Satu tewas dalam kebakaran di kompleks Kelenteng Tay Kak Sie

Semarang (ANTARA) – Satu orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan salah satu bangunan di kompleks Kelenteng Tay Kak Sie yang berlokasi di Gang Lombok, kawasan Pecinan Kota Semarang, Kamis dini hari.

Salah seorang penjaga Kelenteng Tay Kak Sie,  Sofian Candra,  mengatakan,  korban tewas bernama Sutiyono (82) atau yang biasa disapa Om Lhe, penjaga kelenteng.

Menurut dia, pintu bangunan rumah abu Tjie Lam Tjay yang terbakar tersebut kondisinya tertutup rapat.

“Korban posisinya duduk saat kebakaran,” katanya.

Candra sendiri juga sudah memanggil bantuan warga sekitar untuk membantu memadamkan api.

12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut.

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Adi Nugroho mengatakan belum mengetahui penyebab pasti kebakaran.

“Penyebab belum diketahui, masih menunggu labfor,” katanya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden dijadwalkan kunjungi korban gempa Mataram

“Bapak Presiden dijadwalkan akan berkunjung ke Pengempel pada Jumat (22/3), sekaligus mengecek sampai sejauh mana progres yang dilakukan terhadap program penanganan pascabencana gempa bumi,”

Mataram (ANTARA) – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Martawang mengatakan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi korban gempa bumi sekaligus melihat progres pembangunan rumah tahan gempa di lingkungan Pengempel, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

“Bapak Presiden dijadwalkan akan berkunjung ke Pengempel pada Jumat (22/3), sekaligus mengecek sampai sejauh mana progres yang dilakukan terhadap program penanganan pascabencana gempa bumi,” katanya kepada wartawan di Mataram, Kamis.

Lingkungan Pengempel merupakan salah satu wilayah yang terdampak masif terhadap gempa bumi pada 2018, dengan kategori rumah rusak berat, sehingga saat ini ratusan kepala keluarga (kk) sedang melakukan pembangunan hunian tetap(huntap)  dari dana bantuan pemerintah sebesar Rp50 juta per kk.

“Kedatangan Presiden, sebagai bukti bahwa beliau sangat cinta kepada rakyatnya dan sangat ingin menyapa kembali masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, mari bersama-sama menerima kedatangan Presiden dengan menjaga sebaik-baiknya kondusifitas daerah dan memberikan informasi sebaik-baiknya tentang progres pembangunan rumah para korban bencana gempa bumi.

Sementara progres pembangunan rumah tahan gempa di kota Mataram secara umum, menurut Martawang, sudah sangat baik. Untuk rumah rusak berat saat ini sudah ada 80 unit saat ini sudah siap dicat yang artinya pembangunanya sudah tuntas dengan anggaran bantuan Rp50 juta.

Untuk mendorong masyarakat agar cepat melaksanakan pembangunan rumah tahan gempa, pemerintah kota(pemkot) Mataram telah memberikan dukungan bagi para penerima bantuan, terutama untuk rumah rusak berat.

Bantuan yang diberikan antara lain, untuk pembangunan fasiltas mandi, cuci dan kasus (mck), penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta memberikan bantuan cat bagi warga yang sudah selesai membangun rumah tahan gempa hingga batas waktu yang ditetapkan yakni 12 April 2019.

“Selain itu, pemkot Mataram juga memfasilitasi masyarakat untuk proses pengangkutan panel, bahan bangunan, serta melatih warga agar bisa memasang panel Risha sendiri sehingga rumah mereka bisa cepat rampung,” katanya.

Di sisi lain, Martawang mengatakan, gempa 5,8 Skala Richter (SR) pada Minggu (17/3), mengingatkan masyarakat harus membangun rumah tahan gempa, sebab wilayah NTB dan Indonesia secara umum berada pada cincin api yang tidak bisa mengandalkan teori ilmiah yang banyak terbantahkan dengan munculnya fenomena-fenomena baru terhadap gempa Lombok.

“Karenanya kita sudah tidak ada pilihan dan harus bersahabat dengan gempa salah satunya membangun seluruh infrastruktur tahan gempa, masyarakat kita edukasi tentang gempa agar bisa meminimalkan dampak dari gempa,”tandas Lalu.
 

Pewarta: Nirkomala
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan miliar disiapkan Tangerang beli tanah untuk kepentingan publik

Saat ini dalam tahap lelang dari pihak ketiga tim appraisal(penilai)

Tangerang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menyediakan anggaran sebesar Rp162 miliar yang berasal dari APBD 2019 untuk pembelian tanah bagi kepentingan publik, seperti pemakaman umum dan Balai Latihan Kerja (BLK).

“Saat ini dalam tahap lelang dari pihak ketiga tim appraisal (penilai),” kata Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pertanahan, Pemakaman dan Pemukiman Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan di Tangerang, Rabu.

Dadan mengatakan dana tersebut juga untuk kepentingan lahan parkir Masjid Raya Al Amjad, sport center, UPT pemadam kebakaran, pemakaman umum.

Bahkan pembelian tanah itu untuk sarana pendidikan, puskesmas serta stadion mini tiap kecamatan.

Namun ketersediaan anggaran itu disesuaikan dengan kebutuhan perlebaran jalan yang tersebar pada 21 kecamatan.

Sedangkan pihaknya berencana membeli sebanyak 47 bidang dengan luas yang variatif, tentu melalui proses lelang oleh tim appraisal.

“Tim tersebut yang dapat menentukan harga tanah sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) setempat,” katanya.

Untuk pelaksanaan pembelian tanah itu diserahkan ke tim tersebut dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pembelian tanah itu berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Pihak instansi atau lembaga terkait tidak dapat mengurangi atau menambah luas tanah yang dibeli karena merupakan tugas tim setelah melalui konsultan.

Menurut dia, bila harga tanah tidak sesuai dengan dana yang tersedia, maka dilakukan penambahan pada APBD Perubahan tahun 2019.

Dia menambahkan, jika tidak ada kesepakatan tim dengan pemilik tanah, maka disiapkan cadangan sehingga pelayanan publik tidak terganggu. 

Baca juga: Pemkab Tangerang survei pengadaan lahan kepentingan publik

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinas Pendidikan diperingatkan DPRD Kepri tidak ancam guru

Di era sekarang siapa pun bisa menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu sebaiknya didengar, apalagi yang menyampaikan itu guru-guru yang menuntut haknya

Tanjungpinang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan Dinas Pendidikan setempat untuk tidak mengancam guru-guru yang menyampaikan aspirasi terkait tunjangan profesi.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan setempat di ruang Komisi II, Rabu, mengaku sudah melihat berbagai bentuk ancaman yang disampaikan kepada guru-guru melalui kelompok percakapan WhatsApp.

“Jangan ancam-ancam guru yang menyampaikan aspirasi. Saya sudah lihat bentuk ancamannya,” kata Jumaga yang disampaikan kepada Kepala Disdik Kepri, Dali.

Ia mengatakan di era sekarang siapa pun bisa menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu sebaiknya didengar, apalagi yang menyampaikan itu guru-guru yang menuntut haknya.

“Sekarang ini tidak zaman lagi ancam-ancam dan gertak. Itu tidak baik,” katanya.

Terkait permasalahan itu, Dali hanya mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Saya mendengarkan dan mencatat seluruh pernyataan ketua untuk saya tindaklanjuti,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Tedi Jun Askara mengatakan ada hal yang tidak lumrah terjadi dalam pembahasan anggaran perubahan sehingga tunjangan untuk para guru yang mengabdi di SMA dan SMK tidak dianggarkan.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Tedi mempertanyakan kepada Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah kenapa tim anggaran pemerintah daerah tidak memasukkan tunjangan guru sebesar Rp4 miliar dalam struktur APBD Perubahan tahun 2018.

Semestinya, kata dia, kebutuhan anggaran untuk para guru itu dialokasikan dalam anggaran perubahan jika lupa dimasukkan dalam anggaran murni.

“Sekarang kami jadi bulan-bulanan seolah-olah tidak mengurus permasalahan itu. Semestinya, tim anggaran pemerintah daerah yang memasukkannya,” katanya.

Terkait persoalan itu, Arif mengatakan pembahasan anggaran terkadang terkendala petunjuk teknis. Terkadang uangnya ada, tetapi petunjuk teknis belum terbit sehingga tidak dianggarkan.

“Sebaliknya, terkadang uang tidak ada, tetapi petunjuk teknisnya ada. Ini jadi catatan kami, apakah administrasi disusul, dan mengutamakan kebutuhan,” katanya.

Anggota DPRD Kepri Burhanudin Nur mengatakan tidak benar seluruh guru SMA dan SMK sudah mendapat gaji 13 dan 14 tahun 2018.

“Ternyata ada yang belum dibayar di Batam. Saya hubungi guru saya. Makanya harus dicek. Mungkin ada yang sudah, mungkin juga ada belum. Jangan dibilang sudah dibayarkan seluruhnya,” katanya.

Baca juga: BKD Kepri Tidak Meneliti Angka Kredit Guru

Baca juga: Nama Kadiknas Kepri Dicatut Untuk Menipu Guru

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

25 kampung terendam akibat meluapnya danau Sentani

Jayapura (ANTARA) – Sebanyak 25 kampung saat ini terendam akibat meluapnya air danau Sentani pasca banjir bandang yang melanda kabupaten Jayapura.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Kamis,  mengatakan, hingga Rabu(20/3) malam, pukul 23.00 wit tercatat 25 kampung kini terendam.

Kampung-kampung yang terendam yakni Doyo lama, Sosiri, Yakonde, Dondai, Kwadeware, Bambrongko, Simporo, Kameyaka, Abar, Atamali, Putali, Sereh, Ifar Besar, Yoboi, Hobong, Yahim, Yobe, Ifale, Nendali, Asei Besar, Ayapo, Puay, Asei Kecil, Nolokla dan Yokiwa.

Terendamnya pemukiman warga yang bermukim di kampung-kampung sekitar danau Sentani akibat air danau meluap.

Kondisi masyarakat saat ini masih relatif aman dan bantuan sedang diupayakan untuk dibagikan ke masyarakat, kata Kamal seraya menambahkan Polda Papua melalui Ditpolair siap membantu menyalurkan bantuan ke kampung-kampung yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu motor.

Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (16/3) di kabupaten Jayapura menyebabkan 9.691 jiwa harus mengungsi akibat rumah rusak.

Tercatat 103 orang meninggal dan ratusan luka-luka serta 93 orang dilaporkan hilang. Saat ini tercatat 35 kantong jenazah belum teridentifikasi di RS Bhayangkara,” kata Kamal.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BI Maluku-Jepang berdayakan penenun Kepulauan Tanimbar-Maluku

Namun atas semangat dan keinginan yang tinggi ibu-ibu Desa Amdasa saat ini sudah mampu mengoperasikan peralatan ATBMdan melakukan pewarnaan alam dengan baik

Ambon (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku dan perusahaan minyak dan gas bumi Jepang Inpex Masela Ltd, terus memberdayakan penenun kain Tanimbar dalam program pemberdayaan masyarakat (PPM) pada pengembangan tenun kelompok Batlolonar di Desa Amdasa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Maluku, Andy Setyo Biwado, di Ambon, Kamis menjelaskan bahwa acara pengukuhan PPM kain tenun Tanimbar dimulai pada Selasa (19/3) 2019.

Ia mengatakan kelompok Batlolonar telah diberdayakan sejak 22 Nopember 2018 yang ditandai dengan pemberian Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), alat hanian, alat kelosan perlengkapan pewarnaan dan pelatiohan intensif selama empat bulan.

“Karena itu alasan momen inagurasi dilakukan sebagai tanda kepada kelompok yang memiliki anggota sebanyak 20 orang tersebut telah berhasil menjalani proses pelatihan dengan baik,” ujarnya.

Dia mengatakan, sebelum melewati proses pelatihan ini hampir seluruh anggota tidak bisa menenun sama sekali.

“Namun atas semangat dan keinginan yang tinggi ibu-ibu Desa Amdasa saat ini sudah mampu mengoperasikan peralatan ATBM dan melakukan pewarnaan alam dengan baik,” katanya.

Kegiatan itu, kata dia,  juga sebagai bukti nyata komitmen BI untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pihaknya bersama Inpex Masela dan Pemkab Kepulauan Tanimbar kembali memperpanjang perjanjian kerja sama nota kesepakatan tersebut serta akan memperluas cakupan pekerjaan, yang sebelumnya hanya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kini juga meliputi pengendalian inflasi dan pemberdayaan masyarakat pada bidang-bidang produktif.

“Pada kesempatan ini kami membuka peluang kepada bapak dan ibu sekalian untuk dapat menyampaikan masukan dan saran, bahkan sinergi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Tujuannya tidak lain semata-mata hanya untuk kemajuan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Expertise Communication Relation Inpex Masela, Halida Nurlia Hatta pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa program pelatihan itu merupakan tindak lanjut dari program kolaborasi dan sinergi bersama Perwakilan BI Maluku yang telah dilakukan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan (MoU) pada tanggal 23 Mei 2017 lalu di Ambon.

Dia mengatakan, kerja sama itu bertujuan untuk memperkaya dan memperkokoh upaya multistakeholders dalam merevitalisasi tenun Tanimbar sebagai budaya lokal maupun ekonomi kreatif masyarakat Tanimbar.

“Kami bersyukur bahwa di tahun 2017 telah berkolaborasi dengan BI yang ingin membangkitkan dan mengembangkan potensi-potensi masyarakat untuk mengembangkan tenun,” ujarnya.

Inpex Masela telah memulai program pengembangan tenun Tanimbar sejak tahun 2013 yang berawal dari sebuah survey yang mendapati bahwa Pemkab Tanimbar sangat bersemangat dan berupaya untuk terus melestarikan kemampuan tenun dari masyarakat.

Baca juga: KBRI Beijing promosikan tenun Tanimbar di Wuhan

Baca juga: Balai Arkeologi Ambon gelar rumah peradaban Tanimbar

Baca juga: Temuan hunian prasejarah di Maluku masih dianalisa

Pewarta: Shariva Alaidrus
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PPI Portugal gelar pameran batik dan fotografi di Lisabon

London (ANTARA) – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Portugal didukung KBRI Lisabon mengelar pameran Budaya Indonesia berupa pameran batik, fotografi, sajian kuliner, dan pertunjukan tari tradisional Indonesia yang bertema “Journey to the Tropical Culture”di Porto, Portugal. Pensosbud KBRI Lisabon Andre Nurvily kepada Antara, Kamis mengatakan, khasanah budaya Indonesia yang luhur dan kaya itu berhasil menarik perhatian lebih dari dua ratus pelajar Portugis dan internasional yang ada di Lisabon, Portugal.

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan alam yang sangat indah, dan keragaman suku budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Mahasiswa doktoral dari Mozambique,Amirah Adam, tertarik dengan salah satu warisan budaya Indonesia mengatakan kecantikan batik membuat ia terkesima.

Amirah dan teman kuliahnya memiliki keinginan untuk mempelajari proses pembuatan batik hingga menghasilkan motif, corak, dan warna yang menarik. Motif batik yang dipamerkan, antara lain cuwiri, gurda, parang, tambal, sulur delima, sido luhur, endek, mega mendung, dan truntum.

Sedangkan, Pascal Ignolin, pria Perancis berprofesi guru selancar, mengaku sangat merindukan Indonesia. Pascal pernah menjelajah Flores dan Larantuka, provinsi NTT dengan motor bebek. Kerinduan tersebut disampaikan Pascal setelah melihat hasil karya fotografi keindahan alam Indonesia dari para pelajar Indonesia yang dipamerkan.

Sementara itu kelezatan kuliner Indonesia menjadi buah bibir. “Maaf saya bolak-balik mengambil sate ayam” ujar Danilo dos Santos, mahasiswa dari Brazil, sambil mengekspresikan kenikmatan dalam menyantap setiap sajian makanan Indonesia. Kuliner yang disajikan dalam pameran, antara lain sate ayam, bakso, lumpia, tempe mendoan, lawar Bali, dan bakmi goreng.

Pameran ini juga menjadi wadah mahasiswa Portugis untuk mengenal beasiswa ke Indonesia, seperti beasiswa darmasiswa serta beasiswa seni dan budaya Indonesia.

Kesempatan beasiswa tersebut tidak disia-siakan dan beberapa pengunjung menyampaikan komitmen untuk sesegera mendaftar.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan penderita TBC baru teridentifikasi di Tulungagung-Jatim

Kami juga proaktif melakukan screening (pemeriksaan terukur) kepada warga, mulai di klinik, puskesmas, rumah sakit hingga beberapa sentra layanan publik termasuk di LP Tulungagung

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengidentifikasi sebanyak 284 penderita kasus tuberculosis (TBC) baru selama kurun Januari-Februari 2019.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinkes Tulungagung, Didik Eka, Rabu, di Tulungagung mengatakan upaya pencegahan sampai saat ini terus dilakukan dengan memberikan obat-obatan secara gratis kepada penderita selama kurun enam bulan hingga sembuh total.

“Kami juga proaktif melakukan screening (pemeriksaan terukur) kepada warga, mulai di klinik, puskesmas, rumah sakit hingga beberapa sentra layanan publik termasuk di LP Tulungagung,” katanya.

Tahun ini, lanjut Didik, Dinkes Tulungagung meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus-kasus TBC.

Hal itu dikarenakan secara estimasi kasus tuberculosis diprediksi meningkat.

Dua bulan awal 2019 ini saja (Januari-Februari) angka kasus terdeteksi 284 penderita. Dengan kurun yang sama, jumlah itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu (2018), yakni tercatat sebanyak 173 kasus.

“Artinya ada peningkatan sekitar 65 persen,” kata Didik.

Didik menjelaskan, pada 2018 untuk incident rate atau angka kesakitan secara nasional wilayah Kabupaten Tulungagung sebanyak 2089 orang.

Namun pihaknya hanya berhasil menemukan 1.216 pasien TBC.

Sedangkan pada 2019 ini incident rate yang ditetapkan sebanyak 2.104 pasien.

“Jika melihat dari angka kesakitan secara nasional, sebetulnya Tulungagung masuk kategori medium. Di tahun ini kami diharuskan menemukan sekitar 2.104 penderita TBC,” katanya.

Masih menurut Didik, dari target temuan kasus sebesar 2.104 ini, untuk awal tahun dari hasil screening, pihaknya berhasil menemukan sekitar 284 penderita.

Dari jumlah temuan itu, dua pasien dinyatakan TB resisten obat. Dimana dalam penanganan ini pihaknya harus melakukan pendekatan khusus kepada pasien TB resisten obat.

“Jadi dibutuhkan kemantapan mental untuk pengobatan TB resisten obat. Karena lamanya pengobatan bisa hingga 20 bulan maupun hingga 24 bulan,” katanya. 

Baca juga: Kemenkes prioritaskan kasus TBC di daerah padat penduduk

Baca juga: Kerugian ekonomi akibat tuberkulosis mencapai Rp136,7 miliar

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD prihatin kepsek pinjam dana untuk UN

Ternate (ANTARA) – DPRD Maluku Utara (Malut) menyatakan keprihatinannya atas langkah para kepala sekolah(kepsek)  SMA/SMK di daerah ini yang terpaksa meminjam dana untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2019, karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair.

“Para kepsek seharusnya tidak perlu melakukan langkah itu, karena UN merupakan agenda nasional yang anggarannya disiapkan pemerintah dalam APBN, di antaranya dalam bentuk dana BOS,” kata Ketua Komisi IV DPRD Malut,  Farda Djuma di Ternate, Kamis.

Para kepsek SMA/SMK di Malut terpaksa meminjam dana kepada para pihak ketiga untuk pelaksanaan UN yang akan berlangsung pekan depan, karena kalau membebankannya kepada orang tua siswa dikhawatirkan masuk dalam kategori pungutan liar (pungli)  yang dapat diproses secara hukum.

Menurut dia, keterlambatan pencairan dana BOS triwulan pertama 2019 menjelang pelaksanaan UN seharusnya tidak lagi terjadi karena Pemprov Malut bisa belajar dari keterlambatan serupa pada 2017 dan 2018, yang juga bertepatan dengan penyelenggaraan UN.

Komisi IV DPRD Malut jauh sebelumnya sudah menyampaikan kepada Pemprov Malut untuk mengupayakan tidak lagi terjadi keterlambatan pencairan dana BOS pada pelaksanaan UN 2019 ini dan kalaupun sampai terjadi harus menyediakan anggaran pengganti, tetapi sepertinya kurang mendapat perhatian.

Sesuai informasi yang diperoleh Komisi IV DPRD Malut, kata Farida, terlambatnya pencairan dana BOS triwulan pertama 2019 karena pemerintah pusat belum mentransfernya ke kas daerah.

Pemerintah pusat belum mentransfer dana BOS triwulan I 2019 itu karena laporan penggunaan dan BOS triwulan III dan IV 2018 terlambat dikirim Pemprov Malut karena sesuai regulasi dana BOS dapat ditransfer kalau sudah ada pertanggung jawaban penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.

Ia mengharapkan kepada Pemprov Malut untuk segera mengupayakan dana BOS triwulan I 2019 segera ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah dan selanjutnya disalurkan ke seluruh sekolah agar sekolah tidak lagi dipusingkan dengan anggaran dalam melaksanakan UN.

Dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Malut diperoleh keterangan bahwa laporan penggunaan dana BOS triwulan III dan IV 2018 sudah disampaikan ke pemerintah pusat walaupun agak terlambat dan diharapkan dalam pekan depan sudah ditransfer ke kas daerah.
 

Pewarta: La Ode Aminuddin
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bantu korban banjir bandang, Polda Papua kerahkan ratusan personel

Termasuk membantu penyaluran bantuan kepada korban, dan melakukan pemulihan trauma kepada anak-anak korban bencana alam banjir bandang

Jayapura (ANTARA) – Sebanyak 700 personel gabungan dari berbagai satuan kerja (satker) Polda Papua dilibatkan untuk membantu menangani dan mengevakuasi korban banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Rabu malam mengatakan ratusan personil tersebut bertugas melakukan proses pencarian korban, membantu mengatur arus lalu lintas dan membantu evakuasi korban.

“Termasuk membantu penyaluran bantuan kepada korban, dan melakukan pemulihan trauma kepada anak-anak korban bencana alam banjir bandang,” katanya.

Dalam proses pencarian tersebut, kata dia, personel ditempatkan di titik-titik yang terdampak banjir.

Polda Papua juga menurunkan 15 anjing pelacak K-9 Mabes Polri dan Polda Papua untuk membantu proses evakuasi, katanya.

Selama proses evakuasi tersebut, kata dia, tim K-9 telah berhasil menemukan 15 jenazah di beberapa titik.

“Jadi, personel ini semua selain melakukan pencarian di perumahan dan penyisiran di pinggiran Danau Sentani,” katanya.

Penyisiran di Danau Sentani, kata dia, dilakukan oleh personel Dit Polairud Polda papua dengan menggunakan long boat.

“Personel TN/Polri masih dikerahkan di setiap titik yang dianggap sebagai tempat terparah dan terdapat korban jiwa,” demikian AM Kamal.

Baca juga: Dirjen: perlu tinjau tata ruang area terdampak banjir bandang Sentani

Baca juga: PLN pulihkan 69 gardu pascabanjir bandang Kabupaten Jayapura

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jurnalis Jayapura berikan bantuan korban terdampak banjir

Kami berikan sumbangan kepada beberapa rekan jurnalis yang terkena banjir bandang Sentani

Jayapura (ANTARA) – Sekelompok jurnalis di Kota Jayapura dan sekitarnya memberikan bantuan terhadap sejumlah rekannya korban terdampak banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, yang menerjang kawasan itu Sabtu (9/3) pekan lalu.

Ketua Indonesia Journalist Network (IJN) Papua dan Papua Barat, Roberth Isodorus Vanwi Subiyat, salah satu wartawan senior di Papua, Rabu malam mengatakan penyaluran bantuan itu dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga, yakni Hypermart.

“Tadi siang kami berikan sumbangan kepada beberapa rekan jurnalis yang terkena banjir bandang Sentani,” katanya didampingi Jorsul, wartawan TVOne dan Jefry Pattirajawane wartawan AFP.

Menurut dia, sejumlah jurnalis yang diberikan bantuan tersebut rata-rata menempati kompleks BTN Gajah Mada, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Ada 400-an rumah di kompleks ini terendam semuanya, ada yang bisa membawa harta benda dan ada yang tidak, ini memrihatinkan,” kata Roberth Isodorus Vanwi Subiyat.  

Bantuan berupa makanan ringan kemasan kaleng, mi instan dan sejumlah barang kebutuhan saat banjir, kata dia, diberikan langsung kepada jurnalis yang terkena dampak banjir bandang.

“Tadi itu, bantuan langsung kami serahkan kepada Marcel Kelen, wartawan Media Indonesia, Fitus Arung, wartawan Kabarpapua.com, Andi Riri, wartawan Wartaplus.com dan Jack Wally, wartawan Palmannews.com,” katanya

Ia mengaku sedih dan prihatin dengan peristiwa alam tersebut, namun tetap memberikan semangat kepada rekan-rekannya itu sebagai sesama kuli tinta.

“Tetaplah kuat dan tabah dan bersemangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya,” katanya.

Baca juga: IJN: jurnalis asing baru tahu Papua aman

Baca juga: Dewan pers: edukasi jurnalistik penting untuk Papua

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jombang terapkan program perlindungan anak integratif

Bupati Jombang Mundjidah Wahab menegaskan berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur program perlindungan anak. Hal ini diwujudkan dalam regulasi pemerintah yang sudah digulirkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Jombang (ANTARA) – Pemerintah kabupaten(pemkab)  Jombang berencana menerapkan program perlindungan anak dengan pendekatan integratif dan komprehensif demi mencegah kekerasan anak dengan menyediakan kawasan yang ramah bagi mereka untuk beraktivitas.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab,  Kamis menegaskan,  berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur program perlindungan anak. Hal ini diwujudkan dalam regulasi pemerintah yang sudah digulirkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

“Makanya kami sudah lima tahun berturut-turut meraih predikat sebagai kota layak anak,” katanya.

Ia juga telah menerima kunjungan Chief of Child Protection UNICEF Indonesia Amanda Bissex.

Menurut dia, untuk penerapan infrastruktur perlindungan anak harus didukung oleh semua sektor yang ada di Jombang. Untuk itu, semua organisasi perangkat daerah (opd) dikerahkan untuk saling bersinergi dalam menjalankan mandat tersebut.

Bupati  juga mengatakan, di kabupaten Jombang ada banyak forum anak yang tetap aktif menyebarkan kegiatan positif bagi anak. Salah satunya yang dilakukan Forum Anak Jombang (FAJ) yang diikuti siswa dari berbagai sekolah. Mereka melakukan pengembangan skill anak-anak hingga ke 380- an desa di Jombang.

“Kami juga ada sekolah dan madrasah yang memang menerapkan konsep ramah anak, termasuk penanganan anak jalanan serta putus sekolah yang sudah dilaksanakan,” katanya..

Ia juga berharap, ke depan semakin banyak lembaga yang memperhatikan pendidikan anak-anak. Dirinya ingin menerapkan enam komponen yang disyaratkan dalam program kesejahteraan sosial anak integratif (pksaiI) secara optimal.

Keenam komponen tersebut meliputi kebijakan atau payung hukum, ketersediaan layanan terpadu, sumber daya manusia pelaksana, mekanisme kerja antar lembaga, angaaran yang memadai, dan sistem data yang mendukung.

“Semua opd  memang harus bergerak bersama-sama. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena ini menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan program. Kami meminta UNICEF melakukan pendampingan teknis,” kata Bupati.

Kepala Dinas Sosial kabupaten Jombang, Moch Saleh mengakui sumber daya manusia pelaksana menjadi kendala tersendiri untuk menangani tingginya angka kekerasan anak di wilayah ini.

“Kami sebelumnya memiliki satu pekerja sosial, tetapi sudah pindah dan itu sangat kurang. Kami memerlukan paling tidak 10 pekerja sosial untuk menangani masalah perlindungan anak di seluruh wilayah Jombang,” katanya.

Pihaknya mengatakan dengan keterlibatan pekerja sosial itu nantinya bisa dikembangkan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko pada anak, khususnya penelantaran anak, eksploitasi, perlakuan salah dan kekerasan.

Chief of Child Protection UNICEF Indonesia,  Amanda Bissex mengaku mengapresiasi langkah pemkab Jombang untuk melaksanakan program perlindungan anak ini secara serius dan terpadu, termasuk apresiasi terhadap prestasi daerah ini yang mampu meraih penghargaan kota layak anak (kla). Pemkab Jombang juga berkomitmen besar untuk membangun fondasi perlindungan anak.

Lebih lanjut, Amanda mengatakan penanganan kasus kerentanan anak yang mengarah pada kekerasan anak bisa ditangani apabila dilakukan secara terpadu dan cepat bisa mencegah jatuhnya banyak korban. Dengan adanya sinergisitas opd di Jombang, mulai dari kepala daerah, dinas perlindungan anak, dinas kesehatan hingga petugas teknis lapangan, menjadi kunci anak-anak aman dalam berkehidupan.

“Dukungan yang kuat dari pemkab Jombang untuk melindungi anak-anak sejak dini, akan sangat berpengaruh pada masa depan mereka sehingga cita-citanya dapat diraih,” ujarnya.

Dia menegaskan penanganan perlindungan merupakan kerja gotong royong yang bisa dilakukan semua pihak, sehingga tidak harus mengandalkan satu sektor saja. Dengan dilakukan penanganan secara terpadu, anak-anak dalam kelompok rentan maupun kelompok korban kekerasan, dapat ditangani dengan cepat.

Sementara itu, model PKSAI ini sedang diujicobakan di lima kabupaten/kota di Indonesia. Di Jawa Timur rencananya program ini akan diterapkan di kabupaten Sidoarjo, kota Pasuruan, kabupaten Pasuruan, kota Malang, dan kabupaten Jombang. Program ini juga akan direplikasi di 111 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Produk knalpot UMKM Purbalingga dikoordinasikan Disperindag-kepolisian

Memang ukuran kerasnya itu ada, selama ini perajin mungkin belum paham. Nanti akan kami lakukan pendampingan dengan harapan produk knalpot yang dihasilkan semakin baik serta sesuai standar

Semarang (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian terkait dengan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa knalpot kendaraan bermotor yang menjadi andalan Kabupaten Purbalingga

“Kami sudah komunikasi dengan dinas dan instansi terkait yakni kepolisian terkait knalpot dan kami akan melakukan pendampingan kepada para pengrajin terkait aturan-aturan yang ada,” kata Kepala Diperindag Jateng Arif Sambodo di Semarang, Rabu.

Ia mengakui ada peraturan mengenai berapa desibel suara kebisingan knalpot kendaraan yang harus ditaati oleh pengendara maupun pengemudi kendaraan.

“Memang ukuran kerasnya itu ada, selama ini perajin mungkin belum paham. Nanti akan kami lakukan pendampingan dengan harapan produk knalpot yang dihasilkan semakin baik serta sesuai standar,” ujarnya.

Selain persoalan standar suara, lanjut dia, produk knalpot Purbalingga juga harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Oleh karena itu, pihaknya juga akan mendorong para pengrajin untuk memperoleh standar SNI dari lembaga terkait.

“Kalau sudah SNI itu berarti sudah diakui dan bersifat universal sehingga akan berdampak bagus kedepan, bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan knalpot dalam negeri, namun juga bisa ekspor atau bekerja sama dengan pabrikan ternama,” ujarnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur tentang penggunaan knalpot kendaraan.

Aturan yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009 itu membatasi tingkat kebisingan untuk motor 80cc hingga 175cc maksimal 80 desibel, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal kebisingan knalpot adalah 83 desibel.

Baca juga: Polres Kudus musnahkan ratusan knalpot bersuara bising

Baca juga: Dosen Undip Temukan Knalpot Ramah Lingkungan

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD Makassar salurkan bantuan material korban puting beliung

Pemkot Makassar melalui BPBD menyiapkan bantuan yang sifatnya stimulan. Karena sifatnya stimulan, bantuan yang diberikan juga jumlahnya terbatas tergantung dampak kerusakan rumah warga

Makassar (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar kembali menyerahkan bantuan material secara stimulan kepada warga terdampak bencana angin puting beliung dan kebakaran pada tiga lokasi berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Kepala Pelaksana BPBD, Taufiek Rachman mengatakan total ada enam rumah rusak dan dihuni sembilan Kepala Keluarga (KK) dengan total terdiri dari 36 jiwa yang terkena dampak dari bencana tersebut.

“Empat rumah rusak berat dan dua rumah rusak ringan. Sedangkan dampak dari kebakaran mengakibatkan tiga rumah rusak berat dan dua rusak ringan, sementara dampak dari angin puting beliung mengakibatkan satu rumah rusak berat,” katanya.

Untuk kejadian kebakaran, kata dia, terjadi pada Sabtu (09/03) di Jalan Rajawali 13B Kelurahan Lette Kecamatan Mariso. Akibat peristiwa itu api menghanguskan satu rumah yang dihuni satu KK dengan tiga orang.

Kemudian peristiwa kebakaran lainnya terjadi pada Kamis (14/03/) di jalan Andi Tonro IV, lorong 2 Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate dan menghanguskan empat rumah. Dua rumah terindentifikasi rusak berat serta dua rumah mengalami rusak ringan.

“Dari lokasi itu terdapat 27 jiwa yang dihuni tujuh kepala keluarga,” ucap Taufiek.

Mengenai bencana angin puting beliung, tercatat terjadi pada Senin (18/03/) di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang. Akibat dari peristiwa itu mengakibatkan satu rumah rusak berat yang dihuni enam jiwa dengan satu KK

“Bantuan di tiga lokasi tersebut sudah diserahkan. Bantuan berupa bahan material seperti balok, seng dan paku,” katanya.

Taufiek menambahkan, sebelum bantuan diserahkan, tim penilai BPBD Makassar dibantu pihak kelurahan setempat melakukan proses identifikasi dan menghitung jumlah kerusakan.

“Pemkot Makassar melalui BPBD menyiapkan bantuan yang sifatnya stimulan. Karena sifatnya stimulan, bantuan yang diberikan juga jumlahnya terbatas tergantung dampak kerusakan rumah warga,” katanya.

Dia berharap, kendati bantuan ini terbatas, namun paling tidak bisa membantu dan meringankan beban warga yang terkena dampak bencana tersebut. 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komunitas Bela Indonesia ajak masyarakat rawat kebinekaan

Pontianak (ANTARA) – Komunitas Bela Indonesia (KBI) Chapter Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk terus merawat kebinekaan agar terhindar dari perpecahan yang merugikan anak bangsa.

“Ajakan dan seruan ini juga kita tuangkan dan dibedah dalam seminar kebinekaan. Dengan seminar diharapkan dapat menanamkan dan memperdalam kepedulian terhadap keberagaman di masyarakat yang penting dalam mencegah munculnya konflik,” kata Ketua Pelaksana seminar kebinekaan, Hasanah di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat di Kalbar perlu mewaspadai perkembangan paham radikalisme. Paham ini mengeroposi pondasi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi dan merayakan kebinekaan masyarakatnya.

“Termasuk di dalam pembahasannya adalah perkembangan paham radikalisme di dunia pendidikan,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa merujuk pada survei nasional yang dilakukan PPIM tahun 2018 lalu, paham intoleransi telah merasuki para pendidik sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

“Namun, informasi yang lebih utuh mengenai kondisi pendidikan di Kalimantan Barat terkait isu radikalisme belum tersedia. Kita perlu menyegerakan pengumpulan informasi ini agar dapat membangun langkah intervensi yang lebih optimal,” kata dia.

Pada seminar tersebut juga diluncurkan pula buku bertajuk “Toleransi dari Kita untuk Kita,”, yakni kumpulan tulisan dari anggota KBI Kalimantan Barat yang sebelumnya telah diunggah di blog www.kitebalak.net. Karya lain berupa video maupun meme internet yang telah disiarkan melalui akun sosial media KBI Kalbar juga ditayangkan di dalam kesempatan tersebut.

Sementara itu, Ketua KBI Chapter Kalbar , Rustandi mengatakan bahwa sebagai bagian dari jaringan KBI yang tersebar di 20 provinsi pihaknya memang aktif mengampanyekan nilai-nilai Pancasila melalui media maya. Hal itu dilakukan agar dapat menjangkau publik yang lebih luas.

“Kami juga melakukan aksi-aksi sosial sebagai perwujudan nilai Pancasila, seperti dalam merespon gempa di Sulawesi Tengah dan upaya menjaga kebersihan kota saat awal tahun baru 2019, ” katanya.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar adalah Dr.Syarifah Ema Rahmaniah MSc.ed yang merupakan dosen Universitas Tanjungpura Pontianak, Subandri Simbolon, M, dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Herlambang, M.Si, dari Badan Intelijen Negara Daerah Kalbar dan Andy Yentriyani (ketua SAKA/ Suar Asa Khatulistiwa).

Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih 100 peserta dari kalangan milenial, pemuka agama, pengamat politik, pelajar dan mahasiswa yang dirangkul secara khusus oleh KBI Chapter Kalimantan Barat.

Baca juga: Komunitas Bela Indonesia gelar dialog kebangsaan sukseskan Pemilu

Pewarta: Dedi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJS Ketenagakerjaan salurkan bantuan korban banjir di Madiun-Jatim

Tujuan bantuan ini adalah sebagai tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan terhadap para korban banjir

Madiun (ANTARA) – BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan senilai Rp14.625.000 bagi warga yang menjadi korban bencana alam banjir di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Bantuan bagi korban bencana alam banjir tersebut diserahkan oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur, Dodo Suharto kepada Kepala Desa Glonggong Suwito.

“Tujuan bantuan ini adalah sebagai tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan terhadap para korban banjir. Dengan bantuan ini, kami berharap para korban bisa segera pulih dari kondisi yang ada,” kata Dodo Suharto saat penyerahan bantuan di Dusun Melaten, Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (20/3).

Sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab terhadap kepastian jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Adapun, bantuan tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat yang peduli akan tanggung jawab sosial lingkungan melalui BPJS Ketenagakerjaan Kacab Madiun di wilayah Jawa Timur. Pihaknya berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat..

“Harapannya dengan bantuan yang diberikan dapat meringankan para korban bencana dan bermanfaat untuk mereka dan keluarga,” katanya.

Sementara, bantuan senilai Rp14.625.000 juta tersebut diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah, peralatan beribadah, peralatan mandi, dan sembako kebutuhan rumah tangga. Bantuan-bantuan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan, sangat dibutuhkan warga saat pascabanjir.

Banjir besar melanda wilayah Kabupaten Madiun pada Rabu (6/3) hingga beberapa hari lamanya. Kerugian akibat banjir tersebut mencapai sebesar Rp54.093.855.000.

Kerugian tesebut meliputi kerusakan permukiman mencapai Rp38.610.000.000, kerugian pertanian Rp8.093.295.000, kerugian peternakan sebesar Rp416.560.000, dan kerugian infrastruktur Rp6.974.000.000.

Jumlah kerugian tersebut meliputi kerusakan banjir yang menerjang sebanyak 57 desa di 12 Kecamatan terdampak. Sebanyak 5.707 KK dan 497 hektare lahan pertanian terdampak banjir. Sedangkan, ternak mati terdiri 10 ekor sapi, 69 ekor kambing, dan 4.058 ekor unggas.

Musibah banjir juga menyebabkan 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Sejumlah kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan. 

Baca juga: Kerugian banjir di Kabupaten Madiun Rp54 miliar

Baca juga: Bupati Madiun berlakukan status pemulihan bencana banjir

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Arungi Danau Sentani, TNI berikan pelayanan kesehatan korban banjir

Tim kesehatan gabungan melaksanakan bantuan kesehatan dan mendistribusikan bahan makanan siap saji sebanyak 1.000 bungkus.

Jayapura (ANTARA) – Prajurit TNI yang tergabung dalam Kesehatan Kodam (Kesdam) XVII/Cenderawasih, tim kesehatan TNI AL dan tim kesehatan RS Abepura mengarungi Danau Sentani untuk menggelar pelayanan kesehatan kepada warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

“Tim ini dipimpin oleh Kepala Kesdam XVII/Cenderawasih Kolonel (Ckm) dr Djanuar Fitriadi S.Pb,” kata Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel (Inf) Muhammad Aidi di Kota Jayapura, Papua, Rabu malam.

Menurut dia, tim kesehatan gabungan tersebut melaksanakan bantuan kesehatan dan mendistribusikan bahan makanan siap saji sebanyak 1.000 bungkus.

“Serta penyaluran sejumlah bahan makanan mentah, pakaian layak pakai, pempers dan obat-obatan ke Kampung Ayapo di seberang Danau Sentani,” katanya.

Tim kesehatan gabungan, kata dia, berangkat dan menyeberangi Danau Sentani dari bibir pantai Kalkote di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur ke arah gugusan pulau di bantaran Danau Sentani.

“Kegiatan dipusatkan di gedung Gereja Elim, Gereja Alfha Omega dan di Kampung Asei Besar yang terjebak banjir,” katanya.

Tim tersebut, kata dia, dibagi dalam tiga kelompok masing-masing dipimpin oleh seorang dokter dengan menggunakan perahu tradisional, namun saat kembali dijemput dengan LCR milik TNI AL.

“Kalau bahan makan siap saji didukung oleh dapur umum Bekang Dam XVII/Cenderawasih sedangkan bahan makanan mentah didukung oleh BPBD,” katanya.

Tim berangkat sejak pukul 10.15 WIT dan kembali pada pukul 15.45 WIT.

Dalam kegiatan ini tim kesehatan gabungan melaksanakan pengobatan terhadap 268 warga dengan penyakit dominan kutu air, flu dan hipertensi.

“Sebanyak 95 persen rumah warga di kampung tersebut terendam air, namun warga masih bertahan dengan memanfaatkan bagian rumah yang tidak terendam,” demikian Muhammad Aidi.

Baca juga: Danau Sentani meluap, ribuan warga mengungsi

Baca juga: Kesulitan air bersih dialami warga terdampak luapan air Danau Sentani

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

200 orang terdampak banjir bandang di Distrik Ravenirara

Sesuai laporan yang di terima bahwa di Revenirara terdapat 85 KK atau ekitar 200 orang yang menjadi korban banjir bandang, diantaranya ada beberapa orang ibu hamil dan puluhan balita serta lansia

Jayapura (ANTARA) – Sebanyak 200 orang atau 85 kepala keluarga di sejumlah kampung Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Papua dilaporkan terdampak banjir bandang karena curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.

“Satu lagi distrik yang terdampak bencana banjir bandang Jayapura yang belum tertangani, yaitu Distrik Revenirara yang terletak di balik pegunungan Cyclop,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Menurut dia, Distrik Revenirara terdiri dari lima Kampung, namun yang terdampak bencana banjir ada empat kampung berdasarkan laporan masyarakat dari distirik tersebut.

“Sesuai laporan yang di terima bahwa di Revenirara terdapat 85 KK atau ekitar 200 orang yang menjadi korban banjir bandang, diantaranya ada beberapa orang ibu hamil dan puluhan balita serta lansia,” katanya.

Namun, lanjut dia, laporan sementara yang diterima itu tidak disebutkan ada korban jiwa.

“Sebenarnya sore tadi sekira pukul 15.00 WIT  Pangadam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring didampingi Asop Kasdam Kolonel Inf Frits Pelamonia, Pamen Ahli Kolonel Inf Yusuf. R serta sejumlah wartawan ingin kesana mengggunakan helikopter tapi cuaca buruk,” katanya.

Padahal, kata dia, rombongan tersebut sempat terbang selama lima menit tetapi ada perubahan cuaca yang sangat ekstrem sehingga penerbangan yang tadi dilakukan dari Kodam Cenderawasih akhirnya kembali lagi.

“Baru sekitar 5 menit terbang di atas udara tiba-tiba terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrem. Kabut tebal turun menutupi permukaan pegunungan Cyclop, sehingga diputuskan untuk kembali ke Makodam. Padahal rombongan Pangdam sudah sejak pagi tadi menunggu, namun seharian cuaca tertutup kabut disertai hujan gerimis di Jayapura,” katanya.

Menjelang sore hari ada sedikit celah cuaca terang. Pangdam, kata dia, ingin memanfaatkan kondisi cuaca terang tersebut agar dapat sampai ke Revenirara, namun ternyata cuaca tetap ekstrem akhirnya rencana tersebut batal.

“Ini sebernarnya sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa bahwa dalam penanggulangam bencana banjir bandang di Jayapura utamakan penyelamatan manusia dengan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban serta pelayan pengungsi. Tanggap Darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah selama 14 hari,” katanya.

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekeluarga nelayan Bima selamat setelah berhari-hari mengapung di laut

Mataram (ANTARA) – Satu keluarga nelayan terdiri atas bapak, ibu dan seorang anak ditemukan selamat setelah beberapa hari dinyatakan hilang ketika mereka memancing ikan di perairan pantai Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sejak Rabu (13/3).

“Ketiga nelayan satu keluarga tersebut ditemukan dalam keadaan terombang-ambing di tengah laut oleh kru kapal wisata KM Master Aldo yang membawa wisatawan ke Pulau Komodo,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Mataram, I Nyoman Sidakarya, ketika dihubungi di Mataram, Rabu.

Ketiga nelayan satu keluarga tersebut, yakni Arif Rahman (39), Satiara (30) dan Sarifudin (15). Mereka beralamat di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Kantor SAR Mataram, kata Sidakarya, mendapatkan laporan tentang penyelamatan tiga orang nelayan di sekitar perairan laut Gili Lawa, Nusa Tenggara Timur (NTT), dari anggota Pos Taman Nasional Komodo, pada Rabu (20/3), pukul 00.12 WITA.

Pihaknya kemudian meminta bantuan Kantor SAR Maumere untuk melakukan proses evakuasi ke daratan.

“Ketiga korban dievakuasi ke Labuhan Bajo, NTT, dan diserahkan ke pihak keluarga yang ada di sana,” ujarnya.

Informasi yang diterima Kantor SAR Mataram, ketiga nelayan satu keluarga tersebut pergi melaut menggunakan perahu pada Rabu (13/3). Namun dilaporkan hilang oleh warga pada Jumat (15/3).

Berdasarkan laporan tersebut, Kantor SAR Mataram menerjunkan tim rescue untuk melakukan pencarian bersama unsur-unsur terkait.

“Dengan ditemukannya satu keluarga nelayan tersebut, upaya pencarian dan pertolongan dihentikan,” kata Sidakarya.  

Baca juga: Menkominfo apresiasi penggunaan aplikasi digital Nelayan Nusantara
Baca juga: Basarnas ingatkan pemilik kapal daftarkan alat keselamatan dIni

Pewarta: Awaludin
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BIN Papua sumbang bantuan korban banjir Jayapura

pemberian bantuan awal hanya dalam bentuk simbolis, bantuan lainnya akan terus berdatangan secara bertahap

Jayapura (ANTARA) – Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Papua menyumbangkan sebanyak tiga truk bantuan untuk korban yang terdampak banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.

Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon usai memberikan sumbangan yang diterima langsung oleh Bupati Jayapura Mathius Awaitaouw, didampingi Wakilnya Giri Wijiyantoro dan Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dari pemerintah lewat institusinya.

“Bantuan itu antara lain, susu untuk balita, makanan ringan, popok, beras, gula, dan sebagainya, sebanyak tiga truk,” katanya dalam sesi jumpa pers didampingi pengurus Dharma Wanita BIN Papua.

Menurut dia, pemberian bantuan awal hanya dalam bentuk simbolis, bantuan lainnya akan terus berdatangan secara bertahap untuk membantu memenuhi kebutuhan dari para pengungsi.

“Harapannya bantuan ini bisa berguna bagi para korban bencana,” katanya.

Mengenai saran dan masukkannya kepada pemerintah daerah terkait penanganan banjir bandang atau bagaimana mencegah agar tidak terjadi hal serupa pada masa akan datang, mantan Dandim 1701/Jayapura itu mengatakan bahwa pelestarian lingkungan di sekitar gunung Cycloop perlu dilakukan secara masif dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Tadi saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati Jayapura untuk menjaga lingkungan (Cycloop) itu, agar jangan sampai berkembang menjadi pemukiman kalau itu berkembang pemukiman baru maka akan kemungkinan terjadi dampak yang lebih besar,” katanya.
 
Baca juga: Pemkab Jayapura tetapkan tanggap darurat bencana banjir
Baca juga: Bantuan pangan mengalir kepada pengungsi Jayapura
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paslon dinilai tak paham diskriminasi ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) – Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak memahami dan menganggap sepi diskriminasi yang dialami pekerja perempuan.

“Yang disampaikan dalam debat sangat terkesan hanya jargon, tetapi belum menyasar persoalan mendasar pekerja perempuan,” kata Indry saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Indry mengatakan berbicara tentang generasi 4.0, kedua pasangan calon seharusnya juga membicarakan kesiapan pekerja perempuan. Apalagi ada jenis-jenis pekerjaan yang hilang akibat perkembangan teknologi, yang biasanya diisi oleh pekerja perempuan.

Teller, ‘customer service‘, akuntan, sales adalah pekerjaan yang banyak dilakoni pekerja perempuan,” tuturnya.

Selain itu, Indry menilai pekerjaan di bidang sains dan teknologi hingga saat ini masih dikuasai oleh pekerja laki-laki. Sangat sedikit perempuan yang menguasai bidang tersebut karena dianggap terlalu rumit.

Karena itu, Indry mempertanyakan strategi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden meningkatkan kapasitas perempuan di bidang sains dan teknologi dan menggantikan jenis-jenis pekerjaan yang hilang tersebut.

“Kami rasa tidak ada strategi yang cukup jelas, termasuk pelibatan aktif perempuan dalam perencanaan pembangunan di bidang teknologi,” katanya.

Debat putaran ketiga pada Minggu malam (17/3) diikuti dua calon wakil presiden bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  

Baca juga: Paslon dinilai belum sentuh angka kematian ibu
Baca juga: Pasangan capres-cawapres dinilai belum sentuh isu perempuan
 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyebab kematian hiu di kolam Karimunjawa belum bisa dipastikan

Untuk memastikan penyebab kematian ikan hiu tersebut, tentunya perlu ada penelitian lebih lanjut

Jepara (ANTARA) – Penyebab kematian puluhan ekor ikan hiu di kolam pemeliharaan hiu di Perairan Pulau Menjangan Besar sebagai zona budi daya bahari Taman Nasional Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, belum bisa dipastikan.

“Untuk memastikan penyebab kematian ikan hiu tersebut, tentunya perlu ada penelitian lebih lanjut,” kata Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Agus Prabowo di Jepara, Rabu.

Informasi kematian hiu secara mendadak di kolam pemeliharaan, katanya, diterima pihak Taman Nasional Karimunjawa pada 12 Maret 2019.

Selanjutnya, dilakukan pengecekan langsung ke lokasi dan tidak dijumpai keberadaan hiu mati, namun terdapat sepuluh  ekor hiu hidup yang ada di dua kolam yang dibatasi jaring.

Berdasarkan keterangan penjaga kolam bernama Agus, kejadian kematian hiu secara mendadak sebenarnya terjadi pada hari Kamis,  7 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB.

Adapun jumlah hiu yang mati di dasar kolam berkisar 40-45 ekor dan tiga ekor di antaranya masih bisa diselamatkan dengan memindahkan ke keramba lainnya.

Kematian tidak hanya dialami oleh hiu, melainkan ada ikan jenis lain seperti badong dan kerapu dan yang terdapat di kolam bersama hiu juga mengalami nasib serupa.

Air pada dua kolam yang terdapat hiu mati berwarna kekuningan, kemudian dilaporkan kepada pemilik kolam bernama Minarno atau biasa dipanggil Cun Min dan dilaporkan kepada Polsek Karimunjawa.

Untuk mengetahui penyebab kematian hiu tersebut, pemilik kolam melalui Agus melakukan pengambilan sampel empat potong daging hiu dan dua botol air di dalam dan luar kolam, sementara hiu dan ikan lainnya yang mati dimusnahkan dengan cara dibakar.

Keberadaan kolam tersebut pada awalnya merupakan keramba untuk budi daya ikan seperti kerapu, badong, dan ada beberapa ekor hiu, yakni hiu karang hitam (carcharinus melanopterus) dan hiu karang putih (triaenodon obesus).

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, kemudian keramba tersebut menjadi salah satu destinasi dan atraksi wisata yang diminati wisatawan sehingga keramba dipugar menjadi kolam pemeliharaan sekaligus untuk kegiatan wisata.

Atraksi wisata yang ditawarkan berenang dengan hiu, namun atraksi tersebut menimbulkan permasalahan karena ada salah satu pengunjung asal Yogyakarta yang mengalami gigitan pada saat berenang dengan hiu pada  13 Maret 2016.

Kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 melalui surat Kepala Balai nomor S.182/T.34/TU/GKM/6/2018 memerintahkan agar Minarno alias Cun Ming untuk menghentikan kegiatan wisata alam di lokasi tersebut.

Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKj) juga sudah berkordinasi dengan melakukan audiensi dengan Bupati Jepara yang dihadiri dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten serta Minarno selaku pengelola keramba hiu.

Dalam audiensi tersebut, BTNKj menegaskan kembali kebijakan penghentian kegiatan wisata hiu tersebut, khususnya berenang di air bersama hiu.

Sementara itu, Kapolsek Karimunjawa Iptu Suranto ketika ditanya apakah ada dugaan tindak pidana mengungkapkan belum ada.

Sekretaris Camat Karimunjawa Nor Soleh membenarkan adanya informasi hiu secara mendadak, namun jumlahnya tidak sampai ratusan melainkan hanya berkisar 40-an ekor.

Lokasi tersebut, kata dia, selama ini memang menjadi salah satu destinasi wisata yang jarang ditemui di daerah lain, yakni berenang bersama hiu, namun informasi terakhir ditutup untuk wisata berenang dengan hiu yang dimungkinkan mempertimbangkan faktor keselamatan pengunjung. 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim K-9 dibantu Sabhara Polda Papua temukan jenazah korban banjir

Korban merupakan orang asli Papua atau OAP terlihat dari jenis rambut yang keriting dan warna kulit hitam

Jayapura (ANTARA) – Tim K-9 (anjing pelacak) dibantu Sabhara dari Polda Papua berhasil menemukan satu jenazah korban bencana banjir  berjenis kelamin pria di Jalan Kemiri, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu sekitar pukul 12.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Rabu malam mengatakan korban banjir berjenis kelamin pria itu diperkirakan berusia 35-45 tahun.

“Korban merupakan orang asli Papua atau OAP terlihat dari jenis rambut yang keriting dan warna kulit hitam,” katanya.

Ia mengemukakan proses evakuasi awalnya menggunakan cara manual namun karena kondisi jenazah tertimbun material beton akhirnya proses penggalian menggunakan alat berat dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

“Selanjutnya personil di lapangan membantu menggali jenazah untuk dievakuasi ke RS Bhayangkara dengan menggunakan mobil jenazah,” katanya.

Berdasarkan data yang didapat dari Posko Induk Sentani, kata Kamal, korban yang berhasil ditemukan hingga kini sebanyak 100 jenazah lebih.

“Tim gabungan TNI-Polri dan Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap korban, tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Personel TN/Polri masih dikerahkan disetiap titik yang dianggap sebagai tempat terparah dan terdapat korban jiwa,” katanya.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PDIB minta capres-cawapres selesaikan masalah defisit BPJS

Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) mengharapkan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Indonesia pada pemilihan umum (pemilu) 2019 dapat menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan.

“Masalah BPJS yang menyebabkan defisit apa sih, ini yang harus diselesaikan sampai ke akar,” kata Ketua Umum PDIB James Allan Rarung saat dihubungi Antara, Jakarta, Rabu.

James menuturkan penyebab defisit pada BPJS Kesehatan antara lain  iuran yang tidak sesuai dengan hitungan keekonomian, ketidaktaatan membayar iuran dan belanja kesehatan untuk penyakit katastropik.

Dia mengatakan penyakit katastropik adalah penyakit degeneratif yang menahun dan terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun seperti penyakit kanker dan jantung yang memakan biaya pengobatan hingga ratusan juta rupiah.

Padahal, dia menuturkan dari penyakit katastropik yang didata, ada sepuluh penyakit terbesar di antaranya yang telah menyedot banyak anggaran dari anggaran BPJS Keseahtan seperti kanker.

Untuk itu, dia mengatakan langkah yang diambil bukan semata mengobati tapi lebih kepada pencegahan agar tidak terjadi penyakit itu dan untuk mengurangi kerugian belanja negara yang lebih besar untuk pembiayaan pengobatan jangka panjang.

Upaya pencegahan bertujuan untuk penyadartahuan masyarakat akan pola hidup sehat termasuk pemenuhan gizi dan sanitasi yang baik bagi warga.

“Yang paling penting permasalahn kita adalah upaya preventif dan promotif terutama peran serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membantu program atau pola hidup sehat,” tuturnya.

Dia mengatakan capres dan cawapres ke depan harus memantapkan dan meningkatkan program pencegahan penyakit untuk mengurangi belanja negara sebagai upaya menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif.

“Saya tahu mereka bukan pakar kesehatan, wajarlah, tapi kan seharusnya mereka harus bisa memberikan gambaran secara umum yang lebih ke aspek pencegahan karena kan harus jangka panjang,” ujarnya.

Pada 17 Maret 2019, debat putaran ketiga telah diadakan antara cawapres nomor urut 1 Ma’ruf Amin dan cawapres nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno. Debat itu mengangkat tema “Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya”.

Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

 
Baca juga: Janji capres-cawapres untuk layanan kesehatan lebih baik
Baca juga: Kedua calon belum hadirkan terobosan baru di bidang kesehatan

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RS Bhayangkara siapkan ruang tunggu bagi keluarga korban banjir

Kami sudah siapkan sejak hari pertama, tapi rata-rata keluarga lebih suka menunggu di depan ruang jenazah RS Bhayangkara

RS Bhayangkara Siapkan Ruang T (ANTARA) – Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Papua, di Kota Jayapura telah menyiapkan ruang tunggu bagi keluarga korban banjir bandang yang sedang menunggu hasil identifikasi oleh Tim DVI.

Kabid Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Papua Kombes Pol dr Ramon A di Kota Jayapura, Rabu malam mengatakan penyiapan ruang tunggu bagi keluarga korban babanjir bandang itu  diperlukan untuk  memberikan kenyamanan dan keamanan di lingkungan rumah sakit.

“Kami sudah siapkan sejak hari pertama, tapi rata-rata keluarga lebih suka menunggu di depan ruang jenazah RS Bhayangkara,” katanya.

Ruang tunggu itu, kata dia, disiapkan tepat di depan kantor Bid Dokes Polda Papua yang dilengkapi dengan tenda dan 50-an kursi.

“Tentunya juga kami siapkan air hangat, teh dan kopi bagi keluarga korban,” katanya dr Ramon

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal meminta agar masyarakat bersabar menunggu hasil identifikasi dari Tim DVI yang sudah sangat berpengalaman.

“Akan lebih cepat terbantu, jika ada warga yang merasa kehilangan keluarga bisa melaporkan kepada kami dengan ciri-ciri korban, sehingga bisa mempercepat proses identifikasi,” katanya.

Proses identifikasi kata dia, bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan proses data primer dan sekunder hingga menggunakan tes DNA yang memerlukan waktu agak lama.

“Kami harapkan para keluarga korban bisa bersabar menunggu hasil identifikasi, karena dari hasil tersebut RS Bhayangkara akan menerbitkan surat keterangan terkait jenazah yang ditemukan, yang sangat penting untuk mengklaim asuransi atau lainnya,” katanya.

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RS Bhayangkara Papua gelar baksos kesehatan bagi korban banjir

kebanyakan mengalami infeksi saluran pernapasan, diare, sakit kulit, ada juga yang malaria

Jayapura (ANTARA) – Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Papua menggelar bakti sosial (baksos) kesehatan bagi warga yang terdampak banjir bandang di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan baksos itu di pimpin oleh Aipda Parnu, AMK yang melibatkan dua dokter, satu apoteker dan empat orang perawat.

“Fakta yang kami peroleh di lapangan pasien sangat banyak yang menderita sakit, sudah tiga hari ini tidak ada tim dari kesehatan yang menuju ke lokasi ini untuk melaksanakan pelayanan kesehatan,” kata Aipda Parnu ketika dihubungi.

Sehingga, kata dia, RS Bhayangkara mendirikan posko kesehatan di Masjid Darul Hulum Doyo Baru untuk melayani masyarakat yang terkena dampak bencana banjir.

“Masyarakat menanggapi dengan positif tentang pelayanan kami disini,” katanya.

Sementara, Dokter Andi mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan kepada masyarakat korban banjir, kebanyakan mengalami infeksi saluran pernapasan, diare, sakit kulit, ada juga yang malaria, dan ibu hamil yang seharusnya melakukan kontrol terakhir karena bulan depan harus melakukan persalinan.

“Kami juga langsung memberikan obat-obatan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir, karena masih banyak masyarakat yang bertahan di rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan,” kata Andi.

Yani,  pasien yang merupakan warga Doyo Baru mengaku sangat terbantu dengan adanya baksos dari RS Bhayangkara Polda Papua.

“Kami warga Doyo di Kabupaten Jayapura, sudah beberapa hari ini jadi korban banjir. Sehingga sudah tiga hari kami membutuhkan tim medis, syukur tim medis dari Rumah Sakit Bhayangkara sudah datang untuk membantu warga disini,” katanya.

Ia mengaku warga Doyo dan sekitarnya masih sangat memerlukan pemeriksaan kesehatan mengingat hujan masih terus terjadi tiap hari.

“Warga di sini sangat membutuhkan tim medis kesehatan, kami warga Doyo Baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kegiatan bakti sosial Kesehatan ini kami harapkan akan terus dilanjutkan,” katanya.

Baca juga: Masih 34 jenazah belum teridentifikasi di RS Bhayangkara
 Baca juga: Pemkab Jayapura tetapkan tanggap darurat bencana banjir

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga rumah rusak akibat longsor di Sukanagara

Cianjur (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, melaporkan tiga rumah di Kampung Babakan Mala, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukanagara, tertimpa material longsor, Rabu malam.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seorang wanita mengalami luka ringan akibat tertimpa material longsoran yang menghantam rumah orang tuanya.

Kepala BPBD Cianjur, Dodi Permadi saat dihubungi Rabu, mengatakan longsor terjadi menjelang malam, setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut selama beberapa jam, menyebabkan tebing di belakang perkampungan longsor.

“Tebing setinggi beberapa puluh meter ambruk dan menimpa rumah warga. Beruntung sebagian besar pemilik rumah dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri,” katanya.

Sedangkan korban yang mengalami luka ringan atas nama Silvi Aprianti (16) hanya mendapat perawatran seadanya karena saat hendak menyelamatkan diri, sempat terkena bangunan rumah yang tertimpa longsor.

“Saat ini, kami telah mengirimkan tim relawan untuk melakukan pendataan dan bantuan logistik. Untuk data pastinya dampak dari longsor tersebut kemungkinan baru besok, termasuk berapa rumah yang terancam,” katanya.

Saat ini warga yang tertimpa musibah telah diungsikan ke tempat yang dinilai aman dan warga yang terancam diimbau untuk tetap waspada serta segera mengungsi jika hujan kembali turun dengan deras.

Pihaknya juga mendapat laporan bencana alam banjir di Kecamatan Sukanagara dan telah mengirimkan tim untuk melakukan pendataan dan penanganan.”Kami masih menunggu pendataan terkait banjir di Sukanagara,” katanya.

Baca juga: Rumah dan lima hektare sawah tertimbun longsor di Cianjur
Baca juga: Belasan rumah di Cianjur terancam longsor akibat pergerakan tanah
Baca juga: Warga Cianjur diimbau waspadai banjir-longsor

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ANRI dorong perguruan tinggi membuat prodi kearsipan

Kita membutuhkan arsiparis yang begitu banyak, itu kan ada level keterampilan dan level keahlian, terampil lulusan diploma tiga sementara yang ahli itu strata satu

Purwokerto (ANTARA) – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendorong perguruan tinggi untuk membuat program studi kearsipan guna meningkatkan jumlah arsiparis di tanah air.

“Kita membutuhkan arsiparis yang begitu banyak, itu kan ada level keterampilan dan level keahlian, terampil lulusan diploma tiga sementara yang ahli itu strata satu,” kata Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan di Purwokerto, Rabu.

Dia menambahkan, pada saat ini jumlah perguruan tinggi yang memiliki prodi kearsipan relatif sedikit.

“Yang kami tahu ada di Unhas, dan ada juga diploma empat UT yang katanya bisa disetarakan dengan strata satu,” katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya berharap Kemenristekdikti mendukung agar makin banyak perguruan tinggi yang membuat program studi kearsipan.

“Kami sebetulnya berniat mendirikan poltek kearsipan tapi kan prosedurnya sulit atau lebih susah dibandingkan dengan kalau perguruan tinggi yang sudah ada bikin prodi kearsipan,” katanya.

Menurut dia, program studi kearsipan akan memiliki banyak peminat kendati semuanya tergantung dari bagaimana memasarkan prodi tersebut kepada masyarakat.

“Kebutuhan arsiparis besar, misalkan di Jawa Tengah, dalam satu kabupaten ada berapa OPD, satu OPD misalkan satu arsiparis, belum lagi sekretariat, ada biro-biro dan lain sebagainya, itu baru satu kabupaten, jadi satu provinsi akan membutuhkan banyak arsiparis,” katanya.

Dia mengatakan, dengan pengelolaan arsip yang baik maka semua informasi yang terekam di dalam arsip akan terjaga.

“Arsip itu kan di hulunya sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi bagi lembaga, di hilirnya sebagai memori kolektif. Kalau memori kolektif ada di daerah maka bisa menjaga memori kolektif daerah,” katanya.

Dia menambahkan, arsip dapat menggambarkan perjalanan sebuah lembaga bagaimana dibentuk dan dikembangkan hingga menjadi memori organisasi dan menjadi bagian dari memori kolektif bangsa.

“Oleh karenanya arsip merupakan aset lembaga bahkan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan tentunya harus terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,” katanya.

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program ketenagakerjaan cawapres belum sentuh sektor informal

Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan program-program ketenagakerjaan yang disampaikan oleh calon wakil presiden saat debat ketiga pada Minggu (17/3) dinilai belum menyentuh sektor informal.

Menurut Trubus saat dihubungi di Jakarta, Rabu, program-program yang ditawarkan kedua calon lebih mengedepankan masalah peningkatan profesionalisme, pelatihan dan advokasi pekerja dalam menghadapi revolusi 4.0.

Namun luput pada program-program untuk memberikan perlindungan pada pekerja sektor informal, ujarnya.

“Kedua calon formulasinya masih lebih berat ke pengusaha, sedangkan buruh belum memperoleh porsi yang cukup apalagi sektor informal,” kata Trubus.

Dia mengatakan tenaga kerja Indonesia banyak juga yang bekerja di sektor informal seperti para pengendara ojek  dan juga pekerja rumah tangga yang merupakan suatu kelompok paling rentan.

Konvensi ILO (International Labor Organization), lembaga PBB yang bergerak di bidang perburuhan menyebutkan, bahwa pekerja rumah tangga (PRT) termasuk pekerja dan gajinya harus mengikuti UMR.

Namun di Indonesia, PRT masih dianggap sebagai keluarga, gajinya pun ditentukan sesuai kesepakatan PRT dengan pemberi pekerja, jam kerja PRT pun sering tidak pasti sehingga PRT rawan dieksploitasi. Namun hingga saat ini RUU PRT belum juga rampung.

“Dahulu saat zaman SBY RUU PRT sudah beberapa kali dibahas, namun saat zaman Jokowi ini malah hilang tidak terdengar lagi,” kata Trubus.

 Baca juga: BPS: Upah nominal harian buruh Februari 2019 naik
 Baca juga: Ma’ruf janjikan perlindungan TKI di luar negeri

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

248 Relawan Kesehatan Layani Korban Banjir

Selanjutnya, 65 tenaga gizi dan beberapa tenaga evakuasi, supir, sanitarian dan tenaga analis kesehatan

Jayapura (ANTARA) – Sebanyak 248 tenaga relawan kesehatan melakukan pelayanan kesehatan kepada korban banjir bandang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Papua drg Aloysius Giyai di Jayapura, Rabu, menjelaskan 248 relawan itu terdiri dari sembilan dokter sepesialis, 37 dokter umum, 134 perawat, 10 bidan, 42 farmasi.

“Selanjutnya, 65 tenaga gizi dan beberapa tenaga evakuasi, supir, sanitarian dan tenaga analis kesehatan,” katanya.

Dia mengatakan seluruh petugas ini melakukan pelayanan kesehatan di 10 posko pengungsi banjir yakni Posko induk Gunung Merah, Posko Kasdam, Posko Toware, Posko Bambar.

Selanjutnya, Posko SIL, Posko HIS, Posko STIKES, Posko Jembatan Kuning, Posko Puspenka, dan Posko Barnabas Youwe.

Mantan Direktur RSUD Abepura ini mengatakan seluruh petugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada korban bencana dengan jumlah pasien hingga kini 1.986 pasien.

“Kebanyakan pasien di Posko Gunung Merah, Posko Kasdam, Posko SIL dan Posko Bambar,” katanya.

Selain pelayanan di posko, juga dilakukan penyisiran/mobile klinik oleh Kesdam dan tim kesehatan Freeport di wilayah Ayapo dan Asei Besar oleh Kesdam.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yakni Puskesmas Harapan disekitar wilayah Danau Sentani Timur, Puskesmas Sentani dan RSUD Yowari sebagai layanan rujukan.
 

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LeX UMM-Politeknik Singapura pamerkan prototype alat inovatif bantu UMKM

Untuk dapat membuat prototype yang efisien, mereka harus melakukan survei primer ke lokasi dan ikut serta berbaur dengan masyarakat. Bahkan, mereka menghabiskan waktu 3 hari 2 malam guna memperdalam riset yang mereka lakukan.

Malang (ANTARA) – Program Learning Express (LeX) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama belasan mahasiswa Politeknik Singapura memamerkan prototype peralatan inovatif hasil temuannya untuk membantu kerja para pengusaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Kota Malang dan Batu.

Untuk menciptakan peralatan inovatif demi membantu cara kerja UMKM tersebut, dibutuhkan waktu selama dua pekan.

“Kami melakukan tabulasi permasalahan yang dihadapi UMKM termasuk solusinya hampir dua pekan. Selama dua pekan itu pula kami terjun langsung dan membaur dengan UMKM,” kata Fitria A Linna, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional UMM yang menjadi salah satu pendamping para mahasiswa Politeknik Singapura tersebut, Rabu.

Pameran prototype inovatif untuk membantu UMKM itu sekaligus sebagai penutupan program LeX kerja sama UMM dengan Politeknik Singapura selama dua pekan, di mana puluhan mahasiswa dari kedua kampus itu terjun langsung ke masyarakat (UMKM) di Kota Malang dan Batu.

Untuk dapat membuat prototype yang efisien, mereka harus melakukan survei primer ke lokasi dan ikut serta berbaur dengan masyarakat. Bahkan, mereka menghabiskan waktu 3 hari 2 malam guna memperdalam riset yang mereka lakukan.

Beberapa prototype yang dipamerkan pada penutupan program LeX itu di antaranya mesin pencuci telur asin, alat pemetik biji kopi serta prototype inovatif lainnya,  misalnya mesin pencuci telur yang dinilai efisien dari segi waktu.

“Dengan menggunakan alat ini, estimasi waktu yang bisa dihemat mencapai 3 kali lipat. Biasanya proses pencucian satu telur asin memakan waktu 1 menit lebih. Namun, dengan menggunakan alat ini dapat mencuci 16 telur asin dalam waktu sekitar 5 menit saja,” ujar Fitria.

Sementara itu Ai Wei, mahasiswa Politeknik Singapura, yang membuat alat untuk mempermudah petani memanen biji kopi itu mengatakan dengan menggunakan alat buatannya ini diharapkan menjadi solusi dari keluhan yang dialami oleh para petani kopi.

“Dengan alat ini, setidaknya dapat meringankan beban para petani kopi. Selain itu dengan alat ini pula dapat membantu menyingkat waktu untuk memanen biji kopi.

Wakil Rektor I UMM Prof Dr Syamsul Arifin mengatakan kerja sama ini sangat penting untuk ikatan kedua negara serumpun ini. “Dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat membangun menuju visi ASEAN. Saya yakin, program yang sudah berjalan selama hampir dua minggu ini akan menjadi pengalaman belajar yang luar biasa, baik untuk mahasiswa UMM maupun SP,” kata Syamsul.

Sementara Master Fasilitator Politeknik Singapura Vadav Virendra Signh, meskipun di awal program ini siswa SP banyak yang mengalami gegar budaya, hal tersebut dapat teratasi dengan cepat karena bantuan dan keramahan mahasiswa UMM dan warga setempat, sehingga mereka menjadi jauh lebih nyaman saat mengikuti program ini.

”Saya sempat khawatir kalau mahasiswa SP tidak dapat bersosialisasi dengan baik, namun ketakutan itu tidak pernah terjadi. Itu benar-benar merefleksikan kerja sama ASEAN. Saya memegang keyakinan dan harapan besar pada genersasi masa depan, kerja sama UMM dan Politeknik Singapura yang telah terjalin lama ini membuat wilayah ASEAN menjadi lebih baik dari hari ini,” katanya.

Program inovasi sosial ini sekilas serupa dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Bedanya, para peserta tidak sekedar melakukan pengabdian pada umumnya.

“Kita mempunyai modul sebagai acuan yang dinamakan Desain Thinking dan diadaptasi dari booklet Stanford dan MiT,” tutur Ambika Putri Perdani selaku Program Officer International Relation Office (IRO) UMM.

Ada lima langkah yang menjadi acuan yang dimasukkan ke dalam modul, yakni sense and sensibility, empathy study, define, ideation, prototyping dan co creation. ”Mereka menggunakan modul ini untuk mengidentifikasi user (klien, red.) apakah ada masalah, baik di bidang marketing, alat atau bidang prossesing. Semuanya dipamerkan di kegiatan penutupan ini,” ujar Ambika.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Badan riset nasional bisa jadi lembaga koordinator

Jakarta (ANTARA) – Badan riset nasional bisa menjadi lembaga koordinator untuk berbagai program penelitian dan pengembangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia, kata pengamat kelembagaan riset dan inovasi Dr Unggul Priyanto.

“Selama ini total anggaran riset kita disebut-sebut sebenarnya cukup besar, tapi terpencar di berbagai lembaga dan kementerian, karena diecer-ecer hasilnya jadi dinilai kurang memuaskan,” kata Unggul yang juga Kepala BPPT tahun 2014-2018 itu di Jakarta, Rabu.

Karena itu ia sangat setuju, pembentukan badan riset dan inovasi nasional (BRIN) seperti yang digagas oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01 dapat mengatasi tumpang-tindihnya riset selama ini dan membuat kegiatan riset dan inovasi nasional menjadi lebih fokus sesuai kebutuhan.

“Memang kami akui, banyak yang tumpang-tindih riset antara satu lembaga dengan lembaga lain, karena masing-masing meneliti sementara tidak mengetahui yang sudah diteliti pihak lain,” katanya.

Total anggaran tahunan penelitian Indonesia, menurut dia, mencapai Rp27 triliun, namun tersebar di berbagai badan penelitian dan pengembangan (balitbang) kementerian, dan hanya Rp6 triliun di antaranya yang dialokasikan bagi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), misalnya BPPT yang hanya memperoleh alokasi anggaran Rp1,1 triliun dan LIPI Rp1,3 triliun.

“Jadi memang harus ada badan yang khusus merencanakan sekaligus mengalokasikan anggaran ke berbagai program riset dan inovasi secara nasional yang dialokasikan ke berbagai tema di berbagai lembaga yang ada,” kata perekayasa utama BPPT ini.

Hanya saja, lanjut dia, apakah bentuknya berupa badan, karena dalam peraturan yang ada, badan tidak membawahi badan-badan lainnya, namun demikian bukannya tidak mungkin jika peraturannya disesuaikan.

Namun ia menyatakan tidak setuju jika pembentukan BRIN merupakan penggabungan dari berbagai lembaga riset seperti BPPT, LIPI, Lapan, Batan serta berbagai balitbang kementerian.

“Opsi ini terlalu berat, karena berarti memindahkan dan meleburkan begitu banyak sumber daya manusia, aset, hingga anggaran dan bisa mengacaukan dan melenyapkan berbagai hasil riset dan inovasi yang selama ini dihasilkan,” katanya.

Pilihan berikutnya, ujar Unggul, BRIN adalah campuran antara penggabungan lembaga-lembaga riset dan inovasi yang sudah ada (LPNK) dan penggabungan berbagai badan litbang kementerian

Debat putaran ketiga pada Minggu malam (17/3) diikuti dua calon wakil presiden bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Baca juga: Peneliti: Badan Riset Nasional tidak diperlukan
Baca juga: TKN sebut ide Badan Riset Nasional Ma’ruf Amin jitu
Baca juga: AIPI nilai pembentukan badan riset nasional kurang efektif

Pewarta: Dewanti Lestari
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BUMN Goes to Campus

Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) dan mahasiswa menunjukkan aplikasi link aja usai penandatanganan MoU Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) pada acara BUMN Goes to Campus di Kampus Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019). Perusahaan BUMN akan memberikan kesempatan kepada 9.000 mahasiswa untuk mengikuti PMMB guna mengembangkan diri dan menjajal dunia kerja secara professional, sebagai bagian dari Kerja Nyata BUMN untuk Negeri, yang diharapkan dapat menjadi langkah nyata link and match kurikulum PTN/PTS dengan kebutuhan industri yang telah lama diinisiasi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

Pemprov Jabar memberdayakan Perempuan melalui program “Sekoper Cinta”

“Program Sekoper Cinta yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama-sama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada bilan Desember tahun 2018

Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa mengatakan Pemprov Jabar  memberdayakan perempuan melalui program “Sekoper Cinta” atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita.

“Program Sekoper Cinta yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama-sama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada bilan Desember tahun 2018,” kata Iwa Karniwa, saat membuka secara langsung Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, Rabu.

Dia mengatakan keberhasilan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan dua capaian indikator, yakni  Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir.

“IPG tahun 2017 tercatat sebesar 89,18 poin atau meningkat 0,97 poin dibandingkan tahun 2013 (88,21). Di tingkat kabupaten/kota disparitas IPG antar kabupaten/kota sebesar 14,32 poin dengan IPG paling tinggi sebesar 93,43 poin dan paling rendah sebesar 79,11 poin,” kata dia.

“Sedangkan IDG tahun 2017 tercatat sebesar 70,04 poin atau meningkat 2,47 poin dibandingkan tahun 2013 (67,57 poin). Dan ditingkat kabupaten/kota disparitas IGD antar kabupaten/kota sebesar 33,44 poin, dengan IDG paling tinggi sebesar 81,40 poin paling rendah 47,96,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terjadi penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang signifikan selama lima tahun terakhir.

LPP Provinsi Jawa Barat tercatat  sebesar 1,39 tahun 2017, atau menurun sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2013 (1,78). Keberadaan 2.000 Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan 666 Tenaga Motivator Ketahanan.

Keluarga (MOTEKAR) yang tersebar di 27 kabupaten/kota menjadi menguat keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jawa Barat.

Menurut Iwa, angka-angka tersebut  menunjukkan bahwa masuh terdapat kesenjangan peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Karena itu Pemprov Jabar akan terus berupaya meluncurkan program inovasi untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

“Salah satu program unggulan, yaitu Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita atau Sekoper Cinta, yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama-sama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada bilan Desember tahun 2018,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Umum Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Atalia Praratya Kamil menjelaskan bahwa Sekoper Cinta hadir sebagai wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup.

Sekoper Cinta juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.

“Melalui progran Sekoper Cinta ini, kami berharap isu-isu permasalahan di Jawa Barat dapat teratasi, terutama masalah prevalesi stunting, pernikahan anak, angka kematian ibu dan bayi, perceraian, kekerasan, dan human trafficking,” kata Atalia.

Tingginya perceraian di Jabar juga menjadi alasan hadirnya Sekoper Cinta.

Ada lebih dari 33.000 kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi dan tingginya perkawinan anak, terutama di Kabupaten Indramayu, Garut, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Subang, dan Karawang. Selain itu, kasus tindak pidana perdagangan orang/TPPO (human traficking) di Jabar juga terbilang tinggi.

Adapun tahapan program Sekoper Cinta, tutur Atalia, adanya pembentukan pedoman program, pembuatan model pembelajaran umum dan model tematik, pelaksanaan sekolah perempuan di 27 kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi serta training of trainner (TOT) untuk relawan dan fasilitator.

 Dia mengatakan sebenarnya saat ini ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat sudah melaksanakan sekolah perempuan, seperti Sekolah Ibu di Kota Bogor, Sekolah Jumat di Kota Cimahi, Ruang Pekka di Kabupaten Cianjur dan sekolah Perempuan Hebat di kabupaten Bandung.

“Dengan Sekoper Cinta ini, kami akan menjawab ketidakberdayaan menjadi berdaya. Khususnya dalam pemberdayaan hak perempuan dan anak,” katanya.

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementrian PPPA, Indra Gunawan menyambut baik atas dibentuknya program Sekoper Cinta ini.

Menurutnya, capaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini tentu saja dapat diimplementasikan di tingkat nasional untuk menjadi percontohan bagi daerah lain.

“Biasanya inisiasi program yang berawal dari lembaga masyarakat selalu lama prosesnya. Namun dengan dukungan langsung dari Pemerintah Provinsi yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota memiliki sekolah perempuan tentu ini salah satu tanda program ini akan lebih cepat tersebar dan meluas,” katanya.

“Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, pendidikan merupakan salah satu kuncinya. Sekolah perempuan merupakan alternatif akses pendidikan bagi perempuan,” kata Indra.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Badan POM dorong sekolah miliki kantin sehat

Kehadiran kantin sehat ini untuk memastikan produk pangan dan jajanan yang dijual kepada anak didik terjamin kesehatannya

Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengawas Obat Makanan (POM) mendorong pengelola sekolah memiliki kantin sehat guna mencegah anak didik mengonsumsi pangan dan jajan mengandung zat berbahaya.

“Kehadiran kantin sehat ini untuk memastikan produk pangan dan jajanan yang dijual kepada anak didik terjamin kesehatannya,” kata Kepala Badan POM Penny K Lukito di Banda Aceh, Rabu.

Penny mengatakan, pihaknya sudah menjadikan pengawasan jajanan sekolah skala prioritas. Pengawasan prioritas jajanan sekolah sudah dilakukan sejak 2013 silam.

Selain itu, Badan POM juga melaksanakan program gerakan keamanan pangan sekolah. Program tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Badan POM, lanjut Penny, terus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya jajanan sehat.

Edukasi ini untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha memahami semua ini untuk melindungi anak sekolah dari bahaya produk pangan dan jajanan yang tidak sehat.

“Ke depan, kami akan menggandeng pelaku usaha serta masyarakat untuk mewujudkan produk pangan dan jajanan sehat untuk anak sekolah,” sebut Penny K Lukito.

Terkait masih adanya mi mengandung zat berbahaya yang diperjualbelikan di Aceh, Penny K Lukito menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan Balai Besar POM di Banda Aceh meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

“Penegakan hukum ini untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Penggunaan zat berbahaya dalam mi biasanya sebagai pengawet. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum,” tegas Penny K Lukito. 

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palapa Ring permudah konsultasi dokter daerah terdepan

Batam (Antara) (ANTARA) – Jaringan komunikasi Palapa Ring yang dibangun Kementerian Kominfo mempermudah dokter-dokter di Provinsi Kepulauan Riau, daerah terdepan Indonesia, dengan dokter spesialis di RSUD Embung Fatimah tanpa harus menyeberangkan pasien ke Kota Batam.

“Fasilitas kesehatan yang diampu ada dua rumah sakit, Dabo dan Natuna serta empat puskesmas, Galang (Batam), Tambelan (Bintan), Tarempa (Anambas), dan Moro (Tanjungbalai Karimun),” kata Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiyana di Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Telekonsultasi kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan Palapa Ring ini diberi nama Telemedicine Indonesia atau disingkat Temenin.

Ani mengatakan RSUD Embung Fatimah ditunjuk sebagai rumah sakit pengampu sejak Desember 2017, dan program Temenin sepenuhnya berjalan mulai Januari 2018.

Melalui program Temenin, dokter-dokter di enam fasilitas kesehatan tersebut bisa lebih mudah berkonsultasi dengan dokter yang ada di RSUD Embung Fatimah, didukung layanan internet untuk percakapan secara audio visual.

Menurut Ani, sebagian besar rumah sakit daerah masih berstatus C, sementara rumah sakit yang ia pimpin sudah tipe B, dengan jumlah dokter spesialis 50 orang dari beberapa bidang spesialisasi, sehingga bisa memberikan konsultasi kepada dokter di daerah lain.

Terkait kendala, dia mengakui masih ada beberapa daerah yang kesulitan jaringan internet sehingga pengiriman gambar atau foto radiologi agak terlambat, tapi untuk konsultasi melalui telepon masih bisa berjalan.

“Kami harap bisa meningkatkan pelayanan internetnya. Karena masih kesulitan dalam jaringan internet, seperti Tambelan kesulitan, Tarempa jaringan masih kesulitan juga. Harapan kami dengan adanya Palapa Ring di Kepri dapat meningkatkan pelayanan telemedicine antarkepulauan,” ujarnya.

Keluhan ini langsung disambut Menteri Kominfo RI Rudiantara. Melalui teleconference, Rudiantara meminta RSUD Embung Fatimah untuk segera mengirimkan lokasi fasilitas kesehatan yang membutuhkan jaringan internet.

“Kami mohon informasi data lokasi puskesmas yang Ibu minta ada internetnya. Kalau bisa kami pasang internet segera. Bisa kami pasang internet pakai satelit. Mudah-mudahan bisa dieksekusi segera. Kami mohon informasi tentang puskesmasnya yang butuh dihubungkan internet,” kata Rudiantara.

Ia menjelaskan Temenin ini adalah salah satu aplikasi pemanfaatan Palapa Ring. Temenin ini akan mengubah cara pemerintah, Kementerian Kesehatan dan jajarannya, dalam melayani masyarakat. Pasien tak perlu pergi jauh-jauh, cukup menggunakan komunikasi jarak jauh untuk konsultasi.

“Ini sudah dilakukan bulan lalu antara Sorong, Papua, dengan RSCM (RS Cipto Mangunkusumo). Kasusnya itu ada sesuatu di kepala pasien. Jadi pasien enggak susah-susah dibawa ke RSCM untuk konsultasi,” sebutnya.

Ia menambahkan pada 2022 akhir, pemerintah menargetkan untuk memiliki satelit sendiri, yakni satelit khusus untuk internet kecepatan tinggi, bukan televisi atau telepon.

“Kami akan hubungkan semua puskesmas, rumah sakit, kantor desa, polres, koramil, dan sebagainya dengan internet. Sebelum ada satelit sendiri, sementara ini kita sewa kalau ada satelit sejenis. Kita mau punya yang kapasitasnya 150 GB. Itu teknis tapi bisa berenanglah di internet,” tutur Rudiantara.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Badan Restorasi Gambut ingatkan 2019 iklim cuaca lebih kering

Pontianak (ANTARA) – Badan Restorasi Gambut (BRG) mengingatkan, tahun 2019 iklim cuaca akan lebih kering apabila dibanding tahun 2018, sehingga semua pihak harus lebih waspada Karhutla.

“Kami berharap, instansi terkait dan masyarakat mengantisipasi prediksi musim kering tahun ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan atau lainnya yang bisa menyebabkan kebakaran,” kata Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG, Budi Wardhana di Pontianak, Rabu (20/3).

Ia menjelaskan, BRG dan Pemprov Kalbar sudah melakukan berbagai antisipasi dan pencegahan dengan membasahi kawasan lahan gambut guna mencegah kebakaran dimusim kering.

“Tetapi, itu semuanya harus didukung oleh semua pihak dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan gambut dengan tidak melakukan pembakaran dimusim kering tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, untuk di kawasan Kabupaten Kubu Raya cukup tinggi hot spot atau titik apinya karena faktor alamnya, yakni sekitar 70 persen lahannya gambut, sehingga harus ditingkatkan lagi koordinasi antar instansi terkait dalam menanganinya.

Sementara itu, Deputi Bidang Edukasi, Sosial, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri mengatakan, BRG dan Pemprov Kalbar terus melakukan upaya aktif melakukan restorasi ekosistem gambut melalui kegiatan pembasahan kembali pada lahan gambut seluas 42.755 hektare di Kalbar.

“Pembahasan ekosistem gambut upaya awal mencegah kebakaran, namun tetap harus waspada karena masih berpotensi terjadi,” katanya.

Karena, menurut dia, kerusakan gambut yang sangat parah memerlukan waktu panjang untuk pemulihan karena gambut belum sepenuhnya kembali pada kondisi semula.

Data BRG mencatat, luas kebakaran lahan gambut di area target restorasi gambut BRG berkurang dari sebelumnya 26.664 hektare tahun 2015, turun menjadi 2.599 hektare tahun 2019.

Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut (PIPG) yang dibangun oleh BRG dan mitra berhasil menurunkan titik panas secara signifikan. Di Kalbar BRG, pemda dan mitra LSM telah membangun PIPG sejak tahun 2016 hingga 2018 telah membangun sebanyak 326 unit sumur bor, dan 419 unit sekat kanal.

Selain itu, juga dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Peduli Gambut (DPG) sejak 2017 – 2018, oleh BRG bersama mitra pada 31 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Kayong Utara dan Sambas, katanya.
***3***

Pewarta: Andilala
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puan: jangan bermusuhan hanya karena pilpres

Surabaya (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta masyarakat jangan jadi bermusuhan hanya karena berbeda pilihan dalam Pemilu Presiden yang akan diselenggarakan 17 April 2019.

Puan dalam pidatonya di acara Jambore Pandu Sekolah Model 2019 di Surabaya, Rabu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

“Bahwa kita adalah sedulur, bahwa kita adalah saudara, bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Dan jangan pernah hanya karena pesta demokrasi lima tahunan yang harusnya membuat kita itu bergembira, berbangga akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang akan datang kemudian membuat kita sepertinya bermusuhan,” kata dia.

Puan meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya yang menjadi lokasinya berpidato saat itu, tetap menjaga budaya gotong royong dan kebhinekaan masyarakatnya.

“Surabaya, Jawa Timur, harus selalu adem ayem dan guyub dengan gotong-royong,” kata dia.

Puan meminta masyarakat jangan terpengaruh pada kabar bohong atau hoaks yang menyesatkan dan cenderung fitnah.

Dia mencontohkan hoaks yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo yang akan meniadakan adzan, mengahpuskan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dan pesantren, atau melegalkan pernikahan sejenis.

“Kalau presidennya Pak Jokowi nantinya enggak boleh lagi ada adzan, percaya atau enggak? Orang sekarang presidennya Jokowi di mana-mana adzan kan?” kata Puan.

Puan meminta pencegahan penyebaran berita bohong atau paham-paham intoleran bisa dilakukan sejak kecil melalui berbagai pendidikan.

Pewarta:
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019