (Timor Moringga).

“Ide bisnis mereka dari beragam sektor seperti kuliner, agro industri, industri kreatif, dan teknologi digital. Dua peserta finalis yaitu Triana Rahmawati dan Donatus Dayu Pratama memperoleh penghargaan khusus. Bisnis Triana mendapatkan penghargaan Socialpreneur, dan Donatus Dayu Pratama dengan Kedai Kopi Keliling “Koling” miliknya berhasil memperoleh penghargaan Potential Business,” kata Surjanto.

Sedangkan juri lainnya, Helmy Yahya memilih pemenang bagi peserta kompetisi kewirausahaan berdasarkan kekuatan karakter dalam menjalankan bisnisnya

Kemudian Antarina SF Amir yang juga menjabat sebagai Direktur Pengelola HighScoope Indonesia melihatnya dari kemampuan dalam memberikan inspirasi.

Jumlah peserta lomba kewirausahaan ini mencapai 8000 bidang bisnis dihitung dari jumlah proposal yang masuk.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggaran Penggangguran Jakarta 2018 Naik 8,25%

Anggaran Penggangguran Jakarta 2018 Naik 8,25%

Badan Pusat Stask (BPS) menyebutkan, angka pengangguran di DKI Jakarta meningkat sepanjang 2018. Pada Februari 2018, jumlah yang menganggur sebanyak 290.120 orang dan naik menjadi 314.840 orang pada Agustus 2018 atau naik sebesar 8,25 persen. Data tersebut sekaligus membantah klaim Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat pemilu 2019 putaran ketiga yang mengatakan bahwa program OK OCE berhasil menurunkan jumlah pengangguran di ibukota sebanyak 20.000 sepanjang 2018.

Rumah sakit Indonesia akan berdiri di Hebron, Palestina, tahun 2021

Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Indonesia Hebron ditargetkan berdiri tahun 2021 untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi warga Tepi Barat, Palestina.

“Insya Allah dua tahun. Tapi memang agak mahal. Per meter persegi itu 1.000 dolar AS. Mahal karena bahan-bahan bangunan itu diimpor, kecuali batu bata,” kata Ketua Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH) Muhyidin Junaidi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Panitia pembangunan RSIH menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas pembangunan rumah sakit empat lantai yang diperkirakan membutuhkan biaya tujuh juta dolar AS tersebut.

Lembaga amal Tanah Air seperti Dompet Dhuafa, Baznas, Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, dan Yayasan Al Azhar akan berkontribusi dalam pembangunan RSIH.

Rencana pembangunan rumah sakit penyembuhan trauma itu bermula saat Wali Kota Hebron Abu Sunaina mengunjungi Indonesia.

Saat berkunjung ke Palestina, Muhyidin juga bertemu dengan Abu Sunaina.

“Dari situlah mereka tawarkan ada proyek rumah sakit yang mungkin bisa dibangun oleh Indonesia. Kita bangun mulai dari satu tahun yang lalu dan terus berkomunikasi, korespondensi berjalan dan kami diskusikan kami mendapatkan respons yang baik dari filantropi Indonesia,” ujar Muhyidin.

Panitia pembangunan RSIH akan memberikan dana yang diperlukan untuk pembangunan rumah sakit dan pemerintah setempat membuka lelang proyek untuk pembangunannya.

Menurut Muhyidin, fasilitas kesehatan itu akan dibangun di tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi yang diberikan oleh 16 keluarga. Legalitas dokumen kepemilikan tanah tersebut pun sudah dicek dan tidak bermasalah.

“Peletakan batu pertama sebelum bulan Ramadan, mungkin 24 atau 25 April 2019,” ujar Muhyidin.

Pendirian rumah sakit itu penting karena warga Arab Palestina kerap mendapatkan diskriminasi dari rumah sakit milik warga Yahudi.

Wilayah Hebron didiami oleh 600 ribu warga Arab dan 200 ribu warga Yahudi. Di kota itu ada tembok setinggi tiga meter yang membatasi area permukiman warga Yahudi dan warga Arab.

“Sehingga ada sebagian rumah sakit yang berada di wilayah bangsa Israel tapi tidak boleh dipakai oleh bangsa Arab,” ungkap Muhyidin, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rencananya, panitia pembangunan akan menghibahkannya RSIH kepada pemerintah Hebron.

Selain membangun rumah sakit, masyarakat Indonesia juga akan menyediakan asistensi kegiatan kesehatan di rumah sakit sebagai kegiatan awal fasilitas itu.

“Dan kami berharap juga semoga dua faksi Arab, yakni Hamaz dan Fatah bisa bersatu. Dengan demikian perjuangan mereka untuk mendirikan negara Palestina merdeka bisa menjadi kenyataan,” demikian Muhyidin.

Baca juga: Wapres-pimpinan MUI bahas pembangunan rumah sakit di Palestina
Baca juga: Gali donasi pembangunan RS Indonesia di Gaza, MER-C gandeng Bukalapak

 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Mataram kirim proposal pembangunan rusunawa nelayan

“Meskipun pemerintah sudah memastikan kita mendapat bantuan pembangunan tiga ‘twin blok’ rusunawa nelayan tahun 2020, namun prosesnya harus tetap kita ikuti salah satunya dengan membuat proposal,”

Mataram (ANTARA) – Pemerintah kota (pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat(NTB), telah mengirim proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangunan tiga “twin blok” rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk nelayan di kota ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perkotaan (Perkim) Kota Mataram, HM Kemal Islam di Mataram, Senin, mengatakan, pengiriman proposal itu sebagai tahapan pembangunan rusunawa nelayan di kelurahan Bintro, kecamatan Ampenan.

“Meskipun pemerintah sudah memastikan kita mendapat bantuan pembangunan tiga ‘twin blok’ rusunawa nelayan pada 2020. Namun, prosesnya harus tetap kita ikuti salah satunya dengan membuat proposal,” katanya.

Proposal itu, katanya, sebagai salah satu bahan pelengkap administrasi karena pemerintah akan melakukan tender terhadap pembangunan rusunawa nelayan itu pada 2019..

“Dengan demikian pada awal 2020, tiga ‘twin blok’ atau 174 kamar dengan tipe 36 pembangunan fisik rusunawa nelayan bisa dikerjakan langsung,” katanya.

Selain proposal,pemkot Mataram juga sedang menyiapkan izin mendirikan bangunan (IMB) rusunawa nelayan yang masuk menjadi persyaratan yang diminta pemerintah pusat.

“Pada intinya, kami siap memenuhi berbagai persyaratan lainnya yang diminta pemerintah untuk dapat mendukung realisasi pembangunan rusunawa nelayan itu,” ujarnya.

Pembangunan rusunawa nelayan itu diperuntukan khusus untuk merelokasi sekitar 90 kepala keluarga(kk) yang masih berada di sempadan pantai dan rawan terdampak abrasi pantai setiap tahun di kawasan Bintaro, Ampenan.

Sementara untuk masalah lahan, menurut Kemal, yang semula dibebaskan 1,6 hektare sudah dibulatkan menjadi 2 hektare sehingga diprediksi dapat memenuhi kebutuhan lahan untuk membangun rusunawa nelayan sesuai yang direncanakan pemerintah.

Satu “twin blok” rusunawa hanya membutuhkan lahan 45 are, jika dibangun tiga “twin blok” maka kebutuhan lahan sekitar 13,5 hektare, sisanya masih bisa untuk membangun fasilitas umum, sosial serta lahan kerja nelayan sesuai kebutuhan.

“Lahan kerja nelayan berupa gudang alat tangkap dan fasilitas menjemur ikan,” katanya.

Kemal menambahkan, dalam proses pembangunan rusunawa nelayan, pemkot Mataram menerima barang jadi tidak dalam bentuk dana seperti rusunawa-rusunawa lainnya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemangkasan DAK memberatkan penataan pendidikan di Cianjur

Cianjur (ANTARA) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Cianjur, Jawa Barat, dari pemerintah pusat dipastikan dipangkas, sehingga akan memberatkan penataan bidang pendidikan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, terutama setelah OTT oleh KPK.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Sapturo di Cianjur, Senin dan menjelaskan pemangkasan tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud beberapa waktu lalu.

“Anggaran DAK untuk Cianjur tahun 2019, sudah masuk dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur dan sudah terpangkas karena sudah ketuk palu anggaran di pusat untuk tahun ini,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima DPRD Cianjur, pemangkasan DAK pendidikan mencapai 60 persen yang semula sebesar Rp 56 miliar tahun 2018, menjadi Rp 22 miliar tahun ini.

Pemangkasan tersebut akan berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan di Cianjur karena prestasi dan posisi bidang pendidikan masih berada di peringkat bawah.

“Minimnya dukungan anggaran yang terbatas karena pemangkasan tersebut, akan berdampak luas terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Cianjur,” katanya.

Sedangkan faktor terjadinya pemangkasan DAK untuk Cianjur, dia menyebutkan ada beberapa kemungkinan termasuk dampak dari OTT DAK Pendidikan yang melibatkan Bupati, Kepala Dinas, dan beberapa orang yang sudah dijadikan tersangka.

“Ini berkaitan juga dengan terlambatnya laporan pengelolaan anggaran pendidikan. Kalau yang OTT harus dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi karena Cianjur harus banyak berbenah untuk memperbaiki bidang pendidikan,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin, mengatakan pemotongan DAK tahun ini hanya beberapa pesen dari tahun sebelumnya sebesar Rp50 miliar lebih.

“DAK pendidikan tahun ini sebesar Rp 37 miliar dengan rincian untuk SD sekitar Rp 20 miliar dan SMP sebanyak Rp 17 miliar, tahun sebelumnya lebih dari Rp 50 miliar,” kata dia.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehab kelas yang rusak, namun dengan adanya pemangkasan kemungkinan berdampak terhadap rencana program yang batal dilaksanakan.

Untuk mengejar target peningkatan kualitas pendidikan Cianjur, tambah dia, nilai DAK sebelum dipangkas masih kurang. Sehingga pihaknya hanya bisa melanjutkan program kerja kepala dinas yang lama.

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Cianjur, beberapa waktu lalu, mengatakan belum tahu pemotongan DAK pendidikan untuk Cianjur itu.

Dia berjanji akan melakukan croscek terlebih dahulu, termasuk untuk mengetahui penyebab adanya pemangkasan.”Nanti saya cek dulu, apa memang ada pemangkasan atau tidak,” katanya.***3***(FKR)
 

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Loka POM Tangerang temukan formalin pada makanan di pasar modern

Tangerang (ANTARA) – Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Tangerang, Banten, menemukan formalin pada makanan yang dijual pedagang di pasar modern Cisauk.
 
Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang, Widya Savitri di Tangerang, Senin. mengatakan telah mengambil sampel makanan kemudian diuji laboratorium ternyata positif mengandung zat berbahaya.

Widya mengatakan ada 40 sampel yang diperiksa berupa pangan segar dan olahan ternyata terdapat tiga sampel mengendung formalin dan rhodamin B.

“Kedua zat kimia tersebut berbahaya bila dikonsumsi manusia maka petugas akhirnya memberikan peringatan kepada pedagang,” katanya.

Namun pengambilan sampel makanan itu merupakan program ketahanan pangan lokal dan dilakukan operasi terpadu dengan melibatkan aparat Polresta Tangerang, Dinas Pertanian, UPT Karantina, Dinas Perikanan, Disperindag setempat.

Pihaknya melakukan pengujian tersebut dengan tujuan agar hasilnya dapat diketahui dalam waktu tidak terlalu lama.

Menurut dia, kandungan zat berbahaya itu terdapat pada tahu dan kue mangkok yang dijual pedagang di Cisauk.

Selain itu, ketika operasi petugas juga menemukan adanya pelanggaran karena pedagang mengedarkan obat keras tanpa kewenangan di toko obat tidak berizin.

Demikian pula ditemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar, maka petugas akhirnya memberikan pembinaan dengan menegur.

Dia mengharapkan konsumen untuk cerdas memilih pangan yang aman agar terhindar dari pemakaian zat kimia berbahaya.

“Konsumen juga harus mengecek kemasan, label, izin edar sudah kadaluarsa atau tidak,” katanya.

Padahal sebelumnya, Kepala Seksi Teknologi Hasil Perikanan, Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Djujun Sofyan mengatakan pihaknya menemukan ikan mengandung formalin dijual pedagang pada sejumlah pasar tradisional.

Menurut dia, ikan yang dijual pedagang itu berasal dari luar daerah bukan hasil tangkapan nelayan lokal.

Pihaknya telah melakukan pelacakan tentang kandungan ikan berformalin tersebut pada beberapa pasar tradisonal seperti di Pasar Curug, Pasar Balaraja, Pasar Cikupa dan Pasar Legok.

Pelacakan juga dilakukan di sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) di Cituis, Kronjo dan Sukadiri bahwa ikan hasil tangkapan nelayan tidak mengandung formalin.
 

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengobatan gratis operasi hernia di Sumut pecahkan rekor MURI

Pemecahan rekor MURIuntuk pengobatan gratis operasi hernia sebelumnya adalah di Banjar Baru, Kalimantan Selatan sebanyak 41 pasien

Medan (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memecahkan rekor MURI pengobatan gratis operasi hernia dengan jumlah pasien 57 orang berhasil menjalani operasi dalam satu hari, yang diadakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Minggu.

Sedangkan pemecahan rekor MURI untuk pengobatan gratis operasi hernia sebelumnya adalah di Banjar Baru, Kalimantan Selatan sebanyak 41 pasien.

Penghargaan Rekor MURI itu, diserahkan langsung oleh Manajer Operasional MURI, Andre Purwandono kepada Jaksa Agung HM Prasetyo disaksikan Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jampidum Noor Rachmad, Kajati Sumut Fachruddin Siregar, para asisten, para Kajari, dan undangan lainnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo, dalam sambutannya mengatakan operasi hernia yang dilakukan itu adalah wujud kepedulian dan kebersamaan tahun 2019.

Semuanya, menurut dia, sudah mendapat pelayanan kesehatan dengan baik.

“Pemerintah telah memrogramkan jaringan kesehatan nasional lewat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada pelaksanaan bakti sosial (baksos) mata katarak dan hernia gratis, masyarakat yang datang berobat berasal dari berbagai latar belakang.

“Setiap kali pelaksanaan program baksos seperti ini di Sumatera Utara (Sumut) selaku berjalan dengan baik dan sukses,” katanya.

Prasetyo menjelaskan, dari 57 orang yang menjalani operasi hernia, terdapat 23 orang di antaranya anak kecil, dan kebanyakan laki-laki.

Ia mengatakan kejaksaan harus berbuat sesuatu, terutama kepada anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang.

“Berbagi kebaikan kepada semua orang akan meringankan beban orang lain dan berbagi kesusahan dengan sesama akan memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan,” katanya.

Baca juga: Kejati siap pencahkan rekor operasi hernia

Baca juga: Badilum MA raih penghargaan MURI untuk operasi hernia

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Syafii minta pendidikan multikulturalisme tangkal virus intoleransi

Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif meminta para guru atau pendidik menggencarkan penanaman pendidikan multikulturalisme untuk menangkal bibit-bibit virus intoleransi yang berpotensi menjangkiti para siswa di sekolah.

“Pendidikan multikulturalisme semakin penting dalam era ini, tekankan terus agar tidak mengkhianati sumpah pemuda karena virus intoleransi itu muncul karena mungkin ada rantai pendidikan yang terputus,” katanya di sela Pelatihan Pengawas Sekolah Program memperkuat Peran Auditor dan Pengawas Sekolah dalam Mempromosikan Toleransi dan Mulikulturalisme di Yogyakarta, Senin.

Buya sapaan akrab Ahmad Syafii Maarif itu mengatakan, virus intoleransi yang merusak sendi-sendi Kebhinekaan terbukti bisa merasuk di berbagai lini termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah.

“Contoh kecilnya, kalau ada seorang murid di sekolah itu sudah merasa tidak nyaman bersama dengan murid lain yang berbeda agama dengannya,” kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Menurut Buya, perlahan namun pasti virus intoleransi yang masih ada hingga saat ini berpotensi memisahkan nilai-nilai Kebhinekaan dari Bangsa Indonesia. Kendati demikian, ia menyakini virus intoleransi itu masih bisa diantisipasi dan diatasi.

Oleh sebab itu, untuk menangkal virus intoleransi yang kebanyakan berasal dari ideologi transnasional itu, menurut dia, pendidikan multikulturasime perlu terus ditekankan oleh para pendidik di sekolah untuk menyelamatkan bangsa.

Buya mengapresiasi para guru atau pendidik yang hingga kini konsisten memberangus virus intoleransi di sekolah.

“Bangsa ini memang plural, itu sebuah keniscayaan yang harus diakui, jadi jangan sampai virus itu dipakai untuk merusak kebangsaan,” kata Buya Syafii

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gerakan sebar “pot dahak” digelar peringati Hari TBC se-dunia

Gerakan ini diharapkan memotivasi masyarakat terus menerus menjalankan perilaku hidup sehat untuk menghindari penyakit menular itu agar tidak saling menjangkiti

Gorontalo (ANTARA) – Puskesmas Ponelo Kepulauan di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, melakukan gerakan menyebarkan pot penampung dahak (lendir batuk) dalam rangka memperingati hari Tuberculosis (TBC) se-dunia yang digelar setiap 24 Maret.

Kepala Puskesmas Ponelo Kepulauan, Vemi khairunnisa, di Gorontalo, Minggu, mengatakan, gerakan itu merupakan inisiasi pihaknya dalam upaya menekan angka penderita TBC di pulau tersebut.

Di samping mengampanyekan gerakan sadar TBC, kata dia, gerakan itu diharapkan memotivasi masyarakat terus menerus menjalankan perilaku hidup sehat untuk menghindari penyakit menular itu, agar tidak saling menjangkiti.

Setelah sukses menggalang komitmen seluruh pemangku kepentingan di pulau ini, baik camat, unsur TNI dan Polri serta para tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan serta kepemudaan, Puskesmas Ponelo Kepulauan berharap tahun 2019 ini mampu mengeliminasi penderita TBC.

Dari tahun 2018 lalu mencapai 11 kasus, di mana 9 kasus dinyatakan sembuh total dan 2 kasus dinyatakan lengkap pengobatan.

Pihaknya berharap tahun ini tidak terjadi peningkatan penderita TBC di empat desa yang ada di pulau tersebut.

Ia mengemukakan bahwa  dalam kurun waktu Januari-Maret 2019 ini, Puskesmas Ponelo Kepulauan menemukan lima kasus penderita TBC yang saat ini dalam tahapan pengobatan.

Vemi khairunnisa menyatakan bahwa erakan menyebar pot dahak pun dilakukan agar masyarakat secara sadar mau memeriksakan kesehatannya, khususnya jika dalam satu rumah terdapat anggota keluarga yang mengalami batuk berkepanjangan.

Uyon Laloda, Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Puskesmas Ponelo Kepulauan mengatakan, pihaknya secara serentak membagi-bagikan pot kecil di setiap rumah.

Pot yang diberi nama pot dahak itu, akan digunakan para anggota keluarga, masing-masing satu pot.

Mereka yang menderita batuk dalam kurun waktu lama atau lebih dari dua minggu dan tidak kunjung sembuh, termasuk bagi para lanjut usia (lansia) yang juga mengalami batuk berkepanjangan.

“Dahak atau lendir mereka ditampung dalam pot tersebut, yang akan dijemput para kader kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan di Puskesmas,” ujar Uyon.

Bagi mereka yang hasil pemeriksaannya positif TBC, akan langsung dilakukan pelayanan pengobatan sesuai yang dianjurkan untuk proses penyembuhan.

Di samping mendatangi setiap rumah, Uyon mengatakan, pihaknya bersama para kader kesehatan di setiap desa, juga menyosialisasikan tentang perilaku hidup sehat bagi masyarakat khususnya membersihkan lingkungan rumah agar terhindar dari penyakit menular, seperti TBC.

Gerakan sebar pot dahak tersebut, diharapkan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mengenal apa itu TBC dan secara aktif melakukan upaya pencegahannya.

  Petugas kesehatan Puskesmas Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendatangi setiap rumah warga untuk melakukan gerakan sebar pot dahak dan pemeriksaan kesehatan gratis. (Foto Susanti Sako)

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinsos Mataram gencarkan pelatihan atasi 43.000 KK warga miskin

“Jumlah masyarakat miskin yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) tercatat lebih dari 43 ribu kepala keluarga (KK),”

Mataram (ANTARA) – Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggencarkan kegiatan pelatihan bagi penyandang masalah sosial dan masyarakat miskin yang sudah terakomodasi dalam basis data terpadu sebagai upaya menekan angka kemiskinan di daerah setempat.

“Jumlah masyarakat miskin yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) tercatat lebih dari 43 ribu kepala keluarga, ini yang digarap bertahap,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Hasnayati di Mataram, Senin.

Disebutkan, kenaikan angka kemiskinan di Kota Mataram  diprediksi sembilan persen dari 8,96 persen pada tahun 2018, dipicu karena adanya bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Mataram menjadi salah satu daerah yang terdampak.

Karena itu, pemerintah kota harus bekerja keras untuk melaksanakan berbagai program peningkatan sumber daya manusia salah satunya melalui pelatihan untuk dapat menekan angka kemiskinan.

“Setidaknya komitmen menurunkan satu digit angka kemiskinan setiap tahun bisa kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Menurutnya, program-program pelatihan yang diberikan kepada penyandang masalah sosial dan masyarakat miskin yang dimaksudkan antara lain, pelatihan keterampilan untuk perempuan rawan sosial, kelompok usaha bersama (Kube), bagi penyandang disabilitas serta pelatihan bagi masyarakat miskin.

Pelatihan keterampilan yang diberikan antara lain, pelatihan tata rias, tata boga, menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan lainnya. Setelah mereka dilatih, mereka diberikan berbagai bahan dan peralatan sesuai jenis yang diikuti.

“Hal itu dimaksudkan sebagai modal awal, sehingga setelah dilatih mereka bisa langsung praktek bahkan membuka usaha hingga mereka mandiri,” katanya.

Di samping itu, Dinas Sosial juga mengeluarkan surat rekomendasi tidak mampu bagi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Rekomendasi itu sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan dan jaminan dari Dinas Kesehatan, sehingga apabila masyarakat miskin akan berobat ke rumah sakit rujukan bisa dilayani secara gratis di kelas tiga.

“Jadi selama rawat inap di rumah sakit kelas tiga, warga miskin tidak perlu membayar alias gratis,” ujarnya.

Di samping program pelatihan dan pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin, program nasional untuk menekan angkan kemiskinan di Mataram juga tetap dipantau agar bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Program pengentasan kemiskinan melalui program nasional yang dimaksudkan adalah Progam Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan tiga bulan sekali dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang diberikan setiap bulan.

“Pelaksanaan dua program ini terus kami pantau agar bisa terdistribusi tepat waktu, untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin,” katanya menambahkan. ***3***



Pewarta: Nirkomala
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinsos: serapan PKH di Mataram capai 95 persen

isanya sekitar lima persen masih dilakukan verifikasi karena ada yang meninggal, pindah dan nama ganda

Mataram (ANTARA) – Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Hasnayati menyebutkan, serapan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk tahap pertama di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat itu telah mencapai 95 persen.

“Sisanya sekitar lima persen  masih dilakukan verifikasi karena ada yang meninggal, pindah alamat dan nama ganda,” ucap Baiq Hasnayati kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) reguler untuk PKH di Kota Mataram tercatat 17.726 kepala keluarga.

Realisasi serapan bantuan PKH tersebut termasuk tinggi, karena dalam pelaksananya dibantu oleh pendamping PKH sehingga tim PKH harus berkomitmen melaksanakan tugasnya mendampingi pada KPM sampai dana bantuan diterima.

Tim pendamping PKH inilah yang juga terus memantau perkembangan dan perubahan status ekonomi masyarakat, dan melakukan evaluasi sesuai dengan indikator dan kreteria yang ada.

Apabila mereka sudah masuk dalam kriteria mampu, maka tim akan melakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk diganti dengan KPM lainnya.

“Pasalnya, dari sekitar 43 ribu KK lebih warga miskin di Mataram, yang terakomodasi menjadi KPM hanya 17 ribu lebih itu,” katanya.

Ia mengatakan, besaran dana yang didapatkan KPM PKH yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM per triwulan berbeda-beda. Dimana untuk ibu reguler menerima bantuan sebesar Rp550 setahun dan diberikan hanya satu kali transfer.

Sedangkan ibu hamil menerima bantuan Rp2,4 juta setahun ditransfer per triwulan, begitu juga dengan ibu yang punya anak sekolah pendidikan usia dini mendapat Rp900 ribu.

“Sementara bagi ibu yang punya anak sekolah dasar dan SMP masing-masing mendapat Rp1,5 juta serta SMA mendapat bantuan Rp2 juta,” katanya.

Menyinggung tentang program bantuan pangan nontunai (BPNT), Hasnayati mengatakan, proses penyaluran BPNT tahun ini relatif lancar bahkan penyaluran dapat dimulai sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

“Untuk jumlah sasaran BPNT tahun ini tercatat sebanyak 19.481 kepala keluraga (KK) dari kuota 21 ribu lebih. Tapi SK yang 21 ribu lebih belum ada ‘by name by address’, ” katanya. ***3***

Pewarta: Nirkomala
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pedagang kuliner XT Square Yogyakarta keluhkan kenaikan sewa sepihak

Yogyakarta (ANTARA) – Pedagang kuliner yang menempati area semi “outdoor” Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta, XT-Square mengeluhkan rencana manajemen yang dinilai sepihak menentapkan kenaikan sewa kios terhitung Maret menjadi Rp1 juta per bulan.

“Tidak ada pembahasan apapun dengan kami terkait rencana kenaikan sewa. Biaya sewa itu kami anggap mahal karena memang lokasi berjualan ini sepi dari pengunjung,” kata salah satu pedagang kuliner di area “food court” XT-Square David Doko usai mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Senin.

Sebelum dinaikkan, David menyebut, rata-rata pedagang kuliner di area tersebut harus memenuhi kewajiban membayar sewa Rp850.000 sebulan. Saat pertama kali berjualan sekitar empat tahun lalu, biaya sewa yang ditetapkan manajemen Rp450.000 dan pada 2017 dinaikkan menjadi Rp850.000.

“Kami jelas tidak sanggup. Apalagi pemasukan kami dari berjualan di sini sangat sedikit. Paling Rp10.000 sampai Rp40.000 jika beruntung. Hari ramai hanya saat libur lebaran dan akhir tahun saja. Selebihnya sepi,” katanya.

Selain biaya sewa yang cukup mahal, David mengatakan, pedagang juga masih memiliki kewajiban untuk membayar penggunaan air dan listrik, yaitu rata-rata Rp300.000 per bulan.

“Yang kami sayangkan adalah, manajemen ini memberlakukan denda bagi pedagang yang terlambat membayar sewa yaitu Rp50.000 per hari atau dianggap tidak memperpanjang kontrok jika sampai jatuh tempo belum membayar sewa,” katanya.

Menurut David, manajemen juga memberikan perlakuan berbeda antara pedagang kuliner di area “food court” dengan pedagang kerajinan di blok C. “Biaya sewa yang ditetapkan jauh berbeda. Pedagang kerajinan cukup membayar Rp4,2 per tahun. Sedangkan kami bisa mencapai Rp12 juta,” katanya.

Padahal, lanjut David yang sehari-hari berjualan empek-empek, pedagang kuliner di area food court semi outdoor tersebut juga masuk dalam kategori usaha kecil mikro yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

“Kami berharap, biaya sewa tidak dinaikkan atau bahkan jika perlu diturunkan,” kata David yang mengatakan sebanyak 24 pedagang kuliner belum memenuhi kewajibannya membayar sewa pada Maret.

Sementara itu, Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mengatakan, akan segera melakukan klarifikasi ke manajemen pengelola XT-Square dan mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertemukan pedagang dengan manajemen guna proses mediasi.

“Harapannya, pertemuan antara pedagang dan manajemen bisa menghasilkan kesepakatan dan masalah tidak berlarut-larut,” katanya.

Selain itu, Forpi berharap agar manajemen XT-Square bisa selalu melibatkan pedagang dalam setiap keputusan yang akan diberlakukan. ***1***

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buleleng siapkan temu relawan penanggulangan bencana se-Indonesia

Singaraja (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali telah menyiapkan  sebagai  tuan rumah temu relawan penanggulangan bencana se-Indonesia berlokasi di kawasan Nangun Kerti, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, 26-28 Maret 2019.

“Kami terpilih, karena itu kami melakukan persiapan menyambut temu relawan di Pancasari,” kata Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Ida Bagus Suadnyana di Singaraja, Buleleng, Senin.

Temu relawan yang diselengarakan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu diikuti sekitar 500 relawan dari seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Bali menyertakan 20 relawan, termasuk dua relawan dari Buleleng.

“Sudah terpasang 22 tenda, terdiri dari 12 tenda dari pihak Nangun Kerti dan sepuluh tenda dari BPBD yang nantinya akan digunakan sebagai tempat para relawan, selain juga terdapat sejumlah bangunan yang sudah ada di tempat itu,” katanya.

Menurut Suadnyana, acara temu relawan ini bersisi berbagai acara untuk pemberdayaan para relawan dari berbagai organisasi relawan di seluruh Indonesia.
“Relawan itu akan tidur, memasak dan melakukan berbagai kegiatan di tenda seperti orang berkemah,” katanya.

Informasi lain menyebutkan pertemuan relawan se-Indonesia itu akan membahas koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, isu-isu egosentris antar-organisasi induk relawan, relawan yang tidak terorganisir dan tidak terampil, dan sebagainya.

Sementara itu, Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur menyebutkan provinsi “tetangga” Bali itu siap memberangkatkan 35 orang relawan dari berbagai latar belakang dan berbagai organisasi. ***3***

Pewarta: Made Adnyana dan Naufal Fikri Yusuf
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Budayakan gemar baca empat buku sejarah Kota Tangerang diluncurkan

Dibaca bukunya biar jadi tahu asal muasal nama wilayah di Kota Tangerang dan menambah pengetahuan

Tangerang (ANTARA) – Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah meluncurkan empat buku sejarah dalam upaya mendorong budaya gemar membaca di masyarakat, dan menambah pengetahuan terkait dengan perkembangan daerah itu.

“Dibaca bukunya biar jadi tahu asal muasal nama wilayah di Kota Tangerang dan menambah pengetahuan,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Senin.

Keempat buku tersebut adalah Melacak Asal Muasal Kampung di Kota Tangerang, Wajah Kota Tangerang 2013 – 2018, Sketsa Hikayat Kota Tangerang, dan City Profile (Kebersamaan dalam Keragaman).

Dijelaskannya, era perkembangan media sosial menjadikan masyarakat gemar membaca berbagai hal yang disajikan di dunia maya, namun yang menjadi tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana memberikan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bukan sekadar sembarangan membaca informasi yang belum tentu kebenarannya, sehingga pemkot bisa memberikan ilmu yang bermanfaat melalui bahan bacaan yang baik,” katanya.

Ia menambahkan dengan adanya program Kampung Kita, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) diharapkan dapat mendorong minat baca masyarakat melalui penyediaan taman baca yang ada di tiap RT dan RW.

“Sumber informasi yang didapat anak-anak harus mampu memberikan edukasi yang baik,” katanya.

Selama lima hari penyelenggaraan, pameran perpustakaan dan kearsipan dihadiri sebanyak 1.100 pengunjung dengan jumlah buku yang disedekahkan sebanyak 540 buku.

“Tujuannya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung program gemar membaca,” katanya.

Baca juga: Museum Juang Taruna Tangerang sajikan sejarah “peristiwa Lengkong”

Baca juga: Perpustakaan desa yang “mati suri” di Tangerang-Banten digiatkan lagi

Pewarta: Sambas
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penataan Alun Alun Karawang-Jabar diintegrasikan dengan Masjid Agung

Sasaran dari integrasi penataan Alun Alun Karawang dengan Taman Kuliner Citarum adalah untuk mengembangkan sektor pariwisata, estetika kota serta untuk pengembangan perdagangan dan jasa

Karawang (ANTARA) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Acep Jamhuri menyatakan bahwa penataan Alun Alun Karawang akan diintegrasikan dengan pembangunan Masjid Agung dan Taman Kuliner Citarum di wilayah alun alun itu.

“Khusus untuk penataan alun alun, kita mendapatkan bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Barat sekitar Rp17 miliar,” katanya, di Karawang, Senin.

Sedangkan bantuan anggaran dari Pemprov Jabar untuk pembangunan Taman Kuliner Citarum nilainya sekitar Rp3 miliar.

Pada tahun ini Pemkab Karawang juga mendapatkan bantuan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk lanjutan renovasi Masjid Agung.

Menurut dia, sasaran dari proyek integrasi penataan Alun Alun Karawang dengan Taman Kuliner Citarum tersebut ialah untuk mengembangkan sektor pariwisata, estetika kota serta untuk pengembangan perdagangan dan jasa.

Kegiatan proyek pembangunan yang bersumber dari Pemprov Jabar itu konsep pembangunannya dibuat oleh tim dari Pemprov Jabar, etapi ada penyesuaian desain dari Pemkab Karawang. 

Baca juga: Karawang alokasikan Rp30 miliar renovasi masjid agung

Baca juga: Puluhan rakit ramaikan Festival Citarum

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gunung Bromo masih aman dikunjungi

…silakan saja kalau mau wisata ya, asalkan tidak mendekati radius satu kilometer dari kawah…

Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kasbani menyatakan kawasan wisata Gunung Bromo masih aman dikunjungi oleh wisatawan.

“Gunung Bromo masih aman, silakan saja kalau mau wisata ya, asalkan tidak mendekati radius satu kilometer dari kawah,” kata Kasbani di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin.

Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Hendra Gunawan sebelumnya mengatakan Gunung Bromo statusnya masih Waspada dan petugas terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut.

Ia mengatakan gunung api dengan tinggi 2.329 meter di atas permukaan laut itu sempat menimbulkan hujan abu di kawasan Pos Pantau Gunung Api (PPGA) Bromo yang berada di Desa Ngadisari, dan dari kawahnya terdengar suara dentuman.

“Secara kegempaan, jumlah letusan sebanyak lima kali dengan amplitudo 27-34 milimeter dengan durasi 16-46 detik, kemudian tremor terus menerus terekam dengan amplitudo 0,5-31 milimeter, sehingga kesimpulannya status Gunung Bromo masih Waspada atau Level II,” tuturnya.

Hendra mengimbau warga dan wisatawan tidak melakukan aktivitas di area dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Bromo.

“Kami imbau warga dan masyarakat juga menggunakan masker saat di luar rumah apabila sewaktu-waktu abu vulkanis melanda sejumlah kawasan di lereng Gunung Bromo,” katanya.

Baca juga:
PVMBG: Suara gemuruh terdengar dari kawah Gunung Bromo
Argosari Lumajang diguyur hujan abu vulkanik Gunung Bromo

 

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD Papua Barat: empat sungai di Wondama cukup berbahaya

Ada Sungai Sanduai, ini yang utama, dan cukup banyak memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur pada banjir bandang 2010. Lalu Sungai Anggris, SungaiManiwak, dan juga SungaiRasie

Manokwari (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa sebanyak empat sungai di wilayah ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, cukup berbahaya dan dinilai berpotesi menimbulkan banjir bandang di daerah tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir di Manokwari, Senin, mengatakan, kondisi di Sentani Jayapura, Provinsi Papua memiliki kemiripan dengan yang ada di Wasior,Teluk Wondama.

“Dan Wasior sudah pernah mengalami banjir bandang hebat dengan jumlah korban jiwa tidak sedikit pada tahun 2010. Jika  di Sentani ada Pegunungan Cycloop, maka kita di Wondama punya Gunung Wondiboi,” kata Derek.

Ia menyebutkan, di Wasior Teluk Wondama terdapat empat sungai besar yang melintasi permukiman padat penduduk. Empat sungai ini mengalir cukup deras dari Gunung Wondiboi, terutama saat hujan.

“Ada Sungai Sanduai, ini yang utama, dan cukup banyak memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur pada banjir bandang 2010. Lalu Sungai Anggris, Sungai Maniwak, dan  juga Sungai di Rasie,” katanya.

Empat sungai tersebut seluruhnya berada di wilayah Wasior dan berada di tengah pemukiman masyarakat. Karena itu, BPBD setempat diminta melakukan pengecekan secara rutin untuk mencegah pendangkalan.

Ia juga berharap Pemkab Wondama melakukan normalisasi secara rutin agar sedimentasi di empat sungai ini tidak menghambat aliran air.

“Karakter lahan di Wondama, terutama di daerah aliran sungai (DAS) ini tanah berpasir. Maka proses sedimentasi ini berlangsung sangat cepat, apalagi pas musim hujan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.

Derek Ampnir mengemukakan masyarakat Wasior sudah belajar banyak tentang mitigasi bencana di daerah tersebut. Ia pun yakin, pascabanjir bandang 2010 masyarakat di daerah ini sudah semakin tangguh.

“Sekarang tugas pemerintah daerah, menekan agar potensi banjir ini terus berkurang. Empat sungai ini harus diperhatikan, jangan sampai material menghalangi aliran air,” katanya.

Baca juga: Perencanaan pembangunan Wondama 2020 berbasis risiko bencana

Baca juga: Wasior dilanda banjir dengan ketinggian capai 1 meter

Baca juga: Warga Teluk Wondama-Papua Barat panik sungai meluap

Pewarta: Toyiban
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apresiasi prestasi Bekangdam, Gubernur Sumsel umrahkan dua prajurit

Saya atas nama masyarakat Sumatera Selatan, begitu bangga melihat kinerja Bekang yang sangat profesional dalam tubuh TNI AD. Karena itu di hari jadinya ke 70 tahun, saya ingin memberikan hadiah ibadah umroh untuk dua orang prajurit

Palembang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memberangkatkan dua prajurit Pembekalan dan Angkutan Kodam (Bekangdam) II/ Sriwijaya untuk melaksanakan ibadah umrah karena satuan tersebut berprestasi.

“Atas prestasi Bekangdam kami memberikan hadiah berupa memberangkatkan umrah untuk dua orang anggota di satuan itu,” kata gubernur saat menghadiri peringatan ke-70 Bekangdam II/Sriwijaya di Palembang, Senin.

Mengenai dua orang yang dipilih itu, katanya,  diserahkan kepada pimpinan Bekangdam untuk memilih siapa prajurit atau PNS yang akan diberangkatkan.

“Saya atas nama masyarakat Sumatera Selatan, begitu bangga melihat kinerja Bekang yang sangat profesional dalam tubuh TNI AD. Karena itu di hari jadinya ke 70 tahun, saya ingin memberikan hadiah ibadah umroh untuk dua orang prajurit,” kata dia.

Jadi pihaknya menyerahkan kepada Kepala Bekangdam untuk memilih perajurit atau ASN mana yang berhak mendapatkan hadiah umroh itu.

Dirinya secara pribadi dan sebagai Gubernur Sumsel, sangat bangga dan suka cita dengan diperingatinya hari jadi Bekang ke 70 Tahun 2019.

Oleh karena itu dia mengajak jajaran keluarga besar Bekang Kodam II Sriwijaya melakukan introspeksi diri sehinga ke depan satuan ini dapat lebih solid lagi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Saya yakin Bekang Kodam II Sriwijaya ini akan menjadi satuan yang profesional terutama dalam memberikan pelayanan persediaan logistik tempur dan angkutan perang yang canggih bagi TNI AD,” ujar dia.

Sementara Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan mengatakan, dalam memperingati hari jadi ini pihaknya mengajak jajarannya untuk tetap solid sehingga satuan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Pangdam berharap dalam perayaan ini, Bekang Kodam II Sriwijaya menjadi lebih baik dalam membantu peralatan yang dibutuhkan TNI AD.

Sementara itu Kepala Pembekalan dan Angkutan (Kabekang) Kodam II Sriwijaya, Letkol Benny Muthia Tampubolon mengatakan, dirinya akan berupaya menjadikan satuan Bekang menjadi yang profesional.

Oleh karena itu pihaknya minta dukungan semua pihak terutama prajurit agar Bekangdam semakin solid, tambah dia.

Baca juga: Babinsa berprestasi di NTB diberangkatkan umrah

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ASN korban banjir bandang Jayapura diminta segera melapor

ASN yang rumahnya terkena banjir bandang di Kabupaten Jayapura diharapkan segera membuat surat yang ditujukan kepada gubernur agar mendapat pertimbangan terhadap tunjangannya

Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura untuk segera melaporkan dirinya.

Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Elysa Auri, di Jayapura, Senin, mengatakan pejabat eselon II dan III serta ASN yang rumahnya terkena banjir bandang di Kabupaten Jayapura diharapkan segera membuat surat yang ditujukan kepada gubernur agar mendapat pertimbangan terhadap tunjangannya.

“Diketahui bersama bahwa musibah banjir bandang di Kabupaten Jayapura ini telah merusak banyak rumah warga hingga terlihat tidak layak huni bahkan tidak bisa ditinggali lagi,” katanya.

Menurut Elysa, Gubernur dan Sekda Provinsi Papua pada pekan lalu telah meninjau enam titik posko banjir bandang dan memberikan sumbangan sebesar Rp5 miliar serta bahan makanan yang dibutuhkan para korban.

“Bahkan Gubernur Papua juga telah mengusulkan para korban banjir di Kabupaten Jayapura untuk direlokasi ke beberapa tempat guna menghindari terjadinya bencana alam di kemudian hari,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua telah menerjunkan 520 ASN di lingkungannya untuk membantu evakuasi dan penanganan korban yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan sejak awal banjir bandang, pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu Pemkab Jayapura dalam menangani bencana alam yang menelan banyak korban.

“Gubernur Lukas Enembe juga telah melayangkan surat kepada kepala daerah di Papua untuk ikut serta membantu,” kata Hery. 

Baca juga: 520 ASN Pemprov Papua “diterjunkan” bantu penanganan korban banjir

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendikbud : UNBK hilangkan 99 persen kecurangan

Karena UN dijamin kejujurannya. Itu karena memang kita fokus pada kejujuran dulu

Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah berhasil menghilangkan hingga 99 persen kecurangan.

“Dengan UNBK ini, soal satu dengan yang lain tidak sama. Dan hampir empat tahun UNBK ini, menghilangkan 99 persen kecurangan,” katanya di Yogyakarta, Senin.

Muhadjir mengatakan Ujian Nasional (UN) saat ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena UNBK berhasil menghilangkan kecurangan dalam ujian, yang dulu sistemik dan terstruktur.

UNBK, menurut dia, juga meningkatkan kepercayaan diri siswa karena hasilnya diakui oleh publik maupun lembaga terkait.

“Karena UN dijamin kejujurannya. Itu karena memang kita fokus pada kejujuran dulu, baru sekarang secara bertahap kita benahi aspek kualitas UN,” ia menambahkan.

Sebanyak 1.524.104 murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti Ujian Nasional mulai Senin.

Ujian Nasional tingkat SMK berlangsung 25 Maret hingga 28 Maret, dan mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan. Hingga 99,5 persen ujian nasional tingkat SMK dilakukan berbasis komputer.

Baca juga:
1.524.104 siswa SMK ikuti UN

UN 2019 diikuti 8,3 juta peserta
 

Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Muhammadiyah tetapkan awal puasa 6 Mei

Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa tahun 1440 Hijriyah/ 2019 Masehi pada 6 Mei 2019.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan penetapan itu berdasarkan hasil perhitungan astronomi hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam Maklumat PP Muhammadiyah, dijelaskan mengenai awal puasa dan hari-hari besar lain, di antaranya 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah jatuh pada 5 Juni 2019.

Kemudian, 1 Zulhijah 2019 akan bertepatan dengan hari Jumat pada 2 Agustus 2019.

Selanjutnya, Hari Arafah 9 Zulhijah 1440 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu pada 10 Agustus 2019.

Terakhir, Idul Adha 10 Zulhijah akan bersamaan dengan hari Ahad yakni  11 Agustus 2019.

“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah,” kata Haedar.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MPTT asia tenggara gelar muzakarah di Batam

(Antara)-Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Asia Tenggara menggelar Muzakarah Pengkaderan pada 24-27 Maret 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Muzakarah Pengkaderan se-Asia Tenggara ini merupakan kali kedua sejak pertama kalinya diselenggarakan di Banda Aceh pada 2018 lalu.

Dua jenazah banjir di Sentani kembali ditemukan tim SAR gabungan

Jenazah yang ditemukan adalah bayi berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar satu tahun dan jasad laki-laki berusia sekitar 30 tahun

Jayapura (ANTARA) – Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap korban banjir bandang di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Senin (25/5) kembali menemukan dua jenazah.

“Jenazah yang ditemukan adalah bayi berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar satu tahun dan jasad laki-laki berusia sekitar 30 tahun,” kata Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhamad Aidi di Jayapura, Selasa.

Ia membenarkan adanya temuan dua jenazah di lokasi yang sama yakni di Tandjung Kwitar, BTN Gajah Mada. Temuan jenazah korban banjir bandang berawal dari laporan masyarakat yang turut serta dalam pencarian korban bayi laki-laki itu.

Saat dilakukan penyisiran, katanya, tim dari kesehatan TNI menemukan jasad bayi tersebut.

Beberapa saat kemudian tim dari Basarnas menemukan jasad lelaki berusia 30 tahun, kata Aidi, seraya menambahkan kedua jenazah saat ini sudah berada di RS Bhayangkara untuk diidentifikasi.

Dengan ditemukannya dua jenazah maka saat ini tercatat 105 orang meninggal, 94 orang lainnya dilaporkan hilang.

Banjir bandang yang terjadi Sabtu (16/3) menyebabkan 11.448 orang mengungsi termasuk penduduk yang mendiami pulau-pulau di sekitar Danau Sentani akibat meluapnya danau terbesar di Papua itu.

Baca juga: 74 korban banjir Sentani yang teridentifikasi kembali diumumkan

Baca juga: Arungi Danau Sentani, TNI berikan pelayanan kesehatan korban banjir

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI masih kaji game kurang bermanfaat

Paling lama satu bulan kita bisa bahkan lebih cepat lebih baik kan. Supaya orang tidak bingung

Jakarta (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan saat ini lembaga tersebut masih mengkaji sejumlah game video yang beredar di masyarakat namun dinilai kurang bermanfaat.

“Supaya kajian tentang ‘game’ yang dalam berbagai bentuk dan berbagai substansi, itu bisa dilihat secara substantif,” kata Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan ditemui di Jakarta pada Senin.

Menurut Amirsyah, sejumlah permainan video berpotensi membuat kecanduan dan melalaikan remaja dari tugas belajarnya. MUI menilai ada sejumlah game yang mengandung sisi tidak bermanfaat.

Saat ini, Amirsyah menjelaskan, MUI tengah melakukan kajian akademik dengan penilaian dari aspek kesehatan, dan psikologi.

Pengkajian untuk fatwa haram memainkan game tidak bermanfaat dijelaskan Amirsyah dapat selesai selama 1 bulan.

“Paling lama satu bulan kita bisa bahkan lebih cepat lebih baik kan. Supaya orang tidak bingung. Tidak ada keraguan, justru harus ada kepastian,” jelas Amirsyah yang menambahkan hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat.

MUI berharap masyarakat memainkan game-game yang mencerdaskan dan tidak memberi konten negatif kepada anak bangsa.

“Game itu ada yang positif dalam konteks edukasi, seperti untuk matematika, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi dalam bentuk substansi yang kekerasan, pornografi, horor, saya kira itu sangat jelas merusak pikiran-pikiran dari generasi muda kita. Bahkan tertanam sikap radikal teroris bagi mereka itu. Ini harus ditolak sesungguhnya,” kata Amirsyah.

Sebelumnya ada wacana dari masyarakat untuk melarang game Player’s Unknown Battle Ground (PUBG).

PUBG adalah permainan video jenis battle royal yang mengkompetisikan pesertanya mempertahankan nyawa menggunakan senjata dan beredar di telepon pintar.

Baca juga: PBNU akan bahas permainan PUBG

Baca juga: MUI kaji fatwa game PUBG
 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengungsi segera tempati hunian sementara

(Antara)-Pengungsi korban tsunami Selat Sunda, yang selama ini bertahan di pengungsian, dalam waktu dekat akan segera menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah. Relokasi ini dapat terlaksana karena pemerintah telah menyelesaikan 400 hunian sementara dari 824 hunian sementara yang direncanakan.

Status Gunung Anak Krakatau turun ke Level II Waspada

analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 25 Maret 2019, maka tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau diturunkan dari LEVEL III (Siaga) menjadi LEVEL II (Waspada)

Jakarta (ANTARA) – Terhitung sejak tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.00 WIB, Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan status Gunungapi Anak Krakatau dari LEVEL III (Siaga) menjadi LEVEL II (Waspada) dengan radius aman menjadi 2 kilo meter (km) dari sebelumnya 5 km .

“Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 25 Maret 2019, maka tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau diturunkan dari LEVEL III (Siaga) menjadi LEVEL II (Waspada) terhitung tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.00 WIB,” kata Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar di Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau cenderung menurun walaupun berfluktuasi kecil. Potensi erupsi masih ada namun dengan intensitas yang kecil dibandingkan periode erupsi Desember 2018 dan sebaran material hasil erupsi yang membahayakan hanya tersebar pada radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

Hasil pengamatan dan analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 25 Maret 2019, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau cenderung menurun walaupun berfluktuasi kecil. Potensi erupsi masih ada, namun dengan intensitas yang kecil dibandingkan periode erupsi Desember 2018 dan sebaran material hasil erupsi yang membahayakan hanya tersebar pada radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

Ditambahkan Rudy, secara visual Gunung Anak Krakatau, pasca periode erupsi intensif sejak Juni 2018 – 9 Januari 2019, masih sesekali mengeluarkan letusan asap putih uap air dengan tinggi kolom asap maksimal mencapai 1.000 meter di atas puncak. Pengamatan energi tremor cenderung menurun walaupun berfluktuatif serta tidak memperlihatkan indikasi deformasi yang signifikan pada tubuh gunung api.

Rekomendasi pada tingkat aktivitas Level II (WASPADA) ini adalah agar masyarakat/pengunjung/wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, yaitu di dalam pulau Gunung Anak Krakatau.

“Masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km dari Kawah Aktif. Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung harap tenang dan jangan mempercayai isu-isu tentang erupsi Gunung Krakatau yang akan menyebabkan tsunami, serta dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan BPBD setempat,” tambah Rudy.

Gunung api Anak Krakatau merupakan salah satu gunung aktif yang berada di Selat Sunda, muncul di antara Pulau Panjang, Pulau Sertung dan Pukau Rakata (Komplek Vulkanik Gunung Krakatau). Gunung api Anak Krakatau sejak pemunculannya tanggal 11 Juni 1927 hingga 2019, telah mengalami erupsi lebih dari 120 kali dengan waktu istirahat berkisar antara 1 – 6 tahun.

Erupsi selama lima tahun terakhir adalah letusan abu dan aliran lava. Pada Juni- Desember 2018 erupsi menerus terjadi beberapa kali dengan intensitas energi tremor erupsi terkuatnya terjadi pada bulan September.

Baca juga: Gunung Anak Krakatau alami kegempaan tremor menerus

Baca juga: Badan Geologi membahas strategi mitigasi Gunung Anak Krakatau

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur harapkan anak semakin cinta Al-Quran

Gerakan 1.000 guru mengaji di 4 desa itu patut mendapatkan penghargaan karena dengan program tersebut maka anak- anak di Muaraenim segera terbebas dari buta huruf Al Quran

Palembang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengharapkan anak atau generasi penerus di provinsi tersebut semakin cinta akan Al Quran sehingga iman dan takwa masyarakat di daerah itu semakin meningkat.

“Memang sekarang ini Kabupaten Muaraenim terus mengembangkan budaya anak cinta Al-Quran karena ada gerakan 1.000 guru mengaji,” kata gubernur saat penutupan MTQ di Muaraenim dalam pernyataan di Palembang, Senin.

“Saya bangga dengan Muaraenim karena satu visi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni dalam meningkatkan iman dan taqwa.

Memang, kata dia, sudah semestinya pemerintah jangan hanya menyukseskan kegiatan masyarakat dari sisi ekonomi saja, tapi juga iman dan takwa, dan itu sangat penting melalui pendidikan.

Lebih lanjut dia mengatakan, gerakan 1000 guru mengaji di 4 desa itu patut mendapatkan penghargaan karena dengan program tersebut maka anak- anak di Muaraenim segera terbebas dari buta huruf Al Quran.

Gubernur mengatakan, upaya memberantas buta huruf Al Quran ini diteruskan dan jangan pernah kendur. Bila perlu pemerintah bekerja keras mengupayakan masyarakat menjadi masyarakat yang agamis.

“Saya dengan Wakil Gubernur Mawardi Yahya sangat bangga melihat animo masyarakat yang sangat tinggi menjadi masyarakat yang agamis,” ujar dia.

Apalagi itu sudah menjadi program pihaknya saat menyampaikan visi misi di DPRD dan itu dimulai dengan program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz, kata dia.

Penanaman nilai agama, katanya, sangat penting terutama untuk membentengi kaum milenial agar tidak tergoda hal negatif, termasuk terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Atas dasar itu pula, dirinya menghimbau agar para pengasuh pondok pesantren  terus dan jangan lelah membina dan memberikan ilmu kepada anak didik.

“Bahkan, bukan tidak mungkin target Muaraenim menjadi kabupaten destinasi wisata religi menjadi kenyataan,” demikian Herman Deru.

Baca juga: Gerakan “Sumsel Mengaji” dimaksimalkan melalui rumah tahfidz

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019