Yogyakarta akan kampanyekan kantong plastik ramah lingkungan

Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan melakukan kampanye penggunaan kantong plastik ramah lingkungan sebagai salah satu upaya pengurangan penggunaan plastik di wilayah tersebut.

“Kantong plastik ramah lingkungan atau kantong plastik organik ini sebenarnya sudah diproduksi massal. Namun, harganya memang masih jauh lebih mahal dibanding kantong plastik yang biasa digunakan saat berbelanja,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Rabu (13/3).

Menurut dia, masyarakat saat ini masih akrab dengan kantong plastik yang benar-benar terbuat dari bahan plastik dan sulit diurai namun memiliki kekuatan yang baik.

“Ada juga kantong plastik yang mudah hancur. Biasanya digunakan oleh supermarket-supermarket besar. Namun, ada yang menyebut jika bahan yang digunakan untuk kantong plastik jenis ini juga menimbulkan dampak negatif ke lingkungan,” kata Suyana.

Dampak negatif tersebut, lanjut Suyana, adalah munculnya mikroplastik akibat bahan plastik yang mudah terurai. “Mikroplastik ini selain berdampak buruk bagi lingkungan juga bisa masuk ke rantai makanan dan akhirya dikonsumsi oleh manusia,” katanya.

Sedangkan untuk kantong plastik ramah lingkungan atau organik yang terbuat dari ketela, memiliki kelebihan karena mudah terurai dan tidak menimbulkan pencemaran. Bahkan jika dilarutkan dengan air, maka air tersebut bisa saja dikonsumsi.

Namun demikian, kantong dari bahan organik tersebut juga memiliki kelemahan karena tidak tahan panas dan akan hilang jika terkena air. “Jadi, kantong organik ini tidak bisa digunakan untuk membawa bahan yang cair atau basah dan tidak bisa digunakan untuk membawa bahan yang panas. Hanya bisa digunakan untuk membawa bahan-bahan kering saja,” katanya.

DLH Kota Yogyakarta, lanjut Suyana, akan mencoba berkoordinasi dengan manajemen supermarket untuk tidak menyediakan kantong plastik dan sebagai alternatifnya menggunakan kotak kardus, kantong belanja atau kantong plastik organik.

Selain mengampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik, DLH Kota Yogyakarta juga akan memperkenalkan sedotan dari bahan bambu yang lebih ramah lingkungan dibanding sedotan plastik.

Sedangkan untuk pengolahan sampah plastik, lanjut Suyana, sudah dilakukan melalui kelompok-kelompok pengolah sampah di masyarakat yang biasanya tergabung dalam bank sampah.

“Saya kira, kreativitas kelompok pengolah sampah untuk menjadikan sampah plastik menjadi kerajinan sudah cukup baik. Kreativitas yang mereka miliki tidak kurang. Tetapi, yang masih menjadi masalah adalah pemasaran hasil kerajinan tersebut,” katanya.

Hasil kerajinan dari olahan sampah sudah seringkali diikutkan dalam berbagai pameran, namun banyak pengunjung yang sebatas mengagumi saja tanpa membelinya. “Mungkin karena harga yang ditawarkan masih terlalu mahal. Ini yang sedang kami cari bagaimana caranya agar produk kreasi dari sampah ini memperoleh pasar yang baik,” katanya. ***1***
 

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud : AKSI bukan gantikan UN

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, mengatakan keberadaan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) bukan untuk menggantikan ujian nasional (UN).

“Ini baru sebatas wacana, akan tetapi realisasinya belum ke arah situ. Kemendikbud untuk sementara belum menggunakan AKSI untuk menggantikan UN,” ujar Hamid dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan AKSI dilakukan, untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau “High Order Thinking Skill” (HOTS). Juga untuk membantu meningkatkan ranking Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang saat ini masih berada di bawah.

“AKSI merupakan salinan dari PISA, untuk meningkatkan kemampuan HOTS siswa umur 15 tahun atau yang berada di kelas IX,” tambah dia.

Dengan adanya AKSI tersebut diharapkan siswa terbiasa dengan soal-soal HOTS. Penerapan AKSI ini pun tidak dilakukan di seluruh sekolah di Tanah Air, tetapi hanya beberapa sekolah yang akan dijadikan sampel.

Dia menambahkan untuk meningkatkan kompetensi siswa, maka yang perlu diperbaiki dahulu adalah kompetensi guru. Kompetensi siswa baru meningkat, karena masukan yang didapatnya dari guru juga bagus.

“Akan tetapi tantangannya, bagaimana anak-anak di sekolah yang inputnya kurang dan guru juga ada disitu. Ini tantangan yang tidak bisa diselesaikan dalam sekejab,” jelas dia lagi.

Kemendikbud saat ini melakukan penataan pendidikan melalui sistem zonasi, yang tidak hanya bertujuan untuk pendaftaran siswa baru tetapi juga pemerataan guru, sarana prasarana, dan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.

“Jadi sebelum dilakukan PISA, maka kita mengukur sendiri kemampuan anak didik kita dengan AKSI. AKSI ini sudah dilakukan di beberapa SMP dengan predikat rendah, sedang dan bagus, sehingga pemerataannya merata dan mengetahui kemampuan siswa,” papar dia.
 

Pewarta: Indriani
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia Innovation Day perkuat daya tawar di kancah global

Kalau tidak main secara global, kita tidak akan pernah maju

Jakarta (ANTARA) – Pameran lndonesia lnnovation Day 2O19 memperkuat daya tawar Indonesia di kancah global, kata Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Kemal Prihatman.

“Mudah-mudahan program ini bisa memberikan nilai tambah buat kita dan nilai jual artinya ‘bargaining position’ (posisi tawar menawar) kita akan meningkat,” kata dia Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Kemal pada acara Persiapan Pameran Indonesia Innovation Day 2019 di Eropa: Pembekalan Kapasitas Hilirisasi Produk Unggulan 2019.

Melalui pameran itu, kata dia, penetrasi ke pasar di Eropa dan dunia akan semakin terbuka karena produk ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dari Indonesia akan semakin terkenal di kancah global.

Dia mengatakan untuk masuk ke pasar di negara tertentu, ada kalanya pasar lokal memiliki standar-standar tertentu meskipun produk Indonesia sudah memenuhi standar internasional, sehingga perlu penyesuaian dengan kebutuhan pasar lokal.

“Kita jual kekhasan apa yang dia tidak punya, kita mencari dan membuat produk yang mereka tidak miliki di sana,” tuturnya.

Dengan promosi produk dalam negeri di luar negeri, diharapkan semakin banyak kerja sama terbentuk yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti lembaga penelitian dan pengembangan, serta industri antara Indonesia dan negara-negara lain, khususnya negara-negara di Eropa.

“Kalau tidak main secara global, kita tidak akan pernah maju,” ujarnya.

Selain itu, katanya, melalui Indonesia Innovation Day 2019, para pencipta produk ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi akan dapat mengidentifikasi kemampuan dan keinginan industri di Eropa.

Apalagi, Jerman merupakan salah satu negara yang kualitas lembaga penelitian dan pengembangan yang bagus di dunia.

Selain itu, Jerman juga memiliki posisi ekonomi dan politik yang penting di Eropa.

Pameran lndonesia lnnovation Day 2O19 yang akan diadakan di Jerman mempromosikan 20 produk Pusat Unggulan lptek (PUl) Tanah Air yang sudah lolos seleksi.

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menjajal Ratangga, transportasi baru warga ibukota

ANTARA-Mulai hari ini, Selasa 12 Maret, masyarakat bisa menjajal moda raya terpadu, MRT Jakarta. Uji coba berlangsung mulai 12 hingga 24 Maret mendatang. Sederet fasilitas pada transportasi massal baru ini, akan memanjakan para penumpang. Sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat beralih dari kebiasaan menggunakan transportasi pribadi ke transportasi massal.

Pemprov Bali sosialisasi penerapan nilai budaya kerja

Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali menggelar sosialisasi penerapan nilai-nilai budaya kerja, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan integritas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi setempat.

“Kegiatan ini memiliki makna yang strategis dalam upaya membangun “mind set” atau pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemprov Bali. Perubahan sistem, aturan, kebijakan relatif lebih mudah dan cepat, namun mengubah pola pikir dan budaya kerja memerlukan upaya yang terus-menerus dengan strategi yang tepat dan konsisten,” kata Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah saat menyampaikan materi pada acara sosialisasi di Denpasar, Rabu.

Oleh karena itu, menurut dia, di sinilah pentingnya internalisasi dan sosialisasi dalam sebuah kerangka institusi. Betapa bagusnya sebuah aturan, sistem ataupun struktur dalam sebuah institusi bila tidak didukung dengan pola pikir dan budaya kerja di dalam diri setiap ASN, maka tidak akan ada integritas dan kinerja yang tinggi.

Serinah menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan lima nilai budaya kerja dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2016.

Lima nilai Budaya Kerja yang telah ditetapkan dimaksud yaitu bernama “TAKSU” singkatan dari Tanggung Jawab, Akuntabel, Kreatif, Selaras dan Unggul. Kelima nilai ini merupakan representasi dari sekian banyak nilai yang dianut oleh pegawai agar dapat bekerja dengan baik.

“Kami mengharapkan agar semua peserta memahami, menghayati dan berkomitmen untuk memegang teguh nilai-nilai budaya kerja. Tidak hanya sampai di sosialisasi saja, namun juga dapat menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja tersebut pada unit kerja masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan-RB Teguh Widjinarko yang menyampaikan bahwa suatu organisasi akan dapat bekerja dengan maksimal apabila individu didalamnya paham dan mencermati budaya yang ada.

Menurut Teguh, kelima nilai budaya kerja yang telah ditetapkan merupakan representasi dari sekian banyak nilai yang dianut oleh pegawai agar dapat bekerja dengan baik.

“Jika kelima nilai tersebut benar-benar tertanam dalam hati, pikiran, sikap dan perilaku kita sehari-hari, maka akan dengan cepat tercapai tujuan dari reformasi birokrasi yaitu mewujudkan birokrat yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan memiliki semangat melayani dan pada gilirannya akan menjadi panutan bagi Pemkab/Pemkot se-Bali,” ucapnya.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Disnakertrans Rejang Lebong latih warga beternak lebah madu

Bengkulu (ANTARA) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memberikan pelatihan beternak lebah madu kepada puluhan warga dari enam desa dalam dua kecamatan di daerah itu.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, Dwi Purnamasari di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan pelatihan bertenak lebah madu yang difasilitasi  itu diberikan kepada 40 warga yang berasal dari enam desa tersebar dalam Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya.

“Bantuan yang kita berikan selain dalam bentuk pelatihan juga peralatan pendukung seperti kotak lebah dan lainnya, ” ujar Dwi.

Pelatihan budidaya lebah madu ini tambah dia, dilangsungkan selama lima hari dan akan berakhir pada 17 Maret nanti, dengan lokasi di Kecamatan Bermani Ulu untuk peserta dari Desa Baru Manis, Air Pikat dan Desa Purwodadi.
Kemudian peserta dari tiga desa lainnya yakni Desa Pal VIII, Tebat Tenong Luar dan Desa Pal VII, dipusatkan di  Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Bantuan yang mereka berikan ini kata Dwi, diberikan kepada per orangan dan nantinya mereka ini akan membentuk kelompok peternak lebah madu dengan mengajak warga lainnya untuk bergabung.

“Usaha bertenak lebah madu ini kami nilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan, karena madu yang dihasilkan per botol teh dihargai pembeli Rp80.000. Lebah madu yang diternakkan ini nantinya bisa memanfaatkan banyaknya tanaman kopi di desa mereka sebagai sumber madunya,” kata dia lagi.

Pelatihan bertenak lebah madu yang difasilitasi Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong tersebut memanfaatkan instruktur peternak lebah madu dari Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang yang sudah lebih dahulu mengembangkannya usaha bertenak lebah madu.

Dia berharap, program pelatihan beternak madu ini nantinya bisa memberikan pendapatan tambahan kepada warga di masing-masing desa, dan akan mendorong inovasi masyarakat mengembangkan produk turunan dari usaha peternakan madu itu.

Baca juga: Budidaya madu Trigona di tambang batu hijau
Baca juga: Memanen uang lewat budi daya madu kelulut
Baca juga: Madu sialang dibudidayakan di Ogan Komering Ulu-Sumsel

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Kalteng soroti penggunaan dana desa

Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa yang ada di seluruh wilayah provinsi setempat.

“Hal yang paling disoroti saat ini adalah masalah keuangan desa, khususnya terkait pengelolaan maupun penggunaannya,” kata Plh  Sekretaris Daerah Kalteng, Sapto Nugroho di Palangka Raya, Rabu.

Hal tersebut disampaikan usai membuka rapat kerja penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kalteng tahun 2019 yang  dihadiri para kepala desa dan bupati/walikota se-Kalteng.

Dalam pengelolaan maupun penggunaan dana desa, setiap kepala desa di Kalteng diminta berhati-hati dan menyesuaikan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran hukum.

Sapto menjelaskan, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kalteng, belum optimalnya pengelolaan dana desa diakibatkan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia saat ini.

Makanya secara rutin di setiap tahunnya, pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan terhadap sejumlah kekurangan itu, termasuk masalah keterlambatan pencairan dana hingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala desa.

“Meski perlahan, namun secara bertahap setiap permasalahan khususnya pengelolaan keuangan desa di Kalteng mulai alami penurunan,” paparnya kepada awak media.

Selama ini perencanaan yang dibuat setiap desa di Kalteng rata-rata sudah bagus, hanya saja saat pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan perencanaan awal dan berubah di tengah jalan.

Makanya pihaknya sengaja menggelar rapat kerja tersebut, guna menyamakan persepsi di setiap lini. Baik antara kepala desa dan perangkatnya, organisasi perangkat daerah di tiap kabupaten/kota serta provinsi.

“Perlu ada sinergitas di setiap lini, mulai dari tingkatan paling bawah hingga atas. Selain itu rapat kerja ini juga bertujuan untuk menjaring setiap permasalahan serta mencarikan solusinya,” tegas Sapto.
 

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Panglima TNI minta mahasiswa persiapkan diri hadapi tantangan global

Medan (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta mahasiswa dan pemuda agar terus mempersiapkan diri dalam upaya menghadapi tantangan global terutama di era teknologi informasi.

“Nasib bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang ditentukan oleh kiprah dan kualitas pemuda. Pemuda adalah harapan masa depan Indonesia. Di tangan pemuda eksistensi bangsa dan negara diletakkan,” katanya di Medan, Rabu.

Panglima menyampaikan itu saat kuliah umum kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan tema peran pemuda dan mahasiswa dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa di era revolusi induatri 4.0.

Ia juga menyampaikan di era teknologi informasi, pemuda dan mahasiswa diharapkan untuk terus mewaspadai persebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang tentunya berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Demikian juga pemuda dan mahasiswa harus sejak dini mempersiapkan diri guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Bonus demografi yang akan diterima Indonesia tidak akan membawa arti apapun tanpa disertai dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

“Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sertai dengan karakter, perilaku, serta budi pekerti yang luhur. Persatuan dan kesatuan harus terus dijaga demi keutuhan bangsa dan negara,” katanya.

Baca juga: Pemuda diminta merawat persatuan bangsa
Baca juga: Hidayat Nur Wahid tekankan peran pemuda untuk memajukan bangsa
Baca juga: Legislator: Pemuda Indonesia harus menjadi patriot bangsa

Pewarta: Juraidi
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masih ada 42 ribuan rumah tidak layak huni di Garut

Pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan pendataan keberadaan rutilahu di seluruh kecamatan untuk selanjutnya akan menjadi perhatian dan diberi bantuan program perbaikan untuk rumah tersebut.

Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencatat masih ada 42 ribuan rumah tidak layak huni tersebar di setiap kecamatan yang belum dapat dituntaskan penanganannya  karena keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

“Masih ada 42 ribu rumah  itu yang terdata,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan pendataan keberadaan rutilahu di seluruh kecamatan untuk selanjutnya akan menjadi perhatian dan diberi bantuan program perbaikan untuk rumah tersebut.

Pemerintah, kata dia, sudah meluncurkan program untuk perbaikan rutilahu setiap tahunnya untuk membantu masyarakat menempati rumah dengan kondisi yang layak aman dan nyaman.

“Untuk itu kami terus melakukan upaya dengan meluncurkan program perbaikan rutilahu,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini Pemkab Garut baru mampu memperbaiki delapan ribuan rutilahu setiap tahunnya dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp600 miliar dengan rincian setiap rumah mendapatkan dana stimulan sebesar Rp12 juta.

Ia menargetkan, persoalan rutilahu di Garut dapat dituntaskan pada tahun 2024 atau masa berakhirnya periode kedua jabatan menjadi Bupati Garut.

“Saya menargetkan rutilahu itu bisa diperbaiki hingga 2024,” katanya.

Terkait seorang warga yang mengharapkan perbaikan rumah karena rusak terdampak bencana angin puting beliung di Kecamatan Karangpawitan, Rudy menyatakan siap membantunya bekerjasama dengan Garut Peduli dan Baznas.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap mahasiswa kurir “shabu-shabu”

Mataram (ANTARA) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menangkap seorang mahasiswa berinisial SH, warga Lingkungan Karang Bagu, Kota Mataram, yang diduga berperan sebagai kurir narkoba jenis shabu-shabu.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, di Mataram, Rabu, mengatakan, SH ditangkap polisi saat sedang membawa satu poket besar berisi serbuk kristal putih diduga shabu-shabu, di Jalan Raya Kekeri, Lingkungan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara.

“Satu poket shabu-shabu yang disita beratnya 79,47 gram. Handphone dan uang Rp120.000 yang ada pada dia juga turut disita petugas,” kata Purnama.

Lebih lanjut, SH mengaku sebagai orang suruhan didapatkan identitas bandar dan pemesan barang haram yang beratnya hampir mencapai satu ons.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkes minta Pemda NTB optimalkan penanganan anjing liar

“Untuk mengantisipasi mewabahnya virus rabies, pemerintah daerah harus mampu mengatasi keberadaan anjing liar,”

Mataram (ANTARA) – Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengoptimalkan penanganan anjing liar sebagai upaya mengatasi wabah rabies.

“Untuk mengantisipasi mewabahnya virus rabies, pemerintah daerah harus mampu mengatasi keberadaan anjing liar,” katanya kepada sejumlah wartawan usai meresmikan gedung “Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service” Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (13/3).

Ia mengatakan, meskipun dari hasil evaluasi kasus gigitan anjing di daerah ini mulai menurun, namun keberadaan anjing liar harus tetap diwaspadai karena mobilisasi mereka tinggi.

Karena itu, Menkes mengimbau kepada masyarakat kalau terkena gigitan anjing langsung minta penanganan medis, bukan dibersihkan menggunakan tanah atau lainnya.

Masyarakat yang terkena gigitan anjing, harus segera mendapatkan vaksin, jika tidak maka virus akan masuk ke syaraf dan pertolongannya akan lebih sulit dan berat.

“Karena itu, jika terkena gigitan anjing langsung ke pusat pelayanan kesehatan terdekat,” katanya lagi.

Meskipun, lanjutnya, tidak semua gigitan anjing langsung kena gejala rabies sebab belum tentu anjing yang menggigit tertular rabies. Kecuali apabila anjing yang menggigit adalah anjing gila.

“Tapi untuk mengantisipasi kami mengambil kebijakan setiap yang digigit anjing harus disuntik vaksin karena mencegah lebih baik, sebab kita tidak tahu anjing liar yang menggigit anjing gila atau tidak karena setelah menggigit anjing liar lari,” katanya.

Menyinggung tentang pendistribusian vaksin antirabies, Menkes menyebutkan, sampai saat ini pendistribusian vaksin bagus, dan vaksin tersedia setiap saat dibutuhkan.

“Jika daerah membutuhkan, tinggal mengajukan permohonan,” ujar Menkes didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB  Nurhandini Eka Dewi.

Ketersediaan vaksin antirabies tersebut, Nurhandini Eka Dewi menyebutkan, pendistribusian vaksin antirabies ke semua kabupaten/kota di daerah ini bagus.

“Saat ini masih tersisa sekitar 300 vaksin, yang akan kami kirim ke Kabupaten Dompu karena memiliki kasus gigitan paling tinggi,” katanya.

Menurut dia, hingga hari ini jumlah kasus gigitan anjing di 10 kabupaten/kota se-NTB tercatat sebanyak 1.021 kasus dan 6 kasus meninggal. Dari 1.021 kasus itu, tertinggi di Kabupaten Dompu yakni sebanyak 871 kasus, sisanya ada di 9 kabupaten/kota lainnya.

Dikatakan, kasus gigitan anjing saat ini turun drastis dibandingkan saat puncaknya pada tiga-empat minggu lalu. Namun, kegiatan vaksinasi dan eliminasi anjing liar tetap berjalan.

“Capaian vaksinasi anjing 40 persen, tapi kalau kita mau aman harusnya 70 persen. Yang dieliminasi sekitar 4.000 sementara populasi anjing lebih dari 10 ribu,” katanya. ***3***

Pewarta: Nirkomala
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Kalteng naikan gaji guru honorer

Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengupayakan kenaikan gaji guru honorer pada SMA/SMK/SLB yang bukan termasuk dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk masuk pada anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBD-P) 2019.

“Tim anggaran pemerintah provinsi sedang melakukan perhitungan mengenai rencana kenaikkan gaji guru honorer,” kata Plh Sekretaris Daerah Kalteng, Sapto Nugroho di Palangka Raya, Rabu.

Saat ini gaji guru honorer di lingkungan pemerintah provinsi Kalteng sekitar Rp1,5 juta/bulan dan rencananya akan dinaikkan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku saat ini.

Sapto menyebut, pemerintah provinsi mengupayakan agar kenaikkan itu bisa dilakukan secepatnya, yakni pada perubahan anggaran tahun 2019 mendatang.

Namun hal tersebut bergantung pada setiap tahapan yang harus dipenuhi, jika bisa diselesaikan maka realisasinya juga bisa dilakukan lebih cepat. Untuk itu semua pihak diminta bersabar, karena jika sudah diputuskan tentu akan ada pemberitahuan nantinya.

“Gaji guru honorer ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan saya tegaskan, rencana ini untuk guru honorer yang berada di lingkungan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Keinginan pemprov untuk menaikkan gaji guru honorer, bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi para tenaga pendidik yang ada di Kalteng. Sehingga tidak ada lagi mereka yang mengalami kesusahan karena sedikitnya gaji yang dihasilkan.

Bahkan informasinya selama ini ada sejumlah guru yang terpaksa melakukan pekerjaan tambahan, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pemerintah provinsi tidak melarang hal itu, selama tidak mengganggu tugas utamanya sebagai pendidik.

“Kenaikan gaji yang kami perjuangkan ini pun tidak semata-mata untuk mensejahterakan mereka, namun juga untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kalteng,” papar Sapto.

Jadi setelah kenaikkan gaji direalisasikan, kami harapkan kinerja guru honorer meningkat dan proses belajar mengajar di sekolah bisa dilakukan secara maksimal.

Pewarta: Rendhik Andika/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Bali minta PKK dukung pengentasan kemiskinan

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta Tim Penggerak PKK di daerah itu untuk terus berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Terutama berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan melalui penanganan masalah-masalah yang mendasar terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja dan kualitas masyarakat Bali,” kata Koster dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali Wayan Suarjana, di Denpasar, Rabu.

Sedangkan terkait upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, menurut dia, juga memerlukan kepedulian berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

“Oleh karena itu gerakan PKK sebagai wadah aktivitas kemasyarakatan harus terus merancang program yang responsif dengan melihat peluang harapan dan tantangan yang berkembang,” ujarnya pada acara pembukaan Lomba Jambore PKK Serangkaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Bali ke-47 tahun 2019 itu.

Terkait perlombaan yang diadakan sebagai rangkaian Jambore PKK tersebut, diharapkan dapat melahirkan keterampilan dan kreativitas yang tinggi dari para kader sehingga masyarakat dapat lebih mandiri.

Menurut Koster, pemberdayaan terhadap kader-kader PKK mempunyai manfaat yang sangat besar atas implementasi 10 program pokok PKK melalui sinergitas program pembangunan daerah. Ia menilai tim penggerak PKK telah mengambil peran penting dalam perwujudan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tingkat lomba, namun harus diaplikasikan dan diwujudnyatakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dia mencontohkan program terkait pemanfaatan pekarangan rumah bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara langsung.

“Ketika kita membutuhkan apa-apa yang biasanya dikeluarkan untuk dapur, ketika itu ada di halaman rumah, kita jadi berhemat,” ucapnya.

Ia berharap, disamping melaksanakan Jambore, yang paling penting bagi TP PKK Provinsi Bali adalah mewujudnyatakan 10 program pokok PKK.

Baca juga: Peserta jambore PKK di Kabupaten Jayapura diberi materi bela negara
Baca juga: Pemkot luncurkan “mobil konseling Denpasar ceria”
Baca juga: PKK Aceh siap terlibat aktif dalam gerakan Geunting

 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia bawa 20 produk ke Innovation Day di Jerman

ada 20 produk yang unggul dan sudah disinergikan dengan kebutuhan di sana

Jakarta (ANTARA) – Pameran lndonesia lnnovation Day 2O19 yang akan diadakan di Jerman akan mempromosikan 20 produk Pusat Unggulan lptek (PUl) Tanah Air yang sudah lolos seleksi.

“Sampai hari ini ada 20 produk yang unggul dan sudah disinergikan dengan kebutuhan di sana,” kata Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Kemal Prihatman kepada wartawan, di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Kemal di acara Persiapan Pameran Indonesia Innovation Day 2019 di Eropa tentang Pembekalan Kapasitas Hilirisasi Produk Unggulan 2019.

Kemal menuturkan dari sebanyak 181 produk unggulan PUI yang masuk, diseleksi menjadi 69 proposal produk PUI, lalu proses seleksi akhir menghasilkan 20 produk yang unggul untuk dipromosikan di acara Indonesia Innovation Day 2019.

Lingkup produk inovasi yang akan dihilirkan pada lndonesia lnnovation Day 2019 mencakup bidang pangan pertanian; kesehatan obat; sosial, budaya, dan humaniora; telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; material maju; dan kemaritiman.

Pemilihan lingkup inovasi tersebut didasarkan atas adanya potensi produk inovatif yang telah dihasilkan PUI dan memiliki potensi dan peluang kerja sama hilirisasi produk dengan institusi riset-inovasi yang ada di negara tujuan.

Dia menuturkan kegiatan itu akan menghasilkan kerja sama untuk pengembangan atau produksi hasil inovasi misalnya antarlembaga penelitian dan pengembangan di dalam dan luar negeri ataupun antara lembaga penelitian dan pengembangan dari Indonesia dengan industri di luar negeri.

Dia mengatakan produk itu disaring berdasarkan sejumlah faktor antara lain level kesiapan teknologi, level kesiapan inovasi, penerimaan industri, kebutuhan dari pemangku kepentingan terkait atau kebutuhan pasar dan strategi keuntungan yang ditargetkan.

 Baca juga: Kemenristekdikti pamerkan 26 inovasi PUI di Jepang
Baca juga: Kemristekdikti targetkan 120 pusat unggulan Iptek di 2019

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Depok butuh tambahan 6.000 ASN

Problematika saat ini terdapat 300 pegawai sudah masuk masa pensiun.

Depok (ANTARA) – Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat masih membutuhkan tambahan 6.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani sekitar dua juta jiwa penduduk daerah setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri di Depok, Rabu mengatakan saat ini ASN yang ada di Kota Depok masih terbilang kecil hanya 6.212 orang.

“Mengacu pada sistem kebutuhan pelayanan dan pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah tersebut menjadi tidak seimbang,” katanya.

Pasalnya dengan adanya pola pemerintahan saat ini, yang lebih memfokuskan pada pelayanan belum dapat terlaksana dengan baik.

Itu dikarenakan kurangnya pegawai pada sistem pelayanan sehingga membuat jalannya pemerintahan sedikit terganggu. Dengan adanya masalah itu maka untuk menerbitkan surat akan berjalan lambat.

“Kebutuhan tersebut tidak hanya diperlukan oleh masyarakat semata namun juga investor yang hendak membuka peluang di Kota Depok,” katanya.

Supian juga menambahkan dengan mengarah pada ideal ASN saat ini, maka harus ada penerapan yang dinamis. Itu bisa dengan menggunakan sistem pelayanan terstruktur.

Ini dilakukan agar dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, Pemkot Depok tidak harus menambah pegawai.

“Tapi problematika yang ada, saat ini terdapat 300 pegawai sudah masuk masa pensiun. Data itu sudah dari 2018, untuk 2019 pegawai yang pensiun belum terdata sepenuhnya,” katanya.

Pemkot Depok juga sudah mengajukan 239 lowongan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.

“Tahun ini semoga masih ada lagi CPNS, jadi dapat menggantikan aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun,” kata Supian.
 

Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jateng siap laksanakan UNBK 2019

Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2019 yang akan diikuti seluruh SMA/MA serta SMK, baik negeri maupun swasta.

“Persiapan UNBK di Jateng sudah 100 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sulistyo di Semarang, Rabu.

UNBK di Provinsi Jateng akan dilaksanakan pada akhir Maret 2019 untuk tingkat SMK, sedangkan UNBK tingkat SMA/MA digelar pada April 2019.

UNBK 2109 bakal diikuti sebanyak 190.878 pelajar SMA/MA dan 240.789 pelajar SMK se-Jateng.

Adapun pelajar-pelajar itu tersebar di 1.514 SMA/MA dan 1.538 SMK.

Ia menyebutkan UNBK 2019 di Jateng akan dilaksanakan dua sesi yakni pagi dan siang, tidak sampai tiga sesi.

Terkait dengan kendala pelaksanaan UNBK, Sulistyo mengaku sudah melakukan langkah-langkah antisipasi.

Disdik Jateng juga sudah berkirim surat kepada PLN supaya tidak ada pemadaman dan seandainya ada gangguan, pihaknya sudah menyediakan genset.

“Jangan khawatir terkait gangguan listrik maupun sambungan internet saat UNBK,” ujarnya.

Baca juga: UNBK-SMA pada 2019 belum dapat diselenggarakan 100 persen di Sumbar
Baca juga: 29.332 pelajar SMA/SMK di Papua siap laksanakan UNBK/UNKP

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perencanaan pembangunan Wondama 2020 berbasis risiko bencana

Wasior (ANTARA) – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Bernadus Imburi, menekankan agar perencanaan pembangunan tahun 2020 di daerah tersebut berbasis pada pengurangan risiko bencana (PRB).

“Pemerintah daerah harus hadir untuk melindungi masyarakat dari bencana alam. Maka harus kita rencanakan, pembangunan harus membuat masyarakat nyaman tanpa rasa takut terhadap bencana,” kata bupati di Wasior, Rabu.

Bupati menginginkan ada langkah konkret untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan mengintensifkan program PRB. Bagi Imburi ini penting mengingat Teluk Wondama merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam terutama banjir, longsor dan tsunami.

“Mengingat situasi dan kondisi alam di Kabupaten Teluk Wondama maka diminta agar hal-hal yang terkait dengan bencana alam juga masuk dalam perencanaan pembangunan, baik yang menyangkut antisipasi bencana, mitigasi bencana maupun penanganan pascabencana,“ kata dia lagi.

Bencana alam berupa banjir bandang dashyat pernah melanda Wasior pada 2010 silam. Luapan air bah yang datang tiba-tiba tidak hanya meluluhlantakkan kota Wasior tetapi juga merenggut nyawa ratusan jiwa.

Tiga tahun berselang tepatnya pada 2013, banjir bandang kembali menerjang Wondama khususnya di bagian selatan kota Wasior meski dalam skala yang lebih kecil.

Berangkat dari fakta itu, Wakil Bupati Wondama Paulus Y Indubri pada wawancara terpisah minta agar ada kegiatan normalisasi sungai  terutama yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

Di Wasior, sebut dia, ada sejumlah sungai yang perlu jadi prioritas misalnya di wilayah Rado, Distrik Wasior yang sudah berulang kali meluap sehingga menyebabkan banjir hingga ke pemukiman warga.

“BPBD perhatikan kali-kali di Rado itu. Material harus dibersihkan terus karena jarak dari jembatan dengan permukaan kali itu tinggal 1 meter lebih. Harus dikeruk supaya tidak meluap dan jadi banjir yang mengancam masyarakat, “ ucap Indubri.

Baca juga: Presiden Jokowi direncanakan hadiri Bulan PRB Nasional
Baca juga: Wasior dilanda banjir dengan ketinggian capai 1 meter

Pewarta: Toyiban
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Bajo Pulau Bima manfaatkan layanan kesehatan BI-TNI AL

Mataram (ANTARA) – Warga Desa Bajo Pulau Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berbondong-bondong datang ke posko pelayanan kesehatan gratis yang digelar Bank Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di desa setempat Rabu.

Warga yang datang dilayani oleh enam orang tim medis, terdiri atas satu orang dokter umum dan perawat dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Mataram, satu dokter umum dan perawat dari Klinik Damai Sentosa. Ada juga bidan dan satu perawat dari Puskesmas Desa Bajo Pulau.

“Alhamdulillah saya sangat senang dengan adanya bantuan ini. Merasa bersyukur juga ada obat gratis,” kata Sri Rahmawati, warga Desa Bajo Pulau, yang memeriksakan diri karena terserang flu dan sakit kepala.

Warga Dusun Bajo Barat itu juga sangat senang dengan keramah-ramah tamahan petugas medis dan berharap
kegiatan serupa bisa digelar terus di daerahnya setiap tahun.

Apresiasi juga disampaikan oleh H M Tohir (68) yang berharap agar kegiatan pengobatan gratis yang digelar Bank Indonesia bersama TNI AL bisa dilakukan di daerahnya setiap tahun.

“Saya berharap bisa dilakukan setiap tahun. Apalagi ada dokter dari TNI AL, kami percaya penuh,” tutur Tohir yang mengaku memeriksakan kondisi asam urat kakinya.
Sementara itu, Paur Kesla Lanal Mataram, Letnan Satu Laut (K) dr Pisok Michael, menyebutkan warga Desa Bajo

Pulo yang memeriksakan diri rata-rata mengeluhkan persendian yang nyeri (artritis) dan memeriksakan kondisi mata serta tekanan darah.

Penyakit artritis adalah peradangan sendi dan dapat mempengaruhi sendi. Penyakit tersebut dialami warga pesisir karena sering mengangkat beban berat. Misalnya memindahkan ikan dengan ukuran yang relatif berat dari perahu ke daratan.

“Kalau keluhan pada mata karena sering beraktivitas di tengah laut dan di bawah sengatan terik matahari tanpa menggunakan alat pelindung mata (kaca mata),” ujarnya.

Kondisi serupa juga ditemukan oleh Tim Medis Ekspedis Laskar Nusa 2019 ketika mengunjungi Pulau Moyo, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB, pada Selasa (12/3).

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Bidang Sistem Pembayaran, Ocky Ganesia, menjelaskan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Desa Bajo Pulau, Kabupaten Bima tersebut, merupakan rangkaian kegiatan Ekspedisi Laskar Nusa 2019 yang digelar Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI AL.

“Ekspedisi tersebut bertujuan untuk memberikan layanan kas keliling di wilayah kepulauan di NTB, yang masuk kategori terdepan, terluar dan tertinggal,” katanya.

Kegiatan tersebut digelar selama enam hari, yakni mulai 11-16 Maret. Daerah 3T yang menjadi sasaran adalah Pulau Moyo, dan Bungin, di Kabupaten Sumbawa, Bajo Pulau di Kabupaten Bima, dan Pulau Maringkik, di Kabupaten Lombok Timur.

Ocky menambahkan para peserta yang berjumlah 23 orang dibawa menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Karang Pilang 981.

“Dalam ekspedisi tersebut kegiatan yang dilakukan adalah mengajar di sekolah, penukaran uang tidak layak edar, pemberian bantuan bagi 16 sekolah dan pengobatan gratis,” katanya. 

Baca juga: BI-TNI AL layani kas keliling pulau terluar NTB
Baca juga: Operasi Baskara Jaya Layani 1.075 Pasien Di Kendari
Baca juga: Operasi Surya Baskara Jaya Akan Digelar di Wakatobi

 

Pewarta: Awaludin
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerhati nilai KIP kuliah tidak diperlukan

Jakarta (ANTARA) – Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah (KIP untuk tingkat perguruan tinggi) tidak diperlukan karena saat ini sudah ada program Bidikmisi untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan pendidikan tinggi.

“Saat ini sudah ada Bidikmisi, yang sama-sama memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu. Lebih baik Bidikmisi diperluas saja agar lebih banyak yang mendapatkan layanan pendidikan tinggi,” ujar Indra di Jakarta, Rabu.

Beasiswa Bidikmisi  diprioritaskan untuk anak berprestasi dari keluarga ekonomi menengah bawah.

Dia menjelaskan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama ini tidak terbukti menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa. Rata-rata kenaikan APM SD, SMP dan SMA, hanya di bawah satu persen.

Kenaikan APM sejak 2014 hanya 0,77 persen untuk SD, SMP untuk 0,87 persen dan 0,92 persen untuk SMA/SMK. Kenaikan APM malah lebih besar yakni rata-rata di atas satu persen pada 2012 dan 2013.

“Ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain Program Indonesia Pintar (PIP), tidak berdampak pada APM siswa,” jelas dia.

Dia meminta agar pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan evaluasi program lama, sebelum mewacanakan program baru.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dam wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Baca juga: Jokowi kenalkan kartu KIP kuliah dan Pra-Kerja
Baca juga: Mendikbud sambut positif Bidikmisi terintegrasi KIP

Pewarta: Indriani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jepang bangun gedung sekolah dan panti asuhan di Aceh Utara

Medan (ANTARA) – Pemerintah Jepang memberikan dana hibah senilai Rp1,8 miliar melalui program “Grant Assistance Grassroots for Human Security Project” untuk pembangunan gedung sekolah dan panti asuhan di Kabupaten Aceh Utara,  Aceh.

Konsul Jenderal Jepang Takeshi Ishi di Medan, Rabu mengatakan pemberian dana hibah itu merupakan kerja sama antara Konsulat Jenderal Jepang di Medan dengan dua yayasan yakni Yayasan Ta’alimil Mubtadi Baktiya dan Yayasan Panti Asuhan Aneuk Nanggroe Pasee.

Yayasan Ta’alimil Mubtadi Baktiya menerima bantuan sebesar Rp998 juta lebih untuk pembangunan gedung Sekolah MTs A a’alimil Mubtadi di Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya.

Kemudian Yayasan Panti Asuhan Aneuk Nanggroe Pasee yang menerima bantuan sebesar Rp816 juta lebih untuk pembangunan gedung Asrama Panti Asuhan Aneuk Nanggroe Pasee di Desa Matang Lada, Kecamatan Seunuddon.

Proyek pembangunan gedung sekolah oleh Yayasan Ta’alimil Mubtadi Baktiya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas gedung sekolah serta menyediakan suasana kelas yang layak dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

Bangunan yang didirikan berupa dua gedung terpisah yang terdiri dari enam ruang kelas dan empat ruang toilet dimana kapasitas masing-masing ruang kelas sampai 32 orang.

Sebelumnya murid-murid SMP Ta’alimil Mubtadi harus belajar dalam keadaan ruangan yang sangat sederhana dan daya tampung sekolah yang melebihi kapasitas.

Dengan bantuan hibah yang diberikan diharapkan murid SMP Ta’limil Mubtadi Baktiya dapat memiliki lingkungan belajar yang kondusif dan pihak sekolah dapat menampung lebih banyak lagi anak-anak usia sekolah.

Sementara bantuan untuk Yayasan Panti Asuhan Aneuk Nanggroe Pasee, untuk membangun satu gedung berlantai dua yang terdiri dari delapan kamar tidur dan delapan ruang toilet.

Dengan adanya bangunan ini diharapakan daya tampung panti asuhan dapat bertambah dan dapat meningkatkan kualitas hidup para anak asuh di Panti Asuhan Aneuk Nanggroe Pasee.

Program bantuan Hibah Grassroots for Human Security Project merupakan salah satu skema bantuan ekonomi dari Pemerintah Jepang untuk yayasan, LSM, atau organisasi non-profit di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan.

Sejak tahun 2000 telah dilaksanakan 72 proyek yang didanai bantuan Hibah Grassroots di wilayah yuridiksi Konsulat Jenderal Jepang di Medan yakni di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.
 

Pewarta: Juraidi
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PMI-TNI berkolaborasi dalam penanggulangan bencana

PMI dan TNI AU bersinergi dalam banyak hal, terutama pada saat tanggap darurat bencana

Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara (AU) dalam penanggulangan bencana di Indonesia untuk menyinergikan upaya yang dilakukan, khususnya saat masa tanggap darurat bencana.

“Saat ini TNI AU memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan bencana. PMI dan TNI AU bersinergi dalam banyak hal, terutama pada saat tanggap darurat bencana seperti pada operasi bencana di Lombok dan Palu,” kata Sekertaris Jenderal PMI Ritola Tasmaya di sela menerima kunjungan 263 Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI AU Angkatan ke-56 dan Perwira Siswa Sisau Angkatan II di Wisma PMI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.

Dia menjelaskan PMI berperan aktif sebagai lembaga pendukung pemerintah untuk menyediakan berbagai pelayanan kemanusiaan, seperti bantuan korban bencana, baik dalam konteks upaya mitigasi prabencana, tanggap darurat, serta pascabencana di fase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia mencontohkan tentang hal yang dilakukan pada operasi bencana Palu, di  mana PMI tetap memberikan pelayanan terhadap korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di beberapa daerah di Sulawesi Tengah hingga 2020.

Dalam setiap operasi penanganan bencana, PMI selalu berkoordinasi dengan pemerintah serta semua unsur lainnya, termasuk TNI.

Sebagai lembaga kemanusiaan, katanya, tentu sinergitas dengan TNI diperlukan dalam memberikan layanan dan bantuan agar korban bencana bisa cepat bangkit serta mengurangi risiko pascabencana.

Wadan Seskoau Marsma TNI Kusworo mengatakan PMI sebagai salah satu lokasi kunjungan dalam kuliah kerja dikarenakan peran dan fungsi PMI dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan yang sama juga telah mengunjungi beberapa lembaga lainnya, seperti BNPB dan Basarnas.

Secara umum, kegiatan itu untuk mengetahui dan mempelajari peran PMI dalam penanggulangan bencana, baik dari pengorganisasian, koordinasi, kewenangan penanganan dan observasi, serta kebijakan dalam penanganan bencana secara nasional.

Dalam kegiatan itu juga dihadiri pengurus pusat, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kepala Markas PMI Pusat, serta jajaran staf PMI.

Selama kuliah kerja di PMI, mereka juga mendapatkan materi dari pengurus pusat Penanggulangan Bencana PMI Letjen (Purn) H. Sumarsono.
 

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD tak berwenang tangani longsor Bengawan Solo

Penanganan longsoran tebing Bengawan Solo, juga sungai di daerah kami yang mengancam pemukiman warga kewenangannya ada pada BBWSBS.

Bojonegoro (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jawa Timur, tidak berwenang menangani longsoran daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, karena kewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo di Solo (BBWSBS), Jawa Tengah.

“Penanganan longsoran tebing Bengawan Solo, juga sungai di daerah kami yang mengancam pemukiman warga kewenangannya ada pada BBWSBS,” kata Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BPPDB Bojonegoro Nadif Ulfia, di Bojonegoro, Rabu.

Oleh karena itu, menurut dia, BPBD hanya sebatas melaporkan kejadian longsor tebing yang terjadi di wilayahnya baik di sepanjang DAS Bengawan Solo, maupun di sepanjang sungai lainnya yang mengancam pemukiman warga juga prasarana umum kepada BBWSB.

Ia mencontohkan BPBD juga melaporkan kejadian tebing sungai longsor di Desa Tikung, Kecamatan Gondang, yang mengancam lima rumah warga kepada BBWSBS.

Bahkan, lanjut Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Yudi Hendro, BPBD juga melaporkan longsoran tebing Bengawan Solo yang mengancam jalan di Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu, kepada BNPB, pada 2018.

“Kalau memang BNPB siap mengamankan longsoran di Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu, maka BPBD akan meminta rekomendasi kepada BBWSBS,” ucap Yudi.

Menjawab pertanyaan, Yudi mengaaku belum menerima laporan kejadian tebing Bengawan Solo longsor di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, yang lokasinya di utara jembatan Sosrodilogo.

“BPBD belum pernah menerima laporan dari warga atau pihak desa soal tebing Bengawan Solo di dekat jembatan yang longsor,” ucapnya.

Menurut seorang warga Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro Supingah (53), tanah warga di desa setempat yang panjangnya sekitar 500 meter di utara jembatan Sosrodilogo selalu longsor berkisar 3-5 meter setiap tahun.

Kejadian tebing Bengawan Solo longsor, lanjut dia, terjadi setelah ada proyek pembangunan jembatan yang dimulai sejak 2014. Longsoran tebing Bengawan Solo di wilayah setempat sekarang ini semakin mendekati bangunan puluhan rumah warga.

“Sebelum ada proyek jembatan tebing Bengawan Solo, di belakang rumah kami tidak pernah longsor,” ucap Supinah dibenarkan Tinah (34), warga Trucuk lainnya.

Supingah memperkirakan tebing Bengawan Solo di dekat rumahnya dalam kurun waktu berkisar 2-3 tahun sudah mencapai bangunan rumahnya.

“Tapi warga juga senang adanya pembangunan jembatan, karena sekarang di desa kami menjadi ramai,” ucapnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD menyebutkan pada 2017 dan 2018 tebing Bengawan Solo longsor yang mengancam pemukiman warga  di 28 desa di sejumlah kecamatan, antara lain, Kecamatan Trucuk, Kalitidu, Padangan, juga kecamatan lainnya.

“Jumlah kejadian longsor selama dua tahun itu ya lebih dari 28 kali. Sebab, setiap desa kejadian longsor bisa lebih dari 1 kali,” ucap seorang petugas BPBD Brian menambahkan. 

Baca juga: Bojonegoro waspadai sejumlah tebing rawan longsor
Baca juga: Bengawan Solo hilir Jatim belum aman banjir, ini penjelasannya
Baca juga: Perbaikan tebing Bengawan Solo diserahkan balai besar

 

Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat nilai program penanganan kemiskinan berjalan baik

Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai program-program penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah selama beberapa tahun terakhir sudah berjalan dengan baik.

“Program-program ini sudah ‘on the right track‘ dan sudah ada penyempurnaan dari sisi database,” kata Teguh Dartanto yang dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, konsep yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengurangi beban masyarakat miskin, penguatan ekonomi produktif dan investasi sumberdaya manusia.

Namun menurut dia, anggaran yang sangat besar justru untuk bantuan sosial tapi efektivitasnya masih belum optimal.

“Pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya terkait dengan anggaran tetapi desain program, target dan kondisi lokal tempat orang miskin berada,” katanya.

Program-program yang digulirkan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan antara lain melalui bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Salah satu program yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan adalah PKH dan BPNT. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada September 2018 adalah 9,66 persen atau turun dari Maret 2018 yaitu 9,82 persen.

Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.

Pada 2015, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH baru mencapai 3,5 juta KPM, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM pada 2016 dan 2017 dan naik lagi menjadi 10 juta KPM di 2018. Pada 2019 jumlah KPM masih 10 juta namun nilai  anggaran terus ditingkatkan.

Untuk PKH anggaran yang dialokasikan meningkat dari Rp19,2 triliun pada 2018 menjadi Rp34 triliun pada 2019.

 Baca juga: Pengamat: Angka kemiskinan turun, namun banyak catatan
 Baca juga: Pemerintah yakin bisa turunkan angka kemiskinan jadi 9 persen tahun ini

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cipta Anak Nusa tingkatkan kepercayaan diri siswa di Ambon

Ambon (ANTARA) – Yayasan Cipta Anak Nusa kota Ambon terus melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan minat seni dan budaya siswa sebagai wadah kreasi dan meningkatkan disiplin dan kepercayaan diri siswa.

Kepala Taman Kanak-kanak Kuntum Ceria milik Yayasan Cipta Anak Nusa, Buat Waliuluw di Ambon, Rabu mengatakan  menumbuhkan minat seni dan budaya bagi siswa dilakukan pihak sekolah agar siswa dapat berinteraksi dengan sesama dan lingkungan.

“Kami berupaya melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seni dan budaya, serta mengikutsertakan siswa dalam berbagai perlombaan, sehingga siswa dapat mengekspresikan bakat dan minat,” ucapnya.

Dikatakan, anak usia dini harus lebih banyak dikembangkan minat seninya, baik tari,musik maupun pentas pagelaran busana daerah, karena tidak hanya penting bagi motorik tetapi juga kreativitas anak.

“Kita bersyukur dua siswa kami Alika Al-khair Malawat dan Sultan Kaimudin dengan persiapan yang sangat singkat dapat menjuarai lomba pagelaran busana daerah Maluku yang digelar Museum Siwalima Ambon (12/3),” ujarnya.

Buat menjelaskan, pengembangan minat seni dan budaya anak usia dini dapat menambah kreativitas sang anak serta dapat mengekspresikan diri.

Pagelaran busana daerah merupakan upaya penting untuk mengenalkan budaya Indonesia yang kaya, agar anak-anak juga mengatahui pakaian adat Maluku serta keregaman budaya seperti alat musik, lagu daerah dan budaya lainnya.

“Memperkenalkan baju adat merupakan cara kita mengenalkan budaya kita, sebagai upaya membangkitkan jati diri sebagai dan bangga menjadi orang Indonesia,” tandasnya.

Ditambahkannya, berbagai keterampilan juga diajarkan kepada siswa didik agar bukan hanya perkembangan motorik tetapi pengembagan agama, sosial budaya dan pengetahuan.

“Anak didik kami setiap minggu diajarkan tema yang berbeda seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, agama dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya,” kata Buat Waliuluw.
 

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI sebut pernyataan Tengku Zulkarnain soal RUU PKS pendapat pribadi

DKI Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan pernyataan Tengku Zulkarnain soal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan pendapat pribadi atau tidak mewakili organisasi.

“Apa yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain tentang pemerintah akan melegalkan zina lewat RUU PKS adalah bentuk pernyataan pribadi dan tidak mengatasnamakan organisasi MUI,” kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dengan begitu, dia mengatakan MUI tidak bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.

Zainut juga membantah bahwa yang disampaikan oleh Tengku tersebut bersumber dari hasil kajian staf ahli MUI atau Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang).

Tengku, kata dia, menyebut dalam kajian MUI bahwa dalam RUU PKS ditemukan pasal kewajiban pemerintah untuk menyediakan alat kontrasepsi untuk pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan seksual.

“Sehingga apa yang disampaikan oleh TZ sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk kecerobohan,” kata dia.

Zainut mengatakan MUI memiliki perhatian serius terhadap RUU PKS. Untuk hal tersebut MUI menugaskan kepada Komisi Kumdang dan Komisi Fatwa untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU PKS.

Hasil kajian MUI, lanjut dia, akan direkomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadikan masukan dan perbaikan agar RUU PKS tersebut isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila.

Zainut mengatakan MUI mengimbau kepada semua pihak khususnya tokoh agama, masyarakat dan elit politik untuk lebih bijak, cermat dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik.

Kehati-hatian, kata dia, akan menghindarkan berita bohong  yang dapat membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat.

Baca juga: RUU PKS memuat hal yang tidak diatur KUHP
Baca juga: PKS usulkan penggantian draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali kota usulkan RSUD Mataram masuk tim kesehatan MotoGP 2021

Sebagai warga kota, kami akan merasa bangga apabila tim MotoGP 2021 nantinya bisa memberikan kepercayaan penanganan kesehatan kepada PSC 119 Mataram

Mataram (ANTARA) – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengusulkan agar tim “Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service” Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram masuk dalam jaringan pelayanan kesehatan saat even MotoGP 2021.

“Sebagai warga kota, kami akan merasa bangga apabila tim MotoGP 2021 nantinya bisa memberikan kepercayaan penanganan kesehatan dari PSC 119 Mataram dalam event internasional tersebut,” katanya di sela peresmian gedung kantor PSC 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) RSUD Mataram di Mataram, Rabu.

Usulan tersebut disampaikan wali kota langsung kepada Menteri Kesehatan  Nila F Moeloek yang meresmikan langsung gedung PSC 119 MEMS RSUD Mataram.

Wali kota mengatakan, PSC 119 MEMS telah memiliki payung hukum berupa peraturan wali kota, yang merupakan salah satu bentuk kesungguhan pemerintah kota untuk penanganan kedaruratan di masyarakat.

Tidak hanya itu, PSC 119 MEMS memiliki gedung kantor khusus lantai dua di lingkungan RSUD Mataram yang mengelola tata kerja, prosedur, sistem lainnya, sebab pelayanan diberikan 24 jam, dengan jumlah tim sebanyak 40 orang termasuk tim dokter dan para medis.

PSC ini, lanjut wali kota, dibentuk untuk memberikan pelayanan kedaruratan terutama dengan banyaknya potensi bencana di daerah ini. Apalagi, baru-baru ini NTB dilanda gempa bumi hingga 2.000an kali.

“PCS sebuah organisasi layanan kedarutan yang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan jaringan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk pemadan kebakaran,” ujarnya.

Dengan alasan itu, wali kota berharap tim MotoGP 2021 dapat mengakomodasi PSC 119 MEMS dalam pelayanan kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Menanggapi usulan keterlibatan PSC 119 MEMS dalam ajang MotoGP 2021, Menteri Kesehatan memberikan dukungan secara penuh.

Dengan berbagai unggulan yang dimiliki PSC 119 MEMS dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa teribat dalam even MotoGP 2021 di Mandalika.

“Apalagi, PSC 119 MEMS memiliki fasilitas transportasi udara yang menjadi daya tarik untuk bisa terlibat dalam even internasional tersebut,” katanya singkat. 

Baca juga: Seskab: Moto GP 2021 di Mandalika jadi daya tarik pariwisata
Baca juga: Mandalika diusulkan jadi destinasi wisata olah raga
Baca juga: ITDC targetkan sirkuit Mandalika siap digunakan untuk MotoGP 2021

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban phk Kharisma Eksport datangi DPRD Bantul

Bantul (ANTARA) – Puluhan orang mantan karyawan PT Kharisma Eksport, perusahaan bidang furniture mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang menimpa mereka.

“Kami mewakili para buruh untuk menyampaikan aspirasi kami berkaitan dengan adanya PHK  yang dilakukan sepihak oleh PT Kharisma Eksport,” kata penasihat hukum mantan karyawan Santo Kusuma Aji di DPRD Bantul, Rabu.

Menurut dia, aduan ke lembaga legislatif tersebut dilakukan karena berbagai upaya mediasi dengan pihak manajemen perusahaan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul sebelumnya belum membuahkan hasil.

Dalam berbagai mediasi tersebut, kata dia, puluhan mantan karyawan yang di-PHK sejak awal Januari 2019 itu menuntut hak-hak mereka diantaranya uang pesangon yang sebelumnya pernah dijanjikan perusahaan, namun belum dibayarkan.

“Jadi kita bukan menuntut hak-hak kami melalui DPRD, tetapi kami hanya sampaikan aspirasi saja karena berkaitan dengan tuntutan hak-hak (karyawan) PHK itu kami tahu mekanismenya, harus melalui Dinas Tenaga Kerja,” katanya.

Ia menegaskan kedatangan mereka hanya menyampaikan informasi bahwa di Bantul ada PHK sepihak dan sebagian besar pekerja itu ingin menyampaikan keluh kesah mereka kepada wakil rakyat.

Terkait dengan status karyawan, dia mengatakan, seharusnya para mantan karyawan tersebut sesuai aturan undang-undang diangkat menjadi karyawan tetap karena sudah bekerja lebih dari tiga tahun, namun yang terjadi justru PHK.

“Seperti dalan undang-undang itu bahwa ketika pegawai walaupun di kontrak per tahun per tahun dan lebih dari tiga tahun demi hukum harus diangkat menjadi pegawai tetap,” katanya.

Menurut dia, ada dua gelombang PHK terhadap karyawan yang saat ini diperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dan dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan mediasi dan upaya perlindungan Bipartit.

“Kami masih belum tahu (nasib mantan karyawan lain), karena sangat banyak dan belum semua menyampaikan itu kepada kami, yang baru kami ajukan kepada dinas itu baru dua gelombang, kurang lebih 11 orang ditambah 15 orang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bantul Paidi mengatakan, niat mantan karyawan dalam menuntut hak-hak mereka tersebut suatu langkah yang benar, akan tetapi prosedur yang ditempuh kurang tepat karena langsung menggunakan bantuan hukum.

“Teman-teman itu maksudnya benar tapi salah kaprah, prosedurnya harusnya melaporkan ke dinas dulu dan selama ini PHK itu sudah berjalan sejak Januari, tetapi laporannya itu justru menggunakan bantuan hukum,” katanya.

Menurut dia, penggunaan bantuan hukum harusnya ditempuh apabila upaya menuntut hak-hak mantan karyawan sudah buntu, namun sebelumnya ke dinas biar ditindaklanjuti karena yang mengeluarkan izin perusahaan itu instansi tersebut.

“Kalau ada masalah seperti ini harusnya konsultasinya di Disnaker, bukan melalui bantuan hukum, bantuan hukum alternatif terakhir, saya kira ini pengalaman kalau nanti ada permasalahan pada ketenagakerjaan langsung ke dinas,” katanya.

Baca juga: Puluhan buruh diPHK sepihak datangi DPRD Sulut
Baca juga: Pekerja Serang protes PHK sepihak
Baca juga: Pemerintah Pikirkan Aturan Khusus Cegah PHK Sepihak

 

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penerbit asing beli 12 hak penerbitan buku Indonesia

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mengorganisasikan kesertaan Indonesia dalam LBF 2019 itu menargetkan 50 kesepakatan penjualan hak terjemahan buku-buku terbitan Indonesia oleh penerbit luar negeri .

London (ANTARA) – Pada hari pertama pameran buku global di London atau London Book Fair (LBF) 2019, Indonesia yang diundang sebagai Fokus Pasar pada hajatan yang berlangsung pada 11 hingga 14 Maret 2019, membukukan penjualan hak penerbitan versi terjemahan kepada sejumlah penerbit di luar negeri sebanyak 12 judul buku.

Kepada ANTARA di London, Selasa (12/3) malam waktu setempat, Thomas Nung Atasana yang mewakili para penerbit Indonesia, mengatakan di samping 12 judul buku yang sudah disepakati untuk diterbitkan oleh sejumlah penerbit di Inggris, ada 187 judul buku terbitan Indonesia yang diminati penerbit asing.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mengorganisasikan kesertaan Indonesia dalam LBF 2019 itu menargetkan 50 kesepakatan penjualan hak terjemahan buku-buku terbitan Indonesia oleh penerbit luar negeri.

Dalam ajang yang memang diperuntukkan transaksi hak penerbitan diantara para penerbit dunia itu, ribuan penerbit seluruh dunia saling bertransaksi jual-beli hak terjemahan.

Rincian kesepakatan pembelian hak terbit dalam bentuk terjemahan oleh penerbit asing itu adalah sebagai berikut: Penerbit Asta Ilmu Publishing berhasil melakukan kesepakatan 12 judul buku kepada penerbit di Singapura dan 39 perjanjian untuk menindaklanjutinya sebagai kesepakatan alias meminati 39 judul buku dengan penerbit di Inggris, Korea dan China.

Di samping itu, 45 judul buku dari penerbit Mizan yang terkenal lewat buku-buku bertema religius keislaman diminati penerbit dari Inggris, Turki dan Jepang.

23 judul buku dari Penerbit Gramedia juga diminati oleh penerbit dari Amerika, China, Taiwan, Inggris dan Korea. 10 judul terbitan Lontar, penerbit milik Yayasan Lontar yang menerbitkan karya-karya sastra dari pengarang kenamaan di Tanah Air telah diminati oleh penerbit dari Itali, Inggris dan Turki.

Selain keempat penerbit di atas, juga ada 16 penerbit dari Indonesia yang produknya diminati untuk diterbitkan di negera lain.

Selain kepada pihak institusional, para penerbit Indonesia juga mencoba melakukan transaksi dengan menawarkan hak penerbitan mereka kepada individu yang menjadi broker bagi pihak ketiga atau penerbit internasional yang tak sempat ikut serta dalam LBF 2019.

Pemilik penerbitan Asta Ilmu Publishing, Anna Purba mengatakan buku-buku terbitannya yang berhasil dibeli hak terjemahannya oleh penerbit asing adalah bertema pelajaran bahasa Mandarin.

“Singapore Asia Publisher telah menyepakati untuk membeli hak terbitan terjemahan buku-buku kami. Umumnya buku-buku tentang pelajaran bahasa Mandarin,” tuturnya di konter penjualan hak cipta Indonesia Fokus Market.

Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Manokwari dapat dana desa 140,8 miliar untuk bangun kampung

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kabupaten Manokwari menerima dana desa Rp140,8 miliar dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019 dan akan menggunakannya untuk membangun kampung-kampung di wilayahnya.

Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo pada Rabu mengatakan alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk daerahnya meningkat 14,69 persen dibanding tahun sebelumnya.

Edi meminta aparat kampung bersama warga mengelola dana tersebut sebaik-baiknya untuk membangun kampung.

“Susun perencanaan secara baik dan laksanakan sesuai ketentuan agar memberi manfaat yang besar bagi pengembangan kampung,” kata Edi, yang berasal Boyolali, Jawa Tengah.

Ia juga mengingatkan aparat kampung untuk sebaik mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa supaya tidak sampai berurusan dengan aparat penegak hukum karena korupsi.

“Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat merupakan berkat tersendiri bagi kita, namun di sisi lain menuntut kita untuk serius dalam merencanakan, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan agar tidak timbul masalah dikemudian hari,” katanya.

Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Manokwari juga mengalokasikan dana untuk pembangunan kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Ia berharap dana desa menjadi pendukung upaya memajukan kampung.

“Kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan dana terlalu besar tapi mendesak namun belum bisa dilaksanakan melalui anggaran pemerintah daerah, diharapkan bisa dapat terlaksana melalui dana desa,” katanya.

Edi menambahkan saat ini seluruh distrik di Manokwari sedang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Ia ingin hasil musyawarah itu bisa menjadi masukan dalam penyusunan program kerja pemerintah kabupaten tahun 2020.

Baca juga:
Bupati Jayawijaya sebut 307 kepala kampung tak transparan kelola dana desa
Dana desa dimanfaatkan Bumdes kelola angkutan perdesaan di Papua

 

Pewarta: Toyiban
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kolom agama KTP warga Badui diisi penganut kepercayaan

Kami berharap ke depan pemerintah bisa mencantumkan kembali agama warga Badui pada identitas kependudukan tertulis Sunda Wiwitan

Lebak (ANTARA) – Kolom agama pada KTP dan kartu keluarga (KK) Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten tercatat sebagai penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun sebagian ada yang menginginkan secara tegas mencatat sebagai Sunda Wiwitan.

“Kami sebetulnya sebagai penganut agama Selam Sunda Wiwitan, namun terpaksa dicatat sebagai penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Sarkan, seorang warga Badui saat ditemui di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, Rabu.

Ia mengakui, identitas kependudukan baik e-KTP dan KK sangat penting untuk keperluan administrasi negara, terlebih kerapkali berpergian ke luar daerah sehingga ia berusaha membuat dokumen kependudukan dengan mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Lebak.

Pengakuan agama masyarakat Badui sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Pemuka masyarakat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Saija mengatakan saat ini masyarakat Badui juga banyak yang membuat identitas e-KTP dan KK tercatat pada kolom agama sebagai penganut kepercayaan.

Namun, pihaknya juga tidak melarang warganya yang tidak tertulis kolom agamanya atau dikosongkan karena masih ada masyarakat Badui yang berkeinginan kolom agama pada identitas kependudukan itu tercatat Selam Sunda Wiwitan.

“Kami tetap menganjurkan bahwa warganya memiliki identitas kependudukan sesuai dengan aturan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Santa (45) warga Badui mengaku hingga kini identitas kependudukan keluarga pada kolom agama kosong, karena keberatan dianggap sebagai penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Kami sejak turun temurun sebagai penganut Sunda Wiwitan dan bukan kepercayaan itu,” katanya menjelaskan.

Santa mengatakan, sejak tahun 1970-2013 agama masyarakat Badui tercantum pada kolom KTP dan KK sebagai agama Sunda Wiwitan.

Namun, tahun 2013 sampai 2017 dikosongkan karena adanya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan diakui enam agama yakni Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.

“Kami berharap ke depan pemerintah bisa mencantumkan kembali agama warga Badui pada identitas kependudukan tertulis Sunda Wiwitan,” katanya.

Baca juga: Kemendagri tetap cantumkan kolom agama dan kepercayaan di KTP elektronik
Baca juga: Tiga opsi pencatatan penganut kepercayaan dalam KTP
Baca juga: Warga Badui tolak kolom agama penghayat kepercayaan

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konsep restoran apung disetujui DPRD Banjarmasin

Kalau kita dengar konsepnya bagus, kita mendukung, karena untuk peningkatan pariwisata daerah,

Banjarmasin (ANTARA) – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah menyatakan pihaknya mendukung konsep restoran apung yang akan dibangun di sungai Martapura untuk menambah daya tarik pariwisata.

Menurut anggota komisi II ini di Banjarmasin, Rabu, konsep restoran apung sudah disampaikan pemerintah kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UMK) dan Tenaga Kerja kepada pihaknya.

“Kalau kita dengar konsepnya bagus, kita mendukung, karena untuk peningkatan pariwisata daerah,” ujar politisi PKS tersebut.

Dinyatakan Awan, konsep restoran apung yang digagas dengan mengedepankan desain kearifan lokal itu sangat bagus.

“Katanya kan akan dibuat seperti kapal restoran terapung itu, bagus juga,” tambah Awan.

Dia pun belum bisa membayangkannya seperti apa nantinya, namun menurut sepengetahuannya ada daerah seperti di sungai Musi, Palembang yang memiliki restoran apung.

“Kita liat nantinya di daerah kita ini seperti apa, bisa dievaluasi nantinya kalau tidak sesuai,” lanjutnya.

Sebab, tambahnya pembuatan restoran apung harus mengedepankan pula pemeliharaan lingkungan, seperti dikelola betul limbah dari restoran itu.

“Ini akan kita konsen juga nantinya awasi,” ujar Awan.

Sebelumnya Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Priyo Eko menyatakan pembangunan restoran apung hasil gotong royong koperasi.

“Itu sudah dibeli tempatnya, yakni, tongkang bekas yang sudah ditempatkan di depan siring Sungai Balaikota,” ujarnya.

Memang, tambah Priyo membangun restoran apung ini sangat mahal, bahkan yang ada di Sungai Musi di bawah Jembatan Ampera, Palembang itu didanai tiga investor besar, karena biayanya di atas lima miliar.

“Kalau restoran apung di daerah kita ini akan menampung Usaha Kecil Menengah (UMK), moga berhasil, itu harapan kita, sebab Pemkot hanya memberi motivasi dan memudahkan perizinannya,” ujarnya.

Pewarta: Sukarli
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Layanan PSC 119 dapat apresiasi dari Menkes

“Fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki di rumah sakit ini luar biasa, dan saya sampai kaget melihat pemutaran video tentang kerja dan apa yang telah dikerjakan oleh tim PSC 199 Mataram,”

Mataram (ANTARA) – Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) memberikan apresiasi terhadap layanan “Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service” Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah ini.

“Fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki di rumah sakit ini luar biasa, dan saya sampai kaget melihat pemutaran video tentang kerja dan apa yang telah dikerjakan oleh tim PSC 199 Mataram,” katanya di Mataram, Rabu.

Menteri Kesehatan menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan sebelum meresmikan gedung kantor PSC 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana beserta jajarannya.

Dia menyebutkan, keberadaan PSC di Indonesia berkembang pesat dimana saat dicanangkan jumlah PSC se-Indonesia hanya 27, dan sekarang jumlahnya sudah mencapai 188.

Akan tetapi, lanjutnya keberadaan PSC di Mataram ini tidak seperti PCS di daerah lain, dimana PSC biasanya merupakan penanganan pasien sebelum masuk rumah sakit akibat kecelakaan baik di jalan maupun di rumah dan bekerjasama dengan pemadam kebakaran serta kepolisian.

“Hal itu bertujuan untuk mengurangi dampak kepada penderita yang mengalami kecelakaan, atau meminimalkan dampak kecelakaan dengan bantuan sedini mungkin,” ujarnya.

Akan tetapi, pelayanan PSC di RSUD Mataram sangat lengkap, selain melaksanakan tugas inti tersebut juga memberikan pelayanan “home care”. “Dari dulu saya bermimpi ada pelayanan seperti ini karena masa depan saya akan tertolong dengan pelayanan 119 ‘home care’,” jelasnya.

Menurutnya, pelayanan “home care” terutama bagi lanjut usia (lansia) sangat dibutuhkan karena banyak para lansia yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Tetapi melalui pelayanan datang ke rumah maka persoalan kesehatan mereka bisa tertangani oleh 119.

“Ini tambahan pelayanan 119 yang saya lihat di daerah ini, termasuk dengan program pelayanan antar obat sangat membantu para lansia atau masyarakat yang tidak mampu secara fisik,” katanya.

Selain itu, memberikan pelayana wisata sampai ke hotel-hotel karena NTB menjadi provinsi dengan beberapa wisata unggulan sehingga hal ini memang perlu dipikirkan mengingat para wisatawan juga tidak lepas dari ancaman kecelakaan maupun serangan penyakit.

Menteri Kesetahan juga mengaku terkaget dengan adanya pelayanan menggunakan transportasi udara bagi pasien yang mengalami kondisi gawat darurat dan harus segera ditangani atau dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

Sepertinya, sebutnya NTB menjadi daerah kaya karena mampu bekerja sama dengan pihak swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat.

“Ini ide hebat sekali pak wali, dan ide bekerjasama dengan swasta sangat efektif karena kalau beli pesawat biaya pemeliharaanya besar,” katanya.

Namun disisi lain, ia menyarakan kepada Pemerintah Kota Mataram agar dapat mengganti istilah PSC dengan bahasa yang dapat cepat dikenal masyarakat termasuk istilah MEMS.

“Saya berharap istilah public safety center (PSC) bisa diganti dengan yang lebih mudah dipahami masyarakat yang memiliki makna sama yakni pusat kesehatan publik,” tambahnya.

Kegiatan peresmian gedung kantor PSC 119 MEMS ditandai dengan pemotongan pita oleh Ibu Menteri Kesehatan dilanjutkan dengan peninjauan kantor serta peninjauan gedung RSUD Kota Mataram bersama wali kota, wakil wali kota serta jajarannya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Meningkat, kesadaran pria di Ambon Ikut KB

Ambon (ANTARA) – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Welly Patty menyatakan tingkat kesadaran Pria di Ambon mengikuti program Keluarga Berencana (KB) mengalami peningkatan.

“Partisipasi laki-laki dalam mengikuti program KB melalui Metode Operasi Pria (MOP) meningkat setiap tahun,” katanya di Ambon, Rabu.

Menurut dia, data DPPKB jumlah pria yang mengikuti MOP meningkat setiap tahun yakni di tahun 2017 sebanyak 98 orang dan 2018 meningkat 108 orang.

Berbagai upaya terus dilakukan pihaknya untuk meningkatkan program KB melalui pemakaian kontrasepsi bagi pria.

Sistem jemput bola MOP dilakukan secara berkala dengan melibatkan mobil pelayanan dan dokter yang melakukan operasi. Dalam melakukan operasi, minimal ada tiga akseptor yang melakukan operasi.

Ia menjelaskan, upaya terpenting lainnya adalah mengubah pola pikir masyarakat yang masih konvensional yakni membiarkan urusan KB menjadi urusan wanita.

“Sosialisasi dan penyuluhan kami lakukan secara merata dengan mengimbau para akseptor melalui sistem jemput bola untuk memberikan penyuluhan agar laki-laki mau mengikuti MOP,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga mengajak motivator KB pria Kota Ambon Christian Fobyan Thenu warga Kusu-Kusu untuk menjadi contoh dan teladan dalam kesertaan ber-KB.

Kehadiran motivator KB pria lanjutnya, diharapkan dapat membagi pengalaman kepada masyarakat.

“Motivator KB pria dapat memberikan motivasi yang besar terhadap kesertaan ber-KB pria dengan cara memberikan informasi, memotivasi, dan mengajak sesama pria untuk menjadi peserta KB, khususnya metode vasektomi,” kata Welly.

Ditambahkannya, pengetahuan pria tentang kesehatan reproduksi dan KB menjadi fokus penting agar mereka mengetahui dan memahami perannya di dalam keluarga, kesetaraan dan keadilan gender dalam KB dan kesehatan reproduksi harus meningkat.

“Kita harus membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya tanggung jawab isteri tetapi merupakan tanggung jawab bersama suami dan isteri,” tandasnya. 

Baca juga: BKKBN: Pria Sumbar lebih banyak ber-KB
Baca juga: Peserta KB pria Yogyakarta dapat insentif Rp1 juta
Baca juga: Wakil Gubernur DKI ajak para pria ikut KB

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes Australia ingin belajar toleransi dari Indonesia

Bandung (ANTARA) – Duta Besar Australia Untuk Indonesia, Gary Francis Quinlan mengatakan Indonesia merupakan negara dengan muslim tersebesar di dunia yang toleran sehingga dirinya mewakili Australia ingin belajar terhadap toleransi beragama di Indonesia.

“Kita adalah negara dengan masyarakat yang beragam dan kita bangga dengan itu. Kita ingin belajar dari kalian dan bagaimana bisa mengerti sesama masyarakat,” kata Gary di sela-sela Dialog Lintas Agama Indonesia-Australia di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Dia menyebutkan,  masyarakat yang multikultural bukan hanya di Indonesia, karena kondisi itu pun terjadi di negaranya.

“Masyarakat Australia menjunjung tinggi nilai persatuan dalam kemajemukan dan menyadari bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap keyakinan dan budaya yang berbeda-beda justru memperkuat masyarakat, bukan memperlemah” kata Gary.

Dia menilai, sejumlah negara lain pun menganggap isu keberagaman budaya dan agama menjadi sorotan untuk dipahami lebih dalam.

Sebagai konsekuensi dari berjalannya sebuah peradaban, Gary menyayangkan masih adanya konflik di beberapa negara yang dilatarbelakangi perbedaan agama.

Dia mengatakan jika sesama negara tidak bertindak membahas dan beraksi mengatasi konflik agama, maka perdamaian dunia hanya jadi angan belaka.

“Perdamaian dunia bisa tercipta jika sesama warga negara menjalin hubungan jangka panjang antaragama dan kebudayaan, menekan persepsi-persepsi negatif antaridentitas yang berbeda, dan mengatasi radikalisme,” kata Gary.

Dia juga menyebutkan Indonesia memiliki masyarakat muda yang begitu banyak. Ia ingin tahu persepsi generasi muda terhadap isu-isu toleransi di Indonesia.

“Indonesia memiliki begitu banyak anak muda. Ini bagus untuk masa depan,” katanya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menggandeng Australia dalam memperjuangkan perdamaian dunia melalui gelaran perdana Dialog Lintas Agama Indonesia-Australia.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu, Cecep Herawan menyebutkan gelaran ini sebagai cara meningkatkan serta membangun hubungan baik jangka panjang antaragama dan kebudayaan demi mengatasi radikalisme.

“Sesungguhnya Indonesia dan Australia sudah bekerja sama sejak lama, tapi dalam rangka regional ini adalah untuk pertama kalinya kita (Indonesia) mengadakan dialog secara bilateral antara Indonesia dan Australia,” kata Cecep.

Pelaksaanaan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan antar kedua negara pada tahun lalu. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tahap kemitraan komprehensif dan strategis.

Cecep menyebutkan memilih Kota Bandung untuk lokasi pertemuan karena masyarakat Bandung adalah masyarakat multikultural. Selain itu, Bandung diyakini  sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia.

Selain itu Bandung juga merupakan kota yang penuh sejarah dimana sikap solidaritas antarbangsa lahir tahun 1955.

“Bandung juga punya sikap toleransi di masyarakat, salah satu contoh kehidupan yang harmonis. Banyak sekali kota-kota di Indonesia yang baik, tapi  kali ini kebetulan Bandung menjadi tuan rumah,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan target dari acara pertemuan kedua negara tersebut yakni negara lain bisa mempelajari metode dalam menerapkan kerukunan beragama.

“Yang terpenting, kita mencari kesamaan-kesamaan di antara kita, bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih toleran, masyarakat yang lebih mengedepankan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Cecep.

Kegiatan dialog teresebut berlanjut hingga Kamis (14/3) dengan sejumlah kunjungan ke Kampung Toleransi dan Masjid Lautze Bandung.

Selain itu diadakan juga pemutaran film dakwah yang berfungsi sebagai gambaran bagaimana toleransi di Indonesia. 

Baca juga: Wapres sebut perbedaan dan toleransi di Indonesia telah teruji
Baca juga: Perbedaan Indonesia dan Australia aset penting
 

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Istri terduga teroris Sibolga diduga meledakkan diri

(Antara) – Kepala biro penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, memastikan jika bom kedua yang meledak pada Rabu dini hari adalah aksi bom bunuh diri dari istri terduga teroris Husein alias Abu Hamzah, di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Bom kedua meledak setelah Tim Densus 88 Mabes Polri masih bernegosiasi selama 10 jam, dengan istri terduga teroris tersebut.

Pemerhati: Debat cawapres perlu bahas perda budaya

Pembangunan budaya perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan edukasi

Purwokerto (ANTARA) – Debat calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Maret 2019 perlu membahas pentingnya setiap daerah memiliki perda mengenai pengembangan dan pelestarian budaya daerah, kata pemerhati budaya dari Universitas Jenderal Soedirman, Bambang Widodo.

“Tujuannya untuk mendorong setiap kepala daerah membuat perda yang esensinya adalah langkah nyata mengenai program pelestarian dan pengembangan budaya,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Dia mengharapkan pelestarian dan pengembangan budaya dapat diwujudkan dalam perilaku sosial budaya masyarakat di suatu daerah dengan dukungan pemerintah dan komponen masyarakat setempat.

Para cawapres, kata dia, juga perlu membahas mengenai pentingnya membangun karakter bangsa yang selaras dengan kepribadian budaya Indonesia.

“Masyarakat tentu ingin mengetahui komitmen para calon wakil presiden terkait budaya, ingin mengetahui bagaimana komitmen politik yang terarah dan sistemik bagi pembangunan budaya Indonesia,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan misalkan penerapan pendekatan kultural dan edukasi untuk pengembangan budaya.

“Pembangunan budaya perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan edukasi,” katanya.

Pendekatan kultural misalnya memberikan ruang kepada seniman, budayawan, dan masyarakat dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia.

“Hal ini bisa bersifat fisik ataupun nonfisik. Ruang ini harus mendapat dukungan sepenuhnya dari segenap pemangku kepentingan,” katanya.

Ia mengemukakan pendekatan edukasi dilakukan dengan membuat regulasi mengenai kurikulum muatan budaya lokal.

“Pemerintah bisa membuat regulasi yang mewajibkan lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah untuk membuat kurikulum muatan budaya lokal termasuk di dalamnya membuat praktikumnya. Termasuk juga bagi lembaga pendidikan formal yang berbasis agama,” katanya.

Debat cawapres akan digelar pada 17 Maret 2019 dengan tema “Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial, dan Budaya”.
 

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menristekdikti: PTN belum berubah hadapi industri 4.0

Itu sudah hukum alam. Perguruan tinggi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan ditinggal oleh teknologi

Semarang (ANTARA) – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menyebut perguruan tinggi negeri (PTN) belum melakukan perubahan dalam menghadapi era industri 4.0.

“Karena ini aset pemerintah, ada yang takut melakukan perubahan,” kata dia saat memberi pidato ilmiah bertema “Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perguruan Tinggi di Indonesia” di hadapan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Semarang, Rabu.

Dia mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 100 hingga 200 program studi baru yang dibuka oleh berbagai perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan perkembangan industri 4.0.

Menurut dia, perguruan tinggi yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi akan tergilas oleh teknologi tersebut.

“Itu sudah hukum alam. Perguruan tinggi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan ditinggal oleh teknologi,” katanya.

Oleh karena itu, Kemenristekdikti sedang menata regulasi yang ke depannya bisa menyederhanakan perguruan tinggi negeri dalam mengembangkan program studi baru yang dibutuhkan industri.

“Kami akan panggil beberapa rektor. Ada sejumlah rektor yang sudah minta disiapkan regulasinya,” kata mantan Rektor Undip tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, berkeinginan terjadi perubahan, sementara para rektor harus menyampaikan apa yang bisa mereka lakukan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Sulsel Melayat di Rumah Almarhumah Mertua Mentri Pertanian

Kami sangat merasa kehilangan sekali, atas wafatnya almarhumah ini,

Makassar (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah langsung melayat ke rumah duka almarhumah Junaedah Binti Bado di Jalan Tonasa Satu, Kabupaten Pangkep, Rabu.

Almarhumah merupakan mertua dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang wafat sekitar jam 23:20 Selasa malam (12/3).

Mendengar infomasi wafatnya mertua Mentan tersebut, Gubernur Nurdin Abdullah langsung bertolak menuju Kabupaten Pangkep pukul 5:19 Wita dinihari.

Nurdin Abdullah merasa sangat kehilangan sosok almarhumah. Dirinya juga menyampaikan duka mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan almarhumah.

“Kami sangat merasa kehilangan sekali, atas wafatnya almarhumah ini,” kata Nurdin Abdullah.

Terpisah, salah satu keluarga Almarhumah yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat kehilangan atas meninggalnya almarhumah. Di mata keluarga, Almarhumah dikenal sebagai sosok baik dan penyabar serta menjadi panutan.

“Almarhumah adalah tokoh panutan kami semua. Kami sangat merasa kehilangan pak, semoga almarhum diterima disisi Allah SWT,” ujarnya.***3***

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UNBK-SMA pada 2019 belum dapat diselenggarakan 100 persen di Sumbar

Masih ada sekolah kita yang tidak memiliki listrik atau jaringan internet diantaranya di Kepulauan Mentawai,

Padang (ANTARA) – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajad masih belum bisa dilaksanakan 100 persen di Sumatera Barat  (Sumbar) karena kendala listrik dan jaringan internet.

“Masih ada sekolah kita yang tidak memiliki listrik atau jaringan internet diantaranya di Kepulauan Mentawai,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman di Padang, Senin.

Selain ketiadaan jaringan itu, jarak antar sekolah juga jauh sehingga siswa tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti UNBK di sekolah lain.

Data Dinas Pendidikan setempat, pada 2019 terdapat 30 SMA sederajad yang belum bisa UNBK dan harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP).

Sekolah itu masing-masing 10 SMA Negeri dan dua SMA swasta, tiga MA swasta, dua SMALB Negeri, 10 SMALB swasta dan tiga SMK negeri.

Berdasarkan jumlah, siswa yang harus mengikuti UNKP dari 30 sekolah itu masing-masing 796 siswa sekolah negeri dan 161 siswa sekolah swasta dengan total 957 orang.

Sementara untuk UNBK akan diikuti oleh 200 sekolah masing-masing 219 SMA negeri dan 87 SMA swasta, 48 MA negeri dan 156 MA swasta, 107 SMK negeri dan 93 SMK swasta.

Berdasarkan peserta jumlah siswa peserta UNBK sekolah negeri 68,348 orang dan 15,199 orang dari sekolah swasta dengan total 83, 547 orang.

Jadwal UN SMK 25 hingga 28 Maret 2019, dilanjutkan UN SMA/MA sederajad 1,2,4,8 April 2019.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sebanyak ini target pembuatan KIA oleh Dukcapil Bangka

Pembuatan KIA cukup mudah dimana orang tua hanya membawakan akte kelahiran, kartu keluarga dan untuk anak diatas lima tahun foto ukuran 34 dua lembar,

Sungailiat (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepuluan Bangka Belitung menargetkan layanan pembuatan kartu identitas anak (KIA) di daerahnya mencapai 100.000 anak.

“Dengan waktu yang tidak terbatas, kami menargetkan layanan pembuatan KIA mencapai 100.000 anak dengan usia nol sampai 17 tahun,” kata Kepala Dukcapil Kabupaten Bangka Rahmad Gunawan di Sungailiat, Rabu.

Dia menambahkan, kurang lebih sudah puluhan ribu KIA yang sudah diterbitkan oleh pihaknya karena KIA di wajibkan diterbitkan oleh seluruh Dukcapil kabupaten atau kota seluruh Indonesia.

“Pembuatan KIA cukup mudah dimana orang tua hanya membawakan akte kelahiran, kartu keluarga dan untuk anak diatas lima tahun foto ukuran 3×4 dua lembar,” ujarnya.

Sedangkan untuk anak usia dibawah lima tahun, sebutnya tidak memerlukan foto dan layanan pembuatan KIA gratis.

“KIA merupakan dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan hak anak, selama ini identitas yang diperuntukan orang dewasa 17 tahun ke atas, padahal diundang-undang seluruh penduduk, anak pun harus ada juga identitas yang bisa dibawa kemana-mana,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya memberikan kemudahan dalam pembuatan KIA agar program ini dapat berjalan dengan maksimal meskipun saat ini mengalami kendala kekurangan blangko yang tersedia.

“Bagi orang tua yang mempunyai balita, dapat membuatkan KIA untuk anaknya langsung ke kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan,” katanya.
 

Pewarta: Kasmono
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendikbud pemberian tunjangan guru terus meningkat

Jumlah penerimanya maupun anggaran terus naik. Ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan martabat para guru, memajukan profesi guru, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran,

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi PhD mengatakan pemberian tunjangan profesi guru (TPG) terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Jumlah penerimanya maupun anggaran terus naik. Ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan martabat para guru, memajukan profesi guru, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Pada 2017, pemerintah melalui transfer daerah menyalurkan Rp55,1 triliun kepada 1,31 juta guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), meningkat menjadi Rp56,9 triliun pada 2019. Sedangkan besar dana yang disalurkan pemerintah melalui mekanisme dana pusat yang ditransfer Kemendikbud ke rekening masing-masing guru non-PNS sebesar Rp4,8 triliun pada 2017, meningkat menjadi Rp5,7 triliun pada 2019.

“TPG adalah beban tetap yang dikeluarkan pemerintah dan akan terus dibayar sesuai dengan jumlah perkembangan guru yang punya sertifikasi dan punya hak untuk dibayarkan tunjangan profesinya,” tambah dia.

Ia menjelaskan pemerintah memberikan tunjangan khusus guru (TKG) sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan kepada para guru atas pengabdiannya mengajar di daerah-daerah khusus. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017 TKG yang disalurkan melalui transfer daerah sebesar Rp1,67 triliun (41.599 guru), kemudian pada 2019 sebesar Rp2,13 triliun (51.602 guru) dengan total dana sebesar Rp5,99 triliun sejak 2017. Sedangkan TKG yang disalurkan melalui mekanisme dana pusat sejak tahun 2014 sebesar Rp1,34 triliun.

Pemerintah juga memberikan insentif kepada guru non-PNS yang belum tersertifikasi, dengan jumlah sebesar Rp422,32 miliar (untuk 117.000 guru) pada 2017, dan Rp542,32 (untuk 150 ribu guru) di tahun 2018, dan Rp591,1 miliar (untuk 164 ribu guru) pada 2019. Bagi guru PNS yang belum mendapatkan sertifikat profesi, pemerintah memberikan tambahan penghasilan (tamsil) sejumlah Rp833 miliar pada 2016, Rp 1.217 miliar pada 2017, dan Rp795 miliar pada 2018.

Pewarta: Indriani
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga pos pemadam kebakaran akan dibangun BPBD Bantul

Tiga pos pemadam kebakaran itu adalah Pos di wilayah Kecamatan Piyungan, Sedayu dan kecamatan Pundong,

Bantul (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tahun 2019 akan membangun tiga pos pemadam kebakaran guna mempercepat proses penanganan jika ada kejadian tersebut.

“Kalau armada (pemadam kebakaran) saat ini ada tujuh, mudah-mudahan makin ke depan makin meningkat, karena tahun ini kita akan membangun pos pemadam itu tiga lokasi,” kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Rabu.

Tiga pos pemadam kebakaran itu adalah Pos di wilayah Kecamatan Piyungan, Sedayu dan kecamatan Pundong. Pemilihan lokasi tersebut, menurutnya karena wilayahnya jauh dari pos pemadam yang ada sekarang ini.

Dia mengemukakan, saat ini pos pemadam yang berada di bawah koordinasi BPBD Bantul berjumlah tiga, yaitu pos di wilayah Kasihan, wilayah Kecamatan Banguntapan dan Imogiri. Kemudian pos induk di komplek kantor instansi setempat.

“Satu pos satu-satu (armada pemadam), jadi persyaratan minimal itu (pos) satu ada satu unit mobil pemadam yang didukung mobil tangkinya. Dengan tujuh armada itu cukup ideal bagi Kabupaten Bantul,” ujarnya.

Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran itu sebagai upaya pemda dalam mempercepat proses penanganan kejadian kebakaran, atau minimal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan respon waktu yang lebih cepat.

“Ini yang perlu terus kita tingkatkan dari sisi sarana-prasarana dan Alhamdulillah Bupati sangat peduli terhadap pemadam kebakaran, sehingga sarana-prasarana semakin tahun semakin meningkat, baik dari sisi sarana maupun kelengkapan,” katanya.

Apalagi, tambah dia tren kasus kebakaran di Bantul setiap tahun ada peningkatan jumlah, seperti pada 2018 terjadi sebanyak 208 kejadian, sementara pada tahun sebelumnya menurutnya berkisar 70 sampai 80 kejadian kebakaran.

Dia mengatakan, daerah yang menjadi lokasi terbanyak kejadian kebakaran, mayoritas wilayah dengan pemukiman padat penduduk. Kejadian kebakaran rata-rata menimpa rumah atau perabotan akibat kelalaian pemilik rumah itu sendiri.

“Daerah-daerah pemukiman itu rata-rata di daerah pemukiman padat penduduk, seperti Sewon, Banguntapan, Piyunyan dan Kasihan. Kalau daerah lahan biasanya di Piyungan, Dlingo itu sering terjadi kebakaran lahan,” ujarnya.***3***

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rumah sehat dambaan warga di batas negara

Kami sangat senang rumah-rumah itu dibangun…

Jayapura (ANTARA) – Sore hari, saat langit mulai gelap dan awan berkumpul di langit Kampung Yuwainda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Alberth Tuwo (40) lahap menyantap makanan di teras rumah.

Tapi, nasi, tumis sayur kangkung dan ikan asin goreng bumbu pedas tak dia habiskan ketika beberapa tamu menyambangi rumahnya pada Selasa (26/2). Dia berikan sisa makanan itu kepada keponakannya, lalu mengelap tangan menggunakan pakaian usang di sampingnya.

Langit makin gelap, dan gerimis mulai turun ketika dia menyulut sebatang rokok pemberian seorang kenalan dan mengisapnya dengan tarikan dalam sambil menemui tetamunya.

Alberth tidak sendiri. Di depan rumah kayu beratap seng yang terlihat mulai reyot, dia berbincang dengan tamu bersama ipar dan keponakannya.

Pria beranak satu itu mengungkapkan kegembiraannya karena karena akan mendapat jatah satu rumah sehat dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

TNI Angkatan Darat sedang membangun 10 unit rumah untuk warga, salah satunya akan menjadi milik Alberth. 

“Kami sangat senang rumah-rumah itu dibangun. Kurang lebih 40 tahun lamanya, baru kami rasakan pembangunan seperti ini,” katanya.

“Saya dapat jatah rumah satu dari pemerintah lewat pembangunan ini,” kata Alberth sambil menatap ke seberang jalan, tempat empat dari 10 rumah permanen yang sedang dibangun oleh prajurit TNI dari Kodim 1701/Jayapura.

Sambil terus mengisap rokoknya, Alberth menuturkan harapannya sebagai warga yang tinggal di perbatasan RI-Papua Nugini untuk ikut merasakan dampak pembangunan.

“Kami sudah minta kepada Babinsa dan bapak-bapak tentara yang biasa bertugas ke sini, agar Kampung Yuwainda juga mendapatkan pembangunan yang sama dengan kampung sebelah, Kampung Sach,” katanya.

Alberth mengatakan Kampung Sach menjadi pusat TMMD satu atau dua tahun lalu. Kampung itu merupakan hasil pemekaran dari Kampung Yuwainda. 

“Inilah penantian saya selama 40 tahun. Baru kali ini saya rasakan pemerintah hadir bagi kami, terima kasih bapak-bapak TNI,” kata Alberth, yang tampak bahagia karena akan memiliki rumah sehat permanen.

Hujan lebat lalu mengguyur kampung Alberth.
  Alberth Tuwo (40) bersama ipar dan keponakannya di Kampung Yuwainda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (26/2/2019). Kampung Yuwainda merupakan pusat TMMD ke-104 TA 2019 yang digelar oleh Kodim 1701/Jayapura. (Antara News Papua / Alfian Rumagit)

Rumah untuk warga perbatasan

Dalam kegiatan TMMD reguler ke-104, Komando Distrik Militer 1701/Jayapura akan membangun 10 unit rumah sehat permanen serta fasilitas umum lainnya di beberapa titik Kampung Yuwainda selama sebulan penuh dari 26 Februari hingga 26 Maret 2019.

Bupati Keerom M Markum mengatakan kegiatan TMMD mendukung upaya peningkatan kesejahteraan warga melalui pembangunan fisik dan nonfisik. 

Pembangunan fisik berupa pembangunan 10 rumah permanen tipe 36 yang dilengkapi fasilitas MCK, sementara pembangunan nonfisik mencakup kegiatan penyuluhan bela negara, penyuluhan kesehatan dan bahaya narkoba, penyuluhan pertanian, serta penyuluhan keluarga berencana.

“TMMD ini melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah dan masyarakat, yang berguna untuk membangun infrastruktur kampung dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah yang menjadi objek pelaksanaannya, mengingat Kampung Yuwainda merupakan daerah terpencil,” katanya.

“Nantinya akan kami tambahkan pembangunan tiga unit rumah semi permanen bersamaan dengan 10 unit permanen lainnya. Inilah sinergitas TNI dan rakyat. Kami mencoba menjawab permintaan dan kebutuhan rakyat,” kata M Markum, yang menyumbangkan dua mesin parut kelapa dan dua mesin parut sagu pada warga setempat.

Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar mengatakan selain membangun rumah untuk warga, TMMD juga merehabilitasi gedung SD Fransiskus Asisi YPPK Pulboa, gudang hasil bumi dan gerbang kampung di Yuwainda. TMMD juga menggelar aksi pengobatan massal dengan melibatkan para dokter dari Dinas Kesehatan Keerom dan Provinsi Papua serta bidan dan perawat dari Puskesmas Waris.

“Ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan pembangunan dengan tetangga sebelah (PNG). Karena kampung ini dengan sebelah merupakan kampung bersaudara. Mereka bisa membandingkan tapi yang utama adalah warga di sini makin cinta dengan Indonesia,” katanya.

Baca juga: TNI dan warga kerja keras bangun jalan di Manokwari
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub larang terbang pesawat Boeing 737 Max 8

(Antara) – Kementerian Perhubungan memberikan larangan terbang sementara terhadap pesawat terbang jenis boeing 737 max 8 yang ada di Indonesia. Selama masa pelarangan terbang tersebut, pesawat akan diperiksa dan diobservasi oleh tim dari Kemenhub  terkait kelayakan terbang. Ini dilakukan menyusul terjadinya beberapa insiden kecelakaan pesawat boeing 737 max 8 di antarannya kecelakaan Lion Air jt 610 di Indonesia bulan Oktober 2018 dan yang terakhir dari maskapai Ethiopian Airlines di Addis Ababa Ethiopia, Minggu 10 Maret 2019.

Kemendikbud tingkatkan jumlah guru produktif

Ini akan terus kita lakukan melalui dana APBN, maupun dana LPDP,

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi PhD mengatakan pemerintah terus meningkatkan jumlah guru produktif melalui program keahlian ganda.

“Pada tahun lalu, kami melatih sebanyak 12.000 guru melalui program keahlian ganda. Tahun ini, kami targetkan ada 6.000 guru yang dilatih,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, program keahlian ganda meningkatkan kompetensi guru-guru normatif dan adaptif. Kemendikbud juga memberikan kesempatan bagi para guru Sekolah Menengah Kejuran (SMK), khususnya pada bidang terkait prioritas nasional (Pariwisata, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kemaritiman, dan Industri Kreatif) untuk mendapatkan peningkatan kapasitas bekerja sama dengan indutri di berbagai negara di dunia.

“Ini akan terus kita lakukan melalui dana APBN, maupun dana LPDP,” tambah dia.

Pendidikan dan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) juga terus diberikan kepada para guru, dilakukan secara klasikal (tatap muka) dan daring (dalam jejaring/online).

“Dengan demikian, untuk mengikuti pelatihan, guru tidak lagi perlu harus dipanggil untuk kemudian ditatar, dengan biaya perjalanan yang mahal. Tetapi kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih efektif dan efisien,” jelas Didik.

Pelatihan penyegaran dan penguatan juga dilakukan bagi tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah agar juga dapat sejalan dengan pengembangan guru.

Menurutnya, saat ini fokus pelatihan penyegaran diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman seputar manajemen pendidikan saja. Namun, juga terkait pemahaman terhadap revolusi industri 4.0.

“Sehingga ada keseimbangan peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan di lapangan. Jangan sampai gurunya sudah maju, sementara pengawasnya belum, sehingga apa yang dilakukan gurunya nanti dianggap kesalahan,” tambahnya.

Pewarta: Indriani
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Proses penyediaan akomodasi haji di Saudi sudah 50 persen rampung

Jakarta (ANTARA) – Proses penyediaan akomodasi bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi sudah 50 persen rampung menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan.

“Proses penyediaan, utamanya terkait layanan akomodasi jamaah haji di Arab Saudi, dalam rentang sebulan ini alhamdulillah sudah mencapai 50 persen,” kata Nur Kholis usai rapat dengan Komisi VIII DPR, yang pekan ini meninjau penyiapan pelayanan haji di Arab Saudi.

Menurut siaran pers Kementerian Agama yang diterima Rabu, tahapan penyediaan pelayanan bagi jamaah haji meliputi persiapan, seleksi, penetapan dan pengajuan usul penyedia layanan yang akan dikontrak.

“Tim penyediaan akomodasi bertugas untuk menyiapkan, memilih dan mengusulkan penyediaan akomodasi jamaah haji dengan prinsip yang efektif, transparan dan akuntabel,” kata dia.

Dia mengatakan panitia penyelenggara pelayanan haji membutuhkan akomodasi untuk 210.697 orang, termasuk 204.000 di antaranya untuk anggota jamaah haji reguler, petugas kloter dan nonkloter, sisa penempatan dan cadangan. Sedangkan di Madinah, dibutuhkan akomodasi untuk 209.967 orang.

“Tim Akomodasi dengan 12 personel akan bertugas selama 86 hari. Ini baru sebulan. Saya optimistis target akan segera terpenuhi tepat waktu,” kata dia.

Nur Kholis mengatakan penempatan jamaah di Mekkah tahun ini akan menggunakan skema baru. Jamaah akan ditempatkan di wilayah atau zona tertentu berdasarkan kelompok asal daerah.

Skema zonasi, lanjut dia, akan mempermudah pengawasan pelayanan serta menekan permasalahan perbedaan budaya dan kendala bahasa.

“Penerapan metode tersebut tentu akan dapat diikuti dengan penyesuaian pelayanan katering jamaah, yang diharapkan akan semakin mudah pengkondisiannya dengan menyesuaian cita rasa sesuai dengan selera daerah masing-masing,” kata dia.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan proses pengadaan layanan katering sudah masuk tahapan peninjauan secara langsung ke lapangan.

Peninjauan, kata dia, dilakukan untuk memastikan kesiapan dapur perusahaan yang telah mengajukan penawaran.

“Ini adalah tahapan kelima, setelah pengumuman pengadaan, penerimaan pendaftaran, Aanwijzing serta pengajuan penawaran dan peyerahan berkas kelengkapan administrasi,” kata dia.

Sedangkan proses penyediaan layanan transportasi, masih dalam tahap penerimaan pendaftaran dari perusahaan transportasi untuk pelayanan bus angkutan antarkota dan bus shalawat.

Baca juga:
Pemerintah sewa tiga tahun 16 hotel untuk jamaah haji di Makkah
Tim pelayanan haji 2019 segera bertolak ke Saudi

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Para ibu Rumah Tangga dapat sosialisasi JKN-KIS dari BPJS Kesehatan

meskipun masyarakat Aceh khususnya wilayah kota Lhokseumawe sudah lebih dari 95 persen terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, akan tetapi pihaknya merasa perlu melakukan sosialisasi lagi agar masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan yang d

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Provinsi Aceh, melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga terkait Program Jaminan Kesehatan – Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS).

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih terkait Program JKN-KIS. Selain itu, juga bertujuan agar masyarakat maun mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, ungkap Faisal Bukit Pejabat Penganti Sementara (PPs) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Rabu.

Ia menyebutkan, meskipun masyarakat Aceh khususnya wilayah kota Lhokseumawe sudah lebih dari 95 persen terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, akan tetapi pihaknya merasa perlu melakukan sosialisasi lagi agar masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk segera mendaftar.

“Memang benar masih ada yang belum terdaftar walaupun tidak banyak. Umumnya yang belum didaftarkan itu adalah anggota keluarga baru, seperti anak baru lahir, atau pun baru didaftarkan ke pencatatan sipil,” terangnya.

Terkait upaya tersebut, pihak BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi kepada para ibu rumah tangga di Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, agar mau mendaftarkan anggota keluarganya yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS ke BPJS Kesehatan Lhokseumawe.

“Seperti yang kami lakukan di Desa Hagu Barat Laut, kami mengimbau agar masyarakat segera lakukan pendaftaran Program JKN-KIS untuk seluruh anggota keluarganya supaya tidak terkendala didalam mendapatkan pelayan kesehatan,” lanjut Faisal Bukit.

Seperti diungkapkan oleh Fatimah, ibu rumah tangga di Desa Hagu Barat Laot, yang mengatakan bahwa dengan adanya pihak BPJS turun ke desa-desa, lebih memudahkan warga didalam mendaftarkan anggota keluarganya kedalam program JKN-KIS.

“Alhamdulillah mau turun ke gampong (desa), jadi kami lebih ringan dan dekat, serta tidak perlu lama-lama meninggalkan pekerjaan rumah,” ujar nya.

Pewarta: Mukhlis
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suku anak dalam Jambi seleksi lanjutan Tamtama

Rekrutmen suku anak dalam memang diprioritaskan, tetapi setelah mengikuti rangkaian tes di Korem 042/Gapu ternyata dua pemuda itu memenuhi syarat, hasil seleksinya bagus

Palembang (ANTARA) – Dua orang pemuda dari suku anak dalam asal Kabupaten Muarojambi, Jambi, Triono (18) dan Rakel Mahesswara.P(19) mengikuti seleksi lanjutan calon Tamtama TNI di Kodam II/Sriwijaya.

Danrem 042/Garuda Putih Kolonel Arh Elphis Rudy dalam siaran persnya yang diterima di Palembang, Rabu mengatakan, kedua pemuda suku anak dalam itu memenuhi syarat dan sekarang ikut seleksi lanjutan.

Memang para pemuda suku anak dalam selama ini relatif sulit memenuhi kriteria yang dipersyaratkan bagi TNI karena untuk masuk anggota tersebut harus memenuhi kriteria.

Sekarang pihaknya ingin membangun mereka melalui rekrutmen, ternyata mereka mampu, tambahnya.

Ia mengemukakan, rekrutmen suku anak dalam memang diprioritaskan, tetapi setelah mengikuti rangkaian tes di Korem 042/Gapu ternyata dua pemuda itu memenuhi syarat, hasil seleksinya bagus.

Dalam tes tidak ada perlakuan istimewa, tapi memang ada prioritas yang artinya kurang sedikit diangkat, tetapi ini betul-betul sesuai dengan standart, ujar dia.

Untuk tahun ini pada Secata PK Gelombang I Tahun 2019 dikirim dua orang pemuda dari suku anak dalam dari Jambi untuk mengikuti Seleksi lanjutan.
Jadi apabila mereka lulus maka akan dikirim mengikuti pelatihan di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya di Kabupaten Lahat, Sumsel.

Untuk mengikuti Seleksi Secata PK Gelombang I ini, hanya berdua yang dikirim, ujar Triono.

Dia mengungkapkan, menjadi TNI merupakan cita-citanya sejak kecil. Ketika ada pembukaan penerimaan prajurit TNI, seseorang yang sudah dianggapnya orang tua, memberikan informasi untuk ikut seleksi.

Memang, tahap demi tahap seleksi diikutinya mulai dari tes administrasi hingga seleksi kesehatan di Korem Jambi.

Memang seleksi yang dilalui cukup berat namun dirinya maklum karena tes tersebut merupakan syarat masuk TNI dan mohon do’anya agar kami berdua dari Suku Anak Dalam ini dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD, tambah dia.

Triono yang hanya tamatan SMP adalah pemuda suku anak dalam Lubuk Kayu Aro Dusun Pengeratan RT 10 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Triono satu dari sedikit suku anak dalam yang memiliki cita-cita menjadi prajurit negara. Triono memang tak tinggal di daerah pedalaman, namun sudah menjadi warga Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kunjungan Menlu Thailand

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai (kiri) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Pertemuan kedua menteri tersebut membahas beberapa isu terkait perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) seperti perkembangan Rakhine State dan upaya penguatan kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Thailand. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Kampus didorong terapkan kurikulum berdasarkan kebutuhan, kata Gubernur Sulsel

Jadi harus menyiapkan tenaga siap pakai. Siapkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar,

Makassar (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah mendorong kampus yang ada di wilayah itu untuk prioritas menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar atau dunia kerja agar dengan mudah terserap usai lulus kuliah.

Ia di Makassar, Rabu, juga mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan para mahasiswa agar setelah lulus tidak lagi fokus mencari pekerjaan namun sebaliknya menyediakan peluang kerja.

“Jadi harus menyiapkan tenaga siap pakai. Siapkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar,” tambahnya.

Ia menyebutkan, jika hal itu bisa dilakukan maka potensi lulusan setiap kampus tidak akan susah dalam mencari pekerjaan.

Bahkan dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki saat kuliah, akan membuat posisi tawar mereka akan lebih diperhitungkan.

“Jadi bukan lagi mahasiswa ketika selesai (lulus) kemudian datang melamar. Sebaliknya dengan kemampuan, maka akan ditawari gaji yang besar dan segala fasilitas juga turut disiapkan (perusahaan),” ujarnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengatakan, perguruan tinggi harua giat mengembangkan konsep triple helix yang merupakan sinergi kekuatan dari tiga unsur yaitu kalangan pendidik atau akademik, dunia bisnis atau pengusaha, dan pemerintah.

Ketiga kalangan tersebut apabila bersinergi dengan sungguh-sungguh mampu meningkatkan dinamika dan daya kesinambungan ekonomi. Hal ini tentunya akan memperkuat munculnya suatu kondisi di mana akan melahirkan berbagai kebijakan inovasi yang merupakan hasil interaksi antar elemen masyarakat dan bukan lahir hanya sebagai usulan dari pihak pemerintah saja.

Berbagai peluang selalu terbuka di berbagai sektor industri yang tentunya selalu membutuhkan inovasi teknologi.

Peluang itu harus pandai dibaca dan dimanfaatkan oleh para lulusan vokasi. Keterlibatan industri memastikan bahwa penelitian memiliki fokus inovasi yang aplikatif sehingga memberikan kontribusi untuk memperkuat basis industri negara dimana pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Forum OPD dilaksanakan Dinkes Tual

pelaksanaan forum ini berdasarkan arahan Wali Kota Tual melalui surat edaran bahwa OPD harus membuat forum guna penyusunan rencana strategis (renstra),

Tual (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes)  Kota Tual menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan rencana strategis lima tahunan.

Siaran pers yang diterima Antara menyebutkan pelaksanaan Forum OPD Dinkes Tual dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Tual, Selasa.

Kepala Dinkes Tual, dr Bety Zoebaedah mengungkapkan, pelaksanaan forum ini berdasarkan arahan Wali Kota Tual melalui surat edaran bahwa OPD harus membuat forum guna penyusunan rencana strategis (renstra).

Forum OPD Dinkes Tual bertujuan menyerap penguatan dari OPD lain atau dari lembaga masyarakat seperti IDI, IPI, PKK, LSM, sehingga menjadi tambahan muatan dalam renstra 2019 hingga 2023.

Saat ini telah memasuki tahun pertama periode kepemimpinan Wali Kota Adam Rahayaan dan Wakil Wali Kota Tual Usman Tamnge.

“Tujuannya membuat renstra lima tahun ke depan sebagai pedoman untuk kita menyusun rencana rancangan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan,” kata Bety.

Narasumber dihadirkan dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan tentang apakah sudah ada renstra kementerian.

“Sesuai penjelasan pada materi yang disampaikan, mereka juga sedang menyusun dan masih karena menunggu RPJMN. Kementerian menginginkan Dinas Kesehatan berjalan sesuai perencanaan yang ada untuk disatukan dalam satu dokumen dan tidak boleh keluar dari draf renstra Kota Tual,” ujar Bety.

Melalui forum OPD, Dinas kesehatan Kota Tual lima tahun ke depan bisa bekerja lebih baik dalam melayani kesehatan bagi masyarakat, untuk itu selain OPD dan bagian lingkup Pemkot Tual sebagai peserta, juga dilibatkan perwakilan Puskesmas yang ada di Kota Tual.

Lebih khusus untuk petugas pelayanan kesehatan di kota maupun di pulau-pulau untuk bisa menunjukkan dedikasi dalam pelayanan kesehatan bagi mayarakat.

Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diskominfo Bangka Barat dorong pemuda gerakkan KIM

Keterbatasan penyebaran informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya gerak pembangunan, dengan adanya KIM diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut,

Muntok, Babel (ANTARA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong para pemuda mampu menggerakkan kelompok informasi masyarakat (KIM) untuk mendukung geliat pembangunan daerah.

“Keterbatasan penyebaran informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya gerak pembangunan, dengan adanya KIM diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut,” kata Kepala Diskominfo kabupaten Bangka Barat, M Kaidi di Muntok, Rabu.

Menurut dia, agar KIM yang sudah terbentuk di beberapa desa mampu menjadi jembatan informasi baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya, dibutuhkan pengelola yang aktif, peduli dan memiliki keinginan kuat untuk maju dan memajukan desanya.

“Pengelola KIM perlu ditangani para pemuda, toh saat ini sudah banyak warga desa yang sarjana dan diploma, mereka potensial untuk menjadi penggerak pembangunan desa, salah satunya dengan mengelola KIM,” ujarnya.

Sampai saat ini di Kabupaten Bangka Barat sudah terbentuk sebanyak 11 KIM dan telah mendapatkan legalitas dari pemkab setempat.

11 kelompok itu terdapat di Kecamatan Kelapa tiga kelompok, Muntok dua kelompok, Jebus satu kelompok, Parittiga dua kelompok dan di Kecamatan Simpangteritip tiga kelompok.

“Kami targetkan di seluruh 64 desa/kelurahan nantinya berdiri KIM yang digerakkan para pemuda agar kemlompok itu aktif dan memberi manfaat bagi warga di sekitarnya,” tambahnya.

Menurut dia, keberadaan KIM akan memudahkan dalam penyebaran berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Selain menyebarkan informasi dari pemerintah, KIM juga menjadi wadah untuk mengelola berbagai informasi potensi desa masing-masing sehingga mendukung upaya promosi berbagai produk unggulan warga di lingkungan desa.

Untuk memudahkan penyebaran informasi, pihaknya sudah membekali para pengelola dengan berbagai pelatihan, seperti penulisan informasi dengan kalimat sederhana, pengunggahan gambar, foto dan infografis yang berkualitas.

Selain itu, para pengelola juga dibekali pemahaman mengakses informasi yang benar untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran berita bohong atau hoax.

“Pemuda memiliki semangat lebih untuk memajukan daerah, kami harapkan mereka mampu mengelola KIM menjadi lebih berkualitas dan menjadi salah satu media yang dipercaya dan bermanfaat untuk menggerakkan pembangunan desanya,” katanya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NTT buka sembilan cabang dinas perikanan permudah pengawasan

Kupang (ANTARA) –
Pemerintah provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), telah membuka sembilan kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah, untuk mempermudah pengawasan di wilayah perairan laut.

Selain mempermudah pengawasan di laut, keberadaan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah-daerah ini, juga untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh perizinan, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto kepada Antara di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan keluhan nelayan di daerah-daerah di provinsi berbasis kepulauan itu, yang kesulitan mendapatkan izin operasi penangkapan ikan, serta upaya menjaga wilayah perairan laut NTT.

“Untuk menjawab keluhan para nelayan dan meningkatkan pengawasan di wilayah perairan laut NTT yang sangat luas ini, pemprov NTT telah membentuk sembilan Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan,” kata Ganef.

Ke-sembilan kantor cabang itu adalah Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Sumba Timur, yang membawahi wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Kantor Cabang DKP Manggarai Barat akan membawahi wilayah Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, Kantor Cabang DKP Ende yang membawahi wilayah Ende, Nagekeo dan Ngada.

Kantor Cabang DKP Flores Timur membawahi Flores Timur, Lembata dan Sikka, Kantor Cabang DKP Alor, Kantor Cabang Kupang membawahi Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua.

Serta Kantor Cabang DKP di Kabupaten Belu yang akan membawahi Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS).

Ganef  mengemukakan,  kantor-kantor cabang dinas ini akan beroperasi penuh paling lambat pertengahan 2019  karena masih dalam proses persiapan di daerah.

“Pejabatnya sudah dilantik pada Februari 2019, tetapi mereka masih harus mencari gedung untuk disewakan menjadi kantor, disamping belum ada staf,” katanya.

Namun, dia berharap, paling lambat Juni 2019, sudah ada kantor dinas cabang di daerah dan sudah dilengkap dengan staf serta peralatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPCB dorong pemda beri kompensasi bagi penemu benda cagar budaya

Klaten (ANTARA) – Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah (pemda) secara mandiri memberikan kompensasi bagi para penemu benda cagar budaya.

“Selama ini kan hanya mengandalkan BPCB, harapannya ke depan ada sharing antara BPCB dengan pemda,” kata Kepala BPCB Provinsi Jawa Tengah Sukronedi di Klaten, Rabu.

Ia mengatakan satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mandiri dalam hal memberikan kompensasi kepada para penemu benda cagar budaya yaitu Kabupaten Rembang.

“Beberapa waktu lalu ada penemuan koin di Rembang dan ternyata pemerintah memberikan perhatian kepada para penemu. Artinya itu juga bentuk melestarikan budaya setempat,” katanya.

BPCB Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya-upaya pelestarian cagar budaya, termasuk memberikan kompensasi kepada para penemu benda cagar budaya.

Ia mengatakan selama ini BPCB Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk memberikan uang kompensasi bagi para penemu benda cagar budaya sesuai dengan hasil penilaian tim penilai.

“Seperti untuk penemuan tahun lalu kan kami anggarkan untuk tahun anggaran 2019, sehingga baru bisa diserahkan satu tahun kemudian. Seperti untuk anggaran tahun ini sebesar Rp50 juta,” katanya.

Tahun lalu, ia menjelaskan, ada tujuh temuan benda cagar budaya dan tiga di antaranya ditemukan di Kabupaten Temanggung, yaitu Arca Ganesha, Prasasti Batu, dan Kepala Arca.

Selain itu ada penemuan Arca Nandi tanpa kepala di Kabupaten Sukoharjo, penemuan botol keramik peninggalan Belanda di Kabupaten Purworejo, penemuan fragmen arca di Kabupaten Magelang, dan penemuan prasasti batu berukuran besar di Kabupaten Semarang.

Baca juga:
Penemu benda cagar budaya mendapat kompenasi dari BPCB Jateng
Cagar budaya di Yogyakarta dipelihara dengan dana keistimewaan

 

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Isu K3 diharap dibahas dalam debat cawapres

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga berharap isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat dibahas dalam debat putaran ketiga yang menghadirkan calon wakil presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019.

Dia menilai UU No.1 tahun 1970 tentan K3 sudah terlalu usang dan perlu direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja harus menjadi slaah satu prioritas para kandidat untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja,” kata Andy saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Selain itu tentang kebabasan berserikat untuk para pekerja atau buruh juga harus dibahas, karena selama ini masih banyak buruh atau pekerja di Indonesia yang dilarang berserikat.

“Bahkan mereka ada yang di PHK karena membentuk organisasi buruh atau pekerja,” kata Andim

Dia mengatakan Indonesia telah memiliki UU No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun sampai sekarang belum ada aturan turunannya, terutama dalam penerapan sanksi atas perusahaan yang melarang pekerjanya berserikat.

Selain itu, pemberdayaan lembaga tripartit Ketenagakerjaan juga perlu diefektifkan, terutama didaerah kota/kabupaten, agar permasalahan ketenagakerjaan dapat ditangani dengan baik.

“Saat ini 30 persen kota/kabupaten belum memiliki lembaga tripartit ketenagakerjaan,” kata dia.

Dia mengatakan saat ini permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia, bertitik tolak pada rendahnya kesejahteraan dan pekerjaan layak yang masih jauh dari harapan.

“Buruh atau pekerja di Indonesia mengharapkan pasca Pemilu Legislatif dan Presiden ada perbaikan kondisi kehidupan dan kesejahteraan,” kata dia.

Baca juga: Ini profil sembilan panelis debat cawapres

Baca juga: YLKI dorong capres perhatikan pengendalian tembakau

Baca juga: IDI tekankan tiga masalah kesehatan untuk dibahas pada debat
 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WWF Papua klaim perubahan penggunaan lahan sebabkan emisi

“Di Papua, kaitannya menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar, pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut,” katanya.

Jayapura (ANTARA) – World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Program Papua mengklaim perubahan penggunaan lahan hingga kini masih menjadi penyebab emisi CO2 terbanyak, termasuk di Bumi Cenderawasih.

Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai, di Jayapura, Rabu, mengatakan sehingga sektor berbasis lahan telah ditetapkan sebagai prioritas untuk memenuhi target pengurangan emosi emisi nasional.

“Di Papua, kaitannya menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar, pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut,” katanya.

Menurut Benja, program ini sekaligus memberi ruang dalam mengakomodir nilai-nilai budaya orang Papua dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan.

“Selain itu, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya dan ekonomi serta lembaga adat, termasuk hukum maupun batas wilayah adat juga menjadi pertimbangan karakteristik,” ujarnya.

Dia menjelaskan Provinsi Papua wilayahnya masih memiliki tutupan hutan yang luas ikut berkontribusi terhadap peningkatkan emisi CO2, khususnya yang berasal dari perubahan tutupan lahan (land use change).

“Provinsi Papua dengan luas 31.406.664 hektare, merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan alam terbilang luas di antara anggota Governor Climate Forum (GCF),” katanya.

Sebelumnya, Komisi Daerah (KOMDA) Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (PIPB) Provinsi Papua bermitra dengan WWF Indonesia sepakat bahwa dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayahnya akan menjadi proyek percontohan persiapan untuk pembangunan yurisdiksi rendah karbon (emisi) yakni Biak Numfor-Supiori dan Yapen.

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali Kota agar copot Kepala Puskesmas di Sabang, pinta staf UPTD

47 staf UPTD Puskesmas Cot Ba U menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Kepala Puskesmas itu pada tanggal 18 Februari 2019 dan mereka meminta Wali Kota Sabang menonaktifkan dia dari jabatannya,

Sabang (ANTARA) – Sebanyak 47 staf UPTD Puskesmas Cot Ba U, Sukajaya, Sabang, Aceh, meminta Wali Kota setempat mencopot atau menonaktifkan Kepala Puskesmas itu karena dianggap tidak mampu mengayomi bawahannya.

“47 staf UPTD Puskesmas Cot Ba U menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Kepala Puskesmas itu pada tanggal 18 Februari 2019 dan mereka meminta Wali Kota Sabang menonaktifkan dia dari jabatannya,” kata Wakil Ketua DPRK Sabang, Zuanda sembari menunjukkan surat yang ditandatangani para staf Puskesmas tersebut di Sabang, Rabu.

Dalam surat tersebut, Staf UPTD Puskesmas Cot Bau U, Kecamatan Sukajaya, Sabang meminta Wali Kota Sabang menonaktifkan saudari, Husnita Mahnaini sebagai Kepala Puskesmas itu karena dianggap tidak mampu mengayomi bawahannya.

Selain itu, Kepala Puskesmas Cot Ba U dinilai tidak menunjukkan kepribadian yang baik serta tidak pernah mau mendengarkan masukan dari bawahan terkait pelayanan yang bermutu.

Isi surat yang ditandatangani 47 staf UPTD Puskesmas Cot Ba U dan dikirim ke Wali Kota Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, DPRK Sabang dan Kepala BKPSDM Kota Sabang, “Sebagai pimpinan beliau bersifat arogan, kasar dan bersuara keras kepada bawahan dihadapan pasien atau masyarakat pada saat pelayanan,”

Wakil Ketua DPRK Sabang juga meminta Wali Kota Sabang sesegera mungkin memenuhi permintaan para staf UPTD Puskesmas Cot Ba U agar tidak berimbas pada pelayanan masyarakat.

“Saya melihat Wali Kota punya sikap yang cepat dalam merespon keluhan terhadap ASN. Untuk itu, kita berharap Wali Kota segera merespon surat Staf UPTD Puskesmas Cot Ba U ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Secara terpisah saat dimintai tanggapannya, Pemerintah Kota Sabang mengaku akan segera menanggapi surat yang ditandatangani secara bersama oleh 47 Staf Puskesmas Cot Ba U tersebut.

“Kami segera mengevaluasi serta melakukan. Pembinaan agar hal serupa tidak kembali terulang,” KATA Wali Kota Sabang, Nazaruddin melalui Sekda Kota Sabang, Zakaria.

Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rektor : debat cawapres perlu bahas pendidikan karakter

Purwokerto (ANTARA) – Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Ali Rokhman, memandang perlu debat calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Maret 2019 perlu membahas mengenai upaya meningkatkan pendidikan karakter

“Yang mendesak dibahas pada debat cawapres salah satunya komitmen untuk meningkatkan pendidikan karakter,” katanya di Purwokerto, Rabu.

Dia mengatakan, pendidikan karakter merupakan elemen penting untuk mendukung kemajuan suatu bangsa.

“Pendidikan karakter menentukan kemajuan suatu bangsa. kita ingin mengetahui apa visi para cawapres dalam memperbaiki karakter ini,” katanya.

Selain itu, kata dia, dalam debat cawapres perlu juga dibahas mengenai komitmen terkait pengalokasian sebesar 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.

“Perlu ada transparansi ke masyarakat tentang komitmen 20 persen anggaran pendidikan dari APBN itu untuk apa saja,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa para cawapres penting untuk menunjukkan komitmen mengenai pengembangan teknologi dalam dunia pendidikan.

“Peran teknologi dalam pendidikan ke depan sangat penting, apa lagi kita memasuki revolusi industri 4.0, bahkan Jepang sudah mencanangkan revolusi 5.0,” ujar Ali.

Sektor pendidikan di Indonesia, menurut dia, perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam setiap pembelajaran. “Sebaliknya kita juga harus terus melakukan berbagai penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan teknologi,” katanya.

Dia mengemukakan, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan perlu merata di seluruh wilayah di Indonesia. “Penggunaan teknologi dalam sektor pendidikan harus merata mulai dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan,” katanya.

Sementara itu, debat cawapres akan digelar pada 17 Maret 2019 dengan tema “Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya”.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
 

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tinggi, animo putra-putri Papua jadi praja IPDN

“Untuk itu, kami memberikan kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Bumi Cenderawasih pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019,” katanya.

Jayapura (ANTARA) – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Pusat mengakui jika animo putra dan putri Papua dan Papua Barat untuk menjadi praja sangat tinggi.

Rektor IPDN Pusat Murtir Jeddawi, di Jayapura, Rabu, mengatakan untuk itu pihaknya turun langsung ke Papua guna memberikan penjelasan kepada anak-anak Bumi Cenderawasih agar bagi siapapun yang memiliki keinginan menjadi praja harus memahami betul apa yang perlu dipersiapkan, sehingga dapat berkompetisi dan lulus sebanyak-banyaknya.

“Untuk itu, kami memberikan kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Bumi Cenderawasih pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019,” tambahnya.

Menurut Murtir, kuota untuk Bumi Cenderawasih pada 2019, sementara diusulkan ke Menpan RB, namun sesuai usulan Gubernur Papua bahwa kuota yang nantinya akan ditetapkan Menpan RB yakni 80 persen untuk OAP dan 20 non OAP.

“Meskipun demikian, setiap tahun kuota untuk Papua mengalami peningkatakan, bahkan tahun lalu yang lulus 153 orang,” ujarnya.

Dia menyebutkan sementara mengenai standar persyaratan dan nilai tidak ada perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, namun perlu dilakukan pembekalan agar kuota untuk Papua bisa tercapai.

“Makanya kami datang agar masing-masing kabupaten/kota dapat mengawal anak-anak tes, harus sehat dan bersih, jadi jangan biarkan anak-anak daftar sendiri, tugasnya pemerintah untuk mendaftar dan mengawal,” tambahnya.

Dia mengemukakan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat bahwa pada penerimaan IPDN yang akan dilakukan pada April 2019 tidak ada pungutan biaya, tidak ada cukong ataupun lewat samping.

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia dimulai tahun ini

Tahun ini sudah dimulai proses (pembangunan) Tahap I, tahap berikutnya nanti kombinasi APBN dan rencana saya yang ke Timur Tengah untuk meminta (dana bantuan)

Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pembangunan Universitas Islam lnternasional Indonesia (UIII) tahap satu, di Kota Depok, Jawa Barat, akan dimulai pada tahun 2019.

“Kami telah membentuk Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan saat ini terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak demi percepatan pembangunan,” kata Iwa Karniwa dalam siaran persnya, Rabu.

Iwa mengatakan tim ini diantaranya telah melakukan pendataan bidang garapan/penggarap untuk pembangunan kampus Tahap I sejumlah 366 penggarap.Tim tersebut telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung besaran dana santunan bagi penggarap.

Kemudian, lanjut dia, hasil penilaian KJPP diserahkan kepada Ketua Tim Terpadu untuk dilakukan pembahasan guna menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat, sebelum ditetapkan oleh Gubemur melalui SK Daftar Penerima Dana Santunan.

Lalu Kementerian Agama segera melaksanakan pembayaran dan santunan kepada warga yang berhak menerima sesuai SK Gubernur.

Adapun proses pendataan Ianjutan untuk penggarap/penghuni lahan secara keseluruhan tetap dilakukan oleh Lurah Cisalak dan Camat Sukmajaya, sampai proses penertiban lahan selesai sekitar Juli 2019.

Terkait pembangunan gedung Kampus UIII tahap satu ini akan dilakukan hingga tahun 2020 dan terbagi dalam tiga paket.

Pada paket satu, pembangunan diantaranya mencakup gedung rektorat, gedung fakultas satu, dan kawasan tiga pilar. Paket dua, yaitu pembangunan lima unit rumah dosen, asrama mahasiswa, dan renovasi Gedung MEP (exs RRI). Paket tiga yaitu pembangunan pagar keliling dan infrastruktur kawasan kampus tahap satu.

Terkait anggaran, Iwa menyebut pembangunan fisik tahap satu memakai dua anggaran, yaitu tahun 2018 memakai dana Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), dari alokasi anggaran sebesar Rp584 miliar, dengan realisasi hanya Rp110 miliar. Untuk tahun 2019 – 2020 memakai dana DIPA Kementerian Agama sebesar Rp507 miliar.

Sementara itu, telah dialokasikan dana dalam DIPA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan kampus sebesar Rp820.255.968.000 dengan rincian pemanfaatan untuk pembangunan masjid kampus Rp87.036.907.000, pembangunan perpustakaan Rp187.453.074.000, dan pembangunan Asrama Mahasiswa Rp117.142.624.000.

“Namun diperlukan arahan wakil presiden kepada Menteri PUPR agar DIPA dapat dilaksanakan, serta koordinasi dengan Menteri Agama,” ujar Iwa.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil menyampaikan kepastian pembangunan tahap satu Kampus UIII di Cimanggis , dimulai tahun ini didapat setelah dirinya rapat bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan berbagai pihak terkait lainnya tentang perkembangan pembangunan Kampus UIII di Kantor Wakil Presiden RI pada Selasa (4/3) minggu lalu.

“Tahun ini sudah dimulai proses (pembangunan) Tahap I, tahap berikutnya nanti kombinasi APBN dan rencana saya yang ke Timur Tengah untuk meminta (dana bantuan),” kata Emil.

Pada 5 Maret 2019 Gubernur Jawa Barat dan rombongan melakukan lawatan luar negeri selama seminggu ke tiga negara di Timur Tengah, yakni Al Jazair, Uni Emirat Arab, dan Maroko.

Kampus UIII akan dibangun di atas lahan seluas 142,5 hektare. Kampus ini akan memiliki tujuh fakultas, yaitu Fakultas Kajian Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Humaniora, Fakultas Ekonomi Islam, Fakultas Science dan Teknologi, Fakultas Pendidikan, serta Fakultas Arsitektur dan Seni.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019