Rp205 miliar untuk kesejahteraan guru agama

Semarang (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi (IPemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp205 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan guru agama pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal sehingga bisa membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter.

“SDM Jateng perlu ditingkatkan, salah satu upayanya adalah meningkatkan kesejahteraan para pengajar keagamaan di madrasah diniyah, TPQ, maupun pondok pesantren,” kata Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen di Semarang, Rabu.

Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu, pendidikan agama memiliki sumbangsih besar terhadap negara, mulai sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang dan dengan peningkatan penghasilan para pengajar keagamaan, menandakan pemerintah memperhatikan pendidikan maupun para guru agama di berbagai lembaga pendidikan.

Dia ingin seluruh guru agama mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk soal kesejahteraan dan pendapatannya sehingga mampu mengajarkan dengan baik dan tepat tentang Islam yang rahmatan lilalamin.

Wagub berharap, dengan adanya insentif untuk guru madrasah diniyah, TPQ, atau guru-guru pendidik agama lain, maka kualitas pendidikan di Jateng kian meningkat sehingga para peserta didik tidak hanya memahami Islam secara agama, melainkan juga mempraktekkan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pemberian insentif pengajar keagamaan, Pemprov Jateng juga memberikan kesempatan bagi anak-anak penghafal Alquran untuk mendapatkan bantuan di bidang pendidikan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan di bidang keagamaan, mulai 2019 Pemprov Jateng akan memberikan bantuan insentif pengajar bagi guru, serta ustad, dan ustadzah madin dan pondok pesantren sebanyak 171.131 orang dengan total anggarannya Rp205 miliar.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemprov Jateng antara lain, validasi data penerima di semua kabupaten yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Biro Kesra, Kanwil Kementerian Agama, dan Tim Santri Gayeng.*

Baca juga: Menag pimpin doa untuk guru korban musibah

Baca juga: Anies: Guru agama garda terdepan jaga keutuhan bangsa

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Fasilitator harus permudah masyarakat miliki hunian tetap

(Antara)- Korem 162 Wirabhakti membentuk operasi teroterial rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa Lombok. Yang dimaksudkan guna memempercepat produktivitas penanganan korban gempa.  Di Mana melibatkan personel TNI, dan  warga sipil yang telah dilatih dan diberikan pembekalan sebagai tenaga fasilitator pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak gempa.

Legislator minta Pemprov Sulteng dukung penghentian pembangunan huntara

Palu (ANTARA News) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mendukung gerakan stop pembangunan hunian sementara.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, Yahdi Basma di Palu, Selasa menyatakan, lebih tepat bila dana pembangunan huntara diuangkan, lalu diberikan secara cuma-cuma kepada korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

“Yang paling tepat jika Pemprov Sulteng dan DPRD satu sikap meminta Kementerian PUPR agar pembangunan huntara distop saja dan dananya diuangkan. Itu yang saya rasa paling tepat,” katanya.

Yahdi mengaku langkah tersebut diambil setelah menerima aspirasi dan tuntutan warga Kelurahan Balaroa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Likuifaksi Balaroa di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (14/1).

Menurut Yahdi, pembangunan huntara di tiga daerah terdampak bencana 28 September 2018 sepenuhnya kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan pemerintah provinsi apalagi pemerintah kabupaten dan kota.

“Pemerintah Pusat tidak akan serta merta mengubah kebijakannya jikalau sikap pemerintah daerah itu berbeda. Tapi kalau sama, ya, alasan apalagi. Tugas negara untuk memenuhi kebutuhan warganya,” ucap politikus Partai Nasdem di DPRD Sulteng itu.

Senada dengan Yahdi, Anggota Komisi II DPRD Sulteng Erwin Lamporo siap mendorong dan membantu warga agar tuntutan tersebut dipenuhi.

“Kami berdiri bersama bapak ibu karena bapak-bapak sudah kehilangan harta bendanya dan kehilangan keluarganya. Jangan sampai lagi kehilangan harapannya,” kata Erwin disambut tepuk tangan dukungan warga.

Bahkan DPRD Sulteng lanjut Erwin siap turun ke jalan bersama Pemprov Sulteng bilamana permintaan tersebut tidak didengar dan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.

“Saya sudah berjanji dengan Pak Reo (Wakil Ketua DPRD Palu) dan Pak Barto (Kepala BPBD Sulteng), kita akan memberikan informasi per 15 hari. Kalau nanti apa yang kita minta mentok maka kita turun ke jalan sama-sama,” kata Erwin Lamporo.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng Bartolomeus Tandigala menyarankan agar mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat dulu.

Jika permintaan tersebut telah dikomunikasikan dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah maka selanjutnya pemerintah daerah setempat akan menyampaikan kepada pemerintah provisi.

“Kalau ada keinginan masyarakat seperi itu dikomunikasikan dulu lewat pemerintah daerah setempat yakni pemerintah kota. Kemudian ke pemerintah provinsi kemudia kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar dia.*

Baca juga: Gubernur Sulteng diminta revisi SK relokasi korban bencana

Baca juga: Korban bencana di Balaroa tolak hunian sementara

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MER-C sampaikan perkembangan RS Persahabatan Indonesia-Myanmar kepada Menlu

Jakarta (ANTARA News) – Organisasi relawan kesehatan “Medical Emergency Rescue Committee” (MERC) Indonesia di Jakarta, Selasa bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk menyampaikan perkembangan Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Myanmar.

Menlu didampingi Direktur Timur Tengah Kemenlu Sunarko dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Menlu Ronny P Yuliantoro, menerima anggota Presidium MER-C Indonesia dr Sarbini Abdul Murad, didampingi Manajer Operasional MER-C Rima Manzanaris dan relawan senior MER-C Luly Larissa Agiel, di ruang kerjanya di Pejambon.

“Bantuan Kemenlu dalam proses pembangunan RS di Myamnar sangat luar biasa yang kami rasakan,” kata Sarbini Abdul Murad, dokter Indonesia pertama yang berhasil masuk ke garis depan Gaza saat konflik Palestina-Israel pada 2008-2009 itu.

Karena itu, pihaknya — yang secara kolaboratif dikerjakan bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) — dengan dukungan pemerintah Indonesia dan Myanmar itu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kemenlu.

Menlu Retno Marsudi dalam diskusi dengan tim MER-C itu menyampaikan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla — yang juga menjabat Ketua Umum PMI — memberikan arahan dan usulan nama RS tersebut nantinya adalah “Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Myanmar”.

“Hari ini kita cocok-cocokkan data. Di New York, AS, akan ada debat mengenai Myanmar, pada 22 Januari nanti. Indonesia akan menekankan aspek kemanusiaan, dan masukan dari MER-C hari ini akan saya jadikan informasi,” kata Menlu.

Kepada Menlu, Sarbini memaparkan bahwa perkembangan pembangunan RS tersebut, hingga akhir Desember 2018 sudah mencapai lebih dari 70 persen.

“Mudah-mudahan bisa segera dirampungkan sehingga targetnya pada Februari 2019 bisa diresmikan Wapres Jusuf Kalla,” kata dokter putra asli Aceh itu.

Ia juga menjelaskan pada Kamis (13/12/2018),  Wapres Jusuf Kalla menerima MER-C di Kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Kepada Wapres dilaporkan perkembangan RS yang sudah dibangun sejak November 2017 itu dengan segala kendala dan dinamika yang muncul di lapangan, termasuk melesetnya target penyelesaian pembangunan, mengingat lokasinya berada di daerah konflik.

Area pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) yang luasnya lebih dari 7.000 meter persegi berada di Myaung Bwe Village, Mrauk U Township, Rakhine State, Myanmar itu, menurut Sarbini, menghabiskan dana di kisaran Rp28-Rp30 miliar.

Dalam pengerjaan pembangunan RS itu, tenaga kerja yang dilibatkan adalah dari beragam unsur, baik dari kalangan umat Muslim dan Buddha di negara itu.

Dikemukakannya bahwa RS tersebut nantinya mirip seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) strata purnama, yakni dengan akreditasi tertinggi. 

Pembangunan RS itu hanya diperbolehkan setingkat puskesmas purnama oleh Pemerintah Myanmar karena Rakhine State masih rawan konflik. 

Walaupun hanya setingkat puskesmas strata purnama, di RS tersebut sudah memiliki ruang radiologi, dua ruang bedah, dan sebanyak 32 tempat tidur, demikian Sarbini Abdul Murad.

Baca juga: Wapres. Indonesia bangun RS Walubi dan Mer-C di Myanmar

Baca juga: Kompleks dokter RS Indonesia di Rakhine mulai dibangun

Baca juga: Dokter di RS Indonesia Myanmar akan belajar ke RI
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kisah keberhasilan dan manfaat perhutanan sosial

ANTARA TV- Program perhutanan sosial baru terealisasi 20 persen dari target. Seofrang inisiator perkebunan kopi, Tosca Santoso, mengangkat keberhasilan program perhutanan sosial di lima wilayah dalam bunu “Lima Hutan, Satu Cerita” dalam upaya mempercepat program perhutanan sosial.

Beras dan rokok sumbang kemiskinan terbesar Kaltim

Samarinda (ANTARA News) – Beras dan rokok kretek filter menjadi penyumbang kemiskinan terbesar warga Provinsi Kalimantan Timur dari total jumlah penduduk miskin sebanyak 222.390 jiwa atau sebesar 6,06 persen, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

“Kemiskinan sebanyak 222.390 orang itu diakibatkan oleh peranan dua hal, yakni belum mampu mencukupi kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Atqo Mardiyanto di Samarinda, Selasa.

Adapun peran pertama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kaltim adalah komoditas beras, yakni menyumbang 15,80 persen bagi penduduk di perkotaan dan sebesar 17,87 persen bagi penduduk yang tinggal di perdesaan.

Pengaruh kedua adalah rokok kretek filter, yakni sebesar 9,07 persen di daerah perkotaan dan sebesar 17,54 persen bagi penduduk di perdesaan.

Peranan ketiga adalah daging sapi dengan andil 5,48 persen bagi penduduk di perkotaan, kemudian komoditas daging ayam ras sebesar 4,21 persen bagi penduduk di perdesaan.

Disusul urutan ketiga adalah telur ayam ras dengan andil 4,81 persen bagi penduduk di perkotaan, kemudian sebesar 3,71 persen bagi penduduk di perdesaan.

Komoditas penyumbang tingkat kemiskinan urutan kelima adalah daging ayam ras untuk warga di perkotaan dengan andil 2,81 persen, kemudian ikan tongkol/tuna dengan andil 3,23 persen bagi warga di perdesaan.

Menurutnya, terdapat 15 komoditas makanan yang memberikan andil garis kemiskinan di Kaltim. Dari 15 itu, empat diantaranya memiliki kesamaan pola, sedangkan jenis makanan lainnya perannya berbeda antara perkotaan dan perdesaan, seperti mie instan, gula pasir, susu, tahu, tempe, dan lainnya.

Komoditas nonmakanan peyumbang garis kemiskinan di Kaltim juga ada 15 jenis, antara lain sabun cuci, pajak kendaraan bermotor, pakaian jadi laki-laki/perempuan dewasa, pakaian jadi anak-anak, perawatan, barang kecantikan, dan perlengkapan mandi.

Dari 15 komoditas itu, terdapat lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan nonmakanan di kota dan di desa, empat diantaranya terdapat persamaan, yaitu perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

“Untuk di perkotaan, perumahan memberikan andil 10,90 persen, bensin 4,36 persen, listrik 3,96 persen, dan pendidikan 2 persen. Sedangkan di perdesaan adalah perumahan menyumbang 12,11 persen, bensin 3,12 persen, listrik 2,83 persen, dan pendidikan berandil 1,07 persen,” kata Atqo.*

Baca juga: BPS catat penduduk miskin terus turun jadi 9,66 persen

Baca juga: BPS: Persentase jumlah penduduk miskin kawasan timur tinggi

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dewan Pers dorong pejabat lebih dekat wartawan tangkal hoaks

Surabaya (ANTARA News) – Dewan Pers mendorong para pejabat atau instansi-instansi di pemerintahan agar memberi ruang yang lebih terbuka bagi wartawan demi memudahkan komunikasi, khususnya dalam rangka menangkal maraknya kabar bohong atau hoaks di media sosial.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo di Surabaya, Selasa, menilai literasi masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mayoritas belum tahu cara menggunakan media sosial dengan semestinya yang sebenarnya dapat memaslahatkan banyak orang.

“Media sosial oleh masyarakat Indonesia masih digunakan untuk hal-hal yang negatif sehingga banyak orang menjadi korbannya,” katanya kepada wartawan, usai menjadi pembicara kegiatan dialog bertajuk Santun Bermedia 2019, Menyongsong Pesta Demokrasi dengan Bermartabat, yang berlangsung di Kampus Universitas Airlangga.

Stanley bahkan menyesalkan banyak pejabat yang justru terpancing dan ikut mengomentari hoaks yang berkembang di media sosial.

Menurut dia, para pejabat mestinya mengakrabkan diri dengan wartawan agar lebih mudah menjalin komunikasi, khususnya untuk menangkal hoaks yang berkembang di media sosial.

“Biarlah media sosial itu berada di dunianya sendiri yang kita di Indonesia belum punya pengawasnya. Kita cuma punya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang penegak hukumnya adalah Kepolisian Republik Indonesia,” ucapnya.

Stanley menyatakan masih percaya berita-berita bohong yang belakangan kian berkembang pesat di media sosial bisa ditangkal dengan memperkuat jurnalisme.

“Teman-teman wartawan kami dorong untuk memperkuat jurnalisme, yaitu menyampaikan informasi dengan menghadirkan fakta. Santun bermedia itu sebenarnya hanyalah ungkapan semata. Sesungguhnya bahasa jurnalistik boleh keras. Kritik di media massa boleh tidak santun. Tapi yang paling esensi adalah harus faktual,” tuturnya.

Baca juga: Tokoh pers nilai kebebasan pers Indonesia belum merata

Baca juga: Reformasi berjalan namun diakui belum sempurna
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir hanyutkan beberapa orang di Goyage, Tolikara

Jayapura (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua menyatakan hujan deras yang turun dalam dua pekan terakhir membuat air sungai meluap dan membanjiri Kampung Dugi, Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara, Papua, Senin (14/1) sekitar pukul 01.00 WIT, serta menghanyutkan lima warga.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Welliam R. Manderi di Jayapura, Selasa malam (16/1), mengatakan dari lima warga yang hanyut baru dua orang yang ditemukan yakni Akiton Kogoya (12) dan Akis Wenda (9).

“Tiga orang lainnya belum dapat ditemukan,” katanya.

Welliam menambahkan ketiga orang yang belum ditemukan yakni Akitera Kogoya (3 bulan) serta Akina Wenda (38) dan Kiwena Murib (25).

Banjir juga berdampak pada beberapa rumah, satu sarana ibadah, satu sarana kesehatan, satu sarana perkantoran, lima hektare lahan pertanian, satu bangunan lain dan 15 ternak. Selain itu banjir memaksa 140 warga mengungsi.

BPBD telah melaporkan kejadian banjir bandang ke Bupati Tolikara dan berkoordinasi dengan BPBD serta aparat TNI dan Polri setempat guna mencari warga yang dilaporkan hilang akibat banjir serta menyalurkan bantuan bagi korban banjir.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal di Jayapura mengatakan Bripka Abdul Haris pada Selasa (15/1) memimpin pencarian korban banjir yang hanyut namun belum berhasil menemukan mereka.

Dia mengatakan selain membantu pencarian korban, anggota Brimob dan Polres Tolikara menyalurkan bantuan ke warga terdampak banjir di daerah yang harus dijangkau dengan berjalan kaki sekitar dua jam karena jalanan rusak akibat banjir.

Mobil belum bisa melintas akibat rusaknya jalan akibat banjir yang melanda kawasan tersebut, kata Kombes Kamal. 

Baca juga: Sebagian wilayah Kota Jayapura kebanjiran
Baca juga: 24 kampung di pingiran Danau Sentani terendam

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jumlah warga miskin di pedesaan turun 1,29 juta

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) – Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan jumlah warga miskin di pedesaan turun hingga 1,29 juta dalam satu tahun terakhir.

“Angka penurunan warga miskin periode 2017-2018 mencapai 1,82 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 1,29 juta jiwa merupakan warga dari desa,” katanya saat mengunjungi Sukabumi, Selasa.

Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah tahun 2018 untuk pertama kalinya berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang angkanya belum pernah di bawah 10 persen.

Penurunan angka kemiskinan itu, menurut dia, menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan seperti penyaluran Dana Desa yang meningkatkan pembangunan di pedesaan.

“Berbeda di tahun sebelumnya, Presiden menginginkan untuk tahun ini agar Dana Desa yang salurkan untuk digunakan lebih kepada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, tidak lagi kepada pembangunan infrastruktur,” kata Eko.

Guna mengawal pemanfaatan Dana Desa, ia menjelaskan, kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Baca juga:
2,06 juta jiwa lepas dari kemiskinan
BPS catat penduduk miskin terus turun jadi 9,66 persen

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres kutip Gibran gambarkan perbedaan budaya Asia

Kamboja (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutip pepatah Kahlil Gibran untuk menggambarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan sosial dan budaya, khususnya yang ada di negara-negara Asia.

“Ijinkan saya mengutip Kahlil Gibran, biarlah perbedaan budaya di antara kita menjadi laut yang bergerak di antara pantai jiwamu. Ada banyak kesamaan di budaya kita yang perlu dikembangkan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Wapres saat memberikan sambutan dalam Gala Dinner upacara peluncuran Dewan Kebudayaan Asia (ACC) di Siem Reap, Kamboja, Selasa malam.

Kebudayaan merupakan hasil usaha keras manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, sehingga negara-negara di kawasan Asia memiliki kekayaan budaya yang beragam sebagai identitas kekayaan bangsa, katanya.

Sebagai benua dengan kekayaan budaya terbanyak, Asia telah memainkan peran penting dalam kemajuan sosial, budaya dan peradaban dunia, kata JK.

“Sebagai negara-negara di kawasan Asia, dari Rusia sampai Australia, dari Jepang sampai Turki, kita tidak hanya berbagi banyak kesamaan tetapi juga beragam perbedaan,” katanya.

Oleh karena itu, Wapres berpesan kepada para menteri dan pejabat negara Asia yang hadir dalam acara tersebut untuk bersama-sama menjaga persatuan kawasan di tengah perbedaan karakter masyarakat, sosial dan budaya.

“Perbedaan seharusnya menyatukan kita, bukannya malah memisahkan,” tambahnya.

Dalam acara Gala Dinner peluncuran ACC tersebut, Wapres JK dianugerahi penghargaan kehormatan sebagai pendiri sekaligus tokoh bijak yang berperan dalam pembentukan Dewan Kebudayaan Asia tersebut.

Dewan Kebudayaan Asia dibentuk sebagai lembaga afiliasi dari Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP), untuk mengembangkan kerja sama di bidang kebudayaan antara negara-negara di kawasan Asia.

Dewan Kebudayaan Asia mendorong dialog yang berkelanjutan antara penerima hibah dan seniman, serta cendekiawan melalui jaringan individu yang dinamis dan kuat di antara lintas disiplin dan di seluruh dunia.

“Pembentukan ACC ini tentu agar kita juga peduli membicarakan masalah-masalah budaya dan agama supaya ini mempererat hubungan antarnegara Asia, khususnya dengan partai-partai,” ujarnya.

Baca juga: Wapres JK lakukan kunjungan kerja ke Kamboja

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres berharap Dewan Kebudayaan Asia perkuat kerja sama kawasan

Siem Reap, Kamboja (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Dewan Kebudayaan Asia (Asian Cultural Council/ACC) dapat memperkuat dan meningkatkan kerja sama negara-negara di kawasan Asia.

“Saya berharap ACC ini dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara di Asia, dalam hal tata kelola budaya dan pembangunan berkelanjutan,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara jamuan makan malam peluncuran ACC di The Elephant Terrace, Angkor Park, Siem Reap, Selasa malam.

Pembentukan Dewan Kebudayaan Asia, yang berafiliasi dengan forum partai politik se-Asia, Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP), juga diharapkan dapat menjaga perdamaian dan kesatuan di antara negara-negara kawasan.

Dengan adanya dewan khusus yang menangani kebudayaan di Asia, negara-negara di kawasan dapat mempromosikan budaya bangsanya sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari perkembangan sektor pariwisata.

“Saya berharap Dewan Kebudayaan Asia ini juga dapat mempromosikan identitas negara-negara di Asia yang penuh damai, toleran, saling peduli. Karena semua itu sangat penting untuk membangun kembali peradaban dunia yang lebih damai,” kata Wakil Presiden.

“Melalui perbedaan tersebut, kita dapat saling mengerti dan memahami satu sama lain. Tentu ini merupakan upaya penting untuk menuju kawasan yang sejahtera dan harmonis. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari upaya kerja keras yang mulia ini,” ia menambahkan.

Dalam acara peluncuran ACC tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima penghargaan kehormatan sebagai pendiri sekaligus tokoh bijak yang berperan dalam pembentukan Dewan Kebudayaan Asia.

Dewan Kebudayaan Asia dibentuk sebagai lembaga afiliasi ICAPP) untuk mengembangkan kerja sama di bidang kebudayaan antara negara-negara di kawasan Asia.

Dewan Kebudayaan Asia mendorong dialog yang berkelanjutan antara penerima hibah dan seniman, serta cendekiawan melalui jaringan lintas disiplin dan di seluruh dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi situs warisan dunia UNESCO, Angkor World, di Siem Reap, Kamboja, Selasa (15/1/2019). (Biro Pers Setwapres)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Operasi terhadap Titi Wati berjalan lancar

Palangka Raya (ANTARA News) – Operasi bariatrik atau mengurangi ukuran lambung yang dilaksanakan oleh tim medis gabungan dari Bali dan RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah, terhadap wanita penderita obesitas, Titi Wati, berjalan lancar.

“Titi Wati kini sudah sadar dan berada di ruang Intensive Care Unit (ICU), untuk pengawasan ketat selama 1×24 jam ke depan. Kita mendoakan agar kondisi beliau usai menjalani operasi baritrik tetap stabil,” kata Direktur RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya Yayuk Indriarti usai operasi kepada media di Palangka Raya, Selasa.

Wanita yang memiliki berat 220 kilogram tersebut, nantinya akan menjalani program tata laksana jangka panjang. Di antaranya intervensi gizi, rehabilitasi medik serta intervensi penyakit dalam untuk mengendalikan kadar gula darah untuk mencapai Body Mass Index (BMI) yang diinginkan.

“Dokter juga akan intervensi volume makan, sehingga semuanya stabil dan aman,” kata Yayuk.

Sementara Kepala Tim bedah operasi bariatrik Titi Wati, dr Gede Eka Rusdi Antara menjelaskan, dalam operasi yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yaitu pemotongan lambung sekitar 50 sampai 60 persen dari lambung pasien.

“Tindakan yang kami lakukan adalah bukan operasi memotong lemak, tetapi memotong bagian lambung pasien. Sampai saat ini apa yang tim inginkan berjalan sesuai dengan rencana,” katanya.

Mengenai kesulitan dalam penanganan tersebut disebutkan sangat tinggi, karena posisi perut yang sangat besar dan bertumpuk lemak menjadi kendala. Hanya saja hal tersebut bisa diatasi sesuai dengan pengalaman tim yang juga pernah menangani permasalahan serupa.

Gede menambahkan, untuk efek dari operasi bariatrik ini memang akan berpengaruh bagi pasien. Pengaruhnya adalah penurunan berat badan yang diperkirakan dari 15 sampai 25 kilogram per bulannya.

Penurunan secara drastis pada berat tubuh justru tidak diinginkan, sebab dapat mengganggu fungsi yang ada di dalam tubuh, ujarnya.

“Operasi yang dilakukan saat ini adalah tahap awal, selanjutnya akan ada operasi bypass (tindakan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner) dari lambung ke usus. Namun akan dilaksanakan setelah Body Mass Index (BMI) pasien mencapai kondisi yang diinginkan,” demikian Gede.

Baca juga: 16 dokter dikerahkan operasi perempuan berbobot ratusan kilogram
Baca juga: Pemerintah Palangka Raya siapkan bantuan bagi perempuan berbobot 350 kg

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah sempurnakan peta jalan pendidikan vokasi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah terus menyempurnakan peta jalan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita terus melakukan konsolidasi dan pemetaan dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi,” kata Hanif seusai rapat koordinasi tentang pendidikan vokasi di Jakarta, Selasa (15/1).

Hanif menjelaskan peta jalan pendidikan vokasi antara lain dibutuhkan untuk menyediakan tenaga kerja ahli sesuai dengan kebutuhan industri.

“Jangan sampai misalnya kita didik orang setelah keluar tidak dipakai di dunia kerja, karena sudah tidak relevan program studi atau kejuruannya,” katanya.

Penyempurnaan peta jalan pendidikan vokasi juga meliputi penyesuaian kembali kurikulum program kejuruan atau program studi dengan perkembangan zaman.

“Kita juga masih memetakan kekuatan dari masing-masing kementerian/lembaga untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Termasuk sektor prioritas dan provinsi unggulan dari sisi kewilayahan,” tambah Hanif.

Namun dia belum mau mengungkapkan waktu penerbitan peta jalan pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Baca juga:
Hadapi Industri 4.0, Kepala Bappenas akan perkuat pendidikan vokasi
Kemenperin anggarkan Rp1,78 triliun untuk pendidikan vokasi industri

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019