Wapres sebut perbedaan dan toleransi di Indonesia telah teruji

Kamboja (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan perbedaan budaya, suku bangsa, agama dan ras dan sikap toleran di Indonesia telah teruji menjadi alat untuk mempersatukan masyarakatnya, kata Wapres di hadapan perwakilan negara-negara Asia di Siem Reap, Kamboja, Selasa malam.

“Indonesia adalah negara dengan perbedaan budaya telah diuji dan terbukti mempersatukan. Melalui toleransi dan moderasi, kami berhasil mengembangkan budaya yang sangat kaya, budaya Indonesia yang mencerminkan pencerahan budaya dan agama,” kata JK saat memberi sambutan dalam Gala Dinner peluncuran Dewan Kebudayaan Asia di The Elephant Terrace, Angkor Park, Siem Reap, Kamboja, Selasa malam.

Sebagai negara dengan lebih dari 300 etnis, 748 bahasa dan enam agama resmi,  Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dengan mengedepankan toleransi, kata JK.

“Indonesia mengakui perbedaan budaya, sekaligus menekankan pentingnya persatuan sebagai cerminan dari semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres berharap prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga berlaku di kawasan Asia yang memiliki beragam budaya dan karakter bangsa.

Dengan diluncurkannya Dewan Kebudayaan Asia atau Asian Cultural Council (ACC), JK berharap kerja sama dan persatuan di antara negara-negara Asia dapat terjaga dan meningkat di masa mendatang.

“Pembentukan ACC ini tentu agar kita juga ‘care’ (peduli) membicarakan masalah-masalah budaya, agama, supaya ini mempererat hubungan antarnegara Asia, khususnya dengan partai-partai,” kata Wapres JK.

Melalui pendekatan budaya, JK mengatakan pembangunan Asia akan mengalami peningkatan, khususnya dalam hal penjagaan perdamaian.

“Fokusnya bagaimana budaya mengikat kita, sehingga timbul peningkatan perdamaian, membangun kembali wilayah Asia ini sebagaimana kemajuannya kembali,” ujar Wapres.
 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) menghadiri peluncuran Asian Cultural Council (ACC) di Sokha Seam Reap Convention Center, Kamboja, Selasa. (Biro Pers Setwapres)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

2,06 juta jiwa lepas dari kemiskinan

Jakarta (ANTARA News) – Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Joko Widodo terbukti efektif karena mampu membebaskan 2,06 juta jiwa dari zona kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun.
 
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2018 turun menjadi 25,67 juta jiwa.
 
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan penurunan tingkat dan jumlah orang miskin per September 2018 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya.
 
“Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.

BPS mengumumkan tingkat kemiskinan sebesar 9,66 persen per September 2018. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kondisi September 2017, yakni 10,12 persen.
 
Arif melanjutkan, pemerintah bertekad kuat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan terus meningkatkan besaran anggaran perlindungan sosial, sebagai komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Pada 2015 anggaran perlindungan sosial sebesar Rp249,7 triliun. Sementara itu, pada 2018, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp291,7 triliun atau meningkat sebesar 16,82 persen.
 
Anggaran tersebut disalurkan melalui beragam program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra (bantuan pangan non-tunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah dan Kesehatan, serta Kredit Usaha Rakyat.
 
Selain melalui berbagai program yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, salah upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan menjaga stabilitas harga pangan yang ditunjukkan dengan nilai inflasi yang terus terjaga selama empat tahun terakhir.
 
“Dapat dibayangkan apabila kebijakan dan komitmen ini terus berlangsung. Berapa banyak jiwa yang bisa terlepas dari kemiskinan dan ini menjadi fokus utama ke depannya,” jelas Arif.
 
Meskipun demikian, sambungnya, pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan. Beberapa permasalahan yang ada seperti pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan ketepatsasaran program bagi rakyat miskin.
 
“Melakukan pengawasan dan evaluasi sistem penentuan target penerima program bantuan sosial juga perlu untuk dijalankan sehingga tata kelola bisa berjalan berkesinambungan,” ucapnya.

Baca juga: Presiden Jokowi optimistis angka kemiskinan capai satu digit
Baca juga: Jokowi berupaya terus turunkan angka kemiskinan

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MER-C sebut RS Persahabatan Indonesia-Myanmar sudah 70 persen

Jakarta (ANTARA News) – Organisasi relawan kesehatan Medical Emergency Rescue Committee (MERC) Indonesia, Selasa, di Jakarta, mengungkapkan, perkembangan pembangunan Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Myanmar hingga akhir Desember sudah mencapai lebih dari 70 persen.

“Mudah-mudahan bisa segera dirampungkan sehingga targetnya pada Februari 2019 bisa diresmikan Wapres Jusuf Kalla,” kata anggota Presidium MER-C Indonesia dr Sarbini Abdul Murad, didampingi Manajer Operasional MER-C Rima Manzanaris dan relawan senior MER-C Luly Larissa Agiel, di Jakarta, Selasa, usai bertemu Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Menlu saat menerima mereka didampingi Direktur Timur Tengah Kemenlu, Sunarko dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Menlu, Ronny P Yuliantoro.

Menurut dokter putra asli Aceh itu tujuan bertemu Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk menyampaikan perkembangan Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Myanmar.

“Bantuan Kemenlu dalam proses pembangunan RS di Myamnar sangat luar biasa yang kami rasakan,” kata Sarbini Abdul Murad, dokter Indonesia pertama yang berhasil masuk ke garis depan Gaza saat konflik Palestina-Israel pada 2008-2009.

Karena itu, pihaknya dengan dukungan pemerintah Indonesia dan Myanmar itu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kemenlu.

Menlu Retno Marsudi dalam diskusi dengan tim MER-C itu menyampaikan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan dan usulan nama RS tersebut nantinya adalah “Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Myanmar”.

“Hari ini kita cocok-cocokkan data. Di New York, AS, akan ada debat mengenai Myanmar, pada 22 Januari nanti. Indonesia akan menekankan aspek kemanusiaan, dan masukan dari MER-C hari ini akan saya jadikan informasi,” kata Menlu.

Ia juga menjelaskan pada Kamis (13/12/2018),  Wapres Jusuf Kalla menerima MER-C di Kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Kepada Wapres dilaporkan perkembangan RS yang sudah dibangun sejak November 2017 itu dengan segala kendala dan dinamika yang muncul di lapangan, termasuk melesetnya target penyelesaian pembangunan, mengingat lokasinya berada di daerah konflik.

Area pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) yang luasnya lebih dari 7.000 meter persegi berada di Myaung Bwe Village, Mrauk U Township, Rakhine State, Myanmar itu, menurut Sarbini, menghabiskan dana di kisaran Rp28-Rp30 miliar.

Dalam pengerjaan pembangunan RS itu, tenaga kerja yang dilibatkan adalah dari beragam unsur, baik dari kalangan umat Muslim dan Buddha di negara itu.

Dikemukakannya bahwa RS tersebut nantinya mirip seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) strata purnama, yakni dengan akreditasi tertinggi. 

Pembangunan RS itu hanya diperbolehkan setingkat puskesmas purnama oleh Pemerintah Myanmar karena Rakhine State masih rawan konflik. 

Walaupun hanya setingkat puskesmas strata purnama, di RS tersebut sudah memiliki ruang radiologi, dua ruang bedah dan sebanyak 32 tempat tidur, demikian Sarbini Abdul Murad.

Baca juga: Wapres. Indonesia bangun RS Walubi dan Mer-C di Myanmar

Baca juga: Kompleks dokter RS Indonesia di Rakhine mulai dibangun

Baca juga: Dokter di RS Indonesia Myanmar akan belajar ke RI
 

Pewarta: Andi Jauhary
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim SAR temukan jenazah empat santri yang tenggelam di Ponorogo

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA News) – Tim Pencarian dan Pertolongan (Search And Rerscue/SAR) sudah menemukan jenazah empat santri Pondok Pesantren Hudatul Muna yang tenggelam di Sungai Tempuran, Kabupaten Ponorogo.

Kepala Polres Ponorogo AKBP Radiant di Ponorogo, Selasa, mengatakan pada Selasa sekitar pukul 17.15 WIB tim SAR menemukan jenazah santri bernama Bambang Irawan(16), warga Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Pacitan; dan Ahmad Qoirul Huda (14), warga Desa Senepo, Slahung, Ponorogo.

“Kedua jenazah tersebut diketahui tim SAR saat mengapung ke permukaan air sungai dalam kondisi berpelukan,” kata Radiant, menambahkan petugas menambahkan jenazah kedua santri sekitar empat meter dari lokasi awal tenggelamnya korban.

Pada Selasa siang pukul 11.00 WIB, Tim SAR menemukan jenazah Ahmad Ansori (15), warga Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, tak jauh dari lokasi awal mereka tenggelam.

Sementara jenazah satu santri lainnya, Miftahul Huda (14) yang berasal dari Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, ditemukan pada Senin (14/1) sore.

Keempat santri Pondok Pesantren Hudatul Muna itu tenggelam saat mandi dan bermain di sungai yang berada sekitar satu kilometer dari lingkungan pondok pada Senin (14/1).

Baca juga:
Empat santri Ponorogo tenggelam di sungai
SAR temukan jenazah dua santri Ponorogo yang tenggelam

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hariman sebut Indonesia butuh pemimpin mengerti hakikat demokrasi

Jakarta (ANTARA News) – Aktivis Malapetaka 15 Januari (Malari) Hariman Siregar menilai Indonesia butuh pemimpin yang mengerti bahwa demokrasi dijalankan bukan hanya prosedural namun hakikatnya menyejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan.

“Indonesia perlu orang yang mengerti hakikat demokrasi, bukan semata prosedural,” kata Hariman dalam pidatonya di acara peringatan 45 tahun Malari, di Cikini, Jakarta, Selasa malam.

Dia mengatakan, pemimpin Indonesia harus tahu bahwa lawan dari demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat karena tidak bagus bagi demokrasi itu sendiri.

Hariman menceritakan, 45 tahun dirinya bersama para aktivis Malari menentang konsep pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan namun melupakan pemerataan sehingga tidak ada artinya.

“Saat itu kami ingin tunjukkan kalau undang modal asing jangan untuk hal sepele. Selain itu kami sadar bahwa tidak bisa pertumbuhan dibiayai dengan utang dan pertumbuhan yang ingin dicapai tanpa berpihak pada orang miskin,” ujarnya.

Dia juga mengkritik bahwa meskipun Indonesia menganut demokrasi, namun sikap yang ditunjukkan masyarakat khususnya para elit tidak demokrat yaitu ketika kalah tidak mau mengakui kekalahannya.

Karena itu menurut dia, Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 menjadi pertaruhan apakah pasangan calon dan para pendukungnya yang kalah mau mengakui kekalahannya.

“Masa kita tidak bisa menjadi negara yang besar di Asia Tenggara, sehingga kalau begini terus, benar juga Indonesia bisa bubar. Namun saya yakin Indonesia tidak bubar karena bisa mengatasi persoalannya,” katanya.

Hariman menilai proses demokrasi dan pembangunan yang berjalan di Indonesia jangan sampai dibajak dengan uang.

Dia selalu berpikir ada pemimpin yang tulus, ikhlas dan tidak bisa dipengaruhi orang-orang di sekitarnya.

“Ada sebuah studi di 2013 menyebutkan bahwa di tahun 2025 Indonesia bisa menjadi negara kategori ‘middle class income’ namun syaratnya pertumbuhan kita 8 persen dan saat ini kita baru 4-5 persen,” ujarnya.

Karena itu dia menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada.

Baca juga: Demokrasi prosedural sulit lahirkan pemimpin transformatif
Baca juga: Wajah demokrasi lahirkan banyak “kelompok pendorong”
Baca juga: Mahfud MD: banyak pemimpin “kecanduan” kekuasaan

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPPT sudah rampungkan berbagai pengujian untuk LRT Jabodebek

Madiun, Jawa Timur (ANTARA News) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah merampungkan pengujian-pengujian untuk kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) yang dikembangkan PT INKA (Persero). 

Kepala Program LRT BPPT Barman Tambunan saat mengunjungi PT INKA (Persero) di Madiun, Selasa, mengatakan tim Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi BPPT telah melakukan uji sistem sirkulasi udara di dalam LRT supaya bisa memberikan rekomendasi terkait kenyamanan penumpang LRT.

“Rekomendasi desain terkait kebisingan dan vibrasi untuk kenyamanan selama perjalanan LRT telah dilakukan oleh Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika BPPT. Diharapkan penumpang dapat berkomunikasi dengan nyaman selama perjalanan di dalam LRT dan penduduk sekitar daerah yang dilewati LRT tidak terganggu kebisingan,” ujar dia.

Sementara Program Director (Chief Engineer) BPPT untuk LRT Mulyadi Sinung mengatakan dukungan BPPT dalam perkeretaapian saat ini utamanya untuk menyiapkan aspek keamanan desain teknologi LRT Jabodebek.

Aspek Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) akan menjadi titik perhatian. Terkait RAMS, menurut Sinung, BPPT menyoroti perihal Review, Validasi dan Verifikasi Desain dalam setiap langkah proses pengembangan teknis dan sistem kerja di dalam kereta api.

BPPT memberikan kontribusi secara teknis dalam perhitungan RAMS untuk komponen utama yang disepakati, antara lain Door System dan bogie.  

“Jadi selama proses rancang bangun dan rekayasa ini, maka Project Management pembuatan LRT, serta pengawasan terhadap Quality Process menjadi perhatian besar. Pengawasan Quality Process melalui fasilitas pengujian BPPT,” kata Sinung.

Sinung juga mengatakan bahwa dalam peninjauan kembali analisa numerik kekuatan struktur serta analisa crash worthiness LRT, BPPT mendapat dukungan penuh dari ITB. Keakuratan analisa numerik ini menjadi bahan awal sebelum pelaksanaan pengujian struktur oleh Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur BPPT.

Untuk mendapatkan kualitas pengelasan yang sesuai dengan standar internasional, BPPT bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), menghasilkan Welding Procedur Specification sebagai prasyarat bagi para pengelas INKA dalam melakukan pengelasan aluminium.

“Sedangkan dalam mendapatkan mask of car (tampak depan kereta) BPPT bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November  (ITS), termasuk dalam hal desain prototyping interior. Dengan demikian dapat diperoleh desain interior yang khas dan sesuai dengan ukuran dan profil manusia di Indonesia,” katanya.

Baca juga:
BPPT sebut INKA mampu produksi LRT dengan TKDN tinggi
BPPT sediakan lab uji limbah berbahaya

 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ASN-pegawai BUMD diajak Bupati Bogor shalat berjamaah di masjid

Mayolus Fajar Dwiyanto dan Muhammad Irwan Supriyadi

Cibinong, Jabar  (ANTARA News) – Bupati Bogor Ade Yasin mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Agung Baitul Faizin, di Komplek pemerintah setempat.

“Sudah ditertibkan surat edarannya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Surat edaran bernomor 541/261-Kesra tertanggal 14 Januari 2019,” kata Ade Yasin, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan alasan dikeluarkan surat edaran kepada para pegawai di Pemerintah Kabupaten Bogor untuk shalat berjamaah guna memakmurkan masjid dan meningkatkan iman dan taqwa para ASN di jajaran Pemkab Bogor.

Bupati juga mengimbau ke seluruh pegawai ASN dan non-ASN saat kumandang adzan terdengar segera menuju masjid untuk melaksanakan shalat fardhu (wajib) berjamaah.

“Kami harapkan para ASN dan pegawai BUMD bisa menjalankan surat edaran tersebut bagi yang beragama Muslim,” katanya.

Ia mengatakan Pemkab sekarang ini tengah memfokuskan wilayah “Bogor Beradab”, di mana telah dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Nomor 11 tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah.

Menurut dia, “Bogor Beradab”  ini dengan menambah jam pendidikan keagamaan untuk para siswa dan siswi dan Jumat mengaji kepada seluruh ASN.

Dikatakannya Perda Pendidikan Diniyah bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Bogor yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah seperti janjinya dalam kampanye yakni Bogor Beradab.

“Pendidikan Diniyah Takmiliyah sangat penting dan strategis guna membangun karakter umat Islam yang Qurani, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia,” kata Ade Yasin.

Baca juga: Pemkot Bogor ajak masyarakat laksanakan salat Istisqa

Baca juga: Bupati Tanah Datar keluarkan edaran aparatur shalat di masjid

Baca juga: Gubernur Banten keluarkan edaran gerakan shalat berjamah

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peluncuran buku Lima Hutan Satu Cerita

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika (kedua kiri) bersama Sekertaris Ditjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana (kedua kanan) dan Staf Khusus Bidang Perhutanan Sosial Perum Perhutani Amas Wijaya (kanan) memberikan pemaparan dalam diskusi Upaya Percepatan Program Perhutanan Sosial dan Peluncuran Buku Lima Tahun Satu Cerita oleh Tosca Santoso di Jakarta, Selasa (15/1/2019). Diskusi tersebut mengusung tema “Semangat Awal Tahun Percepatan Program Perhutanan Sosial”. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/pras.

Mendikbud minta sekolah proaktif data siswa tidak mampu

Jakarta (ANTARA News)- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar sekolah proaktif melakukan pendataan jumlah siswa yang tidak mampu di zonasinya.

“Kami minta sekolah untuk proaktif melakukan pendataan siswa-siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya  dari keluarga tidak mampu,” ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa.

 Sehingga begitu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu itu mendaftar di sekolah, sudah ada datanya.

 Penerimaan siswa baru pada 2019 untuk keluarga tidak mampu tidak lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), melainkan hanya dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

 Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020.

 Dia menjelaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

  “Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” tambah dia.

 Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Dalam PPDB itu, yang menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru bukanlah kualifikasi akademik namun jarak rumah peserta didik dengan sekolah.

 Dia meminta pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. 

Baca juga: Kemendikbud upayakan hapus sekolah favorit dengan zonasi
Baca juga: Kemendikbud luncurkan peraturan baru penerimaan siswa baru

Pewarta: Indriani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asosiasi rumah sakit swasta dorong anggotanya layani JKN

Jakarta (ANTARA News) – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyatakan selalu mendorong anggotanya melayani peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Pada dasarnya rumah sakit siap melayani JKN,” kata Kompartemen Jaminan Kesehatan Nasional ARSSI Fajaruddin Sihombing dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa.

Namun, ia mengatakan, rumah sakit membutuhkan empat hal penting untuk melayani peserta JKN yakni kecukupan pembiayaan, kecepatan pembiayaan, kepastian peraturan dan keberlangsungan pelayanan.

Masalahnya, menurut dia, keempat hal penting itu belum semuanya terjamin dalam pelaksanaan program JKN.

“Soal kepastian aturan saja, saat ini sering berubah-ubah,” ujarnya.

Selain memberi kepastian layanan kepada pasien JKN, keempat hal itu juga akan mendorong rumah sakit untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

“Dampaknya, investasi rumah sakit juga akan ikut naik dan berkembang,” katanya.

Baca juga:
PKJS UI: JKN masih salah dipahami
DJSN sarankan BPJS Kesehatan gaet perusahaan swasta

 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJS Kesehatan sebut iuran JKN harus dinaikkan

Jakarta (ANTARA News) – Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Budi Mohamad Arief mengatakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya bisa dinaikkan.

“Yang terbanyak adalah penerima bantuan iuran. Kalau iuran dinaikkan, maka akan memberikan porsi besar bagi BPJS Kesehatan,” kata Budi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan bila ada kenaikan iuran, maka juga bisa ada kenaikan tarif yang dibayarkan ke rumah sakit. Hal itu akan diatur Kementerian Kesehatan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Budi mengatakan pada 2018 BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp16 triliun. Dalam menghadapi defisit, maka ada tiga kemungkinan langkah yang diambil, yaitu menaikkan iuran, menurunkan layanan kesehatan dan dibantu oleh pemerintah.

“Yang sudah dilakukan saat ini adalah pemerintah memberikan bantuan Rp10 triliun secara bertahap. Namun, apakah BPJS Kesehatan akan selalu diselamatkan dengan cara seperti itu?” tuturnya.

Menurut Budi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tengah mengaudit BPJS Kesehatan dan sejumlah rumah sakit yang akan menjadi acuan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Perbaikan-perbaikan terus kami lakukan. Bagi kami, tidak ada kata JKN berhenti karena banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” katanya.

Budi menjadi salah satu narasumber dalam diskusi “Bergandengan Tangan Selamatkan Jaminan Kesehatan Nasional” yang diadakan Perkumpulan Prakarsa bekerja sama dengan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global PKJS UI.

Selain Budi, narasumber lainnya adalah Kompartemen JKN Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Fajaruddin Sihombing, Tenaga Ahli Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, Direktur Eksekutif Prakarsa AH Maftuchan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo.

Baca juga: PKJS UI: JKN masih salah dipahami
Baca juga: DJSN sarankan BPJS Kesehatan gaet perusahaan swasta

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakatobi dapat kuota 600 orang skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Kendari,  (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara membuka peluang lowongan kerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kuota mencapai 600 orang tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wakatobi, La Jumaddin di Kendari, Selasa mengatakan jajaran Pemkab Wakatobi membutuhkan 960 aparatur sipil negara (ASN).

“Penerimaan CPNS tahun 2018 sebanyak 300 orang cukup meringankan kebutuhan pegawai lingkup Pemkab Wakatobi. Kebijakan rekrutmen tenaga pegawai melalui skema P3K akan mengatasi kekurangan tenaga ASN,” kata Jumaddin.

BKPSDM sudah melayangkan surat ke organisasi perangkat daerah (OPD) meminta jumlah kebutuhan pegawai untuk mengikuti rekrutmen P3K sesuai mekanisme perundang-undangan yang ada.

“BKPSDM yang diberi amanah mengendalikan pegawai, dan sudah bersurat ke semua OPD untuk melaporkan kebutuhan sumber daya aparatur. Bahkan sampai ke tingkat ‘cleaning service’ (petugas kebersihan) bila perlu untuk kita rekrut di P3K nanti,” ujarnya.

Rekrutmen P3K, kata dia, memrioritaskan tenaga guru dan kesehatan dengan mekanisme penggajian sama dengan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau pelayanan OPD seperti kebersihan dan lainnya masih bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun guru dan tenaga kesehatan itu harga mati karena menyangkut cita-cita berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Tenaga pendidik dan para medis yang berstatus pegawai honorer akan dialihkan ke sistem P3K agar pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih optimal di daerah guna mendukung pendidikan bersinar dan kesehatan bersinar.

“Bagi peserta yang telah melewati ambang batas usia pun tetap bisa ikut tes berbasis Computer Assisted Tes (CAT), seperti halnya pola perekrutan CPNS,” demikian La Jumaddin.

Baca juga: 176 pimpinan daerah Asia Pasifik ikut pertemuan Wakatobi

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemensos luncurkan program “desaku menanti” di Karangasem Bali

Karangasem, Bali (ANTARA News) – Kementerian Sosial meluncurkan program “Desaku Menanti” di Banjar Muntigunung, Desa Tianyar Barat,  Kabupaten Karangasem, Bali, berupa bantuan rumah bagi eks gelandangan dan pengemis (gepeng).

“Konsep ini berangkat dari konsep gotong-royong. Maka konsepnya diberi nama Kesetiakawanan Sosial `Satya Dharma Giri Winangun`,” kata Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial, Sonny Manalu saat peluncuran program “Desaku Menanti” di Muntigunung, Karangasem, Bali, Senin.

Ia mengatakan ada 50 rumah yang dibangun untuk 50 kepala keluarga eks gelandangan dan pengemis dalam satu komplek perumahan dengan luas mencapai satu hektare.

Sonny mengatakan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan, dan gelandangan dan pengemis merupakan cermin dari kemiskinan sesungguhnya.

“Tidak ada negara maju, sejahtera, tapi rakyatnya mengemis dan menggelandang. Hal itu masih terjadi di Indonesia. Karena itulah pemerintah melalui program tersebut bertujuan mengentaskan masyarakat di bawah garis kemiskinan itu,” ujarnya.

Kemensos, kata Sonny, kemudian selanjutnya mencarikan jalan ke luar sebagai program konsep terpadu, terukur dan terintegrasi dengan pemerintah daerah.

“Saya sebut pogram ini adalah mencabut kemiskinan dari akarnya. Tahun 2013 program ini diluncurkan melibatkan enam unsur sekaligus,” ujarnya.

Dikatakan dia, ada lima daerah yang telah dibangun terkait program ini, di antaranya di daerah Pasuruan, Malang, Yogyakarta, Padang dan Banjar Muntigunung, Kabupaten Karangasem.

“Bantuan yang kami luncurkan meliputi bimbingan sosial, keterampilan. Untuk bangunan rumah bantuan yang diberikan sebesar Rp30 juta per unit. Kami juga memberikan peralatan rumah tangga senilai Rp1,5 juta. Termasuk juga jaminan hidup untuk tiga bulan sebesar Rp25 ribu per orang. Serta bantuan ekonomi produktif Rp5 juta per KK,” katanya.

Baca juga: Kemensos gandeng Kemenperin tingkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas
Baca juga: Mensos tinjau 40 rumah pembinaan “gepeng” Yogyakarta

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres kutip pepatah Kahlil Gibran gambarkan perbedaan budaya Asia

Siem Reap, Kamboja (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutip pepatah Kahlil Gibran untuk menggambarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan sosial dan budaya, khususnya yang ada di negara-negara Asia, kata Wapres saat menghadiri upacara peluncuran Dewan Kebudayaan Asia (ACC) di Siem Reap, Kamboja, Selasa malam.

“Izinkan saya mengutip Kahlil Gibran, biarlah perbedaan budaya di antara kita menjadi laut yang bergerak di antara pantai jiwamu. Ada banyak kesamaan di budaya kita, yang perlu dikembangkan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Wapres saat memberikan sambutan dalam Gala Dinner di The Elephant Terrace, Angkor Park, Siem Reap, Kamboja, Selasa malam.

Kebudayaan merupakan hasil usaha keras manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, kata JK, sehingga negara-negara di kawasan Asia memiliki kekayaan budaya yang beragam sebagai identitas kekayaan bangsa.

Sebagai benua dengan kekayaan budaya terbanyak, Asia telah memainkan peran penting dalam kemajuan sosial, budaya dan peradaban dunia, kata JK.

“Sebagai negara-negara di kawasan Asia, dari Rusia sampai Australia, dari Jepang sampai Turki, kita tidak hanya berbagi banyak kesamaan tetapi juga beragam perbedaan,” katanya.

Oleh karena itu, Wapres berpesan kepada para menteri dan pejabat negara Asia yang hadir dalam acara tersebut untuk bersama-sama menjaga persatuan kawasan di tengah perbedaan karakter masyarakat, sosial dan budaya.

“Perbedaan seharusnya menyatukan kita, bukannya malah memisahkan,” tambahnya.

Dalam acara Gala Dinner peluncuran ACC tersebut, Wapres JK dianugerahi penghargaan kehormatan sebagai pendiri sekaligus tokoh bijak yang berperan dalam pembentukan Dewan Kebudayaan Asia tersebut.

Dewan Kebudayaan Asia dibentuk sebagai lembaga afiliasi dari Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP), untuk mengembangkan kerja sama di bidang kebudayaan antara negara-negara di kawasan Asia.

Dewan Kebudayaan Asia mendorong dialog yang berkelanjutan antara penerima hibah dan seniman, serta cendekiawan melalui jaringan individu yang dinamis dan kuat di antara lintas disiplin dan di seluruh dunia.

“Pembentukan ACC ini tentu agar kita juga ‘care’ membicarakan masalah-masalah budaya, agama; supaya ini mempererat hubungan antarnegara Asia, khususnya dengan partai-partai,” ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Gala Dinner peluncuran Asian Cultural Council di The Elephant Terrace, Angkor Park, Siem Reap, Kamboja, Selasa (15/1/2019). (Biro Pers Setwapres)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019