Dinkes Tangerang selidiki warga terserang penyakit kulit

Tangerang (ANTARA News) – Aparat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan penyebab sejumlah warga terkena penyakit kulit di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk.

“Kesimpulan sementara bahwa air yang digunakan warga setempat kurang bersih dan terdapat banyak genangan sekitar rumah,” kata Kepala Puskesmas Kecamatan Mauk, Muhammad Faridzi Fikri di Tangerang, Rabu.

Faridzi mengatakan pihaknya sudah mendatangi rumah penduduk dan melihat kondisi sekitar di Kampung Malaka RT 13/03, Desa Tegal Kunir Kidul, Mauk serta memeriksa kondisi fisik warga yang terkena penyakit kulit.

Hal tersebut terkait, sejumlah warga Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk terkena penyakit kulit termasuk diantaranya balita sehingga harus mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas setempat.

Akibat sejumlah warga terkena penyakit kulit, menyebabkan Pemkab Tangerang menurunkan petugas termasuk dari Puskesmas Mauk ke lokasi kejadian.

Menurut dia, ada tiga anak yang terkena penyakit kulit karena mengalami impetigo akibat kualitas air sumur yang digunakan kurang bersih.

Bahkan di sekitar sumur penduduk setempat banyak terdapat genangan air yang kadang sebagai tempat itik berenang akhirnya air itu merembes ke sumur.

Ia mengatakan balita tersebut mengalami impetigo disebabkan oleh bakteri dan dominan menyerang anak-anak ketimbang orang dewasa.

“Gejalanya adalah penderita mengalami gatal-gatal selanjutnya kulit melepuh dan meninggalkan bercak warna kecoklatan,” katanya menambahkan.

Pihaknya telah mengobati sejumlah anak yang terkena penyakit kulit itu dan menyarankan kepada orang tua agar tidak mengunakan air sumur yang kurang bersih untuk kebutuhan mandi dan cuci pakaian.

Meski begitu, dirinya berharap agar warga atau instansi terkait juga melakukan upaya agar genangan yang ada di areal tersebut dapat dikeringkan serta ditimbun dengan tanah.

Belakangan ini warga sekitar mengeluh karena genangan air terjadi karena adanya proyek perumahan yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar.

Baca juga: Gatal-gatal dominasi keluhan pengungsi banjir Karawang
Baca juga: Pengungsi korban banjir Bojonegoro terserang gatal-gatal

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penertiban APK Pemilu 2019

Penertiban APK Pemilu 2019

Petugas gabungan mencopot baliho saat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di kawasan KOta Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (16/1/2019). Tim gabungan Bawaslu, KPU, Satpol PP, Polisi dan Dinas Perhubungan melakukan penertiban APK yang melanggar aturan pemasangan. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/hp.

Obesitas juga dipengaruhi kecukupan gizi saat awal kehidupan

Jakarta (Antara) – Obesitas atau kegemukan juga dipengaruhi oleh kecukupan pemenuhan gizi di saat awal kehidupan yakni sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun.

Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan pemenuhan gizi saat 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kondisi seseorang apakah malnutrisi kekurangan gizi atau kelebihan gizi yang mengakibatkan pada obesitas.

“Jika saat awal kehidupan diberikan inisiasi menyusui dini, ASI, dan gizi yang cukup, ke depannya anak itu akan kuat. Saat tumbuh dewasa kondisi tubuhnya terjaga,” kata Doddy.

Dia menekankan untuk menjaga kondisi tubuh anak hinggga dewasa harus dimulai sejak kecil. “Kalau sudah terjadi obesitas ingin diturunkan berat badannya sangat sulit,” tambah dia.

Menurut Doddy pemahaman masyarakat, terutama orang tua, tentang gizi seimbang sangat penting untuk menghindari salah pola asuh dan salah pola makan yang bisa berdampak pada kegemukan.

Dia berpendapat kondisi saat ini di masyarakat tidak begitu memperhatikan kondisi tubuh anak dan salah memahami bahwa anak yang sehat adalah anak yang gemuk.

Doddy mengatakan Kementerian Kesehatan saat ini tengah membangun sistem surveilans gizi di seluruh daerah Indonesia untuk memantau tumbuh kembang anak berbasis data akurat yang diintegrasikan dengan aplikasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang didapati pada posyandu tentang pemantauan status gizi masyarakat. 

Dia menerangkan saat ini Kemenkes baru mendapatkan 27 persen data tumbuh kembang anak yang terintegrasi dengan sistem aplikasi di komputer atau ponsel pintar. 

Tujuannya agar data gizi anak Indonesia bisa terpantau guna mencegah terjadinya gizi kurang, stunting, atau bahkan kegemukan. 

Baca juga: Kronologi obesitas Titi Wati menurut pakar
Baca juga: Asupan gula berlebih bisa ganggu proses belajar anak

 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puan Maharani hadiri Dies Natalis FMIPA UI

Puan Maharani hadiri Dies Natalis FMIPA UI

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) mengunjungi pameran Science Expo 2019 usai menandatangani prasasti peresmian penggunaan alat dan fasilitas laboratorium riset multidisplin FMIPA- Pertamina pada Dies Natalis ke-58 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/1/19). FMIPA UI berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk melahirkan inovasi, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan hingga tercipta inovasi dan penemuan-penemuan baru. ANTARA FOTO/Kahfie Kamaru/hp.

Penataan E-Katalog alat kesehatan

Penataan E-Katalog alat kesehatan

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menkes Nila Moeloek (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan mengenai penataan e-katalog alat kesehatan (alkes) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019). Dalam pertemuan itu mereka membahas pencegahan tindak pidana korupsi dengan penataan e-katalog alat kesehatan (alkes) untuk berbagai daerah seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

Peraturan Sertifikat Layak Kawin

Peraturan Sertifikat Layak Kawin

Petugas Puskesmas memberikan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang ingin membuat sertifikat layak kawin di Puskesmas Sawah Besar, Jakarta, Rabu (16/1/2019). Sertifikat Layak Kawin yang merupakan peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut  dilaksanakan bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama), bertujuan untuk mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Legislator Tangerang klarifikasi 11 pejabat dipecat karena korupsi

Tangerang (ANTARA News) – Legislator Kabupaten Tangerang, Banten, berupaya untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya informasi sebanyak 11 pejabat lingkup pemerintah setempat dipecat karena korupsi.

“Dinas terkait akan dipanggil untuk dapat menjelaskan sehingga tidak mendapatkan keterangan sepihak,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Bagus Remasaski di Tangerang, Rabu.

Bagus mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan rekan lainnya sesama anggota dan ketua Komisi I lainnya.

Pernyataan tersebut terkait Pemkab Tangerang selama tahun 2018 telah memecat sebanyak 11 pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) karena terlibat kasus korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Tangerang, Ahmad Surya Wijaya mengatakan tindakan itu telah sesuai dengan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).

Para pejabat tersebut dikenakan sanksi setelah diketahui korupsi melalui proses sidang pengadilan.

Dia mengatakan pemecatan dilakukan bila pejabat itu tidak banding atau kasasi, maka dianggap telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Namun Ahmad tidak bersedia untuk menjelaskan nama pejabat yang telah dipecat tersebut dengan alasan tertentu.

“Untuk menjelaskan nama dan jabatan yang dipecat adalah kewenangan dari Bupati Ahmed Zaki Iskandar,” kata mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang itu.

Ahmad menambahkan bahwa kepada ASN agar tidak melakukan tindakan korupsi karena sanksi yang diterima cukup berat sesuai UU.

Legislator dari partai Golkar itu mengatakan perlu ada penjelasan resmi dari Kepala BKP-SDM Kabupaten Tangerang sehingga persoalan menjadi jelas.

Tindakan tersebut, katanya, membuat citra ASN menjadi negatif padahal gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan relatif besar.

Pihaknya mengapresiasi langkah Bupati Ahmed Zaki Iskandar yang mengambil sikap tegas bahwa pelaku korupsi oleh ASN harus dipecat.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Universitas Jambi luluskan tiga doktor baru ilmu hukum

Jambi,  (ANTARA News) – Universitas Negeri Jambi (Unja) dalam tiga hari terakhir, 14-16 Januari 2019, secara beruntun meluluskan tiga doktor baru bidang ilmu hukum.

“Hari Senin (14/1) hingga Rabu ini kita secara maraton melakukan pengujian doktor baru, Alhamdulillah semuanya berhasil dan lulus serta berhak menyandang gelar doktor,” kata Rektor Universitas Jambi Profesor Johni Najwan di Jambi, Rabu.

Ketiga doktor baru bidang ilmu hukum Unja tersebut, adalah Dr Syamsir dan Dr Hendra Yospin, sedangkan terakhir Dr Dwi Suryahartati yang menjalani pengujian pada Rabu.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi keberhasilan dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan program S3 di Pascasarjana Unja.

Ia mendorong agar para dosen dan mahasiswa S3 untuk menuntaskan pendidikanya lebih cepat.

“Disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai dan tuntas, makanya kami mendorong agar mereka bisa menyelesaikan disertasi dan hasilnya baik,” katanya.

Johni Najwan juga mendorong agar para dosen Unja untuk lebih terpacu meningkatkan jenjang pendidikan serta menyelesaikan disertasinya.

“Pada tahun 2019 ini Unja menargetkan jumlah doktor 350 orang, saat ini baru 300-an,” kata Johni yang juga Ketua Badan Kerja Sama Rektor Perguruan Tinggi Negeri wilayah barat itu.

Suryahartati yang menjalani ujian pada Rabu, berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Sumber Kewenangan Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Publik dan Implikasinya dalam Mewujudkan Notaris yang Berintegritas” di hadapan delapan penguji.

Hasil penelitian Suryahartati yang juga pengajar Hukum Tata Negara Unja tersebut, bahwa kewenangan jabatan kortis diperoleh melalui “attribution of nobilum” yang merupakan “atribution non division of power” (atribusi tidak karena pembagian kekuasaan).

“Bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat publik memiliki karakter spesifik yang tanggung jawabnya langsung kepada presiden selaku kepala negara,” kata Dwi Suryahartati.

Ia menyarankan dilakukan penyempurnaan UU jabatan notaris, diperlukan penguatan fungsi majelis pengawas dalam rangka penegakan kode etik dengan tidak perlu melakukan pengawasan berganda.

Selain itu, magister kenotariatan perlu dipertahankan sebagai pendidikan bagi calon notaris dengan legitimasi khusus, pendidikan kompetensi setelah magister untuk mewujudkan noratis yang berintegritas.

Penelitian Dwi Suryahartati merekomendasikan secara teoretis perlu diperhatikan mengenai sumber kewenangan bagi jabatan notaris dengan mempertimbangkan bahwa terdapat sumber kewenangan baru dalam tataran teoretik yang dapat digunakan oleh para pengkaji ilmu hukum, khususnya kewenangan bagi para notaris.

Dengan konstruksi hukum, katanya, kedudukan notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab kepada presiden.

Ia juga merekomendasikan magister kenotariatan sebagai jenjang pendidikan tinggi masih dianggap layak dipertahankan sebagai syarat utama bidang pendidikan untuk calon notaris.

Pada sidang doktor yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, juga menghadirkan penguji eksternal Prof Dr Eko Sugitario dari Universitas Surabaya (Ubaya).

Baca juga: Khatam Quran syarat wisuda di Universitas Jambi

Baca juga: Dubes Inggris beri kuliah umum di UNJA

Baca juga: 8 mahasiswa ASEAN mengajar di Jambi

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kaltim targetkan, tiada desa tertinggal pada 2023

Samarinda (ANTARA News) – Pemprov Kalimantan Timur menetapkan target “nol” atau tidak ada lagi desa dengan status tertinggal di wilayah tersebut pada tahun 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 menetapkan akan mengurangi desa dengan status tertinggal dengan rata-rata 150 desa pertahun, kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Surono, di Samarinda, Rabu.

“Prioritas pembangunan Kaltim bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menargetkan tidak ada lagi desa dengan status tertinggal, hal itu sejalan denan penegasan Gubernur Isran Noor dalam Rakor Program OPD sehingga sebagai perangkat di bawahnya wajib mewujudkan itu,” katanya pada Pra Musrenbang Pemprov Kaltim.

DPMPD Kaltim sudah menetapkan program kegiatan yang menjadi daya ungkit meningkatkan status desa yang masih tertinggal.

Harapannya 518 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal yang tersebar di tujuh kabupaten di Kaltim bisa meningkat menjadi berkembang.

Pada gilirannya desa yang statusnya berkembang bisa secara perlahan naik menjadi desa maju dan desa mandiri.

Kondisinya berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), dari 841 desa di Kaltim baru dua desa status mandiri, 32 status maju, dan 289 status berkembang, selebihnya 381 masih berstatus tertinggal dan 137 berstatus sangat tertinggal.

“Yang kita sasar 518 desa itu. Kita tetapkan desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi fokus intervensi,” katanya.

Program kegiatan yang menjadi daya ungkit diantaranya meningkatkan peran pembinaan provinsi dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa yang di dalamnya terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan.

Termasuk peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dalam meningkatkan keberdayaan dan perekonomian masyarakat desa.

“Harapannya, secara periodik jumlah desa tertinggal semakin berkurang, dan diharapkan dukungan kabupaten agar fokus mengejar target itu. Kalau ingin membangun Kaltim bangunlah desa terlebih dahulu,” katanya.*

Baca juga: Menteri desa sebut pengetasan daerah tertinggal lampaui target

Baca juga: Desa tertinggal di Kalteng berkurang signifikan

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketimpangan kaya miskin di perdesaan Sulut melebar

Manado (ANTARA News) – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan, gini ratio Provinsi ini pada September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,372 dibandingkan dengan Maret 2018.

“Gini ratio Sulut pada September 2018 secara total mengalami penurunan 0,022 poin,” kata Kepala BPS setempat, Ateng Hartono di Manado, Rabu.

Dia mengatakan, gini ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan 0,038 poin dibandingkan Maret 2018 menjadi 0,364. Sebaliknya, Gini Ratio di daerah perdesaan mengalami kenaikan 0,019 poin dari Maret 2018 menjadi 0,368.?

“Artinya, ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di perdesaan semakin melebar,” ujar Ateng.

Gini Ratio Maret 2018 masih dikategorikan ke dalam kelompok ketimpangan sedang yakni suatu wilayah dikatakan mempunyai ketimpangan yang tinggi jika Gini Ratio melebihi angka 0,5.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan ukuran ini, katanya, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah berada pada kategori ketimpangan rendah, yakni sebesar 17,20 persen.

Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2018 ini meningkat 0,71 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 dan naik 0,77 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2017.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2018 adalah sebesar 17,50 persen.

Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 17,66 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia, maka daerah perkotaan dan perdesaan memiliki ketimpangan rendah.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan berguna untuk mendeteksi sebaran antarpenduduk miskin. Kedua indeks tersebut tidak mampu menggambarkan ketimpangan si kaya dan si miskin.

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di University College London, Gini Ratio menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. Gini Ratio dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat.*

Baca juga: BPS catat tingkat ketimpangan penduduk turun

Baca juga: BPS catatkan gini ratio Maret sebesar 0,389

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir dan longsor landa sejumlah wilayah Pasaman Barat

Simpang Empat, Sumbar, (ANTARA News) – Bencana longsor dan banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, akibat curah hujan yang tinggi sejak Selasa (15/1) malam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Tri Wahluyo, di Simpang Empat, Rabu, membenarkan longsor dan banjir terjadi di sejumlah titik.

Ia mengatakan longsor terjadi di daerah Bateh Samuik, Kecamatan Talamau di tiga titik dengan ketinggian tanah tiga meter, panjang 20 meter dan lebar delapan meter.

“Akibat longsor ini, arus transportasi terputus hingga Rabu siang ini. Saat ini sejumlah personil membersihkan material longsor,” katanya.

?Selain itu satu rumah ambruk di Jorong Bateh Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, milik Sariyati akibat tingginya curah hujan dengan tanah yang labil.

“Tidak ada korban jiwa dalam bencana itu. Saat ini petugas membantu warga yang mendapat kemalangan itu,” ujarnya.

Selain longsor, juga terjadi banjir setinggi 50 centimeter di Batang Saman akibat meluapnya Sungai Batang Saman.

“Sejak Selasa (15/1) malam kami membantu evakuasi peralatan rumah dan siaga di wilayah Batang Saman,” ujarnya.

Pihaknya juga telah menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga korban bencana, juga menyalurkan bantuan terpal untuk korban yang rumahnga ambruk.

Ia mengimbau kepada warga agar tetap waspada terkait curah hujan yang tinggi saat ini karena wilayah Pasaman Barat sangat rawan banjir, longsor dan abrasi.*

Baca juga: Satu korban hanyut di Pasaman Barat ditemukan tidak bernyawa

Baca juga: Banjir berangsur surut di Pasaman Barat

Baca juga: Banjir putuskan jalur Pasaman Barat – Madina, Sumut

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tanggul jebol di Banyumas ditangani petugas gabungan

Banyumas, Jateng (ANTARA News) – Petugas gabungan melakukan penanganan darurat terhadap tanggul Sungai Angin yang jebol di Grumbul Karet, Kelurahan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, tanggul Sungai Angin ini jebol pagi tadi sekitar pukul 04.30 WIB akibat luapan air seiring dengan hujan lebat yang terjadi sejak Selasa (15/1) malam,” kata Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Banyumas Ady Candra di Grumbul Karet, Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Rabu.

Ia mengatakan akibat kejadian itu sedikitnya 16 rumah warga RT03/RW04 dan RT04/RW04 tergenang air yang keluar dari Sungai Angin melalui tanggul jebol tersebut.

Bahkan, lanjut dia, salah seorang warga bernama Sutiyah (70) terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman karena rumahnya terendam air.

“Kebetulan posisi tanggul yang jebol tepat di belakang rumah Bu Sutiyah,” katanya.

Dia mengatakan petugas gabungan yang terdiri atas personel Tagana, TNI/Polri, dan warga setempat segera melakukan penanganan darurat dengan memasang karung berisi pasir di titik tanggul yang jebol guna mengurangi genangan air di permukiman.

Pihaknya juga memantau perkembangan luapan Sungai Angin karena dikhawatirkan menggenangi Dusun Clawer, Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh.

“Kalau hujan lebat kembali turun dan air Sungai Angin makin tinggi dikhawatirkan akan menggenangi wilayah Nusadadi,” katanya.

Camat Sumpiuh Abdul Kudus mengatakan Grumbul Karet di Kelurahan Sumpiuh merupakan daerah rawan banjir yang selalu dipantau ketika terus-menerus terjadi hujan lebat.

Pihaknya telah berupaya mengusulkan penanganan permanen terhadap tanggul Sungai Angin, yakni dengan memasang parapet maupun beronjong.

“Di titik-titik tertentu sudah terpasang karena daerah di sebelah timur Sungai Angin paling rawan genangan air,” katanya.

Ia mengatakan penanganan paling ideal terhadap Sungai Angin sebenarnya berupa normalisasi karena sedimentasinya sudah terlalu tinggi.

Akan tetapi, secara teknis dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Yogyakarta, kata dia, penanganan yang dilakukan baru berupa pembuatan parapet di tepi Sungai Angin.

Baca juga: SAR cari petani hilang di Banyumas

Baca juga: Dua pelancong hilang di Curug Nangga Banyumas

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program wirausaha ASN dan pensiunan

Program wirausaha ASN dan pensiunan

PROGRAM WIRAUSAHA ASN DAN PENSIUNAN. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kiri) menghadiri acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan di SICC, Sentul, ogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019). Presiden berpesan kepada ASN yang sudah memasuki masa pensiun agar dapat secara cermat mengelola keuangannya guna memberikan nilai tambah kesejahteraan pada hari tua. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

Atasi banjir Cisauk Pemkab Tangerang keruk saluran pembuangan

Tangerang, 16/1 (ANTARA News) – Aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, mengeruk sejumlah saluran pembuangan di Kecamatan Cisauk untuk mengatasi banjir pada ruas jalan menyebabkan pengendara kesulitan melintas.

“Kami sudah berupaya untuk mengatasi dengan mengirim alat berat, tetapi masih terbatas soal kewenangan,” kata kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budi Mulyanto, di Tangerang, Rabu.

Slamet mengatakan, banjir yang melanda kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bogor itu menyebabkan kendaraan roda dua dan mobil kesulitan melintas.

Apalagi, kewenangan penanganan banjir di jalan Raya Cisauk itu adalah Pemprov Banten karena status jalan.

“Jadi untuk penanganan hanya sebatas perbaikan saluran dan sarana lainnya, tetapi untuk khusus jalan provinsi dianggap menyalahi,”katanya.

Pihaknya telah melayangkan surat ke instansi terkait Pemprov Banten, soal penangganan jalan provinsi yang ketika musim hujan mengalami banjir.

Banjir karena ruas jalan rendah meski telah diperbaiki dengan konstruksi semen cor sehingga dapat dilalui truk dengan tonase besar.

Menurut dia, banyak warga yang protes kepada aparat kantor Kecamatan Cisauk dan petugas DBM-SDA menyangkut banjir dengan harapan jalan tersebut ditinggikan.

Bahkan saluran pembuang yang ada di sisi jalan itu sering tersumbat akibat sampah dan timbunan lumpur menyebabkan air tidak lancar mengalir ke hilir.

Meski begitu, setiap musim hujan, petugas telah siaga di lokasi banjir berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti polisi dan Dinas Perhubungan setempat. ?

Ketika hujan pada beberpa titik seperti jalan lingkar Selatan (JLS) dan jalan Baru Suradita terkena banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 CM hingga 40 CM.

Hal itu menyebabkan pengendara motor kesulitan melintas dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Jabar ke Serpong, Kota Tangerang Selatan atau sebaliknya.

Bila hujan turun dengan deras, maka pengendara sepeda motor harus mencari jalur alternatif untuk melintas.

Baca juga: Pemkab Tangerang normalisasi Sungai Cisadane antisipasi banjir

Baca juga: Tangerang bangun embung Rp2 miliar untuk atasi banjir

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerjasama BGR logistik dan Kejati Bali

Kerjasama BGR logistik dan Kejati Bali

Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics M Kuncoro Wibowo (kiri) berjabat tangan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Amir Yanto (kanan) seusai menandatangani naskah kerja sama di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (16/1/2019). BGR Logistics dan Kejaksaan Tinggi Bali bekerja sama di bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara meliputi bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum yang melibatkan perusahaan BUMN tersebut. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/hp.