Pengembangan kampus II Unsyiah di Aceh Besar didukung pemerintah

Kampus Unsyiah yang ada sekarang ini sudah sesak dan untuk pengembangan kampus

Banda Aceh, (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan mendukung penuh pengembangan kampus II Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh yang direncanakan akan dibangun di kawasan Kabupaten Aceh Besar.

“Pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya pengembangan pendidikan di Aceh yang akan segera diwujudkan yakni  pembangunan kampus II Unsyiah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela mengikuti rapat terkait pembahasan pembangunan Kampus II Unsyiah di ruangan rapat Rektor Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh dan turut hadir Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal dan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.

Ia menjelaskan pengembangan kampus Unsyiah menjadi suatu yang harus diupayakan secara serius.

Salah satu kendala saat ini adalah soal kepemilikan lahan, di mana Unsyiah bersama Pemerintah Aceh telah mengajukan permohonan alih kepemimpinan lahan dari PT Acehnusa Indrapuri (PT. ANI) seluas 2.572 hektare.

Jika persoalan lahan selesai, Pemerintah Aceh bersama akademisi di Unsyiah tinggal memikirkan skema pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia,” katanya.

Menurut dia kampus Unsyiah yang ada sekarang ini sudah sesak dan untuk pengembangan kampus “Jantong Hatee” Rakyat Aceh itu sehingga tidak mungkin dilaksanakan lagi di Darussalam.

Ia mengatakan bahwa pembangunan di lahan 2.572 ha sudah dipikirkan secara matang dengan masterplan yang matang dengan menerapkan konsep pembangunan kampus masa depan.

Salah satu pemegang saham PT ANI, Robin Sitaba, mengatakan secara pribadi dirinya sangat mendukung rencana Pemerintah Aceh untuk pengembangan kampus “Jantong Hatee” Rakyat Aceh tersebut.

 “Saya sifatnya merekomendasikan dengan catatan-catatan aturan yang harus diikuti,” katanya.

? Robin mengatakan perlu adanya tim khusus terpadu yang dibentuk untuk membuat rencana bersama antara PT ANI, Pemerintah Aceh, Unsyiah dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, sehingga proses pembangunan kampus Unsyiah bisa segera terwujud.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK, Hilman Nugroho menyebutkan dari 2.572 hektare yang diajukan untuk kawasan pembangunan kampus Unsyiah, di antaranya terbagi dalam tiga kawasan.

Kawasan terkecil adalah kawasan khusus untuk areal penggunaan lain yang luasannya hanya sekitar 182 hektare, sementara sisanya berada di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi.

“Khusus untuk areal penggunaan lain hanya harus diberikan oleh Bupati Aceh Besar, sementara penggunaan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi harus terlebih dahulu diubah menjadi kawasan hutan khusus penggunaan lain,” katanya.

Mantan Rektor Unsyiah, Prof Abdi Abdul Wahab mengatakan sebenarnya proses pencarian lahan untuk perluasan kampus Unsyiah sudah dimulai sejak 2003, namun usaha tersebut belum terwujud.

Ia menjelaskan pembangunan kampus baru untuk Unsyiah merupakan sebuah investasi yang cukup besar bagi Aceh bahkan Indonesia dalam melahirkan sumber daya manusia berkualitas di masa mendatang.

Baca juga: Stanford University buka kelas di Unsyiah

Baca juga: Dubes Korsel resmikan “Korea Corner” di Unsyiah

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019