Hari Air Sedunia di huntara

Seorang ibu korban bencana mencuci tangan dari wadah air di kompleks Hunian Sementara (Huntara) Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (23/3/2019). Para pengungsi di Huntara itu juga memperingati Hari Air Sedunia dengan membuat mural bertema air di dinding-dinding huntara dan menyiapkan wadah air bersih untuk cuci tangan. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/ama.

Pemakaman korban banjir bandang

Keluarga duka mengangkat nisan salib jenazah korban banjir bandang Sentani yang akan dimakamkan di Sentani, Jayapura, Papua, Sabtu (23/32019). Berdasarkan data BNPB tercatat sebanyak 112 orang meninggal dunia dan 94 orang dinyatakan hilang akibat banjir bandang Sentani yang terjadi pada Sabtu (16/3). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/ama.

Penyandang down syndrom unjuk kebolehan menari

Padang, (ANTARA) – Dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome se-dunia, para penyandang down syndrom  unjuk kebolehan bernyanyi, bermain alat musik hingga menari pada rangkaian acara yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) Kota Padang.

“Awalnya saya tidak percaya mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus, mereka bisa melakukan apa yang dikerjakan anak normal,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius di Padang, Sabtu.

Ia menyampaikan hal itu pada peringatan Hari Down Syndrome se-dunia dan sekaligus Hari Autis yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Padang berkerja sama dengan Persatuan Orang Tua Down Syndrom, Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial, dan Asosiasi Orang Tua Autis.

Menurut dia, Padang sudah dicanangkan sebagai kota inklusi dan peringatan ini menunjukkan penyandang down syndrom dan autisme juga memiliki bakat.

Padang juga sudah ramah terhadap warga berkebutuhan khusus dan sudah banyak sekolah yang inklusif yang siap menerima anak berkebutuhan khusus.

Ia menilai di balik kelemahan anak berkebutuhan khusus ada kelebihan yang dimiliki dan ini adalah karunia Allah sehingga orang tua tidak perlu bersedih.

Barlius menyebutkan saat ini Padang memiliki 45 TK, 104 SD dan 35 SMP inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus.

Kemudian dari sisi kurikulum tetap sama dengan sekolah biasa akan tetapi guru dilatih untuk mengajar anak berkebutuhan khusus.

Pada kesempatan itu sejumlah anak penyandang sindrom down dan autis unjuk kebolehan mulai dari bernyanyi, bermain perkusi, manabuh drum, menari, beraksi pantomim hingga membacakan puisi.

Acara juga dimeriahkan dengan talkshow dengan tema Yang muda Yang Peduli Inklusi dengan pembicara orang tua penyandang down syndrom dan autis, dokter spesialis anak hingga pekerja sosial dari Australia yang fokus pada pendampingan anak disabilitas.
 

Baca juga: Beri perhatian lebih anak down syndrom
Baca juga: Ratusan anak autis ikut ASEAN Autism Games

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erupsi Bromo tak pengaruhi wisatawan

Anggota komunitas penggemar sepeda gunung berwisata di gunung Bromo yang sedang mengalami erupsi di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/3/2019). Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan domestik di gunung Bromo sejak bulan Februari 2019 mencapai 35.164 orang sementara wisatawan asing mencapai 758 orang. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama.

PHDI-MUDP apresiasi kunjungan Presiden ke Bali

Denpasar (ANTARA) – Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali mengapresiasi kunjungan Presiden Joko Widodo dalam acara tatap muka dan ramah tamah dengan ribuan masyarakat di Pulau Dewata pada Jumat (22/3) malam.

“Dengan kedatangan Bapak Presiden, berarti telah memenuhi harapan masyarakat Bali supaya mereka bisa menemui Presidennya secara langsung. Presiden juga mendapatkan berbagai hal-hal penting yang disampaikan masyarakat kepada Beliau, khususnya yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” kata Ketua PHDI Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana, di Denpasar, Sabtu.

Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu di Bali juga menjadi kesempatan emas bagi masyarakat setempat untuk memberikan masukan dan mendapatkan sejumlah fasilitas yang memang sangat dibutuhkan masyarakat Bali.

“Masyarakat Bali dari berbagai kalangan yang hadir membludak dan tetap antusias meskipun rangkaian acara diguyur hujan lebat, artinya masyarakat Bali sangat mencintai Bapak Presiden. Masyarakat pun sangat mengharapkan Presiden dapat memberikan wejangan-wejangan dalam menata Bali bisa lebih baik,” ujar Sudiana yang juga Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu.

Khususnya dari sisi agama, pihaknya mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa memberikan pengayoman kepada umat Hindu, tidak hanya di Bali tetapi seluruh Indonesia.

 “Di samping itu agar memberikan fasilitas kepada umat Hindu di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sejajar dengan umat lainnya,” ucapnya.

Pandangan senada disampaikan Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha. “Kami mengharapkan dengan kedatangan ini, Presiden dapat memberikan perhatian khusus kepada daerah Bali, utamanya kepada masyarakat adat agar bisa mendapatkan perhatian untuk pelestarian adat,” ucapnya.

Ketua majelis adat tertinggi yang menaungi “desa pakraman” atau desa adat di Bali itu mengapresiasi kehadiran Presiden karena walaupun kesibukannya yang padat, namun masih menunjukkan rasa cinta dan sayangnya pada Bali serta memberi perhatian khusus pada Bali.

“Dari kalangan adat saja, kurang lebih sekitar 5.000 orang yang hadir dari unsur bendesa adat (pimpinan desa adat), pecalang (petugas pengamanan adat) dan juga pekaseh atau pimpinan subak,” ujar Jero Suwena.

Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster meminta Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan pengalokasian anggaran dalam APBN untuk diberikan pada desa adat di Pulau Dewata.

“Bali memiliki adat istiadat yang sangat kuat, tradisi, seni dan budaya yang menjadi aset masyarakat Bali, juga menjadi aset bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Namun, selama ini upaya untuk melestarikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya sepenuhnya dijalankan desa adat di Bali dengan cara swadaya,” kata Koster saat menyampaikan sambutan pada acara tatap muka dan ramah tamah Presiden dengan tokoh masyarakat Bali, di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya, Denpasar, Jumat malam.

Menurut Koster, oleh karena tantangan desa adat ke depan semakin dinamis dalam era global, maka diperlukan kontribusi negara untuk turut memelihara lingkungan alam, tradisi, seni dan budaya Bali.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga sependapat bahwa Bali dikenal, dikagumi seluruh dunia karena budayanya, budaya yang hidup dan berkembang di desa-desa pakraman (desa adat).

Bahkan, lanjut Presiden, budaya tersebut masih hidup dan juga dimajukan hingga “sekaa teruna” atau pemuda-pemudi di tingkat banjar (dusun).

“Bali juga menjadi contoh bagaimana harmoni perbedaan ada di Bali. Semua bisa dijadikan contoh bergerak maju tetapi tetap menjaga akar-akar tradisi budaya. Yang paling penting, tidak pernah lelah mencintai tanah Air Indonesia,” ucap Jokowi yang saat itu hadir didampingi Ibu Iriana dan sejumlah menteri.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ACT Aceh gelar silaturrahim sambut Ramadhan

Banda Aceh (ANTARA) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh menggelar acara silaturrahim mitra kemanusiaan untuk mengapresiasi para mitra yang selama ini telah menyukseskan program kerja-kerja kemanusiaan ACT, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadhan tahun ini.

Kepala ACT Cabang Aceh, Husaini Ismail di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan, kegiatan ini  juga diisi ceramah agama disampaikan oleh Ustaz Masrul Aidi Lc.

Ia  menyampaikan rasa terima kasih ke berbagai mitra maupun donatur yang membuat ACT Aceh, organisasi nirlaba profesional, bisa mandiri pada tahun pertamanya sejak berdiri pada  2017.

“Alhamdulillah, pada tahun pertama ACT Aceh sudah mandiri untuk melaksanakan program berkat dukungan berbagai pihak,” terangnya dalam acara bertema “Menyambut Ramadan dengan Amalan Terbaik” itu.

Ia melanjutkan, mulai tahun pertama hingga 2019 jumlah penerima manfaat melalui ACT Aceh tercatat mencapai 48.705 orang di 18 kabupaten/kota di provinsi paling barat Indonesia ini melalui program-program kemanusiaan, meliputi zakat, distribusi pangan, mengelola lahan wakaf, mobile social rescue, pemberdayaan petani garam, dan sebagainya.

Pihaknya turut terlibat pada program nasional pendistribusian beras hingga ke Palestina, Suriah, dan Somalia dari masyarakat di Indonesia. Provinsi Aceh di antaranya merupakan penyumbang beras terbanyak untuk Somalia.

Ia menjelaskan, kemauan orang Aceh untuk memberi sumbangan merupakan wujud dari keimanan, seperti bersedekah tidak harus menunggu ketika sudah makmur.

 “Dalam sebuah hadis disebutkan, barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat,” katanya.

Pihaknya berharap agar program-program yang dilaksanakan ACT Aceh ke depan mendapatkan rida Allah.

 “Kita tidak pernah tahu, amalan apa yang membuat kita masuk surga,” sebut Husaini.

Ustaz Masrul Aidi menuturkan, bahwa  Islam mengajarkan umatnya menjadi pribadi dermawan. Ia mencontohkan, seperti kedermawan kaum muhajirin ketika menyambut kaum anshar  di masa hijrahnya Rasulullah dari Mekkah ke Madinah, dan bahkan Allah mengabadikan kisah kedermawanan itu dalam Al Quran.

“Orang-orang Madinah menyambut kedatangan kaum Anshar dengan penuh sukacita. Tidak terbersit keinginan dalam hati kaum Muhajirin terhadap barang bawaan kaum Anshar. Tetapi memprioritaskan tamu dari Mekkah itu, meski diri mereka dalam keadaan sulit,” terangnya.

Ia menjelaskan, persaudaraan tidak lagi menghitung harta melainkan cinta kepada sesama muslim, dan puncak keimanan seseorang ketika ia bisa merasakan apa yang dirasakan muslim lain, baik dalam keadaan senang maupun susah.

Dewasa ini, lanjut dia, penderitaan muslim di Yaman, Suriah, dan Palestina turut dirasakan oleh orang di Aceh dengan perumpamaan orang muslim seperti tubuh.

“Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain ikut merasakannya. Nilai kemanusiaan sangat penting. Mukmim yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya,” ujarnya.

Baca juga: ACT bertekad bangun 100 masjid di Aceh
Baca juga: ACT sampaikan program “humanity card” bagi pendonor di Gaza
 

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Milenial bicara golput

258 Views

(Antara) – Milenial bilang, yang golput hanyalah pecundang, karena tidak berani mengambil tanggung jawab tapi menikmati hasil pembangunan dari pemerintah yang lahir dari pemilu.

Kabupaten Sukabumi kekurangan sekitar 12 ribu guru

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA) – Kabupaten Sukabumi saat ini masih kekurangan sekitar 12 ribu guru untuk mendukung pelayanan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kebutuhan guru SD mencapai 11.300 orang tetapi baru terpenuhi sekitar 4.220 orang guru, sementara untuk SMP kebutuhannya enam ribu orang, tetapi baru terpenuhi 1.100 orang guru yang berstatus PNS. Sehingga kurang lebih kebutuhan guru tersebut mencapai 12 ribu orang,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Sabtu.

Dengan jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang masih terbatas, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sukabumi merekrut guru honorer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan di tingkat SD dan SMP.
 
Pemerintah kabupaten dalam merekrut guru honorer memprioritaskan guru yang berasal dari daerah setempat dengan pertimbangan mereka tidak harus mengeluarkan biaya transportasi besar menuju ke sekolah.

“Untuk mengangkat guru honorer harus dari warga sekitar karena tidak ada warga kota yang mau menjadi guru, khususnya di daerah pelosok, sebab biaya operasional lebih besar daripada upah yang diterima,” kata Bupati.

Ia mengatakan bahwa saat ini beberapa sekolah yang ada di kasepuhan Ciptagelar, Ciptamulya dan Sirnaresmi hanya memiliki guru honorer karena guru-guru PNS di sana sudah pensiun.
 
Marwan berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengangkat guru honorer di Kabupaten Sukabumi menjadi PNS.

Baca juga:
Tiga kecamatan terluar kekurangan guru

Mendikbud : PPPK untuk isi kekurangan guru produktif
 

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bantuan pemerintah diapresiasi korban gempa Mataram

“Alhamdulillah, kami berterimakasih dan mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah pusat, dan daerah yang telah memberikan bantuan kepada kami para korban gempa bumi,”

Mataram (ANTARA) – Para korban gempa bumi di Kota Mataram, Nusa Tenggaran Barat (NTB), yang rumahnya rusak berat memberikan apresiasi terhadap perhatian dan bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada mereka hingga para korban bisa memiliki hunian tetap.

“Alhamdulillah, kami berterimakasih dan mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah pusat, dan daerah yang telah memberikan bantuan kepada kami para korban gempa bumi,” kata Lalu Mandra Guna salah satu warga Lingkungan Pengempel Indah yang rumahnya rusak berat, di Mataram, Sabtu.

Pada saat dialong dengan Presiden RI Joko Widodo ketika berkunjung ke Pengempel Indah, Kota Mataram, Jumat (22/3), Lalu juga berkesempatan menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi terhadap kerja pemerintah langsung kepada presiden.

Selain berterimakasih kepada presiden, ia juga menyampaikan hal yang sama kepada pemerintah daerah, jajaran TNI yang siaga membantu sejak evakuasi korban gempa bumi sampai sekarang.

Termasuk para pendamping dan fasilitator yang siaga 24 jam dan siap memberikan bantuan saat dibutuhkan, sehingga para korban gempa bumi bisa mempercepat proses pembangunan rumahnya.

“Rumah saya selesai dibangun pada awal Desember 2018, dikerjakan mulai tanggal 3 Oktober. Memang, agak terlambat karena waktu itu ada tahapan prosedur pencairan dana bantuan,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan korban gempa lainya, Saeroji warga Pengempel Indah ini juga telah menempati rumah tahan gempa dengan konsep Risha (rumah instan sederhana sehat) berukuran 6X6 meter, lebih dua bulan.

“Awalnya, kami sempat khawatir tinggal dalam rumah dengan konsep Risha, namun lama-lama terbiasa dan nyaman,” ujarnya.

Saeroji juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan dana stimulan sebesar Rp50 juta untuk membangun huninan tetap sehingga tidak lagi tinggal di tenda darurat.

Namun demikian, dia berharap akan ada lagi bantuan tahap berikutnya dari pemerintah karena dengan dana tersebut dirinya belum bisa melengkapi rumah yang ditempatinya itu dengan fasilitas toilet dan dapur.

“Untuk sementara kami menggunakan toilet umum, dan masak di luar,” katanya sambil menambahkan yang penting bangun rumah inti kami sudah selesai.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan personel TNI/Polri terima penghargaan dari Panglima TNI

“Saya bangga karena sinergitas antara tni/polri terus terjaga demi kejayaan NKRI,” kata Hadi seraya mengatakan mengapresiasi kepada seluruh personil tni/polri yang mengerahkan tenaganya membantu masyarakat yang terkena musibah, walaupun mungkin ada

Jayapura (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto, Sabtu (23/3) menyerahkan penghargaan kepada 60 personel TNI/Polri yang terlibat dalam evakuasi warga sesaat setelah banjir bandang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Jayapura, Papua.

Penyerahan yang dipusatkan di lapangan Yonif 751/VJS, salah satunya diterima Kopda Bonafisius L yang bersama dua rekannya yang sempat viral di media sosial saat mencuci uang milik gereja yang ditemukan ketika menyisir kawasan yang tertimpa banjir bandang.

Selain itu penerima pengharaan adalah prajurit yang berjuang menolong dan mengevakuasi bayi yang sempat tertimbun material yang dibawa saat banjir serta warga yang selamat setelah diberi oksigen oleh prajurit tni.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga karena sinergitas antara TNI/Polri dalam membantu masyarakat yang terkena musibah walaupun anggota itu juga mengalaminya.

“Saya bangga karena sinergitas antara TNI/Polri terus terjaga demi kejayaan NKRI,” kata Hadi seraya mengatakan mengapresiasi kepada seluruh personel TNI/Polri yang mengerahkan tenaganya membantu masyarakat yang terkena musibah, walaupun mungkin ada di antara mereka yang juga terkena musibah banjir. Untuk Yonif 751 VJS yang terkena banjir bandang, Panglima TNI memerintahkan segera melakukan inventarisir kerusakan yang terjadi akibat bencana alam sehingga pimpinan dapat mengambil langkah selanjutnya.

“Mudah-mudahan sebelum tanggap darurat berbagai permasalahan dapat diselesaikan termasuk menemukan 94 warga yang dilaporkan hilang,” kata Marsekal TNI Hadi.

Seusai menyerahkan penghargaan, Panglima TNI yang didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian langsung melakukan peninjauan di sekitar Mako Yonif 751 VJS.

Banjir bandang di Kabupaten Jayapura menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 94 orang hilang dan 2.000 an rumah warga rusak.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pramuka Kapuas pecahkan rekor MURI Tari Massal Badengkoy

Kuala Kapuas (ANTARA) – Pagelaran Tari Kapuas Lewun Itah Badengkoy oleh Pramuka Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang digelar di lapangan Stadion Sepakbola Panunjung Tarung Kuala Kapuas memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dengan jumlah peserta Pramuka terbanyak 7.111 orang..

Piagam Rekor Muri itu pun, langsung diserahkan Sri Widayati selaku Eksekutif Manager MURI kepada Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, dan disaksikan ribuan peserta Tari Badengkoy Pramuka Kapuas, serta sejumlah Forkopinda setempat di Kuala Kapuas, Sabtu (23/3).

Ia mengatakan, dengan adanya pemecahan Rekor MURI ini dapat memberikan motivasi terutama bagi anak-anak muda untuk berenovasi, berkreasi dan mendorong untuk bisa lebih bersemangat lagi untuk menggapai cita-cita mereka.

“Karena mereka adalah generasi emas bagi kita ke depan, dan merupakan aset kita, mereka adalah pemimpin bangsa untuk ke depan. Dan hari ini kita bangga, melalui Pramuka bisa memecahkan Rekor MURI Tari Kapuas Lewun Itah Badengkoy dengan peserta terbanyak,” katanya mengungkapkan.

Ketua Panitia Pelaksana Dr H Suwarno Muriyat menerangkan bahwa pemecahan Rokor MURI yang semula ditargetkan sebanyak 5 ribu peserta Tari Bedengkoy, ternyata mampu melebihi. Dan ini karena antusiasnya Pramuka Kapuas ingin ikut berpartisipasi, sehingga mampu mencapai 7.111 pramuka.

“Peserta Pramuka ini berasal dari 14 kecamatan Se-Kabupaten Kapuas, dengan peserta Pramuka yang mengikuti Tari Badengkoy ini merupakan para pelajar SD, SMP dan SMA sederajat, serta dewan guru se-Kabupaten Kapuas,” kata Suwarno.

Pemecahan Rekor MURI ini, tambah Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas itu, salah satu rangkaian memperingati dan memeriahkan hari jadi Kota Kuala Kapuas ke-213 dan HUT Pemerintah Kabupaten Kapuas ke-68 tahun 2019.

“Untuk peserta yang paling banyak adalah Kecamatan Selat, dengan jumlah sebanyak 4 ribu lebih dan selebihnya di beberapa kecamatan lainnya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Eksekutif Manager MURI Sri Widayati mengatakan bahwa Kabupaten Kapuas tercatat sebagai Rekor MURI yang ke-8.921, karena telah berhasil memecahkan Rekor MURI dengan jumlah peserta Tari Badengkoy pramuka terbanyak.

“Dan kami menganugerahkan piagamnya kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kapuas,” ujar Sri Widayati.
 

Pewarta: Kasriadi/Ronny NT
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program KB masih disalahpahami sebagian masyarakat, ujar legislator RI

Untuk itu, sosialisasi program pembangunan keluarga harus terus disampaikan BKKBN kepada masyarakat agar program KB bisa menciptakan keluarga sejahtera,

Palangka Raya (ANTARA) – Legislator RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan sebagian masyarakat masih salah memahami konsep program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan pemerintah.

“Saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham makna program KB dan ini hanya terkait alat kontrasepsi,” katanya di Palangka Raya, Sabtu.

Padahal, lanjut politisi PAN itu, program KB merupakan program pemerintah yang bertujuan membangun keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan keluarga berkualitas.

Jangkauan programnya pun bukan hanya terkait penggunaan alat kontrasepsi melainkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga termasuk dilakukan dengan pembinaan, pelatihan dan pendampingan keluarga.

“Untuk itu, sosialisasi program pembangunan keluarga harus terus disampaikan BKKBN kepada masyarakat agar program KB bisa menciptakan keluarga sejahtera,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Di lokasi yang sama, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, Satyawati Kusumawati mengatakan pembangunan keluarga dapat diartikan merencanakan masa depan keluarga.

“Artinya kapan mau menikah, kapan punya anak, anaknya mau dikemanakan harus direncanakan sejak dini sehingga nantinya semakin siap menjalani kehidupan berkeluarga,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut dia sasaran sosialisasi itu difokuskan pada para remaja dan orang tua yang memiliki anak usia remaja.

“Jika remaja saat ini berkualitas, maka nantinya mereka akan bisa menghasilkan anak berkualitas yang memiliki daya saing menghadapi dan menuju masa depan hidup sejahtera,” ujarnya.

Pernyataan itu diungkapkan dia disela acara sosialisasi program pembangunan keluarga oleh BKKBN perwakilan Kalimantan Tengah bersama mitra di Palangka Raya dan diikuti ratusan peserta.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menristekdikti : kampus perlu “link and match” dengan industri

Bandung (ANTARA) – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan perguruan tinggi harus melakukan “link and match” atau keterhubungan dan penyesuaian dengan dunia industri agar lulusan yang dihasilkan terserap industri.

“Saya sering ke Kamar Dagang Indonesia (KADIN), mereka mengeluhkan susahnya mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Menristekdikti saat peringatan Dies Natalis Universitas Pasundan di Bandung, Sabtu.

Nasir menjelaskan dunia industri membutuhkan banyak tenaga kerja, akan tetapi lulusan perguruan tinggi banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Dia mengatakan ada perbedaan yang jauh antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.

Untuk menjembatani hal itu, kata dia, pihaknya sudah melakukan berbagai perubahan peraturan. Mulai dari diubahnya peraturan mengenai nomenklatur program studi, sehingga perguruan tinggi bisa menyelenggarakan program studi kekinian.

Kemudian, pihaknya juga mengajak para praktisi untuk mengajar di perguruan tinggi.

Menurut dia, sekarang untuk menjadi dosen tidak lagi harus lulusan pascasarjana, tetapi bisa lulusan diploma atau sarjana yang memiliki kompetensi yang baik di bidangnya. Kompetensi tersebut disetarakan melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

“Sehingga nantinya dengan diajar praktisi yang ahli dibidangnya, maka lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menristekdikti juga menyinggung mengenai Revolusi Industri 4.0, yang telah mengubah kehidupan manusia hingga ke tingkat paling dasar. Untuk itu, perlu adanya perubahan cara pandang dalam banyak hal.

Nasir juga meminta mahasiswa untuk menguasai tiga literasi yakni literasi data, literasi teknologi dan literasi bahasa.

Menurut dia, selama ini, data yang banyak tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Begitu juga dengan teknologi yang harus dikuasai. Sementara literasi bahasa perlu dikuasai.

Ia juga meminta agar memasukkan literasi manusia, yang mana berisi dengan nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.
 

Pewarta: Indriani
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran gudang penyimpanan plastik

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gudang penyimpanan plastik bekas di di Sukahati, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2019). Api yang diduga berasal dari pembakaran sampah itu dapat dipadamkan setelah 9 unit mobil pemdam kebakaran dikerahkan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama.

BI dorong Pemprov Kepri kembangkan pariwisata

(Antara)- Bank Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan sektor pariwisata untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang melemah sepanjang dua tahun terakhir. Sebab menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, Kepri memiliki banyak potensi seperti pulau Bintan, Anambas, dan Kampung Vietnam di Batam.

Daerah 3T akan dijangkau pembelajaran jarak jauh, kata Menristekdikti

Target kita nantinya, satu dosen untuk 1.000 mahasiswa,

Bandung (ANTARA) – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan menjangkau mahasiswa di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T).

“Pembelajaran jarak jauh akan menjangkau daerah 3T. Dengan PJJ ini akan memberikan kesempatan pada anak Indonesia untuk meraih pendidikan tinggi tanpa harus keluar dari daerahnya,” ujar Menristekdikti usai wisuda Universitas Pasundan di Bandung, Sabtu.

Dia menambahkan dengan adanya PJJ akan menghemat banyak pengeluaran, seperti untuk kos, makan maupun transportasi. Ke depan, dengan PJJ satu dosen tidak lagi mengajar satu kelas mahasiswa tetapi bisa mengajar 1.000 mahasiswa.

“Target kita nantinya, satu dosen untuk 1.000 mahasiswa,” tambahnya.

Dengan adanya PJJ tersebut, Nasir berharap akan bisa meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) seperti di negara tetangga. Saat ini APK pendidikan tinggi Indonesia baru pada angka 34,5 persen, sementara Malaysia sebesar 39 persen, Singapura mencapai 78 persen, dan Korea Selatan sebanyak 92 persen.

Menurut Nasir, untuk itu perlu melakukan perubahan dengan PJJ tersebut, sehingga bisa memberikan layanan pendidikan tinggi hingga ke pelosok negeri.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung banyak perguruan tinggi di Tanah Air yang mencapai 4.713 sementara penduduknya hanya 260 juta jiwa. Bandingkan dengan Tiongkok yang jumlah perguruan tingginya sekitar 2.824 dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,4 miliar jiwa. Menurut dia, perguruan tinggi di Tiongkok sedikit, tapi mempunyai kualitas kelas dunia.

Untuk itu, dia meminta perguruan tinggi di Tanah Air terutama yang kecil-kecil untuk melakukan merger, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Nasir menyebutkan saat ini baru 50 perguruan tinggi yang melakukan merger. Ke depan, dia berharap akan semakin banyak perguruan tinggi yang melakukan merger.

“Harapannya, perguruan tinggi kualitasnya semakin baik dan bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan baik pula,” harapnya.

Pewarta: Indriani
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

70 persen prodi UNP ditargetkan terakreditasi A pada 2021, ujar rektor

Total hingga saat ini ada 35 persen dari 101 program studi yang ada sudah terakreditasi A dan target kita jelas pada akhir 2021 sebanyak 70 persen program studi menjadi A,

Padang, (ANTARA) – Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat menargetkan 70 persen program studi (prodi) di kampus tersebut terkareditasi A pada 2021.

Rektor UNP Prof Ganefri saat wisuda ke-114 kampus itu di Padang, Sabtu, mengatakan pada Maret 2019 Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah memberikan sertifikat akreditasi A kepada 36 program studi terhadap PTN tersebut.

“Total hingga saat ini ada 35 persen dari 101 program studi yang ada sudah terakreditasi A dan target kita jelas pada akhir 2021 sebanyak 70 persen program studi menjadi A,” tambah dia.

Saat ini UNP berhasil berdiri sejajar dengan 55 perguruan berakreditasi A dari total jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.455 perguruan tinggi.

Bahkan, lanjutnnya UNP telah melakukan lompatan yang cukup tinggi dalam klaterisasi perguruan tinggi yang dikeluarkan Kemenristekdikti dari peringkat ke-67 pada 2017 naik menjadi peringkat ke-26 pada 2018.

Untuk menunjang hal tersebut, pihaknya berupaya dengan memperbanyak publikasi riset internasional. Pada 2017 jumlah publikasi yang dihasilkan adalah sebesar 1.241 kemudian naik sebesar 1.513 artikel pada 2018 atau naik 27 persen.

“Kita terus berupaya mendorong dosen untuk riset karena melalui riset ilmu pengetahuan yang ada dapat dikembangkan. Kita terus bangun budaya riset di kampus ini dan bagi dosen yang tidak riset akan dikenakan sanksi yakni tidak diberi tunjangan profesi,” kata dia.

Dalam rapat wisuda terbuka UNP ke-114 pihaknya mewisuda 1.689 orang yang terdiri dari 25 orang dari diploma 2, 127 orang diploma 3, 908 orang dari S1 dan D4 kependidikan.

Kemudian 386 orang S1 dan D4 Non Kependidikan, 25 orang profesi konselor, 212 orang magister dan enam orang doktor.

“Kami berharap ilmu yang mereka dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat nusa bangsa dan agama nantinya,” tambah dia.

Sementara Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengapresiasi langkah yang dilakukan rektor dan jajarannya yang mampu membawa kampus tersebut menuju arah yang lebih baik.

“Dulu UNP tertinggal dan sekarang mulai berbeah salah satunya dengan melakukan kerja sama baik dengan kampus di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Baubau anggarkan Rp600 juta untuk insentif imam masjid

Baubau, Sulawesi Utara (ANTARA) – Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan anggaran Rp600 juta lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk insentif para imam masjid tahun 2019.

Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Ormas Sekretariat Daerah Baubau La Ode Asrul pada Sabtu mengemukakan pemerintah kota memberikan insentif kepada 70 imam masjid lingkungan, 41 imam masjid kelurahan, delapan imam masjid besar kecamatan, tujuh imam masjid raya, dan empat imam masjid Islamic Center.

“Pemkot juga alokasikan anggaran untuk insentif perangkat masjid budaya yang terdiri dari 24 orang perangkat Masjid Keraton, dan tujuh orang perangkat masjid Baadia,” kata Asrul.

Ia menambahkan pemerintah menyiapkan insentif bulanan bagi para imam dan perangkat masjid dan memberikannya per triwulan.

Wali Kota Baubau AS Tamrin sudah menyerahkan secara simbolis insentif untuk triwulan pertama tahun ini kepada perwakilan imam masjid di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau.

Asrul mengatakan nilai insentif untuk imam masjid lingkungan Rp600 ribu per triwulan, imam masjid kelurahan Rp750 ribu per triwulan, dan imam masjid kecamatan Rp900 ribu per triwulan.

“Sedangkan insentif untuk perangkat masjid budaya disesuaikan dengan jabatannya,” katanya.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini harapan dari studi banding perangkat desa ke China

Mudah-mudahan dengan semangat kami semua, kalau di China butuh 40 tahun, semoga di Indonesia bisa 10 sampai 20 tahun untuk mengubah Indonesia. Karena kami punya impian untuk mengubah desa di Indonesia menjadi desa maju seperti di Tiongkok,

Jakarta (ANTARA) – Peserta studi banding pedesaan China bertekad untuk menerapkan program-program unggulan yang akan didapatkan selama di Negeri Tirai Bambu untuk diterapkan di Indonesia.

“Belum sampai ke Tiongkok, tapi kami sudah sangat bangga sekali. Kami akan belajar sungguh-sungguh di Tiongkok. Kami akan bawa perubahan untuk desa di Indonesia setelah kami pulang dari Tiongkok,” kata Kepala Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang, Udi Hartoko dalam keterangan tertulis Kementerian Desa yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Seperti diketahui, China dikenal sebagai negara yang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan hingga 100 kali lipat dalam 40 tahun, yakni dari 20 dollar AS menjadi 2.000 dollar AS.

Udi yang termotivasi dari keberhasilan tersebut berharap Indonesia mampu meraih keberhasilan serupa dalam waktu 10 sampai 20 tahun.

“Mudah-mudahan dengan semangat kami semua, kalau di China butuh 40 tahun, semoga di Indonesia bisa 10 sampai 20 tahun untuk mengubah Indonesia. Karena kami punya impian untuk mengubah desa di Indonesia menjadi desa maju seperti di Tiongkok,” tambahnya

Terkait studi banding, Udi berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan untuk belajar memajukan desa dari contoh berhasil di negara lain. Ia juga berterimakasih kepada Kedutaan Besar China yang telah menerima kepala desa, pendamping desa, dan pegiat desa Indonesia untuk belajar di China.

“Semoga ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita semuanya. Dan ini akan kami ceritakan pengalaman kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagi kami dan masyarakat, inilah sejarah yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo telah melepas sejumlah kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa yang akan mengikuti studi banding ke negara Korea dan China.

Rencananya, studi banding perdesaan ini juga akan dilaksanakan di beberapa negara lain seperti India, Malaysia, dan beberapa negara yang memiliki keberhasilan mengelola perdesaan lainnya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden tinjau pencairan dana bantuan gempa Lombok

(Antara)- Presiden RI Joko Widodo meninjau proses percepatan pencairan dana bantuan bagi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tengara Barat (NTB), Jumat ini.  Di hadapan  penerima bantuan, presiden mengungkapkan lamanya proses pencairan meskipun dana bantuan telah masuk ke rekening penerima bantuan, karena pemerintah harus lebih berhati hatI agar tidak menjadi masalah di kemudian hari . Meskipun demikian, pemerintah  telah menyederhanakan proses pencairan dana dari 17 prosedur menjadi 4 prosedur.

Pendamping desa asal Nias ikut studi banding ke China

Nias (ANTARA) – Pendamping Desa asal Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Berkati Ndraha, mengikuti Program Benchmarking atau studi banding ke China yang merupakan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Iya bang, kami dikirim ke China untuk mengikuti Program Bencmarking,” kata Berkati Ndraha melalui pesat singkat yang diterima, Sabtu.

Program Benchmarking merupakan upaya pemerintah memperkuat kepala desa, pendamping desa dan penggiat desa dalam mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa dan pendamping desa yang dikirim mengikuti Benchmarking adalah kepala desa dan pendamping desa yang lolos evaluasi kinerja dan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Menurut Berkati yang kini telah tiba di China, peserta program itu sebanyak 15 orang, yaitu lima orang kepala desa dan sepuluh orang pendamping desa.

“Ke-15 peserta dikirim ke China dan Korea, dan saya salah satu yang dikirim ke China,” katanya yang menjadi pendamping desa di Desa Hilizoi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias.

Ia mengatakan dari 15 peserta Benchmarking, hanya ada dua peserta dari Sumatera Utara, selain dirinya dari Kabupaten Nias dan satu lagi dari Kabupaten Batubara.

“Kami kemarin dilepas langsung oleh Menteri Desa, PDTT Eko Putro Sandjojo,” katanya yang mengikuti Benchmarking di China mulai tanggal 23 Maret sampai 2 April 2019, 

Sebelum berangkat, para peserta Benchmarking dijamu terlebih dahulu oleh Duta Besar China untuk Indonesia di kantor Kedutaan China.

Dia berharap bisa mendapat peningkatan dan wawasan tentang penataan desa dan pengembangan ekonomi pertanian selama mengikuti Benchmarking di China.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo  studi banding ke luar negeri itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Selain itu, para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan dan membuka pasar antarkepala desa dengan mitra luar negeri. Eko menambahkan bahwa untuk tahun ini, Kemendes PDTT telah merencanakan akan mengirim seribu peserta dari kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa ke sejumlah negara lainnya untuk studi banding seperti ke negara Jepang, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Baca juga: Kemendes Maret ini berangkatkan 20 kades ke luar negeri
Baca juga: Menteri: Dana desa 2019 dapat difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat
Baca juga: Mendes sebut pengelolaan dana desa semakin baik

Pewarta: Juraidi dan irwanto
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNPT gelar forum silahturahmi korban bom

(Antara) – Korban (penyintas) tindak pidana terorisme selama ini  kurang mendapat perhatian dalam menjalani kehidupannya, untuk itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator pelaksana penanggulangan terorisme di Indonesia mengadakan forum silahturahmi penyintas (korban bom) 2019 di kawasan Hotel Kuta , Kabupaten , Bali.

Pemerintah didesak serahkan pemilihan rektor perguruan agama ke senat

Ini langkah baik untuk Kemenag maupun untuk perguruan tinggi keagamaan…

Jakarta (ANTARA) – Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) mendesak pemerintah untuk menyerahkan kembali mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan kepada senat sebagaimana sebelum penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015.

Ketua Presidium APTSI Alfian Usman dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, menjelaskan peraturan menteri agama tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah mengamanatkan penetapan rektor perguruan tinggi keagamaan oleh menteri agama setelah universitas mengajukan tiga kandidat.

“Kami melihat penetapan dan pengangkatan rektor perguruan tinggi keagamaan ini rawan sekali potensi korupsinya. Potensi negatif lainnya adalah menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar-civitas akademika di perguruan tinggi keagamaan,” kata Alfian.

Dia berpendapat mengembalikan mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan kepada senat seperti semula merupakan solusi menekan potensi korupsi dalam penetapan rektor perguruan tinggi keagamaan.

“Ini langkah baik untuk Kemenag maupun untuk perguruan tinggi keagamaan. Sebenarnya, ketika tahun 2015 PMA ini disahkan sudah banyak protes. Misalnya pada tahun 2016, sebanyak 300 Guru Besar dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) mendatangi DPR meminta PMA itu dicabut,” jelas dia. 

APTSI berharap pemerintah mengkaji kembali penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Alfian mengatakan APTSI tidak ingin citra Kementerian Agama semakin buruk akibat praktik politik uang dalam pemilihan rektor yang melibatkan oknum-oknum kementerian dan partai tertentu.

“Kami meminta kepada presiden baru yang terpilih nanti agar memperbaiki Kementerian Agama. Jangan ada lagi para guru-guru kita dimintai uang untuk menjadi rektor. Jangan sampai ada jabatan rektor diberikan kepada orang yang menyuap untuk mendapatkannya, karena itu merusak sistem pendidikan,” katanya.

“Bagaimana pendidikan kita bisa bersaing dengan negara lain, jika pemilihan rektor di Indonesia menggunakan politik uang yang merusak sistem merit,” ia menambahkan.

APTSI menyelenggarakan konferensi pers menyusul pernyataan Mahfud MD dalam program Indonesia Lawyer Club di TV One mengenai indikasi kecurangan pada pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi keagamaan di Indonesia.

Konferensi pers itu antara lain dihadiri oleh Adhyaksa Dault dari IPB, Chairul Anwar dari Trisakti, dan Sekretaris Jenderal APTSI M Elrick.

Baca juga:
Rommy bantah terlibat jual beli jabatan rektor
KPK akan panggil Menag Lukman Hakim

 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pempek kapal selam, kuliner khas Palembang bercita rasa “besar”

Palembang (ANTARA) – Berbicara kapal selam, sebagian orang akan merujuk pada sebuah kapal yang beroperasi di bawah permukaan air untuk kepentingan militer.

Jika menyebutkan kapal selam itu sebagai nama dari kuliner khas Palembang yakni pempek, maka definisi harfiahnya sungguh berbeda.

Karena itu kata “kapal selam” sering menjadi bahan candaan di masyarakat. “Kapal selam saja dimakan di Palembang ini,” demikian candaan yang biasa terdengar.

Pempek atau sering juga disebutkan empek-empek, merupakan makanan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan hingga mancanegara.

Empek-empek ini memiliki banyak varian yang dapat memanjakan lidah para penjelajah rasa, mulai dari pempek keriting, adaan, kulit, lenjer, pistel, telok, dos, pempek kapal selam, dan pempek panggang.

Namun, ketika menyebut pempek kapal selam maka sejumlah orang agak terperangah membayangkan bahwa ada pempek seukuran kapal di laut.

Seperti halnya varian pempek lainnya yang berbahan ikan, pempek kapal selam sedikit unik dari sisi ukuran. Ukurannya relatif lebih besar dibandingkan pempek “kecil”, karena memang disiapkan untuk menampung satu butir telur.

Amelia, pemilik toko dalam jaringan pempek “Berkah” membagi resep membuat pempek kapal selam ini.

Pertama, ia menyiapkan bahan-bahannya, yakni ikan tengiri 500 gram (diambil dagingnya lalu dihaluskan). Bahan lainnya adalah tepung tapioka  500 gram dan telur ayam dua butir (untuk adonan), kuning telur sesuai banyaknya pempek yang dibuat (untuk isian), air es, tiga siung bawang putih dan garam.

Cara membuatnya, masukkan terlebih dahulu ikan tengiri yang telah dihaluskan ke dalam sebuah wadah lalu tambahkan bawang putih dan garam yang telah dihaluskan. Lalu, masukkan dua butir telur agar pempek yang dihasilkan lebih lembut, tambahkan air es. Setelah semua bahan tercampur rata, baru masukkan tepung tapioka.

Semua bahan kemudian diaduk rata hingga kalis dan tidak lengket bila dibentuk adonan. Dapat pula ditambahkan tepung tapiokanya bila adonan masih lengket.

Lalu, bentuk adonan pempek kapal selam seperti mangkuk. Masukkan satu butir kuning telur untuk setiap pempek kemudian tutup kembali hingga rapat dan membentuk seperti kue pistel.

Setelah adonan terbentuk semua, lalu panaskan air untuk merebus adonan. Masukkan pempek kapal selam satu per satu ke dalam air yang telah mendidih dan angkat bila telah timbul ke atas. Kemudian, goreng pempek tersebut dengan minyak panas.

Pempek dalam penyajian biasanya ditemani oleh saus berwarna hitam kecokelat-cokelatan yang disebut cuka. Rasa pedas yang ditimbulkan cuka diharapkan dapat meningkatkan selera.

Untuk membuat saus cuka dibutuhkan bahan-bahan sebagai bumbu, yakni cabai rawit, bawang putih dan garam yang ditumbuk hingga halus. Kemudian bumbu ini dimasukkan dalam panci, lalu tambahkan asam jawa, gula aren serta cuka makan. Tambahkan juga satu gelas air dan rebus hingga mendidih.

Cara penyajiannya, yakni pempek kapal selam yang telah digoreng dibelah menjadi empat atau sesuai selera. Letakkan ke dalam piring atau mangkuk dan sajikan bersama cuka pempek. Tambahkan mentimun yang telah dicincang untuk menambah kenikmatan.

Menyantap pempek memiliki kekhasan tersendiri karena makanan berbahan ikan ini selalu disajikan dengan cuka atau lazim disebut “cuko”. Warga Palembang sering mengatakan dengan istilah “ngirop cuko”.

Ada hal menarik terkait dengan “cuko” karena gula merahnya mesti berasal dari Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, jika ingin mendapatkan rasa kelas wahid.

Choirul Dedy Kurniawan (24), pemilik bisnis daring “pempek meledos” yang sudah eksis sejak dua tahun terakhir, mengatakan kondisi ini juga yang menyebabkan bisnis daring pempek cukup berjaya karena penikmat pempek mengetahui bahwa “cuko” yang enak harus asli buatan warga Palembang.

“Pempek, mungkin bisa dibuat di daerah lain karena banyak juga daerah yang memiliki sungai tapi untuk ‘cuko-nya’ ini yang sulit. Jika pakai gula merah selain dari Lubuklinggau maka akan terasa beda,” kata Dedy, pelaku usaha yang sudah mengirimkan pempek hingga Aceh dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu.

Sejarah Pempek
Berdasarkan situs wikipedia.com, disebutkan sekitar 1617 ada seorang “apek” berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan (tepian Sungai Musi). Ia prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang.

Lalu, ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain, yakni dengan mencampur daging ikan giling dan tepung tapioka.

Makanan ini kemudian dijajakan oleh para “apek” dengan bersepeda keliling kota sehingga warga memanggil penjualnya dengan sebutan “pek-apek”.

Namun cerita rakyat ini patut ditelaah lebih lanjut karena singkong baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad 16. Selain itu, velocipede (sepeda) baru dikenal di Prancis dan Jerman pada abad 18.

Walaupun begitu sangat mungkin pempek merupakan adaptasi dari makanan Tiongkok, seperti bakso ikan, kekian, ataupun ngohyang.

Pada awalnya, pempek dibuat dari ikan belida. Namun, dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, ikan tersebut diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah, tetapi dengan rasa yang tetap gurih.

Pada perkembangan selanjutnya kemudian digunakan juga jenis ikan sungai lainnya, misalnya ikan putak, toman dan bujuk. Bahkan jenis ikan laut, seperti tengiri, kakap merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelah.

Dari satu adonan pempek, ada banyak makanan yang bisa dihasilkan sesuai dengan komposisi maupun proses pengolahan akhir dan pola penyajian, di antaranya laksan, tekwan, model, celimpungan, dan lenggang.

Laksan dan celimpungan disajikan dalam kuah yang mengandung santan, sedangkan model dan tekwan disajikan dalam kuah yang mengandung kuping gajah, kepala udang, bengkuang, serta ditaburi irisan daun bawang, seledri, dan bawang goreng, serta bumbu lainnya.

Varian baru juga mulai bermunculan, seperti pempek keju, pempek bakso sapi, pempek sosis, serta pempek lenggang keju yang dipanggang di wajan antilengket, serta pempek dengan bahan dasar terigu dan nasi sebagai pengganti ikan.

Saat ini terbilang sulit untuk mengatakan bahwa pempek hanya bisa ditemui di Palembang sebagai pusatnya karena semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya.

Oleh Dolly Rosana
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi melayat ke rumah duka Ketum Seknas Pemenangan

(Antara)- Calon Presiden nomor urut 01  Joko Widodo melayat ke rumah duka Muhammad Yamin, yang merupakan Ketua Umum Seknas Jokowi sekaligus Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Sleman, Yogyakarta. Bersama Isterinya  Iriana Joko Widodo menyampaikan ungkapan duka kepada isteri almarhum Yuni Satia Rahayu yang juga mantan Wakil Bupati Sleman.

Seminggu pascabanjir bandang Sentani

Petugas Basarnas melintas di atas aliran sungai ketika mencari korban di Kampung Hinekomba, Sentani, Jayapura, Papua, Sabtu (23/3/2019). Hingga seminggu pascabanjir bandang Sentani, sejumlah kampung terdampak peristiwa tersebut masih terendam endapan pasir, bongkahan kayu dan banjir. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc.

Pro Kontra Wacana Penghapusan UN

Pro Kontra Wacana Penghapusan UN

Wacana penghapusan Ujian Negara (UN) yang dilontarkan Cawapres Nomor 02, Sandiaga Uno dalam Debat Cawapres beberapa hari lalu menuai polemik, baik yang pro maupun kontra. Berikut komentar dari sejumlah tokoh.

Penanggulangan bencana banjir bandang Sentani dipercepat PMI

Rakor ini untuk membahas dan mengetahui sejumlah hal terkait dalam upaya percepatan penanganan dalam mendukung rencana operasi pelayanan PMI dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang ini,

Papua (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas percepatan penanggulangan bencana melalui update pelayanan PMI dalam menangani bencana banjir bandang yang terjadi di Sentana dan dibeberapa distrik di Papua.

“Rakor ini untuk membahas dan mengetahui sejumlah hal terkait dalam upaya percepatan penanganan dalam mendukung rencana operasi pelayanan PMI dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang ini,” kata Kepala Markas PMI Pusat Marsda TNI (Purn) Sunarbowo Sandi melalui sambungan telepon, Sabtu.

Menurutnya, sampai saat ini PMI pusat terus mengupayakan serta memberikan segala dukungan yang dimiliki dalam memperkuat kapasitas PMI di daerah untuk memaksimalkan pelayanan.

Segala sumber daya yang dimiliki sudah dikerahkan, tentunya dalam kapasitas PMI sebagai lembaga yang mendukung pemerintah dalam penanganan bencana saat banjir bandang yang menyebabkan ratusan warga tewas dan puluhan hilang.

Sementara, Kepala Divisi Penanggulangan bencana PMI Pusat Arifin M.Hadi menambahkan secara teknis rencana operasi PMI ke depan dalam upaya memaksimalkan layanan dari berbagai sektor layanan di fase darurat ini.

Pihaknya berharap seluruh jajarannya untuk berperan aktif dalam upaya membantu pemerintah daerah setempat pada masa tanggap darurat musibah bencana banjir ini. Selain itu, dalam waktu dekat PMI memfokuskan dan memaksimalkan pelayanan yang dibutuhkan seperti layanan kesehatan, distribusi air bersih, water sanitasi and hygiene (WASH), distribusi logistik, serta pendampingan pelayanan psikososial support program (PSP).

“Dalam rakor ini kami juga membahas rencana operasi PMI seperti membantu warga yang mengungsi salah satunya di daerah Nduga yang merupakan pengungsi dampak konflik yang tersebar di beberapa wilayah seperti Wawena, Tiom dan Timika,” tambahnya.

Rapat ini digelar di aula PMI Provinsi Papua yang dipimpin oleh Kepala Markas PMI Pusat didampingi Kepala Divisi Penanggulangan Bencana serta dihadiri Sejumlah jajaran pengurus dan staf Markas Provinsi Papua diantaranya PMI Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan perwakilan delegasi IFRC dan ICRC.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serdang Bedagai bertekad pulihkan sungai-sungai “sakit”

Seirampah, Sumatera Utara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bertekad memulihkan sungai-sungai yang “sakit” dan mengembalikan fungsinya sebagai habitat ikan dan sumber air bagi warga sekitarnya.

Bupati Serdang Bedagai Soekirman di Seirampah, Sabtu, menekankan pentingnya menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari sampah dan limbah.

“Tahun 2050 nanti diprediksi jumlah plastik lebih banyak dibandingkan ikan di lautan, hal itu menunjukkan betapa tercemarnya lingkungan kita jika tidak dijaga,” katanya.

Ia menuturkan pencemaran sungai telah berdampak pada populasi ikan di perairan. Pada tahun 1970an, menurut dia, ada 23 spesies ikan yang menghuni sungai-sungai di Kabupaten Serdang Bedagai, namun kini tinggal tujuh spesies saja. 
 
Bupati menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah pusat dan daerah sudah menerbitkan peraturan guna menjaga sungai dari kerusakan dan pencemaran. Namun dia mengakui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut belum optimal.

“Saya rasa ke depannya perlu diperhatikan lagi tentang pengawasannya, mengingat adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli terhadap masalah lingkungan sungai,” katanya.
 

Pewarta: Juraidi
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sebanyak 205 peserta ikuti MTQ Bangka Barat

Muntok, Babel (ANTARA) – Sebanyak 205 orang peserta mengikuti Musabaqah Tillawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Masjid Baitul Hikmah Muntok.

“Melalui lomba ini kami harapkan mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al Quran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Plt Bupati Bangka Barat, Markus di Muntok, Sabtu.

MTQ ke-10 yang diikuti 205 orang peserta utusan dari seluruh kecamatan tersebut melombakan sebanyak delapan cabang dan digelar hingga Senin (25/3).

Markus mengatakan pelaksanaan MTQ merupakan salah satu upaya nyata pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam mengentaskan permasalahan moral dan sosial melalui upaya menumbuhkembangkan kecintaan generasi muda terhadap Al Quran.

Menurut dia, generasi muda merupakan pilar peradaban, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas generasi mudanya.

“Untuk itu banyak solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kemerosotan moral yang menerpa generasi muda dengan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif dan edukatif,” ujarnya.

Ia berharap perhelatan ini dapat melahirkan bibit-bibit yang potensial dan berbakat yang nantinya diikutkan ke tingkat yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun nasional.

Ia berpesan, para dewan hakim agar dapat memberikan penilaian adil agar yang terpilih menjadi juara merupakan putra-putri terbaik yang memang layak mendapatkan juara.

“Kepada peserta selamat berlomba dengan menjunjung tinggi sportivitas semoga berprestasi dan mendapatkan hasil terbaik,” katanya.

Rangkaian kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Bangka Barat ke-10 dibuka dengan kemeriahan peserta pawai ta’aruf yang diikuti sebanyak 39 kelompok yang berasal dari sekolah, TK-PAUD, TPA, ormas, majelis taklim dan umum. 

Baca juga: Ribuan peserta meriahkan pawai taaruf Bangka Barat
Baca juga: Presiden ajak bumikan Al Quran
Baca juga: Menag minta MTQ Nasional bisa tingkatkan kerukunan umat beragama

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Simulasi sispamkota Makassar

Polisi berupaya mengevakuasi seorang pengunjuk rasa yang terluka saat simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/3/2019). Simulasi tersebut bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan anggota TNI dan Polri sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah kota Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.

287 anak korban banjir Sentani jalani Trauma Healing

307 Views

(Antara) – Ratusan anak korban banjir bandang Sentani Papua mengikuti Trauma Healing tim Binmas Noken Polri. mereka diajak belajar sambil bermain  serta bernyanyi  agar anak tersebut tidak kehilangan keceriaanya pasca kejadian.

Panglima TNI dan Kapolri tiba di Jayapura

Jayapura (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Sabtu (23/3), tiba di Jayapura untuk kunjungan kerja selama sekitar enam jam.

Rombongan yang menggunakan pesawat herkules milik TNI AU setibanya di Bandara Sentani disambut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan para pejabat di lingkungan TNI/Polri.

Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf Muhamad Aidi kepada Antara di Jayapura, mengatakan setibanya di bandara itu, Panglima TNI dan rombongan mendapat penjelasan terkait dengan banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura belum lama ini.

Seusai mendapat penjelasan dari Danrem 172 Kol Inf Binsar Sianipar, Panglima TNI langsung meninjau Mako Yonif 751 untuk mendengar kisah prajurit TNI yang bertugas di daerah itu.

Rombongan kemudian mengunjungi markas Lanud Jayapura dan melanjutkan kunjungan kerja ke pengungsian warga di Gunung Merah, Doyo.

Selama di Gunung Merah, Panglima TNI dan Kapolri akan menyerahkan bantuan untuk korban bencana alam berupa banjir bandang.

Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (16/3) menyebabkan 105 orang meninggal dunia dan sekitar 93 orang dilaporkan hilang.

Sekitar 11 ribu warga mengungsi ke berbagai wilayah yang dianggap lebih aman dari bencana alam itu.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo dijadwalkan kunjungi Ende

Kupang (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Ende, Flores bagian tengah, Nusa Tenggara Timur pada Senin (25/3).

“Benar, pak menteri mau ke Ende. Kami sudah menyurati Bupati Ende dan beberapa bupati di tetangga Ende untuk hadir bersama pimpinan DPRD dalam acara di Ende,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Aba Maulaka kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Menurut Aba Maulaka, Menkominfo Rudiantara akan melakukan sosialisasi pemanfaatan akses internet di SMA Negeri Detusoko, sekitar 40 kilometer dari Kota Ende.

Selain melakukan sosialisasi, Menkominfo dijadwalkan akan bertemu dengan Uksup Ende, di istana Keuskupan Ndona.

Dan melakukan ziarah ke taman dan rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Perwira Kota Ende.

Menkominfo juga dijadwalkan mengunjungi Pesantren Mutmainah dan berdialog dengan masyarakat sekitar pesantren, kata Aba Maulaka.

Aba Maulaka menambahkan, sebelum kembali ke Jakarta pada Selasa, (26/3), Menkominfo akan mengunjungi Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). 

Baca juga: Menkominfo apresiasi penggunaan aplikasi digital Nelayan Nusantara
Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia butuh lebih banyak literasi pencerahan
Baca juga: Menkominfo: UMKM masa depan ekonomi digital

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Musi Banyuasin bahas pembangunan sawit berkelanjutan di Belanda

Palembang (ANTARA) – Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin memenuhi undangan lembaga swadaya masyarakat internasional The Sustainable Trade Initiative (IDH) guna membahas pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Utrecht, Belanda, 22-24 Maret 2019.

Dodi yang dihubungi dari Palembang, Sabtu, mengatakan dalam kesempatan itu, kedua belah pihak membahas mengenai program Verified Source Area (VSA) di Musi Banyuasin bersama Program Director Daan Wensing dan Senior Commodity Trade Specialist Willem Klaassens.

Ia mengatakan VSA merupakan sistem yang memastikan semua komoditas sawit dan karet dari Musi Banyuasin terverifikasi sehingga dapat menangkal kampanye hitam terkait dengna isu deforestasi yang sering dimunculkan negara-negara Eropa terhadap produk Indonesia.

Industri sawit nasional terusik atas penolakan Uni Eropa terhadap komoditas tersebut. Masyarakat “Benua Biru” itu menuding produk minyak nabati dari olahan sawit tidak ramah lingkungan dan bertentangan dengan konsep lingkungan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mesti terus mempromosikan dan memfasilitasi pertumbuhan sektor sawit karena menyangkut penghidupan petani. Fokusnya adalah sawit yang diproduksi, diolah, dan diekspor adalah sawit yang berkelanjutan.

Untuk itu, kata dia, dalam metode VSA yang akan diterapkan di Musi Banyuasin, ribuan hektare lahan sawit di daerah itu akan diverifikasi untuk memastikan area yang digunakan tidak memasuki kawasan hutan lindung.

“Upaya menerapkan metode VSA ini merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengimplementasikan pembangunan sawit berkelanjutan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Dodi juga menginformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menjalankan program peremajaan sawit terhadap 7.500 hektare lahan yang menjadi proyek percontohan di Indonesia pada 2017 karena menyasar petani swadaya.

Pada 2019, program peremajaan sawit itu terus berlanjut dengan mendapatkan alokasi tambahan seluas 5.000 hektare.

Program perkebunan berkelanjutan itu juga diwujudkan Pemkab Musi Banyuasin dengan mendorong pengelolaan inti kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati atau biofuel untuk mengurangi penggunaan energi fosil melalui penyusunan nota kesepahaman dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemanfaatan jasa lingkungan hutan di Malut ada yang langgar aturan

Ternate (ANTARA) – Pemerhati Kehutanan Maluku Utara (Malut) DR Rustam Moh Nur menyatakan, pemanfaatan jasa lingkungan hutan di Malut masih ada yang melanggar aturan, padahal hutan memiliki nilai strategis sebagai sumber plasma nutfah, yang kaya keanekaragaman hayati.

“Hutan juga merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, sekaligus komponen penting dalam perubahan iklim, sehingga pemanfaatan sebagian kawasan hutan harus melalui prosedur dan didahului dengan kajian yang matang,” katanya di Ternate, Sabtu.

Ia mengkritisi, penguasaan titik-titik potensi wisata dalam kawasan hutan yang dikuasai secara sepihak oleh pemerintah kabupaten dan kota terutama penguasan pulau-pulau kecil di kawasan hutan lindung.

Mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur itu mengatakan, pengelolaan pulau-pulau kecil potensi wisata itu dilakukan tanpa melalukan pengecekan, studi, maupun kordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.

Ia mengingatkan adanya mekanisme yang mesti dilalui sesuai Permenhut Nomor: P22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung dan Permen LHK Nomor : P.31/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, maka prosedur itu harus ditempuh,

Rustam mengaku ada beberapa lokasi wisata masih berstatus kawasan hutan yang seharusnya menjadi urusan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.

Bahkan, lokasi tersebut seperti Pulau Dodola di Morotai sebagian besar merupakan hutan lindung (HL) seharusnya pengelolaannya dilakukan bersama KPH Pulau Morotai, Pulau Kucing berstatus Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) terletak di administrasi desa Fukwew di wilayah KPH Sanana yang seharusnya dikelola bersama KPH Sanana.  Demikian juga Kepulauan Widi di wilayah KPH Bacan merupakan Hutan Lindung (HL) dan Pulau Kusu masuk  wilayah KPH Bacan.

Ia mencontohkan, saat ini potensi wisata di kawasan hutan seperti Air terjun, sumber air panas, danau, kawasan mangrove , seperti Danau Tolire Besar yang masih dalam kawasan HPK di wilayah KPH Ternate-Tidore, ternyata sudah dikelola Dinas Pariwisata Kota Ternate dengan penganggaran APBD begitu juga kawasan Hutan Mangrove Sofifi di wilayah KPH Tikep.

Baca juga: Jasa lingkungan hutan jadi daya saing pariwisata
Baca juga: Izinkan warga manfaatkan TWA, Menteri LHK syaratkan jaga ekosistem hutan
Baca juga: Menyibak potensi wisata Tahura Nuraksa

 

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasar Badung Denpasar dibuka kembali

227 Views

(Antara) – Presiden Joko Widodo memuji keindahan arsitekur Pasar Badung di Denpasar Bali. Presiden berharap semua pihak mampu merawat dan menjaga kebersihan pasar. Pasar Badung dibuka kembali setelah mengalami kebarakan hebat pada tiga tahun lalu.

MRT telah kantongi izin operasi sarana prasarana

(Antara) – Direktur utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan izin operasi sarana dan prasarana Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta telah dikantongi. Izin operasi tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 524 dan 525 tahun 2019.

NTT raih urutan pertama pelayanan publik terbaik

Kupang (ANTARA) – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, mengemukakan Pemerintah Provinsi NTT meraih urutan pertama pelayanan publik terbaik berdasarkan hasil survei indeks persepsi maladministrasi yang digelar Ombudsman RI.

“Setelah dilakukan analisis data secara nasional, dari 10 provinsi yang disurvei, NTT berada pada urutan pertama terbaik dari semua,” katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, survei indeks persepsi maladministrasi ini pada tiga lingkup pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ia mengatakan, pelayanan publik yang disurvei ini menyebar pada sejumlah instansi di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Survei ini, lanjutnya, melibatkan 35-38 orang atau responden pada masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pertanyaan seputar kemudahan pelayanan, waktu pelayanan, keramahan dan sebagainya.

“Kami mendapat hasil pelayanan di loket pada empat OPD di tiga Pemda itu paling baik dari semua menurut responden yang kami wawancarai,” katanya.

Ia mengatakan, pada saat survei, masyarakat sebagai pengguna layanan mengemukakan pelayanan publik di instansi yang mereka kunjungi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

Darius mengapresiasi kinerja pelayanan publik pada sejumlah instansi atau OPD tersebut sebagai langkah maju dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengakui survei yang dilakukan dengan dukungan anggaran dari pemerintah Pusat ini masih terbatas mengingat provinsi setempat memiliki 22 kabupaten/kota.

“Karena itu kami berharap masing-masing Pemda kita di NTT juga melakukan survei sebagai evaluasi yang bermanfaat terkait pelayanan publik yang mereka berikan,” katanya.

Baca juga: Survei ORI: NTT jadi daerah maladministrasi terendah
Baca juga: Indeks Persepsi Maladministrasi Pemprov Jabar terendah kedua
Baca juga: Ombudsman Sulbar deklarasi anti-maladministrasi di sekolah

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran Pasar Batu Kandik

Warga dan pedagang melihat kondisi kios yang hangus pascakebakaran di Pasar Batu Kandik, Denpasar, Bali, Sabtu (23/3/2019). Musibah kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun sebanyak 12 kios hangus dan kini masih dalam penanganan petugas terkait. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

Sulsel dorong pemanfaatan drone untuk kirim obat ke daerah terpencil

Makassar (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, drone menjadi inovasi dan solusi yang bagus untuk mengirimkan kebutuhan darah dan obat-obatan ke pulau-pulau yang terisolir dan jauh dari jangkauan pusat layanan kesehatan.

Ia mendorong pengiriman darah dan vaksin ke daerah kepulauan, terpencil, dan terisolir itu dalam upaya memenuhi layanan kesehatan khususnya menekan angka kematian ibu dan anak.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar Sabtu, mengatakan
Andi Sudirman merencanakan, penerapan inovasi tersebut untuk melayani kebutuhan kesehatan di sepanjang pulau terluar Pangkep dan daerah Seko Luwu Utara, yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, akibat sulitnya akses.

Terkait anggaran, Andi Sudirman menyebut, pelayanan menggunakan drone itu bersumber dari APBN melalui kerja sama dengan Bappenas.

“Kalaupun menguntungkan untuk pihak pemerintah dan masyarakat, tetap akan dilanjutkan demi meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang berada di daerah terpencil,” jelasnya.

Andi Sudirman menuturkan, pemanfaatan drone ini tetap memperhatikan, kualitas drone dan bagaimana menekan kebisingan drone untuk di daerah kota.

“Kalau di Pangkep, Selayar, Luwu itu tidak ada masalah,” ujar pada acara Presentasi Hasil Sementara Studi Kelayakan Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Sulsel.

“Proyek ini tidak semua bisa diaplikasikan di semua daerah, karena butuh kajian,” lanjutnya.

Sementara itu, Leader of Strengthening Sector Kompak Nasional, Dewi Sudharta, mengaku akan menganalisa kebijakan peraturan-peraturan yang ada di daerah kabupaten/kota di Sulsel, bahkan di pemerintah pusat, sebelum melakukan uji coba pemanfaatan drone itu.

“Kami berharap agar nantinya ada pertemuan lagi untuk membahas apa yang bisa diupayakan,” harapnya.

Baca juga: Drone mulai digunakan untuk deteksi kesehatan tanaman
Baca juga: JD.ID uji coba terbang drone untuk pengiriman barang
Baca juga: Drone Alap-alap PA-06D segera diproduksi massal

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Permukiman suku Polahi

Foto udara permukiman suku Polahi yang berada di tengah hutan dan perbukitan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis (21/3/2019). Suku Polahi hidup dengan bercocok tanam serta menjadi kuli angkut kebutuhan tambang rakyat yang berada di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc.

Sulsel dorong pemanfaatan drone untuk kirim obat ke deerah terpencil

Makassar (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, drone menjadi inovasi dan solusi yang bagus untuk mengirimkan kebutuhan darah dan obat-obatan ke pulau-pulau yang terisolir dan jauh dari jangkauan pusat layanan kesehatan.

Ia mendorong pengiriman darah dan vaksin ke daerah kepulauan, terpencil, dan terisolir itu dalam upaya memenuhi layanan kesehatan khususnya menekan angka kematian ibu dan anak.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar Sabtu, mengatakan
Andi Sudirman merencanakan, penerapan inovasi tersebut untuk melayani kebutuhan kesehatan di sepanjang pulau terluar Pangkep dan daerah Seko Luwu Utara, yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, akibat sulitnya akses.

Terkait anggaran, Andi Sudirman menyebut, pelayanan menggunakan drone itu bersumber dari APBN melalui kerja sama dengan Bappenas.

“Kalaupun menguntungkan untuk pihak pemerintah dan masyarakat, tetap akan dilanjutkan demi meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang berada di daerah terpencil,” jelasnya.

Andi Sudirman menuturkan, pemanfaatan drone ini tetap memperhatikan, kualitas drone dan bagaimana menekan kebisingan drone untuk di daerah kota.

“Kalau di Pangkep, Selayar, Luwu itu tidak ada masalah,” ujar pada acara Presentasi Hasil Sementara Studi Kelayakan Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Sulsel.

“Proyek ini tidak semua bisa diaplikasikan di semua daerah, karena butuh kajian,” lanjutnya.

Sementara itu, Leader of Strengthening Sector Kompak Nasional, Dewi Sudharta, mengaku akan menganalisa kebijakan peraturan-peraturan yang ada di daerah kabupaten/kota di Sulsel, bahkan di pemerintah pusat, sebelum melakukan uji coba pemanfaatan drone itu.

“Kami berharap agar nantinya ada pertemuan lagi untuk membahas apa yang bisa diupayakan,” harapnya.

Baca juga: Drone mulai digunakan untuk deteksi kesehatan tanaman
Baca juga: JD.ID uji coba terbang drone untuk pengiriman barang
Baca juga: Drone Alap-alap PA-06D segera diproduksi massal

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Kampung Abar di Danau Sentani dambakan pelayanan kesehatan

Kami mengungsi sejak Minggu (17/3) pagi, karena banjir, air danua naik. Ada yang mengungsi di gedung Gereja GKI Ararat, ada yang di Pustu Abaar, dan tempat tinggi lainnya

Jayapura (ANTARA) – Warga Kampung Abar, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura, Papua di Danau Sentani yang terkenal dengan gerabahnya mendambakan pelayanan kesehatan menyusul banjir bandang pada pekan lalu.

Naftali Felle, kepala suku atau tokoh adat Kampung Abar ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Sabtu pagi, mengatakan 48 kepala keluarga mengungsi ke bukit-bukit kampung tersebut.

“Ada sekitar 48 rumah yang terendam air danau yang meninggi, sehingga kami semua mengungsi ke atas bukit atau tempat yang lebih tinggi,” katanya

Warga yang terdampak banjir bandang itu, kata dia, mengungsi ke gereja, puskesmas pembantu, dan gedung tempat membuat gerabah.

“Kami mengungsi sejak Minggu (17/3) pagi, karena banjir, air danua naik. Ada yang mengungsi di gedung Gereja GKI Ararat, ada yang di Pustu Abaar dan tempat tinggi lainnya,” katanya.

Mengenai bantuan, kata dia, Distrik Ebungfauw telah menyalurkan bantuan bahan pokok makanan kepada warga di kampung tersebut, sejak beberapa hari terakhir.

“Pak Distrik Ebungfauw sudah salurkan bantuan seperti beras 20 kg, satu karton ikan kaleng dan satu karton mi instan, itu masing-masing untuk satu keluarga. Hanya saja warga di sini kakinya mulai gatal-gatal sehingga butuh pelayanan kesehatan,” katanya.

Naftali berharap, pemerintah lewat instansi terkait bisa memperhatikan warga yang tinggal di pesisir Danau Sentani yang ikut terdampak banjir bandang pada akhir pekan lalu.

“Kami ada sekitar 23 kampung yang ada di pesisir Danau Sentani yang rumahnya banjir akibat air danau meninggi sejak Minggu (17/3). Rata-rata kami mengungsi di tempat ketinggian,” katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awaitaouw mengklaim pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan makanan pokok dan kemanusian kepada warga yang terdampak banjir bandang.

Pemkab setempat juga telah mengeluarkan biaya Rp6 miliar untuk penanganan bencana tersebut.

“Kami telah memantau warga yang tinggal di pesisir Danau Sentani, banyak kampung yang terendam. Bantuan juga kami arahkan ke sana,” katanya.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ACT salurkan bantuan sepatu bagi pelajar terdampak banjir di Lampung

Ada penambahan jumlah pelajar yang kehilangan perlengkapan sekolah, nanti akan dibagikan setelah ada donatur yang menyalurkan perlengkapan sekolah lagi

Bandarlampung (ANTARA) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung membagikan 15 pasang sepatu untuk pelajar terdampak banjir bandang di Pekon (Desa) Sukamulya, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Pembagian tersebut berdasarkan hasil penilaian awal tim Emergency Respons (ER) ACT Lampung yakni terdapat 15 pelajar yang kehilangan perlengkapan sekolah akibat tersapu banjir bandang yang terjadi tiga pekan lalu.

Menurut Implementator Program ACT Lampung, Dinia Rumaini, Jumat malam, pihaknya membagikan sepatu untuk pelajar usia PAUD sebanyak 3 pasang dan sekolah dasar 6 pasang.

Sedangkan untuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah menengah atas (SMA) masing-masing 3 pasang.

Menurutnya data tersebut masih ada penambahan sebanyak 6 pelajar di antaranya 5 SMA dan 1 SMP.

“Ada penambahan jumlah pelajar yang kehilangan perlengkapan sekolah, nanti akan dibagikan setelah ada donatur yang menyalurkan perlengkapan sekolah lagi,” katanya.

Salah satu penerima manfaat, Nung binti Asan yang saat ini duduk di bangku SMA mengaku sangat senang menerima bantuan sepatu dari ACT Lampung.

Menurutnya sejak kejadian banjir bandang, dirinya tak lagi memakai sepatu saat berangkat ke sekolah.

Pascabanjir bandang dirinya ikut membantu warga membersihkan rumah dari genangan lumpur. Selain perlengkapan sekolah, sejumlah perabotan rumah juga ikut hanyut.

“Alhamdulillah, terima kasih untuk donatur yang nyalurin bantuan lewat ACT Lampung, kami senang bisa pakai sepatu lagi,” kata dia.

Baca juga: ACT kirim bantuan logistik bagi korban banjir bandang di Tanggamus

Baca juga: Bocah penderita tumor kaki di Lampung mendapat bantuan ACT

Pewarta: Triono Subagyo dan Emir FS
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jembatan diterjang banjir diperbaiki bersama TNI-warga Sarmi, Papua

Perbaikan jembatan rusak ini dilakukan karena meluapnya banjir air sungai di Kampung Betas 3 akibathujan yang terus menerus tidak berhenti sehingga memakan badan jembatan yang terbuat dari bahan kayu

Jayapura (ANTARA) – Prajurit TNI Bintara pembina desa (Babinsa) Kodim 1712/Sarmi bersama warga Kampung Betas 3, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua memperbaiki Jembatan Eyo yang rusak akibat diterjang banjir.

Sersan Mayor (Serma )Silvester Waromi, Babinsa Kodim 1712/Sarmi ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Jumat malam mengatakan perbaikan Jembatan Eyo itu menjelaskan bersama empat rekannya sesama babinsa dari Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, mereka bersama warga setempat bergotong royong. 

“Perbaikan jembatan rusak ini dilakukan karena meluapnya banjir air sungai di Kampung Betas 3 akibat hujan yang terus menerus tidak
berhenti sehingga memakan badan jembatan yang terbuat dari bahan kayu,” katanya.

Menurut dia, perbaikan jembatan itu harus segera dilakukan oleh masyarakat karena akan melumpuhkan jalur transpostasi dan aktivitas sehari-hari dalam bekerja.

“Pekerjaan perbaikan jembatan dimotori langsung oleh kami sebagai, Babinsa di lapangan dan dibantu masyarakat dari dua kampung yang bergotong royong memperbaiki bagian-bagian kayu yang sudah lapuk atau tidak layak lagi digunakan untuk jembatan,” katanya.

Silverster mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan kepala kampung setempat tentang pentingnya perbaikan jembatan tersebut.

“Karena apabila dibiarkan tentu akan berbahaya dan menghambat lalu lintas warga yang melewati jembatan itu,” kata Silverster.

Tokoh masyarakat Kampung Betaf 3, Selfanus Yanseda bersama babinsa berupaya bersama masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan papan buat jembatan sebanyak 50 lembar dari masyarakat yang mempunyai hak ulayat hutan.

Ia mengatakan jembatan yang rusak itu menghubungkan jalan lintas Sarmi-Jayapura tepatnya di Kampung Betaf 3 Distrik
Pantai Timur.

“Keberadaan jembatan ini sangat penting bagi masyarakat kehidupan masyarakat yang akan bekerja dan anak-anak
kita yang sekolah,” katanya.

Namun, kata dia, dengan perbaikan jembatan tersebut, sudah menjadi kewajiban warga kampung untuk menjaganya agar tetap kokoh karena merupakan salah satu penghubung jalan kampung yang menjadi akses kegiatan perekonomian masyarakat.

Baca juga: 100 Babinsa Kodim Sarmi ikuti latnis teritorial

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kolaborasi dengan Inggris, FEB-UI buka manajemen industri penerbangan

Diharapkan melalui dibukanya peminatan MM Aviasi, para lulusannya dapat memenuhi kebutuhan pasar akan pemimpin di industri penerbangan yang kredibel dan berdaya saing global

Depok (ANTARA) – Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) meresmikan sebuah peminatan bernama Joint MM-MBA Manajemen Industri Penerbangan atau MM Aviasi yang berkolaborasi dengan salah satu universitas ternama di Inggris, Coventry University.

“MM FEB-UI mempunyai visi untuk mendidik pemimpin yang bertanggung jawab secara etis dan sosial serta kompetitif secara global sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan praktik bisnis dan manajemen,” kata Kepala Humas dan KIP UI Dr Rifelly Dewi Astuti, di kampus UI Depok, Jumat.

Diharapkan melalui dibukanya peminatan MM Aviasi, para lulusannya dapat memenuhi kebutuhan pasar akan pemimpin di industri penerbangan yang kredibel dan berdaya saing global.

Peresmian dan penandatanganan kerja sama MM Aviasi FEB UI dilakukan pada Jumat (22/3) di Kedutaan Besar Inggris, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam peresmian tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Moazzam Malik, Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro, M.A., Ph.D dan Associate Head of School Commercial & Enterprise, School of Mechanical, Aerospace & Auto Engineering, Coventry University Jenni Fernando.

Joint MM-MBA Aviasi FEB UI merupakan program pertama dan satu-satunya yang tersedia Indonesia. Program ini berfokus untuk menghasilkan dan mengembangkan future leader di bidang bisnis penerbangan.

Program ini juga berakreditasi A berdasarkan keputusan SK Ketua BAN-PT 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 serta telah mengantongi akreditas internasional, yakni The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABEST21).

Pendaftaran MM Aviasi angkatan pertama melalui SIMAK UI (Seleksi Masuk UI) yang akan dibuka pada Juni 2019 di laman penerimaan.ui.ac.id.

Kuliah perdana akan dilaksanakan pada September 2019. Dalam perkuliahan MM Aviasi, mahasiswa akan dibekali elemen-elemen penting di dalam pengelolaan sebuah perusahaan yang bergerak di industri penerbangan serta mempelajari komponen manajamen aviasi di antaranya pelayanan penerbangan, sumber daya manusia dan struktur organisasi, keuangan, keamanan, teknologi, inventory dan komponen lainnya.

Ia menjelaskan perkuliahan dilakukan selama 4 semester atau setara dengan 2 tahun di Gedung MM FEB UI kampus Salemba.

Melalui terjalinnya kerja sama dengan Coventry University, mahasiswa MM FEB UI akan menerima pengajaran dari para dosen FEB UI serta dosen dari Coventry University.

Rifelly Dewi Astuti menambahkan industri penerbangan Indonesia tengah berkembang pesat dan sangat bergairah. Pembukaan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia serta internasional menjadi salah satu indikator denyut nadi industri tersebut.

“Tumbuhnya industri penerbangan tentu disertai dengan tumbuhnya isu dan permasalahan di dalam pengelolaan manajemen penerbangan tersebut,” katanya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI terbanyak pertama pekerja ilegal ditahan di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) – Warga Negara Indonesia (WNI) menempati urutan pertama dari jumlah terbanyak pekerja ilegal atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang ditahan oleh pemerintah Malaysia pada periode 1 Januari 2019 hingga 21 Maret 2019.

“Sepanjang tempo mulai 1 Januari 2019 hingga 21 Maret 2019 kami telah mengadakan sebanyak 4.454 operasi penegakan hukum di seluruh negara,” ujar Direktur Imigrasi Malaysia, Dato’ Indera Khairul Dzaimee Bin Daud, kepada media di Kuala Lumpur, Sabtu.

Sebanyak 63.286 orang telah diperiksa dan hasilnya 13.677 PATI dari pelbagai warga negara telah ditahan atas pelbagai kesalahan Imigrasi.

“Selain itu 311 majikan turut ditahan sepanjang tempo ini. Daripada jumlah keseluruhan PATI yang ditahan, penangkapan tertinggi adalah warga Indonesia sebanyak 4.729 orang diikuti oleh warga Bangladesh sebanyak 3.164, Filipina sebanyak 1.362, Myanmar sebanyak 1.357 dan sisanya dari negara-negara lain,” katanya.

Sebanyak 4.454 operasi telah dijalankan meliputi 1.110 operasi di kawasan rumah kediaman, 799 operasi di kedai dan tempat perniagaan, 256 operasi di restoran dan kedai makan, 203 operasi di rumah urut (pijat) dan pusat hiburan, 358 operasi di rumah kongsi dan tapak konstruksi, 115 operasi di pasar dan selebihnya operasi di lain-lain tempat.

“Sepanjang tahun ini dari 1 Januari hingga 21 Maret 2019 sebanyak 11.915 tahanan telah diusir ke negara asal masing-masing. Langkah proaktif diambil dengan mempercepat proses pendakwaan dan pengusiran supaya setiap tahanan dapat diusir dengan segera,” katanya.

Departemen Imigrasi Malaysia terus komitmen melaksanakan operasi-operasi penegakan hukum dan langkah-langkah pencegahan di pintu masuk/keluar negara, pengurusan pekerja asing dan lain-lain hal berkaitan dengan Imigrasi di Malaysia.

“Usaha ini adalah bagi memastikan negara bebas dari belenggu masalah PATI dan warga asing bermasalah selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Dia menegaskan komitmen itu diwujudkan melalui operasi penegakan hukum terus-menerus dan usaha-usaha pengusiran PATI dengan segera melalui kerja sama dengan kedutaan dan wakil negara asal mereka.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pendidikan di Kepulauan Talaud-Sulut diharapkan lebih ditingkatkan

Mengapa kualitas pendidikan di Talaud harus terus ditingkatkan, karena indikator pendidikan saat ini berada di peringkat ke 12 dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut

Manado (ANTARA) – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven OE Kandouw mengharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih ditingkatkan.

“Mengapa kualitas pendidikan di Talaud harus terus ditingkatkan, karena indikator pendidikan saat ini berada di peringkat ke 12 dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Jumat.

Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun penempatan kepala sekolah hanya berdasarkan kepentingan dan kedekatan.

Akan tetapi sejak beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, penempatan kepala sekolah, guru dan tenaga harian lepas (THL) harus berdasarkan kualitas.

“Pendidikan di Talaud kalau tidak dibenahi kualitas gurunya, maka akan sulit lahir manusia-manusia seperti Prof Burhan Magenda dulu yang pernah menjadi staf ahli Kapolri. Grubert Ughude, Jemmy Gagola dan lainnya yang hari ini hadir di sini,” katanya.

Ia mengatakan visi Gubernur Olly Dondokambey adalah mengubah paradigma dalam membangun dunia pendidikan di Talaud.
 

Menurut Kandouw, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Talaud, gubernur telah mengingatkan pentingnya kewajiban moral guru, kepala sekolah termasuk THL agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Sangat dibutuhkan moral obligation dan integritas dari semua kepala sekolah, guru dan THL untuk mengurus pendidikan,” katanya.

Artinya, kata dia, adalah memberikan diri sepenuhnya bagi pendidikan. 

Karenanya, dia berharap wilayah kabupaten kepulauan itu dapat masuk 10 besar dalam indikator dan mutu pendidikan pada tahun depan.

“Kalau tidak ada peningkatan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan harus siap menerima konsekuensinya, untuk hal ini saya sangat serius,” katanya.

Baca juga: Wagub: penerimaan siswa baru jangan dipungut biaya

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Papua siapkan Rp5 miliar untuk korban banjir

Mekanisme penyaluran bantuan bagi para korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura ini akan dibahas secara detail bersama para bupati

Jayapura (ANTARA) –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan bantuan uang sebesar Rp5 miliar untuk membantu penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Selain Pemprov, kata Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Sabtu, para bupati se-Bumi Cenderawasih juga akan menyiapkan bantuan berkisar Rp100-500 juta untuk membantu korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura tersebut.

“Mekanisme penyaluran bantuan bagi para korban banjir bandang ini akan dibahas secara detail bersama para bupati,” katanya.
Baca juga: Tim SAR gabungan sisir korban banjir bandang Jayapura di empat lokasi

Menurut dia, uang atau bantuan yang diberikan tersebut tidak boleh digunakan sembarangan sehingga harus ada mekanisme yang jelas dan disepakati bersama.

“Bantuan ini harus tepat sasaran kepada warga yang terkena musibah, sehingga harus disepakati bersama diberikan kepada siapa dan siapa yang akan menangani,” katanya.

Bupati Yahukimo, Abock Busup, mengatakan pemerintah kabupaten si Papua berpartisipasi membantu korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Baca juga: Korban meninggal banjir bandang tercatat 105 jiwa, data BPBD Papua
Baca juga: Papua Nugini sampaikan dukacita bagi korban banjir di Sentani

“Kami mendonasikan Rp200 juta melalui rekening Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sebagian lainnya didrop ke pemprov,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya juga memberikan bantuan sebesar Rp250 juta untuk korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura. ***3***

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Arief Pujianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut-BNI kerja sama tingkatkan kepesertaan

Bpjs (ANTARA) – BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut dan BNI kerja sama untuk meningkatkan kepesertaan dengan mendaftarkan sekitar 8.700 agen bank itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“BNI akan mendaftarkan Agen 46-nya ke BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut setelah ada kesepakatan dengan para agennya,” ujar Deputi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut, Umardin Lubis di Medan, Jumat.

Umardin menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan jemput bola menambah jumlah kepesertaan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja.

Kepedulian BNI terhadap agen produk perusahaannya diapresiasi dan BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung dan melayani.

BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, katanya berharap, perusahaan lain melakukan hal sama seperti BNI.

“Semua pekerja termasuk bukan pekerja tetap harus masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Umardin.

Kepala Kanwil BNI wilayah Sumut, Novianto Harry Kristono, mengatakan BNI ingin melindungi para agennya dengan mengikutsertakan ke progam BPJS Ketenagakerjaan sesuai keinginan pemerintah.

Dengan secara kolektif pendaftarannya, maka akan memudahkan dalam pembayaran iuran.

Dia menjelaskan, dari 8.700 Agen 46 yang aktif sekitar 5.600 agen, dimana yang disebut kategori aktif adalah agen yang melakukan transaksi di atas 25 transaksi per hari.

“Dengan tercover BPJS Ketenagakerjaan, BNI dan pekerja sama-sama tenang,” katanya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut tambah 1,4 juta peserta
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut bagikan 3.000 paket sembako murah
Baca juga: Direksi BPJS-TK kunjungi Natuna pastikan perlindungan bagi pekerja

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Muhammadiyah: penggunaan UU Terorisme untuk pelaku hoaks berlebihan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maneger Nasution menilai rencana untuk menggunakan UU Terorisme dalam menjerat pelaku hoaks adalah berlebihan.

“Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah khawatir jika ini diterapkan akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Terorisme,” kata Maneger dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan ada perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara UU Terorisme dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Apalagi beberapa ketentuan dalam UU Terorisme tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya, seperti halnya lembaga pengawasan yang akan mengawasi penerapan UU Terorisme ini. Hal ini dikhawatirkan dapat menebar ketakutan publik.

“Sedangkan dalam penerapan UU ITE dalam kasus hoaks saat ini juga ada banyak catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah,” kata dia.

Prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus hoaks diduga tidak terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, maka sangat membahayakan jika kasus hoaks ditangani dengan UU Terorisme.

“Kami tidak menginginkan adanya korban dalam kasus hoaks jika UU Terorisme tersebut diterapkan,” kata dia.

Dia menilai, pemerintah dan kepolisian sebaiknya membenahi dulu beberapa regulasi pelaksanaan yang menjadi mandat UU Terorisme, juga tata kelola penanganan kasus terorisme, sebelum menerapkan UU Terorisme untuk kasus lain.

Selain itu, katanya, pemerintah dan DPR diharapkan segera memenuhi peraturan untuk pelaksanaan UU tersebut.

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Bali minta presiden alokasikan anggaran untuk desa adat

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan alokasi anggaran dalam APBN untuk diberikan pada desa adat di Pulau Dewata.

“Bali memiliki adat istiadat yang sangat kuat, tradisi, seni dan budaya yang menjadi aset masyarakat Bali, juga menjadi aset bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Namun, selama ini upaya untuk melestarikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya sepenuhnya dijalankan desa adat di Bali dengan cara swadaya,” kata Koster saat menyampaikan sambutan pada acara tatap muka dan ramah tamah Presiden dengan tokoh masyarakat Bali, di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya, Denpasar, Jumat malam.

Menurut Koster, oleh karena tantangan desa adat ke depan semakin dinamis dalam era global, maka diperlukan kontribusi negara untuk turut memelihara lingkungan alam, tradisi, seni dan budaya Bali.

Tradisi, adat, seni dan budaya yang dimiliki Bali, lanjut dia, selama ini merupakan modal bagi daerah setempat yang telah berkontribusi memberikan nama baik dan harum bagi Bali hingga terkenal di tingkat dunia dan menghasilkan sumbangan devisa yang besar kepada negara melalui sektor pariwisata.

“Sejalan dengan kebijakan pengalokasian anggaran dalam APBN untuk desa dan kelurahan, maka kami mohon kiranya Bapak Presiden berkenan untuk mempertimbangkan alokasi anggaran dalam APBN untuk desa adat di Bali,” ujarnya pada acara yang dihadiri ribuan masyarakat Bali dari unsur tokoh-tokoh agama, perbekel (kepala desa), bendesa adat, kelihan subak, generasi milenial dan sebagainya.

Selain itu, Koster juga berkeinginan membangun pusat kebudayaan Bali yang berisi panggung terbuka, museum tematik, gedung seni multifungsi dan sarana lainnya secara terintegrasi untuk memfasilitasi seni budaya yang ada di Bali, yang juga diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga sependapat bahwa Bali dikenal, dikagumi seluruh dunia karena budayanya, budaya yang hidup dan berkembang di desa-desa pakraman (desa adat).

Bahkan, lanjut Presiden, budaya tersebut masih hidup dan juga dimajukan hingga “sekaa teruna” atau pemuda-pemudi di tingkat banjar (dusun).

“Bali juga menjadi contoh bagaimana harmoni perbedaan ada di Bali. Semua bisa dijadikan contoh bergerak maju tetapi tetap menjaga akar-akar tradisi budaya. Yang paling penting, tidak pernah lelah mencintai Tanah Air Indonesia,” ucap Jokowi yang hadir didampingi Ibu Iriana pada acara yang berlangsung di tengah guyuran hujan tersebut.

Baca juga: Bali Libatkan Desa Adat Kelola Objek Wisata
Baca juga: Tradisi Kehidupan Desa Adat Bali Tetap Kokoh
Baca juga: Moeldoko: pertahankan desa adat di Bali

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hoaks, daftar minuman berbahaya

Jakarta (ANTARA/Jacx) Sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai minuman berbahaya yang mengandung siklamat dan bisa menyebabkan orang mengidap lupus dan merusak anti bodi orang yang mengkonsumsi minuman yang ada dalam daftar tersebut.

Klaim     :  Daftar minuman berbahaya yang mengandung siklamat dan bisa menyebabkan orang yang meminumnya terpapar penyakit lupus
Rating    : Salah/Disinformasi

Penjelasan :
Dari penelusuran tim subdit pengendalian konten internet Kementerian Komunikasi dan Informatika, informasi mengenai daftar nama produk minuman yang berbahaya dan mengandung siklamat serta menyebabkan lupus adalah tidak benar.

Badan POM sudah mengeluarkan klarifikasi mengenai hal tersebut melalui laman dari lembaga tersebut.

Cek fakta : www.pom.go.id/mobile/index.php Tangkapan layar klarifikasi informasi hoaks subdit pengendalian konten internet Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 

Pewarta: Tim Jacx dan Kominfo
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden temui tokoh dan masyarakat Bali

Presiden Joko Widodo memberikan salam saat menemui tokoh dan masyarakat Bali di Taman Budaya Bali, Denpasar, Jumat (22/3/2019). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menemui dan berdialog dengan tokoh agama, tokoh adat dan ribuan masyarakat. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.