Presiden : Indonesia tuan rumah Moto GP 2021

244 Views

ANTARA-Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah Moto GP 2021 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. direncanakan, Jalanan Mandalika, akan diubah menjadi sirkuit.

Pemerintah dorong perguruan tinggi fasilitasi mahasiswa berwirausaha

…Supaya mereka ke depan menjadi ‘entrepreneurs’ muda yang baik…

Jakarta (ANTARA) – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa berwirausaha sejak di bangku kuliah.

“Sekitar 75 sampai 375 juta orang terdampak great shifting pada sumber daya manusia. Tadinya mereka bekerja, tiba-tiba digantikan teknologi, pekerjaannya hilang,” katanya dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin.

Saat meresmikan Gedung Perkuliahan dan Auditorium Kampus Timur Universitas Kristen Petra di Surabaya, dia menjelaskan saat ini sudah banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi, oleh karena itu mahasiswa juga harus bersiap menjadi pencipta lapangan kerja, bukan hanya menjadi pegawai atau tenaga kerja saja.

“Akuntan dalam menghitung manual, pekerjaannya diganti sistem komputer. Ada juga public relation yang digantikan oleh artificial intelligence,” kata Nasir mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kini sebagian sudah diambil alih oleh teknologi.

Nasir juga mengatakan bahwa mahasiswa jurusan apa pun kini harus bisa memahami teknologi agar dapat memulai usaha berbasis teknologi dan inovasi, termasuk bagi mahasiswa rumpun sosial, ekonomi, dan humaniora.

“Dulu masalah literasi hanya pada membaca, menulis, berhitung. Ini tidak cukup, harus menambah literasi data. Data yang begitu besar, bagaimana kita manfaatkan. Bagi mahasiswa ilmu sosial, tidak bisa mengandalkan model yang ada, harus menambah kemampuan coding, programming. Supaya mereka ke depan menjadi entrepreneurs muda yang baik,”  katanya.

Nasir menyarankan perguruan tinggi swasta, termasuk Universitas Kristen Petra, mencari bakat wirausaha di kalangan mahasiswa, dan terus mendukung penajaman kemampuan wirausaha mereka hingga mampu meraih laba.

“Kalau bisa kreasi yang dihasilkan anak-anak kita mahasiswa, setiap enam bulan sekali ada pameran dengan business gathering, mengundang para masyarakat, para investor. Ini akan jadi bisnis tersendiri, sehingga universitas bisa punya holding unit yang bisa menciptakan profit,” katanya di hadapan pemimpin Universitas Kristen Petra dan ratusan mahasiswa.

Rektor Universitas Kristen Petra Djwantoro Hardjito mengemukakan universitas yang dia pimpin sudah menyiapkan beberapa program studi guna memudahkan lulusan masuk ke dunia industri, termasuk sebagai wirausahawan.

“Ada beberapa inisiatif yang kami sudah mulai, antara lain merevitalisasi prodi Sastra Inggris antara lain menjadi English for Creative Industry, mengasah dan mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dalam bahasa Inggris, termasuk film dan video,” jelasnya.

Universitas, ia melanjutkan, juga membuka program Digital Media untuk mendukung pengembangan bakat animasi dan game serta membuka beberapa program baru terkait industri kreatif seperti Design Fashion, Design Product, Strategic Communication dan Broadcast Journalism.

Baca juga:
Presiden ingin semangat wirausaha mahasiwa bangkit
Kemenperin gencar bentuk wirausaha baru, gandeng mahasiswa dan pelajar

 

Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gempa 5,5 SR guncang Aceh Singkil

Banda Aceh (ANTARA) – Gempa bumi berkekuatan 5,5 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Senin, pukul 20.25 WIB, namun tidak menyebabkan tsunami menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG Stasiun Geofisika Mata I’e menyatakan pusat gempa itu berada di koordinat 1,97 Lintang Utara dan 97,83 Bujur Timur, di laut sekitar 47 kilometer arah Barat Daya Aceh Singkil pada kedalaman 19 kilometer.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan di wilayah Aceh Singkil akibat gempa tersebut.

Staf Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil Rosiana melaporkan guncangan gempa bumi sangat terasa di wilayah Aceh Singkil.

“Sangat kuat getarannya. Kebetulan di Aceh Singkil saat ini hujan, dan mati lampu. Jika ada gempa susulan, kami mohon segera di informasikan,” katanya.

Baca juga:
Gempa 4,7 SR goyang Aceh Singkil
Aceh alami 294 kali bencana di 2018

 

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir timbulkan kerugian Rp5 miliar lebih di Tulungagung

Khusus tanaman padi saja, sawah yang terendam banjir mencapai 1.121 hektare. Belum komoditas tanaman lain…

Tulungagung (ANTARA) – Banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam sepekan terakhir membuat para petani yang lahannya terdampak banjir menanggung kerugian sampai Rp5 miliar lebih menurut data Dinas Pertanian dan Holtikultura setempat.

“Kalau diestimasi, nilai kerugian akibat banjir di sektor pertanian ini mencapai Rp5 miliaran lebih sedikit. Katakan asumsinya per hektare rata-rata bisa menghasilkan tujuh ton, maka taksiran kerugiannya ya Rp5,075 miliar. Sekitar itu,” kata Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Pertanian Tulungagung Gatot Rahayu di Tulungagung, Senin.

“Khusus tanaman padi saja, sawah yang terendam banjir mencapai 1.121 hektare. Belum komoditas tanaman lain,” ia menambahkan.

Ia menjelaskan 145 hektare dari total 1.121 hektare lahan tanaman padi yang terdampak banjir sudah pasti puso. 

Banjir juga berdampak pada 11 hektare tanaman melon dan tujuh hektare di antaranya diperkirakan puso. Selain itu banjir berdampak pada 33 hektare lahan tanaman cabai, 22 hektare di antaranya diperkirakan gagal panen.

Lima hektare lahan tanaman kacang panjang juga terdampak banjir dan diperkirakan puso semua, sementara lahan tanaman bawang merah yang terdampak banjir total 13 hektare dan sembilan hektare di antaranya diperkirakan puso.

Bencana banjir berdampak pada lahan-lahan pertanian di 12 dari total 19 kecamatan yang ada di Tulungagung.

“Terparah ada di dua kecamatan, yaitu di Campurdarat dan Sumbergempol,” kata Gatot.

Guna meringankan beban para petani, pemerintah kabupaten akan memberikan bantuan benih. Pemerintah daerah juga akan menyiapkan pompa untuk menyedot air yang hingga kini masih merendam tanaman petani.

Sampai sekarang sebagian sawah masih terendam banjir, meski airnya sudah menyusut dibandingkan dengan pada hari sebelumnya.

“Ini sedang kami siapkan bantuan berupa benih dan mesin pompa untuk menguras air yang masih menggenangi (sawah),” kata Gatot. 

Baca juga:
Puluhan hektare sawah di Tulungagung masih terendam banjir
Turap jembatan nasional di Tulungagung ambrol akibat banjir

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Sulsel berharap Masjid 99 Kubah digunakan Ramadhan

Makassar (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap Masjid 99 Kubah yang dibangun di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) Makassar sudah dapat digunakan pada bulan Ramadan tahun ini.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Makassar, Senin, mengatakan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel sudah menyampaikan beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum penyempurnaan mesjid dilakukan.

“Harapan kita begitu. Makanya kita harus sempurnakanlah, tadi BPKP sudah ketemu saya dan dia masih menunggu waktu sedikit lagi, karena ada tim ahli yang harus memberikan pendapat,” katanya.

Dirinya juga berencana akan meninjau langsung masjid tersebut demi memastikan apa saja kekurangan dari pembangunan rumah ibadah itu.

Ini dilakukan untuk lebih mempercepat progres pembangunan masjid yang bisa terlihat begitu jelas dari Pantai Losari ini.

“Baguslah kalau sudah siap nanti saya pergi tinjau, kapan kita bisa, terus apalagi yang kurang yang harus disempurnakan supaya Ramadan yang akan datang sudah bisa dimanfaatkan,”  jelasnya.

Baca juga: Indonesia akan miliki Taman Miniatur 99 Masjid Dunia
Baca juga: Masjid 99 Kubah akan diluncurkan 16 Maret

 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi mahasiswa berakhir bentrok

Mahasiswa melempar batu ke arah aparat kepolisian Polda Sultra yang melakukan pengamanan di depan pintu gerbang kantor Gubernur Sulawesi Tenggara saat aksi unuk rasa meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut semua IUP Pertambangan di Konawe Kepulauan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (11/3/2019). Aksi mahasiswa yang tergabung dari BEM Universitas Haluoleo tersebut berakhir bentrok karena Gubernur Sulawesi Tenggara tidak menemui mahasiswa yang membuat mereka melempari blokade kepolisian. ANTARA FOTO/Jojon/hp.

Komunitas Malioboro akan gelar “Merti Malioboro” eratkan persaudaraan

biasanya kegiatan ‘merti’ identik dengan bersih-bersih, maka untuk kali ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya

Yogyakarta (ANTARA) – Berbagai komunitas yang tergabung dalam Forum Lintas Komunitas Malioboro untuk pertama kalinya akan menggelar kegiatan “Merti Malioboro”, Selasa (12/3), guna mempererat hubungan persaudaraan antar komunitas di kawasan tersebut.

“Jika biasanya kegiatan ‘merti’ identik dengan bersih-bersih, maka untuk kali ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya. Mulai dari kenduri dan acara puncaknya adalah pentas wayang kulit,” kata Ketua Forum Lintas Komunitas Malioboro Edy Susanto di Yogyakarta, Senin.

Kenduri akan digelar di pintu barat Kepatihan dengan total 80 tumpeng yang berasal dari berbagai komunitas di Malioboro. Seusai acara, tumpeng tersebut akan dibagikan ke pengunjung atau wisatawan yang ada di kawasan Malioboro. Selama mengikuti kenduri, seluruh komunitas di Malioboro akan kompak menggunakan busana tradisional Yogyakarta.

Seusai kenduri akan dilanjutkan kegiatan pentas wayang kulit dengan dalang Ki Seno Nugroho, namun lakon yang akan dipentaskan masih dirahasiakan.

Dalam kegiatan tersebut, rencananya juga akan diisi dengan acara deklarasi berupa komitmen seluruh komunitas di kawasan utama wisata tersebut untuk selalu menjaga solidaritas, persaudaraan sekaligus menjaga suasana agar selalu kondusif apalagi dalam waktu dekat akan digelar Pemilu 2019.

“Sebagai kawasan utama wisata di Kota Yogyakarta, kami dari komunitas sangat berharap agar suasana di kawasan wisata ini tetap aman, kondusif dan nyaman. Tidak ada suasana atau tindakan yang memperkeruh suasana di Malioboro,” katanya.

Sementara itu, Ketua PKL Malioboro Rudiarto mengatakan, akan mengundang KPU Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai bagian dari kegiatan tersebut. “Kami berharap, proses demokrasi bisa berjalan lancar sehingga suasana di Yogyakarta tetap kondusif, begitu pula dengan di Malioboro. Wisatawan tetap harus merasa nyaman,” katanya.

Ia pun berharap, kegiatan “Merti Malioboro” yang baru akan digelar untuk pertama kali tersebut memperoleh apresiasi yang baik dari seluruh pihak sehingga bisa digelar secara rutin setiap tahunnnya.

Sebelumnya, seluruh komunitas di kawasan Malioboro sudah memiliki kesepakatan bersama untuk libur selama 1×24 jam setiap Selasa Wage. Waktu libur tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membersihkan Malioboro secara gotong royong.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi bentuk komitmen seluruh komunitas di kawasan Malioboro dalam menjaga kawasan tersebut agar tetap kondusif.

“Tidak hanya dari segi ekonomi dan fisiknya saja, tetapi juga menjaga hubungan atau relasi sosial antar seluruh komunitas agar terus terjalin dengan harmonis. Semangat ‘paseduluran’ ini yang harus dijaga,” kata Haryadi. 

Baca juga: Jalan Malioboro dibersihkan dengan mesin pengepel pedestrian

Baca juga: Drainase kawasan cagar budaya Malioboro direvitalisasi tahun depan

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Sumsel dorong penggunaan teknologi manfaatkan potensi perikanan

Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong masyarakat setempat menggunakan teknologi dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi perikanan yang  mulai dilirik sebagai sumber penghasilan keluarga.

“Penggunaan teknologi dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengembangan produksi serta mengolah potensi daerah tersebut secara maksimal,” kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya di Palembang, Senin.

Dengan kemampuan mengembangkan, memanfaatkan dan mengolah potensi perikanan secara maksimal, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dia menjelaskan, hingga kini masyarakat yang menekuni usaha sektor perikanan sebagian besar masih melakukan cara tradisional dan sebatas memproduksi ikan segar dari perairan tangkap dan langsung dijual ke pasar tradisional.

Penggunaan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produksi ikan dan mengolahnya menjadi berbagai produk turunan sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang menekuni usaha tersebut.

Selama ini ikan yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan di sugai dan laut serta budidaya langsung dijual ke pasar, hanya sebagian kecil yang mampu mengolahnya menjadi produk yang dapat disimpan lama seperti ikan asap, ikan asin, nugget ikan, ikan kaleng, dan produk olahan lainnya.

Selain mendorong penggunaan teknologi, pihaknya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Balai Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah melakukan penelitian dan pengembangan beragam produk turunan ikan.

Provinsi ini memiliki luas perikanan umum dan daratan terluas di Indonesia yakni mencapai 2,5 juta hektare, meliputi Sungai Musi beserta anak sungai, rawa, dan danau.

Pemanfaatan potensi daerah tersebut akan terus dilakukan dengan cara-cara yang baru sehingga bisa memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kata Wagub.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Murid SD korban banjir terancam tidak ujian

Sudah lebih satu minggu, pascabanjir bandang yang terjadi pada Kamis (28/2) lalu, aktivitas belajar mengajar di SD Sama terhenti. Apalagi sampai sekarang, kami bersama orang tua murid masih mengungsi karena takut kembali ke Lingkungan Sama

Mamuju (ANTARA) – Puluhan murid Sekolah Dasar (SD) terancam tidak bisa mengikuti ujian akibat mereka masih ikut mengungsi bersama orang tua mereka.

Guru SD Sama Suardi, ditemui di lokasi pengungsian di Dusun Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Senin sore mengatakan, ada 63 anak didiknya saat ini berada di tenda pengungsian karena ikut orang tuanya.

“Sudah lebih satu minggu, pascabanjir bandang yang terjadi pada Kamis (28/2) lalu, aktivitas belajar mengajar di SD Sama terhenti. Apalagi sampai sekarang, kami bersama orang tua murid masih mengungsi karena takut kembali ke Lingkungan Sama,” terang Suardi.

Bahkan, kata dia, ada sembilan murid kelas enam yang seharusnya akan mengikuti ujian akhir sekolah pada bulan depan (April), juga tengah berada di pengungsian dan tidak bisa mengikuti aktivitas belajar.

Ia menyatakan, walaupun SD Sama tidak mengalami kerusakan berarti saat banjir bandang menerjang kawasan itu, namun karena seluruh warga di kawasan itu mengungsi, termasuk para guru dan murid, sehingga aktivitas belajar di sekolah tersebut tidak bisa dilaksanakan.

“Jadi, aktivitas belajar mengajar bisa dikatakan lumpuh karena guru dan seluruh murid semuanya mengungsi. Hanya pagar yang rusak sementara ruang kelas tidak terlalu terdampak saat terjadinya banjir bandang itu,” tutur Suardi.

Ia berharap pemerintah setempat khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dapat mencarikan tempat atau sekolah terdekat agar para murid SD Sama bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

“Kami berharap ada tempat sementara bagi anak didik kami sebab ini sudah masa-masa ujian. Kami juga berharap agar pemerintah mengupayakan alat penerangan di tenda pengungsian agar walaupun mengungsi anak-anak tetap bisa belajar,” harap Suardi.

Sebanyak 59 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 273 jiwa yang didominasi anak-anak dan perempuan mengungsi dari rumah-rumah mereka di Lingkungan Sama karena khawatir akan terjadi longsor, pascabanjir bandang menerjang kawasan itu, pada Kamis (28/2).

Pada saat banjir bandang tersebut sebanyak lima rumah warga Kampung Sama hilang terseret air.

Kemudian, pascabanjir bandang tersebut, warga kembali panik setelah adanya retakan di kawasan perbukitan yang mengelilingi Kampung Sama.

Akhirnya, pada Kamis (7/3) warga Lingkungan Sama mengungsi di Kantor Lurah Bebanga Kecamatan Kalukku selama tiga hari namun setelah masa tanggap darurat berakhir pada Minggu (10/3) warga akhirnya mencari tempat pengungsian sendiri setelah menolak dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

Pewarta: Amirullah
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelayanan rumah sakit di Pati setara hotel berbintang

Pati (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus  mendorong kualitas pelayanan di rumah sakit yang ada di daerah setempat bisa  seperti pelayanan di hotel berbintang, mengingat pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan prioritas utama, kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin.

“Kami berkomitmen pelayanan kesehatan merupakan nomor satu. Untuk itulah pelayanan di rumah sakit harus menyerupai kualitas pelayanan di hotel berbintang,” ucapnya saat membuka kegiatan Workshop Akreditasi UPTD Labkesda Pati, Senin.

Apalagi, lanjut dia, rumah sakit di Pati memiliki gedung yang bagus dan fasilitas, namun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak bagus tentu berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan.

Untuk itu, dia berharap dengan kegiatan ini bukan hanya menargetkan nilai yang baik saja, melainkan memikirkan soal hasil dalam melayani pasien menjadi lebih baik.

Sri Pudji Lestariningsih Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pati mengatakan workshop ini dilakukan menuju akreditasi di tahun 2019.

Tujuan penyelenggaraan workshop ini, katanya, untuk persiapan akreditasi guna meningkatkan pengetahuan kemampuan pimpinan staf dan para labkes, sehingga dalam penggalangan komitmen dan pembentukan tim akreditasi lebih mudah.

“Kami harapkan dapat meningkatkan akses pelayanan laboratorium kesehatan yang bermutu dan berkualitas berkomitmen bersama untuk mencapai akreditasi,” ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menag: teladani pendidikan Islam dari Hasyim dan Dahlan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak umat untuk meneladani nilai-nilai pendidikan Islam yang telah dicontohkan KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan.

Dalam acara Halaqah Pengembangan Pendidikan Islam (HAPPI) 2019 di Jakarta, Senin (11/3), Lukman mengatakan Hasyim adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan Dahlan mendirikan Muhammadiyah.

Menurut Menag, dua kiai tersebut mencontohkan pendidikan agama tidak hanya dilakukan dengan transfer pengetahuan saja tapi diamalkan dalam praktik akhlak yang baik.

Hasyim, kata dia, saat menuntut ilmu dan masih menjadi murid di Madura, mengajukan diri untuk menerima tawaran sang guru Syaikhuna Kholil Bangkalan untuk membantu orang tua yang sangat ingin bertemu sang kiai di pesantren Madura itu.

Orang tua itu sudah sangat renta dan begitu ingin bertemu Kholil. Hasyim mengajukan diri untuk menggendong orang tua pulang pergi agar bisa mempertemukan dengan Kiai Kholil.

Sementara Dahlan mencontohkan saat mengajar surat Al Maun berulang-ulang tanpa berganti materi sampai ditanya oleh muridnya.

Mendapati pertanyaan muridnya, kata Lukman, pendiri Muhammadiyah itu menanyakan apakah surat yang dipelajari itu sudah dipraktikkan atau belum.

Akhirnya, kata dia, murid Dahlan mempraktikkan surat tersebut untuk membantu fakir miskin.

“Kisah KH Ahmad Dahlan, kita mendapatkan pelajaran bahwa amal adalah kata kunci. Ilmu yang tidak diamalkan, ibarat bulir-bulir padi yang tak kunjung dimasak menjadi nasi. Sampai kapanpun, itu tetap akan menjadi padi, tak bisa dimakan, tak bisa mengenyangkan orang,” kata dia.

“Itulah esensi pendidikan. Tantangan kita di era yang sangat cepat berubah ini bagaimana mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengamalkan pendidikan itu,” kata dia.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menghadapi tantangan bencana alam di Jawa Timur Oleh Louis Rika Stevani

Saat ini memang banjir merupakan peringkat nomor satu bencana yang sering terjadi di Jawa Timur.

Madiun (ANTARA) – Wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ngawi dilewati oleh Sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Di wilayah Ngawi, tepatnya di Kecamatan Pitu, terjadi titik pertemuan di antara kedua sungai tersebut, yakni Bengawan Madiun dengan Bengawan Solo dari arah hulu.

Bila curah hujan di Wonogiri dan Solo, keduanya di Jawa Tengah, serta wilayah Madiun, Ponorogo, dan Magetan tinggi, maka akan terjadi luapan air dari kedua sungai tersebut yang menggenangi daerah sekitar.

Saat debit air Bengawan Solo tinggi, air anak sungai yang juga sedang tinggi akan sulit mengalirkan air. Bahkan, malah akan terjadi aliran balik dan meluap.

Yudi, warga Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mengatakan air mulai masuk dalam rumahnya pada Rabu (6/3) dini hari saat banjir Madiun melanda. Wargapun mulai mengungsi ke rumah warga yang aman karena ketiggian air terus bertambah.

Ternak sapi, kambing, dan ayam dikeluarkan. Beberapa ada yang memilih bertahan di tepi jalan menunggu bantuan. “Tidak mengira kalau air sampai masuk dan hampir mengenai atap rumah. Ini lebih parah dari banjir yang terakhir,” ungkap Yudi.

Desa Purworejo merupakan satu dari puluhan desa di Kabupaten Madiun yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Bengawan Madiun dan anak sungainya. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 5 meter.

Data BPBD setempat mencatat, jumlah wilayah di Kabupaten Madiun yang terdampak bencana banjir mencapai 12 kecamatan, 56 desa, 5.707 KK, 497 hektare lahan pertanian, 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Kecamatan yang terdampak tersebut antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.

Dahsyatnya imbas banjir, membuat Bupati Madiun Ahmad Dawami menetapkan status darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Madiun.

Status darurat bencana banjir ditetapkan mulai tanggal 6-19 Maret 2019 tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2019 yang ditandatangani Bupati pada Rabu (6/3).

Kerugian akibat banjir kali ini diperkirakan mencapai Rp50 miliar lebih. Kerugian itu dimungkinkan terus bertambah karena Pemkab Madiun masih melakukan pendataan di semua sektor, baik pertanian, infrastruktur, dan lainnya.

Hal itu belum termasuk banjir yang melanda wilayah Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan kondisi akses jalan tol Madiun dan jalan arteri Madiun-Surabaya yang lumpuh selama beberapa hari akibat luapan sungai tersebut.

Tentu, bencana alam tidak diinginkan oleh semua pihak. Karenanya, semua dituntut untuk waspada, mengingat semua jenis bencana alam bisa terjadi setiap saat tanpa tahu kapan dan dimana.

Seperti saat berlangsungnya musim hujan, beberapa wilayah di Madiun dan bahkan Jawa Timur sangat berpotensi terjadi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Namun waktu pastinya, tiada yang tahu.

Mitigasi bencana perlu dilakukan lebih intensif oleh para pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Bupati Madiun Ahmad Dawami bahkan langsung menyatakan bahwa banjir yang melanda wilayahnya itu adalahkesalahan manusia, yakni, karena kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Di antaranya, perilaku membuang sampah sembarangan.

“Penyebabnya kita sendiri. Yakni, permasalahan sampah, permasalahan rasa memiliki terhadap aset kabupaten, aset nasional yang masih kurang. Jadi ketika tidak ada rasa memiliki, ketika ada tanggul bocor sedikit, dibiarkan, akhirnya jebol,” kata Bupati Dawami.

Jebolnya tanggul tersebut salah satunya terjadi di tanggul Sungai Jeroan, anak sungai Bengawan Madiun, yang ada di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo.

Sebanyak tujuh titik di tanggul tersebut jebol dengan rata-rata panjang ambrol berkisar antara 10 hingga 20 meter. Jebolnya tanggul tersebut diduga akibat tidak mampu menampung debit air yang meningkat seiring tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Madiun dan sekitarnya pada Selasa (5/3) sore hingga Rabu (6/3) dini hari.

Bupati mengajak agar banjir besar yang melanda Kabupaten Madiun dan daerah sekitarnya menjadi pelajaran untuk lebih baik dalam menjaga lingkungan. Hal itu karena banjir merupakan masalah bersama. Semua pihak, termasuk masyarakat, juga harus terlibat, tidak hanya tanggung jawab pemerintah.

Manusia tidak bisa mencegah terjadinya banjir ataupun bencana. Namun dengan mitigasi banjir dan bencana lainnya yang disiapkan bersama pemerintah dengan masyarakat, dapat mengurangi dampak dan kerugian yang ditimbulkan.

Tanggap bencana

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya agar Jawa Timur tanggap terhadap bencana. Terkait antisipasi banjir, Gubernur Khofifah menyampaikan, pihaknya sedang memfinalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim agar bisa menyiapkan kabupaten mana saja yang bisa menyediakan lahan untuk sudetan Sungai Bengawan Solo.

“Sesuai pemetaan sudetan Bengawan Solo idealnya lima, namun sekarang baru ada dua yang ada di Bojonegoro dan Sidayu, Gresik, sehingga dibutuhkan tiga sudetan lagi,” kata dia.

Ditambahkan, perawatan embung-embung yang sudah ada harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena memiliki manfaat yang cukup besar, yakni sebagai penampungan air ketika hujan, dan sumber air ketika kemarau.

“Di Jatim ada sekitar 416 desa yang berpotensi kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan, maka diperlukan embung untuk bisa menyimpan dan memanfaatkan air,” ujar mantan Menteri Sosial ini.

Ia juga meminta masyarakat Jatim untuk bisa “living harmony with disaster” mengingat topografi wilayah Jatim. Masyarakat Jatim harus mengetahui bahwa lima bencana tertinggi sangat mungkin terjadi di Jatim, yaitu banjir, kebakaran, angin, termasuk di dalamnya puting beliung, dan tanah longsor.

“Saat ini memang banjir merupakan peringkat nomor satu bencana yang sering terjadi di Jawa Timur,” ujar Gubernur Khofifah saat meninjau banjir di Kabupaten Madiun dan Ngawi.

Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut juga akan menyiapkan pendekatan nonstruktur berupa sebuah sistem peringatan dini atau “early warning system” akan terjadinya bencana berbasis digital. Hal ini penting dilakukan mengingat topografi wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang memungkinkan sering terjadi bencana.

“Kami sedang mengomunikasikan dengan provider-provider agar bisa mengirimkan informasi kepada masyarakat akan terjadinya bencana lewat SMS, misalnya,” kata dia.

Saat ini masyarakat hampir semuanya memiliki gawai. Oleh sebab itu, harus bisa dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam hal antisipasi atau tanggap bencana.

Dicontohkan, untuk banjir di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh adanya luapan sungai Bengawan Solo yang masuknya lewat kali Madiun, sehingga dibutuhkan waktu sekitar enam jam air akan sampai Ponorogo dan sekitar 10 jam sampai Ngawi.

“Nantinya akan ada pemberitahuan lewat HP warga, bahwa dalam waktu sekian jam akan terjadi banjir di wilayahnya,” katanya.

Jika teknologi itu bisa diterapkan maka masyarakat akan lebih bisa mengantisipasi dan waspada terhadap bencana.

Upaya peringatan dini berupa pendekatan nonstuktur kepada masyarakat tersebut sangatlah penting dalam mitigasi bencana. Sebab, hal itu merupakan bentuk edukasi guna meningkatkan kesadaran tanggap bencana.

Sehingga, warga di pinggiran Bengawan Madiun dan Begawan Solo tidak lupa akan potensi banjir. Sebab, biasanya warga akan lupa jika banjir telah surut dan musim hujan telah lewat, sampai terjadi lagi banjir berikutnya. (*)

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petani Temanggung dibekali ilmu iklim

Bagaimanana mengadaptasi kondisi iklim kaitannya dengan penananman. Iklim itu sebenarnya kondisi cuaca rata-rata. Cuaca itu unsurnya ada suhu, kelembaban, curah hujan, angin dan sebagainya

Temanggung (ANTARA) – Puluhan petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dibekali ilmu iklim dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tahap 3 di Desa Tegalsari, Kedu.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang Tuban Wiyoso di Temanggung, Senin, mengatakan SLI ini untuk pembelajaran pada petani berkaitan dengan penanaman guna mengantisipasi iklim ekstrem.

“Bagaimanana mengadaptasi kondisi iklim kaitannya dengan penananman. Iklim itu sebenarnya kondisi cuaca rata-rata. Cuaca itu unsurnya ada suhu, kelembaban, curah hujan, angin dan sebagainya,” katanya.

Ia menuturkan dengan kegiatan SLI, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ingin menyosialisasikan pentingnya informasi iklim dalam mendukung kegiatan pertanian di Indonesia.

“Kegiatan SLI merupakan cara BMKG sebagai penyedia informasi dan petani sebagai end user berinteraksi melalui penyuluh petani lapangan,” katanya.

Menurut dia, dari beberapa kegiatan SLI Tahap 3 yang dilaksankan selama satu musim tanam, secara umum menunjukkan peningkatan produksi dengan persentase hingga 30 persen dibanding rata-rata produksinya.

Ia mengatakan hal ini menunjukkan dengan adanya kegiatan SLI pada aktivitas kelompok tani yang telah mendapatkan pemahaman informasi iklim dan memanfaatkan produk informasi iklim dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

SLI Tahap 3 ini dilaksankan di lahan persawahan dan saung yang sudah disiapkan, berada di hamparan persawahan milik kelompok tani di Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.

Lahan belajar berupa areal tanaman pangan sebanyak tiga petak  kurang lebih seluas 2.000 meter persegi yang dibagi menjadi 30 titik pengamatan pada pertotongan garis diagonal serta lingkungan di sekitarnya.

“Petak belajar atau demplot dikelola sesuai kebiasaan petani setempat, baik dari segi pemupukan, pengairan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT),” katanya.

Ia menuturkan prinsip pendidikan SLI Tahap 3 adalah memberikan peran yang seluas-luasnya kepada petani untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengalamannya dan memadukan dengan informasi yang diperoleh dari para pemandu dalam rangka antisipasi dampak iklim ekstrim juga materi dan praktik mengenai budidaya serta penanggulangan hama penyakit.

Selain itu, peserta juga dibekali materi, antara lain tentang pengenalan alat ukur cuaca dan iklim, mengenal perbedaan cuaca dan iklim, proses pembentukan hujan, kadar air tanah,
pemanfaatan informasi iklim untuk pertanian, penyimpangan iklim dan iklim ekstrem, pengaruh iklim terhadap OPT, dan kalender tanam. 

Ia menuturkan melalui SLI dengan adanya informasi iklim dan cuaca hama dan penyaklit terkait iklim cuaca, misalnya lembab banyak penyakit, kondisi cuaca lembab atau kering itu erat kaitannya dengan hama dan penyakit, nanti dibimbing oleh penyuluh juga,
peserta dari petani dari kelompok tani, PPLl, babinsa. sebagian besar petani. total 25 orang.

selama 4 bulan mulai penanaman, nanti setiap 10 hari sekali diamati sampai panen , setiap 10 hari seklai ada diskusi, mengamati hama, mengamati pertumbuhan, mengamati cuaca, iklim di gubuk ini.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur: perangkat desa evaluasi diri wujudkan pelayanan

Boyolali (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua perangkat desa melakukan evaluasi diri untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Kami mengajak seluruh perangkat desa melakukan evaluasi diri, setelah lahirnya Undang Undang Desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,” kata Ganjar Pranowo, saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali, di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Senin.

Ganjar Pranowo mengatakan melakukan evaluasi diri, misalnya mulai dari perencanaan hingga monitoring apakah sudah berjalan dengan baik. Perangkat desa sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa, apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan bisa cukup responsif terhadap komplain dari masyarakat.

“Pertanyaan itu, hampir tiap hari ditanyakan oleh masyarakat kepada saya selaku Gubernur Jateng. Meskipun, persoalan masyarakat mampu difilter di setiap tingkatan pemerintah dan diselesaikan dengan cepat,” kata Gubernur.

Gubernur mencontohkan komplain mengenai kerusakan jalan desa. Hal ini, desa harus bertanggung jawab memperbaiki. Apakah sudah masuk perencanaan atau belum, ada dana atau tidak. Jika kurang dananya dapat meminta bantuan keuangan.

Menurut dia, persoalan yang terjadi di masyarakat tidak bisa langsung dapat diselesaikan karena keterbatasan anggaran membuat penanganan masalah dilakukan secara bertahap.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah desa lebih kreatif dan inovatif dalam mencari peluang pendapatan desanya. Desa mempunyai kewenangan membuat badan usaha milik desa (BUMDes), sehingga bisa inovasi yang dapat mencari sumber dana agar memberikan layanan masyarakat dengan baik.

“Kami minta perangkat desa juga meningkatkan koordinasi dengan kepala desa yang disesuaikan dengan tingkat herarkinya serta haru memegang teguh etika pemerintahan,” katanya.

Dia mengatakan Jateng memiliki 7.809 desa, dan tertinggi se-Indonesia dana desanya, maka kualitas pembangunan tingkat desa harus lebih baik, begitu juga penyelesaian permasalahan di tingkat masyarakatnya.

Hal itu, kata dia, seperti Program Keluarga Harapan dan penerima bantuan sosial nontunai yang belum tepat sasaran. dan Rehabilitasi Rumah Tak layak Huni (RTLH).

“Perangkat desa yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat langsung harus melakukan koreksi dan evaluasi. Hal ini, menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat desa,” kata Gubernur yang didampingi Bupati Boyolali Seno Samodro. (*)

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kota Serang targetkan mulai 2020 seluruh jalan gunakan beton

Alasan mengapa memilih betonisasi karena dilihat dari sisi manfaat dan kekuatan jalan bisa bertahan lebih lama. Jadi nanti 80 persen jalan Kota Serang harus beton

Serang (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan mulai Tahun Anggaran 2020 seluruh jalan di Kota Serang menggunakan kontruksi beton, karena dinilai kemanfaatan dan kekuatannya lebih bagus dibandingkan dengan aspal atau hotmix.

“Diharapkan pada tahun 2020 di seluruh jalan-jalan se-Kota Serang sudah dibeton. Kita targetkan sekitar 80 persen jalan di Kota Serang pakai beton. Hal ini diharapkan agar mobilisasi baik transportasi maupun masyarakat lebih mudah, dan perekonomian juga bisa lebih meningkat,” kata Wali Kota Serang Syafrudin, dalam kunjungan kerja di Kecamatan Serang, di Serang, Senin (11/3).

Syafrudin menegaskan, target pembangunan jalan kontruksi beton dimulai Tahun 2020 tersebut, karena pada tahun 2019 belum dianggarkan. Sebab, pihaknya tidak ikut dalam pembahasan anggaran tahun 2019, sehingga belum bisa merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

“Alasan mengapa memilih betonisasi karena dilihat dari sisi manfaat dan kekuatan jalan bisa bertahan lebih lama. Jadi nanti 80 persen jalan Kota Serang harus beton,” kata Syafrudin.

Ia juga meminta para kepala kelurahan di Kota Serang untuk bisa memanfaatkan dana kelurahan yang nilainya masing-masing kelurahan Rp370 juta, untuk kepentingan masyarakat termasuk pembangunan jalan-jalan gang di masing-masing kelurahan.

“Kami perintahkan ke kelurahan, dan kecamatan agar jalan yang berlobang untuk secepatnya diperbaiki serta kalau bisa dibeton. Ya kita ini seharusnya malu Kota Serang ibu kota Provinsi Banten, akan tetapi jalan-jalan masih banyak yang rusak. Harapan kita agar secepatnya terealisasi dan masyarakat bisa merasakannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang Muhammad Ridwan mengatakan, untuk pemeliharaan jalan dan drainase Tahun 2019 dianggarkan diatas Rp1 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang. Diharapkan anggaran pemeliharaan jalan dan drainase yang nilainya hampir Rp2 miliar bisa mengurangi kerusakan jalan dan drainase di titik-titik tertentu di Kota Serang yang selama ini sering terjadi banjir.

“Kita sudah cek ke lapangan, dan ternyata ditemukan banyak ruas jalan dan drainase yang rusak seperti di depan Hotel Le dian. Maka dari itu, kita anggarkan kurang lebih Rp1 miliar pada tahun ini supaya tidak ada lagi jalan-jalan terutama jalan protokol yang berlubang,” kata Ridwan.

Ia berharap, bangunan liar yang menutupi drainase tersebut secepatnya dibongkar, agar tidak menimbulkan banjir dikala musim hujan datang.

“Kami berharap bangunan-bangunan yang menutupi drainase agar dibongkar dan akan dinormalisasi, supaya tidak menimbulkan banjir. Mudah-mudahan di Kota Serang terjadi banyak perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya. ***1***

Pewarta: Mulyana
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mensos: dana bansos PKH naik menjadi Rp34 triliun

Jumlah warga miskin turun, namun anggaran PKH mengalami kenaikan karena pemerintah tidak boleh dikotomi dan jumlah warga miskin sebesar 9,6 persen tersebut merupakan angka yang cukup besar,

Lumajang (ANTARA) – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dana bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) pada  2019 naik menjadi Rp34 triliun dari tahun 2018 sebesar Rp19,2 triliun, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan masyarakat di Indonesia semakin sejahtera.

“Melalui kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk DPR, maka anggaran PKH tahun ini naik dari Rp19,2 triliun tahun lalu, kini menjadi Rp34 triliun,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan dalam dialog sosialisasi penyaluran program PKH dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) di GOR Wirabhakti Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin.

Menurut dia, program PKH dan BPNT tersebut diharapkan menjadi program yang dapat mengurangi beban masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga semua pihak harus menjaga misi PKH untuk mengurangi beban masyarakat prasejahtera.

“Target pemerintah melaksanakan bantuan sosial diharapkan dapat menekan angka kemiskinan yang berdasarkan survei BPS pada September 2018 tercatat sebanyak 9,66 persen dan angka tersebut sudah turun dibandingkan hasil  survei BPS pada Maret 2019 sebesar 9,8 persen,” katanya.

Ia menjelaskan target pemerintah dengan melaksanakan muatan bantuan sosial maka dharapkan jumlah warga miskin pada akhir  2019 bisa ditekan menjadi 9,0 persen dan berdampak pada gini ratio juga, sehingga program sosial tersebut harus dilaksanakan dengan 6T yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

“Jumlah warga miskin turun, namun anggaran PKH mengalami kenaikan karena pemerintah tidak boleh dikotomi dan jumlah warga miskin sebesar 9,6 persen tersebut merupakan angka yang cukup besar, sehingga perlu adanya peningkatan anggaran bansos baik PKH maupun BPNT karena besarnya anggaran itu untuk percepatan pengentasan bagi keluarga prasejahtera,” katanya.

Agus berharap peningkatan dana bansos tersebut dapat mempercepat masyarakat menjadi sejahtera karena keluarga penerima manfaat (KPM) yang lulus tidak akan menerima bantuan lagi, sehingga akan digantikan warga yang belum menerima dan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan ada 46.398 keluarga penerima manfaat PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp54,3 miliar dan penerima BPNT sebanyak 89.871 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp9,8 miliar.

“Dengan jumlah pendamping PKH sebanyak 144 orang, maka PKH dan BPNT merupakan program pemerintah pusat yang sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang,” katanya.

Ia berharap pelaksanaan pencairan PKH berjalan secara benar dan lancar karena besarnya jumlah bantuan sosial PKH dan BPNT yang diterima Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 dan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk melakukan pengawasan.

Dalam kesempatan itu, dialog sosialisasi penyaluran PKH dan BPNT di Lumajang juga dihadiri oleh anggota III BPK RI Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dan Kepala BNI Lumajang Ario Seno Aji.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Padang Panjang perbaiki pengelolaan arsip melalui GNSTA

GNSTA bertujuan agar mutu penyelenggaraan kearsipan berjalan lebih baik. Pencanangan dijadwalkan pada 14 Maret 2019 dan akan dihadiri Kepala Arsip Nasional RI (ANRI)

Padang Panjang (ANTARA) – Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, segera mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) untuk memperbaiki pengelolaan arsip di setiap perangkat daerah setempat.

“GNSTA bertujuan agar mutu penyelenggaraan kearsipan berjalan lebih baik. Pencanangan dijadwalkan pada 14 Maret 2019 dan akan dihadiri Kepala Arsip Nasional RI (ANRI),” kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Panjang, Alvi Sena di Padang Panjang, Senin.

Ia menerangkan pengelolaan arsip di daerah itu masih di kategori “kurang”. Di Sumbar, Padang Panjang berada di peringkat ke lima dalam pengelolaan kearsipan.

Hal itu disebabkan masih banyak parameter yang belum terpenuhi salah satunya tenaga kearsipan yang idealnya ada satu orang di setiap perangkat daerah, namun Padang Panjang baru memiliki satu orang arsiparis.

Di samping itu, setiap bidang di setiap perangkat daerah seharusnya memiliki satu orang pengelola arsip dan kondisi tersebut belum berjalan di Padang Panjang karena kurang sumber daya manusia.

“Peraturannya ada di UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, masih banyak yang kami belum penuhi,” katanya.

Pada 2020, kata dia, ANRI akan melakukan evaluasi pengelolaan arsip di seluruh daerah di Indonesia bekerja sama dengan Bareskrim Polri.

Menurut dia,  hal itu menunjukkan pengelolaan arsip yang tidak tertib dapat menjadi pidana. Evaluasi tersebut juga berlaku bagi setiap lembaga atau organisasi yang menerima dana dari pemerintah dalam aktivitasnya.

“Karena itu pengelolaan arsip sejak sekarang sudah harus menjadi perhatian di daerah. Kami sedang sosialisasikan urusan ini ke perangkat daerah,” katanya.

Meski saat ini peringkat pengelolaan arsip di Padang Panjang udah naik dari peringkat 12 pada 2017 menjadi ke lima, menurutnya berada di kategori “kurang” menunjukkan tertib arsip di daerah itu masih harus diperbaiki.

Pewarta: Syahrul Rahmat dan Ira Febrianti
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPD minta BNPB bantu penanganan bencana di Labuan Bajo

Kupang (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre Garu berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat membantu menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

“Bencana alam di Kabupaten Manggarai Barat telah berdampak luas sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu penanggulangannya karena sudah lima hari akses transportasi dari Labuan Bajo menuju kabupaten lain di Pulau Flores lumpuh total,” kata Andre Garu ketika menghubungi Antara usai bertemu dengan Kepala BNPB, Letjen (TNI) Doni Manardo, Senin.

Ia mengatakan, kehadiran BNPB sangat dibutuhkan untuk mempercepat upaya penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor yang telah menyebabkan delapan korban tewas dan ratusan rumah penduduk terendam banjir serta putusnya akses transportasi darat di Pulau Flores itu.

Andre berharap BNPB dapat melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Labuan Bajo sehingga tidak berdampak luas pada pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat daerah itu.

“Masyarakat Manggarai Barat sangat berharap penanganan bencana ini dilakukan secara maksimal sehingga tidak berdampak pada kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang telah menjadi tujuan wisata internasional,” kata Andre.

Andre berharap BNPB juga dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat mengalokasikan bantuan dana penanganan bencana alam untuk menanggulangi bencana di kabupaten ujung barat pulau Flores itu.

Menurut politisi Partai Hanura ini, berdasarkan informasi Kepala BNPB, Letjen (TNI) Doni Monardo bahwa BNPB telah mengirimkan tim ke Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan identifikasi terhadap dampak bencana alam yang melanda kabupaten ujung barat pulau Flores ini.

“BNPB sudah turunkan tim ke Labuan Bajo untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam upaya penanganan bencana alam di Labuan Bajo,” kata Andre. ***3***
 

Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

P4TKI Malang catat 9.840 pekerja migran diberangkatkan pada 2018

“Selama 2018, yang kami proses sebanyak 9.840 Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan. Tiap bulannya kurang lebih 700 orang,”

Malang (ANTARA) – Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kantor Regional Malang mencatat ada sebanyak 9.840 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal sepuluh wilayah kabupaten kota di Jawa Timur, yang diberangkatkan ke luar negeri pada 2018.

Kepala P4TKI Kantor Regional Malang Muhammad Iqbal mengatakan bahwa beberapa wilayah yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Timur adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, termasuk juga Kabupaten Banyuwangi.

“Selama 2018, yang kami proses sebanyak 9.840 Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan. Tiap bulannya kurang lebih 700 orang,” kata Iqbal, dalam Dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kota Malang, Senin.

Untuk wilayah kerja P4TKI Malang sendiri meliputi wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.

Iqbal menjelaskan, dari total sebanyak 9.840 pekerja migran tersebut, tidak seluruhnya merupakan pekerja baru. Namun, ada juga pekerja migran yang sempat pulang ke Indonesia, kemudian ingin berangkat kembali untuk bekerja di luar negeri.

“Keberangkatan mereka itu tergantung musimnya juga, biasanya terjadi peningkatan pada awal tahun, sesudah Idul Fitri, dan akhir tahun,” kata Iqbal.

Pada wilayah kerja P4TKI Malang, terdapat kurang lebih sebanyak 73 perusahaan yang terdaftar sebagai penyalur tenaga kerja resmi. Kota Malang sendiri merupakan salah satu pusat para penyalur tenaga kerja untuk wilayah Timur Tengah.

“Kota Malang merupakan tempat transit. Banyak perusahaan penyalur yang ada di sini, akan tetapi tenaga kerja bersumber dari luar wilayah Kota Malang,” kata Iqbal.

Khusus untuk Kota Malang, tercatat ada sebanyak 166 pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 orang merupakan pekerja perempuan.

Baca juga: Kompetensi jadi kunci perlindungan pekerja migran

Baca juga: Padma Indonesia: Januari-Maret 27 pekerja migran asal NTT meninggal

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ACT NTB galang kepedulian untuk rakyat Palestina

Mataram (ANTARA) – Lembaga nirlaba yang berpusat di Indonesia Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat, menggalang kepedulian untuk rakyat Palestina yang terus terpuruk dalam blokade Israel.

“Seperti di kota-kota besar lainnya, Mataram juga ikut menyuarakan dukungan untuk Palestina. Ini sebagai bentuk kepedulian kami untuk masyarakat Palestina, yang hingga kini masih terpuruk dalam blokade Israel,” kata Tim Kemitraan ACT NTB, Juaini Pratama di Mataram, Senin (11/3).

ACT-MRI, kata dia, sudah menggelar aksi kepedulian “Indonesia selamatkan Palestina” pada saat hari bebas dari kendaraan bermotor (car free day) Minggu (10/3) , di Jalan Udayana Kota Mataram.

Aksi kepedulian yang digagas oleh ACT tersebut turut didukung oleh Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), dan sejumlah komunitas pemuda di NTB.

Sejak 1967, kata dia, Israel telah menghancurkan ribuan rumah, sekolah, dan tempat usaha milik warga Palestina.

Selama lebih dari lima dekade, Palestina menjadi salah satu negara yang memiliki pengangguran terbesar di seluruh dunia akibat konflik berkepanjangan.

“Dan sekarang kelaparan dan krisis air bersih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Palestina. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi anak-anak di Palestina banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi karena orang tua mereka kurang mampu membeli pangan yang memadai,” ucap Juaini.

Hingga saat ini, ACT terus berupaya menyediakan pangan bagi warga Palestina yang amat membutuhkan. Selain melalui program Humanity Card dan Dapur Umum Indonesia, ACT berencana mengirim bantuan pangan dalam skala masif untuk Palestina. Ribuan ton bahan pangan seperti tepung, gula, dan susu akan dilayarkan menuju Palestina melalui program Kapal Kemanusiaan Palestina.

Koordinator relawan aksi kepedulian, Hari Ahmadi mengatakan, selain menyuarakan dukungan, peserta aksi juga menggalang dana yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Penggalangan dana tersebut dilakukan dengan cara yang unik, yakni dengan memberikan jasa pengecekan kesehatan, cukur rambut, pembacaan puisi hingga lukis hena. Hasil keuntungan dari penjualan jasa tersebut didonasikan untuk Palestina.

“Mereka adalah mitra kami (ACT-MRI) yang memang sama-sama peduli Palestina. Untuk di Mataram sendiri, aksi kepedulian Palestina yang didukung oleh berbagai lembaga dan seluruh komunitas di NTB, adalah yang pertama kalinya. Semoga ini awal baik agar selalu bersinergi dalam membantu saudara saudara kita di Palestina,” ujarnya. ***3***

Pewarta: Awaludin
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah akan mudahkan masyarakat akses perguruan tinggi

Solo (ANTARA) –
Pemerintah akan memudahkan masyarakat mengakses Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi informasi.

“Saat ini UNS dan sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia sudah menggunakan ‘online learning’. Kemenristek sudah mendorong bahkan untuk menggunakan 50 persen pembelajaran jarak jauh tidak perlu izin,” kata Direktur Jenderal Pengajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI Ismunandar pada acara puncak Dies Natalis ke-43 UNS di Auditorium UNS di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan teknologi informasi merupakan salah satu tantangan dalam pendidikan dalam melakukan inovasi. Ia berharap dengan upaya tersebut angka partisipasi kasar penduduk Indonesia yang mengakses perguruan tinggi dapat meningkat.

Berdasarkan data, dikatakannya, saat ini angka partisipasi kasar Indonesia untuk jumlah penduduk usia kuliah di kisaran 19-23 tahun yang berkesempatan atau berkemungkinan mengikuti pendidikan tinggi baru 34 persen.

“Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita (negara lain, red) yang sudah hampir 90 persen. Padahal kita dikaruniai jumlah penduduk yang besar atau disebut dengan bonus demografi,” katanya.

Terkait hal itu, dikatakannya, menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pendidikan tinggi.

“Kami di Kemenristekdikti menargetkan lima tahun ke depan angka partisipasi kasar meningkat menjadi 50 persen. Ini merupakan tugas yang besar karena dalam empat tahun terakhir angka ini hanya meningkat lima persen,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong UNS meningkatkan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

“Kami mendorong kiprah UNS makin besar karena publikasi dan karya-karyanya yang menjadi bahan untuk inovasi,” katanya.

Sementara itu, Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan capaian prestasi dan akreditasi UNS kian meningkat dari masa ke masa, termasuk pengembangan inovasi manajemen dan kepedulian UNS terhadap kebudayaan Indonesia, seperti pembentukan Rumah Diaspora Jawa dan peresmian Confusius Institute.

“Ini adalah laporan dies terakhir saya sebagai Rektor UNS karena insyaallah pada tanggal 13 April 2019 akan berakhir masa jabatan dan pengabdian saya sebagai rektor,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi UNS karena setiap tahun selalu muncul gagasan dan ide-ide baru serta memiliki kepedulian tinggi kepada UMKM dan dunia kebencanaan.

“Setelah berbadan hukum, saya kira UNS akan melaju lebih pesat. Selamat ulang tahun. Semoga UNS bisa menjadi kiblat selanjutnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan,” katanya.(*)

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR nilai BPJN tak indahkan usulan terkait antisipasi bencana

Seharusnya di saat musim hujan seperti ini sudah banyak alat berat yang sudah disiapkan di setiap daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan akan longsor

Kupang (ANTARA) – Komisi V DPR RI menilai Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kupang tak mengindahkan usulan dari DPR terkait penempatan alat-alat berat di daerah rawan bencana saat musim hujan.

“Seharusnya di saat musim hujan seperti ini sudah banyak alat berat yang sudah disiapkan di setiap daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan akan longsor. Contohnya di Manggarai Barat, distribusi alat berat lambat karena tak ada persiapan yang matang,” kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis kepada Antara di Kupang, Senin.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kejadian bencana tanah longsor dan banjir di dua kecamatan di Manggarai Barat yang mengakibatkan delapan orang warga meninggal dunia dan menutup sejumlah ruas jalan Trans Flores sehingga sampai saat ini proses membersihkan material longsor belum selesai.

Longsor yang terjadi di Manggarai Barat itu melumpuhkan jalan Trans Flores. Sehingga mengakibatkan transportasi dari Ruteng menuju Labuan Bajo dan sebaliknya lumpuh total.

Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu juga mengatakan masalah kesiapan untuk menghadapi longsor tersebut sebenarnya sudah ia sampaikan dalam setiap rapat, saat bersama dengan Kementerian PUPR dan mitra Komivi V lainnya.

Kurangnya alat-alat berat di lapangan juga membuktikan kurang adanya persiapan dari berbagai pihak sehingga kejadian seperti di kampung Culu saat proses mengali reruntuhan longsor untuk mencari korban yang tertimbun longsor memakan waktu yang lama.

Disamping itu ia juga mengkritisi tak adanya pengauditan pembangunan jembatan sehingga kasus seperti putusnya jembatan di Manggarai Barat akibat banjir juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

“Jembatan-jembatan kami sudah minta untuk diaudit sehingga jangan sampai karena hujan terus menerus ditambah angin kencang sehingga rusak. Kami sudah minta terus menerus tetapi tidak juga dilakukan.” tambah dia.

Sebenarnya kata dia anggaran untuk pengadaan alat berat serta anggaran untuk pengauditan sudah ada. Jadi kata dia tidak ada alasannya bahwa tak ada alat berat atau anggaran lainnya untuk antisipasi bencana.

“Jembatan yang putus serta lambannya pekerjaan membersihkan jalan yang tertimbun longsor menunjukkan bahwa BPJN NTT tak bekerja dengan baik,” tutur dia.

Politisi partai Gerindra itu juga sudah meminta BPJN Kupang untuk secepatnya membersihkan reruntuhan longsor serta secepatnya memperbaiki jalan Trans Flores.

Baca juga: Distribusi bantuan ke pengungsi Culu NTT harus dipikul

Baca juga: Pemerintah bersihkan belasan titik longsor Trans Flores

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Gunung Kidul sosialisasikan pengggunaan e-Office

Gunung Kidul (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyosialisasikan Peraturan Presiden tentang Satu Peta dan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintah berbasis Elektronik dengan memperkenalkan e-Office kepada Aparatur Sipil Negara dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah.

“E-Office ini untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam melakukan pengelolaan dokumen surat menyurat serta aktivitas perkantoran secara online,” kata Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gunung Kidul Kelik Yuniantoro di Gunung Kidul, Senin (11/3).

Dia mengatakan e-Office sebagai bentuk transformasi digital. Selain siapkan e-Office, pihaknya juga menyiapkan regulasi tata naskah dinas elektronik (TNDE).

TNDE adalah payung hukum yang digunakan untuk menyamakan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas dan keterpaduan dalam pengelolaan tata naskah dinas.

“TNDE dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih, salah tafsir, dan juga menghindari pemborosan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas,” katanya.

Kelik mengatakan pihaknya menyiapkan OPD untuk mengelola akun media sosial, sebagai salah satu media sosialisasi kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul perlu mendayagunakan media sosial sebagai salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi. Pemanfaat media sosial dapat menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan yang timbul di masyarakat,” katanya.

Salah seorang pegiat media sosial Gunung Kidul Yusuf Aditya Putratama mengatakan pentingnya media sosial dalam perkembangan saat ini menjadi salah satu media untuk sosialisasi. Disamping gratis, media sosial sudah banyak diakses masyarakat.

“Menggunakan media sosial, OPD bisa memberikan berita terkini kepada masyarakat. Bahkan bisa interaksi jika terjadi permasalahan. Jadi jangan takut menggunakan media sosial untuk kepentingan publikasi,” katanya. ***3***

Pewarta: Sutarmi
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tanah Datar canangkan pencak silat masuk ekstrakurikuler sekolah

Batusangkar (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mencanangkan pencak silat masuk ekstrakurikuler sekolah sebagai salah satu upaya melestarikan olahraga tradisional tersebut.

“Saya berkeinginan olah raga pencak silat masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah untuk tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA minimal untuk kelas satu dan dua,” kata Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi di Batusangkar, Senin (11/3).

Selain pencat silat sebagai tradisi asli Sumatera Barat, menurutnya, menerapkan silat dalam ekstrakurikuler di sekolah adalah salah satu upaya dalam pembinaan moral pelajar.

Ia menilai adanya ekstrakurikuler pencak silat di sekolah, dan program rumah tahfiz yang telah terlaksana di Tanah Datar sebagai wadah untuk menjadikan anak penghafal qur’an adalah kombinasi tepat untuk membina karakter mereka.

Menurut dia, kalau hati mereka sudah dibekali dengan Alquran, fisiknya sudah dibekali dengan silat, maka mereka akan menjadi pribadi yang kuat dalam memperjuangkan bangsa.

“Kalau dahulu kita belajar silat itu di surau, sekarang surau itu kita ganti dengan sekolah. Tempatnya beda tapi pemaknaannya sama,” katanya.

Ia mengatakan di Tanah Datar sudah ada sebanyak 156 rumah tahfiz,14 rumah diantaranya dibiayai langsung oleh pemerintahan daerah. Ia menargetkan di setiap kecamatan bahkan nagari harus punya satu rumah tahfiz.

“Harapannya dengan adanya rumah tahfiz tersebut tingkat kenakalan remaja di Tanah Datar akan berkurang,” ujarnya.

Sebelumnya ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Barat Fauzi Bahar di Batusangkar mengatakan bahwa Tanah Datar memiliki aliran silat yang harus dilestarikan.

Ia menilai silek (silat) di Sumatera Barat ibarat orang umat kehilangan ulama. Kalau ulama meninggal tidak ada gantinya. Kalau dulu ada Buya Hamka sekarang sudah tidak ada gantinya.

“Begitu juga dengan silat, kalau tua silat itu sudah meninggal, maka aliran silat itu juga akan hilang dengan sendirinya,” katanya.

Ia mengaku untuk melestarikan silat tersebut pihaknya akan membukukan semua jenis silat yang ada di Sumatera Barat. ***3***

Pewarta: Syahrul Rahmat dan Etri Saputra
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengungsi korban banjir Mamuju dirikan tenda darurat

Mamuju (ANTARA) – Ratusan pengungsi korban banjir Lingkungan Sama, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, terpaksa mendirikan tenda darurat secara swadaya setelah pemerintah setempat menghentikan masa tanggap darurat, pada Minggu (10/3).

Dari pantauan di lokasi pembangunan tenda darurat di Dusun Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada Senin (11/3) sore, ratusan warga yang didominasi anak-anak dan perempuan terlihat memenuhi tenda darurat yang berjarak sekitar satu kilometer dari permukiman mereka di Lingkungan Sama.

Di kawasan yang terletak sekitar empat kilometer dari jalan poros antarprovinsi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah itu, warga mendirikan tenda panjang kemudian menyekat menggunakan batang-batang kayu sebagai pembatas masing-masing Kepala Keluarga (KK).

Tenda yang sebagian besar bocor dan tidak memiliki dinding itu didirikan di atas lahan milik warga setempat dengan menggunakan alas seadanya.

“Warga mendirikan tenda disini karena tidak mau kembali ke rumah masing-masing setelah masa tanggap darurat berakhir sejak kemarin (Minggu),” kata Kepala Lingkungan Sama Basir, ditemui di posko darurat yang dibangun warga, Senin sore.

Ia mengatakan, ada 59 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 273 jiwa yang didominasi anak-anak dan perempuan mengungsi dari rumah-rumah mereka di Lingkungan Sama karena khawatir akan terjadi longsor, pascabanjir bandang menerjang kawasan itu, pada Kamis (28/2).

Pada saat banjir bandang tersebut, tambahnya, sebanyak lima rumah warga Kampung Sama hilang terseret air.

Kemudian, pascabanjir bandang tersebut, warga kembali panik setelah adanya retakan di kawasan perbukitan yang mengelilingi Lingkungan Sama.

Akhirnya, pada Kamis (7/3) warga Lingkungan Sama mengungsi di Kantor Lurah Bebanga Kecamatan Kalukku selama tiga hari.

“Memang, warga menginginkan bisa bertahan di Kantor Lurah Bebanga tetapi karena pemerintah sudah menetapkan akhir masa tanggap darurat sementara warga tidak berani kembali ke rumahnya sehingga mencari lahan untuk ditempati,” ujarnya.

“Kami berharap, ada solusi dari pemerintah sebab sebagian besar pengungsi adalah anak-anak yang jumlahnya mencapai lebih 100 orang. Jadi, kami tidak tahu sampai kapan akan bertahan disini sebab untuk kembali ke Kampung Sama sudah tidak mungkin karena sudah tidak layak dan tidak aman didiami,” terang Basir.

Ia menyatakan, warga tidak berani kembali ke rumahnya masing-masing di Lingkungan Sama karena kondisinya sangat membahayakan.

Kawasan itu, lanjutnya, dikelilingi perbukitan dan sungai sehingga setiap terjadi hujan, warga ketakutan karena khawatir terjadi longsor dan banjir.

“Banjir yang paling kami takutkan, apalagi saat ini ada retakan di perbukitan sehingga Lingkungan Sama sudah tidak aman lagi dihuni.Lingkungan Sama dikelilingi perbukitan dan sungai sehingga jika terjadi longsor atau banjir, tidak ada tempat berlindung atau mengungsi yang aman. Itulah alasan warga termasuk saya tidak berani kembali kesana,” tutur Basir.

Kepala Lingkungan itu berharap, pemerintah mencarikan lahan yang aman dan tidak jauh dari Lingkungan Sama sebagai lokasi relokasi warga.

“Kami berharap bisa direlokasi tidak jauh dari lokasi Lingkungan Sama sebab kebun dan lahan pertanian sebagai satu-satunya sumber penghidupan masyarakat masih bisa dikelola. Hanya tempat bermukim yang sudah tidak layak di Lingkungan Sama,” terang Basir. ***3***

Pewarta: Amirullah
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pameran Iptek 2019 diharapkan menarik 1.000 peserta mancanegara

Jakarta (ANTARA) – Indonesia Science Expo (ISE) 2019 diharapkan dapat menarik 1.000 peserta mancanegara untuk mempromosikan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta meningkatkan kerja sama atau sinergi para pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, industri, perguruan tinggi, penyedia produk iptek dan masyarakat.

“Lewat penyelenggaraan yang rutin dilakukan di setiap tahun, ISE diharapkan menjadi barometer kemajuan iptek di Tanah Air,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko dalam acara peluncuran ISE 2019 di Jakarta, senin.

Para peserta luar negeri, antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, China, Jepang, India, Korea, Nigeria, Australia, Inggris, Jerman dan Prancis.

LIPI mengharapkan sekitar 80 ribu pengunjung dari semua kalangan mengunjungi dan melihat hasil iptek di ISE 2019.

“ISE bertujuan untuk memperkenalkan hasil-hasil riset semua orang dari semua kalangan ke masyarakat. Tapi di lain sisi kita juga ingin membuat masyarakat bisa menikmati produk ‘science’ (sains) secara langsung,” katanya.

Dia juga berharap akan ada banyak nota kesepahaman dan kerja sama yang terjalin dari berbagai pemangku kepentingan yang datang di acara itu.

Dia mengatakan ISE 2019 juga menjadi upaya untuk menarik lebih banyak investasi dari luar untuk masuk ke dalam negeri dalam rangka pengembangan iptek dan meningkatkan inovasi melalui terbentuknya kerja sama yang dihasilkan selama interaksi.

ISE 2019 yang bertemakan Today and Beyond akan diselenggarakan pada 23-26 Oktober di Indonesia
Convention Exhibition BSD, Serpong.

“Pemilihan tema ini adalah adalah sebuah pesan untuk menjadikan ilmu pengetahuan menjadi landasan dan modal dasar untuk masa depan yang lebih baik
secara berkelanjutan,” tuturnya.

ISE 2019 akan menampilkan pameran iptek dan inovasi industri dari lembaga riset dan perguruan tinggi serta pameran karya ilmiah dari remaja dan anak-anak peserta kompetisi ilmiah Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventors Award.

Yang berbeda dari perhelatan tahun-tahun sebelumnya, pada 2019 perhelatan ISE berbarengan dengan penyelenggaraan International Exhibition of Young
Inventor (IEYI) yang merupakan kompetisi ilmiah remaja internasional untuk mendorong inovasi dan penemuan di mana Indonesia menjadi tuan rumah.

Sejak diselenggarakan pertama kali pada 2015, Indonesia Science Expo (ISE) menjadi ajang untuk memperkenalkan hasil -hasil terkini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

ISE juga menjadi wadah bagi penyedia dan pemakai hasil riset di berbagai sektor untuk saling bertemu sehingga diharapkan ada sejumlah kerja sama yang akan terbentuk.

Penyelenggaraan ISE menjadi momen komunikasi para peneliti serta pelaku dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan masyarakat luas.

Selain itu, ISE juga akan disertai dengan kegiatan konferensi ilmiah internasional dan nasional, berbagai lokakarya teknis, serta beragam ajang edukasi ilmiah untuk publik seperti Science Show, Science Art, dan Science Movie.

ISE 2019 diikuti antara lain dari berbagai kementerian, perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga penelitian dan pengembangan, swasta dan industri. (*)

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ACT Aceh galang dana bantu Pianto yang mengalami gizi buruk

Banda Aceh (ANTARA) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban keluarga Pianto (2), bayi yang sedang melawan gizi buruk berasal dari Kota Subulussalam, Aceh, kini menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit Banda Aceh.

“Dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya hidup selama masa pengobatan adik kita Pianto, dan pemberdayaan ekonomi keluarganya,” kata Kepala Cabang ACT Aceh Husaini Ismail di Banda Aceh, Senin.

Ia mengatakan, ACT Cabang Aceh berupaya meringankan beban keluarga Pianto melalui kampanye di kitabisa.com dengan laman https://www.kitabisa.com/dukungadikpianto.

Bisa juga menyalurkan donasi ke rekening Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 010 0193 000 9205 atas nama Aksi Cepat Tanggap, atau menghubungi ACT Aceh di nomor seluler 0822 8326 9008.

Pianto Syahputra Laia, bayi mungil terlihat terkulai lemas di atas kasur khusus di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh.

Jarum infus menusuk bagian lengan tangan pada tubuh si pasien tersebut. Pernafasannya menggunakan alat bantu selang yang tersambung ke alat canggih, dan terletak di atas kepalanya.

Kedua orang tua dari bayi malang ini Fanetona Laia, dan Jernih Hati Nduru tinggal di Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Subulussalam, telah menerima santunan dari Global Zakat melalui MRI Subulussalam, sehingga bisa membawa anaknya untuk berobat RSUDZA, Jumat (1/3).

Ketika ACT Cabang Aceh, dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Banda Aceh mengunjunginya pada Jumat (9/3), tampak ibu Pianto, Jernih setia menemani di samping sang anak.

“Meski demikian, keluarga kecil ini masih sangat membutuhkan uluran tangan para dermawan,” ucap Husaini.

Jernih (27) mengaku, baru mengetahui anak menderita gizi buruk, setelah diawali diare berkelanjutan ketika usianya sekitar tiga bulan. Waktu itu, lanjutnya, Jernih dan suaminya, membawa putranya ke RSUD Subulussalam.

“Dokter mendiagnosanya mengalami gizi buruk. Seminggu di sana, kondisinya pun berangsur membaik,” katanya.

Penyakit tersebut kembali menghantui ketika Pianto berusia 1,8 tahun. Kali ini kondisinya semakin parah ditandai berat badan si anak turun drastis dari lima kilogram menjadi 2,5 kilogram pada hari kedua di rawat, dan hari ketiga naik menjadi empat kilogram.

Tim dokter rumah sakit setempat menyebut, penyakit gizi buruk diderita Pianto mulai menyebabkan komplikasi penyakit lain berupa anemia, dan kesehatan jantung yang mulai terganggu. Bayi ini harus di rujuk ke RSUDZA di Banda Aceh atau rumah sakit di Medan, Sumatera Utara.

Mendengar hal tersebut, keluarga kecil ini sempat frustasi dan kebingungan harus membawa anaknya ke rumah sakit di kedua ibu kota provinsi, karena kondisi ekonomi mereka tergolong sangat cukup sulit. Sehari-hari, Fanetona dan anak sulungnya cuma bekerja sebagai tukang babat di salah satu perusahaan di Subulussalam, dan Jernih berstatus ibu rumah tangga yang merawat Pianto di rumah.

“Dalam sebulan, penghasilan keluarga kami di bawah Rp400 ribu. Uang itu dicukup-cukupkan selama ini. Jangankan membeli baju baru, bisa makan dengan uang sebesar itu saja kami sudah sangat bersyukur,” kata Jernih.
***3***

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ibu Negara ajak masyarakat jaga lingkungan dengan menanam mangrove

mari kita bersama – sama menanam pohon mangrove dan menjaga kelestarianya agar ekosistem tetap terjaga.

Pandeglang (ANTARA) – Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari, salah satunya dengan lakukan penanaman mangrove.

“Penanaman pohon mangrove ini bukan hanya di pesisir pantai PLTU dan kawasan pantai Labuan saja, akan tetapi penanaman pohon mangrove ini serentak dilakukan di 10 provinsi di Indonesia,” kata Iriana Joko Widodo saat melakukan penanaman mangrove di pantai kawasan PLTU Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, di Pandeglang, Banten, Senin.

Kedatangan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di pesisir pantai PLTU didampingi istri Wakil Presiden (Wapres) Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan sejumlah istri dan perwakilan menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK). HadHa dalam kesempatan tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Forkopimda Kabupaten Pandeglang.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan total mangrove yang ditanam ada 53 ribu pohon. Jumlah tersebut adalah penanaman awal dari 1 juta pohon yang akan ditanam. Meskpun dengan kondisi cuaca hujan, tidak mengurangi semangat untuk menanam mangrove, karena ini merupakan upaya meminimalisir dampak gelombang tinggi di pesisir pantai.

“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menanam pohon mangrove dan menjaga kelestarianya agar ekosistem tetap terjaga,” katanya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, penanaman mangrove adalah sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat pada lingkungan. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Ibu negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan perwakilan menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) yang telah peduli terhadap lingkungan dan kelestarian ekosistem mangrove di Kabupaten Pandeglang.

“Ini adalah wujud nyata kepedulian kita pada lingkungan. Kami menyampaikan terimakasih kepada ibu negara beserta rombongan yang telah memberikan kepedulian bagi lingkungan pantai di Pandeglang,” katanya.

Penanaman pohon mangrove dilakukan serentak di sepuluh tempat yaitu di kawasan pantai Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Kecamatan Pasir Saleti Lampung Timur, Lemah Wungkuk Cirebon Jawa Barat, Sawo Jajar Brebes Jawa Tengah, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Pohuwato Gorontalo, Donggala Sulawesi Tengah Pantai Cereme Nusa Tenggara Barat, serta Teluk Ambon Maluku, dan Pandeglang Banten. (*)

Pewarta: Mulyana
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR main drum di Banda Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menunjukkan kebolehannya memainkan alat musik drum bersama artis lokal usai membuka acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Senin.

Basuki Hadimuljono mengenakan baju putih dibaluti rompi keamanan atau safety warna hijau muda serta mengenakan topi hitam berlogo Kementerian PUPR terlihat lihai memukul drum bersama artis lokal Aceh saat menghibur para peserta Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi tersebut.

Tidak sedikit para peserta Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi itu pun naik ke atas panggung dan bersuwafoto dengan Menteri PUPR.

Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi diikuti 1.000 orang itu turut dihadiri Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Menteri PUPR dalam sambutannya menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini kekurangan tiga ribu tenaga kerja di bidang konstruksi.

“Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang,” katanya.

Ia menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, maka jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 di antaranya telah tersertifikasi.

Pemerintah Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belakangan ini programnya telah bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi,” kata Basuki.

Pemegang sertifikat kontruksi kata Basuki, memiliki kekuatan hukum formal dan lebih mudah mencari kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mewajibkan dalam setiap pelelangan memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kita berharap, dengan mengantongi sertifikasi kompetensi lebih mudah mencari kerja dan dapat meningkatkan pendapatan,” harapnya. (*)

Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPNT akan ditransformasikan jadi Kartu Sembako Murah

BPNT akan ditransformasikan jadi Kartu Sembako Murah, kami upayakan tingkatkan indeksnya pada 2020

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sebagai upaya peningkatan program bantuan sosial kepada masyarakat pra sejahtera, pemerintah akan mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Kartu Sembako Murah.

“BPNT akan ditransformasikan jadi Kartu Sembako Murah, kami upayakan tingkatkan indeksnya pada 2020,” kata Mensos di Lumajang, Jawa Timur, Senin.

BPNT merupakan program bantuan pangan dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mendapatkan bantuan senilai Rp110 ribu setiap bulan yang dapat dibelanjakan di elektronik warung gotong royong (e-warong) untuk membeli beras dan telur.

Mensos mengatakan, saat ini masih dikaji bersama antara Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait program Kartu Sembako Murah tersebut.

“Kemungkinan besar transformasi ke BPNT tapi bentuk programnya bisa sama tapi nanti ada penyesuaian, ada penyempurnaan,” jelasnya.

Kartu Sembako Murah tersebut dijelaskan Agus, intinya adalah penyempurnaan yang dilakukan pemerintah dari program bansos sebelumnya agar bisa tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

“Ada tiga opsi yang sedang kami kaji bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kartu Sembako Murah pasti ada, tapi programnya sedang kami rumuskan salah satu opsinya BPNT di transformasi ke Kartu Sembako Murah,” katanya.

Kartu Sembako Murah merupakan wacana Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, pada Minggu (24/2).

Selain Kartu Sembako Murah Presiden juga akan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Pra Kerja.

Baca juga: Pengamat: kartu sembako lebih baik dari program pangan murah

Baca juga: Kemensos siapkan sejumlah opsi terkait wacana kartu sembako murah

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

30 persen kondisi jalan Kabupaten OKU rusak

Baturaja (ANTARA) – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Helman mengakui 30 persen jalan di kabupaten setempat kondisinya rusak sehingga butuh perbaikan.

“Dari 1.031 KM total panjang jalan di Kabupaten OKU ini, sekitar 30 persen kondisinya masih rusak butuh perbaikan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU, Helman di Baturaja, Senin (11/3).

Dia mengemukakan, jalan rusak yang belum diperbaiki tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten OKU mulai dari rusak ringan, sedang hingga rusak berat.

“Sebagian besar jalan yang masih rusak ini merupakan akses perlintasan masyarakat di pelosok desa,” katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, belum diperbaikinya jalan tersebut karena anggaran yang ada di Dinas PUPR OKU sangat terbatas sehingga tidak bisa memperbaiki kerusakan seluruh jalan di wilayah setempat.

“Mengingat keterbatasan anggaran jadi kami melakukan perbaikan yang menjadi skala prioritas dulu,” jelasnya.

Menurut Helman, dana perbaikan jalan yang dianggarkan pihaknya yaitu sekitar Rp500 juta setiap tahunnya yang dinilai masih kurang untuk memperbaiki seluruh akses perlintasan masyarakat di wilayah itu.

“Sedangkan idealnya dana yang dianggarkan seharusnya mencapai Rp100 miliar untuk memperbaiki seluruh jalan rusak di Kabupaten OKU ini,” ujarnya. 

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koster Targetkan 100 Persen Masyarakat Bali Terjamin “JKN-KBS”

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan 100 persen masyarakat di Pulau Dewata sudah mendapat jaminan pelayanan kesehatan dalam program “Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera/JKN-KBS” pada 2020.

“JKN-KBS dari aspek kepesertaan menjangkau seluruh krama Bali (masyarakat Bali dengan NIK dan bertempat tinggal di Provinsi Bali-red), untuk memberikan perlindungan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta,” kata Koster, di Denpasar, Senin.

Program yang disebut “menyempurnakan” program JKN dari BPJS Kesehatan ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang JKN-KBS.

“Dari segi pelayanan, ada item pelayanan yang ditambahkan, yang sebelumnya tidak ter-cover JKN, dalam program JKN-KBS ini bisa terlayani,” ujar Koster.

Setelah program JKN-KBS diluncurkan pada akhir Februari lalu, Koster menargetkan 100 persen masyarakat Bali akan ter-cover JKN-KBS pada tahun 2020. Sedangkan saat ini lebih dari 95 persen sudah terlayani JKN dan secara otomatis terintegrasi ke JKN-KBS.

“Selain itu, puskesmas akan dimaksimalkan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ditambah penyempurnaan pada sistem, riwayat kesehatan dan layanan online melalui aplikasi,” ujar Koster

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya memaparkan kelebihan-kelebihan JKN-KBS di luar layanan yang telah ditanggung sebelumnya melalui program JKN oleh BPJS kesehatan.

“Salah satunya adalah pelayanan transportasi gratis bagi pasien gawat darurat ke rumah sakit serta angkutan gratis untuk jenazah dari puskesmas atau rumah sakit menuju rumah. Angkutan gratis atau ambulans ini jalurnya kemana pun tujuan rujukan pasien bersangkutan, ini tidak ada di JKN reguler,” ucapnnya.

Manfaat tambahan lain adalah adanya pelayanan pengobatan tradisional, visum et repertum serta pelayanan terapi Hiperbarik (oksigen murni) secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan.

Kemudian diperkuat juga dengan sistem informasi (SI-KBS) berupa sistem informasi kesehatan berbasis kecamatan yang disusun dengan sistem aplikasi untuk memudahkan layanan informasi kepada masyarakat.

“Jadi dengan sistem itu masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan secara online dan terintegrasi sekaligus mengetahui rekam jejak kesehatannya,” katanya.

Menurut Suarjaya, JKN-KBS dianggarkan dan akan terlaksana maksimal melalui anggaran perubahan 2019 dan dalam pelaksanaannya penganggaran akan di-share antara pemprov dan pemkab dengan pembagian 51 persen Pemprov Bali dan 49 persen pemerintah kabupaten.

“Kecuali untuk Kabupaten Badung dan Denpasar sudah bisa dianggarkan secara mandiri sedangkan Kabupaten Gianyar persentasenya 40 persen Pemprov dan 60 persen Pemkab,” katanya.

Kelebihan lain dari JKN-KBS adalah kartu yang langsung aktif dan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah dijamin langsung pemerintah daerah. “Bahkan bayi baru lahir dari ibu PBI pun langsung terdaftar,” ucapnya.

Sedangkan untuk tingkatannya, pelayanan bagi peserta PBI disediakan ruang perawatan kelas III sedangkan peserta pekerja penerima upah (PPU) dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkatan dalam JKN-BPJS Kesehatan.

Pihaknya akan menyiapkan segala sarana-prasarana serta SDM yang kompeten guna mendukung program JKN-KBS ini terlebih untuk puskesmas yang jadi tempat pelayanan masyarakat di daerah.

“Akan kami lengkapi peralatannya agar lebih memadai dan kita juga telah melatih SDM secara bertahap dan dimulai dari sejumlah puskesmas proyek percontohan sebagai awalnya sebelum nantinya akan diterakan di seluruh puskesmas,” katanya.

Sedangkan untuk persiapan pelayanan pengobatan tradisional yang bersumber dari usadha Bali, juga disiapkan Pusat Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat (PPPPTO) di Bangli dan Karangasem.

Pengobatan tradisional yang dimaksud akan punya standardisasi, baik dari segi penanganannya maupun bahan obat yang berasal dari tanaman berkhasiat sehingga terjamin keamanannya.

“Jadi nantinya, jamu, loloh, boreh dan yang lainnya akan terstandar dengan baik juga disertai izin dari BP POM. Ini perlu kita ke depankan karena usadha Bali selama ini sudah diakui manfaatnya oleh dunia sebagai pengobatan herbal,” kata Suarjaya.

Baca juga: Perbaikan JKN, TKN: tutupi defisit, BPN: kedepankan puskesmas

Baca juga: Pemkot Padang Panjang jamin pelayanan kesehatan masyarakat

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lantamal V tarik satgas banjir dari Madiun

Syukurlah kondisi di Madiun berangsur pulih sehingga kami mengakhiri penugasan dan pamit dari Posko Desa Garon, Kecamatan Balerejo dan kembali ke Surabaya hari ini.

Surabaya (ANTARA) – Pangkalan Utama TNI AL V, Koarmada II, menarik satuan tugas penanggulangan bencana banjir yang ditugaskan membantu penanganan warga terdampak banjir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

“Syukurlah kondisi di Madiun berangsur pulih sehingga kami mengakhiri penugasan dan pamit dari Posko Desa Garon, Kecamatan Balerejo, dan kembali ke Surabaya hari ini,” ujar komandan satgas banjir Lantamal V Kapten Laut (P) Agus Setiawan ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Senin.

Satgas banjir yang berkekuatan 34 personel dilengkapi empat unit perahu karet motor tempel 40 PK, enam unit truk pembawa bantuan dan angkut personel, satu unit kendaraan Kawal Satprov Denma Lantamal V, satu unit ambulans dan satu unit kendaraan Kia Yonmarhanlan V.

Rinciannya, yakni dua personel Sops Lantamal V, dua personel Satprov, delapan personel medis dan paramedis, empat personel dinas angkutan, empat personel Satrol, lima personel denma, 17 personel Yonmarhanlan V, 1 personel Satkom dan 1 personel Dispen Lantamal V.

Selama empat hari berada di Madiun, kata dia, pihaknya meminta maaf kepada warga bila selama bertugas belum maksimal membantu dan berharap kejadian bencana serupa tak terjadi lagi.

“Semoga kondisi permukiman segera pulih total dan warga kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami juga berdoa agar tidak terjadi lagi banjir, khususnya di Madiun,” ucap perwira Satrol Lantamal V tersebut.

Selama di kawasan terdampak banjir, satgas bergerak membagikan bahan makanan, termasuk membantu pemulangan para pengungsi menggunakan enam unit truk ke rumah masing-masing pada Sabtu (9/3) karena sudah surut.

Selain itu, di Posko Desa Garon juga diberikan bantuan kepada masyarakat berupa layanan pengobatan, layanan dapur umum serta membagikan makanan dan minuman siap saji.

Satgas juga membawa air bersih maupun obat-obatan serta bergabung dengan relawan dan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Deklarasi kader poros belajar inklusi disabilitas

Penari menarikan tarian bertajuk “Kalang” saat Deklarasi Kader Poros Belajar Inklusi Disabilitas di Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta, Senin (11/03/2019). Saat ini Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta bersama lembaga sejenis tengah melatih 24 Kader untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan ruang-ruang inklusif hingga tingkat desa guna pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp.

Pembentukan BUMD Agrobisnis Banten ditarget tahun 2019

Kita targetkan terbentuk tahun ini. Sekarang nunggu persetujuan DPRD karena masih dilakukan pembahasan di panitia khusus (Pansus)

Serang (ANTARA) – Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis milik Pemprov Banten ditargetkan sudah terbentuk tahun 2019, mengingat pembentukan BUMD tersebut dinilai penting, salah satunya untuk menekan inflasi di Banten yang saat ini berada diatas rata-rata nasional.

“Kita targetkan terbentuk tahun ini. Sekarang nunggu persetujuan DPRD karena masih dilakukan pembahasan di panitia khusus (Pansus),” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso di Serang, Senin (11/3).

Babar mengatakan, pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut harus masuk dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, sehingga perlu dilakukan perubahan RPJMD karena untuk memasukkan program pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut dalam RPJMD. Dengan demikian, pembentukan BUMD agrobisnis tersebut seiring dengan perubahan RPJMD Banten yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD.

Menurut Babar, pembentukan BUMD Agrobisnis Provinsi Banten selain bisa meningkatkan kesejahteraan para petani di Banten karena bisa memiliki nilai tambah dari produksi pertanian, juga menjadi salah satu bagian dari solusi menekan laju inflasi daerah di Provinsi Banten.

“Permasalahan di Banten ini dari sisi pasokan kebutuhan pokok dan juga kelancaran distribusi. Maka pembentukan BUMD agrobisnis, pasar induk dan pergudangan bisa menjadi solusinya. Termasuk Dinas Pertanian akan membentuk ‘Rice Centre’ di Pandeglang, bisa menjadi solusi dari permasalahan ini,” kata Babar Suharso usai rapat kordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten.

Babar mengatakan, saat ini inflasi di Provinsi Banten masih berada diatas rata-rata nasional. Salah satu faktornya karena pola konsumsi dan daya beli masyarakat terutama terhadap produk makanan jadi yang selalu menjadi penyebab terjadinya inflasi di Banten.

“Kalau saat ini penyebabnya juga karena kenaikan tiket pesawat, kenaikan tol dan juga BBM,” kata Babar.

Oleh karena itu, dibutuhkan peranan semua pihak terutama yang termasuk dalam tim pengendali inflasi daerah atau dinas-dinas. Salah satu program yang dilaksanakan di Banten adalah dengan memperbanyak warung-warung kebutuhan pokok yang bisa mendekatkan kepada masyarakat, salah satunya dengan memperbanyak Toko Pangan Kita (TPK) yang diselenggarakan bulog dengan mitra-mitranya.

“Program di lapangan untuk menekan inflasi itu yakni pendekatan sebaran toko pangan yang banyak. Ini juga dilakukan oleh FSPP dan juga Baznas,” kata Babar Suharso.

Ia mengatakan, rapat kordinasi TPID yakni untuk finalisasi penyusunan ‘road map’ TPID Banten yang disesuaikan dengan pusat melalui empat pendekatan yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

“Masing-masing dari hulu ke hilir dalam masalah penanganan urusan pangan ini harus berjalan dengan baik,” kata Babar Suharso. ***1***

Pewarta: Mulyana
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur: sejumlah daerah di Jatim perlu intervensi naikkan IPM

Ada kabupaten secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah, tapi ada di desa atau kecamatan tertentu

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut sejumlah daerah di wilayahnya perlu intervensi untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena selama ini masih memiliki catatan yang rendah.

“Biasanya IPM rendah maka kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah, tapi ada di desa atau kecamatan tertentu,” ujarnya di sela membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019 di Surabaya, Senin.

Salah satu daerah yang perlu mendapat intervensi, kata dia, yakni Kabupaten Sampang dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih baik.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan pemetaan secara detail, sebab bisa menjadikan intervensinya lebih signifikan, masif, sistemik dan permanen.

“Ini semua akan berseiring dengan yang sedang diprioritaskan di Jatim, seperti meningkatkan IPM Jatim, menurunkan kemiskinan di Jatim dan menurunkan gini rasio di Jatim,” ucapnya.

Mantan Menteri Sosial itu berharap signifikansi akan semakin terukur per tahunnya sehingga pada akhir periode RPJMD bisa menurunkan kemiskinan dan menaikkan IPM.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Yenrizal Makmur pada kesempatan tersebut melaporkan perkembangan program KKBPK di Jatim berdasarkan SDKI 2017.

Ia juga menyampaikan capaian kinerja, seperti pencapaian prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (CPR) di Jatim sebesar 63,1 persen sesuai hasil survei kinerja dan akuntabilitas program 2018.

“Capaian ini jauh lebih baik daripada capaian nasional yang baru mencapai angka 57 persen,” katanya.

Tak itu saja, ia juga mengatakan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mampu ditekan hingga angka 37 per 1.000 remaja usia 15-19 tahun atau jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 50.

Di sisi lain, rakerda yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim digelar untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemda dan mitra kerja dalam pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK.

“Intinya satu, untuk meningkatkan kualitas penduduk Jatim,” kata Yenrizal. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud lakukan diplomasi budaya dan bahasa lewat program darmasiswa

“Sebagai program prioritas, tahun ini kami menargetkan mahasiswa asing melalui Program Darmasiswa ini sebanyak 650 orang yang tersebar di perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Air,” ucapnya.

Malang (ANTARA) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan diplomasi budaya dan bahasa Indonesia dengan berbagai negara melalui Program Darmasiswa yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Air.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Kemendikbud Suharti di Malang, Jawa Timur, Senin mengatakan Program Darmasiswa sebagai program prioritas untuk diplomasi budaya dan bahasa melalui mahasiswa asing.

“Sebagai program prioritas, tahun ini kami menargetkan mahasiswa asing melalui Program Darmasiswa ini sebanyak 650 orang yang tersebar di perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Air,” ucapnya.

Untuk menentukan kuota mahasiswa asing peserta Program Darmasiswa, kata Suharti, didasarkan pada pilihan peserta dari masing-masing negara dan kuotanya juga tidak ditentukan, karena tergantung pilihan mahasiswa darmasiswa di luar negeri.

Hanya saja, lanjutnya, jumlah peserta mahasiswa darmasiswa untuk setiap perguruan tinggi maksimal 30 orang dan tidak boleh kurang dari 5 orang. Jika kurang dari lima orang peserta akan dialihkan ke perguruan tinggi lain pilihan peserta.

“Untuk memaksimalkan Program Darmasiswa yang membidik 650 peserta dari berbagai negara ini, kami menganggarkan dana sekitar Rp28,075 miliar pada tahun ini,” katanya.

Di Malang, Program Darmasiswa tersebar di delapan lembaga pendidikan tinggi, di antaranya IKIP Budi Utomo dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), serta Universitas Brawijaya (UB).

Sementara itu, Program Darmasiswa di IKIP Budi Utomo pada tahun ini ada 22 mahasiswa asing dari sejumlah negara, seperti Afganistan, Korea, Amerika Serikat, Italia, Jerman, Jepang, dan Thailand. Bahkan, saat ini sejumlah mahasiswa IKIP Budi Utomo juga sedang melaksanakan magang mengajar di Thailand.

Untuk meningkatkan pengetahuan budaya dan bahasa Indonesia, termasuk beragam tradisi yang ada di Tanah Air, IKIP Budi Utomo Malang mngajarkan mahasiswa asing itu membatik, membuat topeng Malangan serta outing class untuk mengenal budaya dan sejarah di Yogyakarta.

Selama di Yogyakarta, mahasiswa asing tersebut dikenalkan dengan berbagai tempat khusus dari raja-raja Yogyakarta (Sri Sultan Hamengkubuwono), mulai Taman Sari hingga Keraton Yogyakarta yang saat ini ditempati Sri Sultan Hamengkubuwono X.(*)

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diskominfo pasang 14 titik WiFi gratis di Kota Jambi

Jambi (ANTARA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi memasang sebanyak 14 titik lokasi yang diberikan fasilitas WiFi gratis pada sejumlah wilayah Kota Jambi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

“Sekarang sudah terpasang sebanyak 14 titik layanan WiFi, masyarakat bisa menggunakan secara gratis di lokasi tersebut,” kata Kepala Diskominfo Kota Jambi, Nirwan di Jambi, Senin (11/3).

Selain untuk memberikan akses internet bagi masyarakat urban, keberadaan fasilitas WiFi gratis tersebut juga untuk mendukung Kota Jambi sebagai kota cerdas (smart city) yang dicanangkan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha beberapa waktu lalu.

Sebanyak 14 titik layanan WiFi gratis tersebut diantaranya dibangun oleh pemerintah setempat dan juga berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah tersebut.

Adapun lokasi layanan WiFi gratis yang ada di Kota Jambi tersebut berada di Taman Jomblo 3 titik, dan Pasar Kemang, Taman Sanggar Batik Pelangan, Taman Gajah Simpang Pulai, Taman PKK, Taman Jaksa, Taman PLN Perumnas, Taman Jomblo (Meteorologi), Kampung Bantar RT 10 Kebun Handil, Kampung Bantar RT 31 Bagan Pete, Kampung Bantar RT 49 Mayang Mangurai.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, meminta keberadaan layanan WiFi gratis agar dijaga dan dimanfaatkan secara positif.

“Pemkot Jambi kedepan menargetkan di setiap titik kelurahan terpasang WiFi gratis guna memberikan akses informasi kepada masyarakat,” katanya menambahkan.***1***

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diversifikasi pangan nonberas digalakkan di Yogyakarta

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa ada sumber karbohidrat lain yang bisa diolah dilakukan melalui Tim Penggerak PKK yang ada di tiap wilayah

Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta berupaya menggalakkan diverfisikasi pangan nonberas sehingga masyarakat tidak hanya tergantung pada nasi sebagai makanan pokok tetapi bisa menggunakan sumber karbohidrat lain yang juga mudah diperoleh.

“Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa ada sumber karbohidrat lain yang bisa diolah dilakukan melalui Tim Penggerak PKK yang ada di tiap wilayah. Mereka kami ajak berkreasi untuk menyusun menu-menu baru yang inovatif dengan bahan nonberas,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto di Yogyakarta, Senin.

Menu-menu baru yang dihasilkan dari bahan pangan selain beras tersebut kemudian dilombakan dan pemenang lomba akan dikirim untuk mengikuti lomba serupa di tingkat DIY.

Pada lomba diversifikasi pangan yang digelar di Balai Kota Yogyakarta, Senin, seluruh peserta diminta menyusun menu lengkap dari sarapan, makan siang dan makan malam dengan bahan yang sehat dan bergizi.

Pada tahun lalu, Tim Penggerak PKK Kecamatan Gedongtengen menjadi yang terbaik di tingkat Kota Yogyakarta dan memenangi lomba di tingkat DIY sehingga akan maju dalam lomba di tingkat nasional.

“Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba seluruhnya kami siapkan. Yang pasti, menu makanan yang ditampilkan adalah olahan atau kreasi pangan nonberas,” katanya.

Sugeng mengatakan, masyarakat Kota Yogyakarta yang saat ini masih tergantung dengan beras sebagai sumber utama karbohidrat sudah saatnya menggunakan bahan pangan nonberas seperti jagung, kentang atau ubi yang juga mudah diperoleh.

“Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan, penggunaan pangan nonberas juga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga karena dalam beberapa tahun terakhir jumlah penderita penyakit degeneratif cukup banyak. Penyakit tersebut salah satunya dipicu oleh pola makan yang tidak berimbang,” katanya.

Sedangkan untuk beragam menu makanan olahan nonberas yang ditampilkan dalam lomba akan dibukukan untuk memudahkan masyarakat mencari beragam menu atau sajian yang diolah dari pangan nonberas.

“Diverfisikasi pangan nonberas ini juga dapat dijalankan beriringan dengan upaya pemerintah untuk memperbanyak jumlah kampung sayur, lorong sayur dan lele cendol di wilayah,” katanya.

Hasil pertanian di wilayah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saja tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Guna memperoleh hasil yang lebih maksimal, kami juga menjalankan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang beranggotakan 10 sampai maksimal 20 rumah. Program ini akan dilakukan di wilayah padat penduduk seperti Jetis dan Bausasran,” katanya.

Melalui program tersebut, warga diajak untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayur atau membuat kolam lele sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan jika berlebih bisa dijual guna meningkatkan pendapatan keluarga. 

Baca juga: Yogyakarta siapkan mobil laboratorium keamanan pangan

Baca juga: Peminat pelatihan keamanan pangan di Yogyakarta tinggi

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Calon karyawan ruas tol Trans Jawa

Direktur Pengembangan PT Jasa Marga Adrian Priohutomo (ketiga kanan) melambaikan tangan saat melepas rombongan calon karyawan Jasa Marga ruas Tol Trans Jawa yang akan mengikuti uji kompetensi, di Jakarta, Senin (11/3/2019). Sebanyak 100 calon karyawan PT Jasa Marga mengikuti uji kompetensi guna pembekalan dan pendidikan serta pengenalan lapangan di sepanjang ruas jalan Tol Trans Jawa. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/hp.

KAI bagikan kopi gratis kepada penumpang kereta Api di Padang

Khusus di Padang, acara ini baru pertama kali diselenggarakan dengan mengikutsertakan pengusaha kopi lokal, sebanyak lima cafe ikut meramaikan even ini

Padang (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia membagikan minuman kopi gratis bagi penumpang kereta api di Stasiun Simpang Haru, Padang sebagai apresiasi kepada pengguna jasa kereta lewat acara yang bertajuk ngopi bareng.

“Khusus di Padang, acara ini baru pertama kali diselenggarakan dengan mengikutsertakan pengusaha kopi lokal, sebanyak lima cafe ikut meramaikan even ini,” kata Manajer Pengoperasian PT KAI Divre II Sumbar, Roeslan di Padang, Senin.

Ia menyampaikan acara ngopi bareng digelar serentak di seluruh Indonesia dari 11 Maret hingga 12 maret 2019.

“Acara ini diadakan di 17 kota di Indonesia, 15 stasiun, dikuti 40 komunitas kopi, dan kurang lebih 200 barista, supaya masyarakat lebih mengenal bisnis kopi yang dikelola profesional,” kata dia.

Ngopi bareng ini diadakan mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, sesuai dengan jadwal beroperasi stasiun.

Dalam pelaksanaan petugas mengumumkan lewat pengeras suara tersedia kopi gratis bagi penumpang yang dapat diambil di tenda yang berada di bagian depan pintu masuk stasiun.

Menurut Roeslan dalam acara ini pihaknya mempunyai dua misi, yakni untuk menyapa para pelanggan, dan yang untuk menarik perhatian pelanggan kereta api agar pada 2019 bisa meningkat.

“Yang tidak kalah pentingnya, kami melibatkan para pengusaha kopi lokal di Padang,” kata dia.

Pada kesempatan itu terdapat beregam jenis kopi yang di tawarkan, salah satunya yaitu kopi Aceh Gayo.
Kopi yang disajikannya yaitu kopi Arabika yang menurut barista aman bagi lambung.

“Saya ikut serta dalam acara ini untuk memperkenalkan pada masyarakat bahwa minum kopi itu enak tanpa gula, dan saya juga senang karna bisa mengedukasi masyarakat tentang kopi,” ujar barista kopi Jennifer.
 

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan pegawai Pemkot Surabaya ikuti doa bersama lintas agama

Hari ini kita berdoa untuk keselamatan Kota Surabaya dan seisinya agar terlindung dari marabahaya

Surabaya (ANTARA) – Ribuan pegawai pemerintah daerah mengikuti doa bersama lintas agama yang digelar di lima titik Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin, agar Kota Pahlawan terhindar dari berbagai bencana alam dan bencana terhadap manusia itu sendiri.

“Hari ini kita berdoa untuk keselamatan Kota Surabaya dan seisinya agar terlindung dari marabahaya. Kita bisa lihat, bencana tak henti-henti. Ini juga doa sudah beberapa kali,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan sambutan di acara doa bersama.

Doa bersama tersebut diikuti kurang lebih 13 ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terdiri dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai kontrak lainnya.

Adapun lima titik yang digelar masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya seperti halnya untuk pegawai yang beragama Islam berlangsung di Taman Surya No 1 Surabaya yang diikuti langsung oleh Wali Kota Risma.

Sedangkan untuk yang beragama Kristen, doa bersama digelar di Graha Sawunggaling lantai 6. Untuk pegawai yang beragama Hindu, doa bersama di Pura Segara, Jalan Memet Sastrawirya Komplek TNI AL Kenjeran.

Bagi pegawai yang memeluk agama Budha, berkumpul dan berdoa bersama di Vihara Budhayana Dharma Wira Center Jalan Panjang Jiwo Permai. Kemudian bagi pemeluk agama Konghuchu, doa bersama di Klenteng Boen Bio Jalan Kapasan No. 131 Surabaya.

Untuk itu, Risma juga berpesan kepada seluruh para pegawai yang hadir agar terus menjaga hubungan keseimbangan baik dengan Tuhan, sesama manusia maupun alam. Menurutnya, ketiga tugas pokok itu tidak ada yang bisa dipisahkan, semua harus dilaksanakan demi untuk kebaikan manusia dan alam seisinya.

“Kita tidak selamanya hidup, apa yang kita kerjakan di dunia ini nantinya kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan,” katanya.

Pada kesempatan itu, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengajak jajarannya untuk lebih banyak bersyukur lagi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. 

“Ayo teman-teman kita syukuri apa yang diberikan Tuhan terhadap kita, banyak sekali orang yang tidak seberuntung kita. Kita bisa membantu orang tidak harus menggunakan uang. Karena nantinya segala yang diperbuat selalu dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga mengucapkan terima kasih kepada para camat, kepala OPD, camat dan lurah yang beberapa waktu lalu mengangkat anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu untuk dirawat.

“Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyelamatkan mereka dengan mengangkat sebagai anak asuh. Karena kalau tidak kita bantu, mereka tidak akan bisa membayangkan masa depannya,” katanya. 

Baca juga: Banjir landa 13 kabupaten di Jatim
Baca juga: Pejabat Pemkot Surabaya jadi orang tua asuh anak eks lokalisasi
Baca juga: Wapres: Masyarakat patut bersyukur Indonesia aman konflik

 

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNP2TKI tingkatkan pengawasan keberangkatan tenaga kerja migran

Pekerja migran ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Pekerja Migran Indonesia yang statusnya nonprosedural cukup tinggi.

Malang (ANTARA) – Pejabat pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan keberangkatan tenaga kerja migran, untuk mengurangi maraknya tenaga kerja nonprosedural asal Indonesia.

Kepala Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kantor Regional Malang Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan terkait melakukan sinergi dalam upaya meningkatkan pengawasan keberangkatan tenaga migran tersebut.

“Pekerja migran ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Pekerja Migran Indonesia yang statusnya nonprosedural cukup tinggi,” kata iqbal, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Iqbal mengharapkan pihak-pihak seperti imigrasi, kepolisian, dinas tenaga kerja, bisa mengawal proses dokumentasi yang dilakukan pekerja migran, sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

Titik paling krusial terkait dengan keberangkatan pekerja migran tersebut, salah satunya pada saat mereka berada di bandara internasional. Para petugas, khususnya yang ada di bandara, dibekali teknik investigasi untuk memilah antara turis yang akan berlibur, atau bukan.

“Para petugas itu pasti dibekali dengan teknik investigasi. Kecurigaan bisa menjadi pintu masuk awal untuk memeriksa, namun tetap sesuai prosedur yang ada,” kata Iqbal.

Berdasarkan penelusuran pihaknya, Iqbal menjelaskan, oknum-oknum yang mengirimkan tenaga kerja secara ilegal, biasanya sudah menyiapkan calon tenaga kerja tersebut dengan berbagai skenario, termasuk jika nantinya para calon pekerja ilegal tersebut bertemu dengan petugas imigrasi.

“Sebelum berangkat ada orang yang bertugas untuk menyiapkan calon pekerja nonprosedural itu dengan memberikan nasehat-nasehat, dan mengondisikan bagaimana dia bersikap saat berada di bandara,” kata Iqbal.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, dalam mengungkap adanya keberangkatan tenaga kerja migran nonprosedural tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pihak keamanan bandara, kepolisian bandara, petugas imigrasi, termasuk juga petugas dari maskapai yang ada.

Sebagai catatan, wilayah kerja P4TKI Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar, yang merupakan kantong tenaga kerja migran di wailayah Jawa Timur. (*)

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IKIP Budi Utomo ajak mahasiswa asing belajar budaya di Yogyakarta

para mahasiswa asing itu, termasuk dari program Darmasiswa yang dibiayai oleh pemerintah, juga wajib dkenalkan dengan beragam budaya di Tanah Air. Sebab, setelah kembali ke negara masing-masing, harapan kami mereka adalah duta-uta budaya dan bahasa

Malang (ANTARA) – Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang mengajak puluhan mahasiswa asing dari berbagai negara untuk belajar dan mengenal budaya Indonesia dengan lebih dekat, salah satunya di Yogyakarta, yang menjadi salah satu “kiblat” budaya Jawa.

Puluhan mahasiswa asing dari sejumlah negara itu menempuh pendidikan tinggi di IKIP Budi Utomo melalui dua program, yakni Darmasiswa dan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Bahkan, program Darmasiswa tersebut menjadi salah satu program prioritas nasional Biro PKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Pengenalan budaya Indonesia yang kali ini kami ajak ke Yogyakarta merupakan salah satu program ‘outing class’. Kegiatan outing class bagi mahasiswa program Darmasiswa maupun BIPA ini sudah sering kami lakukan, namun kali ini kami kenalkan dengan budaya dan tradisi yang berkembang di Yogyakarta,” kata Rektor IKIP Budi Utomo Malang Dr Nurholis Sunuyeko, Senin.

Menurut doktor sosiologi itu, para mahasiswa asing itu, termasuk dari program Darmasiswa yang dibiayai oleh pemerintah, juga wajib dikenalkan dengan beragam budaya di Tanah Air. Setelah kembali ke negara masing-masing, diharapankan mereka menjadi duta-uta budaya dan bahasa Indonesia,” ucapnya.

Mereka (mahasiswa asing), lanjut Nurcholis, dikenalkan budaya dan tempat-tempat sejarah yang ada di Yogyakarta, sehingga yang lokasi yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang bersentuhan dengan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi bangsa Indonesia, seperti Keraton Yogyakarta dan Taman Sari.

Selain belajar dan mengenal tradisi maupun budaya Jawa (Yogyakarta), puluhan mahasiswa asing itu juga diajak melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan perhiasan dan beragam souvenir dari bahan perak serta mengunjungi beberapa lokasi wisata lava, yakni Batu Alien, Museum Hartaku (jejak harta yang tersapu lahar Gunung Merapi ketika meletus).

Menanggapi pengenalan budaya dan tradisi Indonesia dengan setting lokasi di Yogyakarta selama tiga hari tersebut, mahasiswa Program Darmasiswa dari Afganistan Samim mengaku luar biasa. “Tidak hanya budaya dan makanan khas yang sangat enak, tournya juga sangat ‘amazing’,” ucap Samim.

Sementara itu, mahasiswa asal Italia yang kerap dipanggil Ram menilai IKIP Budi Utomo (IBU) Malang merupakan kampus yang juga luar biasa, karena mengajak dan mengenalkan salah satu budaya Indonesia dengan fasilitas yang sangat bagus.

“Kami mendapatkan materi kuliah tidak hanya di dalam kelas, tapi juga dikenalkan dengan budaya, tradisi, tempat-tempat wisata yang menakjubkan melalui program ‘outing class’. Tidak hanya itu, kami juga diajari membatik hingga bisa menyelesaikan kain batik secara tuntas,” ucap Ram.

Pembelajaran di luar kelas yang sering dilakukan di IBU Malang, menurut mereka bisa memperkaya pengetahuan, bahkan praktik secara langsung. Sebab, tak hanya memperlancar bahasa Indonesia, tetapi juga banyak pengetahuan lain yang didapat.

Pembelajaran outing class mengenai budaya di Yogyakarta tersebut dikawal dan dipantau langsung oleh Rektor IBU Malang Dr Nurcholis Sunuyeko, bahkan kemana pun puluhan mahasiswa asing itu menyusuri jejak sejarah dan budaya Indonesia di kota pelajar tersebut, rektor juga terus mengawal.

Tahun ini ada 22 mahasiswa asing program Darmasiswa dan BIPA yang belajar di IKIP Budi Utomo Malang. Ke-22 mahasiswa sing tersebut, di antaranya berasal dari Jepang, Korea, Jerman, Itali, Thailand, Malaysia, dan Afganistan.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Angin puting beliung di NTT akibat munculnya awan cumulonimbus

Kupang (ANTARA) – Bencana angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu, (10/3), terjadi pada skala luas yang dipicu terbentuknya awan cumulonimbus (Cb).

“Angin kencang yang terjadi pada Minggu, (10/3) disebabkan tumbuhnya awan Cb membentuk garis badai, yang mengakibatkan angin puting beliung yang sangat kencang mencapai 44 knot,” kata Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Stasiun El Tari Kupang, Ota Welly Jenni Thalo kepada Antara di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, terkait bencana angin puting beliung Minggu, (10/3) yang menyebabkan ratusan bangunan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Dia menjelaskan, berdasarkan analisis meteorologi seperti SST atau suhu muka laut di Indonesia 27-32 derajat celsius untuk wilayah NTT, khususnya di Laut Timor, nilai suhu muka laut berkisar 30 – 32 derajat celsius, dengan anomali +1 hingga +2.5 derajat celsius terhadap normalnya.

Kondisi ini mendukung pembentukan awan konvektif di NTT, khususnya di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang serta Kabupaten Rote Ndao dan sekitarnya.

Sedangkan analisis Madden-Julian Oscillation (MJO), kata dia, berada pada kuadran 4 (Maritime Continent), yang berarti kondisi di wilayah Indonesia basah, dan cukup signifikan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dan mendukung pertumbuhan awan konvektif (awan yang menjulang vertikal).

Sementara analisis pola angin, terdapat daerah pola angin siklonik di bagian Timur NTT, dan memicu terjadinya shearline (belokan angin) di wilayah Pulau Timor bagian barat daya Kupang dan sekitarnya dan wilayah Pulau Rote.

Kondisi ini menyebabkan massa udara berkumpul dan mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar Pulau Timor bagian barat daya Kupang dan sekitarnya) serta Rote Ndao, katanya.

Menurut dia, awan Cumulonumbus (Cb) pada pukul 00.00 UTC, bergerak  dari wilayah Laut Timor selatan NTT menuju ke utara dan melewati wilayah Rote, Sabu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan sekitarnya.

Dan dari pengamatan citra satelit, terlihat adanya awan konvektif di wilayah Kupang dan Rote Ndao pada pukul 00.00 UTC hingga 02.00 UTC (Coordinated Universal Time) atau waktu universal.

Hal ini ditandai dengan adanya awan dengan suhu puncak awan diatas -80 C yang diinterpretasikan sebagai awan konvektif dan atau awan Cb. Dan diketahui periode waktu kejadian angin kencang adalah pukul 09.30-10.15 WITA.

Kondisi inilah yang berdampak pada rusaknya sejumlah rumah warga dan fasilitas umum, pohon tumbang dan rubuhnya baliho dan papan reklame di beberapa titik di Rote, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang, katanya.

Baca juga: Bandara El Tari Kupang dibuka setelah landasan pacu dibersihkan
Baca juga: Cuaca buruk paksa penerbangan dialihkan

Baca juga: BMKG: ada pertumbuhan awan konvektif di Banjarnegara
 

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenag upayakan agar titik perekaman biometrik haji diperluas

Kami terus memantau, mengikhtiarkan agar titik-titik perekaman biometrik itu bisa tersebar di sebanyak mungkin wilayah Indonesia yang sangat luas dan kepulauan, sehingga tidak menyulitkan calon haji kita

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kementerian Agama terus mengupayakan agar titik perekaman data biometrik calon haji diperluas menilik luasnya wilayah Indonesia.

“Kami terus memantau, mengikhtiarkan agar titik-titik perekaman biometrik itu bisa tersebar di sebanyak mungkin wilayah Indonesia yang sangat luas dan kepulauan, sehingga tidak menyulitkan calon haji kita,” kata Lukman di Jakarta, Senin.

Di sela kegiatan “Halaqah Pendidikan Pendidikan Islam (HAPPI) 2019”, Menag berharap agar proses perekaman biometrik calon haji yang perdana dilakukan Senin dapat berjalan baik.

Adapun saat ini, titik perekaman biomterik calhaj baru ada di 34 lokasi kecuali Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

Pihak perekam adalah “VFS Tasheel” yang merupakan pihak ketiga yang secara resmi ditunjuk otoritas Arab Saudi. Dalam waktu dekat akan dibangun tujuh titik lagi di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru dan Palembang.

Kemenag juga mengusulkan agar tempat perekaman biomterik ditambah lagi di 120 tempat.

Kasubdit Dokumen Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Nasrullah Jassam mengatakan Saudi untuk tahun ini menetapkan rekam biometrik sebagai prasyarat pembuatan visa jamaah haji.

Dia menyontohkan perekaman biometrik calon haji dilakukan untuk jamaah Maluku Utara dan Ambon yang dilakukan pada Senin pagi.

Menurut Nasrullah, meski dibuka mulai Senin tapi belum semua kantor layanan VFS Tasheel sudah melakukan perekaman.

“Proses perekaman berbasis manifest daftar jamaah haji yang diterbitkan oleh Kemenag. Manifest itu diserahkan ke pihak VFS Tasheel untuk dilakukan input data,” katanya.
 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penetapan kawasan Geopark di Natuna disambut baik Pemprov Kepri

Dengan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional tentunya akan semakin memantapkan posisi Provinsi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik penetapan kawasan Geopark Nasional di Kabupaten Natuna, karena diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

“Dengan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional tentunya akan semakin memantapkan posisi Provinsi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Teknis Penyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna dan Masterplan Geopark di Jakarta, Senin.

Ia percaya, kehadiran geopark sebagai wahana wisata baru dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.

Keberadaan Geopark di Natuna, dapat menimbulkan dampak efek domino yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitu pula dengan kesejahteraan masyarakat.

“Wisatawan kalau ke tempat wisata biasanya ada saja yang dibelanjakan. Baik itu untuk penginapan, makan, transportasi bahkan hiburan. Banyak sekali perputaran uang dalam sebuah tempat wisata. Masyarakat harus menjaga dan memanfaatkan ini sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian,” kata Arif.

Saat ini, Natuna menjadi kawasan strategis nasional yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat karena letaknya strategis, berbatasan dengan empat negara.

Karenanya, kata dia, pengembangan daerah wisata di Natuna harus turut mempertimbangkan aspek keamanan dan kedaulatan Negara.

“Konsep pengembangan wisata ini harus juga mengedepankan konsep keamanan dengan cara berkomunikasi dan bersinergi dengan pihak terkait khususnya TNI, baik darat, laut maupun udara,” kata dia.

Kabid Ekonomi dan Pembangunan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, Hery Laksono menjelaskan, dalam konsep geopark, sebuah kawasan tidak boleh mengalami perubahan bentuk alami.

Karenanya perlu melibatkan masyarakat tempatan untuk menjaga dan mengolahnya sehingga bisa dimanfaatkan menjadi objek wisata, tempat penelitian, konservasi flora dan fauna dan sebagaimnya, yang tidak merubah tatanan.

Konsep itu menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang disesuaikan dengan konsep geopark itu sendiri.

Dan untuk menjaga kawasan geopark keasrian dan sifat alaminya terjaga, maka pemerintah daerah perlu membuat Perda yang mengatur tata ruang kawasan itu.

“Dan karena kawasan di Natuna ini cukup unik, di mana wilayahnya banyak banyak digunakan untuk pangkalan militer maka perlu duduk bersama antara Pemda setempat dengan TNI agar dapat memetakan kawasan mana yang jadi wisata sehingga tidak masuk dalam wilayah yang menjadi area TNI,” katanya.

Baca juga: Pemerintah gali potensi Natuna sebagai geopark dunia

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Serahkan 4.000 Sertifikat Tanah Di Pinogu

Gorontalo (ANTARA) – Bupati Bone Bolango Hamim Pou membagikan 4.000 setifikat tanah bagi warga di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

“Pemberian sertifikat tanah bagi warga merupakan program strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentu ini menjadi kebahagiaan kita, warga Pinogu akhirnya bisa memiliki hak atas tanahnya lewat sertifikat resmi yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Hamim, Senin.

Ia menjelaskan jika kepemilikan tanah adalah bagaimana setiap warga memiliki kepemilikan yang sah atas tanah garapannya lewat sertifikat tanah. Ini tentu memberikan banyak manfaat bagi warga, baik menambah aset, dan kekayaan kepemilikan akan tanah.

“Kedepan pemerintah daerah akan terus mendorong bekerja sama dengan BPN melakukan pendataan dan mengeluarkan sertifikat sebagai salah satu program presiden Jokowi dengan memberikan sertifikat tanah untuk rakyat,” terang Hamim.

Sementara itu, Kepala seksi pengaturan tanah BPN Rasmin Iman mengatakan sebanyak 4.000 bidang sertifikat tanah telah selesai dan sudah dibagikan bagi kepada warga.

“Kegiatan ini kerjakan sejak 2017 hingga 2018. Selama ini baru satu bidang yang mempunyai sertifikat tanah di Pinogu, baru sekolah dan sekarang warga Pinogu kini memiliki sertifikat tanahnya sendiri,” ujarnya.

Untuk tahun 2019 ini masih ada program dalam rangka pemberian sertifikat bagi masyarakat. Namun akan dikhususkan pada pemberian sertifikat tanah untuk pertanian.***3***

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud minta prajurit TNI di perbatasan lakukan pemetaan

Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan guru yang ada di daerah 3T. Banyak sekolah di daerah 3T yang kekurangan guru,

Balikpapan (ANTARA) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terutama di perbatasan untuk melakukan pemetaan pendidikan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) itu.

“Selama ini kita tidak punya data pendidikan di daerah 3T. Kebetulan prajurit TNI ini selama sembilan bulan bertugas di sana. Sehingga begitu kembali bisa memberikan masukan kepada kami,” Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano saat membuka bimbingan teknis penguatan kompetensi pembelajaran kepada prajurit TNI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Dia menambahkan para prajurit bisa memberikan masukan berapa banyak sekolah yang dapat dibutuhkan dan berapa banyak guru yang diperlukan.

“Dulu kita ada Guru Garis Depan (GGD). Tapi sekarang kita ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana harus melalui tes dan sekarang juga perekrutan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK),” tambah dia.

Kemendikbud melibatkan sejumlah tentara yang bertugas di daerah 3T untuk membantu mengajar siswa di sejumlah sekolah yang kekurangan guru.

“Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan guru yang ada di daerah 3T. Banyak sekolah di daerah 3T yang kekurangan guru,” jelas dia.

Kerja sama antara Kemendikbud dan TNI tersebut diantaranya penguatan kompetensi dalam penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T, program penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, pemantauan dan evaluasi.

Dalam kesempatan itu, Kemendikbud juga memberikan bimbingan teknis kepada 900 personil, yang terdiri dari 450 orang TNI AD dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Nunukan dan 450 orang TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malinau.

Para personil TNI AD tersebut akan dibekali lima kemampuan, yakni penguatan karakter, bela negara, baca, tulis, hitung (calistung), kecakapan hidup dan kepanduan.

“Jadi jangan sampai nanti di daerah terpencil tidak tersedia guru dan anak-anak tidak mendapat pelayanan pendidikan, karena pendidikan sangat penting bagi anak,” harap dia.

Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari mengatakan mengatakan selama ini para prajurit mengisi kekurangan guru di daerah 3T namun belum mendapatkan pelatihan bagaimana mengajar yang menyenangkan.

“Dengan bimbingan teknis ini, kami berharap kompetensi para prajurit dalam mengajar akan semakin meningkat,” kata Bakti.

Bakti juga berharap agar para prajurit dapat menyalurkan Ilmu yang didapatnya kepada anak-anak di daerah perbatasan.

Baca juga: Pasukan TNI penjaga perbatasan di Papua mengajar di sekolah perbatasan

Baca juga: Personel TNI di perbatasan jadi guru bantu

Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kompetensi jadi kunci perlindungan pekerja migran

Jika pendidikan dan pelatihan yang diberikan salah, termasuk penempatannya, akan menjadi masalah. Tapi jika proses perekrutan benar dan sesuai aturan, tentunya dengan kompetensi terjamin,merupakan kunci utama perlindungan PMI

Malang (ANTARA) – Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur menyatakan kompetensi profesi pada bidang masing-masing, menjadi salah satu kunci perlindungan para Pekerja Migran Indoensia di luar negeri.

Ketua Aspataki DPD Jawa Timur Zainur Rahmad di , di Kota Malang, Senin, Senin mengatakan jika pendidikan, pelatihan, dan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak ideal, akan berdampak terhadap kompetensi yang dimiliki para pekerja tersebut. Hal itu, bisa menimbulkan masalah di negara tujuan.

“Jika pendidikan dan pelatihan yang diberikan salah, termasuk penempatannya juga akan menjadi masalah. Tapi jika proses perekrutan benar dan sesuai aturan, tentunya dengan kompetensi terjamin, merupakan kunci utama perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Zainur

Zainur menjelaskan, memang proses untuk menjadi pekerja migran di negara lain membutuhkan proses yang cukup panjang. Hal tersebut, bertujuan untuk memberikan kompetensi masing-masing pekerja, supaya sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa di negara tujuan.

Menurut Zainur, jika calon pekerja migran yang akan menjadi pengasuh bayi di negara tujuan, maka akan diberikan pelatihan terkait bidang tersebut, supaya tidak muncul masalah saat bekerja. Namun, jika seandainya terjadi masalah, para pekerja tersebut akan mengetahui hak-hak yang bisa diminta kepada penyalur tenaga kerja.

“Saat terjadi masalah, para pekerja itu bisa melapor kepada perwakilan perusahaan yang ada di negara tujuan, namun jika mereka berangkat secara ilegal, mereka tidak akan berdaya,” kata Zainur.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul di negara pengguna jasa tenaga kerja Indonesia, lanjut Zainur, selalu melibatkan tenaga kerja yang berangkat tidak sesuai prosedur. Tingginya tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja nonprosedural tersebut, disebabkan keinginan untuk bisa bekerja secara instan.

Jika mengikuti prosedur yang ada, sebagai contoh adalah calon tenaga kerja yang akan bekerja di Hong Kong atau Taiwan, membutuhkan waktu pelatihan selama 60 hari. Sementara untuk tujuan Singapura dan Malaysia, membutuhkan waktu lebih singkat yakni 40 hari.

“Pekerja ingin cepat berangkat, itu yang menjadi masalah, sehingga banyak tenaga kerja yang bekerja di luar negeri secara ilegal,” kata Zainur.

Beberapa waktu lalu, salah satu kasus yang muncul dari Kota Malang adalah, adanya pekerja migran yang selama 12 tahun bekerja di Amman, Yordania, tidak menerima gaji. Pekerja migran tersebut, masuk ke Yordania tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagai catatan, Amman, Yordania tersebut bukan merupakan salah satu negara tujuan penempatan tenaga kerja migran Indonesia. Pada akhirnya, pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama KBRI Amman Yordania melakukan perlindungan dan pemulangan tenaga kerja tersebut.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Angin kencang merusak 400 unit rumah di kota Kupang

Kupang (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengatakan bencana angin kencang yang melanda daerah itu pada Minggu (10/3) telah mengakibatkan 400 unit rumah penduduk setempat mengalami kerusakan.

“Berdasarkan data BPBD ada 400 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana angin kencang yang melanda Kota Kupang pada Minggu (10/3),” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kota Kupang, Ade Manafe kepada wartawan di Kupang, Senin.

Ia mengatakan, berdasarkan pendataan dilakukan BPBD, Minggu (10/3) hingga pukul 24.00 wita semula hanya 360 unit rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat dihajar angin kencang.

Namun tambah Ade, setelah dilakukan verifikasi ternyata jumlah rumah yang mengalami kerusakan bertambah 40 unit sehingga total rumah yang rusak dalam bencana angin kencang di Kota Kupang mencapai 400 unit rumah.

“Jadi ada penambahan jumlah keluarga yang menjadi korban bencana angin kencang sehingga total yang terdampak mencapai 400 KK,” tegas Ade.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pendataan BPBD kerusakan rumah penduduk tersebar diseluruh kelurahan di ibu kota provinsi berbasis kepulauan ini.

Dikatakannya, BPBD belum bisa menentukan tingkat kerusakan karena petugas BPBD masih melakukan identidikasi terhadap tingkat kerusakan rumah penduduk yang rusak akibat terjangan angin kencang.

“Kami belum bisa menentukan berapa banyak rumah penduduk yang rusak ringan, sedang maupun rusak berat karena proses identifikasi masih dilakukan petugas BPBD,” kata Ade. 

Baca juga: Kerusakan akibat angin kencang di Kupang didata BPBD

Baca juga: Angin kencang di NTT akibat monsun Australia-Asia

Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Raker Menkes dengan Komisi IX

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). Rapat tersebut membahas tentang jaminan pelayanan kasus katastropik seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, thalasemia, leukimia, hemofilia, dan sirosis hepatis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Pemerintah terus tingkatkan kualitas bantuan sosial

Target pemerintah dengan melakukan penguatan-penguatan bansos, insya Allah akhir 2019 angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,0 persen

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bantuan sosial (bansos) agar angka kemiskinan terus menurun.

“Pemerintah juga berupa untuk terus menerus meningkatkan mutu baik kualitas maupun kuantitas bansos, contoh PKH dari 2018 hanya Rp19,2 triliun jadi Rp34 triliun pada 2019,” kata Agus pada dialog nasional dalam rangka sosialisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lumajang, Jawa Timur, Senin.

Begitu juga dengan BPNT, Mensos mengatakan tahun depan indeksnya akan ditingkatkan. Saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT mendapatkan Rp110 ribu setiap bulan untuk membeli beras dan telur.

“Doakan kami ada ruang di APBN untuk bisa meningkatkan anggaran,” tambahnya.

Peningkatan anggaran bantuan sosial tersebut menurut dia, sebagai upaya untuk melakukan percepatan agar KPM PKH bisa segera sejahtera dan mandiri dan digantikan oleh masyarakat lain yang belum sejahtera.

Dia mengatakan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan berhasil ditekan, tercatat pada September 2019 angka kemiskinan menjadi 9,66 persen turun dari Maret 2018 yaitu 9,82 persen.

“Target pemerintah dengan melakukan penguatan-penguatan bansos, insya Allah akhir 2019 angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,0 persen,” tambah Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, angka kemiskinan tersebut masih terus menjadi perhatian pemerintah sehingga masih dianggap perlu adanya penguatan bansos.

Selain angka kemiskinan bisa ditekan, gini rasio atau tingkat ketimpangan juga bisa diperbaiki menjadi 0,381.

“Artinya program-program bantuan sosial untuk masyarakat pra sejahtera sudah ada dampak positifnya membantu ketahanan hidup mereka sehari-hari, untuk permakanan, kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Mensos hadir bersama Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi dan Anggota komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnomosidi pada acara tersebut.

Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan PKH tahap pertama tahun 2019 senilai Rp1,95 triliun untuk 1.653.484 KPM dan BPNT Rp329 miliar untuk 2.997.268 keluarga dengan total bantuan senilai Rp2,284 triliun.

Sementara khusus untuk PKH Lumajang senilai Rp54 miliar untuk 46.398 KPM dan BPNT Rp9,8 miliar untuk 89.871 keluarga dengan total bantuan Rp64 miliar.

Baca juga: BPK turut pastikan bansos PKH berjalan baik

Baca juga: Presiden ingatkan pelajar penerima bansos agar semangat belajar

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahyudin sampaikan lima alasan sosialisasi Empat Pilar

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Mahyudin, mengungkap sedikitnya ada lima alasan MPR melakukan mensosialisasikan Empat Pilar MPR berdasarkan pada kondisi (tantangan) yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Senin Mahyudin menjelaskan sosialisasi Empat Pilar MPR merupakan perintah dari UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU itu MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dengan Forum Pemuda Lintas Desa (FPLD) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019), Mahyudin mengungkap sejumlah sedikitnya ada lima alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR.

Pertama, karena masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit.

“Seperti munculnya radikalisme yang melahirkan terorisme. Ini harus diantisipasi agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang terpapar radikalisme dan terorisme,” katanya.

Kedua, masih adanya pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan. Masih terjadi disparitas pembangunan pusat dan daerah.

“Ini menimbulkan fanatisme kedaerahan. Sehingga sempat muncul daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” katanya.

Ketiga, kurang berkembangnya penghargaan terhadap kebhinnekaan dan kemajemukan. Hal ini menurut Mahyusin bisa melahirkan politik sara.

“Kita menghindari politik SARA yang membawa-bawa suku, agama, ras, antar golongan. Dalam Pilkada DKI Jakarta lalu politik SARA ini sangat kencang. Dalam Pilpres kali ini pun politik SARA juga digunakan. Tapi saya percaya politik SARA tidak digunakan kedua calon presiden,” katanya.

Meski demikian, tambah Mahyudin masyarakat harus waspadai mungkin saja ada yang melakukan hoax, fitnah, dan adu domba bukan dari calon presiden. Namun tambahnya bisa jadi ada pihak ketiga yang mengadu domba kita sesama anak bangsa.

Alasan keempat, karena kurangnya keteladanan sebagian pemimpin kita sebagai tokoh bangsa.

“Ini terkait dengan korupsi. Banyak pejabat negara dan aparat penegak hukum terlibat korupsi,” katanya.

Alasan kelima adalah tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah.

“Tapi sekarang lebih baik. Mereka yang di atas juga ditangkap,” katanya.

Selain kelima alasan itu, lanjut Mahyudin, MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR karena adanya pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap masyarakat Indonesia.

“Seperti pengaruh internet dan gadget. Ini bisa mempengaruhi jati diri bangsa. Dulu kita punya nilai gotong royong tapi sekarang sudah mulai individualistik,” ucapnya.

Di samping itu, Mahyudin menambahkan kekuatan global telah mempengaruhi perumusan kebijakan nasional.

“Kapitalisme dunia sudah bermain dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menristekdikti ajak dosen diaspora jadi PNS di Indonesia

Kami dorong Diaspora yang di luar negeri kembali ke Indonesia bisa menjadi PNS. Kami telah ajukan ke Kemenpan-RB

Surabaya (ANTARA) – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengajak dosen diaspora untuk kembali ke Indonesia dan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Kami dorong Diaspora yang di luar negeri kembali ke Indonesia bisa menjadi PNS. Kami telah ajukan ke Kemenpan-RB,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir usai meresmikan gedung baru milik Universitas Kristen Petra Surabaya, Senin (11/3).

Nasir mengatakan, ajakan kepada dosen diaspora dikarenakan usia mereka yang sudah di atas 35 tahun tapi sudah mempunyai riset dan inovasi yang bagus untuk mengangkat perguruan tinggi di Indonesia.

Dosen diaspora di luar negeri, sambung Nasir, yang jumlahnya lebih dari 5 ribu, mempunyai potensi yang sangat besar. Dosen diaspora itu merata tersebar seperti di Amerika Serikat, Australia, ada Jepang dan Jerman.

“Kalau itu bisa membantu Indonesia akan luar biasa. Saya pernah ketemu dari Stanford University, dia punya inovasi di bidang elektronik, yaitu mekatronika engineering. Dia saat ini dimanfaatkan AS, padahal orang Indonesia. Ada yang ahli microchip. Bagaimana mereka bisa kembali ke Indonesia,” ujarnya.

Untuk membuat para dosen diaspora itu kembali ke Indonesia, menurut Nasir, bukanlah perkara mudah. Pertama harus perbaiki regulasi, kedua penyediaan dana yang cukup.

“Presiden menganggarkan untuk pengembangan SDM jauh lebih besar. Diharapkan dilipatkan anggaran itu akan menarik diaspora kembali ke Indonesia,” ujarnya.

Dosen diaspora itu nantinya mereka akan ditempatkan di kampus Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan kampus asing, bisa negeri atau swasta dengan pendanaan bersama pemerintah dan PT.

“Tahun 2017-2018 ada 250 dosen itu. Tahun ini bagaimana mereka menetap di Indonesia. Kita butuh anggaran besar, karena mereka akan membandingkan pendatang di luar negeri dan Indonesia,” katanya. ***3***

Pewarta: Fiqih Arfani / Willy Irawan
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT Timah – UBB gelar magang mahasiswa bersertifikat

Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar program magang mahasiswa bersertifikat, guna meningkatkan kualitas pendidikan dalam menciptakan mahasiswa siap kerja.

“Program magang gelombang pertama tahun ini diikuti 24 mahasiswa dan mereka akan magang kerja selama enam bulan,” kata Direktur SDM dan Umum PT Timah Tbk, Muhammad Rizki di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) ini sebagai tindaklanjut penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dengan Kementerian BUMN beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Sebanyak 24 mahasiswa ini ditempatkan di 12 divisi yang ada di PT Timah sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing selama kurang lebih 6 (enam) bulan ke depan,” ujarnya.

Menurut dia, program ini merupakan PMMB gelombang 1 yang nantinya mahasiswa magang akan ditempatkan di beberapa divisi serta anak perusahaan di PT Timah sesuai dengan penerapan ilmunya masing-masing.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini menjadi jembatan untuk mensinergikan pendidikan di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri di berbagai bidang, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai bagi dunia kerja,” katanya.

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Sumut lepas mahasiswa ikuti magang bersertifikat BUMN
Baca juga: Kementan gandeng enam perusahaan tingkatkan kapasitas mahasiswa
Baca juga: 8.000 mahasiswa ikuti program magang bersertifikat di 113 BUMN

Pewarta: Aprionis
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NTB jajaki kerja sama pendidikan dengan Amerika Serikat

Kami mengirim pemuda NTB itu ke luar negeri agar mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Sehingga rasa ke-Indonesia-an mereka itu betul-betul terasa

Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjajaki sejumlah kerja sama di bidang pendidikan dan pengelolaan sampah dengan Pemerintah Amerika Serikat.

“Beberapa program yang bisa dikolaborasikan dengan negeri Paman Sam itu, di antaranya pengiriman pemuda NTB untuk melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan program “zero waste”  (bebas sampah). Kami  akan menyambut baik apabila pemerintah Amerika Serikat bisa memfasilitasi dan menyukseskan program tersebut,” kata Gubernur NTB DR Zulkiflimansyah saat  menerima Konsul General Amerika Serikat, Mark McGovern di ruang kerjanya di Mataram, Senin. 

Ia mengatakan  program pengiriman pemuda NTB  ke luar negeri dimaksudkan agar mereka memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga rasa ke-Indonesia-an mereka itu betul-betul terasa. Program “zero waste” juga berpotensi untuk dikerjasamakan.

Zulkiflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah bertekad untuk menyukseskan program tersebut, yaitu dengan menghadirkan industri pengolahan sampah di NTB.

“Kami sangat bahagia kalau ada wilayah di Amerika itu yang sukses mengolah sampah. Kami akan studi banding ke sana,” ucapnya.

Karena itu, gubernur akan menyambut baik apabila pemerintah Amerika Serikat bisa memfasilitasi dan menyukseskan program tersebut.

Sementara itu, Konsul General Amerika Serikat di Surabaya, Mark McGovern mengaku takjub dengan program yang dijalankan gubernur dan wakil gubernur saat ini. Apalagi anak-anak yang dikirim tersebut bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB yang lainnya. Bahkan, mendengar penjelasan Gubernur terkait anak-anak NTB ini tidak mesti pulang ke NTB, namun mengisi ruang-ruang penting di Jakarta, ini ide yang luar biasa.

“Luar biasa. Kami di kedutaan yang di Jakarta juga memiliki banyak program untuk NTB,” ungkapnya.

Ia menjelaskan Pemerintah Amerika Serikat memiliki banyak program yang bisa dikerjasamakan., termasuk di bidang pendidikan. Karena itu, dalam waktu dekat ia akan mencoba mendetailkan rencana tersebut, dengan menyelaraskan dengan program pendidikan Pemerintah Amerika Serikat.

“Terkait program zero waste, peluang kerja sama juga bisa dilakukan,” katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Mataram dukung pembentukan kelurahan bersih narkoba

Dengan harapan penanganan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kota Mataram bisa lebih optimal

Mataram (ANTARA) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendukung terbentunya Kelurahan  bersih narkoba (bersinar) di tiap Kecamatan se-Kota Mataram sebagai salah satu program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Kepala Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Mataram Nur Rachmat di Mataram, Senin, mengatakan, dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskaan saat menghadiri rapat koordinasi program pemberdayaan masyarakat antinarkoba dan rencana aksi nasional P4GN.

“Harapannya agar penanganan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kota Mataram bisa lebih optimal,” katanya.

Dikatakannya beberapa kegiatan setelah pembentukan kelurahan bersinar tersebut, menyiapkan dan memfasilitasi pembentukan awig-awig, satgas, penggiat, relawan antinarkoba termasuk kesinambungan opersionalnya di masing-masing kelurahan.

“Dalam menyukseskan pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) P4GN dan kelurahan bersinar akan dikoordinasikan BNN Kota Mataram,” katanya.

Selain itu, Pemkot Mataram akan menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tes urine secara mandiri di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan sesuai kebutuhan di masing-masing jenjang OPD.

“Pembentukan keluaran besinar sebagai salah satu pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2018, karenanya dukungan yang diberikan pemerintah kota kita harapkan dapat mempercepat pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN,” katanya.

Kepala BNNK Mataram mengatakan, dalam rakor tersebut pihaknya melibatkan 30 instansi terkait di Kota Mataram, dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para ASN, calon ASN, TNI/Polri dan masyarakat luas terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Selain itu, dibentuk kader antinarkoba yang mampu memelopori dan berperan aktif dalam upaya pelaksanaan P4GN di lingkungannya masing-masing dengan tujuan mewujudkan lingkungan kerja bersih narkoba dan kelurahan bersih narkoba di Wilayah Kota Mataram,” ujarnya.

Sementara itu dalam sambutannya Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana memberikan, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselenggarakannya rakor tersebut sebagai implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2018.

“Karenanya, keterlibatan dan peran serta OPD sangat penting untuk satu tujuan, satu pemahaman dan satu pandangan dalam menangani permasalahan narkoba,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram juga akan memberikan dukungan anggaran melalui APBD Kota Mataram yang telah dimasukkan sebagai salah satu usulan program dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota Mataram.

“Selain itu untuk memberikan payung hukum yang lebih tegas, akan disusun peraturan daerah mengenai P4GN,” ujarnya.
 

Pewarta: Nirkomala
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perpusnas akan perkuat 500 perpustakaan desa pada 2019

Jakarta (ANTARA) – Perpustakaan Nasional akan memperkuat 500 perpustakaan desa pada 2019, demi memberikan akses informasi yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dia mengatakan sebenarnya sudah ada 23 ribu perpustakaan desa yang diberikan bantuan, hanya saja bantuan tersebut baru sebatas dana dan koleksi buku.

“Kali ini kami akan melakukan pendampingan bagaimana membuat perpustakaan menjadi tempat kegiatan masyarakat desa,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti saat ditemui di Jakarta, Senin (11/3).

Dia mengatakan pengembangan perpustakaan desa tersebut menjadi program prioritas nasional untuk penguatan literasi dan layanan masyarakat berbasis inklusi sosial.

Dengan demikian, perpustakaan desa akan menjadi tempat masyarakat belajar apa saja yang ada di lingkungannya, mendapatkan ilmu pengetahuan praktis dan belajar berbagi ilmu yang dia miliki.

“Misalnya ada ibu yang mempunyai pengetahuan tentang ecoprint, maka dia akan berbagi keterampilan pengetahuan dengan masyarakat desa, mereka bisa bersama-sama mencari ilmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan desa,” kata dia.

Desa-desa yang disasar adalah desa yang belum tersentuh program tersebut, pada tahun ini akan ada 60 kabupaten di 21 provinsi. Rencananya pada 2020 program tersebut sudah menyasar seluruh provinsi di Indonesia.

“Program untuk 2019 tersebar di seluruh Indonesia seperti di Maluku, NTT, Jawa Barat, Bengkulu dan Jambi,” kata dia.

Dia berharap program tersebut nantinya akan direplikasi oleh pemerintah daerah, dia pun menyarankan agar desa menggunakan dana desa untuk membangun perpustakaan.
 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019